Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Jusuf Kalla (JK) dipastikan tidak akan memilih calon menteri yang terkena kasus oleh penegak hukum.
"Dengan istilahnya membentuk kabinet profesional, kabinet kerja dan kabinet bersih (dalam arti tidak menjadi tersangka oleh penegak hukum ataupun terindikasi masalah korupsi)," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (11/8/2014).
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Senin, 11 Agustus 2014
Jokowi Bakal Bicarakan Peleburan Kementerian Bulan Depan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menampik wacana pengurangan jumlah
menteri di kabinet Jokowi-JK. Peleburan kementerian dimungkinkan untuk
menghindari tumpang tindih jabatan dalam menjalankan programnya kelak.
"Ada kemungkinan dilebur. Nanti kira-kira awal September atau pertengahan baru bicara itu," kata Jokowi, Senin (11/8/2014).
"Ada kemungkinan dilebur. Nanti kira-kira awal September atau pertengahan baru bicara itu," kata Jokowi, Senin (11/8/2014).
Belum Bahas Kabinet, Tetapi Sambut Baik Usulan Kadin
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, kabinetnya dibangun atas
koalisi tanpa syarat, bukan praktik balas budi. Dia bersikukuh, menteri
yang ikut dalam kabinetnya harus melepas jabatan di partai politik
(parpol).
"Kami belum bicara nama menteri dan susunan kabinet. Apalagi berbicara
jatah. Dulu sudah saya sampaikan, syaratnya (berkoalisi) itu tanpa
syarat. Sudah jelas toh?" kata Jokowi, Senin (11/8/2014).
Jokowi Masa Bodoh dengan HAM
Presiden Joko Widodo mengungkapkan dirinya tidak peduli isu HAM terkait dugaan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono terlibat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
"Itu kan katanya dan diduga. Kita ini repot kalau diduga-duga gitu," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (11/8/2014).
"Itu kan katanya dan diduga. Kita ini repot kalau diduga-duga gitu," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (11/8/2014).
Tiga Blunder Jokowi
Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendeklarasikan terbentuknya Tim Transisi, setidaknya telah terjadi 3 kali blunder yang seharusnya tak perlu dilakukan oleh seorang sekaliber Jokowi.
Jokowi Siap Laksanakan PP Soal Veteran
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan akan tetap
menjalankan komitmen yang diamanatkan Peraturan Pemerintah (PP) yang
ada.
"Tadi kan kan sudah disampaikan Kalau di dalam PP, Keppres, sudah tercantum. Itu dilaksanakan," kata Jokowi usai menghadiri acara peringatan Hari Veteran Nasional di Balai Sarbini, Senin (11/8/2014).
"Tadi kan kan sudah disampaikan Kalau di dalam PP, Keppres, sudah tercantum. Itu dilaksanakan," kata Jokowi usai menghadiri acara peringatan Hari Veteran Nasional di Balai Sarbini, Senin (11/8/2014).
Presiden SBY dan Presiden Jokowi Hadiri Hari Veteran Nasional
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta ibu negara Ani Yudhoyono
menghadiri Hari Peringatan Veteran Nasional 2014. Turut hadir pula, para
menteri kabinet, pejabat lembaga negara dan presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB. Tampak SBY yang mengenakan baju seragam veteran coklat muda dan topi kuning bersalaman dengan Jokowi yang mengenakan baju batik coklat lengan panjang.
Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB. Tampak SBY yang mengenakan baju seragam veteran coklat muda dan topi kuning bersalaman dengan Jokowi yang mengenakan baju batik coklat lengan panjang.
Pesan veteran untuk Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat pesan dari para mantan
pejuang saat menghadiri Hari Veteran Nasional (HVN) ke-65 di Balai
Sarbini, Jakarta Selatan.
"Saya titip rakyat. Dulu kami berjuang tanpa pamrih banyak dibantu oleh rakyat, rakyat yang menghidupi kami. Sekarang saatnya memakmurkan rakyat. Rakyat jangan sampai disengsarakan," kata Rochmat S Sasmita (84), veteran dari Resimen Ronggolawe 28, Batalion 2 di Balai Sarbini Senin (11/8/2014).
"Saya titip rakyat. Dulu kami berjuang tanpa pamrih banyak dibantu oleh rakyat, rakyat yang menghidupi kami. Sekarang saatnya memakmurkan rakyat. Rakyat jangan sampai disengsarakan," kata Rochmat S Sasmita (84), veteran dari Resimen Ronggolawe 28, Batalion 2 di Balai Sarbini Senin (11/8/2014).
Tengah malam, KPU datangi Bareskrim laporkan Ketua Gerindra DKI
Lewat tengah malam, tujuh komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) mendatangi Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kedatangan tiba-tiba para penyelenggara pemilu ini untuk melaporkan ancaman penculikan terhadap KetuaKPU Husni Kamil Manik .
“Iya, (ancaman) terhadap Ketua KPU ,” kata komisioner KPU , Hadar Nafis Gumay , kepada merdeka.com, Senin (11/8/2014).
“Iya, (ancaman) terhadap Ketua KPU ,” kata komisioner KPU , Hadar Nafis Gumay , kepada merdeka.com, Senin (11/8/2014).
Langganan:
Postingan (Atom)