Pengamat ekonomi yang juga mantan Menteri Koordinator Perekonomian,
Rizal Ramli, mengatakan, kebijakan yang tidak hati-hati dalam menaikan
harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bisa menjadi "bumerang" bagi
pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau tak hati-hati dan BBM naik sampai Rp 3.500, maka harga premium
bisa mencapai Rp 10.000 dan itu akan lebih tinggi dari harga
keekonomian karena biaya produksi hanya sekitar Rp 2.800 per liter. Itu
sama saja pemerintah melawan konstitusi, dan bukan tidak mungkin
presiden bisa di-impeach oleh Koalisi Merah Putih di DPR," kata Rizal
Ramli dalam sarasehan Tata Kelola Migas di kampus Universitas Riau,
Pekanbaru, Sabtu (11/10/2014).
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Sabtu, 11 Oktober 2014
Ini Kenapa Jokowi Anggap Perppu SBY Soal Pilkada Hanya Sandiwara Belaka
Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (SIGMA), menyimpulkan bahwa
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu Pilkada) yang
diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bermasalah.
Rupiah Makin Keok Bila Jokowi Dijegal
Kurs rupiah terhadap Amerika Serikat, akan ditentukan oleh mulus atau
tidaknya pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai Presiden dan
Wakil Presiden RI ketujuh. Menurut ekonom Standard Chartered Bank, Fauzi
Ichsan, rupiah bisa kembali rebound dan mencapai level 12.000 per dolar
AS, jika pelantikan berjalan mulus.
Tidak hanya rupiah, lancarnya pelantikan baru juga akan membuat indeks harga saham gabungan berada di posisi 5.200.
Tidak hanya rupiah, lancarnya pelantikan baru juga akan membuat indeks harga saham gabungan berada di posisi 5.200.
Operasi Senyap Mencari Menteri
Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla
akan dilantik 9 hari lagi. Namun belum mencuat bocoran mengenai siapa
saja calon menteri yang bakal membantunya.
Wakil Presiden terpilih JK memastikan seleksi menteri Jokowi tengah berlangsung, meski tertutup. Menurut dia, bila proses seleksi dilakukan terbuka, maka figur yang tak lolos bisa merasa malu.
"Nantilah sebelum perkembangan tanggal 20 Oktober 2014. Boleh dari profesor, boleh dari parpol. Masih ada 10 hari, tenang saja, mapnya ada di dalam (kantor transisi), saya belum baca," ujar ketua Dewan Masjid Indonesia itu di Kantor Transisi, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2014).
Wakil Presiden terpilih JK memastikan seleksi menteri Jokowi tengah berlangsung, meski tertutup. Menurut dia, bila proses seleksi dilakukan terbuka, maka figur yang tak lolos bisa merasa malu.
"Nantilah sebelum perkembangan tanggal 20 Oktober 2014. Boleh dari profesor, boleh dari parpol. Masih ada 10 hari, tenang saja, mapnya ada di dalam (kantor transisi), saya belum baca," ujar ketua Dewan Masjid Indonesia itu di Kantor Transisi, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2014).
SDA Bantah Bertemu Jokowi. Ada Apa? Batal Gabung? Takut Prabowo?
Suryadharma Ali mengklarifikasi pernyataan Wasekjen PPP Syaifullah
Tamliha yang menyebut dirinya bertemu dengan Jokowi Jumat (10/10/2014) malam. Suryadharma menyebut Tamliha berbohong.
"Syaifullah Tamliha berbohong kepada publik. Saya tidak bertemu dengan Jokowi semalam," kata Suryadharma kepada detikcom, Sabtu (11/10/2014).
"Syaifullah Tamliha berbohong kepada publik. Saya tidak bertemu dengan Jokowi semalam," kata Suryadharma kepada detikcom, Sabtu (11/10/2014).
Kelanjutan Pengelolaan Blok Mahakam Diserahkan ke Pemerintahan Jokowi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menyerahkan
kelanjutan pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur (Kaltim), setelah
habis kontrak dengan perusahaan asal Prancis, Total E&P Indonesie,
pada 2017 ke pemerintah mendatang.
Direktur Hulu Migas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin di Jakarta, Sabtu mengatakan, pihaknya tidak akan memutuskan status pengelolaan Blok Mahakam dalam waktu dekat.
Direktur Hulu Migas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin di Jakarta, Sabtu mengatakan, pihaknya tidak akan memutuskan status pengelolaan Blok Mahakam dalam waktu dekat.
Golkar Disebut Dapat Jatah Satu Menteri
Meski tidak secara resmi mendukung pemenangan pasangan Joko Widodo dan
Jusuf Kalla dalam perhelatan Pilpres 2014, Partai Golkar mendapatkan
jatah kursi menteri di kabinet yang akan terbentuk 20 Oktober 2014.
Namun bukan Partai Golkar secara institusi tapi secara personal yang berasal dari Golkar. Hal itu disampaikan langsung oleh Juru Bicara Poros Muda Partai Golkar Andi Sinulingga.
Namun bukan Partai Golkar secara institusi tapi secara personal yang berasal dari Golkar. Hal itu disampaikan langsung oleh Juru Bicara Poros Muda Partai Golkar Andi Sinulingga.
Barang-barang Pribadi Jokowi Siap Dipindahkan ke Istana
Presiden terpilih Joko Widodo mulai berkemas. Sejumlah barang-barang
pribadi di rumah dinas gubernuran DKI Jakarta, Jalan Taman Surapati 7,
Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2014) pagi ini, mulai dibereskan.
Pantauan Kompas.com, sebuah truk milik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) siaga di depan rumah dinas sejak pukul 10.00 WIB.
Empat orang personel Satpol PP memulai menaikan barang-barang pribadi ke Jokowi, sekitar pukul 11.00 WIB. Jenis barang yang dibawa yakni lukisan serta dus-dus berukuran besar.
Pantauan Kompas.com, sebuah truk milik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) siaga di depan rumah dinas sejak pukul 10.00 WIB.
Empat orang personel Satpol PP memulai menaikan barang-barang pribadi ke Jokowi, sekitar pukul 11.00 WIB. Jenis barang yang dibawa yakni lukisan serta dus-dus berukuran besar.
Golkar Ingin Lihat Kehebatan Jokowi
Politisi Partai Golkar Fadel Muhammad meminta Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) menunjukkan
kehebatan berpolitiknya dengan mengumumkannya pada 21 Oktober 2014, sehari
setelah mereka dilantik.
"Kita mengharapkan Jokowi-JK tunjukkan kehebatan berpolitik mereka melalui umumkan susunan kabinet secara jelas dan transparan, 21 Oktober 2014 lah baru mereka hebat," tutur Fadel yang juga Waketum Golkar ini di Warung Daun, Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2014).
"Kita mengharapkan Jokowi-JK tunjukkan kehebatan berpolitik mereka melalui umumkan susunan kabinet secara jelas dan transparan, 21 Oktober 2014 lah baru mereka hebat," tutur Fadel yang juga Waketum Golkar ini di Warung Daun, Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2014).
Jokowi Pindah Rumah
Suasana di rumah dinas Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) siang ini
tampak lengang. Tak banyak aktivitas, hanya ada satu mobil bak terbuka
Satpol PP mengangkut sejumlah barang milik Jokowi. Apakah sang presiden
terpilih sudah bersiap pindah?
Pantauan di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2014) pukul 11.50 WIB petugas Satpol PP mengangkut sejumlah barang dari dalam rumah tersebut. Berdasarkan informasi, barang-barang itu terdiri dari lukisan, souvenir dan piagam milik suami Iriana Widodo tersebut.
Pantauan di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2014) pukul 11.50 WIB petugas Satpol PP mengangkut sejumlah barang dari dalam rumah tersebut. Berdasarkan informasi, barang-barang itu terdiri dari lukisan, souvenir dan piagam milik suami Iriana Widodo tersebut.
Kerja.., Kerja dan Kerja
Kalimat tersebut seringkali dilontarkan Ir H.Joko Widodo (Jokowi) ketika masih
menjabat Gubernur DKI Jakarta. Di tengah komentar miring mengenai
kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Jokowi sedikitpun tidak merasa terusik. Begitu juga di tengah pesimisme sebagian
kalangan akan kemampuannya menangani kemacetan lalulintas dan banjir di
Jakarta, Jokowi tidak mempermasalahkannya.
Adakah Hak Veto Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Kita?
Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) dikhawatirkan bakal terus digoyang Prabowo Subianto dan kroninya melalui perserikatan yang berjuluk "Koalisi Merah Putih (KMP)" baik di DPR amupun di MPR RI. Mempunyai mayoritas anggota, Prabowo dan kroninya terbukti bisa memenangkan beberapa keputusan di parlemen.
Kondisi tersebut dipastikan akan digunakan untuk menghambat jalannya tiap kebijakan yang dibuat Jokowi-JK.
Kondisi tersebut dipastikan akan digunakan untuk menghambat jalannya tiap kebijakan yang dibuat Jokowi-JK.
Langganan:
Postingan (Atom)