Kamis, 16 Mei 2013

Banyak Terima Keluhan di Twitter, Jokowi Tebar Janji November

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku banyak warga yang sudah tidak sabar untuk merasakan realisasi program-program unggulan DKI Jakarta, khususnya dalam mengatasi macet dan banjir.
Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengaku kerap mendapatkan kemarahan warga melalui akun Twitter pribadinya, @jokowi_do2.
"Banyak yang marah-marahi saya di Twitter kalau menunggu bus Transjakarta-nya lama sampai dua jam," kata Jokowi, saat memberikan kuliah umum di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Kamis (16/5/2013).
Selain menerima keluhan lamanya menunggu Transjakarta, Jokowi juga kerap mendapatkan keluhan macet dan banjir.
Oleh karena itu, Jokowi berjanji, pada bulan November 2013 mendatang, DKI akan menambah sebanyak 1.000 unit Metromini dan Kopaja baru, 600 unit busway Transjakarta dan sumbangan 400 unit Transjakarta dari pihak swasta.
Selain itu, ia juga menjanjikan pengadaan bus wisata tingkat sebanyak lima unit pada November mendatang pula.
"Jadi, nanti pokoknya semuanya menunggu November. Semua angkutan massal sudah banyak dan kita mau paksa semuanya buat naik angkutan massal, mau itu pejabat, pokoknya harus naik angkutan massal," kata Jokowi yang diiringi dengan riuh tepuk tangan ratusan mahasiswa.
Ia prihatin dengan keadaan Metromini dan Kopaja di Ibu Kota. Menurut dia, keadaan fisik bus tersebut saat ini tidak berbeda jauh dengan tahun 1985 silam. Dengan kondisi yang tidak ada speedometer, tidak ada rem, dan sebagainya, ia tidak heran jika pelayanan transportasi Metromini dan Kopaja kerap dikeluhkan warga. Mulai dari sopir ugal-ugalan hingga tabrakan.
"Jadi, memang kalau dua bulan yang lalu ada yang menabrak pos polisi, itu enggak heran lagi saya," kata mantan Wali Kota Surakarta itu.
Target realisasi program di bulan November itu, juga untuk menampik isu pencitraan yang kerap menghampiri dirinya. Menurut dia, segala realisasi dari tinjauannya turun ke lapangan akan mulai terlihat di masyarakat.

Sumber :
kompas.com

Komnas HAM: Jokowi Bisa Dipanggil Paksa

Komisioner bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Siane Indriyani, mengatakan, Komnas HAM dapat melakukan pemanggilan ketiga kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Bahkan, Komnas HAM dapat memanggil Jokowi secara paksa.Siane menjelaskan, pemanggilan paksa itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999. "Bisa panggil begitu dan bisa juga tidak. Kita lihat nanti saja, karena kami serius urus warga Pluit ini," kata Siane, ketika dihubungi wartawan, Kamis (16/5/2013).
Menurut Siane, warga bantaran Waduk Pluit sangat mengharapkan adanya dialog terbuka bersama Gubernur Jokowi. Warga menginginkan, dalam relokasi warga tidak diperlakukan secara semena-mena. Selain itu, penempatan personel kepolisian dan Brimob dapat mengintimidasi dan membuat takut warga. Pada pemanggilan yang kedua ini, kata dia, puluhan warga Waduk Pluit sudah memiliki niat baik untuk membuka diskusi terbuka.
Namun, setelah menunggu selama lebih kurang tiga jam, warga tidak mendapatkan hasil apa-apa. Selain menyesalkan mangkirnya Jokowi untuk yang kedua kalinya, Siane juga menyesalkan sikap Pemprov DKI yang menganggap warga bantaran Waduk Pluit seolah-olah warga liar dan ilegal.
"Padahal mereka sudah lebih dari 20 tahun tinggal di sana. Itu kan berarti sudah resmi dan memiliki KTP," kata Siane. Komnas HAM, kata dia, telah melakukan pemanggilan dengan melayangkan surat sebanyak dua kali. Pemanggilan pertama pada tanggal 8 Mei 2013 dan Jokowi tidak menghadirinya. Pemanggilan yang kedua, pada 16 Mei 2013, Jokowi kembali mangkir.
Siane mengharapkan Jokowi dapat memberikan klarifikasi terkait pengaduan warga yang merasa diintimidasi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Intimidasi tersebut mulai dari calo-calo yang selalu menawar rumah warga untuk dibongkar, serta Brimob dan Oknum TNI yang ikut menambah keresahan warga dengan turut berjaga di sekitar Waduk Pluit.
Hal lain yang ingin disampaikan merupakan pernyataan-pernyataan Wagub Basuki Tjahaja Purnama yang memojokkan warga dengan tuduhan komunis dan rakyat miskin yang tidak tahu diri. Dalam agenda yang dirilis oleh Pemprov DKI, seharusnya Jokowi menghadiri diskusi terbuka bersama warga bantaran Waduk Pluit di Gedung Komnas HAM, Latuharhary, pada pukul 14.00 WIB.
Namun tak disangka, Jokowi justru lebih memilih untuk menghadiri acara selanjutnya, yaitu memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Tarumanegara. Rencananya, Jokowi akan mendatangi Komnas HAM seusai ia memberikan kuliah umum, tetapi karena alasan data-data Waduk Pluit yang lupa dibawa, Jokowi akhirnya membatalkan kehadirannya berdiskusi di Komnas HAM.
 

Komentar Ahok :
- Basuki : Enggak Heran Komnas HAM Berebut Camry 
- Ahok: Gak Heran Komnas HAM Berebut Camry, Tulis BaikBaik !

Sumber :
kompas.com

Mengapa Jokowi Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM?

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), urung penuhi panggilan Komnas HAM terkait tudingan pelanggan HAM dalam upaya pemindahan pemukim liar lahan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Ada masalah apa?
"Bahannya ketinggalan di kantor, dan ini sudah sore," ujar ajudan Jokowi, David, saat dikonfirmasi wartawan di rumah dinas Jokowi. Jl. Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2013).
David pun mengatakan, pihaknya akan mengajukan surat secara tertulis kepada Komnas HAM bahwa tidak bisa memenuhi undangan tersebut. Selanjutnya akan diatur kembali jadwal pertemuan selanjutnya.
"Kita sudah bikin surat tertulis tidak bisa menghadiri pertemuan hari ini dan minta dijadwalkan ulang," kata David.


Sumber :
news.detik.com

Jokowi Heran Upaya Relokasi Warga Pluit ke Rusun Dibilang Melanggar HAM

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengaku heran atas tudingan bahwa dirinya melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) soal upaya relokasi warga Waduk Pluit di Penjaringan, Jakarta Utara. Padahal menurut Jokowi, dirinya bahkan menyediakan fasilitas yang lengkap bagi warga yang mau dipindahkan ke rumah susun (rusun).
"Ada yang bilang kita ini melanggar HAM. HAM yang mana? Wong kita pindahkan ke rusun kok, lengkap ada TV gratis, meja kursi gratis, tempat tidur gratis, kompor gratis, tinggal masuk. (Pelanggaran) HAM-nya yang mana? Masa melanggar HAM? HAM yang mana gitu lho," ujar Jokowi saat menjadi pembicara dalam kuliah umum 'Pencitraan Menuju Jakarta Baru' di Kampus Universitas Tarumanegara (Untar), Grogol, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2013).
Seperti diketahui, hari ini Jokowi dipanggil oleh Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) terkait dengan relokasi warga Waduk Pluit yang dituding melakukan pelanggaran HAM. Jokowi pun mengaku sudah menerima undangan tersebut dan bersedia untuk memenuhinya.
Namun, pertemuan yang sedianya berlangsung pada pukul 14.00 WIB siang ini, urung terlaksana. Belum diketahui mengapa Jokowi lebih memilih menjadi pembicara dalam acara seminar di Kampus Untar.


Sumber :
news.detik.com

Abaikan Panggilan Komnas HAM, Jokowi Jadi Pembicara di Seminar Mahasiswa Untar

Tepat pukul 14.00 WIB, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), diundang Komnas HAM membahas nasib warga di Waduk Pluit. Tetapi rupanya Jokowi batal memenuhi undangan dan memilih menjadi pembicara di Universitas Tarumanegara (Untar).
Jokowi tiba di Kampus Untar, Jakarta, Kamis (16/5/2013), pukul 14.25 WIB. Ia mengenakan kemeja putih dan langsung disambut oleh puluhan mahasiswa yang kemudian meminta untuk foto bersama Jokowi.
Begitu usai, Jokowi pun bergegas dengan pengawalan pihak kampus menuju lantai 3 tempat di mana acaranya berlangsung.
Agenda di kampus Untar sendiri yaitu Kuliah Umum Bersama Jokowi 'Pencitraan Menuju Jakarta Baru'. Begitu masuk ruangan di lantai 3, Jokowi langsung disambut histeris ratusan mahasiswa.
"Ini kayak mau nonton konser aja. Tadi pun begitu sampai saya sempat ragu, ini mau datang pakai baju kotak-kotak atau kemeja putih," kata Jokowi ramah.
Untuk diketahui, sebelumnya Jokowi mengatakan akan memenuhi undangan Komnas HAM pada pukul 14.00 WIB. Jokowi pun menegaskan dia akan datang meski dengan atau tanpa undangan.
"Ya betul, undangannya pukul 14.00 WIB. Baru kemarin sore saya terima (undangannya). Deg-degan (dipanggil). Biasa saja, dipanggil saja kok. Pasti datang. Nggak diundang saja dateng kok, apalagi diundang," kata Jokowi.
Dapat dipastikan, langkah Jokowi ini akan menambah geram Komnas HAM, pasalnya Komnas HAM sudah mulai pasang kuda-kuda untuk menelanjangi Jokowi di hadapan warga bantaran wadukPluit.


Sumber :
news.detik.com

Jokowi Lega Perkembangan Monorel Pesat

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) merasa lega karena sedikit demi sedikit dokumen proyek pembangunan monorel rampung. Pemprov DKI memberikan waktu selama satu pekan kepada PT Jakarta Monorail (JM) untuk melengkapi kekurangan dokumen. Sehingga ia mengharapkan pembangunan bisa dilanjutkan bulan Mei ini.
"Saya lega karena satu per satu dokumen selesai. Kalau sudah selesai, dokumen langsung ditandatangani dan langsung cor," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (16/5/2013).
Kekurangan dokumen yang dimaksud Jokowi adalah financial closing. Hal tersebut terkait dengan data-data konsorsium baru yang bergabung dengan PT JM untuk pembangunan monorel. Adapun untuk dokumen pembayaran tiang-tiang pancang monorel kepada PT Adhi Karya telah selesai dan diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti.
Business Development Director PT Ortus Holding Banyu Biru Djarot mengatakan, pertemuan dengan jajaran lengkap direksi perusahaan mendapatkan hasil sebuah kemajuan konkret bahwa secara finansial proyek monorel itu siap dijalankan. Di samping itu, ia juga berjanji akan segera melengkapi dokumen hingga batas akhir yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Nah, langkah selanjutnya adalah penentuan parameter bersama, yang menjadi indeks grup secara menyeluruh sehingga terefleksi dalam progres perkembangan konsorsium monorel," ujar Banyu.
Pembangunan monorel di Jakarta sempat mangkrak selama kurang lebih enam tahun. Hal tersebut dikarenakan PT Adhi Karya tidak lagi melanjutkan kerja sama dengan PT JM sebagai konsorsium.
Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya PT JM membayar tiang-tiang monorel yang telah dibangun oleh PT Adhi Karya dengan angka Rp 190 miliar untuk 90 tiang. Jumlah dana itu mencakup pembayaran untuk desain dan pondasi dalam tanah yang belum berbentuk tiang.


Sumber :
kompas.com

Lieus Sungkaresma: Masalah MRT, Jokowi Jangan Mau Didikte Asing

Masyarakat Peduli MRT menegaskan, proyek MRT yang rencananya akan dibangun di Jakarta, selain menggunakan teknologi bekas, juga terlalu mahal. Hal itu dilihat dari jarak yang akan dibangun, yaitu Kampung Bandan-Lebak Bulus yang hanya 23,5 km, biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 39 triliun.
"Sudah bekas, mahal lagi. Kami bisa membangun 1 km Rp 1 miliar. Dengan Rp 40 miliar, kami akan bangun 40 km dan itu subway semua, dari Kampung Bandan-Lebak Bulus dan Cawang-Pluit," kata penanggung jawab dari Masyarakat Peduli MRT, Lieus Sungkaresma, Kamis (16/5/2013).
Lieus berharap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak didikte oleh pihak asing, tetapi lebih mempercayakan kepada masyarakat dalam pembangunan MRT. Dengan begitu, menurut Lieus, MRT akan menjadi pilot project yang memperlihatkan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.
"Mengapa mesti didikte asing, pengusaha Fatmawati antre untuk ikut membangun MRT. Dan, kamis bisa bangun yang relnya telah standar dengan lebar 1,4 meter. Hal ini sebenarnya sudah saya paparkan di depan Jokowi bersama orang Jerman dari Herrenknecht beberapa waktu lalu," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui jika teknologi MRT yang kelak akan dibangun di Jakarta adalah teknologi lama. Hal itu disebabkan agar fasilitas MRT Jakarta bisa selaras dengan fasilitas yang dimiliki KRL Jabodetabek.


Sumber :
kompas.com

Jokowi: Masa Punya 20 Rumah Nggak Mau Digusur

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) siap memenuhi panggilan Komnas HAM terkait sikap penolakan warga bantaran Waduk Pluit yang enggan direlokasi. Sampai detik ini, Jokowi, sapaan Joko Widodo, tetap pada sikapnya tak akan tawar menawar pada warga yang tak mau digusur.
Jokowi menambahkan, dalam pertemuan nanti dia akan menyampaikan bahwa penolakan itu sebenarnya ada yang memprovokatori. Dia yakin ada kepentingan pebisnis atau kelompok yang ingin mendapatkan jatah rusun sehingga sebagian warga diminta tetap bertahan di bantaran. Padahal, rusun yang disediakan adalah untuk warga-warga Waduk Pluit yang betul-betul membutuhkan.
"Saya sudah sampaikan ada. Yang mau minta mana? Asal jangan kita diberi data-data yang kemarin mesti kita cek di lapangan. Apakah mereka benar-benar warga yang membutuhkan. Jangan sampai yang nyewain seperti itu diberi rusun. Mereka sudah kaya raya nyewain 300-400 punya 20 rumah, punya 15 rumah," jelas Jokowi di Balai Kota DKI Jakarya, Kamis (16/5/2013).
Jokowi menegaskan tak akan memberikan penjelasan yang mengada-ada. Dia akan sampaikan kondisi yang sebenarnya terkait relokasi ini.
"Nanti kita sampaikan mengenai semuanya yang ada di Pluit seperti apa. Saya sampaikan apa adanya," tegas Jokowi.
Mantan wali kota Solo belum tahu apakah dalam pertemuan nanti juga dihadiri warga Waduk Pluit.
"Ya gak tahu, saya diundang tanya nya ke saya. Tanya nya sana ke Komnas HAM," ucapnya.

Sumber :
merdeka.com

Dahlan Tolak Penambahan Daya Listrik Usulan Jokowi

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan pasokan listrik DKI Jakarta saat ini sudah cukup untuk menghidupi monorail dan MRT yang diusung Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi). Listrik Jakarta bahkan masih berlebih setelah dipakai untuk dua moda transportasi tersebut.
Jokowi menginginkan penambahan ini karena beban listrik Jakarta akan semakin tinggi dengan adanya monorail dan MRT. Jika pasokan listrik terganggu maka akan menjadi preseden buruk bagi ekonomi Jakarta khususnya bidang investasi.
"Kuatlah pasti, yang diminta Pak Jokowi kuat (monorail dan MRT)," ucap Dahlan ketika ditemui di Kantor Angkasa Pura I, Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/5/2013).
Menurut Dahlan, kapasitas listrik Jakarta saat ini sudah mencapai 5.000 Mega Watt yang digunakan untuk menghidupi pusat perbelanjaan, gedung bertingkat dan masyarakat. Kelebihan listrik ini masih cukup untuk menghidupi monorail dan MRT yang akan segera dibangun.
"Jakarta itu sudah lebih 6000 MW dan ini cukup untuk monorail dan MRT," tegas Dahlan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Jokowi bertemu dengan perwakilan PLN untuk meminta penambahan beban daya listrik di Jakarta karena akan ada monorail dan MRT. Hal itu dilakukan Jokowi mengingat kebutuhan listrik di Ibu Kota saat ini sekitar 6000 megawatt per hari.
"Ya ini sangat bagus. PLN ingin menambah daya untuk DKI. Sangat besar untuk mengantisipasi investasi-investasi yang masuk ke DKI, juga sarana dan prasarana yang sekarang ini mulai kita sudah kerjakan. Kayak mengantisipasi kebutuhan MRT, kebutuhan untuk monorail, pertumbuhan properti yang sangat melunjak, kawasan ekonomi khusus di Marunda," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta.
Pihaknya mengaku telah melakukan perhitungan dengan PLN mengenai kebutuhan MRT dan monorail. "Moga-moga ini dalam waktu yang cepat, karena trasenya sudah ada, segera bisa ditingkatkan. Sekarang ini kira-kira 6000 megawatt dan akan dinaikan lagi kira-kira di atas itu," jelasnya.
Jokowi mengatakan, pertemuan tersebut juga untuk mempersiapkan kebutuhan listrik ke depan jika MRT, monorail dan propertinya tumbuh bagus khususnya kawasan ekonomi khusus seperti Marunda. Jokowi mengaku sudah siap membangun travo untuk peningkatan beban puncak listrik.
"Ini ya bekerja itu mengkonsolidasikan semua lembaga dan institusi ya seperti ini. Memang ini perlu sebuah konsolidasi total. Agar sambung nanti semuanya," katanya.


Sumber :
merdeka.com

Cara Jokowi Tangkis "Titipan" Politisi

Gangguan politisi terhadap birokrasi kerap terjadi di semua daerah, termasuk DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun sering mendapat gangguan tersebut.
"Pengaruh politisi terhadap pemerintah birokrasi sangat kuat sekali, kalau sistemnya tidak memungkinkan mengganggu ya tidak akan ganggu," kata Jokowi dalam seminar di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Gedung BPKP, Pramuka, Jakarta Timur, Kamis (16/5/2013).
Ia menjelaskan, kalau dalam menjalankan pemerintahan, ia memiliki kepentingan politis, maka Jokowi tidak akan menjalankan program seleksi jabatan terbuka atau lelang jabatan untuk lurah dan camat. Karena sebelumnya ia telah diberikan amanat untuk memberikan posisi prestisius kepada seseorang yang 'dititipkan' politisi.
"Ini Lurah A dukung partai saya, terus saya jadikan lurah. Memang yang terjadi seperti itu hampir di semua daerah," kata Jokowi.
Menurut mantan Wali Kota Surakarta itu, hal politis tersebut dapat dihilangkan dengan kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan kebijakan seleksi terbuka camat dan lurah sehingga pengaruh politik bisa dihilangkan. Kalau masih ada yang masih ngeyel, Jokowi punya cara jitu dengan membuka persoalan itu di masyarakat dan media massa.
"Buka di masyarakat dan media, yang mau mengganggu, nanti hilang sendiri-sendiri," tegasnya.
Walaupun ada beberapa pihak yang menentang program seleksi jabatan terbuka, Jokowi akan tetap menjalankan program tersebut. Karena hal tersebut sebagai salah satu upayanya untuk menciptakan Jakarta Baru dan menciptakan birokrasi yang bersih dan transparan.
Jokowi memimpikan lurah dan camat yang memiliki kompetensi manajerial dan mau melayani masyarakat. Oleh karena itu, ia mengharapkan, pada Juni 2013 mendatang, proses seleksi jabatan terbuka sudah selesai dan Jakarta memiliki camat dan lurah yang sesuai harapan masyarakat.


Sumber :
kompas.com

Jokowi: Tak Ada KJS, 510.000 Orang Sakit Berdiam di Rumah

Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dinilai Joko Widodo amat membantu warga yang kurang mampu. Jika tidak ada, ratusan ribu orang menahan sakit di rumah.
Menurut Gubernur DKI Jakarta itu, jika tidak ada KJS, warga enggan ke rumah sakit karena alasan biaya. Selain itu, ada pemikiran warga yang masih takut untuk tidak mendapatkan fasilitas pengobatan gratis dan birokrasi yang sulit untuk mengurus Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin).
"Bayangkan kalau tidak diluncurkan, ada 510.000 orang sakit yang berdiam di rumah," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (16/5/2013).
Meskipun demikian, pada saat peluncuran, tidak sedikit kasus rumah sakit yang menolak pasien KJS karena keterbatasan ruang kelas III. Oleh karena itu, saat blusukan ke beberapa rumah sakit, ia memerintahkan untuk mengganti ruang kelas II dengan ruang kelas III. Hal itu diupayakan agar warga yang membutuhkan dapat terlayani dengan baik.
Namun, seiring sistem yang semakin baik dan pihak rumah sakit yang lebih siap menjalankan program tersebut, pasien KJS pun semakin berkurang. "Jadi, sekarang pilih mana, tahan KJS sambil menunggu perbaikan fasilitas atau meluncurkan KJS dan perbaiki fasilitas? Saya pilih meluncurkan KJS sembari perbaiki fasilitas dan memperbanyak kelas III," kata Jokowi.
Saat ini, baru ada sekitar 3.000 warga pemegang KJS. Sementara warga yang berhak mendapatkan layanan kesehatan tersebut sebanyak 4,7 juta warga. Warga yang belum memegang kartu bisa menggunakan KTP dan KK untuk berobat. Dengan catatan berobat ke puskesmas. Jika tidak bisa ditangani, baru akan dirujuk ke rumah sakit umum daerah.


Sumber :
kompas.com

Penjaga Pintu Sampah Belum Digaji, Jokowi: Saya akan Perintah untuk Bayar

Belum dibayarkannya gaji sejumlah petugas penjaga sampah di saringan pintu air sampai juga ke telinga Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi). Jokowi mengatakan akan mengecek dahulu pihak yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan mereka. Lalu akan memerintahkannya untuk segera membayar.
"(Petugas) Kebersihan itu outsourcing dari perusahaan (atau bukan) saya nggak ngerti. Nanti saya cek, (lalu) perintah, bayar. Simpel," ujar Jokowi usai Seminar Nasional Membangun Sistem Pengendalian Intern dan Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih di Gedung BPKP Pusat, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Kamis (16/5/2013).
Jokowi mengatakan tidak mengetahui persis apakah pekerja kebersihan yang belum menerima gaji tersebut adalah pegawai honorer di bawah Dinas Pekerjaan Umum DKI atau outsourcing perusahaan lain. Karena itu tidak bisa begitu saja memberikan sanksi kepada pihak yang bersangkutan.
"Dikit-dikit sanksi. Ya nggak ngerti. Yang nggak gaji siapa? Apa itu honorer atau outsourcing perusahaan? Tanya saja, saya nggak ngerti," tuturnya.
Slamet Riyadi (31), petugas pintu sampah otomatis Cawang Kompor belum menerima gaji sejak beberapa bulan terakhir. Bukan hanya Slamet, beberapa rekannya seprofesi juga mengalami hal yang sama. Menurut Slamet, sebelum ini dia dan rekan-rekannya mendapatkan gaji sebesar Rp 1,5 juta/bulan dari Dinas PU DKI.
"Kemarin kita sudah datang ke dinas, kita disuruh keluar, sabar-sabar melulu," tuturnya.


Sumber :
news.detik.com

Relokasi Warga Pluit, Jokowi Diminta Ajak Komnas HAM, Kejaksaan dan Polisi

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Sanusi meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo ( Jokowi ) perlunya memetakan masalah terkait relokasi warga Waduk Pluit, Jakarta Utara. Pasalnya, ribuan warga Waduk Pluit memiliki tokoh-tokoh di daerahnya dan perlu untuk diajak dialog secara intensif.
Agar lancar dalam normalisasi dan pengerukan Waduk Pluit, Sanusi menyarankan supaya Jokowi mengajak Komnas HAM, Kejaksaan dan Kepolisian. Semua pihak harus diikutkan dalam menangani relokasi warga.
"Dipetakan masalah-masalah yang ada, siapa tokohnya diajak bicara. Jika perlu ajak Komnas HAM, Kejaksaan, polisi ajak bareng-bareng, ini bukan karena kepentingan sesuatu dan bukan kesalahan Jokowi -Ahok, karena untuk kepentingan umum," jelas Sanusi saat dihubungi wartawan, Jakarta, Kamis (16/5).
Sanusi mendukung jika Jokowi tidak memberikan uang kerohiman bagi warga-warga Waduk Pluit. Pasalnya, uang kerohiman tidak ada aturan yang jelas dan tidak dianggarkan dalam APBD.
"Gak ada di APBD untuk kerohiman. Karena jalan yang terbaik, dikasih rumah susun, itu menyelamatkan mereka. Uang kerohiman tidak ada aturannya," jelas Sanusi.
Menurut dia, sosialisasi dan edukasi akan pentingnya normalisasi Waduk Pluit adalah hal yang penting untuk disampaikan ke warga secara intensif. Kemudian Sanusi juga mengimbau agar partai-partai dan oknum tidak menambah serta memperburuk suasana.
"Ini menjadi persoalan, saya yakin dari ribuan ada tokoh kelompok, itu dipetakan terlebih dahulu dan dikasih edukasi. Kita minta parpol manapun, LSM jangan memperkeruh suasana, apalagi ini mau pemilu. Mari bersama relokasi. Jangan meraih keuntungan yang sesaat," pinta Sanusi.


Sumber :
merdeka.com

Serangan Komnas HAM: Jokowi-Basuki Jangan Hanya Manis di Media

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menganggap Jokowi-Basuki hanya manis di media, tetapi tidak nyata di lapangan. Hal tersebut terlihat dari ungkapan di media kalau warga Waduk Pluit akan dipindahkan ke rusun yang sudah menyediakan televisi, kulkas, dan alat-alat rumah tangga.
"Kalau diberikan perabotan seperti itu mereka pasti mau. Tapi, betul enggak yang dikatakan di media benar terjadi di lapangan? Jokowi jangan hanya manis di media, tapi di lapangan beda," kata Siane Indriani, anggota Komnas HAM saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/5/2013).
Siane mengungkapkan, saat di media, Jokowi mengatakan kalau warga Waduk Pluit mendapatkan rusun yang dilengkapi dengan perabotan rumah tangga seperti televisi, kulkas, meja, dan lain-lain. Tetapi nyatanya, warga yang sudah digusur di sisi barat Waduk Pluit baru 20 KK yang mendapatkan unit rusun. Padahal warga yang sudah digusur sebanyak 280 KK lainnya masih tinggal luntang-lantung menumpang di rumah sanak saudara.
Siane mengatakan, warga tidak akan menolak relokasi kalau mereka memang benar-benar mendapatkan formulasi yang bagus mengenai tempat tinggal. Mereka juga tidak akan memberikan laporan kepada Komnas HAM kalau mereka tidak mendapatkan intimidasi dari oknum-oknum terkait.
Dengan melihat kenyataan kalau warga yang sudah digusur tidak mendapatkan tempat yang layak, kata Siane, maka 12.000 warga bantaran waduk yang belum digusur menolak penggusuran pemprov. Mereka resah jika tidak mendapatkan tempat tinggal lagi setelah digusur.
Menurutnya, ada baiknya Jokowi-Basuki benar-benar meninjau lapangan supaya bisa mengatahui kondisi warga di bantaran Waduk Pluit. Dengan begitu, pemerintah tidak akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa menyakiti hati rakyat.
Sebelumnya, Gubernur DKI Joko Widodo yakin bahwa upaya merelokasi warga Waduk Pluit tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggunakan cara-cara humanis dengan menyediakan televisi, kulkas, tempat tidur, dan meja-kursi untuk makan.


Sumber :
kompas.com

Jokowi: Zaman Kayak Gini Pajak Masih Ditulis Manual?

Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan sistem pajak online pada Januari lalu. Menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), saat ini sudah tidak zaman lagi menggunakan sistem pajak secara manual.
Sistem pajak online, menurut Jokowi adalah salah satu langkah penting untuk meningkatkan pendapatan pajak. Sehingga, kebocoran dan kongkalikong terhadap pembayaran pajak dapat diminimalisir.
"Pajak, zaman kayak gini pajak masih ditulis manual. Mulai Januari kemarin pajak udah kita online kan mulai dari tempat hiburan dan parkir. Saya yakin akan ada lonjakan lebih dari 2 kali lipat," kata Jokowi saat seminar nasional di Aula Gandhi Gedung BPKP, Jakarta Timur, Kamis (16/5/2013).
Jokowi menambahkan, dengan diterapkannya sistem online maka semua wajib pajak dapat diketahui berapa besar pajak yang harus dibayarkannya. Kemudian, dapat dilihat pula mana saja perusahaan-perusahaan yang merupakan wajib pajak yang tidak tertib.
"Setiap detik kita bisa cek hotel mana yang sudah bayar. Itu biar kapok semua," tegas Jokowi.
Akhir-akhir ini, masalah pajak terus mencuat ke permukaan. Ironisnya, tidak sedikit pegawai pajak yang kompromi dan menerima suap dari wajib pajak.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari Rabu (15/5/2013) kemarin kembali menangkap dua orang pegawai pajak yang menerima suap dari wajib pajak. Mereka ditangkap di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
Kasus suap menyuap dan korupsi dalam tubuh Direktorat Jendral Pajak sudah bukan hal baru. Sebelum ini juga sudah terdapat kasus serupa, sebut saja yang terkenal seperti Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika.


Sumber :
merdeka.com

Komnas HAM Minta Jokowi Jelaskan Relokasi di Waduk Pluit

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengundang gubernur DKI Jakarta untuk melakukan klarifikasi terkait perlakuan pemerintah terhadap warga Waduk Pluit, Kamis ini, pukul 14.00. Undangan tersebut untuk membahas formula apa yang akan disediakan pemerintah daerah dalam merelokasi warga yang tinggal di bantaran waduk.
"Kita mengundang gubernur supaya mengklarifikasikan ucapan-ucapannya di media," kata Siane Indriani saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/5/2013).
Siane mengungkapkan, klarifikasi tersebut akan membicarakan ungkapan pemerintah di media mengenai lokasi yang akan digunakan warga Waduk Pluit. Pasalnya, 300 Kepala Keluarga di bantaran Waduk Pluit sudah digusur dua kali di sisi barat. Akan tetapi, baru 20 Kepala Keluarga yang tinggal di dalam rusun.
"Makanya mereka resah kalau digusur. Kalau sudah ada pertemuan ini, nanti gubernur kan bisa lakukan klarifikasi," ungkapnya.
Siane menambahkan, secara kependudukan, mereka mempunyai hak untuk tinggal di tempat tersebut karena memiliki KTP dan KK. Mereka pun sempat mengikuti pemilu dan mendapatkan hak suara pada pemilihan gubernur DKI Jakarta lalu.
Dengan begitu, kata Siane, walaupun mereka tinggal di tanah negara, pemerintah harus tetap memikirkan kelangsungan hidup dan tempat tinggal untuk warga yang telah digusur. Warga bantaran Waduk Pluit merupakan warga resmi dari Jakarta dan bukan warga pendatang yang ilegal di mata pemerintah.
Sebelumnya, undangan ini merupakan undangan kedua Komnas HAM untuk pemerintah daerah DKI Jakarta. Pada undangan yang pertama tanggal 28 April lalu, pihak Jokowi maupun Basuki tidak merespon permintaan pertemuan dari Komnas HAM.


Sumber :
kompas.com

Jokowi Pastikan Bangun Stadion untuk Persija Tahun Ini

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membongkar stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Stadion kebanggan tim sepakbola Persija Jakarta itu akan dijadikan Depo Mass Rapid Transit (MRT).
Sebagai pengantinya, Pemprov akan menempatkan markas Persija di Taman BWM, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tetapi pembangunan stadion itu masih terganjal masalah sertifikasi tanah.
Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengaku optimis akan melakukan pembangunan stadion tersebut pada tahun ini. "Sudah tinggal menunggu sertifikatnya saja. Karena sertifikat itu landasan hukum," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis 16 Mei 2013.
Jokowi menuturkan, lahan warga yang akan dibebaskan atau dibeli Pemprov DKI saat ini sudah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) namun belum disertifikasi. "Konsep dan rancangan untuk pembangunan stadion itu sudah lengkap," kata dia.
Diketahui, lahan Stadion Lebak Bulus akan dijadikan Depo Mass Rapid Transit (MRT) tahap pertama dengan rute Lebak Bulus-Bundaran HI.
Keputusan pengusuran sudah final karena jika harus menunggu pembangunan di Kampung Bandan, Jakarta Barat, akan memakan waktu lebih lama lagi. Pemprov DKI sempat berencana menggunakan lahan di Kampung Bandan untuk Depo MRT.
"Kalau tunggu Depo di Kampung Bandan, bisa-bisa beroperasinya nanti terlalu lama. Kami ingin secepatnya, minimal setengah dulu kan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama beberapa waktu lalu.


Sumber :
viva.co.id

Jokowi: Gak Heran Saya Kalau Kopaja - Metromini Nabrak Pos Polisi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berkeluh kesah soal tidak adanya perubahan transportasi di Jakarta. Jokowi mengeluhkan soal kondisi Kopaja dan Metromini yang sejak dulu hingga sekarang masih memprihatinkan.
"Soal Metromini dan Kopaja, saya alami hal yang sama. Tahun 1985 waktu itu dua tahun kerja di Jakarta naiknya itu. Dulu busnya itu sudah jelek. Sekarang saya naik sudah itu-itu saja dari Klender ke Pasar Rumput," ucap Jokowi saat seminar nasional di Aula Gandhi Gedung BPKP, Jakarta Timur, Kamis (16/5/2013).
Mantan Wali Kota Solo itu tidak heran jika banyak warga yang mengeluh soal pelayanan Metromini dan Kopaja. Keluhan warga itu salah satunya adalah soal aksi kebut-kebutan sopir Kopaja dan Metromini yang terkadang berakhir dengan kecelakaan.
"Ugal-ugalannya tetap. Setelah saya cek Kopaja, Metromini di Jakarta, hampir 100 persen enggak ada speedometernya. Remnya ada yang punya ada yang enggak. Jadi kalau dua bulan yang lalu ada yang nabrak pos polisi, itu enggak heran saya," jelas Jokowi.
Karena itu, pihaknya mengaku sedang maraton memperbaiki transportasi di Jakarta. Baik dari segi penambahan jumlah busway, revitalisasi Kopaja, Metromini hingga infrastruktur jalan seperti MRT dan monorail.


Sumber :
merdeka.com

"Pak Jokowi Tidak Pernah Tinggal di Atas Air, Sih"

Warga Kapuk Teko atau yang lebih sering disebut Kampung Apung merasa kecewa dengan kepemimpinan Joko Widodo sebagai gubernur DKI Jakarta. Pada November 2012 lalu, Jokowi sempat mendatangi Kampung Apung. Namun sampai saat ini, belum ada perubahan yang ditunjukkan dari saat dia menjabat.
Nuraini (55), warga RW 01 mengatakan, saat datang ke Kampung Apung Jokowi hanya mondar-mandir dan jalan-jalan saja. Tetapi dia juga sempat menjanjikan akan melakukan pengeringan di Kampung Apung supaya tidak banjir lagi secara permanen.
"Dulu dia ngomong, ah masalah kayak gini sih gampang, tinggal disedot aja airnya. Tapi sampai sekarang berubah sedikit pun enggak," kata Nuraini di Kampung Apung, Rabu (15/5/2013).
Nuraini mengungkapkan, sebenarnya dia sangat berharap pelantikan wali kota Jakarta Barat bisa dilaksanakan di Kampung Apung. Dengan begitu, warga bisa langsung menyampaikan keluh kesahnya tinggal di atas air bertahun-tahun padahal tempat tersebut bukan bantaran sungai atau lautan.
"Pak Jokowi enggak pernah tinggal di atas air, sih, jadi dia enggak tahu gimana rasanya," kata Nuraini.
Janda yang sehari-harinya bekerja sebagai pemulung ini merasa was-was karena usianya semakin renta dan tinggal hanya berdua dengan cucunya yang masih kecil. Jika musim hujan tiba, rumahnya bisa terendam selama seminggu dan harus mengungsi ke sekolah apung.
Nuraini mengatakan, rumah tanpa barang-barang elektronik ini merupakan harta benda satu-satunya milik dia. Nuraini tidak bisa pindah dari tempat tersebut karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli rumah. Apalagi pendapatannya sebagai pemulung hanya Rp 15.000 per hari.
Hal senada diungkapkan Pudjo (65). Rumah dia sudah pernah diuruk setinggi satu rumah sebelumnya. Walaupun begitu, kalau musim hujan tiba, rumahnya tetap saja terendam air selama berhari-hari. Pudjo sudah pernah mendengar janji-janji mantan wali kota Jakarta Barat Burhanuddin maupun gubernur DKI Jakarta, tetapi air di bawah rumahnya belum juga disedot ke luar.
Pudjo mengatakan, wilayah Kampung Apung memang rawan banjir. Saluran di depan jalan pun belum juga diperbaiki. Kalau banjir datang, saluran air dan jalan tidak terlihat perbedaannya. Kadang pengguna jalan yang tidak tahu wilayah Kampung Apung terjeblos ke dalam saluran yang cukup dalam.
"Itu kan bahaya banget kalau lagi banjir. Yang naik motor suka kecebur saluran air karena enggak ada pembatas ataupun plang pemberitahuan," kata Pudjo.
Pudjo berharap masalah di kampungnya segera mendapat perhatian dari pemerintah. Kedatangan Jokowi ke kampungnya tidak memberikan arti menjadi prioritas utama dalam membenahi saluran air di Kampung Apung.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Minta Pagelaran Mewah untuk HUT Jakarta

Untuk HUT Jakarta, 22 Juni 2013 mendatang, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginginkan ada pagelaran berskala mewah namun bisa disaksikan cuma-cuma oleh masyarakat luas. Maka muncullah ide pagelaran musikal tari kolosal bernuansa Betawi, Ariah, yang bercerita tentang kisah perjuangan perempuan untuk mempertahankan martabat dan kehormatannya.
Sutradara sekaligus penulis naskah Ariah, Atilah Soeryadjaya mengatakan, cerita Ariah terjadi di Batavia tahun 1869, bertepatan dengan terjadinya pemberontakan petani Tambun pada penindasan pemerintah kolonial. Untuk menyiapkannya, Atilah turut menggandeng Jay Subiakto sebagai penata artistik dan Erwin Gutawa sebagai penata musik.
"Saya juga menggandeng pasangan sukses saya sebelumnya di pagelaran Matah Ati, Jay Subiakto dan Erwin Gutawa sebagai penata musik," kata Atilah di Balaikota Jakarta, Rabu (15/5/2013) malam.
Rencananya, pagelaran tersebut akan berlangsung selama tiga hari, mulai dari 28 Juni 2013 hingga 30 Juni 2013 pada pukul 19.00 WIB di sisi selatan Monas. Ia pun mengimbau kepada seluruh warga Ibu Kota untuk datang menyaksikan pagelaran itu karena menampilkan cerita tradisi yang sudah ditinggalkan.
"Saya akan total mencurahkan energi saya untuk Ariah yang merupakan permintaan khusus dari Pemprov DKI Jakarta. Semoga pertunjukan Ariah bisa menambah referensi perjuangan perempuan yang masih relevan dilakukan sampai sekarang," kata Atilah.
Selain menggelar pementasan musikal tari kolosal betawi Ariah, untuk memeriahkan HUT pada 22 Juni 2013 mendatang, DKI juga akan menggratiskan tiket Transjakarta, Taman Margasatwa Ragunan (TMR), menyelenggarakan lomba marathon Jakarta International 10K, Jakarta Great Sale, Jakarnaval, Pekan Raya Jakarta (PRJ), Jakarta Night Festival dengan delapan panggung hiburan di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI). 

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Penuhi Panggilan Komnas HAM Soal Penggusuran Waduk Pluit

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan memenuhi panggilan Komnas HAM siang ini. Pemanggilan Komnas HAM terkait aduan warga Waduk Pluit terkait penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI.
"Pak Gubernur akan menghadiri pemanggilan pembahasan rencana penggusuran warga penghuni sekitar waduk Pluit, Muara Baru di Komnas HAM Jl Latuharhary Jakarta Pusat," demikian informasi dari Biro Humas dan Protokoler Pemprov DKI Jakarta, Kamis (16/5/2013).
Terkait dialog di Komnas HAM ini Jokowi tidak merasa melanggar HAM. Penggusuran tersebut dilakukan untuk normalisasi waduk yang sudah keruh oleh sedimen-sedimen sehingga tak dapat menampung air dari Kanal Banjir Barat (KBB) jika hujan turun. Padahal, korban penggusuran direlokasi ke rusun yang memiliki fasilitas TV, kulkas, tempat tidur dan meja kursi makan.
"Kurang apa kita ini. Menyediakan banyak fasilitas kayak gitu kok melanggar HAM. Melanggar HAM yang mana," kata Jokowi.
Mungkin Jokowi lupa, bahwa beberapa orang di Komnas HAM juga memerlukan perhatian, seperti layaknya korban penggusuran pada umumnya, juga mereka memerlukan popularitas, dengan cara ini mungkin mereka akan jadi top karena dapat "memaksa" hadir seorang gubernur yang banyak dipuja oleh hampir semua orang Indonesia.
Sementara itu wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama bersikap lebih keras lagi. Dia mempertanyakan kinerja Komnas HAM.
"Normalisasi waduk ya harus dilakukan dong, banjir. Sekarang melanggar HAM orang lain enggak di DKI? Kalau gitu tolong dudukin Monas sekalian," kata Ahok.
"Iya dong, jadi nanti kalau saya kirim orang dari Belitung dudukin Monas nih, kalau diusir saya lapor Komnas HAM melanggar HAM. Boleh enggak? Terus minta ganti rugi dan bagi hasil tanah. Gimana?" imbuh Ahok.


Sumber :
merdeka.com

Jokowi Akan Bagikan 10 Ribu Tiket Gratis "Ariah"

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan akan ada 10 ribu tiket gratis menonton pagelaran musikal tari kolosal bernuansa Betawi, "Ariah". Pagelaran akan berlangsung di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
Jokowi mengatakan, panitia menyediakan 15 ribu tiket untuk pertunjukan tersebut. Dari kapasitas itu, 5.000 tiket akan dijual, sedangkan 10 ribu tiket yang lain akan dibagikan gratis ke kampung-kampung di Jakarta.
"Biar gratis tetap pakai tiket. Tapi, nanti yang gratis langsung dibagikan ke kampung-kampung," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Rabu (15/5/2013) malam. Untuk tiket berbayar, kata dia, banyak pihak yang memberikan bantuan berupa sponsor. Mantan Wali Kota Surakarta itu enggan menyebutkan siapa saja sponsor yang mendukung acara tersebut. Jokowi mengatakan untuk kalangan yang mampu membayar, dipersilakan membeli tiket.
Pagelaran sengaja dilangsungkan di Monas, kata Jokowi, agar masyarakat dari berbagai kalangan dapat menikmati pertunjukan besutan Jay Subiakto dan Erwin Gutawa tersebut. "Kalau di dalam ruangan, kita-kita saja yang bisa tonton. Kalau di tempat elite, hanya beberapa orang yang lihat," kata Jokowi.
Pagelaran musikal tari kolosal bernuansa Betawi, "Ariah", diselenggarakan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-486 DKI Jakarta. "Ariah" bercerita tentang kisah perjuangan perempuan mempertahankan martabat dan kehormatannya. Dijadwalkan pagelaran berlangsung tiga hari, mulai 28 Juni 2013 hingga 30 Juni 2013 pada pukul 19.00 WIB di sisi selatan Monas.
Sebanyak 200 penari dan 100 musisi orkestra terlibat dalam pagelaran ini. "Ariah" akan dipentaskan di panggung terbesar di Indonesia. Tiga level panggung besar itu menjadi simbol tiga tingkatan Monas, yaitu cawan, tugu, dan emas.
Beberapa bidang panggung juga akan dibuat miring dengan sudut 15, 20, dan 35 derajat. Adapun beberapa instrumen musik tradisional Betawi yang suaranya dimasukkan dalam orkestra adalah rebana biang, rebab, gamelan ajeng, dan gambang kromong.
Selain pagelaran ini, ulang tahun Jakarta juga akan dimeriahkan dengan beragam kegiatan dan program. Mulai dari penggratisan tiket Transjakarta dan tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan (TMR), hingga lomba maraton Jakarta International 10K, Jakarta Great Sale, Jakarnaval, dan Pekan Raya Jakarta (PRJ).
Masih dalam rangkaian perayaan, akan berlangsung pula Jakarta Night Festival. Kegiatan ini diramaikan dengan delapan panggung hiburan di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI).


Sumber :
kompas.com

Jokowi: Tak Ada Pengamanan Tingkat Tinggi di Waduk Pluit

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), mengaku pihaknya bekerja sama dengan Kepolisian untuk mengerahkan Brimob dalam proses normalisasi Waduk Pluit. Namun, Jokowi membantah jika ada tindak kekerasan di dalam pengerjaan tersebut, karena Brimob hanya melakukan pengamanan.
"Kalau tidak ada polisi di sana gimana mau kerja? Di-stop, kemudian ada yang melempar batu. Sopirnya atau opertatornya enggak berani. Polisi nunggu operatornya itu. Pengamanan tingkat tinggi gimana? Biasa saja, masa tingkat tinggi. Kalau saya di lapangan biasa-biasa saja," ujar Jokowi di Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2013).
Mantan Wali Kota Solo itu menjelaskan, alasan mengerahkan Brimob, karena petugas di lapangan tidak berani melakukan normalisasi.
"Mereka enggak berani, yang ngeruk sungai enggak berani. Angkat tangan. Mereka diancam untuk tidak meneruskan pengerukan," terangnya.
Brimob yang berjaga di Waduk Pluit, lanjut Jokowi, hanya berjaga dan mengamankan lokasi. "Ya jaga, polisinya hanya duduk-duduk. Jangan diangkat-angkat, kelihatan panas. Enggak ada apa-apa. Saya tiap hari ke sana," tandasnya.
Sekadar diketahui, bangunan yang berdiri di atas area waduk tersebut, luasnya mencapai 20 hektare atau seperempat dari luas waduk 80 hektare.
Bangunan yang ada bukan hanya rumah-rumah kumuh saja, melainkan juga bangunan mewah yang dibangun oleh developer kemudian disewakan untuk orang lain.


Sumber :
okezone.com

Jokowi Tabuh Genderang Perang Lawan Pengembang Nakal Pluit

Sulitnya merelokasi warga di bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara, disinyalir karena adanya komersialisasi lahan. Bahkan ada pengembang yang menyewakan lahan kepada warga. Kendati demikian Pemprov DKI Jakarta, tidak akan mundur untuk melakukan normalisasi waduk terbesar di ibu kota ini.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menduga adanya pengembang yang berusaha untuk menduduki lahan negara. Pihaknya pun bertekad akan menghilangkan oknum-oknum tersebut. "Ada komersialisasi, yang saya sampaikan dari awal dulu ada developer lepas yang ingin menduduki tanah negara dan ini yang harus dihilangkan," kata Jokowi, seperti dilansir situs beritajakarta.
Dikatakan Jokowi, sebagian besar warga yang bermukim di bantaran Waduk Pluit menyewa dari pengembang. Bahkan warga yang menyewa telah setuju untuk direlokasi. "Kalau rakyat mau semuanya kok pindah ke rumah susun. Yang teriak ya itu developer," ujarnya.
Jokowi mengaku telah mengantongi nama-nama pengembang yang menguasai Waduk Pluit. Namun dirinya enggan untuk membuka kepada publik. Menurutnya, setiap pengembang ada yang memiliki rumah sewaan hingga 20 unit. "Datanya sudah ada, sudah kita pegang. Tapi kita tidak ingin buka-buka. Ada yang satu orang punya sewaan 15 sampai 20 unit," katanya.
Jokowi pun mengaku siap menemui Komnas HAM terkait dengan permasalahan ini. Pasalnya, dirinya telah memiliki data dan mengetahui kondisi di lapangan. "Nanti saya mau ketemu Komnas HAM, mengapa kita ngomong seperti ini. Karena kita tahu lapangan, kita itu lihat kok," ujarnya.



Sumber :
republika.co.id