Senior Golkar Nilai JK, Akbar dan Luhut Cocok Dampingi Jokowi

Perolehan hasil suara di Pemilu Legislatif yang tidak memenuhi target membuat Partai Golkar menyiapkan cawapres untuk capres Partai lain. Salah satu kandidat cawapresnya ialah JK, Akbar Tandjung dan Luhut Panjaitan.
Menyikapi terkait cawapres, Politisi Senior Partai Golkar Zainal Bintang mengatakan antara JK dan Akbar Tandjung berpeluang besar dapat menjadi cawapres dadi capres PDIP Joko Widodo. Faktor cap Islam menjadi faktor utama keyakinan tersebut.

Politik 2 Kaki

Perolehan Suara Golkar di hasil hitung cepat Pemilihan Legislatif (Pileg) sekitar 15 persen. Hal tersebut membuat posisi Golkar di Pemerintahan masih belum aman.
Politisi Senior Partai Golkar Zainal Bintang menilai untuk menyiasati tidak hilangnya kursi pemerintahan bisa menggunakan sistem politik dua kaki. Di mana Aburizal Bakrie tetap jadi capres dari Partai Golkar dan Jusuf Kalla sebagai kader Partai Golkar menjadi cawapres lewat partai lain.
"Ini kan kelihatannya bisa politik dua kaki.

Rapopo Raisopopo

Kelompok pendukung Joko Widodo untuk berduet dengan Jusuf Kalla semakin panjang dengan munculnya Jokojek. Kelompok ini mengusung "tagline" Rapopo Raiso Opopo (Tidak apa-apa tidak bisa apa-apa).
Deklarasi kelompok simpatisan Jokowi-JK ini dilakukan dengan sederhana dalam jumpa pers di di Padzzi Pondok Ulam Resto, Cilandak, Jaksel, Minggu (20/4/2014).
Koordinator Jokojek Radius Anwar menyebut Jokowi dan JK adalah pasangan yang sesuai untuk memimpin Indonesia.

Golkar Sebar Kader Jadi Cawapres

Calon presiden (capres) dari Partai Golkar, Aburizal Bakrie disebut telah merestui tiga nama kader di partai berlambang beringin itu untuk dipinang partai politik sebagai calon wakil presiden di pemilu presiden (pilpres) Juli nanti. Tujuannya, agar Golkar selain mengusung Aburizal sebagai calon presiden, juga memiliki kader yang menjadi calon wakil presiden oleh partai lain.

Kalau Jokowi Jadi Presiden, Jokojek Yakin Tak Ada Mobil Murah

Relawan Jokowi-JK yang menamakan diri 'Jokojek' yakin jika Jokowi terpilih jadi Presiden, program mobil murah akan diberhentikan. Karena program tersebut dinilai Jokowi membuat kemacetan.
"Kalau Jokowi jadi presiden, tak akan ada mobil murah," ujar Koordinator Jokojek Radius Anwar, Minggu (20/4/2014).
Radius menilai Jokowi tak punya kekuatan untuk melawan kebijakan pemerintah pusat saat mobil Low Cost Green Car (LCGC/mobil murah) dikeluarkan.

Pertarungan Pilpres 2014 Adu Kuat Ahli Marketing

Pertarungan pemilu Presiden (pilpres) 2014 disebut tak ubahnya pertarungan antar ahli marketing atau pemasaran. Pasalnya, orientasi yang dipakai bukan lagi ideologi namun bagaimana agar calon tersebut terlihat 'mengkilap' di mata masyarakat.
Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, mengatakan orang yang bekerja secara politik saat ini kalah oleh mereka yang bekerja secara marketing. Jika sudah berbicara marketing, maka orientasinya adalah kapitalis dan pasar.

Sistem Ketokohan Bisa Menggantikan Ideologi Partai Politik

Sistem ketokohan terhadap suatu pemimpin kelak menggantikan ideologi yang dimiliki partai politik. Perlahan ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap ideologi yang dimilikinya karena tidak berpengaruh banyak terhadap perubahan.
"Perlahan ada pergeseran dimana ideologi tidak mempengaruhi seseorang, saya melihat rakyat sudah jenuh dengan pemilu legislatif dan buru-buru ke pemilu presiden," kata Sosiolog UI Thamrin Amal Tomagola di Jakarta, Minggu (20/4/2014).

PDIP Pastikan Sudah Pegang Tiga Nama Cawapres Jokowi

Politisi senior PDIP Sidarto Danusubroto masih enggan buka mulut terkait siapa calon yang nantinya akan diduetkan dengan bakal calon presiden Joko Widodo. Dengan santai dia hanya mengatakan saat ini kandidat pendamping Gubernur DKI Jakarta itu sudah dikecilkan menjadi tiga orang.
"Saat ini sudah mengerucut ke beberapa nama," kata Sidarto usai diskusi politik di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2014).

Relawan 'Jokojek': Jokowi Tak Membohongi Warga Jakarta

Relawan duet Jokowi-JK yang bernama 'Jokojek', menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak pernah membohongi masyarakat ibukota. Meski mencalonkan jadi Presiden, 'Jokojek' percaya Jokowi masih cinta ibukota.

PDIP Klaim tak Ada Perpecahan Pencapresan Jokowi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengklaim tidak ada lagi perpecahan pencalonan Joko Widodo atau Jokowi sebagai presiden.
"Nggak ada lagi faksi-faksi yang lain, suara-suara yang tidak based on political condition (berdasarkan kondisi politik) di PDIP," kata Ketua Dewan Kehormatan PDIP Sidarto Danusubrata, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2014).
Ketua MPR itu menambahkan, hal tersebut sudah bulat diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Di Pilpres, Jokowi Akan Pakai Konsultan Politik Sendiri

PDI Perjuangan (PDIP) akan mempertimbangkan untuk mengontrak Konsultan Politik Fastcomm yang dikomandani Ipang Wahid, yang selama Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 lalu menjadi konsultan politiknya Badan Pemenangan Pemilu partai itu.
Ke depan, Jokowi tidak hanya ditampilkan sekedar tokoh yang layak jual semata, melainkan turut menawarkan visi misi yang jelas, sejalan dengan ideologi partai.
"Setahu saya, Fastcomm itu dipakai untuk Pileg, belum pasti dipakai untuk Pilpres, karena Jokowi punya konsultan sendiri, karena ini juga masih dibentuk," kata politisi senior PDIP yang juga Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto, di Jakarta, Minggu (20/4/2014).

Jokowi Berpotensi Jadi Sekjen PBB, Relawan Jokojek: Ini Soal Nasib Orang

Relawan duet Jokowi-JK yang menamakan diri 'Jokojek' menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bebas menjadi apa saja yang diinginkan. Dalam hal ini jika Jokowi berhasil jadi presiden, ia bebas mencalonkan diri sebagai Sekjen PBB.
Koordinator Jokojek Radius Anwar menilai hal itu sah-sah saja terjadi. Karena hal itu tertuang dalam UU konstitusi.
"Mau jadi Sekjen PBB, ini kan nasib orang karir orang," ujar Radius, Minggu (20/4/2014).

'Jokojek' Relawan Jokowi-JK Dideklarasikan

Meskipun dibantah oleh Jokowi Widodo (Jokowi) bahwa cawapres yang dipilih adalah Jusuf Kalla (JK), tetapi relawan yang menamai Jokojek mengusung Jokowi -JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden tetap melakukan deklarasi. Menurut kelompok masyarakat Jokojek, kedua tokoh itu adalah pasangan yang cocok memimpin negara di kabinet selanjutnya.
"Jokowi-JK adalah sebuah pasangan ideal," ujar Anggota Jokojek Ipul saat deklarasi Jokojek di Jakarta, Minggu (20/4/2014).

Jokowi Bantah JK adalah Pasangannya

Joko Widodo, calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, membantah telah memilih Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden pendamping dirinya. Jokowi, demikian Gubernur DKI Jakarta itu akrab disapa Jokowi, mengaku masih "sendiri".
Kalau bukan Jusuf Kalla lantas siapa? Jokowi tak mau menggubris pertanyaan itu. Ia sama sekali tak mau buka mulut soal nama-nama yang tengah digodok untuk mendampingi dirinya pada pemilihan presiden, 9 Juli mendatang.

Pengamat: Masyarakat Atas Minta Aman, Masyarakat Bawah Minta Sejahtera

Sejumlah partai politik (Parpol) mulai menggadang-gadang sosok yang dijagokannya maju sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres tahun 2014 ini.
Di sisi lain, masyarakat Indonesia pun dinilai sudah tidak sabar mengikuti Pilpres secara langsung tersebut.
Menurut Sosiolog Universitas Indonesia (UI), Thamrin Amal Tomagola, ada tiga kelompok atau kelas masyarakat di Indonesia yang akan menyalurkan hak pilihnya di Pilpres.

Jokowi: Duet Jokowi-JK Bukan Matahari Kembar

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo mengatakan tidak akan ada dua matahari apabila nantinya Jusuf Kalla benar-benar didapuk sebagai calon wakil presiden mendampinginya.
"Enggak ada. Bumi itu mataharinya satu. Beliau sangat baik dan bisa saja (bekerjasama)," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2014).

Jokowi Senang Beredar Nama dan Fotonya Disandingkan dengan JK

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo mengaku senang nama dan fotonya disandingkan dengan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.
"Saya senang-senang terus he-he-he," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2014).

Ini kata Sidarto soal isu pertemuan Jokowi, Mega & Ical di Bali

Saat menghadiri resepsi pernikahan keluarga mantan Bupati Gianyar Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati di Bali, Jumat (18/4/2014) malam. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri serta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang tak lain bakal calon presiden dari PDIP dikabarkan melakukan pertemuan guna membahas koalisi kedua partai politik.
Spekulasi yang beredar pertemuan mereka guna membahas calon pendamping Jokowi pada Pilpres 9 Juli nanti.

Perpindahan Konsultan Politik Foke ke Jokowi Dikritisi

Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, mengkritisi sikap konsultan politik yang hanya mementingkan order ketimbang ideologi.
Hamdi mencontohkan Ipang Wahid yang pada pilkada DKI 2012 dikenal sebagai konsultan mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo (Foke), kini sudah menjadi konsultan PDIP dan Jokowi dalam pemilu 2014.
"Sebut saja misalnya yang terkenal, Ipang Wahid. Dari konsultan Foke ke konsultan PDIP dan Jokowi. Ini kan pertanyaan.

Jokowi Pemimpin Berbeda, Bekerja dengan Hati

Sosiolog Thamrin Amal Tomagola terisak ketika berbicara soal sosok Joko Widodo (Jokowi), calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, dan belakangan diikuti Partai Nasdem.
Di Jakarta, Minggu (20/4), Thamrin ikut dalam acara "Sarasehan Menilai Jokowi, Jokowi di Mata Intelektual", yang dilaksanakan Komunitas Bulaksumur untuk Kemenangan (Blusukan) Jokowi.

Jokowi Yakin MRT Tidak Tumpang Tindih dengan TransJakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meyakini Mass Rapid Transit (MRT) tidak akan tumpang tindih dengan bus TransJakarta yang beroperasi di jalur yang sama.
"Nanti kalau memang MRT dibutuhkan, bus (TransJakarta) nya dibutuhkan, bisa saja berjalan beriringan di bawah tanah. Sama di atas tanah," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2014).

Duet dengan Jokowi, JK: Tunggu Saja

Wacana untuk menduetkan Joko Widodo atau Jokowi dengan Jusuf Kalla (JK) kian kencang. Minggu (20/4) beredar stiker yang memuat gambar Jokowi dan JK.
Tak hanya itu, stiker tersebut disebar ke masyarakat di Taman Suropati Jakart Pusat. Seperti diketahui, Taman Suropati berdekatan dengan rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta.

Faisal Basri Akui Kualitas Jokowi

Rival Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta lalu, Faisal Basri, ternyata diam-diam adalah penggemar Jokowi sebagai calon presiden RI.
Faisal Basri secara terbuka membuka kekagumannya kepada Jokowi dalam acara "Sarasehan Menilai Jokowi, Jokowi di Mata Intelektual", yang dilaksanakan Komunitas Bulaksumur untuk Kemenangan (Blusukan) Jokowi, di Jakarta, Minggu (20/4/2014).

Dua Syarat Utama Pendamping Jokowi Versi PDI Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyebutkan dua syarat utama yang harus dipunyai calon pendamping Joko Widodo. Pertama, cawapres pendamping Jokowi, demikian calon presiden dari partai banteng moncong putih itu disapa, harus bisa memastikan kemenangan pasangan ini.
"Kedua, cawapres Jokowi adalah figur yang mampu melakukan efektivitas pemerintahan jika pasangan ini menang Pilpres," kata Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah usai diskusi Dinamika Internal Partai Jelang Pilpres 2014 di Menteng, Jakarta, Minggu (20/4/2014).

Pilihan Cawapres Jokowi Ada 5

Calon Presiden RI (Capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo (Jokowi) mengakui jika pilihan siapa calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya sudah mengerucut.
Saat ini, sedikitnya ada lima nama tokoh dari berbagai kalangan yang akan menjadi pilihan Jokowi untuk menjadi cawapresnya. Meskipun tidak mengungkapkan siapa nama-nama tersebut, tetapi Jokowi mengakui dari lima nama itu sudah mengerucut.

Tak Benar Jokowi Akan Hentikan TPP Dosen dan Guru

Tim Pakar Sekretariat Nasional (Setnas) Jokowi menyesalkan beredarnya layanan pesan singkat (SMS) berisi kampanye hitam yang dikirim kepada anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), terutama di Jawa Timur.
Eva Kusuma Sundari, anggota Tim Pakar Setnas Jokowi, Minggu (20/4/2014), mengemukakan hal itu terkait dengan isi "short message service" (SMS) yang menyatakan bahwa bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) merencanakan penghentian tunjangan profesi pendidik (TPP) dosen maupun tunjangan sertifikasi untuk para guru.

Jika Cawapresnya JK, Jokowi: Bisa Saja

Calon Presiden RI (Capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang juga masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), memang belum menyebutkan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden (cawapres)-nya.
Namun ketika disebut nama mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), Jokowi mengatakan bisa saja dirinya berpasangan dengan JK.
"Pak JK sangat baik. Bisa saja berpasangan. Semuanya kan beliau menguasai, baik sosial maupun ekonomi," kata Jokowi di rumah dinas-nya Taman Suropati nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2014).

Jokowi Diharapkan Hapus Budaya Kongkalikong Pengusaha dan Partai Politik

Ekonom Faisal Basri, mantan anah buah Amien Rais, mengatakan bahwa akan mendukung Jokowi sebagai capres 2014. Menurutnya Jokowi merupakan politisi anti politik dagang sapi. Hal ini terlihat dalam Pilkada DKI setahun silam.
"Pada Pilkada terlihat bahwa Jokowi berhasil menghadang koalisi antar partai yang didukung Fauzi Bowo, ini yang coba dilanjutkan oleh Pak Jokowi," kata Faisal Basri, Minggu (20/4/2014).

Jokowi Belajar Koalisi Dari Kesalahan SBY

Calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo belajar koalisi dari koalisi yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009.
Saat itu walau di usung banyak partai, pemerintahan SBY tetap tidak solid, dan rentan dengan gejolak politik. Sehingga pemerintahan tidak berjalan dengan baik.
Demikian disampaikan akademisi UI Faisal Basri dalam sebuah diskusi bertajuk "Jokowi Dimata Intelektual" di Cikini, Jakarta Pusat.

Sebagai Negarawan, JK Sebaiknya di Luar Pemerintahan

Wakil Presiden RI periode 2004-2009, Jusuf Kalla disarankan untuk tidak lagi berambisi bertarung di pemilu presiden (pilpres) mendatang. Sebab, pria yang dikenal dengan inisial JK itu sudah ditempatkan sebagai negarawan yang dihormati sehingga sebaiknya tidak lagi terlibat lagi dalam pertarungan perebutan posisi calon wakil presiden (cawapres).
Saran tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indo Strategi Research and Consulting, Andar Nubowo, Minggu (20/4/2014).

Awas NasDem Membelot, Jokowi Bisa Gagal Nyapres

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) baru mempunyai satu rekan koalisi, yaitu Partai Nasional Demokrat (NasDem).
Namun, jika partai besutan Surya Paloh itu membelot, maka PDIP terancam gagal mencalonkan calon presidennya Joko Widodo (Jokowi).
"Jokowi jadi capres harus hati-hati, di media yang agak confirm (resmi koalisi), baru NasDem. NasDem tidak bisa dijadikan satu-satunya, bisa mbalelo," tandas akademisi UI Faisal Basri dalam diskusi bertajuk "Jokowi di Mata Intelektual" di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2014).

Gaya Blusukan Jokowi Populer di Lapisan Bawah, Bagaimana di Mata Kalangan Intelek?

Mungkin sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah dikenal luas di sejumlah daerah Indonesia, bahkan internasional. Terkenal dengan kegigihannya menyambangi masyarakat kelas menengah dan bawah, Jokowi begitu akrab disapa juga tak luput dari sorotan para elite partai pasca dicalonkan Partai besutan Megawati Soekarno Putri menjadi bakal Calon Presiden RI 2014-2019.
Siapkah Jokowi memimpin dalam skala nasional? Lalu bagaimana pendapat kaum intelektual menilai track recordnya selama ini?

Meski Bersatu, Koalisi Partai Islam Sulit Munculkan Tokoh Capres

Seperti mempersatukan negara-negara Islam di dunia, wacana koalisi partai Islam pasca pileg menggema, namun masih saja dinilai sulit, salah satunya adalah menentukan tokoh capresnya jika memang terjadi koalisi partai Islam.
"PKB yang punya suara terbanyak saja juga tidak pede. Belum ada deal politik yang saling menguntungkan. Di PAN ada Hatta Rajasa, PKS ada Anis Matta. Ini jadi penyakit keterbelahan jiwa partai-partai Islam. Ingin bersatu tapi sulit dipersatukan," kata pengamat politik Andar Nubowo di sela-sela diskusi 'Capres-Cawapres Jawa/Luar Jawa, Paduan Popularitas Plus Kompetensi dan Integritas' yang digelar di Plaza 3 Pondok Indah, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2014).

Ditanya Kondisi Basuki, Jokowi: Suaranya Masih Gerok-Gerok

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengaku setiap hari kerap bertelepon dengan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang sakit sehingga absen masuk kantor selama satu minggu ini.
"Setiap hari teleponan. Tadi malam saya telepon, besok katanya masuk. Tapi ya, suaranya masih gerok-gerok (serak)," kata Jokowi di depan Rumah Dinas-nya, Taman Suropati nomor 7, Jakarta, Minggu (20/4/2014).

Agenda Tersembunyi Golkar Di Balik Isu Dorong-dorong JK Jadi Cawapres Jokowi

Wacana Jusuf Kalla sebagai Cawapres Joko Widodo (Jokowi) ditengarai oleh karena adanya dukungan Partai Golkar untuk bertahan di level kekuasaan.
Partai Golkar dinilai tidak bisa menghilangkan karakternya sebagai partai yang penguasa.
"Saya kira ini karena Partai Golkar yang memang menginginkan  kembali di kekuasaan, ini memang karakter dari Partai Golkar," kata Nur Iman Subono, pengajar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) di Jakarta, Minggu (20/4/2014).

Sekjen PDIP Jabarkan Kerja Sama Politik yang Ditawarkan Jokowi

PDIP sudah punya nama untuk kabinet yang akan dibentuk Jokowi jika terpilih sebagai presiden. Kabinet yang akan dibangun Jokowi juga ditujukan untuk membangun Trisakti.
"Catatan rumusan kabinet gotong royong pembangunan Pak Jokowi sebagai Capres PDI Perjuangan detailnya akan dirumuskan nanti, prinsipnya kabinet kerja sama parpol kecil ramping," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dalam siaran pers yang diterima, Minggu (20/4/2014).

Megawati-Jokowi Rumuskan Calon Wapres di Bali

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya dalam waktu dekat akan mengumumkan nama pendamping calon presiden PDI Perjuangan, Joko Widodo alias Jokowi. "Akan diumumkan setelah hari raya Paskah, secepatnya,” kata Puan di Denpasar, Bali, Sabtu, 19 april 2014.
Puan menyampaikan hal itu setelah mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menghadiri pernikahan salah seorang kerabat dari Puri Santrian Sanur, Denpasar.

Cawapres Jokowi tak Hanya Tingkatkan Elektabilitas

Calon Presiden (Capres) PDI Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak hanya mencari pasangan cawapres yang dapat meningkatkan elektabilitas di pilpres nanti.
Direktur Eksekutif Indo Strategi Research and Consulting Andar Nubowo mengatakan, duet capres-cawapres yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan berjalan dengan efektif selama lima tahun ke depan, jika terpilih dalam pilpres.

Satu Lagi Kampanye Hitam Untuk Jokowi

Tim Pakar Sekretariat Nasional (Setnas) Jokowi menyesalkan beredarnya layanan pesan singkat (SMS) berisi kampanye hitam yang dikirim kepada anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), terutama di Jawa Timur.
Eva Kusuma Sundari, anggota Tim Pakar Setnas Jokowi, melalui surat elektroniknya kepada Antara di Semarang, Minggu (20/4/2014), mengemukakan hal itu terkait dengan isi "short message service" (SMS) yang menyatakan bahwa bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) merencanakan penghentian tunjangan profesi pendidik (TPP) dosen maupun tunjangan sertifikasi untuk para guru.

Nasdem Pastikan Usung JK Sebagai Prioritas Teratas Bakal Cawapres Jokowi

Partai Nasdem mengakui bahwa mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) menjadi bakal cawapres terkuat yang mereka ajukan ke PDI Perjuangan (PDIP) untuk menjadi calon pendamping bagi Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres.
Seperti disampaikan Sekjen Nasdem, Patrice Rio Capella, pasca meresmikan kerja sama dengan PDIP, kedua partai itu sedang dalam tahapan mencari calon wapres yang tepat untuk Jokowi.

Bule di Bundaran HI Dukung Jokowi Jadi Presiden

Srikandi Jokowi mengundang masyarakat untuk hadir setiap hari Minggu di Bundaran HI Jakarta, mulai pukul 06.00 WIB. Hari ini, dukungan atas pencapresan Jokowi kembali digelar.
"Kita ramaikan dukungan untuk perubahan, dengan dukungan terhadap Jokowi," ujar Vivi Jkw, Ketua Srikandi Jokowi, di Bundaran HI Minggu (20/4/2014).

Setnas Jokowi Sesalkan Beredarnya SMS Kampanye Hitam

Tim Pakar Sekretariat Nasional (Setnas) Jokowi menyesalkan beredarnya layanan pesan singkat (SMS) berisi kampanye hitam. SMS dikirim pada anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), terutama di Jawa Timur.
Eva Kusuma Sundari, anggota Tim Pakar Setnas Jokowi, melalui surat elektroniknya mengemukakan hal itu terkait dengan isi "short message service" (SMS) yang menyatakan bahwa bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) merencanakan penghentian tunjangan profesi pendidik (TPP) dosen maupun tunjangan sertifikasi untuk para guru.

Stiker Jokowi-JK beredar di Taman Suropati

Pagi ini, sebagian warga yang sedang menikmati liburan di seputaran Taman Suropati, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, dihebohkan dengan beredarnya stiker unik. Stiker tersebut berisi dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai pasangan Capres dan Cawapres RI 2014-2019.
Dalam stiker berbentuk segi empat itu, terpampang jelas tulisan untuk kedua pasangan yang memang sudah digadang-gadang buat disandingkan dalam Pilpres 9 Juli nanti.
Salah satu pengunjung taman mengatakan, stiker berwarna putih dengan dominasi motif bunga dan wajah kedua tokoh tersebut di tengahnya disebarkan oleh orang berpakaian hitam dengan berbadan tegap.

Aksi Mahasiswa ITB Tolak Jokowi Tuai Kecaman

Komunitas Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung menuai banyak kecaman soal "Aksi Tolak Politisasi Kampus" yang menolak kehadiran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi ke kampus ITB, Kamis 17 April 2014 silam.
Salah satu bentuk kecaman itu tertuang dalam laman KM-ITB yang memasang klarifikasi aksi itu. Mayoritas dari sekitar 300 komentar menanggapinya dengan kecaman. Pemberi komentar yang umumnya anonim di antaranya berasal dari kalangan alumni ITB.

Copot Suryadharma, PPP Kubu Romi Ingin Menyeberang ke Jokowi?

Pergerakannya yang merapat ke Gerindra membuat Ketum PPP Suryadharma Ali diberhentikan sementara oleh kubu Sekjen Romahurmuziy (Romi) lewat Rapimnas. Kini, merujuk versi kubu Romi, Waketum Emron Pangkapi yang duduk di puncuk kepemimpinan. Ke mana PPP akan merapat?
Salah satu poin utama yang membuat Romi cs menggalang kekuatan untuk menjungkalkan Suryadharma Ali (SDA) adalah manuver sang Ketum yang mendadak mendatangi di acara kampanye terbuka Gerindra dan menyatakan dukungan.

Koalisi Indonesia Raya Langkah Amien Rais untuk Mengunci Jokowi Sendirian

Usulan pembentukan Koalisi Indonesia Raya oleh politisi PAN, Amien Rais kian menegaskan arah koalisi partai tersebut dengan Gerindra (dari penamaannya saja, orang sudah mudah menduga kemana arah koalisi ini), sekaligus menyebabkan PDI Perjuangan (PDIP) semakin tersandera. Langkah cepat Amien Rais ini diduga untuk mengunci langkah Joko Widodo (Jokowi) dan menempatkan Jokowi di pihak pesakitan.

Jokowi-JK Dideklarasikan Hari Ini?

Santer kabar jika pasangan calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) bakal dideklarasikan hari ini di jalan Cilandak Raya KKO Nomor 101, Jakarta Selatan.
Deklarasi ini kabarnya bakal dilaksanakan pada pukul 15.00 WIB dan mengusung tema "Rapopo Raiso Opopo".
Namun, saat mencoba mencari kebenaran kabar ini, Media Officer Jusuf Kalla, Husain Abdullah mengaku tidak mengetahuinya.
"Saya belum tahu jika ada perkembangan seperti itu," kata Husain, Minggu (20/4/2014) pagi.
Husain kemudian mempersilahkan untuk mencari tahu pada sumber kabar tersebut, pasalnya Ia pun belum mengetahui soal deklarasi tersebut.
Jokowi-JK memang santer diisukan bakal berpasangan, pasalnya sejumlah lembaga survei menempatkan Jokowi-JK sebagai pasangan paling ideal dan mampu menangkan Pemilu Presiden.

Ical dan Jokowi Disarankan Pilih Cawapres Militer

Partai Demokrat menyarankan kepada Capres Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dan Capres PDI Perjuangan Jokowi untuk memilih wakilnya yang berasal dari kalangan militer.
"Kalau ambil sipil dia selesai dia tidak akan menang. Karena Prabowo (Capres Partai Gerindra) itu kuat dan tidak bisa dipandang sebelah mata," ujar Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul, Minggu (20/4/2014). Tidak diketahui secara jelas, apakah saran ini berkaitan dengan jagoan dari Ruhut Sitompul, yaitu Pramono Edhie Wibowo yang berasal dari militer atau hanya sekedar wacana belaka.