Nirwana Joga Tuding Jokowi Tidak Manusiawi

Penertiban bangunan liar di Taman Burung Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Kamis (12/12/2013) kemarin dinilai tidak manusiawi. Pemerintah Provinsi Jakarta hanya bisa melakukan penertiban tanpa memberikan solusi tempat tinggal.
Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwana Joga, mengatakan, seharusnya setiap penertiban bangunan itu harus direncanakan dengan matang. Pemprov harus mendata warga yang ber-KTP DKI dan warga yang non-KTP DKI.
Pemprov DKI juga harus menjelaskan, jika warga KTP DKI masuk rusunawa, lantas, bagaimana warga yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta.

Jokowi dan Media Saling Membutuhkan

Pengamat politik Universitas Indonesia Andrinof Chaniago menilai popularitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melejit lantaran sering muncul di media. Menurut Andrinof, bukan keinginan Jokowi yang selalu ingin tampil, namun media memang membutuhkannya.
“Jokowi dan media saling punya kepentingan. Media butuh Jokowi, Jokowi butuh media,” kata Andrinof saat dihubungi Kamis malam (12/12/2013).
Andrinof menambahkan bahwa media memberitakan Jokowi untuk menaikkan rating pembaca atau penontonnya.

Gaya 'Ndeso' Jokowi Bikin Rakyat Jatuh Hati

Pengamat Politik Universitas Indonesia Andrinof Chaniago menilai penampilan sederhana Joko Widodo menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Hobi blusukan Gubernur DKI Jakarta itu membuatnya dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, jujur, dan merakyat.
“Masyarakat ingin Jokowi jadi pemimpin karena selama ini tampilannya yang kayak orang ndeso (desa),” ujar Andrinof saat dihubungi, Kamis (12/12/2013).

Tiga Kerugian Jika Jokowi Nyapres

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) digadang-gadang sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum 2014. Pengamat politik Universitas Indonesia Andrinof Chaniago mengatakan ada tiga kerugian jika politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu ikut memperebutkan kursi RI-1 pada Pemilihan presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 yang akan datang.
Meskipun sebelumnya telah dijabarkan, adanya keuntungan yang akan diperoleh oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tetapi keuntungan tersebut juga disertai dengan kerugian yang akan dialami oleh PDIP.

Ketiga kerugian tersebut diuraikan sebagai berikut :

Tiga Keuntungan Jika Jokowi Nyapres

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan hingga kini belum menetapkan calon presiden pada Pemilu 2014. Menurut pengamat politik Universitas Indonesia Andrinof Chaniago, bila PDI Perjuangan ingin mendulang suara maksimal, harus megusung Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres nanti dan mengumumkannya sebelum pelaksanaan pemilihan legislatif.
Andrinof menyebutkan tiga keuntungan bila Jokowi, menjadi kandidat calon presiden, ketiga keuntungan tersebut diurakain sebagai berikut :

Rusun Penuh, ke Mana Warga Waduk Pluit Dipindahkan?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa warga yang tempat tinggalnya dibongkar di Taman Burung Waduk Pluit tidak akan mendapat hunian di rumah susun. Hal itu dikarenakan warga di sana tinggal di rumah kontrakan.
Hari ini seribuan petugas satuan polisi pamong praja beserta tentara dan polisi membongkar 150 bangunan di taman dekat Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Jokowi Gunakan Ikan Koan untuk Bersihkan Eceng Gondok di Waduk

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menebarkan ribuan ekor ikan koan (Ctenopharyngodon idella) di sejumlah waduk di Ibu Kota. Ikan tersebut bermanfaat untuk mengendalikan populasi tanaman gulma eceng gondok di waduk.
"Metode pembersihan ini bersifat biologis dan ramah lingkungan. Ini arahan Pak Gubernur," ujar Kepala Dinas Kebersihan DKI Unu Nurdin melalui siaran pers kepada wartawan, Kamis (12/12/2013).

Jokowi: Pengerukan Sungai Ciliwung Hanya Butuh Dua Tahun

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku optimis pengerjaan pengerukan sungai (kali) Ciliwung dalam program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) hanya membutuhkan waktu dua tahun.
"Mengeruk kali itu sebetulnya tidak sulit. Saya yakin dua tahun pasti pengerukan kali-kali di Jakarta pasti sudah rampung semua," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2013).
Menurut Jokowi, permasalahan yang paling menghambat proses pengerukan kali tersebut adalah banyaknya bangunan liar serta warga yang tinggal di bantaran kali.

Soal JEDI, Kementerian PU Siap Penuhi Permintaan Jokowi

Direktur Jenderal Sungai dan Pantai Kementerian Pekerjaan Umum Pitoyo Subandrio menyatakan siap memenuhi permintaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan proyek Jakarta Emergency Dredging Inisiative atau JEDI dalam dua tahun.
"Kita optimistis pengerjaan proyek bisa selesai dalam dua tahun karena ini sesuai perjanjian dengan World Bank," ujar Pitoyo kepada wartawan, Kamis (12/12/2013) siang.

PDIP Punya Jokowi, PKS Punya Kader Militan

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Indra, mengatakan, partainya lebih mengandalkan mesin partai oleh kader-kader militan ketimbang figur politik pada Pemilu 2014. Menurutnya, PKS bukanlah partai massa, melainkan partai kader.
"Walau kita tidak sekuat PDIP punya Megawati dan Jokowi, tapi PKS punya kader yang hadir langsung di masyarakat," kata Indra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/12/2013).
Menurut Indra, PKS selalu hadir terdepan dalam melakukan program-program nyata yang tidak hanya menjelang pemilu.

PKS: Level Jokowi Jauh di bawah Nur Mahmudi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali memuncaki survei capres menjelang tahun politik. Ketua DPP PKS Indra mengaku partainya memiliki kader yang tak kalah hebat dengan Jokowi.
"Contoh kalau soal blusukan dan kesederhanaan, jauh sebelum Jokowi muncul kita punya Nur Mahmudi. Kalau soal integritas, kita punya Pak Hidayat Nur Wahid. Apa lagi? Prestasi? Kita ada Aher (Ahmad Heryawan) di Jawa Barat," ujar Indra di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2013).

Jokowi: Saya Hanya Gubernur...

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menanggapi datar masuknya dia ke dalam Pemimpin Berpengaruh Dunia versi majalah Foreign Policy. Dia malah mengaku tidak tahu.
"Masuk apa? Ah biasa saja. Saya justru ndak tahu," ujar Jokowi seusai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/12/2013).
Jokowi mengatakan, dirinya tidak pernah memiliki ambisi mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak terkait caranya memimpin. Menurutnya, yang terpenting adalah bekerja.

Jokowi Tak Akan Lemah Dikritik Anggota DPR

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak mempermasalahkan anggota DPR yang meragukan program kerjanya. Dia menjadikan kritik dan pertanyaan tersebut sebagai penguat proyek, bukan malahan menjadikannya ragu-ragu dalam memutuskan proyek itu.
Jokowi mengatakan, rapat kerja dengan Komisi IV DPR tentang giant sea wall (GSW) tak akan mengubah rancangan awal yang telah dikonsep pihaknya. Lantaran saat ini Pemprov DKI tengah fokus ke pengkajian feasibility studies (FS), masukan dari anggota DPR itu dapat dimasukkan ke dalam kajian itu, salah satunya masukan memperkuat perangkat hukum.

Jokowi Stop Izin Reklamasi, Agung Podomoro Jalan Terus....

Seperti pepatah anjing menggonggong, kafilah terus berlalu, begitulah persoalan reklamasi pantai utara Jakarta. Kendati Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas tidak akan memperpanjang lagi izin reklamasi pantai utara Jakarta, PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) menyatakan keyakinannya dapat membangun Pluit City. 
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Perusahaan APLN, Justini Omas, kepada Kompas.com, Kamis (12/12/2013). Menurut Omas, Agung Podomoro Land tetap yakin dapat membangun Pluit City karena saat ini izin reklamasi sedang diproses. Adapun izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sudah terbit sejak 31 Juli 2013.

Jokowi: Jangan Semua Pembangunan di Jakarta Bergantung pada Saya

Anggota Komisi IV DPR RI Jazilul Fawaid menyatakan pembangunan reklamasi dan tanggul raksasa atau Giant Sea Wall bergantung kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Selain itu berbagai proyek di Jakarta pun seakan mengandalkan Jokowi. Ditakutkan banyak progra DKI Jakarta yang tak akan selesai kalau tiba-tiba Jokowi mencalonkan diri sebagai Presiden tahun 2014.
Jokowi menegaskan pembangunan sebuah kota jangan hanya bergantung pada seorang gubernur semata. Menurut Jokowi, sistem harus berjalan dengan baik sehingga pembangunan kota tetap berjalan walaupun berganti-ganti gubernur.
"Jangan sampai pembangunan sebuah kota hanya bergantung pada gubernur, sistem harus berjalan," kata Jokowi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Jokowi: Pembeli Kavling di tanah Reklamasi Orang Bodoh

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegur keras para pengembang yang menjual kavlingnya di wilayah reklamasi pulau yang akan dikerjakan Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, reklamasi pulau tersebut belum ada tetapi, para pengembang sudah menjual kavlingnya.
"Kami sudah tegur keras kepada pengembang secara tertulis untuk tidak dilakukan," ujar Jokowi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/12/2013).
Jokowi menilai para pembeli kavling yang dijual pengembang tersebut bisa dikatakan bodoh. Alasannya, reklamasi belum terealisasi tetapi sudah menjual kavling miliknya.

Apa Alasan Megawati Kembali Diajukan Jadi Capres?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyiapkan tiga skenario politik untuk menyambut pemilihan presiden. Salah satunya adalah menduetkan Megawati Soekarnoputri dengan Joko Widodo (Jokowi). Megawati dicalonkan kembali karena masih banyak internal PDI Perjuangan yang mendukung pencalonannya.
"Banyak kader yang meminta Ibu Mega maju karena (beliau) ideologisnya Bung Karno," ujar Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambey di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Jokowi diminta buat Perda anti kantong plastik

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat Peraturan daerah (Perda) mengenai larangan penggunaan plastik di DKI Jakarta.
"Saya dorong kepada Pak Gubernur untuk mengeluarkan Perda melarang supermarket menggunakan tas kresek sebagai bungkus atau konsumen dikenakan biaya untuk pembungkusnya," kata Tulus usai Rembuk Provinsi DKI, Kamis (12/12/2013).

Jokowi Dicecar Pertanyaan Seputar GSW oleh Komisi IV DPR

Rapat Kerja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dengan Komisi IV DPR banyak membahas tentang reklamasi di pantai utara Jakarta. Bahkan, Jokowi dicecar oleh 13 anggota komisi yang hadir dengan pertanyaan seputar megaproyek giant sea wall (GSW) atau tanggul raksasa.
Sudin, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, menanyakan soal keberpihakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada kaum nelayan jika GSW dibuat. "Apakah ada akses untuk nelayan di area GSW dan apakah permukiman mereka juga turut ditata?"

Tanpa Iklan, Jokowi Sudah Populer

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menampik anggapan bahwa iklan layanan masyarakat yang menampilkan sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) adalah iklan politik. Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Eriko Sotarduga menilai, iklan tak diperlukan untuk menaikkan elektabilitas Jokowi yang sudah tinggi.
"Menurut saya, bukan karena ada iklan atau membuat iklan untuk menaikkan citra (Jokowi)," ujar Eriko, di Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Jokowi Menjawab Keraguan DPR RI

DPR RI meragukan megaproyek tanggul raksasa atau Giant Sea Wall yang ingin dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Hal tersebut diutarakan sejumlah anggota dewan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi E dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/12/213).
"Dua masalah utama di Jakarta, macet dan banjir saja belum teratasi, kok sudah berpikir Giant Sea Wall," ujar anggota DPR dari fraksi PKB, Jazilul Fawaid.

Kepulauan Seribu Minta Perhatian Jokowi

Meski menjadi bagian dari Provinsi DKI Jakarta, wilayah Kepulauan Seribu iri dengan DKI Jakarta. Khususnya, masalah transportasi.
"Kami iri dengan DKI, DKI punya busway, kami hanya punya ojek untuk berkunjung antarpulau. Itu pun hanya jam tertentu. Kalau Jakarta ada busway kami ingin ada boardway," ucap Camat Kepulauan Seribu Heliyanti dalam Rembuk Provinsi 2013 di Balai Agung, Balaikota, Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Alasan BPAD DKI Jadikan Jokowi Bintang Iklan

Dalam dua hari terakhir ini, wajah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tampil di layar kaca untuk menyosialisasikan pentingnya menjaga arsip daerah. Iklan ini disponsori oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI Jakarta.
Kepala BPAD DKI Anas Effendi, mantan Wali Kota Jakarta Selalan yang dicopot Jokowi,  membenarkan kalau iklan promosi itu menampilkan Jokowi untuk menyosialisasikan pentingnya arsip daerah. "Iya, saya sudah surati beliau (Jokowi) sebelumnya, disetujui, dan sudah di-shooting di Balaikota beberapa waktu lalu," kata Anas kepada Kompas.com, di Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Kasudin Tata Ruang DKI Korupsi, Jokowi Tak Ikut-ikut

Kasudin Tata Ruang DKI Jakarta berinisial MS ditahan polisi. Dia diduga mengorupsi anggaran pembuatan peta topografi skala 1:1000 dengan pagu anggaran 15M. Menurut Jokowi, proses penahanan tersebut sudah masuk ke ranah hukum. Jadi, Mantan Walikota Solo ini tidak mau ikut campur.
"Itu sudah masuk ke wilayah hukum. Saya tidak mau ikut-ikutan," ujar Jokowi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/12/2013).
Kasus tersebut terjadi pada tahun 2010 lalu, sebelum Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jokowi serahkan sepenuhnya kepada proses hukum.
"Jadi serahkan ke wilayah hukum," kata Jokowi.

Kesimpulan Rapat Jokowi dengan Komisi IV DPR

Komisi IV DPR RI mengundang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan penjelasan soal rencana reklamasi pantai utara Jakarta. Rapat ini mengambil sejumlah kesimpulan.
"Kalau jadi direklamasi, kemudian jadi dibuat Giant Sea Wall, lalu bagaimana nelayan bisa masuk ke pelabuhan Muara Angke? Jangan sampai wilayah reklamasi menjadi eksklusif," tanya anggota Komisi IV DPR Jazilul.
"Kita nanti akan buat saluran khusus, kemudian radius 100 meter di tiap-tiap pulau yang direklamasi itu akan dijadikan pantai publik. (Reklamasi) Ini akan menjadi kota yang efisien sehingga akan mengefisienkan sebuah kota.

Jadi Capres Pilihan Pemuda, Jokowi: Mungkin Karena Saya Ganteng

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali memuncaki survei elektabilitas di kalangan pemilih pemuda, kali ini versi Indo Barometer. Jokowi menanggapi hasil survei tersebut dengan santai.
"Ya ndak tahu, mungkin karena saya ganteng," jawabnya sembari tersenyum, usai rapat dengan Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2013).
Indo Barometer merilis hasil survei mengenai elektabilitas capres pilihan pemuda. Jokowi memeroleh 25,8% sementara tepat di bawahnya adalah Prabowo Subianto memeroleh 10,7%.

PDIP Harap Elektabilitas Jokowi Semakin Jauh Tinggalkan Prabowo

Indo Barometer merilis survei elektabilitas calon presiden 2014, hasilnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masih memuncaki survei itu. PDIP berharap tren itu terus menaik hingga Pileg mendatang.
"Saya bersyukurlah. Saya berharap naik terus yang lain turun terus," kata Wakil Ketua Bappilu PDIP Tb Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2013).
Tb Hasanuddin menuturkan, mungkin faktor paling besar yang mempengaruhi elektabilitas Jokowi adalah integritas. Namun lagi-lagi PDIP tak ingin buru-buru menentukan capres meski sudah banyak hasil survei sebagai acuan.

Jokowi Tak Perpanjang Izin Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Batas izin reklamasi satu pulau pantai di utara Jakarta habis pada pertengahan 2013 yang lalu. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan memperpanjang izin reklamasi di pantai utara Jakarta tersebut.
"Izin satu pulau reklamasi sudah habis. Saya enggak perpanjang izinnya," ujar Jokowi di sela-sela rapat kerja bersama dengan Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Kamis (12/12/2013).

Anggota DPR Tanya ke Jokowi: Gimana Kalau Anda Jadi Presiden?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menghadiri rapat dengan Komisi IV DPR RI untuk membahas reklamasi Pantai Utara Jakarta. Anggota Komisi IV dari FPKB Jazilul Fawaid kemudian melontarkan pertanyaan bilamana Jokowi jadi RI-1.
"Pak Gubernur, rencana reklamasi ini kan anda rencanakan saat anda jadi gubernur. Nah gimana nanti kalau anda sudah jadi Presiden?" tanya Jazilul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2013).

SSS: Jokowi Tembus 23%, 6 Partai Tak Lolos ke Senayan dan Peluang Capres Konvensi Demokrat

Kader terbaik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) kembali merajai survei. Sebagai calon presiden, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta itu mencapai 22.97 persen, mengalahkan kandidat lain.
Di urutan kedua calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto dengan 19.01 persen, disusul calon presiden Partai Golkar Aburizal Bakrie 12.09 persen.

Jokowi Rapat dengan Komisi IV Soal Reklamasi Pantai

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menghadiri rapat dengan Komisi IV DPR RI untuk membahas reklamasi pantai utara Jakarta. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV Romahurmuziy.
"Kami dari Komisi IV memanggil saudara Gubernur untuk meminta penjelasan reklamasi pantai utara Jakarta, kami mendapat komplain dari para nelayan karena mereka takut pencaharian mereka hilang," ujar Romahurmuziy di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2013).

Jokowi Akan Cabut Iklan Yang Menampilkan Dirinya Nampang di TV

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tiba-tiba muncul sebagai bintang iklan di berbagai tayangan televisi. Dalam tayangan itu Jokowi menjelaskan pentingnya penyimpanan arsip di tengah kesulitan warga dalam mencari data penting ketika menghadapi ancaman banjir dan kebakaran.
Ketika dikonfirmasi, Jokowi terkejut saat melihatnya secara langsung melalui tayangan televisi. Dia pun mengaku tidak tahu menahu terkait penayangan tersebut, sebab ia pikir hanya digunakan secara internal pemerintahan.

Bikin Survei Internal, PDIP duetkan Mega-Jokowi

PDI Perjuangan (PDIP) hingga kini belum memiliki capres untuk Pemilu 2014. Namun, partai banteng sudah melakukan sejumlah survei internal untuk mengetahui siapa yang pantas diusung sebagai capres.
Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan tiga lembaga survei untuk mengetahui tokoh mana yang punya elektabilitas paling tinggi jelang pemilu. Namun, ia menegaskan hasil survei tidak akan dipublikasikan.

Disejajarkan dengan Presiden Rusia Putin, Jokowi: Ah, Biasa Saja

Menjadi tokoh populer versi majalah yang berbasis di Amerika Serikat, Foreign Policy, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tampak biasa saja. Jokowi mengaku tak tahu kalau dirinya menjadi salah satu pemimpin global yang paling berpengaruh.
Majalah itu menyebut Jokowi setara dengan pemimpin dunia seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Kanselir Jerman Angela Merkel, apa tanggapan Jokowi?

Golkar Bilang Sebaiknya Jokowi Jangan Nyapres

Seiring lonjakan elektabilitas, sinyal pencapresan Joko Widodo (Jokowi) juga semakin kuat. Namun kalangan DPRD DKI dari partai Golkar menyarankan Jokowi jangan nyapres, ada apa? Apakah pencapresan Jokowi akan menjadi badai buat Golkar yang capresnya tak kunjung naik elektabilitasnya? Tentu saja bukan politisi jika tak punya argumentasi "tipu-tipu remang-remang".