Hari ini Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengadakan pertemuan
dengan Wakil Presiden RI, Boediono membahas proyek Mass Rapid Transit
(MRT).
Pertemuan itu sendiri dilaksanakan di istana Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2013).
Pertemuan itu sendiri dilaksanakan hanya memakan waktu 1,5 Jam, sejak
pukul 10.00 pagi hingga sekitar pukul 11.20 menjelang siang.
Seusai pertemuan, pria yang akrab disapa Jokowi ini langsung menuju
ke kantornya di Balaikota. Sesampainya di Balaikota, Jokowi mengatakan
bertemu Wapres Boediono membahas persoalan banjir, transportasi,
termasuk MRT.
"Tadi kami melaporkan soal MRT. Sudah dapat angkanya, 49:51," ucap Jokowi.
Soal banjir, Jokowi membicarakan perkembangan banjir dan meminta
bantuan dari Pemerintah Pusat untuk berpartisipasi mengatasi persoalan
banjir di Jakarta.
"Banjir ini kan menyangkut daerah lain. Jadi kami minta bantuan pemerintah pusat," kata Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Rabu, 16 Januari 2013
Jokowi Dorong Percepatan Pembangunan Waduk Ciawi
Untuk mengantisipasi banjir yang kerap melanda Ibu Kota, Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo akan berkoordinasi dengan wilayah sekitar, seperti
Jawa Barat, Banten, Bogor, Tangerang, dan Depok. Jokowi mengatakan, ia
telah menemui Wakil Presiden Boediono untuk meminta agar segala program
antisipasi banjir segera dilaksanakan, salah satunya adalah percepatan
Waduk Ciawi.
"Yang jelas program-program yang sudah direncanakan, itu tadi saya sudah minta ke Pak Wapres agar semuanya dipercepat. Waduk Ciawi dipercepat, kemudian normalisasi sungai juga dipercepat, sumur (resapan) juga ditambah," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (16/1/2013) malam.
Melalui koordinasi bersama Boediono, kata Jokowi, ia juga meminta agar dapat langsung memberikan koordinasi kepada pemerintah daerah setempat untuk dapat mempercepat proyek pembangunan antisipasi banjir. Menurut Jokowi, koordinasi itu perlu karena Pemprov DKI tidak memiliki kewenangan sama sekali terkait pembangunan Waduk Ciawi karena tidak berada di wilayah Jakarta.
Jokowi mengatakan siap apabila pemerintah pusat dengan kementerian membuat sebuah forum koordinasi ataupun sharing yang membahas proyek Waduk Ciawi ataupun proyek antisipasi banjir bersama kota lain. "Yang jelas kita siap. Misalnya, Waduk Ciawi nanti dikerjakan dan kita harus sharing, ya kita sharing kalau perlu," ujarnya.
Namun, Jokowi kembali mengingatkan bahwa semua proses pembangunan proyek antisipasi banjir di daerah hulu membutuhkan proses yang sangat lama. Untuk itu, ia meminta warga bersabar menunggu proyek tersebut selesai. "Yang pasti semua daerah sudah siap memberikan dukungan, baik untuk daerah mereka sendiri juga untuk Jakarta. Tapi sekali lagi, ini juga perlu waktu," kata Jokowi.
Proyek pembangunan waduk Ciawi sebenarnya sudah digagas sejak zaman mantan Gubernur DKI Sutiyoso pada tahun 2001. Namun, rencana itu terganjal lantaran tidak mendapatkan persetujuan dari DPRD Bogor. Begitu juga kendala dari Kementerian PU soal biaya pembangunan fisik waduk sebagai tanggung jawab pemerintah pusat lebih mahal. Adapun biaya pembebasan lahan sebagai tanggung jawab Pemprov DKI memang lebih murah karena harga tanah di Ciawi relatif murah. Namun, kini pembangunan Waduk Ciawi sudah menjadi prioritas program pemerintah pusat di bawah Kementerian PU.
Kementerian PU kini tengah mempersiapkan dan mulai menyusun detail engineering design (DED) proyek tersebut. Waduk itu akan menampung sekitar 25 juta meter kubik air Sungai Ciliwung. Dalam masterplan lama, lokasi waduk berada di kawasan Cibogo. Luasnya mencapai 100 hektar dengan kedalaman sekitar 85 meter. Waduk ini disiapkan sebagai lokasi parkir air hujan, jika air di Sungai Ciliwung meluap. Untuk mengantisipasi meluapnya air di waduk itu, Pemprov DKI juga harus membangun sodetan melalui terowongan ke Kali Cisadane.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Yang jelas program-program yang sudah direncanakan, itu tadi saya sudah minta ke Pak Wapres agar semuanya dipercepat. Waduk Ciawi dipercepat, kemudian normalisasi sungai juga dipercepat, sumur (resapan) juga ditambah," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (16/1/2013) malam.
Melalui koordinasi bersama Boediono, kata Jokowi, ia juga meminta agar dapat langsung memberikan koordinasi kepada pemerintah daerah setempat untuk dapat mempercepat proyek pembangunan antisipasi banjir. Menurut Jokowi, koordinasi itu perlu karena Pemprov DKI tidak memiliki kewenangan sama sekali terkait pembangunan Waduk Ciawi karena tidak berada di wilayah Jakarta.
Jokowi mengatakan siap apabila pemerintah pusat dengan kementerian membuat sebuah forum koordinasi ataupun sharing yang membahas proyek Waduk Ciawi ataupun proyek antisipasi banjir bersama kota lain. "Yang jelas kita siap. Misalnya, Waduk Ciawi nanti dikerjakan dan kita harus sharing, ya kita sharing kalau perlu," ujarnya.
Namun, Jokowi kembali mengingatkan bahwa semua proses pembangunan proyek antisipasi banjir di daerah hulu membutuhkan proses yang sangat lama. Untuk itu, ia meminta warga bersabar menunggu proyek tersebut selesai. "Yang pasti semua daerah sudah siap memberikan dukungan, baik untuk daerah mereka sendiri juga untuk Jakarta. Tapi sekali lagi, ini juga perlu waktu," kata Jokowi.
Proyek pembangunan waduk Ciawi sebenarnya sudah digagas sejak zaman mantan Gubernur DKI Sutiyoso pada tahun 2001. Namun, rencana itu terganjal lantaran tidak mendapatkan persetujuan dari DPRD Bogor. Begitu juga kendala dari Kementerian PU soal biaya pembangunan fisik waduk sebagai tanggung jawab pemerintah pusat lebih mahal. Adapun biaya pembebasan lahan sebagai tanggung jawab Pemprov DKI memang lebih murah karena harga tanah di Ciawi relatif murah. Namun, kini pembangunan Waduk Ciawi sudah menjadi prioritas program pemerintah pusat di bawah Kementerian PU.
Kementerian PU kini tengah mempersiapkan dan mulai menyusun detail engineering design (DED) proyek tersebut. Waduk itu akan menampung sekitar 25 juta meter kubik air Sungai Ciliwung. Dalam masterplan lama, lokasi waduk berada di kawasan Cibogo. Luasnya mencapai 100 hektar dengan kedalaman sekitar 85 meter. Waduk ini disiapkan sebagai lokasi parkir air hujan, jika air di Sungai Ciliwung meluap. Untuk mengantisipasi meluapnya air di waduk itu, Pemprov DKI juga harus membangun sodetan melalui terowongan ke Kali Cisadane.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya tidak hanya
mendatangkan air bah di Ibu Kota, tetapi juga menimbulkan banjir sampah
di lingkungan warga maupun di pintu air dan kali. Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo menyatakan, masalah sampah banjir ini juga menjadi prioritas
penangangan.
Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengatakan, permasalahan sampah sisa banjir masih merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum DKI. "Itu urusannya Dinas PU. Sekarang masih Dinas PU, nanti transisi menuju Dinas Kebersihan," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (16/1/2013) malam.
Jokowi mengatakan di beberapa titik lokasi banjir, Dinas PU telah membersihkan sampah-sampah yang ada. Namun, ada juga beberapa lokasi yang baru akan dikerjakan. "Seperti yang di Daan Mogot kan sama, genangan yang ada di jalan juga sama, sudah didrop pompa-pompa, tapi ternyata masih belum menyelesaikan permasalahan banjir tersebut," kata Jokowi.
Selanjutnya Jokowi menuturkan permasalahan-permasalahan seperti banjir dan sampah ini, menurutnya, tidak dapat diselesaikan menggunakan alternatif dan cara yang dicetuskan secara mendadak. "Memang permasalahan ini bukan diselesaikan dengan cara dadakan dan parsial. Tapi juga dengan cara yang sudah terencana dalam blue print dan juga memang harus ada terobosan," ujarnya.
Agar permasalahan sampah itu dapat segera terselesaikan, Jokowi menyatakan sudah langsung memerintahkan Dinas PU untuk segera membersihkan sampah-sampah di sejumlah lokasi banjir. Jokowi bahkan mengatakan sudah hapal di luar kepala terkait lokasi-lokasi mana kah yang harus segera dibersihkan dari luapan sampah tersebut. "Saya mengerti kok di mana titik-titik sampah itu. Saya langsung perintahkan ke Dinas PU. Semuanya sudah ada yang dicek, ada juga yang belum," ujar Jokowi.
Tumpukan sampah akibat banjir itu antara lain terlihat di dekat Jembatan Kalibata, Rawajati, Jakarta Selatan. Hingga Rabu siang tadi, sampah masih memenuhi lokasi tersebut dan diperkirakan mencapai puluhan ton.
Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan Zaenuri mengatakan, jika diperlukan, pembersihan sampah tersebut dapat dilakukan menggunakan alat berat dari Dinas PU. Namun, jika air surut, biasanya sampah itu akan hanyut dengan sendirinya ke pintu air Manggarai yang sudah tersedia alat pengeruk.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengatakan, permasalahan sampah sisa banjir masih merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum DKI. "Itu urusannya Dinas PU. Sekarang masih Dinas PU, nanti transisi menuju Dinas Kebersihan," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (16/1/2013) malam.
Jokowi mengatakan di beberapa titik lokasi banjir, Dinas PU telah membersihkan sampah-sampah yang ada. Namun, ada juga beberapa lokasi yang baru akan dikerjakan. "Seperti yang di Daan Mogot kan sama, genangan yang ada di jalan juga sama, sudah didrop pompa-pompa, tapi ternyata masih belum menyelesaikan permasalahan banjir tersebut," kata Jokowi.
Selanjutnya Jokowi menuturkan permasalahan-permasalahan seperti banjir dan sampah ini, menurutnya, tidak dapat diselesaikan menggunakan alternatif dan cara yang dicetuskan secara mendadak. "Memang permasalahan ini bukan diselesaikan dengan cara dadakan dan parsial. Tapi juga dengan cara yang sudah terencana dalam blue print dan juga memang harus ada terobosan," ujarnya.
Agar permasalahan sampah itu dapat segera terselesaikan, Jokowi menyatakan sudah langsung memerintahkan Dinas PU untuk segera membersihkan sampah-sampah di sejumlah lokasi banjir. Jokowi bahkan mengatakan sudah hapal di luar kepala terkait lokasi-lokasi mana kah yang harus segera dibersihkan dari luapan sampah tersebut. "Saya mengerti kok di mana titik-titik sampah itu. Saya langsung perintahkan ke Dinas PU. Semuanya sudah ada yang dicek, ada juga yang belum," ujar Jokowi.
Tumpukan sampah akibat banjir itu antara lain terlihat di dekat Jembatan Kalibata, Rawajati, Jakarta Selatan. Hingga Rabu siang tadi, sampah masih memenuhi lokasi tersebut dan diperkirakan mencapai puluhan ton.
Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan Zaenuri mengatakan, jika diperlukan, pembersihan sampah tersebut dapat dilakukan menggunakan alat berat dari Dinas PU. Namun, jika air surut, biasanya sampah itu akan hanyut dengan sendirinya ke pintu air Manggarai yang sudah tersedia alat pengeruk.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Beban Pemprov Lebih Besar, Jokowi Akan Kalkulasi MRT
Permintaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait dengan renegosiasi sharing investment atau pengembalian utang pembangunan transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT) telah dijawab oleh Kementerian Koordinator Perekonomian. Dengan persentase yang telah diputuskan pemerintah pusat, Pemprov DKI pun masih menanggung beban yang lebih besar dibandingkan pemerintah pusat untuk membayar pinjaman kepada Japan International Cooperation Agency (JICA).
Gubernur DKI Joko Widodo mengatakan, komposisi yang diputuskan oleh Kemenko Perekonomian yaitu 49 persen untuk pemerintah pusat dan 51 persen ditanggung Pemprov DKI Jakarta. Komposisi yang diberikan oleh pihak pemerintah pusat hanya berbeda tujuh persen dari sebelumnya, yaitu 42:58.
"Sudah diputuskan oleh Pak Menko komposisinya 49:51," kata pria yang akrab disapa Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu, (16/1/2013).
Oleh karena itu, Jokowi berjanji akan segera mengalkulasi berapa besar subsidi tiket yang akan diberikan oleh Pemprov DKI apabila sharing investment yang telah disepakati sebesar 49:51. Dari komposisi yang diberikan tersebut, ia akan menghitung kembali subsidi tiket yang akan diberikan. Pasalnya, jika dengan komposisi awal 42:58, tarif MRT bisa mencapai Rp 38.000 dengan rute Lebakbulus-Bundaran HI.
"Nanti ini kami kalkulasi, beri waktu saya semalam ini untuk kalkulasi lagi. Besok baru kami umumkan," katanya.
Meskipun demikian, Jokowi mengatakan akan menerima keputusan tersebut. Sebab, ia tidak ingin berlama-lama untuk memutuskan kelanjutan proyek angkutan massal berbasis rel yang telah dikaji selama berpuluh-puluh tahun tersebut.
"Besok akan saya jelaskan, kalau sudah ketemu angkanya berapa subsidi, berapa beban cicilan, nanti kami lihat bareng-bareng berapa perkiraan kita, apakah mampu atau tidak. Tapi, saya yakin mampu," kata Jokowi.
Jokowi hanya menerima komposisi sharing investment tersebut hanya untuk rute Lebakbulus- Bundaran HI. Sementara untuk rute lainnya, mantan Wali Kota Solo tersebut akan melakukan pembicaraan dari awal kembali.
"Tapi yang ini oke, karena sudah berjalan, kami tak mau terlalu lama lagi, sudah 26 tahun direncanakan, MRT dan monorel ini kami putuskan sehari dua hari ini, sekalian biar semuanya jalan," ujarnya.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Gubernur DKI Joko Widodo mengatakan, komposisi yang diputuskan oleh Kemenko Perekonomian yaitu 49 persen untuk pemerintah pusat dan 51 persen ditanggung Pemprov DKI Jakarta. Komposisi yang diberikan oleh pihak pemerintah pusat hanya berbeda tujuh persen dari sebelumnya, yaitu 42:58.
"Sudah diputuskan oleh Pak Menko komposisinya 49:51," kata pria yang akrab disapa Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu, (16/1/2013).
Oleh karena itu, Jokowi berjanji akan segera mengalkulasi berapa besar subsidi tiket yang akan diberikan oleh Pemprov DKI apabila sharing investment yang telah disepakati sebesar 49:51. Dari komposisi yang diberikan tersebut, ia akan menghitung kembali subsidi tiket yang akan diberikan. Pasalnya, jika dengan komposisi awal 42:58, tarif MRT bisa mencapai Rp 38.000 dengan rute Lebakbulus-Bundaran HI.
"Nanti ini kami kalkulasi, beri waktu saya semalam ini untuk kalkulasi lagi. Besok baru kami umumkan," katanya.
Meskipun demikian, Jokowi mengatakan akan menerima keputusan tersebut. Sebab, ia tidak ingin berlama-lama untuk memutuskan kelanjutan proyek angkutan massal berbasis rel yang telah dikaji selama berpuluh-puluh tahun tersebut.
"Besok akan saya jelaskan, kalau sudah ketemu angkanya berapa subsidi, berapa beban cicilan, nanti kami lihat bareng-bareng berapa perkiraan kita, apakah mampu atau tidak. Tapi, saya yakin mampu," kata Jokowi.
Jokowi hanya menerima komposisi sharing investment tersebut hanya untuk rute Lebakbulus- Bundaran HI. Sementara untuk rute lainnya, mantan Wali Kota Solo tersebut akan melakukan pembicaraan dari awal kembali.
"Tapi yang ini oke, karena sudah berjalan, kami tak mau terlalu lama lagi, sudah 26 tahun direncanakan, MRT dan monorel ini kami putuskan sehari dua hari ini, sekalian biar semuanya jalan," ujarnya.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Imbau Parpol Tidak Manfaatkan Banjir untuk Alasan Politis
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi mempersilakan partai
politik untuk memberikan bantuan kepada korban banjir. Ia berharap
bantuan yang disalurkan partai politik semata-mata dilatarbelakangi
oleh empati kemanusiaan, bukan karena alasan politis.
Untuk itu, ia mengimbau agar bantuan disalurkan ke posko banjir setempat, tidak perlu membuat posko sendiri yang malah akan menyulitkan koordinasi bantuan. "Silakan saja kalau partai-partai ingin masuk ke lokasi banjir. Tetapi, jangan membuat sendiri-sendiri sehingga koordinasinya sulit," kata Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (16/1/2013).
Partai politik yang ingin memberikan bantuan dipersilakan untuk berkoordinasi dengan posko setempat. "Yang namanya posko kan pos komando, kalau berjejeran di mana-mana, bagaimana kita memberikan komandonya," kata Jokowi.
Sementara itu, untuk pemasangan atribut masing-masing partai politik, Jokowi enggan menegaskan sikapnya lebih lanjut. "Yang paling penting dalam satu koordinasi. Jangan pakai cap sendiri-sendiri, bikin sendiri-sendiri. Satu tempat saja. Kan satu kota, satu negara," ujar Jokowi.
"Supaya dilihatnya rukun, satu posko saja agar komandonya juga jelas," tegas dia lagi.
Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Selasa (15/1/2013) dini hari sampai malam menyebabkan munculnya puluhan titik banjir di Jakarta. Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedikitnya 50 kelurahan di Jakarta terendam banjir dengan jumlah pengungsi lebih dari 6.000 jiwa.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, puluhan titik banjir itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang terbesar adalah karena meluapnya Sungai Ciliwung setelah menerima "kiriman" air dari Bendung Katulampa, ditambah curah hujan yang hampir sepanjang hari kemarin mengguyur Jakarta sehingga memicu meluapnya sungai-sungai lain.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Untuk itu, ia mengimbau agar bantuan disalurkan ke posko banjir setempat, tidak perlu membuat posko sendiri yang malah akan menyulitkan koordinasi bantuan. "Silakan saja kalau partai-partai ingin masuk ke lokasi banjir. Tetapi, jangan membuat sendiri-sendiri sehingga koordinasinya sulit," kata Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (16/1/2013).
Partai politik yang ingin memberikan bantuan dipersilakan untuk berkoordinasi dengan posko setempat. "Yang namanya posko kan pos komando, kalau berjejeran di mana-mana, bagaimana kita memberikan komandonya," kata Jokowi.
Sementara itu, untuk pemasangan atribut masing-masing partai politik, Jokowi enggan menegaskan sikapnya lebih lanjut. "Yang paling penting dalam satu koordinasi. Jangan pakai cap sendiri-sendiri, bikin sendiri-sendiri. Satu tempat saja. Kan satu kota, satu negara," ujar Jokowi.
"Supaya dilihatnya rukun, satu posko saja agar komandonya juga jelas," tegas dia lagi.
Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Selasa (15/1/2013) dini hari sampai malam menyebabkan munculnya puluhan titik banjir di Jakarta. Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedikitnya 50 kelurahan di Jakarta terendam banjir dengan jumlah pengungsi lebih dari 6.000 jiwa.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, puluhan titik banjir itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang terbesar adalah karena meluapnya Sungai Ciliwung setelah menerima "kiriman" air dari Bendung Katulampa, ditambah curah hujan yang hampir sepanjang hari kemarin mengguyur Jakarta sehingga memicu meluapnya sungai-sungai lain.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Bantah Larang Parpol Dirikan Posko Banjir
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membantah melarang partai politik
(parpol) membuka posko banjir, untuk memberikan bantuan terhadap korban
banjir.
"Silakan. Partai-partai ingin masuk ke lokasi banjir, silakan," ujar pria yang akrab disapa Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (16/1/2013).
Namun, Jokowi menyarankan agar parpol yang ingin membuka posko banjir, jangan berserakan atau berdiri sendiri. Ia menyarankan agar posko berada di satu tempat, yang telah didirikan warga atau pemda setempat.
"Ya di poskonya dong. Yang namanya posko kan pos komando. Kalau berjejeran di mana-mana bagaimana kita kasih komando?" tutur Jokowi.
Jokowi juga tidak mempersoalkan parpol yang ingin memberikan bantuan terhadap korban banjir, membawa atribut.
"Yang paling penting dalam satu koordinasi," ucap Jokowi.
Laman www.pkspiyungan.org memberitakan, Gubernur DKI Jakarta Jokowi melarang parpol membuka posko di lokasi banjir. Seperti dikutip dari www.pkspiyungan.org, sebagian besar warga DKI Jakarta menganggap lucu kebijakan yang dicetuskan oleh Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
"Silakan. Partai-partai ingin masuk ke lokasi banjir, silakan," ujar pria yang akrab disapa Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (16/1/2013).
Namun, Jokowi menyarankan agar parpol yang ingin membuka posko banjir, jangan berserakan atau berdiri sendiri. Ia menyarankan agar posko berada di satu tempat, yang telah didirikan warga atau pemda setempat.
"Ya di poskonya dong. Yang namanya posko kan pos komando. Kalau berjejeran di mana-mana bagaimana kita kasih komando?" tutur Jokowi.
Jokowi juga tidak mempersoalkan parpol yang ingin memberikan bantuan terhadap korban banjir, membawa atribut.
"Yang paling penting dalam satu koordinasi," ucap Jokowi.
Laman www.pkspiyungan.org memberitakan, Gubernur DKI Jakarta Jokowi melarang parpol membuka posko di lokasi banjir. Seperti dikutip dari www.pkspiyungan.org, sebagian besar warga DKI Jakarta menganggap lucu kebijakan yang dicetuskan oleh Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Tinggi Air di Pasar Minggu 7 Meter, Jokowi: Ini Tak Separah 2007
Gubernur DKI Joko Widodo menemukan sebuah daerah di Pasar Minggu yang
tinggi banjirnya mencapai 7 meter. Namun dia memastikan kondisi itu
masih belum separah banjir pada tahun 2007.
"Iya memang, ini tidak separah 2007. Kalau di Pasar Minggu yang tadi malam itu yang deket sungai sudah hampir 7 meter. Kalau rumah terbenam semuanya," kata Jokowi, yang semalam meninjau banjir di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Hal tersebut dia sampaikan di sela-sela kunjungan ke korban banjir di Jl Bina Warga RW 07, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2013). Lokasi ini tak jauh dari flyover Kalibata yang mengarah ke Jl Dewi Sartika.
Mantan wali kota Solo ini tak bisa berbuat banyak selain menunggu air surut. Petugas medis, logistik, dan tim evakuasi sudah disiagakan di titik-titik banjir. Semua pihak juga ikut turun tangan.
"Ya sudah baik, tadi malam pun saya cek ke Pejaten kesehatannya ada dokternya ada, dapur umum ada, perahu juga ada dua. Di setiap titik memang saya cek terus," terangnya.
Dalam setiap kunjungannya, Jokowi selalu menyerahkan bantuan beras dan buku tulis untuk warga. Dia berharap, bantuan itu bisa dimanfaatkan dengan baik.
"Yang paling penting itu di sini dapur umumnya siap. Kalau saya biasa ke mana-mana bawa buku bawa beras biasa," tegasnya.
Sumber :
news.detik.com
"Iya memang, ini tidak separah 2007. Kalau di Pasar Minggu yang tadi malam itu yang deket sungai sudah hampir 7 meter. Kalau rumah terbenam semuanya," kata Jokowi, yang semalam meninjau banjir di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Hal tersebut dia sampaikan di sela-sela kunjungan ke korban banjir di Jl Bina Warga RW 07, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2013). Lokasi ini tak jauh dari flyover Kalibata yang mengarah ke Jl Dewi Sartika.
Mantan wali kota Solo ini tak bisa berbuat banyak selain menunggu air surut. Petugas medis, logistik, dan tim evakuasi sudah disiagakan di titik-titik banjir. Semua pihak juga ikut turun tangan.
"Ya sudah baik, tadi malam pun saya cek ke Pejaten kesehatannya ada dokternya ada, dapur umum ada, perahu juga ada dua. Di setiap titik memang saya cek terus," terangnya.
Dalam setiap kunjungannya, Jokowi selalu menyerahkan bantuan beras dan buku tulis untuk warga. Dia berharap, bantuan itu bisa dimanfaatkan dengan baik.
"Yang paling penting itu di sini dapur umumnya siap. Kalau saya biasa ke mana-mana bawa buku bawa beras biasa," tegasnya.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Adukan Pembangunan Loop Line ke Boediono
Gubernur DKI Joko Widodo melaporkan kendala dalam masalah transportasi terkait kereta api jalur melingkar alias loop line kepada Wakil Presiden Boediono. "Tadi kami menyampaikan mengenai kereta api (loop line) karena tahun ini kami akan bangun yang underpass atau flyover, ada 12 (titik persimpangan)," kata pria yang disapa Jokowi di kantor Wakil Presiden, Rabu, 16 Januari 2013.
Menurut Jokowi, Wakil Presiden Boediono sudah menyanggupi untuk menyambungkan dengan PT Kereta Api Indonesia. Proyek kereta api jalur melingkar sendiri merupakan proyek milik Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia. Sistem jalur melingkar ini untuk memperlancar transportasi dalam kota, melingkar dari Stasiun Manggarai menuju Stasiun Jatinegara.
Namun, pembangunan flyover dan underpass ini dinilai Jokowi belum mencukupi. "Dalam jangka panjang, lebih baik yang untuk elevated rail. Memang biayanya lebih banyak, tetapi kami juga menyanggupi. Kami siap," kata dia.
Sekitar jam 10 pagi tadi, Joko Widodo menemui Wakil Presiden Boediono. Sekitar satu jam, mantan Wali Kota Solo yang datang mengenakan baju koko dan sarung kotak-kotak hitam ini meminta bantuan Wakil Presiden untuk menyambungkan Pemerintah Provinsi DKI dengan kementerian-kementerian dan Badan Usaha Milik Negara yang terkait transportasi. "Supaya apa yang ingin kami lakukan, ini bisa dipercepat," kata Jokowi.
Joko Widodo sendiri datang ditemani Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sarwo Handayani, Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Hasan Basri Saleh, dan Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo. Adapun Wakil Presiden Boediono didampingi Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto dan Deputi Sekretaris Wakil Presiden bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan Bambang Widianto.
Dalam pertemuan, Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Koentoro Mangkusubroto mengajukan usulan agar DKI Jakarta mempertimbangkan kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) untuk mengembangkan jalur kereta api loopline yang bisa mengangkut sampai 1.2 juta orang/hari. Gubernur DKI menerima usul itu dan tak keberatan bila kelak DKI Jakarta ikut menyangga pembiayaannya bersama-sama dengan PT KAI dan pemerintah pusat.
Sumber :
www.tempo.co
Menurut Jokowi, Wakil Presiden Boediono sudah menyanggupi untuk menyambungkan dengan PT Kereta Api Indonesia. Proyek kereta api jalur melingkar sendiri merupakan proyek milik Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia. Sistem jalur melingkar ini untuk memperlancar transportasi dalam kota, melingkar dari Stasiun Manggarai menuju Stasiun Jatinegara.
Namun, pembangunan flyover dan underpass ini dinilai Jokowi belum mencukupi. "Dalam jangka panjang, lebih baik yang untuk elevated rail. Memang biayanya lebih banyak, tetapi kami juga menyanggupi. Kami siap," kata dia.
Sekitar jam 10 pagi tadi, Joko Widodo menemui Wakil Presiden Boediono. Sekitar satu jam, mantan Wali Kota Solo yang datang mengenakan baju koko dan sarung kotak-kotak hitam ini meminta bantuan Wakil Presiden untuk menyambungkan Pemerintah Provinsi DKI dengan kementerian-kementerian dan Badan Usaha Milik Negara yang terkait transportasi. "Supaya apa yang ingin kami lakukan, ini bisa dipercepat," kata Jokowi.
Joko Widodo sendiri datang ditemani Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sarwo Handayani, Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Hasan Basri Saleh, dan Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo. Adapun Wakil Presiden Boediono didampingi Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto dan Deputi Sekretaris Wakil Presiden bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan Bambang Widianto.
Dalam pertemuan, Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Koentoro Mangkusubroto mengajukan usulan agar DKI Jakarta mempertimbangkan kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) untuk mengembangkan jalur kereta api loopline yang bisa mengangkut sampai 1.2 juta orang/hari. Gubernur DKI menerima usul itu dan tak keberatan bila kelak DKI Jakarta ikut menyangga pembiayaannya bersama-sama dengan PT KAI dan pemerintah pusat.
Sumber :
www.tempo.co
Jokowi Tak Larang Partai Bangun Posko di Lokasi Banjir, Asal…
Banjir yang melanda beberapa wilayah di Ibukota Jakarta dimanfaatkan partai politik untuk mencari simpati warga. Hal ini dilakukan dengan membuat posko bantuan.
Menurut Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), dirinya tidak melarang pendirian posko bantuan korban banjir. Asalkan, parpol-parpol itu berkoordinasi dengan pos komando penanggulangan banjir milik Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga: Sudah Modifikasi Cuaca, Hujan Masih Saja Mengguyur Saat Imlek dan Minta Masukan Masalah Jakarta, Jokowi Sambangi Rizal Ramli
“Kita tidak melarang partai-partai masuk ke lokasi banjir. Tetapi dalam pembangunan posko, parpol harus berkoordinasi dengan Posko Pemprov DKI Jakarta,” kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (16/1/2013).
Masih kata Jokowi, parpol juga diperbolehkan membawa atribut untuk dipasang di poskonya masing-masing.
“Kembali lagi, semuanya harus koordinasi ke Posko kita. Kalau tidak berkoordinasi, bagaimana mau bisa dikomandokan menanggulangi banjir,” jelasnya lagi.
Sumber :
lensaindonesia.com
Menurut Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), dirinya tidak melarang pendirian posko bantuan korban banjir. Asalkan, parpol-parpol itu berkoordinasi dengan pos komando penanggulangan banjir milik Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga: Sudah Modifikasi Cuaca, Hujan Masih Saja Mengguyur Saat Imlek dan Minta Masukan Masalah Jakarta, Jokowi Sambangi Rizal Ramli
“Kita tidak melarang partai-partai masuk ke lokasi banjir. Tetapi dalam pembangunan posko, parpol harus berkoordinasi dengan Posko Pemprov DKI Jakarta,” kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (16/1/2013).
Masih kata Jokowi, parpol juga diperbolehkan membawa atribut untuk dipasang di poskonya masing-masing.
“Kembali lagi, semuanya harus koordinasi ke Posko kita. Kalau tidak berkoordinasi, bagaimana mau bisa dikomandokan menanggulangi banjir,” jelasnya lagi.
Sumber :
lensaindonesia.com
Buku dan Beras Jokowi untuk Korban Banjir Rawajati
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Rabu (16/1/2013), meninjau lokasi
banjir di Rawajati, Jakarta Selatan. Jokowi bersama rombongan tiba di
lokasi banjir sekitar pukul 13.00 WIB. Jokowi meninjau lokasi banjir
dengan menggunakan baju khas Betawi, sadariah.
Seperti biasa, kehadiran Jokowi di suatu tempat pasti menjadi pusat perhatian bagi warga sekitar. Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, semula lokasi banjir di Rawajati sepi-sepi saja. Namun, begitu Jokowi datang, tiba-tiba kawasan tersebut menjadi ramai. Sorak-sorai membahana menyambut kedatangan mantan Wali Kota Solo tersebut. Warga pun berduyun-duyun mendekati Jokowi, mulai dari balita hingga lansia dengan harapan hanya sekadar bertemu atau bertegur sapa dengan Jokowi.
Di lokasi banjir di RT 05 RW 07, genangan air sudah menggenangi hingga paha orang dewasa. Selain untuk meninjau para pengungsi, Pemprov DKI menyerahkan bantuan yang langsung diberikan oleh Jokowi kepada perwakilan warga. Beberapa bantuan yang telah diserahkan berupa buku sebanyak 200 buku untuk anak-anak korban pengungsian dan beras seberat 2 ton untuk dapur umum. Sudin Sosial Jakarta Selatan juga telah memberikan bantuan berupa 200 peti telur dan sebanyak lebih dari 1.000 nasi bungkus dari Palang Merah Indonesia.
"Bantuan ini ya teruslah, nanti bantuan ini dapat diterima oleh masyarakat. Ada beras, dapur umum kan juga ada dari Dinas Sosial. Kalau kami berasnya saja," kata Jokowi, seusai meninjau banjir Rawajati, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2013).
Ketua RT 05 Sukatno saat ditemui Kompas.com di lokasi mengatakan, wilayah yang terendam di kawasan Rawajati adalah RT 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sebanyak 900 jiwa yang telah menjadi korban banjir kini telah mengungsi.
"Tinggi air tiga meter, baru sedikit surut. Mulai siang kemarin banjirnya. Sudah ada empat RT yang tenggelam, yaitu RT 2, 3, dan 4. RT 1 dan RT 5 terendam sebagian," kata Sukatno.
Wakil Camat Pancoran, Johan, mengatakan, dari data sementara yang dilaporkan dari para Ketua RT di wilayah setempat, sebanyak 2.500-3.000 orang sudah diungsikan dari wilayah Rawajati. Hal tersebut berlangsung sejak siang menjelang sore tadi.
"Yang banjir di Rawajati ada di RW 07, RW 01, RW 03, dan RW 06. Yang paling parah itu di RW 07 dan RW 03," ujar Johan.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Seperti biasa, kehadiran Jokowi di suatu tempat pasti menjadi pusat perhatian bagi warga sekitar. Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, semula lokasi banjir di Rawajati sepi-sepi saja. Namun, begitu Jokowi datang, tiba-tiba kawasan tersebut menjadi ramai. Sorak-sorai membahana menyambut kedatangan mantan Wali Kota Solo tersebut. Warga pun berduyun-duyun mendekati Jokowi, mulai dari balita hingga lansia dengan harapan hanya sekadar bertemu atau bertegur sapa dengan Jokowi.
Di lokasi banjir di RT 05 RW 07, genangan air sudah menggenangi hingga paha orang dewasa. Selain untuk meninjau para pengungsi, Pemprov DKI menyerahkan bantuan yang langsung diberikan oleh Jokowi kepada perwakilan warga. Beberapa bantuan yang telah diserahkan berupa buku sebanyak 200 buku untuk anak-anak korban pengungsian dan beras seberat 2 ton untuk dapur umum. Sudin Sosial Jakarta Selatan juga telah memberikan bantuan berupa 200 peti telur dan sebanyak lebih dari 1.000 nasi bungkus dari Palang Merah Indonesia.
"Bantuan ini ya teruslah, nanti bantuan ini dapat diterima oleh masyarakat. Ada beras, dapur umum kan juga ada dari Dinas Sosial. Kalau kami berasnya saja," kata Jokowi, seusai meninjau banjir Rawajati, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2013).
Ketua RT 05 Sukatno saat ditemui Kompas.com di lokasi mengatakan, wilayah yang terendam di kawasan Rawajati adalah RT 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sebanyak 900 jiwa yang telah menjadi korban banjir kini telah mengungsi.
"Tinggi air tiga meter, baru sedikit surut. Mulai siang kemarin banjirnya. Sudah ada empat RT yang tenggelam, yaitu RT 2, 3, dan 4. RT 1 dan RT 5 terendam sebagian," kata Sukatno.
Wakil Camat Pancoran, Johan, mengatakan, dari data sementara yang dilaporkan dari para Ketua RT di wilayah setempat, sebanyak 2.500-3.000 orang sudah diungsikan dari wilayah Rawajati. Hal tersebut berlangsung sejak siang menjelang sore tadi.
"Yang banjir di Rawajati ada di RW 07, RW 01, RW 03, dan RW 06. Yang paling parah itu di RW 07 dan RW 03," ujar Johan.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
BANJIR KEPUNG JAKARTA: JOKOWI Takut Basah, Tak Ikut Terjun ke Lokasi Banjir Rawa Jati
Memantau salah satu lokasi banjir terparah di Jakarta yaitu di Rawa
Jati, Pancoran, Gubernur DKI Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak ikut
terjun ke lokasi banjir.
Jokowi datang ke lokasi banjir 13.20 WIB namun tidak ikut terjun ke lokasi banjir yang mencapai 120cm.
Banjir yang sudah masuk sejak kemarin subuh membuat 900 jiwa terpaksa mengungsi ke posko induk kelurahan dan rumah warga yang tidak terkena banjir.
Jokowi mendatangi posko banjir dan membagikan 4 buah buku tulis kepada anak-anak korban banjir serta beras seberat 5 kg.
Dia juga memantau dapur umuyang didirikan oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan di Jalan Bina Marga.
Menurut salah satu warga, Siti Aminah, banjir di Rawa Jati ini sudah mulai sejak pukul 03.00 WIB pada Selasa (15/1)
Namun mengalami puncak ketinggian pada pukul 04.00 WIB. “Itu di rumah saya RT 03 sudah sampai lantai dua,” kata Siti.
Sementara itu, Jakarta sudah mengalami banjir beberapa hari terakhir karena curah hujan yang cukup tinggi.
Sumber :
antaranews.com
Jokowi datang ke lokasi banjir 13.20 WIB namun tidak ikut terjun ke lokasi banjir yang mencapai 120cm.
Banjir yang sudah masuk sejak kemarin subuh membuat 900 jiwa terpaksa mengungsi ke posko induk kelurahan dan rumah warga yang tidak terkena banjir.
Jokowi mendatangi posko banjir dan membagikan 4 buah buku tulis kepada anak-anak korban banjir serta beras seberat 5 kg.
Dia juga memantau dapur umuyang didirikan oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan di Jalan Bina Marga.
Menurut salah satu warga, Siti Aminah, banjir di Rawa Jati ini sudah mulai sejak pukul 03.00 WIB pada Selasa (15/1)
Namun mengalami puncak ketinggian pada pukul 04.00 WIB. “Itu di rumah saya RT 03 sudah sampai lantai dua,” kata Siti.
Sementara itu, Jakarta sudah mengalami banjir beberapa hari terakhir karena curah hujan yang cukup tinggi.
Sumber :
antaranews.com
Jokowi Sumbang 3 Ton Beras ke Korban Banjir Rawa Buaya
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo memberikan sumbangan kepada ribuan
korban banjir Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta. Jokowi, memberikan 3 ton
beras kepada korban banjir diwakilkan oleh ajudannya.
"Saya disuruh wakilkan Pak Jokowi antar 3 ton beras," Kata ajudan Jokowi, Dipta di pengungsian warga Rawa Buaya, Rabu (16/1/2013).
Dipta mengatakan, dirinya memberikan sumbangan gubernur Jakarta itu ke dua tempat. "1,5 ton ke pengungsi di PT. Duta Indah Karya dan 1,5 ton lagi di sentra kaki lima," ujarnya.
Pantuan detikcom, pukul 01.00 WIB di pengungsian ribuan warga Rawa Buaya tidur di tenda-tenda darurat yang telah disiapkan. Namun, ada juga pengungsi yang tidur di dalam gedung PT Duta ada juga yang tidur di luar gedung.
Seperti yang diketahui, wilayah Rawa Buaya terendam karena meluapnya kali angke dan bocornya Cengkareng Drain.
Sumber :
news.detik.com
"Saya disuruh wakilkan Pak Jokowi antar 3 ton beras," Kata ajudan Jokowi, Dipta di pengungsian warga Rawa Buaya, Rabu (16/1/2013).
Dipta mengatakan, dirinya memberikan sumbangan gubernur Jakarta itu ke dua tempat. "1,5 ton ke pengungsi di PT. Duta Indah Karya dan 1,5 ton lagi di sentra kaki lima," ujarnya.
Pantuan detikcom, pukul 01.00 WIB di pengungsian ribuan warga Rawa Buaya tidur di tenda-tenda darurat yang telah disiapkan. Namun, ada juga pengungsi yang tidur di dalam gedung PT Duta ada juga yang tidur di luar gedung.
Seperti yang diketahui, wilayah Rawa Buaya terendam karena meluapnya kali angke dan bocornya Cengkareng Drain.
Sumber :
news.detik.com
Langganan:
Postingan (Atom)