Jokowi Kalkulasi Perkecil Jual Beli Nomor Pelat Ganjil-Genap

Munculnya sejumlah pemohon pelat ganjil atau genap yang dikenakan pungutan hingga ratusan ribu rupiah membuat heran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sebab, kebijakan pembatasan kendaraan pribadi berdasarkan nopol belum dijalankan. Jokowi juga mencari cara agar warga tak mengakali sistem itu.

"Ganjil-genap mulai saja belum kok, kan masih proses kalkulasi," ujar pria yang akrab disapa Jokowi ini di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2013).

Menurut Jokowi, kalkulasi penerapan pembatasan kendaraan tersebut harus didiskusikan dengan Polda Metro Jaya. Hasil kalkulasi ini juga belum diterima Jokowi, sehingga ia cukup bingung dengan adanya kabar pungli permohonan plat nopol.

"Oleh sebab itu, Pemprov harus banyak bicara dan diskusi dengan Polda, sehingga bisa membuat perhitungan seperti itu. Jangan sampai kebijakan seperti itu tanpa kalkulasi. Wong kalkulasinya belum sampai ke meja saya kok. Hitung-hitungannnya harus jelas, berapa persen mengurangi kemacetan, mengurangi pengguna mobil, kemudian kemungkinan memperkecil adanya pesanan-peasanan nomor itu. Itu yang saya minta," ujar Jokowi menerangkan.

Mantan walikota Solo ini menambahkan kebijakan pembatasan plat ganjil-genap ini juga akan berlaku untuk para pejabat eselon DKI Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, Jokowi berani menyatakan dirinya ikut aturan ini.

"Kena (eselon), Iya saya juga kena. Ya nanti kita juga naik angkutan umum, memberikan contoh," tutup Jokowi.

Sumber :
http://news.detik.com

Siapa Calon Sekda ?

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta, Fajar Pandjaitan akan pensiun pada bulan Agustus mendatang. Namun, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tampaknya tidak ambil pusing mengenai hal ini. "Saya belum memikirkan mengenai Sekda, terus terang ngomong apa adanya," ujar Jokowi santai saat dikonfirmasi wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/2). Menurutnya, kandidat pengganti Sekda sedang diurus oleh Wagub Basuki T.Purnama. Saat ini sudah ada beberapa usulan calon Sekda pengganti Fajar. Hanya saja, Jokowi mengaku belum melihat laporan usulan calon tersebut. Saat ditanya mengenai kriteria sekda yang ideal, Jokowi kembali menunjukan sikap acuh. Ditegaskannya bahwa mencari pengganti sekda bukan prioritasnya."Boleh ganteng, boleh cantik, kalau kamu di usulkan boleh. Saya tidak memikirkan sekda," imbuhnya.

Sumber :
www.jpnn.com

Jokowi Imbau PNS Naik Angkutan Umum

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengimbau kepada semua PNS untuk menggunakan angkutan umum dalam perjalanan ke kantor. Hal ini ia lontarkan terkait efektivitas sistem pelat nomor ganjil-genap yang masih terus digodok dan akan berlaku mulai tahun ini.
Jokowi mengatakan, ketika sistem ganjil-genap itu berlaku, semua kendaraan, khususnya mobil, akan terkena aturan tersebut. Demikian pula kendaraan dinas pejabat eselon I yang menggunakan pelat nomor RFS. "Ya, kena juga (RFS), PNS juga harus kasih contoh, dong," kata Jokowi, Kamis (28/2/2013).
Untuk memberi contoh menaati aturan tersebut, Jokowi mengatakan siap pergi ke kantor menggunakan angkutan umum. Hal ini ia lakukan untuk merangsang masyarakat agar tidak bersiasat memesan kendaraan dengan angka akhir di pelat nomor.
"Nanti saya juga naik angkutan umum. Harus berikan contoh, saya juga enggak perhatiin nomor saya ganjil atau genap," ujarnya.
Jokowi enggan memasang target waktu pelaksanaan ganjil-genap. Hal ini ia sampaikan setelah penerapan sistem itu terancam diundur dari Maret ke akhir Juni 2013. Ia lebih memilih untuk memantapkan hasil kalkulasi, mulai dari jalur penerapan, sarana angkutan umum untuk menopang sistem ganjil-genap, hingga hal-hal lain yang berkaitan dengan efektivitas sistem tersebut.
Lokasi yang akan menjadi sasaran sistem ganjil-genap adalah jalan raya eks three in one, Sudirman, Thamrin, Gatot Subroto, dan Rasuna Said. Ganjil-genap akan diberlakukan setiap hari, mulai dari pukul 06.00 hingga 20.00, kecuali Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Peraturan ini berlaku bagi mobil pribadi dan selanjutnya menyasar ke sepeda motor.
Untuk menopang sistem ganjil-genap, Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menambah jumlah bus transjakarta gandeng di Koridor I menjadi 66 unit, Koridor IX menjadi 54 unit, dan Koridor VI sekitar 30 unit. Ditambah dengan bus Kopaja yang bisa masuk jalur transjakarta, transportasi umum dianggap telah mampu menopang kemungkinan bertambahnya jumlah penumpang setelah ganjil-genap resmi diterapkan.
Kebijakan ganjil-genap dibuat untuk menekan volume kendaraan di Ibu Kota, khususnya di pusat kota, sekaligus menggiring masyarakat untuk beralih ke transportasi massal. Ganjil-genap ditandai dengan angka terakhir di pelat nomor. Angka 1,3,5,7,9 masuk dalam ganjil (stiker hijau) dan 0,2,4,6,8 masuk dalam genap (stiker merah). Untuk memudahkan masyarakat, penentuan ganjil-genap akan dilakukan mengikuti tanggal di setiap harinya. Ganjil-genap tak berlaku untuk kendaraan umum dan angkutan barang.

Sumber :
http://megapolitan.kompas.com

Tahun ini, Jokowi fokus tata PKL di 23 titik Jakarta

Saat peresmian penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Studio Indosiar, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, bersama lima menteri, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali berbicara mengenai niatnya menata ulang para pedagang.

Jokowi mentargetkan, penataan PKL tahun ini akan diselesaikan di 23 lokasi di Jakarta. Jokowi memang membeberkan, kalau saat ini pihak Pemprov DKI baru melakukan penataan PKL di wilayah Sunda Kelapa dan Fatahillah. Itupun belum semuanya tertata bagus.

Dia mengatakan, saat ini memang banyak pihak swasta yang ingin membangun penataan model PKL di Jakarta seperti idenya. Namun, dari pihak Pemrov DKI sendiri tidak ingin membangun terlalu banyak dulu. Jokowi ingin nantinya bentuk penataan PKL bisa dicontoh pihak lain, termasuk swasta yang ingin membantu.

"Ya, kita di Jakarta itu sudah antre yang mau bikin kaya gini. Kita emang enggak mau bikin banyak-banyak dulu. Bikin contoh yang betul, prototipe yang betul, sistem penjualannya nanti seperti apa? Jadi buka banyak, nanti sudah ada prototipenya. Contoh yang bagus seperti apa," ujar Jokowi, di Gedung Indosiar, Jakarta, Kamis (28/2/2013).

Menurutnya, nantinya ke 23 lokasi penataan PKL akan dibiayai langsung dari APBD DKI. Namun, selain dari APBD, dirinya juga membuka peluang bagi pihak swasta untuk masuk di dalamnya, dan bersifat membantu.

"Silakan, yang non APBD mungkin bisa lewat dari itu. Sudah antre, perbankan, swasta developer," imbuhnya. 

Sumber :
http://metro.sindonews.com

Jokowi Beri Waktu 2 Pekan Selesaikan Pembayaran Monorel

Lambannya penyelesaian dokumen utang-piutang yang dibuat PT Jakarta Monorel (JM), akhirnya membuat geram Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Untuk itu, Jokowi menegaskan akan memberikan tenggat waktu hingga bulan Maret mendatang, untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Iya Maret. Tapi tanggal tidak bisa saya sebutkan," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Kamis (28/2/2013).

Untuk diketahui, persoalan monorel saat ini tak jauh berbeda dengan permasalahan enam tahun lalu, dimana saat itu PT Jakarta Monorel menggandeng PT Adhi Karya selaku investor mengalami permasalahan dengan pembayaran.

Terkait masalah proses pembayaran, mantan Wali Kota Solo ini enggan menanggapinya.

"Itu bukan urusan saya. Jadi begini, investor baru, bisa membayar ke Adhi Karya, ya kan. Baik saham Adhi Karya, maupun tiang adi karya. Jadi itu bukan urusan saya dia mau menggandeng siapa pun, jangan sampai ada yang ngomong lagi, dulu dengan pak Kalla ada balas budi, ini ganti orang, balas budi. Itu urusan jakarta monorel dengan investor, enggak ada urusan dengan saya," ujarnya.

Namun, Jokowi mengingikan proyek yang diperkirakan menelan anggaran hingga Rp7 triliun ini dapat berjalan dengan cepat. "Apa mau dilama-lamain terus gitu loh? Masa di lama-lamain mau ngapain?" imbuhnya.

Sementara, Juru Bicara PT JM Bovanantoo mengatakan bahwa tenggat waktu yang diberikan Pemprov adalah 18 Maret 2013. Dikatakannya, PT JM masih terus berjuang mempercepat proses dokumen yang diinginkan Jokowi tersebut.

"Kami baru menyelesaikan proses pengambilalihan saham mayoritas kami kepada Ortus Group dan kini kami sedang menyelesaikan proses pembelian kembali 7,5% saham PT Adhi Karya (ADHI)," jelasnya.

Menanggapi masalah proses pembelian saham ADHI sendiri, Bovanantoo mengklaim sudah deal dan akan dilakukan agreement awal pekan depan.

Sumber :
Okezone.com

Jokowi nomor 10 dan Ahok nomor 7

Mantan bintang Arsenal Robert Pires menyambangi kantor Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota. Robert Pires memberi Gubernur Jokowi kostum Arsenal nomor 10 dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama nomor 7.
Kostum nomor 10 untuk Jokowi bertuliskan Jokowi di punggungnya. "Pak jokowi dapat kaos. Tulisan Jokowi nomor 10. Saya dapat nomor 7," ujar Ahok usai menemui Pires di ruang tamu gubernur yang berada di Balai Agung Jakarta, Kamis (28/2).
Adapun alasan Ahok diberi kaos nomor 7 karena saat ditanya oleh Pires suka nomor berapa, dengan tegas Ahok menjawab nomor 7. Ternyata, nomor kesukaannya merupakan nomor punggung Pires saat bermain di Arsenal.
"Dia tanya, suka nomor berapa? Saya jawab, saya suka nomor 7. Dia bilang, eh saya juga nomor 7. Sama kata dia," terangnya.
Mantan bupati Belitung Timur ini mengatakan nomor 7 merupakan angka kesukaannya kalau main bola. Selain itu, nomor 7 merupakan nomor partai yang menaunginya dulu, yakni Partai Indonesia Baru (PIB).
"Kan PIB kan dulu nomor 7," katanya sembari tertawa.
Walaupun demikian, Ahok mengatakan nomor tujuh merupakan angka sempurna. Tetapi sembari bercanda Ahok mengaku sempurna karena sesuai dengan jumlah hari dari Senin sampai Minggu.
"Kalau 7 kan angka sempurna. 7 sempurna dong. Mentok-mentok 7. Hari Senin, Selasa, Rabu,...Kalau 7, hari minggu santai, tidak kerja, enakkan 7," jelasnya dengan tertawa.

Sumber :
http://www.merdeka.com

Jokowi Beri Restu Anak Buah Maju Pilgub

Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat, Zaenal Soleman, dikabarkan akan maju dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara 2013. Meski belum mengetahui rencana itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mempersilakan anak buahnya itu untuk maju dalam pemilihan gubernur.
"Belum tahu. Tapi, ya, tidak apa-apa," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Kamis, 28 Februari 2013. Jokowi enggan berkomentar lagi mengenai rencana Zaenal itu. Dia malah menunjuk Sekretaris Daerah Fadjar Panjaitan untuk menjawab pertanyaan pewarta.
Fadjar mengakui belum mendapat laporan mengenai hal tersebut. Namun, menurut dia, aturan memperbolehkan Zaenal untuk maju dalam pesta demokrasi di Maluku Utara itu. "Ya, senang, diberi kepercayaan untuk mencalonkan jadi gubernur," kata Fadjar.
Menurut Fadjar, jika benar akan mencalonkan diri, Zaenal harus mengundurkan diri dari jabatannya. Selanjutnya, jika terpilih, Zaenal diharuskan mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS). "Dia harus mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan. Tapi, begitu terpilih, mengajukan berhenti dari PNS," Fadjar menjelaskan.
Ketika dikonfirmasi, Zaenal membenarkan akan maju dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara pada 1 Juli mendatang. Selain berasal dari Maluku Utara, saat ini Zaenal menjabat sebagai Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Maluku Utara. "Saya aslinya memang dari sana. Tapi selama ini berkarier di Jakarta," kata Zaenal.
Ia mengaku telah berkarier di Jakarta sejak 1982 sebagai guru di salah satu SD di Jakarta Timur. Kemudian dirinya ditarik ke Dinas Pendidikan sebagai kepala seksi dan sejak 2009 hingga sekarang menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat. "Jika saya dipercaya dan diminta oleh warga Maluku Utara, nanti saya akan mengirim surat ke Gubernur," ujarnya.
Zaenal sebelumnya telah melakukan sosialisasi di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, pada 26 Februari lalu. Dia mengklaim masuk ke tiga besar hasil survei yang dilakukan Partai Demokrat. Dengan demikian, dirinya berani mengajukan diri sebagai bakal calon gubernur di daerah asalnya.

Sumber :
http://www.tempo.co

Komandan AL Temui Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bertemu dengan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Arief Rudianto, di Balaikota Jakarta, Kamis (28/2/2013). Keduanya mengaku menggelar pertemuan untuk bersilaturahmi.
Dijumpai seusai pertemuan, Laksda TNI Arief Rudianto menegaskan bahwa pertemuan hari ini hanya seputar silaturahmi dan berbincang santai dengan Joko Widodo. Karena di satu sisi, Arief merupakan anggota dari Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Provinsin DKI Jakarta.
"Hanya silaturahmi sebagai warga baru, panglima baru memperkenalkan diri kepada Bapak Gubernur. Tidak ada obrolan kerja sama, semua punya tugas pokok, sharing saja," kata Arief.
Saat ditanya mengenai adanya dugaan bahwa pertemuan ini berkaitan dengan masalah penyempitan Sungai Krukut, di Cilandak, Jakarta Selatan, Arief membantahnya dan menolak menjawab dengan panjang.
"Oh tidak ada pembahasan itu (Sungai Krukut), wilayahnya Marinir, yang bicara Marinir saja," ujarnya.
Di tempat yang sama, Joko Widodo alias Jokowi juga hanya memberikan keterangan senada. "Ya banyaklah, masa diceritain semua? Tiga hari enggak rampung. Banyak hal yang saya dapat, kapan-kapan saya ingin bertemu lagi," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi berencana menengahi perselisihan antara warga Kampung Bangau, Pondok Labu, dengan Marinir. Rencana itu dilontarkan Jokowi saat meninjau kondisi Sungai Krukut yang lebarnya menyusut, Kamis (21/2/2013), di Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
Mantan Wali Kota Surakarta ini menyampaikan, warga di kampung ini mengeluhkan datangnya banjir karena lebar Sungai Krukut menyempit sehingga airnya tumpah ke kampung mereka. Jokowi merasa perlu turun tangan untuk memastikan suasana kondusif antara warga dengan Marinir. Di luar itu, ia juga ingin memastikan tak ada pihak yang dirugikan, baik dari masyarakat atau pihak Marinir.
Lebar Sungai Krukut di wilayah itu awalnya mencapai delapan meter dengan kedalaman mencapai 10 meter. Namun begitu, kondisi sungai saat ini menyusut dan hanya menyisakan lebar sekitar tiga meter dengan kedalaman yang juga ikut berkurang.
Penyempitan Sungai Krukut dipicu oleh pembangunan kompleks latihan Marinir yang dilakukan pada awal 2011 lalu. Lebih dari setengah lebar sungai ikut diuruk, berikut sebuah jembatan yang biasa digunakan warga untuk beraktivitas juga ikut dibongkar.
Untuk menangani banjir, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta sempat memulai pembangunan waduk di sekitar sungai dan permukiman pada 2011 lalu. Waduk tersebut dibangun di atas lahan yang sebelumnya adalah tanah lapang. Luas waduk tak begitu besar, diameternya hanya sekitar 15-20 meter.

Sumber :
http://megapolitan.kompas.com

Jokowi Tata PKL bersama Lima Menteri

Gubernur DKI Jakarta bersama lima menteri melakukan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Damai, Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis (28/2/2013). Penataan PKL ini merupakan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125/2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL. Dengan menggandeng pihak swasta, sedikitnya 39 PKL yang menjajakan berbagai dagangan di sekitar Jalan Damai direlokasi ke tempat yang jauh lebih layak.
Sebelumnya, puluhan PKL itu berjualan di pinggir jalan dan sering menimbulkan kemacetan serta kesemrawutan. Dalam penataan ini, para pemilik lapak PKL diberi bantuan sarana dan prasarana, di antaranya bantuan modal sebesar Rp 100 juta pada pengurus koperasi PKL setempat dan bantuan sarana dagang kepada perwakilan PKL Museum Taman Fatahillah.
Selain itu, disahkan juga badan hukum koperasi setempat yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pelepasan 250 balon udara. Para menteri yang hadir di antaranya ialah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Koperasi dan UKM Syariffudin Hasan, serta Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi.
Seluruh bantuan yang diberikan kepada para PKL merupakan bantuan dari pihak swasta. Penanggung jawab kegiatan, Muhamad Marwan, yang juga merupakan Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, mengatakan bahwa kegiatan penataan ini merupakan komitmen dan sinergitas 10 kementerian dengan swasta. Diharapkan semua pihak terkait dapat terpacu melakukan penataan PKL.
"Semoga bisa mendorong kementerian dan lembaga agar lebih fokus dan optimal melakukan penataan PKL," kata Marwan dalam sambutannya.

Sumber :
http://megapolitan.kompas.com

Kesabaran Jokowi terhadap monorail mulai habis

Nasib transportasi massa monorail masih belum jelas kapan akan dimulai, bahkan PT Jakarta Monorail belum melengkapi dan menyerahkan dokumen. Hal itu membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) naik pitam dan mengancam mengganti PT Jakarta Monorail, sebagai pelaksana proyek, dengan konsorsium perusahaan lain.
Jokowi mengaku sudah memberikan tenggat waktu kepada PT Jakarta Monorail untuk segera menyetorkan dokumen yang kurang. "Sudah saya kasih (batas waktu), enggak perlu saya sebut kapan. Saya kerja pakai target waktu. Itu kurang," kata Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/2).
Jika syarat itu tidak dipenuhi dalam waktu yang telah ditentukan, Jokowi akan ganti investor. "Belum. Ya ganti dong kalau lewat target. Ganti investor. Tolong kejar di sana di JM (Jakarta Monorail). Biar kelihatan yang lamban siapa?" tegas Jokowi.
"Belum lewat deadline. Tapi mestinya deadline Maret, ya memberikan Januari ke saya kan bagus," sindirnya.
Menurut Jokowi, pihaknya telah memberikan lampu hijau kepada PT Jakarta Monorail untuk melanjutkan pembangunan proyek transportasi massal atau monorail yang diperkirakan memakan biaya hingga triliunan.
"Tolong dikejar ke PT Jakarta Monorail, jangan kejarnya ke saya. Saya ngomongnya itu terus," kata Jokowi.
Nada dan ekspresi Jokowi tampak terlihat tegas ketika menjelaskan penyebab lambat dan molornya pengerjaan proyek monorail bukanlah dirinya. "Dokumennya belum diserahkan ke saya, saya mau ngapain. Jadi ini tanya dan kejar ke Jakarta Monorail kenapa enggak segera kasih dokumen," tegas Jokowi.
"Padahal gubernur kalau dikasih dokumen saat itu juga saya putusin, cor, berangkat, kerjain," sambungnya.
Jokowi tidak mau jika dirinya yang dianggap lambat dalam pengerjaan kelanjutan proyek pembangunan monorail.
"Dokumen-dokumen yang kita minta. Kita nunggu mana! Jangan ada persepsi saya yang lamban. Enggak mau saya. Saya nunggu tapi belum nongol, gimana. Kejar kesana, apa yang masih dicari kok belum diterima gubernur," keluhnya.

Sumber :
www.merdeka.com