Kamis, 06 Juni 2013

Jokowi Belum Layak Jadi Calon Presiden

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dijagokan sebagai calon presiden pada pemilihan umum 2014 mendatang. Sejumlah lembaga survei menempatkan pria yang akrab disapa Jokowi itu, di posisi teratas calon presiden.
Tapi, di mata putri presiden pertama RI Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, Jokowi dianggap belum layak untuk menjadi presiden. " Jokowi memang populer, tetapi untuk menilainya, apakah beliau akan membawa pikiran-pikiran besar yang bisa membawa kemajuan bangsa ke depan," ujar Rachmawati Soekarnoputri usai memperingati peringatan ulang tahun ke 112 Bung Karno di Jalan Jati Padang no 54, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2013).
Kata Rachma, mantan Wali Kota Solo ini belum dapat memimpin Indonesia, pasalnya dia belum setahun menjabat sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta. "Tidak gampang memimpin negara, tidak bisa disamakan dengan memimpin Jakarta. Karena kompleksitas dalam memimpin negara sangat besar sekali," tuturnya.
Lebih lanjut Rachmawati mengatakan, sejauh ini, dia belum bisa menilai sosok calon pemimpin yang layak diusung sebagai presiden pada 2014.
Ketika ditanyakan soal apakah sosok Puan Maharani layak diusung sebagai calon presiden, dia enggan memberikan komentar lebih banyak. "Kalau Puan masih terlalu belum mature," tutupnya.


Sumber :
okezone.com

PDIP Belum Bahas Pencapresan Jokowi

Nama gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini selalu muncul beberapa survei yang dirilis berbagai lembaga. Bahkan popularitas Jokowi telah melampaui beberapa tokoh senior. Dalam internal PDIP, peluang Jokowi di Pilpres belum dibahas.
"Belum ada pembahasan masalah Pilpres," ujar ketua DPP PDIP Maruarar Sirait usai acara nonton bareng film Sang Kyai di Plaza Senayan, Jl Asia Afrika, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2013).
Menurut anggota komisi XI DPR RI ini, semua keputusan perihal pencapresan ada di tangan ketua umum, Megawati. PDIP sampai sekarang masih fokus untuk memenangkan beberapa kader mudanya di Pilkada.
"Kami fokus ke Pilkada dulu. Strategi 2014 jelas sudah ada, tapi nggak mungkin kita buka dong," tambah Ara.
Kader muda di PDIP memang menjadi senjata utama partai ini. Ara menambahkan untuk pilpres PDIP tidak hanya mempertimbangkan usia, kader yang loyal dan kompeten akan menjadi pilihan utama.
Sebelumnya, ketua fraksi PDIP DPR, Puan Maharani mengatakan bahwa partai berlambang banteng ini sedang gencar melakukan kaderisasi. Kader-kader muda PDIP menjadi andalan partai ini. Jokowi adalah salah satu kader muda PDIP yang cukup mentereng popularitasnya.
 
Sumber :
detik.com

Warga Betawi : Jokowi-Ahok Kembalikan PRJ ke Sejarah

Meski baru sebatas wacana, pemindahan Pekan Raya Jakarta (PRJ) dari Kemayoran ke area Monumen Nasional oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disambut baik oleh warga, khusus masyarakat Betawi sendiri.
Adji Virdian (24), warga Betawi yang tinggal di Lenteng Agung, Jakarta Selatan mengatakan, dirinya setuju jika PRJ dipindahkan ke Monas. Menurutnya, jika hal tersebut terjadi, Gubernur DKI Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menghargai sejarah HUT DKI.
"Kan memang sejarahnya pertama kali PRJ itu di Monas. Diadakan di sana karena Monas kan ikon Jakarta. Makanya setuju banget mau diadain di Monas lagi," ujar pria yang bekerja di perusahaan konstruksi ini, Kamis (6/6/2013) siang.
Adji mengakui gelaran PRJ tahun-tahun terakhir sangat jauh dari roh HUT DKI Jakarta terdahulu. Di mana, produk-produk berbasis masyarakat serta kesenian Betawi bergeser ke pinggir dan diganti dengan beragam stan industri raksasa. Pasar rakyat akhirnya berubah menjadi pasar modern.
"Kalau di Monas kan lebih kelihatan PRJ-nya dari pada di Kemayoran yang lebih kelihatan pameran hanya untuk kalangan high class-nya. Lihat saja tiket masuknya yang Rp 35.000," lanjut Adji.
Tidak hanya Adji, hal senada juga diungkapkan warga Betawi lainnya, Asrul Hasanudin (28). Pria yang tinggal di kawasan Batuampar, Condet tersebut mengaku pasti turut dalam kemeriahan PRJ jika diselenggarakan di Monas. Menurutnya, suasana PRJ bisa membawa ke masa kecilnya.
"Gua ke PRJ Kemayoran cuma dua kali, tapi dulu gua lebih sering ke PRJ Monas waktu kecil sama bokap gua. Pasti berasa nostalgia lah. Apalagi kalau tiket masuknya gratis," ujarnya sumringah.
Ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menghidupkan kembali roh yang telah lama sirna dari HUT Kota Jakarta. Karakter Betawi yang menjelma dalam PRJ di Monas itu, lanjut Asrul, menjadi semangat baru bagi warga Jakarta demi membangun Kota Jakarta yang diidam-idamkan.
Wacana perpindahan PRJ dari area Kemayoran ke pelataran Monas diwacanakan Pemprov DKI, beberapa waktu lalu. Pemprov DKI melihat PRJ kehilangan roh karakter Betawi atas keberadaan stan-stan industri raksasa di PRJ, menggeser produk kebudayaan Betawi. Pemprov DKI melihat perlu digelar HUT DKI yang memiliki ciri Betawi.


Sumber :
kompas.com

"Pak Jokowi, Malnya Kok Enggak Digusur?"

Usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menormalisasi Waduk Pluit sudah mulai menunjukkan hasil. Saat ini, sisi barat Waduk Pluit, yaitu perkampungan, taman burung, dan lapangan futsal milik PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro) sudah rata dengan tanah.
Seorang warga yang rumahnya digusur, Sumiati, mempertanyakan keputusan Pemprov DKI Jakarta menormalisasi Waduk Pluit dengan menggusur bangunan-bangunan di bantaran. Menurutnya, Jakarta banjir karena pusat-pusat perbelanjaan yang dibangun di area yang seharusnya menjadi lahan resapan air.
"Padahal kami kebanjiran juga baru kemarin (awal 2013). Kenapa Pak Jokowi enggak membongkar mal-malnya juga? Di Pantai Marina saja sudah mau dibangun gedung atau apartemen itu," kata Sumiati, yang mengaku sudah puluhan tahun tinggal di bantaran Waduk Pluit, Kamis (6/6/2013).
Mengenai rumahnya yang sudah rata dengan tanah, Sumiati mengatakan, "Dulu saya beli sama orang Rp 15 juta. Sekarang mah orangnya pasti sudah kabur. Yah mau bagaimana lagi memang sudah nasibnya."
Setelah rumahnya di dekat lapangan futsal PT Jakpro digusur, lanjut Sumiati, ia dan suaminya kini menumpang di rumah anaknya, yang masih mengontrak. Sumiati tidak pindah ke rumah susun yang sudah disediakan Pemrpov DKI Jakarta, karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta.
Soal mata pencarian, Sumiati kini berjualan minuman dan kue di dekat tenda tempat polisi menjaga proyek normalisasi Waduk Pluit.
Sementara itu, Komar (55) yang mengaku telah tinggal di bantaran Waduk Pluit sejak tahun 1984 menolak direlokasi ke rumah susun yang disediakan oleh Pemprov DKI. Komar mengaku tidak pindah karena mempertimbangkan retribusi yang akan dibebankan kepadanya jika menjadi penghuni rumah susun. Menurut Komar, ia mempertimbangkan pengeluaran karena penghasilannya sebagai tukang tambal ban tak menentu.
"Kalau gratis ya enggak apa-apa. Tapi, kalau bayar, ya saya mendingan disini saja," kata dia.
Waduk Pluit dinormalisasi karena telah mengalami penyempitan dan pendangkalan. Awalnya, Waduk Pluit memiliki luas 80 hektar dan berkedalaman sepuluh meter. Luas Waduk Pluit menyusut sampai 20 persen karena rumah-rumah liar di bantaran. Kedalaman Waduk Pluit saat ini juga hanya satu sampai tiga meter.
Pengerukan Waduk Pluit mulai dikerjakan pada Februari lalu, tepatnya setelah banjir besar melanda kawasan itu pada awal tahun ini. Saat itu, permukaan waduk dipenuhi sampah dan eceng gondok, sampai-sampai airnya tak terlihat.
Sementara untuk menyelesaikan masalah warga bantaran Waduk Pluit, Pemprov DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda, Muara Baru, Daan Mogot. Pemrpov DKI Jakarta juga berencana membangun rumah susun di area seluas 6,4 hektar di Luar Batang, Jakarta Utara.


Sumber :
kompas.com

Warga Waduk Pluit Kini Pasrah Rumahnya Digusur Jokowi

Warga sisi timur bantaran Waduk Pluit kini mengaku telah pasrah dan menerima apabila kediaman mereka yang berdiri di atas lahan negara tersebut dibongkar Pemprov DKI.
Yani (46) warga RT 18 RW 19 Pluit, Jakarta Utara, mengaku telah membereskan segala perabotannya untuk pindah ke rumah susun (rusun).
"Ya mau bagaimana lagi, asal Pak Jokowi (Gubernur DKI) beri kami ganti tempat tinggal yang layak ya mau tidak mau memang harus pindah," kata Yani, saat ditemui di Waduk Pluit, Jakarta, Kamis (6/6/2013).
Ibu tiga anak tersebut telah menetap di bantaran Waduk Pluit sejak 12 tahun yang lalu. Menurutnya, Pemprov DKI baru bertindak tegas kepada warga bantaran Waduk Pluit saat di bawah pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Sebab selama ini, menurutnya, banjir jarang menerjang tempat tinggalnya. Yani adalah warga asal Madiun, Jawa Timur yang hijrah ke Jakarta untuk mengikuti suaminya yang bekerja sebagai tukang tambal ban di Pasar Penjaringan.
Untuk menambah penghasilan keluarganya, Yani membuka warung kelontong di dekat rumahnya dengan menjual aneka makanan ringan untuk anak-anak.
Dengan penghasilan Rp 500.000 per bulan dari berdagang kelontong, Yani berharap kelak di rusun yang ia tempati penghasilannya tidak akan menyusut.
"Saya sebenarnya ingin pindah ke rusun Daan Mogot saja biar dekat sama tempat lainnya. Kalau di Rusun Marunda terlalu jauh. Lagipula sudah banyak korban banjir kemarin yang menempati," kata Yani.
Hal senada juga diungkapkan Sodikin (36) yang mengatakan telah siap untuk direlokasi. Terlebih saat ia mendengar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjanjikan untuk membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) Rusun Marunda yang akan membuka banyak lapangan pekerjaan bagi warga relokasi yang tidak memiliki mata pencaharian.
Sodikin juga berharap Pemprov DKI tidak memasang harga sewa terlalu tinggi untuk Rusun Marunda.
"Saya dengar ada biaya perawatannya semoga saja tidak mahal. Karena saya juga pengangguran, baru saja kena PHK," kata Sodikin.
Salan satu program unggulan Pemprov DKI tahun ini adalah normalisasi Waduk Pluit. Waduk itu seharusnya memiliki kedalaman sepuluh meter. Namun, karena terus mengalami pendangkalan, kini kedalamannya hanya antara satu dan tiga meter.
Sebanyak 20 persen dari luas areal waduk yang mencapai 80 hektare -khususnya di bantaran waduk- telah berubah menjadi kawasan permukiman liar.
Pengerukan Waduk Pluit mulai dikerjakan pada Februari lalu, tepatnya setelah banjir besar melanda kawasan Pluit awal tahun ini. Saat itu, sampah dan eceng gondok menutupi Waduk Pluit, sehingga air tidak dapat terlihat.
Sehingga, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Joko Widodo bertekad mengembalikan fungsi waduk seperti semula.
Sementara itu, untuk menyelesaikan masalah warga bantaran Waduk Pluit, Pemprov DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda, Muara Baru, Daan Mogot, dan akan membeli lahan di kawasan Luar Batang, Jakarta Utara, seluas 6,4 hektar.


Sumber :
kompas.com

Ini Tanggapan Warga Soal Rencana Jokowi Memindahkan PRJ ke Monas

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) rencananya akan memindahkan lokasi pelaksanaan Pekan Raya Jakarta (PRJ) dari Kemayoran ke Monas, Jakarta Pusat. Langkah ini disambut baik oleh warga yang merasa pelaksanaan PRJ di Kemayoran banyak kekurangannya.
"Kalau di Kemayoran menengah ke atas, parkir saja mahal. Saya pernah motor Rp 15 ribu apalagi mobil bisa lebih mahal. Pernah juga beli kerak telor harganya Rp 70 ribu," kata Rudi (22), salah seorang pengunjung Monas ketika ditanya mengenai rencana Jokowi memindahkan PRJ ke Monas, Kamis (6/6/2013).
Rudi mengatakan setuju lokasi PRJ dipindahkan ke Monas karena acara ini akan bisa dikunjungi semua kalangan. "Kalau PRJ di Kemayoran mahal, kalau di Monas bisa lebih murah," katanya.
Tarufik (28), pengunjung Monas lainnya, mengeluhkan hal yang serupa. Menurutnya parkir mobil di PRJ Kemayoran sangat mahal. Dirinya pernah harus membayar parkir Rp 60 ribu saat mengunjungi PRJ Kemayoran. "Bawa mobil kena Rp 60 ribu, padahal mau lihat-lihat saja bukan mau beli," keluhnya.
Taufik mengatakan, salah satu kelebihan Monas dibanding Kemayoran adalah lebih rindang dan lebih strategis. Namun jika memang dipindahkan ke Monas maka PRJ akan lebih kecil. "Mudah-mudahan terwujud deh PRJ di Monas," katanya.
Usriyah (21), pengujung Monas lain, mengatakan jika dipindah ke Monas maka akan lebih dekat lokasinya dibanding dengan di PRJ Kemayoran. Menurutnya kalau dipindah ke Monas juga akan lebih murah.
"Disana mahal-mahal, main kesana uang langsung habis, parkiran juga mahal. Kalau di Monas lebih cocok dan terjangkau semua kalangan," katanya.
Namun tak semuanya setuju dengan rencana Jokowi memindahkan lokasi PRJ ke Monas. Sugiarto, pedagang yang sudah 20 tahun berjualan di monas menentang rencana tersebut. Menurutnya Monas seharusnya menjadi monumen sejarah dan bukan menjadi tempat pelaksanaan PRJ.
"Nanti Monas menjadi rusak," katanya.


Sumber :
detik.com

Jokowi Akan Temani SBY Buka Jakarta Fair 2013

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta ke-486, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi)  direncanakan menemani Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) untuk meresmikan event Jakarta Fair di Jakarta Internasional Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Senin (10/6/2013) mendatang.
Namun, bagi para pengunjung yang ingin menikmati aneka kuliner khas dan berbagai wahana liburan, event Jakarta Fair sendiri telah dibuka untuk umum sejak hari ini, Kamis (6/6/2013). Acara itu sendiri akan berlangsung selama 32 hari.
"Rencananya, acara pembukaan oleh Presiden RI, dan Jokowi akan diisi pagelaran drama musikal yang antara lain menampilkan penyanyi senior Titiek Puspa dan Rio Febrian," kata Ketua Panitia Jakarta Fair, Prajna Murdaya.
Prajna Murdaya menjelaskan bahwa event Jakarta Fair 2013 ini diikuti oleh 2.650 peserta yang tergabung dalam 1.280 stand yang terdiri dari kalangan usaha dan industri besar, menengah, hingga koperasi dan usaha kecil-mikro. Diikuti pula oleh anjungan BUMN dan Pemerintah Provinsi atau kabupaten dari berbagai penjuru tanah air.
"Di Jakarta Fair Kemayoran ini dipamerkan berbagai produk unggulan dalam negeri yang akan dijual langsung ke konsumen dengan harga promosi," ujarnya.
Perlu diketahui, produk-produk yang dipamerkan disini diantaranya adalah otomotif mobil, sepeda motor, furniture, building material, lighting fixtures, handycraft, textile, lether, peralatan rumah tangga, komputer, alat olah raga, kosmetik, herbal dan medicine, produk makan dan minuman, branded fashion, telekomunikasi multimedia, beragam produk jasa, hingga produk emas batangan.
"Konser musik berlangsung selama 32 hari nonstop. Mengusung genre musik seperti rock, reggae, ska, pop, jazz, metal, punk, K-pop, alternatif, berbagai pertunjukan budaya, etnik dan lain-lain," pungkasnya.


Sumber :
tribunnews.com

Jokowi Peringati Haul Bung Karno dan Nonton Sang Kiai

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tetap beraktivitas di hari libur. Kegiatan pagi ini dimulai Jokowi dengan blusukan mengunjungi warga Jakarta.
Selanjutnya, pukul 12.00 WIB, Jokowi akan menghadiri acara 112 Tahun Bung Karno dan 35 Tahun Yayasan Bung Karno di Gedung Pola Lantai 3 Jl. Proklamasi 56 JakPus.
Jokowi memang mengidolakan Soekarno. Dia bahkan akan menamai salah satu ruas jalan dengan nama Jalan Soekarno.
Acara Jokowi selanjutnya adalah menghadiri nonton film bersama Sang Kyai di XXI Plaza Senayan. Rencananya Jokowi nonton pukul 15.00 WIB.
Film Sang Kiai bercerita tentang perjuangan dan sosok KH Hasyim Asy'ari. Dialah ulama yang mengobarkan resolusi jihad mempertahankan kemerdekaan.


Sumber :
merdeka.com

Terinspirasi Soekarno, Jokowi Tak Mau Didikte Asing

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak mau sembarangan menerima bantuan pihak asing yang mengaku ingin membantu. Jokowi tak mau didikte.
Terakhir, Jokowi menolak bantuan dari Amerika Serikat yang ditawarkan Dubes AS untuk Indonesia, Scot Marciel. AS mengaku ingin membantu Jokowi menata kampung deret di Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
"Kita sudah ditawarkan bantuan oleh pihak Kedubes, tapi saat ini kita belum butuh apapun, masih kita tangani melalui anggaran yang ada," ujar Jokowi, Rabu (5/6/2013).
Jokowi memang tak mau diatur asing. Sebelumnya, dia juga menolak bantuan dari bank dunia. Bank Dunia rencananya akan meminjamkan Rp 1,2 triliun. Namu karena prosedur peminjamannya dipersulit, Jokowi enggan menuruti keinginan Bank Dunia tersebut.
"Kalau memang masih rumit, kita bisa pakai APBD. Saya enggak mau diatur-atur terlalu banyak kayak gitu, mau pinjem saja kok rumit begitu," jelas Jokowi.
Jokowi terinspirasi sosok Soekarno yang tak pernah mau didikte asing. Jokowi memang mengidolakan Soekarno.


Berikut ketegasan Soekarno yang tak mau didikte asing.

Go to Hell with Your Aid
Soekarno juga pernah menolak mentah-mentah bantuan dari Amerika Serikat. Saat itu, Soekarno melihat ada niat terselubung Amerika yang waktu itu menginginkan diberangusnya paham komunis dari Asia.
Soekarno yang berjanji tak mau meminta-minta dari negara lain bahkan menilai Amerika 'riya' jika memberi bantuan. Sehingga menyebabkan negara penerima bantuan kehilangan muka. Menyikapi hal ini Soekarno langsung mengatakan,
"Go to Hell with Your Aid! Persetan dengan bantuanmu! lautan dollar tak akan dapat merebut hati kami" teriak Soekarno dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis Cindy Adams.


Keluar dari PBB
Indonesia pernah keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Saat itu Indonesia sedang konfrontasi dengan Malaysia. Tetapi PBB malah mengangkat Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB.
Soekarno merasa PBB tidak akan netral membela Indonesia. Soekarno pun menyatakan sikap. Lebih baik terkucil daripada melihat ketidakadilan.
Tahun 1964 Soekarno sudah memberikan ultimatum agar PBB lebih memihak nega-negara dunia ketiga, tetapi tak diindahkan. Maka sikap Soekarno tegas.
Tanggal 7 Januari 1965 dalam rapat raksasa di hadapan puluhan ribu rakyat, Presiden Soekarno menyatakan Republik Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).


Marahi Presiden AS
Dwight Eisenhower, presiden Amerika dibuat terperangah oleh Soekarno yang notabenenya cuma pemimpin negara baru. Saat kunjungan Soekarno ke Amerika pada tahun 1960.
Soekarno merasa tersinggung pasalnya tidak seperti layaknya pemimpin negara lain, kedatangan Soekarno tak dijemput dan disambut Presiden Eisenhower. Kemarahan Soekarno memuncak ketika dia merasa dibiarkan menunggu berjam-jam oleh Eisenhower di gedung putih.
"Aku bicara pada protokol apakah aku harus menunggu lebih lama lagi? bila demikian aku akan pergi sekarang juga. lalu orang itu pucat dan memohon untuk menunggu sebentar. Dia pun lari ke dalam, keluarlah Eisenhower," jelas Soekarno dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis Cindy Adams.
Para pejabat AS pun kebingungan. Mereka sibuk meminta maaf dan meminta Soekarno tinggal. Eisenhower pun segera keluar menemui Soekarno. Pada pertemuan berikutnya, Eisenhower menjadi lebih ramah. Soekarno berani, padahal Eisenhower adalah Jenderal AS panglima perang dunia ke II yang membuat sekutu menang melawan Jerman.


Tak mau jadi bangsa budak
Kala itu, Bung Karno bercita-cita agar Indonesia menjadi bangsa yang berdiri di kaki sendiri atau berdikari. Indonesia tidak boleh menjadi budak bangsa lain. Karenanya, Indonesia pantang meminta-minta kepada negara lain.
"Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, dari pada makan bistik tetapi budak," kata Bung Karno saat berpidato pada HUT Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1963.
Sikap anti-perbudakan yang dimiliki Bung Karno juga ditunjukkan dengan sikap anti-imperialisme. Bung Karno kala itu bahkan sudah memprediksi imperialisme akan berkembang menjadi neo-imperialisme di bidang ekonomi.
Imperialisme adalah sebuah isme yang menghalalkan negara besar memegang kendali atas pemerintahan negara lain atau daerah. Salah satu akibat imperialisme di bidang ekonomi adalah negara besar pemilik modal akan semakin kaya dan menjadi pusat kekayaan sementara negara yang dikuasainya semakin miskin. Hal ini akan mengakibatkan negara tersebut menjadi budak negara besar dari segi ketergantungan ekonomi alias penjajahan gaya baru.


Tolak Modal Asing Kuasai Indonesia
Presiden Soekarno tahu kapitalisme pertambangan akan menerkam Indonesia bulat-bulat. Maka sejak awal Soekarno tak mau ada pemodal asing berkuasa. Dia menolak saat para pengusaha Amerika Serikat hendak membuka usaha tambang di Papua.
Kekuasaan Soekarno berakhir setelah peristiwa 30 September. Jenderal Soeharto memulai rezim baru. Setelah dilantik, Soeharto segera meneken pengesahan Undang-undang Penanaman Modal Asing pada 1967. Freepot menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto.
Sejak itulah Freeport mengeruk kekayaan alam Papua.
Berdasarkan laporan keuangan Freeport McMoran, total penjualan emas Freeport sebanyak 1,01 juta ons (31,6 ton) emas dan 3,6 miliar pon ( 1,8 juta ton) tembaga. Penjualan tembaga asal Indonesia menyumbang seperlima penjualan komoditas sejenis bagi perusahaan induknya.
Laba Freeport naik sekitar 16 persen pada kuartal keempat tahun lalu menjadi USD 743 juta (Rp 7,2 triliun). Total pendapatan juga meningkat menjadi USD 4,51 miliar dari USD 4,16 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.
Ironisnya, Freeport hanya memberikan royalti satu persen dari hasil penjualan emas dan 3,75 persen masing-masing untuk tembaga dan perak. Kewajiban terbilang sangat rendah dibanding keuntungan diperoleh Freeport.


Sumber :
merdeka.com

AS HIKAM Dukung Pernyataan Dahlan Iskan Soal Pencapresan Jokowi 2014

Pernyataan Dahlan Iskan benar bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) adalah calon presiden potensial. Bukan saja pengakuan Dahlan itu didukung berbagai hasil poling, tetapi juga karena Menteri BUMN tersebut pasti sudah membaca gelagat publik di seantero negeri.
"Sebagai orang yang ringan kaki kemana-mana di seluruh penjuru tanah air, tentu DI (Dahlan Iskan) dengan intens menguping pendapat publik di mana-mana tentang Gubernur DKI itu," ujar pengamat politik senior AS Hikam (Kamis, 6/6/2013).
Meski begitu, dalam amatan Hikam, PDIP memang masih ragu melepas Jokowi sebagai capres karena pertimbangan kelestarian kepemimpinan tradisonal keluarga Bung Karno.
"Tetapi, seperti pernah saya kemukakan sebelumnya, jika sejarah sudah menghendaki, PDIP pun tak mungkin mampu menghalangi," ungkap Menristek era pemerintahan Gus Dur ini.
Sebelumnya, usai menghadiri peluncuran buku "Antara Pasar dan Politik BUMN di bawah Dahlan Iskan" di Gedung Arsip Nasional, Jakarta, Dahlan Iskan menyatakan Joko Widodo merupakan calon presiden potensial.
"Semua calon presiden dan yang ingin menjadi presiden harus berpikir ulang karena ada fenomena baru. Jokowi akan menjadi calon presiden dari Ibu Mega," kata Dahlan.

Sumber :
republika.co.id

Jokowi Beri Simbol Politik Tak Bakal Maju Capres 2014

Peristiwa Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengangkat spanduk bertuliskan "Megawati Capres 2014-2019" menjawab spekulasi pencapresan Jokowi.
Jokowi memberi sinyal tak akan maju sebagai Capres 2014 saat memperingati Hari Kelahiran Pancasila. Hal itu ditunjukkan dengan mengangkat bendera bertuliskan Megawati Presiden 2014-2019' simbol bahwa Jokowi tak akan maju sebagai Presiden 2014 mendatang.
Sebagai kader partai PDIP, Jokowi terlihat tunduk kepada kepada ketua umum PDIP.
Simbol politik ini menjawab hasil-hasil survei yang menempatkan Jokowi sebagai capres populer. Simbol politik yang diberikan oleh Jokowi ini juga menjawab sebagian besar harapan publik yang menginginkan Jokowi maju menjadi capres.
Bahkan, simbol politik ini juga menjawab wacana yang dibangun oleh Partai Demokrat yang menginginkan Jokowi mengikuti konvensi partainya. Simbol politik ini juga akan sangat baik bagi pendidikan politik dimana Jokowi memberikan isyarat memberi dukungan politik bagi Mega.
Realitas politik ini pun sangat bertentangan dengan pernyataan Puan Maharani yang mengatakan Megawati tidak akan naik menjadi capres.

Jokowi Beri Pembelajaran Politik
Selain itu, simbol politik yang diberikan Jokowi adalah hal yang positif bagi pendidikan poltik, dan bagi para elit. Karena, memberikan pembelajaran bahwa berbuat sesuatu kemudian memberikan contoh konkret terhadap apa yang dilakukan dengan membangun Jakarta.
Pembuktian itu penting, agar publik benar-benar yakin Jokowi memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai seorang pemimpin. Jakarta bisa menjadi laboratorium bagi Jokowi untuk membuktikan bisa membangun Indonesia masa depan yang lebih baik.
Apabila pembangunan Jakarta berhasil di tangan Jokowi, maka bukan tidak mungkin dukungan publik akan semakin besar.
Untuk menjadi presiden, tidak cukup hanya popularitas. Karena bangsa ini membutuhkan pemimpin bukan hanya populer, namun bisa berbuat lebih baik bagi bangsa dan negara.


Sumber :
tribunnews.com

Bank Dunia Optimis Jokowi-Ahok Dapat Atasi Banjir di Jakarta

Salah satu penyebab banjir di wilayah Jakarta adalah pendangkalan sungai-sungai membelah ibukota. Untuk mengatasi itu, diperlukan pengerukan dan normalisasi sejumlah sungai dan waduk.
Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Stefan Koeberle menyatakan sangat mendukung program penanggulangan banjir yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, dia optimis kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa mengatasi banjir di Jakarta.
"Dan kami melihat adanya kepemimpinan sangat kuat ditunjukkan Jokowi-Ahok dalam menangani manajemen banjir," kata Stefan usai bertemu dengan Ahok di Balai Kota, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.
Stefan menegaskan pihaknya sangat yakin dengan semua kegiatan manajemen banjir yang telah diprogramkan oleh Pemprov DKI. Termasuk penyelesaian pengerukan dan normalisasi sungai pada musim hujan yang akan datang.
"Kami sangat yakin bahwa pada musim hujan berikutnya, semua kegiatan manajemen banjir, pengerukan kanal sudah dilakukan dan selesai. Itu yang sangat penting," tegasnya.



Bank Dunia Bertekuk Lutut di Kaki Jokowi-Ahok

Menyoal Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), Bank Dunia akhirnya menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan menyepakati jangka waktu pinjaman hanya dua tahun.
"Ya kita seneng saja. Akhirnya mereka (Bank Dunia) mengerti harus dua tahun. Jadi enggak ragu-ragu lagi. Soalnya dulu Bank Dunia tidak mengatakan iya atau tidak untuk waktu penyelesaian normalisasi 13 sungai," kata Ahok usai bertemu dengan perwakilan Bank Dunia di Balai Kota, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.
Ahok menceritakan, dulunya Bank Dunia lebih mengutamakan transparansi dalam anggaran. Kemudian, setelah sampai di lapangan, mereka terkendala dengan relokasi warga yang berada di bantaran sungai yang akan dikeruk.
"Saya bilang, kalau mau transparan, apa kami masih kurang transparan? Dia bilang di lapangan bisa hadapi kendala dalam memindahkan orang. Makanya kalau kamu tidak dua tahun, tetapi malah lima tahun, orang yang dapat kerohiman bisa pindah-pindah. Bisa lima kali dapat kerohiman mereka. Jadi kalau mau sekaligus dikeroyok saja," jelas Ahok.
Menurut Ahok, untuk mengerjakan pengerukan atau normalisasi sungai tersebut harus dikerjakan secara bersamaan. Baik dari BUMD atau BUMN.
"Soal BUMN dan BUMD tidak mau ikut tender, itu cerita lama. Kalau sekarang boleh ikut. Lalu proses prakualifikasinya diperpendek. Nah Bank Dunia sudah oke," tandasnya.