Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama menyebutkan adanya oknum
dinas perumahan DKI Jakarta yang dicopot karena dinilai mempersulit
warga untuk memasuki rusun Marunda. Soal alasan pencopotan itu pun
dijelaskan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Gini loh, ini kan
program. Pertama itu, rusun Marunda penuh, tidak mangkrak, penting ini.
Yang kedua, yang kebanjiran, yang sudah bosan banjir tiap tahun, saya
desak minta semuanya ke Marunda. Dulu hanya 70 KK sekarang yang antre
banyak sekali," ujar Jokowi di balai kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan,
Jakarta, Selasa (29/1/2013).
Pria yang akrab disapa Jokowi
tersebut menyatakan jika antrean warga yang hendak masuk ke dalam rusun
tidak dipercepat dan memenuhi kebutuhan warga, maka Jokowi akan
menghilangkan oknumnya.
"Sehingga itu saya minta tadi dipercepat.
Tapi kalau sudah yang antre banyak, kemudian yang pengen daftar banyak,
kemudian ndak cepat mengerjakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat,
atau ada yang malah mempersulit, ya masih, jawabannya yang tadi pagi,"
ujar Jokowi.
Sebelumnya, Basuki mendatangi rusun Marunda pada
Minggu (27/1) lalu dan menemukan beragam hal yang menurutnya
mengindikasikan adanya oknum yang mempersulit warga masuk rusun Marunda.
"Saya semalam sampai pukul 21.00 WIB sudah marah besar lihat
kondisi seperti ini. Orang tua miskin-miskin, janda-janda sudah daftar
dari tahun 2011 nggak pernah diladeni, alasannya penuh. Tapi lapor sama
kita bilangnya tidak ada yang mau tinggal. Kan isu, selalu ada yang
bilang Marunda tidak ada yang mau. Siapa bilang tidak ada yang mau?
Kurang banyak," ujar pria yang akrab disapa Ahok terpisah.
Sumber :
news.detik.com
Selasa, 29 Januari 2013
Jokowi Belum Teken Izin Enam Ruas Tol Dalam Kota
Kementerian Pekerjaan Umum memastikan penandatangan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) enam ruas tol dalam kota Jakarta tertunda. Sebelumnya, PPJT pembangunan enam ruas tol dalam kota harus ditandangani oleh badan usaha, yaitu PT Jakarta Toll Development, maksimal 26 Januari 2013.
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengatakan, tertundanya penandatanganan PPJT disebabkan dokumen pra konstruksi belum selesai ditandatangani oleh Gubernur DKI, Joko Widodo. Menurut Djoko, sebelum menandatangani kontrak, PT Jakarta Toll Development harus mendapatkan tanda tangan dokumen analis dampak lingkungan dari Gubernur DKI.
“Tetapi sampai sekarang dokumen itu belum juga ditandatangani sehingga penandatangan PPJT juga belum bisa dilaksanakan,” katanya saat ditemui di kantornya Selasa, 29 Januari 2013.
Walau penandatangan PPJT tertunda, Djoko tidak dapat memastikan bahwa pembangunan jalan tol itu akan mandek. Menurut dia, Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Badan Pengatur Jalan Tol telah memberikan tambahan waktu kepada PT JTD untuk mendapatkan tanda tangan Gubernur DKI hingga Gubernur memberikan keputusan untuk menandatangani dokumen amdal atau tidak.
“Tetapi jika Gubernur merasa tidak perlu menandatangani, ya kami juga akan menolak pembangunan enam ruas tol dalam kota,” katanya. Ia mengatakan jika dokumen pra konstruksi belum terpenuhi seluruhnya, PPJT enam ruas jalan tol juga tidak akan ditandatangani dan konstruksi jalan tidak akan dilaksanakan.
Hal senada juga dikatakan oleh Kepala BPJT, Achmad Gani Gazali. Ia mengatakan, tertundanya penandatangan PPJT antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan PT JTD disebabkan belum keluarnya Izin Lingkungan dari Pemerintah Daerah DKI.
“Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Proyek jalan tol lainnya belum menggunakan aturan itu sehingga PPJT bisa langsung ditandatangani tanpa Izin Lingkungan dari gubernur,” kata Gani.
Peraturan Pemerintah Tentang Izin Lingkungan menyebutkan, izin lingkungan merupakan salah satu pra syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan. Pengurusan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan pengajuan penilaian amdal, hasil pemeriksaaan pengelolaan lingkungan hidup, serta upaya pemantauan lingkungan hidup. Seluruh dokumen itu dikeluarkan kepala daerah provinsi atas rekomendasi badan pengelolaan lingkungan hidup daerah.
Sumber :
tempo.co
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengatakan, tertundanya penandatanganan PPJT disebabkan dokumen pra konstruksi belum selesai ditandatangani oleh Gubernur DKI, Joko Widodo. Menurut Djoko, sebelum menandatangani kontrak, PT Jakarta Toll Development harus mendapatkan tanda tangan dokumen analis dampak lingkungan dari Gubernur DKI.
“Tetapi sampai sekarang dokumen itu belum juga ditandatangani sehingga penandatangan PPJT juga belum bisa dilaksanakan,” katanya saat ditemui di kantornya Selasa, 29 Januari 2013.
Walau penandatangan PPJT tertunda, Djoko tidak dapat memastikan bahwa pembangunan jalan tol itu akan mandek. Menurut dia, Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Badan Pengatur Jalan Tol telah memberikan tambahan waktu kepada PT JTD untuk mendapatkan tanda tangan Gubernur DKI hingga Gubernur memberikan keputusan untuk menandatangani dokumen amdal atau tidak.
“Tetapi jika Gubernur merasa tidak perlu menandatangani, ya kami juga akan menolak pembangunan enam ruas tol dalam kota,” katanya. Ia mengatakan jika dokumen pra konstruksi belum terpenuhi seluruhnya, PPJT enam ruas jalan tol juga tidak akan ditandatangani dan konstruksi jalan tidak akan dilaksanakan.
Hal senada juga dikatakan oleh Kepala BPJT, Achmad Gani Gazali. Ia mengatakan, tertundanya penandatangan PPJT antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan PT JTD disebabkan belum keluarnya Izin Lingkungan dari Pemerintah Daerah DKI.
“Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Proyek jalan tol lainnya belum menggunakan aturan itu sehingga PPJT bisa langsung ditandatangani tanpa Izin Lingkungan dari gubernur,” kata Gani.
Peraturan Pemerintah Tentang Izin Lingkungan menyebutkan, izin lingkungan merupakan salah satu pra syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan. Pengurusan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan pengajuan penilaian amdal, hasil pemeriksaaan pengelolaan lingkungan hidup, serta upaya pemantauan lingkungan hidup. Seluruh dokumen itu dikeluarkan kepala daerah provinsi atas rekomendasi badan pengelolaan lingkungan hidup daerah.
Sumber :
tempo.co
Jokowi: Pasien di RS Melonjak Bukti Kartu Sehat Diterima Masyarakat
Rumah sakit di Jakarta kewalahan memerima lonjakan pasien pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS). Bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), fakta tersebut membuktikan KJS diterima oleh masyarakat.
"Di rumah sakit ada lonjakan yang sangat tinggi dan itu membuktikan kalau kartu itu diterima, digunakan masyarakat," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2013).
Jokowi mengatakan anggaran KJS sudah dihitung. Sistem tersebut digunakan untuk mengendalikan biaya kesehatan masyarakat.
Aturannya KTP DKI, apakah ada temuan penyelewengan di lapangan, Pak? "Nanti kan ada laporan. Tapi menurut yang saya lihat di lapangan memang dari rumah sakit yang kewalahan. Kamarnya agak kewalahan," jawab Jokowi.
Menurut dia, solusinya dengan menambah kamar di rumah sakit.
Sumber :
news.detik.com
"Di rumah sakit ada lonjakan yang sangat tinggi dan itu membuktikan kalau kartu itu diterima, digunakan masyarakat," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2013).
Jokowi mengatakan anggaran KJS sudah dihitung. Sistem tersebut digunakan untuk mengendalikan biaya kesehatan masyarakat.
Aturannya KTP DKI, apakah ada temuan penyelewengan di lapangan, Pak? "Nanti kan ada laporan. Tapi menurut yang saya lihat di lapangan memang dari rumah sakit yang kewalahan. Kamarnya agak kewalahan," jawab Jokowi.
Menurut dia, solusinya dengan menambah kamar di rumah sakit.
Sumber :
news.detik.com
Djan Faridz Temui Jokowi Diam-Diam
Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz, terlihat menyambangi
Gedung Balaikota DKI Jakarta dengan maksud untuk menemui Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Dia datang sekira pukul 15.30 WIB dan keluar sekira pukul 18.30 WIB. Namun, dia terlihat menghindari sejumlah awak media yang tengah menunggunya didepan balai agung DKI Jakarta. Dia terpantau memasuki mobilnya secara diam-diam dan langsung memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi di halaman Balaikota DKI Jakarta.
Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menerangkan perihal kehadiran Djan Faridz guna membahas pembangunan rumah untuk kalangan buruh agar dipercepat.
"Banyak (yang dibahas). Tadi kami minta untuk yang perumahan untuk buruh dipercepat. Dan beliau ternyata sudah siap semuanya. Ini tinggal dari kita perizinan keluar langsung dimulai,"katanya di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (29/1/2013)malam.
Selain itu, dia juga menegaskan dari pertemuan itu, Djan Faridz memberikan 12 blok Rusun untuk buruh. Bahkan, dia meminta sebanyak-banyaknya. Dimana, Pemprov DKI akan menyediakan lahannya.
"Biar cepat karena kita juga ada, dari pak Menpera ada. Kemudian dari Menteri PU ada. Pokoknya tempat yang kumuh-kumuh langsung bisa semuanya ditarik ke Rusun. Juga Rusun-rusun kita yang msih kosong mau diisi semuanya. Saya kira tahun ini banyaklah yang mau kita masukkan. Tapi kita blum hitung," simpulnya.
Sumber :
okezone.com
Dia datang sekira pukul 15.30 WIB dan keluar sekira pukul 18.30 WIB. Namun, dia terlihat menghindari sejumlah awak media yang tengah menunggunya didepan balai agung DKI Jakarta. Dia terpantau memasuki mobilnya secara diam-diam dan langsung memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi di halaman Balaikota DKI Jakarta.
Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menerangkan perihal kehadiran Djan Faridz guna membahas pembangunan rumah untuk kalangan buruh agar dipercepat.
"Banyak (yang dibahas). Tadi kami minta untuk yang perumahan untuk buruh dipercepat. Dan beliau ternyata sudah siap semuanya. Ini tinggal dari kita perizinan keluar langsung dimulai,"katanya di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (29/1/2013)malam.
Selain itu, dia juga menegaskan dari pertemuan itu, Djan Faridz memberikan 12 blok Rusun untuk buruh. Bahkan, dia meminta sebanyak-banyaknya. Dimana, Pemprov DKI akan menyediakan lahannya.
"Biar cepat karena kita juga ada, dari pak Menpera ada. Kemudian dari Menteri PU ada. Pokoknya tempat yang kumuh-kumuh langsung bisa semuanya ditarik ke Rusun. Juga Rusun-rusun kita yang msih kosong mau diisi semuanya. Saya kira tahun ini banyaklah yang mau kita masukkan. Tapi kita blum hitung," simpulnya.
Sumber :
okezone.com
Beri Sinyal Tolak Pembangunan Tol, Jokowi Ingin Konsisten
Pakar kebijakan publik Andrinof Chaniago mengatakan sinyal yang
diberikan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menolakan proyek
pembangunan enam ruas tol adalah hal yang wajar. Dia menganggap Jokowi
sapaan akrab Joko Widodo berusaha menunjukkan konsistensinya kepada
masyarakat.
“Tentu kalau pak Jokowi berusaha konsisten. Apa yang dia sampaikan berdua dengan pak Basuki, ingin prioritaskan pembangunan sistem angkuatan masal,” kata Andrinof, saat berbincang kepada Okezone, Selasa (29/1/2013).
Tetapi untuk enam ruas jalan tol itu, lanjut Andrinof, yang ada kemungkinan untuk dua ruas tetap dipertimbangkan jokowi, ketika menyatakan juga menyatakan jalur khusus logistik perdagangan.
“Logistik dari industri ke pelabuhan dan antara propinsi disitu mempertimbangkan dua ruas. Sementara empat ruas tol lainnya kemungkinan besar ditolak yang dua di pertimbangkan,” ungkapnya.
Sebelumnya Jokowi memberikan sinyal penolakan proyek pembangunan enam ruas tol. Jokowi mengaku lebih mendukung pandangan untuk pengembangan transportasi massal.
Pengembangan transportasi massal itu lebih bisa mengurai kemacetan dan pro terhadap masyarakat, ketimbang membangun tol.
Jokowi menjelaskan, besaran rasio jalan dengan jumlah kendaraan sangat tidak seimbang. Namun, Jokowi menyatakan tetap memikirkan penambahan jalan agar seimbang dengan jumlah kendaraan yang ada.
"Tetapi kalau jalan itu, tol itu dibangun, itu kaya memberikan karpet merah kepada mobil pribadi. Jadi mendorong orang untuk membeli mobil, faktanya seperti itu," kata Jokowi usai menggelar rapat tertutup dengan stakeholder enam ruas jalan tol di gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin 29 Januari kemarin.
Sumber :
okezone.com
“Tentu kalau pak Jokowi berusaha konsisten. Apa yang dia sampaikan berdua dengan pak Basuki, ingin prioritaskan pembangunan sistem angkuatan masal,” kata Andrinof, saat berbincang kepada Okezone, Selasa (29/1/2013).
Tetapi untuk enam ruas jalan tol itu, lanjut Andrinof, yang ada kemungkinan untuk dua ruas tetap dipertimbangkan jokowi, ketika menyatakan juga menyatakan jalur khusus logistik perdagangan.
“Logistik dari industri ke pelabuhan dan antara propinsi disitu mempertimbangkan dua ruas. Sementara empat ruas tol lainnya kemungkinan besar ditolak yang dua di pertimbangkan,” ungkapnya.
Sebelumnya Jokowi memberikan sinyal penolakan proyek pembangunan enam ruas tol. Jokowi mengaku lebih mendukung pandangan untuk pengembangan transportasi massal.
Pengembangan transportasi massal itu lebih bisa mengurai kemacetan dan pro terhadap masyarakat, ketimbang membangun tol.
Jokowi menjelaskan, besaran rasio jalan dengan jumlah kendaraan sangat tidak seimbang. Namun, Jokowi menyatakan tetap memikirkan penambahan jalan agar seimbang dengan jumlah kendaraan yang ada.
"Tetapi kalau jalan itu, tol itu dibangun, itu kaya memberikan karpet merah kepada mobil pribadi. Jadi mendorong orang untuk membeli mobil, faktanya seperti itu," kata Jokowi usai menggelar rapat tertutup dengan stakeholder enam ruas jalan tol di gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin 29 Januari kemarin.
Sumber :
okezone.com
Langganan:
Postingan (Atom)