Lelang jabatan lurah dan camat libatkan Polda Metro Jaya

Proses seleksi dan promosi jabatan terbuka untuk lurah dan camat di DKI Jakarta akan melibatkan tim penilai dari Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian dilibatkan dalam tim penilai.

"Ya kami juga kerja sama dengan pihak kepolisian, karena kan butuh tes psikologi juga," ujar Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Chaidir di Balai Kota Jakarta, Kamis (28/3)

Tiga tahapan yang akan melibatkan tim penilai dari Polda Metro Jaya adalah pembuatan makalah SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) yang berisi visi-misi calon, tes psikologi, Leaderless Group Discussion (LGD), dan wawancara final.

Meski begitu, kata Chaidir, keputusan seseorang dapat menjadi lurah dan camat tidak hanya dinilai dari tahapan tersebut. Ada dua hal lain yang akan ikut serta menentukan, yaitu rekam jejak kandidat dan laporan masyarakat terhadap kinerja kandidat tersebut.

Chaidir kemudian menjelaskan, untuk seleksi per kandidat, menelan biaya Rp 1,3 juta. Biaya seleksi terbuka ini, kata Chaidir, jumlahnya sekitar Rp 2,5 miliar. Dana tersebut, berasal dari APBD 2013 dari pos sekretaris daerah. "Detailnya BPKD yang tahu, posnya apa," ucapnya.

Chaidir mengungkapkan, seleksi ini akan dimulai awal April 2013 mendatang. "Bukan 1 April yah, tapi awal April lah, sekarang masih penyempurnaan sistem IT nya," imbuhnya.

"Cakupannya terbuka untuk Pegawai Negeri Sipil yang ada di Pemerintah Daerah DKI Jakarta," kata Chaidir.

Untuk jabatan lurah, terbuka untuk PNS dengan pangkat IIIB sampai IIIC. Sedangkan untuk jabatan camat, terbuka untuk pangkat IIID sampai IVA.

Peserta yang bisa mengikuti lelang jabatan ini, masih terus dikaji. "Sampai saat ini PNS dari luar daerah DKI enggak bisa ikutan," kata dia.

Selain itu, jabatan yang diperbolehkan mendaftar juga masih dikaji. "Masih dipertimbangkan ini untuk jabatan struktural saja, atau berlaku juga untuk jabatan fungsional," kata Chaidir.

Menurut data yang dimiliki, Chaidir mencatat, untuk PNS dengan pangkat IIIC sampai IVA yang diperbolehkan mendaftar untuk posisi camat, berjumlah 29.590 orang. Sedangkan untuk PNS dengan pangkat IIIB sampai IIIC yang diperbolehkan mendaftar untuk jabatan lurah, berjumlah 3.183 orang. "Itu jumlah jabatan fungsional dan struktural," kata dia.

Sedangkan untuk jabatan struktural saja, jumlah PNS yang diperbolehkan mendaftar untuk jabatan camat, berjumlah 3.143 orang dan 9.074 orang untuk jabatan lurah.

Untuk jumlah anggaran, Chaidir mengaku masih dalam tahap penghitungan. Jika DKI Jakarta sudah memberlakukan lelang jabatan ini, maka DKI adalah provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan sistem seleksi terbuka ini. Dalam pelaksanaannya, DKI Jakarta juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi dan PPATK.

Para PNS yang memenuhi kriteria pangkat, diperkenankan untuk mendaftar melalui website. "Seperti daftar PNS saja," ujar Chaidir. Setelah itu, yang lulus tahap administrasi, maka akan dilanjutkan dengan tes kompetensi. Dalam tes kompetensi ini, akan ada tahap wawancara. Setelah itu maka akan memasuki sidang Badan Pertimbangan Jabatan.

Ada 4 kriteria umum yang diharapkan untuk penjabat lurah dan camat di DKI Jakarta yaitu:

1. Memiliki karakter dan jati diri kepamongan.
2. Mampu bertindak sebagai agen/duta pembangunan.
3. Mampu membangun jejaring dan menggerakkan tim kerja.
4. Memiliki motivasi-motivasi diri kreatif (jiwa pembaruan).

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Ingin Jadikan Jakarta Kota Layak Anak

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beranggapan bahwa Ibu Kota Jakarta pantas menjadi ikon kota layak anak. Ia berharap hal itu dapat terwujud dalam jangka panjang.
"Saya ngerti, kita memang kota layak anak, jangka panjangnya seperti itu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (28/3/2013).
Jokowi menyampaikan, dirinya sempat menjadi pencetus gerakan kota yang ramah untuk anak-anak. Hal itu ia lakukan di Surakarta, semasa ia masih menjabat sebagai Wali Kota di sana. Di kota tersebut, kata Jokowi, dibuat ruang untuk bermain anak-anak, perpustakaan, fasilitas teknologi informasi, dan forum diskusi yang tersebar di banyak perkampungan. Jokowi berencana melakukan hal serupa di Jakarta karena semua fasilitas itu merupakan standar yang berlaku di seluruh dunia yang membuat pergerakan anak-anak menjadi luwes, positif, dan aman.
"Kota Solo memang dipandang punya dan ini baru saya suruh mulai dari dinas," ujarnya.
Rencana Jokowi membuat Jakarta menjadi lebih ramah untuk anak-anak merupakan jawaban setelah dirinya didaulat menjadi ikon gerakan stop kekerasan seksual terhadap anak. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai pertemuannya bersama Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait.
"Kita mau meminta Pak Gubernur untuk menjadi icon untuk gerakan menyetop kekerasan seksual terhadap anak," kata Basuki.
Basuki mengatakan, Jakarta menjadi kota dengan nomor urut teratas terkait kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Basuki mengharapkan, pada Hari Kartini 21 April mendatang, gerakan stop kekerasan seksual terhadap anak dapat dicanangkan di Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Kunjungi Pameran, Jokowi Gantian Foto Wartawan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi pameran dan peluncuran buku fotografi jurnalistik "Kilas Balik 2012" karya pewarta foto Antara di Galeri Foto Jurnalistik Antara (GFJA), Pasar Baru, Jakarta, Kamis.

"Semua karya harus disampaikan kepada masyarakat sehingga sebuah pameran bisa bermanfaat. Rekaman-rekaman gambar seperti itu akan mengingatkan kita akan sebuah peristiwa yang sudah terjadi," kata Joko Widodo usai melihat foto-foto yang dipamerkan.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga sempat berfoto bersama para pewarta foto Antara. Usai foto bersama, para pewarta foto meminta agar Jokowi gantian memotret mereka. Dengan sedikit canggung Jokowi memotret para pewarta menggunakan kamera Nikon D800.

Dari sekian foto yang dipamerkan, Jokowi--panggilan akrab Joko Widodo--mengaku bahwa dirinya paling berkesan terhadap foto karya Jessica Helena Wuysang, pewarta foto Antara Biro Pontianak, yang menggambarkan orang utan jantan yang mengalami luka bakar.

Orang utan (Pongo pygmaeus pygmaeus) itu jatuh dari pepohonan yang dibakar warga yang mengusirnya di Desa Parit Wak, Dongkak, Pontianak, Kalimantan Barat.

Pemimpin Redaksi Kantor Berita Antara Akhmad Kusaeni mengatakan buku "Kilas Balik 2012" merupakan kumpulan karya-karya terbaik para pewarta foto Antara dari seluruh Tanah Air.

Semua kejadian sepanjang 2012 direkam dengan jeli dan bernas serta dituangkan dalam karya foto yang bisa dinikmati pembaca.

Sumber :
republika.co.id

Pendataan Peserta Lelang Jabatan Selesai Pertengahan April

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan proses lelang jabatan Lurah dan Camat di Pemprov DKI Jakarta kini sudah hampir rampung pendataan pesertanya.
"Ini masih proses untuk menuju kesana. Sudah terdata semuanya berapa ribu yang bisa ikut dan nanti akan diseleksi," ujar Joko Widodo di Restoran Bumbu Desa, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2013).
Pria yang akrab disapa Jokowi ini memperkirakan proses pendataan ribuan lurah-camat akan diselesaikan pada pertengahan bulan April 2013.
"Kira-kira pertengahan April selesai," tutur mantan Walikota Surakarta ini.
Selanjutnya, Jokowi menjelaskan untuk rencana lelang jabatan terhadap Bupati dan Walikota di Jakarta akan menunggu hasil lelang jebatan lurah dan camat.
"Kita bicara camat lurah dulu. Memang semua bisa melalui proses tersebut, tapi kami mulai dengan lurah dan camat dulu," tutur Jokowi.

Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Jokowi Menolak Jadi Ikon Perlindungan Anak

Gubernur DKI Jakarta menolak menjadi ikon kampanye perlindungan kekerasan seksual terhadap anak. Pria yang akrab disapa Jokowi itu, menyarankan menunjuk tokoh lain untuk menjadi ikon tersebut.

"Ya gak ngerti, yang lain aja lah," ujar Jokowi sambil tertawa, Kamis (28/3/2013).

Namun mantan Walikota Solo itu mengaku jika dirinya lah yang pertama yang menginisiasi program perlindungan terhadap Anak. Jokowi menceritakan dirinya sewaktu menjadi orang nomor satu di Solo dulu telah melakukan berbagai program perlindungan anakk.

"Iya lah kita ngerti dan memang jangka panjangnya anak memang, dan saya dulu yang pertama di Solo, jadi disana ada ruang space di kampung, ya memang apa bisa kita perlindungan anak, ada perpustakaan kampung yang bisa, ruang IT di kampung juga ada untuk anak," jelasnya.

Jokowi menambahkan juga akan membuat Jakarta seperti hal nya di Solo dulu, kota percontohan perlindungan anak. "Ada tempat apa itu forum anak, itu lho kita, ini kita, sudah mulai dari dinas, itu standar nya seperti itu," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bertemu dengan ketua komisi nasional perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait, pria yang akrab disapa Ahok itu menyatakan ingin menjadikan Jokowi sebagai ikon perlindungan stop kekerasan pada anak, pasal nya seiring meningkatnya kejahatan seksual pada anak di Jakarta akhir-akhir ini.

Sumber :
inilah.com

Komnas PA pilih Jokowi daripada Ibu Ani jadi ikon antikekerasan

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) awalnya ingin meminta Ibu Negara Ani Yudhoyono sebagai ikon antikekerasan pada anak. Permintaan itu dibatalkan lantaran Ibu Ani sibuk.

"Tadinya kita berharap Ibu Negara yang jadi ikon. Tapi sepertinya dia tidak respek terhadap hal ini," ujar Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait saat dihubungi wartawan, Kamis (28/3).

Arist mengatakan, belum menyatakan secara langsung kepada Ibu Ani tentang keinginannya tersebut. Tetapi, melalui pemberitaan di media seharusnya langsung tergerak hatinya untuk berpartisipasi dalam melindungi hak anak.

"Tapi mungkin karena sibuk dengan partai ya. Jadi lebih baik Jokowi saja yang tidak sibuk dengan partainya yang jadi ikon," ujarnya.

Awalnya, Komnas PA menginginkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menjadi ikon antikekerasan terhadap anak pada 21 April nanti. Sebab, tanggal tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun Raisa (Anak yang diperkosa sama bapaknya sendiri).

"Pada momen itu, kita minta supaya Pak Ahok jadi ikon darurat nasional terhadap kejahatan seksual pada anak. Tapi pak Ahok bilang Pak Jokowi saja," ujarnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Saya tidak mau diatur-atur Bank Dunia

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak mau ambil pusing jika Pemprov DKI pada akhirnya tidak mendapat bantuan dari Bank Dunia dalam mengembangkan proyek Emergency Dredging Initiative (JEDI). Jokowi menegaskan, dalam proyek normalisasi kali tetap akan dilanjutkan yaitu dengan menggunakan APBD.

''Kalau emang masih rumit, kita bisa pakai APBD. Saya enggak mau diatur-atur terlalu banyak kayak gitu, mau pinjem saja kok rumit begitu,'' jelas Jokowi usai menyerahkan laporan keuangan di Gedung BPK, Jakarta 28 Maret 2013.

Bank Dunia rencananya akan meminjamkan Rp 1,2 triliun. Namu karena prosedur peminjamannya dipersulit, Jokowi enggan menuruti keinginan Bank Dunia tersebut.

Menurut Jokowi, angka Rp 1,2 triliun sangat kecil. Jokowi yakin proyek normalisasi tetap bisa berjalan tanpa pinjaman dari Bank Dunia. Apalagi DKI masih mempunyai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) lebih dari Rp 10 triliun.

''Beda masalah kalau DKI enggak punya duit, wong kita aja punya kok,'' tegas Jokowi.

Senada dengan Jokowi, kemarin Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga tidak sepakat. Menurut Ahok, pinjaman Bank Dunia dengan rentan waktu lima tahun dinilai cukup lama. Padahal, proyek-proyek JEDI bisa dikerjakan dalam waktu dua tahun.

"Perkembangannya tuh gini mereka bikin 2012-2017, makanya saya bilang Bank Dunia kok kasih waktu sampai lima tahun, kan ada bunga. Menurut saya pekerjaan garuk sungai dan segala macam dua tahun udah kelamaan," ujar Ahok.

Meski menolak dana pinjaman dari Bank Dunia, Ahok yakin program pengerukan kali akan tetap berjalan. "Kerjain sendiri terus CSR lagi," tandasnya.

JEDI adalah proyek Bank Dunia yang bertugas untuk membenahi sistem drainase di Jakarta. Proyek JEDI ini sebelumnya digagas oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo sejak tahun 2008.
Ada beberapa sungai yang rencananya masuk proyek JEDI, antara lain; Cengkareng drain, Kali Sunter Yos Sudarso, Kali Sunter dari Perintis sampai Ngurah Rai, Kali Tanjungan, Kali Cideng yang berada di Thamrin hingga Jalan Wahid Hasyim, Kali Angke yang berada di Pesing.

Sumber :
merdeka.com

Berita Serupa :
- economy.okezone.com : "Bank Dunia Ribet, Jokowi Batal Pinjam Uang"
- jakarta.tribunnews.com : "Dipersulit World Bank, Jokowi: Batalkan Saja" 

Ahok: Jokowi Akan Seleksi Kadis Pertamanan Dengan Metoda Feeling

Dinas Pertamanan Catharina Suryowati sudah memasuki masa pensiun. Para kandidat pengganti sudah ada. Gubernur DKI Jokowi akan menyeleksinya memakai feeling.

"Pak Gubernur mau seleksi, mau ganti baru. Seleksinya pakai feeling Pak Gubernur," kata Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) ketika ditanya pengganti Kepala Dinas Pertamanan yang memasuki pensiun pada 11 Maret 2013 lalu.

Hal itu disampaikan Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2013).

Ketika ditanya calonnya, Ahok belum mau menyebutkan. "Udah ada calonnya. Rahasia. Hehe. Belum tahu," jawab Ahok.

Sementara ketika ditanya pengganti Sekretaris Pemprov DKI Fadjar Pandjaitan, Ahok juga belum mau mengungkapkan kandidat pengganti. "Belum. Masih lama. Ini baru Maret. 6 Bulan (prosesnya)," tandas dia.

Sumber :
news.detik.com

Ahok Minta Jokowi Jadi Ikon Stop Kekerasan Seksual Anak pada 21 April

Kekerasan seksual pada anak di DKI Jakarta semakin meningkat. Perlu gerakan yang menyadarkan bahwa kekerasan seksual di ibu kota ini sudah dalam taraf darurat. Gubernur DKI Jokowi pun diminta menjadi ikon gerakan ini.

"Kita mau minta Pak Gubernur jadi ikon untuk gerakan menyetop kekerasan seksual terhadap anak. Jakarta ini sekarang nomor 1 terkait kekerasan, terutama yang inses segala macam itulah," kata Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok).

Hal itu dikatakan Ahok usai bertemu Komnas Perlindungan Anak di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2013).

Wilayah Jakarta Timur, imbuh Ahok, merupakan wilayah kejadian tertinggi untuk kasus kekerasan seksual pada anak. "Nah ini kita harapkan di Hari Kartini 21 April nanti itu akan dipakai untuk gerakan itu di Monas," imbuhnya.

Ketika ditanya ada pembentukan Satgas pencegahan kriminal pada anak, Ahok mengisyaratkan menunggu lelang jabatan lurah dan camat. Karena hal itu butuh koordinasi antarwilayah.

"Makanya kita butuh lurah yang betul-betul punya hati dulu. Dengan Dinas Sosial juga sama. Jadi sekarang itu persoalan itu tidak ada koordinasi antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Itu yang mau kita lakukan," tutur Ahok.

Sumber :
news.detik.com

Berita Serupa :
- merdeka.com : "Ahok ingin Jokowi jadi ikon gerakan antikekerasan pada anak"
- jakarta.tribunnews.com : "Ahok Minta Jokowi Jadi Ikon Gerakan Anti Kekerasan Seksual Pada Anak" 

Jokowi Minta Ulama Beri Penjelasan Soal Normalisasi Sungai ke Warga

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) hari ini menhadiri pembukaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi DKI. Jokowi pun meminta kepada para ulama LDII untuk turut mensosialisasikan upaya normalisasi kali yang saat ini tengah dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Jokowi mengatakan, LDII merupaka lembaga dakwah yang tersebar luas di wilayah Jakarta. Sehingga hal ini akan sangat mmebantu dalam meyakinakn warga agar mau pindah dari bantara sungai yang akan dinormalisasi.

"Tahun ini kita ingin memindahkan, merelokasi warga yang berada di beberapa kali, seperti Ciliwung, Pesanggrahan, Angke dan Sunter. Saya melihat bahwa LDII itu ada di mana-mana, dan saya kira juga berada di wilayah itu. Maka saya titip sosilisasi ke sana," ujar Jokowi di depan para ulama LDII di Wisma Besar DPP LDII, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2013).

Jokowi menegaskan, sosialisasi tersebut bertujuan untuk kepentingan umat banyak. Terlebih Jokowi menilai saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para ulama tinggi.

"Makanya nanti, imam-imam masjid dari LDII bisa menyampaikann bahwa tinggal di kanan-kiri sungai secara aturan tidak diperbolehkan. Dan saya kira sekarang ini tokoh-tokoh agama lebih dipercaya oleh masyarakat, sehingga nanti lebih kena. Kami ingin nantinya ada perpindahan tanpa ribut-ribut, tanpa masalah," ucap Jokowi.

Jokowi juga minta kepada para ulama LDII untuk turut mensosialisasikan program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Jokowi menegaskan bahwa KJS diperuntukkan bagi warga miskin, bukan yang mampu.

"Sosialisasi KJS, mohon disampaikan ke umat yang ada di bawah. Ini untuk masyarakat yang miskin dan rentan miskin. Tapi karena tidak tersosialisasi dengan baik, sekarang ini rumah sakit jadi penuh semuanya," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta para ulama untuk dapat mensosialisasikan dan mengawasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Ditegaskan Jokowi bahwa KJP diperuntukkan bagi siswa yang kurang mampu.

"Mohon nanti disosialisasikan. Ini juga untuk anak didik kita dari keluarga tidak mampu. Sekarang kita pasang terbuka, yang dapat KJP akan kita tempel disekolahnya. Jadi biar tahu," ujar Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi Kembali Dekati Ormas Keagamaan" 
- merdeka.com : "Jokowi rangkul LDII sosialisasikan program relokasi warga"

Ditinggal Jokowi, Solo Hanya Dapat Predikat CC untuk Akuntabilitas Kerja

Kota Surakarta mendapat predikat CC atau cukup dalam kategori akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 2012. Wali Kota Surakarta saat ini FX Hadi Rudyatmo, menilai predikat tersebut didapat karena walikota sebelumnya Jokowi sedang sibuk berkampanye dalam Pilgub DKI Jakarta.

"Kita harus lihat Solo di 2012. Tahun kemarin Pak Jokowi sibuk di Jakarta, sehingga saya jadi single fighter, jadi kinerja kita menurun. Kesibukan Pak Jokowi sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik di Surakarta," ujar Hadi.

Hal itu diungkapkan Hadi saat menghadiri acara penganugrahan penghargaan kinerja pelayan publik kabupaten/kota dan provinsi tahun 2012 yang diseleggarakan oleh Kementrian PAN RB di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/3/2013).

Sementara itu untuk kategori pelayanan publik tahun 2011, Kota Surakarta mendapat Predikat A. Ketika ditanya apakah Jokowi mampu membawa pelayanan publik yang baik tersebut ke Jakarta, Hadi merasa pesimis.

"Saya tidak yakin Pak Jokowi bisa mengadaptasi sistem di Solo untuk dibawa ke Jakarta. Saya rasa usaha yang dilakukan Pak Jokowi yang dilakukan di Jakarta tidak akan efektif," jelasnya.

Hadi juga mengkritik peraturan mengenai dibolehkannya seorang kepala daerah untuk bertarung dalam pemilihan kepala daerah di luar daerahnya. Karena menurunya hal itu hanya merugikan rakyat yang ditinggal oleh kepala daerahnya.

"Sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yang memungkinkan seorang walikota disebuah daerah maju dalam pilkada di daerah lain, pada akhirnya yang jadi korban adalah rakyatnya," paparnya.

Untuk diketahui, Kota Surakarta termasuk satu dari 104 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang mendapat predikat CC. Kepada kepala daerah yang mendapat predikat CC ini diberikan sebuah piagam yang diberikan langsung oleh Menteri PAN RB Azwar Abubakar.

Kota Surakarta juga salah satu dari enam kabupaten/kota yang mendapat penghargaan Citra Bakti Abdi Negara dengan predikat A. Menteri PAN RB Azwar Abubakar memberikan piala kepada kepala daearah yang mendapatkat penghargaan tersebut.

"Tahun ini yang tahu raportnya hanya kepala daerah saja. Kalau tahun depan masyarakat yang akan tahu hasil raportnya," kata Menteri PAN RB Azwar Abubakar.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi janji hukum SKPD yang malas lapor keuangan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hari ini selesai menyerahkan Laporan Keuangan tahun anggaran 2012, ke kantor BPK Provinsi DKI Jakarta. Dia berharap ke depan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tak malas dan menunda-nunda menyerahkan laporan keuangan.

"Saya harap seluruh Dinas SKPD yang ada di Jakarta bisa selalu patuh pada masalah laporan keuangan, bagi saya tidak akan ada toleransi kalau ada yang sampai tidak patuh" tegas Jokowi di lokasi, Kamis (28/3).

Mengenai hasil laporan keuangan tahun ini, Jokowi tak ingin menebak. Sekadar diketahui, tahun lalu laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Hasilnya saya ya belum tahu, nanti bisa ditanyakan langsung sama Pak Blucer (Ketua BPK Perwakilan Provinsi Jakarta) kalau soal itu. Tugas saya kan hanya menyerahkan saja" tambah Jokowi sambil tersenyum.

Setelah melakukan penandatanganan penyerahan dokumen laporan keuangan bersama Blucer W Rajagukguk, Jokowi langsung meninggalkan Gedung BPK.

Sumber :
merdeka.com

Relokasi Warga Bantaran Kali, Jokowi Pendekatan dengan LDII

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hari ini menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi DKI Jakarta, Kamis (28/3/2013).

Maksud kedatangan Joko Widodo ke acara Rakerwil yang digelar di Kantor Pusat LDII di Jalan Arteri Tentara Pelajar, Patal Senayan, Jakarta ini sebagai bentuk mengajak semua lapisan masyarakat, termasuk ormas keagamaan seperti LDII dalam rangka relokasi warga yang berada di bantaran kali.

"Relokasi warga yang ada di beberapa kali Ciliwung, Pesanggrahan dan Angke. Saya lihat LDII ada dimana-mana," ujar Joko Widodo saat berpidato di depan puluhan pengurus LDII.

Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini juga berpesan kepada LDII agar bisa mensosialisasikan kepada warga yang merupakan anggota LDII sehingga memiliki kesamaan pikiran dan saat dilakukan relokasi, tidak terjadi perbedaan pendapat yang berujung bentrokan.

"Kami ingin pergeseran dan perpindahan itu tanpa keributan dan masalah. Saya juga sudah mulai masuk ke sana, tapi belum bicara soal relokasi, kedatangan saya hanya bagi-bagi beras dan buku sekolah, ini kan pendekatan lunak, tidak perlu represif," tutur mantan Walikota Surakarta ini.

Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Kenapa Jokowi Tak Masuk Survei Capres LSJ?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belakangan memuncaki survei capres di sejumlah lembaga survei. Namun ada juga lembaga survei yang tidak memasukkan Jokowi sama sekali, seperti Lembaga Survei Jakarta (LSJ) apa alasannya?

"Karena survei ini diambil dari tokoh-tokoh yang berada di luar partai politik. Jokowi itu sudah diidentifikasi dengan PDIP jadi dia tidak masuk dalam survei," kata peneliti senior LSJ, Igor Dirgantara, saat konferensi pers hasil survei LSJ di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2013).

LSJ memang melakukan survei terkait kandidat capres alternatif saat ini. Hasilnya raja dangdut Rhoma Irama menjadi capres paling populer. Menteri BUMN Dahlan Iskan menguntit di belakangnya disusul mantan ketua MK Mahfud MD.

Survei ini digelar tanggal 4 Ferbruari-16 Maret 2013. Survei dilakukan dengan sampel dari 33 provinsi sebanyak 1.225 responden dengan margin error 2,8 persen. Semua responden adalah pemilik hak suara di Pemilu 2014, survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan pedoman kuisioner.

Berikut hasil survei LSJ menyangkut popularitas capres alternatif paling potensial saat ini:

1. Rhoma Irama: 89,9 persen
2. Dahlan Iskan: 65,3 persen
3. Mahfud MD: 63,2 persen
4. Abraham Samad: 58,7 persen
5. Sri Mulyani: 57,6 persen
6. Djoko Suyanto: 55,3 persen
7. Chairul Tanjung: 50,1 persen
8. Rizal Ramli: 49,4 persen
9. Irman Gusman: 48,1 persen
10. Pramono Edhie Wibowo: 44,4 persen
11. Gita Wirjawan: 42,5 persen
12. Anies Baswedan: 39,6 persen

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Akui Masih ada Kesalahan Manajemen Aset

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui masih adanya kesalahan manajemen aset yang terjadi di lapangan sehingga banyak aset pemprov DKI berupa tanah banyak yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Kekeliruan penggunaan manajemen aset di lapangan saja menurut saya," ujar Joko Widodo usai menyerahkan Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun Anggaran 2012 di Gedung BPK Perwakilan DKI, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Kamis (28/3/2013).

Mantan Walikota Surakarta ini mengatakan meski aset tersebut nantinya juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi bukan dikelola atau dimanfaatkan oleh pribadi.

Karena itu, pria yang akrab disapa Jokowi ini menegaskan aset Pemprov DKI jakarta harus secepatnya digarap.

"Kalau ada lahan kami sudah bebaskan lahan, bebaskan lahan segera digunakan. Kalo untuk taman, rampung, langsung ditanami kalo untuk rusun, sudah dibebaskan langsung dibangun," tutur Jokowi.


Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Jakarta Dapat Nilai CC, Jokowi Tidak Hadiri Anugerah Kinerja Pelayanan Publik

Kinerja pelayanan publik Provinsi DKI Jakarta untuk 2012, mendapat nilai CC atau Cukup. Pada penerimaan piagam hasil penilaian�dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara itu, tidak terlihat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau jajaran yang mewakilinya.

Penyerahan penghargaan itu digelar di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pukul 12.00 WIB, Kamis (28/3/2013). Hingga penyerahan piagam kategori CC, tidak terlihat ada delegasi Pemprov DKI Jakarta yang naik ke panggung.

"Semua gubernur, bupati, wali kota diundang," ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen PAN, wiharto.

Di dalam daftar peringkat Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Tahun 2012, DKI Jakarta berada di posisi tujuh dengan nilai 545. Angka tertinggi diperoleh oleh Jawa Timur yang dipimpin oleh Soekarwo dengan kategori B (baik) dengan nilai 695.

Namun demikian DKI jakarta menerima kategori A dan duduk di peringkat dua pada Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Peringkat A ini didapatkan oleh RSUD Tarakan dengan nilai 840. Sebagian besar periode penilaian berlangsung ketika DKI Jakarta masih dipimpin oleh Fauzi Bowo.

Berikut daftar peringkat Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Tahun 2012:

1. Jawa Timur 695 (B)
2. Jawa Tengah 670 (B)
3. Jawa Barat 627 (CC)
4. DI Yogyakarta 567 (CC)
5. Kalimantan Timur 558 (CC)
6. Lampung 549 (CC)
7. DKI Jakarta 545 (CC)

Sumber :
news.detik.com

Berita Serupa :
- metro.news.viva.co.id : "Pelayanan Publik Dinilai Pas-pasan, Ini Kata Jokowi"

Jokowi Sabar Tunggu Kalkulasi Ganjil-Genap

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hingga kini masih belum dapat memutuskan nasib kebijakan ganjil-genap terhadap kendaraan pribadi di DKI Jakarta. Sebab, hingga kini kalkulasi yang dilakukan pihak terkait masih belum rampung.

"Kalkulasi belum sampai ke meja saya. Apa yang harus saya sampaikan?" ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Kamis (28/3/2013).

Mantan Walikota Surakarta ini mengungkapkan, tidak benar jika kebijakan ganjil-genap tidak akan dilaksanakan alias dihapus dari rencana atasi kemacetan di Ibukota.

"Ini masih dalam proses. Hanya saja kalkulasi belum rampung," ujar Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi ini.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai bahwa rencana kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan pribadi masih banyak kekurangan sehingga sulit diterapkan.

"Beliau (Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan) menjelaskan, kalau belum siap jumlah busnya untuk memindahkan orang dari pribadi ke bus, ya tidak benar juga kalau dipaksakan," ujar Basuki di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2013).

Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Jokowi Tak Akan Biarkan Aset DKI Terbengkalai

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menegaskan pihaknya akan memanfaatkan secara maksimal aset Pemprov DKI Jakarta seperti lahan kosong milik Pemprov yang masih belum dimanfaatkan.

"Kami masih manfaatkan aset yang produktif. Ada kerjasama yang baik dengan cara disewakan dan lainnya," ujar Joko Widodo saat berpidato di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Kamis (28/3/2013). Kedatangannya dalam rangka menyerahkan Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2012.

Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini menegaskan, pihaknya tidak akan membiarkan aset Pemprov DKI Jakarta terbengkalai, tak dimanfaatkan dengan baik.

"Jangan hanya diam dan tak punya kontribusi yang justru akan banyak menimbulkan masalah," ucap Jokowi.

Mantan Walikota Surakarta ini mengatakan, persoalan yang akan muncul apabila aset tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Pemprov DKI yaitu masyarakat akan menyalahgunakan aset tersebut.

"Biasanya diduduki oleh masyakarat, malah dipakai untuk kepentingan masyarakat," kata Jokowi.

Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Berita Serupa :
- news.detik.com : "Kios Tak Terurus di Pasar Perumnas Klender Berubah jadi 'Kamar Kos'"

Datang telat, Jokowi serahkan LPKD di kantor BPK

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo akan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2013. Penyerahan itu dilakukan di Gedung Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan RI Jl MT Haryono, Cawang.

Pantauan merdeka.com, Kamis (28/3), pria yang akrab disapa Jokowi ini tiba sekitar pukul 10.21 WIB, atau telat 21 menit dari jadwal yang ditetapkan panitia.

Jokowi yang mengenakan batik warna cokelat turun dari mobil Avanza hitam.

Saat tiba di lokasi, Jokowi disambut sejumlah staf BPK yang sudah menunggunya di depan lobi. Setelah itu, mereka mengantar mantan wali kota Solo itu ke tempat acara.

Sumber :
merdeka.com

Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi Serahkan Laporan Keuangan Pada BPK"
- jakarta.tribunnews.com : "Jokowi Serahkan Laporan Keuangan ke BPK Provinsi DKI" 

Jokowi: Program KJS Tetap Jalan, Tapi Segera Diperbaiki

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengadakan public hearing terkait penggunaan Kartu Jakarta Sehat (KJS), kemarin di Balai Kota DKI Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh warga pemegang KJS dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kerakyatan.

Menurut Jokowi --sapaan Joko Widodo-- sejak KJS mulai dibagikan 10 November 2012 lalu, terjadi lonjakan 500 ribu pasien di rumah-rumah sakit. Akibatnya, fasilitas dan tenaga medis tidak dapat memenuhi kebutuhan pasien, sehingga banyak warga yang ditolak rumah sakit.

Menurut Jokowi lonjakan tersebut merupakan sebuah transisi karena ada harapan sembuh dari masyarakat. "Kalau KJS tidak segera diluncurkan, apakah 500 ribu itu disuruh di rumah. Tapi kalau kami buka seperti sekarang itu ruangan perawatan penuh, instalasi gawat darurat penuh sebabnya karena lompatan ini," ujar Jokowi, Kamis, 28 Maret 2013.

Komitmen Perbaikan

Jokowi mengatakan ketidaksiapaan fasilitas pendukung KJS merupakan sesuatu yang harus diperbaiki. Untuk mengurangi pasien yang tidak kebagian berobat, Pemprov DKI mengaktifkan layanan  call center 119 agar rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan KJS terintegrasi satu sama lainnya.

"Memang problem yang terjadi ada RS yang menolak tapi itu karena penuh, sehingga muncul sistem 119 untuk mengetahui mana ICU kosong," ujarnya.

Jokowi juga mengubah sebanyak 381 ruang kelas II RS menjadi ruangan kelas III. "Ini salah satu permasalahan yang perlu dibenahi," ujar Jokowi.

Dia menuturkan ke depannya pembayaran klaim KJS akan menggunakan sistem online. Kata dia, dengan sistem itu, hanya dalam waktu 12 hari pembayaran klaim pasien KJS sudah bisa dilunasi Pemprov DKI Jakarta kepada rumah sakit pemegang KJS.

Dia memastikan KJS tidak akan menggunakan sistem asuransi karena dengan sistem itu masyarakat akan dipungut biaya premi asuransi. Sistem online akan dibuat sekaligus dikelola langsung oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

"Lalu kami tidak ingin pakai sistem asuransi. Kalau dengan asuransi nantinya masyarakat dipungut premi (biaya) sehingga problematis. Tentu akan kami kelola sendiri dengan dinkes dan itu perlu waktu. Sehingga kenapa ada acara ini karena kita butuh masukan," ujar dia.     

Sementara itu, terkait fasilitas rumah sakit yang masih tidak mencukupi, saat ini Pemprov DKI sedang melakukan lelang beberapa peralatan di antaranya neonatal intensive care unit (NICU) yang harganya mencapai Rp2 miliar per unitnya. Selain itu ruangan-ruangan kelas III akan disiapkan agar masyarakat pemegang KJS terlayani tanpa harus mengantre.

"Fasilitas yang tidak mencukupi ini tidak mungkin bangun ruangan beberapa hari karena perlu lelang. Lelang saja mungkin memakan waktu 40 Hari. Ini proses masih jalan," katanya.

Dokter Keluarga

Guna menekan angka pasien KJS, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuat konsep dokter keluarga yaitu pendekatan dokter kepada masyarakat kelas bawah. Menurut Jokowi nantinya satu dokter akan memantau 2500-3000 orang warga agar kesehatannya bisa tetap terjaga.

Jokowi mengungkapkan adanya dokter keluarga itu merupakan tindakan preventif. Salah satu tugasnya yakni memberikan penyuluhan untuk menjaga lingkungan bersih dan pola hidup sehat agar masyarakat tidak berbondong-bondong datang ke puskesman dan rumah sakit.

"Nanti ada dokter keluarga memberikan peyuluhan pola makan yang sehat, olahraga, jangan merokok. Mentang-mentang sekarang perokok boleh juga pakai KJS tapi bukan berarti terus merokok," ujarnya.

Sumber :
metro.news.viva.co.id

Jokowi Dorong Swasta Bangun Rusun di Daerah Komersial

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ingin mendorong pihak swasta untuk membangun rumah susun di daerah komersial Ibu Kota. Hal itu dilakukan dalam rangka menata kota yang terintegrasi antara tempat kerja, hunian, dan transportasi.
Mantan Wali Kota Surakarta itu menjelaskan, membangun hunian berjenis rusun merupakan cara tepat dalam penataan kota. Tak hanya membangun ratusan tower rusun di pinggiran Jakarta untuk warga yang bekerja di sektor industri, tapi juga di titik-titik vital agar pergerakan orang dapat lebih terkendali.
"Di kawasan industri perlu (rusun), tapi di kawasan seperti Sudirman-Thamrin, dan Kuningan juga perlu untuk mendukung orang yang berkantor di situ. Jadi, mereka tak perlu lagi jalan dari Depok, Bekasi, atau Bogor. Ini integrasi transportasi, tata ruang dengan perumahan," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Kamis (28/3/2013).
Dia mengatakan, khusus untuk di titik bisnis, Pemerintah Provinsi DKI akan mendorong pihak swasta untuk mengambil alih pembangunannya. Untuk daya pikatnya, Jokowi berjanji akan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) baru yang mengatur tentang koefisiensi lantai bangunan (KLB) sesuai dengan harapan Real Estate Indonesia (REI).
Berbeda dengan rusun yang dibangun oleh Pemprov DKI dengan dana APBD, rusun-rusun di titik bisnis yang dibangun swasta bisa dihuni oleh siapa saja. Target penghuni rusun ini adalah warga kelas menengah yang beraktivitas di pusat kota.
"Ini tergantung Pergubnya, kalau Pergubnya keluar, saya kira mereka sambut itu karena permintaan pasarnya juga gede banget," ujarnya.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi kini bermimpi lelang jabatan wali kota dan bupati

Pemprov DKI tengah merencanakan lelang jabatan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Belum lagi program itu dimulai, Gubernur Jokowi sudah melelang jabatan untuk posisi wali kota dan bupati.

"Ini udah punya pemikiran, ada usulan mau ngisi bupati di Pulau Seribu misalnya, kita mau lelang jabatan juga. Setelah lelang jabatan lurah camat, mungkin wali kota dan bupati," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Kamis (28/3).

Lebih lanjut, Ahok mengatakan rencana tersebut masih dalam proses pengkajian. Pihaknya akan melihat hasil seleksi dan promosi jabatan lurah dan camat lebih dahulu. Jika ternyata berhasil, jelasnya, Pemrov DKI akan melanjutkan ke level bupati dan wali kota.

"Makanya kita lagi kaji. Maksudnya, pemilihan lurah camat kan melalui sistem promosi terbuka. Kalau ini berhasil mungkin kita naikkan ke tahap wali kota dan bupati. Tapi tergantung pak gubernur, kita cuma kaji aja," imbuhnya.

Proses seleksi dan promosi jabatan lurah dan camat rencananya akan dilaksanakan 1 April mendatang hingga bulan Juni. Pemrov DKI akan melelang sebanyak 311 jabatan, yakni 44 camat dan 267 jabatan lurah. Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) fungsional dan struktural Pemprov DKI berjumlah 44.970 orang.

Sumber :
merdeka.com

Berita Serupa :
- news.detik.com : "Ahok: Jabatan Wali Kota dan Bupati Juga Akan Dilelang"
- megapolitan.kompas.com : "Wow, DKI Bakal Lelang Jabatan Wali Kota dan Bupati "

Mimpi Mengubah Pasar Tradisional yang Nyaman Bak Hipermarket

Pasar tradisional menjadi salah satu fasilitas umum yang diperhatikan Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Jokowi ingin pasar tradisional makin berkelas bak hipermarket, tak lagi becek dan bau.

"Manajemen seperti manajemen hipermarket, tapi jangan membebani pedagang, itu fungsi PD Pasar Jaya seperti itu. Fungsinya memberikan pelayanan kepada para pedagang, petani, tidak terlalu membebani dan bisa mengelola distribusi barang yang ada di Jakarta," kata Jokowi usai rapat dengan manajemen PD Pasar Jaya di Balai Kota, Jakarta, Rabu (13/2/2013).

Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan, jika pengelolaan pasar tradisional di Jakarta bisa moderen, maka tak akan ada lagi pasar kotor dan bau, serta parkir yang semrawut. Rencananya juga akan dibuat pasar tradisional percontohan. Empat pasar bakal jadi proyek pertama peremajaan percontohan itu adalah, Pasar Minggu, Pasar Rumput, Pasar Jati Rawasari dan Cempaka Putih.

Tak cuma itu, Jokowi juga berjanji akan menggratiskan sewa kios pasar selama 6 bulan untuk mengisi sekitar 15 ribu kios kosong di pasar-pasar yang dikelola BUMD PD Pasar Jaya. Biaya akan disubsidi oleh Pemerintah DKI.

Untuk mendapatkan kios, akan dilakukan pengundian. Bila mendapat lokasi yang bagus, maka itu keberuntungan. Namun yang lain juga bisa menunggu. Dengan program ini, diharapkan dapat mengubah manajemen PKL menjadi pedagang formal.

Jokowi juga berharap, ke depan, PD Pasar Jaya bisa berfungsi untuk melakukan distribusi logistik di pasar, harapannya jika logistik lancar maka inflasi bisa turun.

"Sekarang kan PD Pasar Jaya kayak bisnis properti saja," kritik Jokowi.

Sebenarnya program revitalisasi dan peremajaan pasar ini sudah dimulai sejak 2009, saat Gubernur DKI masih dijabat Fauzi Bowo. Dari data PD Pasar Jaya dari situs Pemprov DKI Jakarta, ada 153 pasar tradisional di DKI Jakarta. Tahun 2009 diinventarisasi, dan ternyata lebih dari 50 persen pasar tradisional itu rusak, tepatnya 97 pasar.

Sejak 2009 pula mulai direnovasi pasar-pasar tradisional itu yang hingga tahun 2011, sudah ada 26 pasar tradisional direnovasi. 71 Pasar tradisional lain pun menyusul direnovasi pada 2012 hingga 2014.

"Tahun 2012 ada 49 pasar yang direnovasi," kata Asisten Manajer sub Bidang Humas PD Pasar Jaya, Agus Lamun ketika dihubungi detikcom, Rabu (27/3/2013) kemarin.

Dari jumlah itu, 9 pasar telah selesai direvitalisasi, 13 pasar masih tahap pembangunan dan 6 pasar masih mulai direvitalisasi.

Nah, bagaimana kini penampakan pasar-pasar yang direvitalisasi? Detikcom mengunjungi beberapa di antaranya. Ikuti kunjungan detikcom ke beberapa pasar tradisional yang sudah direnovasi dalam tulisan selanjutnya.

Sumber :
news.detik.com