IPW Anggap Pengangkatan PLT Kapolri Cacat Hukum

Indonesia Police Watch (IPW) menilai pengangkatan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri cacat hukum dan melanggar Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, mengatakan, jika terjadi kerusuhan massal di Indonesia, Presiden Joko Widodo mesti bertanggung jawab karena membiarkan Polri dalam kondisi status quo tanpa kepemimpinan yang jelas.

Tokoh Lintas Agama Desak Jokowi Batalkan Pengangkatan Budi

Sejumlah tokoh lintas agama mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan rencana pengangkatan Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai kepala Kepolisian RI yang ditetapkan berstatus tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Kami menghargai jiwa kenegarawanan Presiden Joko Widodo yang menunda pelantikan Kapolri, namun hal ini belum cukup. Kami menuntut presiden membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri," ujar Romo YR. Edy Purwanto, salah satu tokoh agama Katolik, Sabtu (17/1/2015).

Kabarnya Presiden Jokowi di Cianjur Jelang Rani Dieksekusi Mati

Presiden Joko Widodo dikabarkan ada di Kabupaten Cianjur. Belum diketahui pasti agenda pria yang akrab disapa Jokowi di Kabupaten Cianjur jelang eksekusi mati Rani Andriani.
Seperti diketahui, Jokowi menolak grasi yang diajukan Rani sehingga harus melaksanakan putusan pengadilan. Rani akhirnya harus menjalani eksekusi mati Minggu 18 Januari 2015 pada pukul 00.30 WIB.

Benturkan Jokowi dengan DPR atau Rakyat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengumumkan menunda pengangkatan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) yang ditetapkan tersangka di KPK, menjadi Kapolri pada Jumat (16/1/2015). Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Laode Ida mengatakan Presiden dalam posisi sulit.
“BG beban berat Presiden Jokowi. Putusan sidang paripurna DPR yang setujui BG sebagai Kapolri merupakan ujian terberat, bagaikan disuguhi buah simalakama,” kata politikus Laode Ida di Jakarta terkait keputusan Presiden Jokowi memilih menunda pengangkatan Budi Gunawan, Sabtu (17/1/2015).

Publik Harus Menuntut Permintaan Maaf dari Jokowi dan DPR

Pengamat politik dari Indonesian Institute for Development and Democracy (Inded), Arif Susanto, mendorong masyarakat untuk menuntut permintaan maaf dari Presiden Joko Widodo dan DPR terkait penunjukkan dan persetujuan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Pasalnya, keputusan meloloskan Budi yang menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi telah menyakiti dan menghancurkan kepercayaan masyarakat pada presiden serta parlemen.

Waka Komisi III: Penunjukkan Plt Kapolri Tak Perlu Persetujuan DPR Lagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri setelah memberhentikan Jenderal Sutarman dengan hormat. Komisi III berpendapat Jokowi sudah tidak perlu persetujuan lagi dari DPR.
"Pengangkatan Plt Kapolri tidak perlu izin DPR lagi," kata Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman saat dihubungi, Sabtu (17/1/2015). DPR lewat sidang paripurna pada Kamis (15/1/2015) lalu telah menyetujui pemberhentian Jenderal Sutarman dan pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

DPR Ikut Salah dalam Polemik Kapolri, Tak Bisa Interpelasi Jokowi

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai DPR RI ikut bersalah dalam polemik pergantian kepala Kepolisian RI. Menurut Ray, pergantian pucuk pimpinan Polri tidak akan menjadi polemik jika DPR menolak pencalonan Budi karena berstatus tersangka kasus dugaan korupsi.
Ray menjelaskan, DPR bisa saja menolak Budi yang dipilih Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri.

DPR Bukan Kompak Soal Budi Gunawan, Tapi Punya Misi Makzulkan Jokowi

Pengamat Politik Populi Center, Nico Harjanto melihat, kompaknya Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam meloloskan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri memiliki alasan dan latar belakang kepentingan masing-masing.
"Saya kira begini, satu suaranya itu karena ada motivasi yang berbeda. Motifnya yang berbeda, bukan karena mereka kompak," kata Nico di Jakarta, Sabtu (17/1/2015).

Cerita Ahok Tantang Jokowi Tak Berubah Meski Sudah Jadi Presiden

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, hari ini menjadi salah satu pembicara dalam seminar politik tentang 'Christian Public Witness and The Role Of Government', di Gereja Reform Kemayoran, Jakarta Pusat.
Dalam sesi dan kesempatan yang diberikan kepadanya, Ahok sempat bercerita mengenai apa yang sempat dibicarakannya dengan Jokowi, saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pada masa-masa menjelang pelantikannya sebagai presiden RI ke-7 Oktober tahun lalu.

Angkat Badrodin jadi PLT Kapolri, Presiden Jokowi Harus Minta Persetujuan DPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jumat kemarin menerbitkan dua surat keputusan. Keputusan pertama adalah memberhentikan Jenderal Sutarman dari jabatan Kepala Kepolisian RI. Sementara Kepres kedua adalah pengangkatan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kepala Kepolisian RI.
Pemberhentian Sutarman sebagai Kapolri sudah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun untuk pengangkatan Badrodin sebagai Pelaksana Tugas Kapolri Presiden belum meminta persetujuan DPR.

Yusril Juga Tak Suka Jokowi Copot Sutarman

Pemberhentian Jenderal Sutarman dan penunjukan Komjen Budi Gunawan untuk menggantikannya menuai polemik. Bahkan, pengamat hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra ikut mengkritik cara Jokowi melakukan reorganisasi di Korps Bhayangkara.
Yusril menyatakan, proses pemberhentian yang dilakukan Jokowi terhadap Sutarman bertentangan dengan undang-undang, sebab pemberhentiannya tidak melalui persetujuan DPR terlebih dahulu.

Demokrat Geram Jokowi Singkirkan Loyalis SBY

Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan pencopotan Jenderal Pol Sutarman sebagai Kapolri tidak merujuk pada kedekatannya dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal ini terkait dengan adanya anggapan jika Jokowi ingin menyingkirkan loyalis SBY yang masih memangku jabatan di pemerintahan Jokowi-JK.
"Jangan melihat orang dekat tidak dekat, kalau selama ini bekerja dengan baik tentu kita dukung. Saya kira ini suatu hak prerogatif Presiden ya," kata Juru bicara Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, usai diskusi polemik Sindo Radio di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015).

Plt Kapolri Hanya Ada di Era Jokowi

Sepanjang sejarah lembaga kepolisian di Indonesia, hanya pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adanya Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri, terkait ditetapkannya calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sepanjang saya berkarier belum ada yang namanya Plt, baru kali ini," kata mantan Wakapolri Komjen Oegroseno, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat‬, Sabtu (17/1/2015).

Prof Dr Salim Said: Pemberhentian Sutarman Lebih Cepat Cara Jokowi Atasi Persoalan Budi Gunawan

Guru Besar Universitas Pertahanan, Prof Dr Salim Said menilai ada maksud yang ingin dituju Presiden Joko Widodo dengan memberhentikan Jenderal Polisi Sutarman lebih cepat. Padahal, masa tugas Sutarman masih sampai Oktober 2015.
"Saya menduga (pemberhentian Sutarman lebih cepat) bagian dari Pak Jokowi mengatasi persoalan," kata Salim dalam diskusi bertema 'Tidak Terlalu 86' yang digelar radio Smart FM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015).

Ini Pesan Ahok Pada Jokowi Hadapi Gonjang Ganjing Politik

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengaku sempat berdiskusi cukup banyak dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengenai sejumlah masalah di dunia politik yang sedang memanas akhir-akhir ini.
Hal itu dikisahkannya, saat berkesempatan menjadi pembicara dalam seminar yang digelar oleh Reformed Center for Religion and Society, dengan tema "Peran dan Kesaksian Kekristenan dalam Pemerintahan Masyarakat Majemuk".

Akbar Tandjung Hormati Sikap Jokowi Tunda Pelantikan Komjen Budi

Golkar adalah salah satu fraksi di DPR yang menyetujui Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Ketika Presiden Joko Widodo akhirnya menunda pelantikan Komjen Budi karena berstatus tersangka dugaan rekening gendut, Ketua Wantim Golkar Akbar Tandjung menghormati keputusan tersebut.
"Itu hak prerogatif presiden, kami menghormati," jelas Akbar Tanjung kepada wartawan di Hotel Pelangi Jalan Merdeka Selatan, Sabtu (17/1/2015).

Tjipta Lesmana : Jokowi Dikibuli Kompolnas

Pengamat Komunikasi Politik, Tjipta Lesmana, mengatakan Presiden Joko Widodo telah dibohongi Komisi Kepolisian Nasional terkait penunjukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri.
"Jokowi dikibuli Kompolnas," kata Tjipta saat diskusi di Warung Daun Jakarta, Sabtu, 17 Januari 2015.
Tjipta menilai Kompolnas ikut berdosa atas hiruk pikuknya pencalonan Budi Gunawan yang kurang disetujui banyak pihak.

Jokowi Jasmerah = "Jangan Sampai Mega Marah'"

Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, mengatakan Presiden Joko Widodo memiliki semboyan “Jas Merah” seperti Presiden Sukarno. Namun ini berbeda kepanjangannya dengan semboyan Soekarno yang berarti "jangan melupakan sejarah".
"Kalau Jokowi itu ‘jangan sampai Mega marah’," ujar Nico di Menteng, Sabtu, 17 Januari 2015.
Semboyan ini juga, menurut Nico, yang menjadi dasar Jokowi mengambil keputusan mengangkat Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian RI.

Ibarat Sepakbola, Jokowi Bermain Cantik Walau Nyaris Cetak Gol Bunuh Diri

Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunda pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan dan menunjuk Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri adalah putusan yang tepat. Dengan putusan ini, Jokowi dinilai membuktikan bukan petugas partai.
"Memang harus punya keberanian keluar, your are the real president. Kamu (Jokowi) bukan petugas partai. Lakukan kewenangan kamu secara bebas, jangan lagi mau direcoki," kata Pakar Komunikasi Politik, Tjipta Lesmana, dalam diskusi Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015).

Mereka Yang Mencium Bau "Brewok" dan "Nenek" Di Kepala Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mendapat sorotan tajam dari para relawannya. Hal ini terkait kebijakan Jokowi yang belum bersikap tentang Komjen "Kruptor" BG. Padahal, BG dinilai tidak layak karena sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.
Tidak sedikit kritik yang dilontarkan kepada Jokowi, baik dari LSM antikorupsi maupun para loyalis Jokowi.

Ini Mengapa Sutarman Didepak Jokowi

Presiden Joko Widodo Jumat (16/1/2015) kemarin resmi memberhentikan dengan hormat Jenderal Sutarman dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian RI. Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Badrodin Haiti kemudian diangkat sebagai pelaksana tugas Kapolri.
Tak disebutkan alasan Presiden memberhentikan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri.

Ini Yang Menjadikan Jokowi "Sonto" Loyo

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk "Koruptor" BG sebagai Kapolri menuai kontroversi di masyarakat. Keberadaan jenderal bintang tiga tersebut diyakini tidak bersih.
Tak lama setelah diumumkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menetapkan BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji pada saat menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri pada 2004-2006.