Jokowi Sabet Penghargaan ASI 2013

Program berita Seputar Indonesia memberikan penghargaan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk kategori Tokoh Seputar Indonesia 2013.

Seperti biasa, pria dengan perawakan kurus ini hanya melempar senyum saat mendapatkan penghargaan Anugerah Seputar Indonesia (ASI) 2013 yang diberikan secara langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT).

Bukan Jokowi namanya, kalau tidak merendah ketika mendapat pujian dan penghargaan. Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan, semua penilaian kinerjanya biarlah masyarakat yang menentukan.

"Sudah saya sampaikan, tugas saya bekerja, mau dinilai tidak baik, kurang baik ya silakan, karena yang menilai masyarakat. Terima kasih kepada Anugerah Seputar Indonesia, terima kasih juga kepada RCTI," ungkap Jokowi saat menerima penghargaan tersebut, di Studio 8 RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (15/4/2013) malam.

Jokowi menyampaikan harapannya, agar Anugerah Seputar Indonesia 2013 bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat.

"Semoga, ajang ini bisa semakin fokus melihat hal yang berkaitan dengan kemanfaatan dan kebutuhan di masyarakat," tandasnya.

Sumber :
okezone.com

Berita Terkait :
- okezone.com : "Jokowi Raih Sindo Award 2013, Ahok Jadi Tokoh Kontroversial"

Jokowi: Direksi MRT, Kerja Dulu Baru Bicara!

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sempat meminta direksi PT Mass Rapid Transit tidak banyak bicara seputar proyek MRT, yang saat ini sedang dalam penuntasan proses administrasi. Di hadapan wartawan di rumah susun sewa sederhana Pinus Elok Penggilingan Blok A, Cakung, Jakarta Timur, Jokowi menegaskan hal itu. 

"Kalau memang proses administrasi belum selesai jangan bicara dulu. Kerja dulu baru bicara," ucap Joko Widodo, Senin, 15 April 2013. Gubernur berharap segala proses administrasi yang selama ini menggantung bisa segera diselesaikan. 

Seperti diberitakan, pengumuman pemenang tender proyek yang rencananya digelar pekan ketiga April ini terancam mundur. Pasalnya, proyek MRT terganjal PP tentang loan agreement dari Bappenas. PP No.30 Tahun 2011 itu menyebutkan bahwa salah satu syarat adalah adanya revisi persetujuan dari DPRD dan Menteri Dalam Negeri. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaha mengatakan sudah meminta perpanjangan waktu untuk mengurus loan agreement dengan Bappenas. Ia juga menginginkan persetujuan Mendagri berjalan beriringan, sambil mengurus persetujuan DPRD, agar MRT bisa groundbreaking bulan ini juga.

Sumber :
www.tempo.co

Berita Serupa :
- merdeka.com : "Jokowi: PT MRT jangan banyak ngomong, yang penting kerja dulu!"

Jokowi: Jangan Ada yang Nambah, Sudah Saya Kunci

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak hanya memberikan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) saja, tetapi ia juga memberikan televisi kepada warga Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan yang tergusur akibat rencana pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Nanti akan diberikan TV satu-satu," ujar Joko Widodo di rusunawa Pinus Elok, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Senin (15/4/2013).

Selain itu, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini meminta kepada warga Guntur yang total jumlahnya 47 Kepala Keluarga untuk menjaga kebersihan dan keasrian rusunawa, khususnya blok A.

"Tolong dibersihkan dan dijaga kebersihannya," kata Jokowi.

Dengan pemberian televisi tersebut, mantan Walikota Surakarta ini meminta kepada warga Guntur untuk tidak menambah jumlah orang di setiap kamar masing-masing.

"Jangan ada yang nambah lho ya. Sudah saya kunci," tutur Jokowi.

Rusunawa Pinus Elok ini ada empat blok, dua dimiliki oleh Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat. Untuk dua blok yang dimiliki Pemprov DKI sebanyak 200 unit. Pembangunan sendiri selesai tahun 2009.

Sumber :
jakarta.tribunnews.com

PT MRT Serahkan Penolakan Warga pada Jokowi

Direksi PT MRT Jakarta menyerahkan penyelesaian permasalahan warga Fatmawati yang menolak pembangunan transportasi massal berbasis rel atau Mass Rapid Transit (MRT) layang Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia.
Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan terus berkomunikasi dengan Pemprov DKI, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk melakukan pembebasan lahan.
"Perlu disampaikan tugas tersebut merupakan tugas Pemprov DKI dan Pemkot Jakarta Selatan," kata Dono, di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (15/4/2013).
Menurut dia, Gubernur Jokowi telah menyampaikan surat kepada Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Selatan, Syamsudin Noor untuk terus berkoordinasi dengan warga Fatmawati yang terus melakukan protes agar mau menerima pembangunan transportasi massal senilai Rp 15 triliun itu.
"Kami tidak terlibat secara langsung turun ke warga. Minggu lalu, mereka sudah koordinasi dan selalu dilakukan rapat intensif Gubernur ke Wali Kota," kata Dono.
Sementara itu, Alex Tarore, perwakilan warga Fatmawati, menolak MRT dibangun dalam bentuk jalan layang. Ia mengaku kecewa dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Kekecewan itu dilandasi karena merasa dinomorduakan setelah Jokowi lebih memilih fokus bernegosiasi di level elite dan kontraktor. Bahkan, Alex menuding Jokowi mengingkari janjinya untuk melibatkan warga dalam tim kajian pembangunan MRT.
Selain menuntut MRT dibangun di bawah tanah, warga Fatmawati dan Lebak Bulus juga meminta hasil Amdal yang terbaru. Pasalnya, Amdal terakhir dikeluarkan pada 2005 (hanya berlaku tiga tahun), sebagai syarat saat Kementerian Keuangan akan mengajukan pinjaman megaproyek MRT ke Japan International Cooperation Agency (JICA).

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berita Serupa :
- merdeka.com : "Bos MRT: Masalah masyarakat yang tolak MRT adalah tugas Jokowi"

Jokowi Satu Besar

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berkali-kali menyatakan tidak berniat untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum 2014. Namun, ia selalu mengikuti pemberitaan hasil survei dan menyadari bahwa dia merupakan capres primadona.

Dari beberapa hasil survei, nama Jokowi selalu berhasil masuk jajaran tiga besar capres favorit bersama tokoh-tokoh nasional. Yang terbaru, Pol-Tracking Institute melakukan media monitoring partai politik dan calon presiden selama 1 Februari-31 Maret 2013. Dalam hasil survei itu, nama Jokowi berada di urutan teratas sebagai tokoh paling banyak diberitakan dalam media untuk capres 2014.
"Survei apa, oh masuk tiga besar? Jokowi itu satu besar, dong," kata Jokowi dengan nada bercanda di sela-sela kegiatan meninjau relokasi eks warga Guntur di Rusun Pinus Elok, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Senin (15/4/2013).
Meski demikian, mantan Wali Kota Surakarta ini tak mau memikirkan soal capres. Saat ini Jokowi hanya ingin fokus merealisasikan dan menyelesaikan program-programnya. "Saya masih ngurusin Jakarta dulu, rumah susun, banjir, macet, masih banyak," ujarnya.


Sumber :
nasional..kompas.com

Jokowi: Masuk 3 besar capres terpopuler, ya bagus dong

Nama Joko Widodo (Jokowi) kian melambung di kancah nasional menjelang pemilihan presiden 2014 mendatang. Mantan wali kota Solo itu berada di urutan teratas mengalahkan tokoh-tokoh yang sering disebut-sebut sebagai calon presiden.

Menanggapi hal ini, Jokowi hanya menjawab diplomatis. "Survei apa itu, oh masak 3 besar? Jokowi itu satu besar dong," kata Jokowi di Rusun Pinus Elok, Jakarta Timur saat dimintai tanggapan terkait dukungan kepada dirinya yang semakin kuat untuk capres 2014, Senin (15/4).

Untuk maju sebagai capres 2014, Jokowi harus mendapatkan restu dari DPP PDIP. Terlebih restu dan persetujuan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Saat ditanya jika Megawati memberikan restu untuk maju sebagai capres 2014, Jokowi tampak hanya senyum-senyum malu dan menghela napas panjang.

Kemudian ia menegaskan bahwa ia saat ini tidak tertarik untuk menjadi capres. Ia ingin lebih fokus menjadi gubernur DKI Jakarta.

"Enggak, saya masih ngurusin Jakarta dulu, rusun, banjir, macet, masih banyak lagi," jelas Jokowi.

"Saya enggak pernah lihat-lihat survei itu, ya bagus dong kalau masuk 3 besar," imbuh Jokowi sambil tersenyum.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Itu Bukan Followers

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengaku tidak mempunyai waktu untuk bermain di sosial media, Twitter. Hal ini dikarenakan kegiatan yang menyita waktu dan pikiran.
Pria yang akrab disapa Jokowi itu memiliki nama akun twitter dengan nama @Jokowi_do2. Sementara, baru-baru ini Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono juga merilis akun pribadinya yaitu @SBYudhoyono.
"Saya kan ada twitter juga, tapi memang saya juga sudah gak sempet lagi, kegiatannya puadet begini,"kata Jokowi kepada wartawan Rusunawa Pinus Elok, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Senin (15/4/2013).
Ketika ditanya, apakah Jokowi memfollow akun twitter SBY, dia enggan menanggapinya. Menurutnya, dia tidak suka memfollow karena dia adalah trendsetter.
"Saya kasih tahu ya, Jokowi itu bukan followers," kata Jokowi.
Perlu diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya bergabung di media sosial Twitter, dalam tempo tiga hari, Followers Jokowi sudah lebih dari 300 ribu followers.

Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Berita Serupa :
- news.detik.com : "Jokowi Tidak Follow Twitter SBY"
- megapolitan.kompas.com : "SBY Punya Twitter, Jokowi: Saya Bukan "Follower""

Jokowi Tetapkan Eks Warga Guntur Penghuni Rusun Pinus Elok

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi rumah susun Pinus Elok di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Senin (15/4/2013). Kedatangan Jokowi ke rusun ini untuk memantau jalannya proses relokasi warga Jalan Gembira, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 16.00 WIB. Nampak juga Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Jonathan Pasodung mendampingi Jokowi di lokasi ini. Saat tiba, mantan Wali Kota Surakarta ini langsung meninjau lantai dua Blok A Rusun Pinus Elok. Sesekali ia membuka dialog dengan warga yang mengerubunginya.
"Benar ini 47 KK (kepala keluarga) ya? Positif, sudah saya 'kunci'," kata Jokowi.
Sejak siang tadi, warga Guntur yang terdiri dari 47 KK itu sudah tiba di lokasi dengan menggunakan truk dan bus yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka langsung memenuhi persyaratan yang diperlukan, salah satunya KTP DKI.
Pada Minggu (14/4/2013) siang, puluhan warga Jalan Gembira datang ke rumah dinas Jokowi di Taman Suropati No 7, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka meminta jaminan tempat tinggal setelah lahan yang mereka tinggali di Jalan Gembira digusur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk keperluan pembangunan gedung baru KPK.
Pengggusuran lahan untuk proyek pembangunan gedung baru KPK di Jalan Gembira dilakukan pada Selasa (9/4/2013). Penggusuran itu merupakan upaya terakhir setelah pemerintah berdialog dengan warga setempat. Warga yang terdiri dari 81 KK itu diberi ganti rugi Rp 300.000 per KK.
Lokasi penggusuran adalah lahan milik negara dan dihuni oleh warta sejak 1997. Saat dilakukan penggusuran, sempat terjadi aksi protes dari warga. Namun, warga akhirnya pasrah tempat tinggal mereka diratakan oleh petugas.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berita Terkkait :
- jakarta.tribunnews.com : "Jokowi Janjikan TV Bagi Warga Guntur di Rusun Pinus Elok"
- merdeka.com : "Selain rusun, Jokowi juga berikan TV kepada warga gusuran KPK"
- news.detik.com : "Jokowi Serahkan Kunci Rusun ke Warga yang Dulu Tempati Lahan Gedung KPK"

"Kenapa Jokowi Dukung Desain-desain Jepang?"

Warga Jakarta Selatan yang tergabung dalam Masyarakat Peduli MRT mempertanyakan Jokowi dan Basuki yang manut dengan desain MRT layang yang didesain Jepang. Padahal, kata mereka, dulu pimpinan Jakarta itu menolak.
Yudi, salah satu orator yang melakukan aksi di Jalan Fatmawati, menyinggung inkonsistensi dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu. Meurut mereka, Jokowo dan Basuki telah menutup telinga serta lebih menunduk kepada Perdana Menteri Jepang.
"Pak Jokowi dan Pak Ahok awalnya menolak, tapi kenapa begitu datang PM Jepang setuju? Kenapa kita selalu dijajah ama Jepang? Kenapa Jokowi dukung desain-desain Jepang?" kata Yudi saat orasi, Senin (15/4/2013).
Menurut Yudhi, desain MRT layang sepanjang Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja diperkirakan hanya akan memunculkan kekumuhan, terutama di bawah jalur layang MRT. Selain itu, kolong MRT layang juga bisa menjadi tempat parkir yang menimbulkan preman-preman baru.
"Kalau jalur layang pasti akan menjadi tempat kumuh dan tidak nyaman seperti flyover di Roxy yang menjadi lahan parkir dan tempat berkumpul tumbuhnya premanisme," tutur Yudhi.
Dia menjelaskan, proyek MRT Jakarta merupakan pilot project yang harusnya dipersiapkan matang karene berfungsi menjadi alat dan sarana transportasi yang sangat vital di masa mendatang dan bahkan bisa menjadi contoh tolak ukur proyek-proyek MRT lainnya.
Mereka pun meminta agar dilakukan desain ulang terhadap stasiun dan rel layang, yakni didesain di bawah tanah.
"Kita tahu, eksistensi MRT bukan jangka pendek tapi kelak untuk para penerus bangsa lainnya," imbuh Yudhi.
Senada dengan Yudhi, Robert yang merupakan koordinator aksi menyatakan bahwa MRT layang akan mematikan usaha-usaha kecil menengah karena akan menggusur bangunan Pasar BlokA yang menampung 700-800 pedagang.
"Mereka enggak dikasih tahu sampai sekarang, boro-boro mau direlokasi," ujar Robert yang merupakan pemilik usaha toko di sekitar Pasar Blok A.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berita Serupa :
- merdeka.com : "Warga tolak MRT di jalur layang Lebak Bulus-Sisingamangaraja"

Mega Disarankan Tunjuk Jokowi Jadi Capres PDIP

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku sudah sepuh. Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Arman Salam, melihat Joko Widodo (Jokowi) paling cocok jadi capres PDIP.

"Kalau kita menghadapi Pilpres saya kira Jokowi punya potensi, Puan juga saya lihat cukup kuat menjadi capres," kata Arman kepada detikcom, Senin (15/4/2013).

Potensi Jokowi menang di Pilpres lebih besar dari Megawati. Namun Jokowi yang digandrungi warga kurang mendapat respons positif dari elite PDIP.

"Potensi menang lebih besar di Jokowi kalau menjadi capres. Walaupun Jokowi hanya kuat di mata pemilih, namun di elite politik kurang diterima," lanjut Arman.

Jika tak menunjuk Jokowi, Mega bisa saja memilih putrinya sendiri, Puan Maharani. Namun dari segi elektabilitas, Jokowi jelas jauh di atas Puan yang kini menduduki Ketua FPDIP DPR itu.

"Kalau dari sisi internal, saya kira Puan lebih kuat dari Jokowi, tapi saya kira Jokowi punya modal simpati publik yang luar biasa, ini perlu diperhatikan Megawati kalau memang legowo mendukung Jokowi menjadi capres," sarannya.

"Kalau PDIP mengusung Jokowi saya kira akan menjadi warna baru di Pilpres," imbuhnya.

Sumber :
news.detik.com

Berita Terkait :
- news.detik.com : "Mega Sudah Sepuh, Saatnya Jadi King Maker"

Jokowi: Ganti rugi warga Guntur urusan KPK

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ikut memfasilitasi warga Guntur yang lahannya akan dibangun gedung KPK baru. Mereka direlokasi ke rumah susun Pulogebang, Jakarta Timur.

"Malam sudah rampung masyarakat sudah menerima solusi yang saya berikan yaitu pindah ke rusun di Pulogebang, Jaktim. Dan pagi sampai siang ini mengurus administrasi dulu. Setelah itu saya siapkan bus untuk diantar ke sana. Nanti saya cek langsung," jelas Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Senin (15/4).

Jokowi mengaku dirinya telah menugaskan anak buahnya untuk mengurusi perpindahan tersebut. Baik rumah susun ataupun anak warga yang saat ini sedang sekolah.

Sedangkan terkait ganti rugi, Politisi PDIP itu tidak mau ikut campur. Pasalnya, soal ganti rugi merupakan permasalahan yang merupakan kewenangan dan kewajiban KPK.

"Sudah clear, ganti rugi urusan KPK, kita hanya memediasi semuanya sudah rampung dan jangan di tanyakan lagi, nanti malah tidak rampung," tegas Jokowi.

"Masalah uang kerohiman saya tidak tahu, itu KPK. Urusan ini sudah selesai dan rampung, nanti saya cek lagi apakah sudah pindah dan sudah selesai atau belum," sambungnya.

Menurut Jokowi, tadi malam sudah ada 16 hingga 18 KK warga Guntur yang sudah direlokasi ke Pulogebang. Selanjutnya, kurang lebih 50 KK juga akan menyusul dipindahkan ke Pulogebang.

"Sudah rampung, yah sudah rampung," tandasnya.

Kemarin warga Guntur mendatangi rumah Jokowi. Mereka meminta ganti rugi, kalau tidak warga yang sebagian besar kurang mampu ini akan menginap di rumah Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Berita Serupa :
- jakarta.okezone.com : "Jokowi: Ganti Rugi untuk Warga Guntur Urusan KPK"

Masyarakat Peduli MRT: Jokowi Ingkar Janji

Sejumlah warga Jakarta Selatan yang tergabung dalam Masyarakat Peduli MRT melakukan aksi di Jalan Fatmawati. Dalam aksi yang dilakukan di Pasar Cipete dan Pasar Blok A tersebut, mereka menentang keras apabila Pemprov DKI Jakarta tetap memaksakan pembangunan MRT Jalur Layang di sepanjang rute Lebak Bulus-Sisingamangaraja.
Salah satu koordinator aksi Robert bahkan mempertanyakan Amdal yang menurut mereka sangat tidak transparan. Bahkan, menurutnya, janji Gubernur Joko Widodo untuk membentuk tim kajian yang melibatkan masyarakat sampai saat tidak pernah terwujud.
"Jokowi, janji Jakarta Baru transparansinya mana? Kalau you bilang ada-ada, keluarin dong Amdal yang dikeluarin oleh Kementerian Lingkungan Hidup," kata Robert dalam aksi pada Senin (15/4/2013) siang di depan Pasar Blok A.
Amdal yang dijadikan acuan untuk pembangunan MRT, menurut Robert, adalah Amdal yang ada sejak 2005. Sementara Amdal paling lama hanya berlaku selama tiga tahun.
"Amdal hanya berlaku tiga tahun kemudian harus dibuat Amdal yang baru dan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No17 tahun 2012 kajian harus melibatkan warga yang terkena dampak," tuturnya.
Robert membantah jika mereka dikatakan menghambat pembangunan. Dia malah mengaku sebagai salah satu tim sukses Jokowi-Basuki saat Pilkada tahun 2012 yang lalu.
"Kita enggak menentang. Pas Pilkada orang kita pendukung Jokowi kok. Dua puluh ribu video Jokowi saya sebarin di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Cilandak, Fatwamawi, Lebak Bulus, Pondok Labu," tegas Robert sambil memperlihatkan foto di HP-nya bersama Wakil Gubernur Basuki Tjahja Purnama menggunakan kemeja kotak-kotak.
"Kita cuma minta MRT dibangun subway, tidak elevated. Bagaimana nasib bangunan Pasar Blok A yang ada pedagang sekitar 700-800 orang ini. Mereka terancam digusur. Gimana kalau tiba-tiba ada buldoser," ujar Robert.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Boyong Warga Guntur ke Rusun Pulogebang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) turun tangan memediasi kisruh penggusuran warga Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, dari lahan milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Warga yang menempati lahan secara ilegal itu akhirnya mau diajak 'migrasi' ke Rusun Pulogebang.

"Di masyarakat sudah menerima, solusi yang saya berikan pindah ke Rusun di Pulogebang, pagi ini, sampai siang urus administrasi dulu. Kemudian disiapkan bus dan truk diantar ke sana. Nanti mau saya cek, udah beres semuanya karena tadi pagi udah saya atur, siapa yang atur pemindahan sekolah, busnya, lalu siapa yang atur kepindahannya," papar Jokowi.

Hal ini disampaikan Jokowi di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2013).

Warga di lahan seluas 8.492 meter persegi ini dihuni warga yang bermata pencaharian buruh serabutan, pemulung, opir Bajaj, dan tukang ojek. Lahan ini letaknya sekitar 200 meter sebelah utara Gedung KPK, sebelum Hotel Royal Kuningan.

Jokowi menyerahkan kepada KPK untuk masalah ganti rugi bagi warga Guntur. "Bukan dengan kita (ganti rugi), ini kita memediasi. Jangan ditanyakan lagi nanti nggak rampung-rampung," ujar Jokowi.

Menurut dia, koordinasi dengan KPK juga telah berjalan 100 persen dan telah selesai. "Yang sudah meluncur ke sana 18, dan yang ada tadi malem ada 50," kata Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Berita Serupa :
- merdeka.com : "Jokowi pindahkan warga gusuran KPK ke Rusun Pulogebang"
- jpnn.com : "Jokowi Janji Relokasi Warga Penggusuran Lahan KPK" 

Kamis, Jokowi Kumpulkan Siswa SMAN 70 dan SMAN 6

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berencana mengumpulkan siswa SMAN 70 dan SMAN 6 pada hari terkakhir penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), Kamis (18/4/2013).
"Selesai UN rencananya Jokowi akan ke GOR Bulungan, kumpulkan siswa SMAN 70 dan SMAN 6," kata Kepala SMAN 70, Saksono Liliek Susanto saat ditemui Tribunnews.com di Ruangannya, Senin (15/4/2013).
Liliek menuturkan, Gubernur Jakarta tersebut akan memberikan pengarahan kepada para siswa SMAN 70 dan SMAN 6. "Mungkin memberikan pengarahan agar tidak berbuat anarki usai UN," kata Liliek.
Seperti diberitakan, hari ini merupakan hari pertama UN untuk tingkat SMA dan Madrasah Aliyah. UN dijadwalkan akan berlangsung selama empat hari, dan akan selesai pada Kamis nanti.

Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Jokowi dari Dulu Tak Setuju UN Jadi Acuan Kelulusan

Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Joko Widodo, menyatakan dari dulu tidak setuju konsep Ujian Nasional. Oleh karena itu, Jokowi berpesan, yang penting dalam pelaksanaan UN adalah kejujuran para peserta.

"Saya cuma minta pelajar jujur dalam mengerjakan soal. Ini yang paling penting," katanya di Balaikota, Senin 15 April 2013.

Jokowi mengatakan UN bukan segalanya. "Dari dulu saya tak setuju UN jadi acuan kecerdasan dan kelulusan. UN saya kira hanya bisa dijadikan perbandingan kualitas antar daerah secara nasional," katanya.

Dan itulah alasannya mengapa Jokowi tidak memasang target kelulusan UN di DKI Jakarta. Dia tidak ingin ikut ikutan seperti kepala daerah lain yang sibuk menentukan persentase kelulusan UN. Ia hanya ingin meningkatkan kualitas pendidikan dan kecerdasan pelajar.

"Saya tak buat target 100 persen atau 90 persen. Ini tak jamin kualitas pendidikan. Saya tidak sepakat dengan acuan UN sebagai acuan kelulusan siswa," katanya.

Jokowi bahkan menolak untuk melakukan pemantauan UN ke sekolah. "Mereka kan harus konsentrasi. Saya datang malah mengganggu nanti. Yang pasti sampai saat ini saya tetap pantau," ujarnya.

Ia mengatakan sejak malam tadi hingga siang ini belum ada laporan masalah pelaksanaan UN. Pemda memfasilitasi pelajar yang mengikuti UN. Bahkan pemda membantu para pelajar yang masih merenunggak pembayaran ke sekolah.

Sumber :
metro.news.viva.co.id

Jokowi Capres PDIP? Taufiq Kemas: Jangan Dululah!

Setelah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri merasa sudah sepuh, banyak kalangan melihat Joko Widodo (Jokowi) paling potensial jadi capres PDIP. Namun politikus senior PDIP Taufiq Kiemas tak sepakat.

"Kalau saya sama dengan jawaban Pak Jokowi, dia kan bilang saya jangan dipaksalah, ngurus Jakarta dululah," kata Taufiq kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Bukan tanpa alasan Taufiq melarang Jokowi maju ke Pilpres 2014. Taufiq tak mau Jokowi disebut kutu loncat, karena Jokowi sudah pindah dari Wali Kota Solo ke Gubernur DKI Jakarta.

"Jangan ninggalin tempat dululah, jangan ninggalin tempat dua kali," larang Taufiq.

Jokowi sendiri memang tak pernah berpikir ke Pilpres 2014. Jokowi mengaku ingin fokus membangun Jakarta.

Namun setelah Mega mengatakan sudah cukup sepuh, sejumlah kalangan melihat tak ada lagi tokoh potensial di PDIP. Jokowi menjadi tokoh paling potensial diusung PDIP menjadi capres di 2014.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Siapkan Truk untuk Relokasi Warga Guntur ke Rusun

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan memfasilitasi perpindahan warga di Jalan Gembira, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, ke rumah susun Pinus Elok di Jakarta Timur. Hal itu disampaikan Jokowi kepada warga, Minggu (14/4/2013) malam kemarin.
"Sudah beres, tadi malam (sudah ketemu) pukul 11.00 WIB," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (15/4/2013).
Ia berjanji pada hari ini akan menyiapkan beberapa truk untuk mengangkut warga beserta barang perabotan yang masih tersisa. Mobil truk tersebut akan mengantar warga dari lokasi pengungsian di gedung Karang Taruna Kelurahan Guntur, menuju rusun yang lokasinya di sekitar penggilingan, Jakarta Timur. Mengenai prasyaratnya, Jokowi meminta warga yang direlokasi harus memiliki KTP DKI. Selain itu, proses pemenuhan syarat administrasi telah mulai dipenuhi oleh warga sejak pagi hari tadi.
"Kita siapin mobil, siapin truk, kita bawa menuju ke rusun. Mesti didata administrasinya dan semua sudah setuju," ujarnya.
Pada Minggu (14/4/2013) siang, puluhan warga Jalan Gembira, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, datang ke rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo di Taman Suropati No 7, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka meminta jaminan tempat tinggal setelah lahan tempat mereka tinggal digusur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk keperluan pembangunan gedung baru.
Penggusuran lahan untuk proyek pembangunan gedung baru KPK di Jalan Gembira, Setiabudi, Jakarta Selatan, dilakukan pada Selasa (9/4/2013) lalu. Penggusuran merupakan upaya terakhir setelah sebelumnya melakukan dialog dengan warga setempat. Warga yang terdiri dari 81 kepala keluarga ini diberi ganti rugi Rp 300.000.
Lokasi penggusuran adalah lahan milik negara, sejak 1997 oleh warga yang tidak semuanya ber-KTP DKI dan mendirikan bangunan tanpa izin. Saat penggusuran, aksi protes dari warga sempat terjadi. Namun, warga akhirnya pasrah ketika tempat tinggal mereka diratakan oleh petugas.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Ogah UN

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) punya alasan tersendiri tidak meninjau langsung pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMA di Jakarta. Jokowi rupanya tidak ingin membuyarkan konsentrasi para pelajar.

"Ya, tadi saya nggak ke lapangan lah, nanti ganggu yang ujian. Tapi Alhamdulillah nggak ada masalah," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2013).

Jokowi berharap para siswa siswi mengerjakan soal-soal ujian dengan jujur. Ia juga tidak memasang target kelulusan UN.

"Yang penting UN itu dikerjakan dengan jujur. Saya nggak punya target UN lulus sekian persen, yang penting jujur," ujar Jokowi.

"Jadi biar mereka (peserta UN) kerjakanlah. Kalau saya datang malah ganggu. Jadi biar mereka konsentrasi mengerjakan ujiannya," lanjut dia.

Menurut Jokowi, UN tidak bisa dijadikan patokan tingkat kecerdasan seorang siswa.

"Mungkin menurut saya, UN untuk melihat secara nasional kualifikasi tapi kalau dipakai untuk tujuan menentukan kecerdasan, kepintaran, menurut saya tidak. Saya beda. Tapi kalau dipakai untuk yang lain, klasifikasi daerah atau dengan yang lain, itu iya," papar Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi Khawatir jika Dia Sidak UN"
- jakarta.tribunnews.com : "Jokowi Tidak Sidak Khawatir Ganggu Konsentrasi Siswa" 

Pesan Jokowi Untuk Para Siswa Peserta UN

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi tidak memantau pelaksanaan Ujian Nasional bagi siswa SMA/SMK/sederajat di Ibukota. Sebab, menurut Jokowi, kedatangan dirinya dikhawatirkan bakal mengganggu jalannya UN pada hari pertama.

"Ya, tadi saya enggak kelapangan. Nanti malah ganggu yang ujian kalau saya datang," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin, (15/4/2013).

Meski demikian, Jokowi mengaku tetap memantau jalannya UN. "Tapi tetap, walau saya enggak kelapangan, saya monitor terus. Alhamdulillah sampai sekarang enggak ada masalah," ujar mantan Walikota Solo itu.

Jokowi pun berharap, UN kali ini dapat berjalan lancar. Ia pun berharap para siswa di Jakarta dapat menjawab soal- soal dalam UN dengan baik dan teliti. 1 Pesan dari Jokowi untuk para siswa: kerjakan soal dengan jujur.

"Semoga lancar. Dan yang paling penting 1 saja: UN dikerjakan dengan jujur," imbau Jokowi.

Sumber :
liputan6.com

Jokowi: Buatlah Partai Indonesia Raya

Expektasi untuk meminta dan menjadikan Jokowi sebagai calon presiden menjelang Pilpres 2014 nampaknya cenderung wajar. Dimana saat ini Jokowi sedang menemukan jalan dan rakyat banyak yang mendukungnya. Tetapi untuk menjadi seorang calon presiden di Indonesia membutuhkan kendaraan yang namanya partai. Di sinilah kemudian yang menjadi ganjalan. Partai PDIP tempat Jokowi digembleng dan diajukan menjadi Gubernur DKI Jakarta itu pada saat ini untuk masa pilpres 2014 belum mengeluarkan surat ijin bagi Jokowi. Pun Jokowi sendiri ogah untuk maju menjadi capres 2014 karena menurutnya baru saja diberikan amanah untuk mengurusi Jakarta.
Ada cara untuk seorang tokoh sekaliber Jokowi agar berhasil dengan cita-cita untuk menjadikannya sebagai seorang presiden seperti yang rakyat inginkan : yaitu membentuk Partai Indonesia Raya. Karena dengan itu rakyat dapat mendukung bulat mencalonkan Jokowi untuk menjadi presiden. Maka silahkan para kompasioner, pendukung lintas partai bisa menjadi penggagas dan untuk di kemudian hari menjadi pengurus Partai Indonesia Raya dibawah nakhoda Jokowi. Ayo para swing voters, floating mass, pendukung partai apapun, tidak mengatasnamakan lagi partai tertentu tapi dukunglah pendirian Partai Indonesia Raya. Verifikasi partai yang katanya swusah bukan main itu pasti bisa diatasi, dan di kompasioner ini tak boleh ada lagi yang mengaku-aku pendukung partai tapi sepintas bukan.

www.tempo.co

Tanahnya dijadikan makam, Kosasih mengadu ke Jokowi

Masalah kepemilikan tanah di Jakarta adalah persoalan yang sering kali terjadi. Tanpa sepengetahuan pemiliknya, tanah bisa jadi berpindah tangan.

Hal ini seperti dialami oleh warga Kemayoran Jakarta Pusat, Achmad Kosasih. Dia mengaku, tanah miliknya kini telah dikuasai oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI tanpa mendapat ganti rugi.

Kosasih mengatakan, tahun 1973 dirinya membeli sebidang tanah dari Kho Tjoen Hay seluas 46.560 m2. Tanah itu terletak di Cilincing, Semper Timur, Jakarta Utara.

"Tanah tersebut kini dikuasai Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI yang mengaku telah melakukan pembebasan terhadap lahan milik saya," ujar Kosasih di Balai Kota, Jakarta, Senin (15/4).

Karena itu, ia ingin mengadu ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tentang persoalan yang dihadapi. "Tanah saya telah dijadikan pemakaman umum oleh Dinas Pemakaman DKI tanpa seizin saya. Dinas Pemakaman DKI beralasan bahwa telah membebaskan dan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah. Padahal sepeserpun saya tidak menerimanya," jelas Kosasih.

"Saya berencana mengadu ke pak Gubernur DKI Jokowi. Saya berharap beliau yang dikenal sangat dekat rakyat bisa memberikan keadilan kepada saya," tandasnya.

Kosasih datang ke Balai Kota dengan membawa sejumlah dokumen bukti jual beli tanahnya. Dokumen-dokumen itu ia taruh di dalam tasnya dan akan ditunjukkan ke Jokowi.

Sumber :
merdeka.com