Ahok Gantikan Jokowi Sidak Lelang Jabatan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo batal meninjau pelaksanaan uji kompetensi bidang dalam proses seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan lurah dan camat, Sabtu (27/4/2013). Sebagai gantinya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meninjau pelaksanaan ujian itu.
Basuki memantau ujian kompetensi yang dilaksanakan di salah satu sekolah, yakni di SMA Negeri 1, Jakarta Pusat, Sabtu siang. Sebelumnya, Basuki baru saja menghadiri acara pribadi di Jakarta Selatan. Kunjungannya ke SMAN 1 itu mendadak dan tak ada penyambutan khusus ketika ia tiba sekitar pukul 14.35.
Setibanya di lokasi, mantan Bupati Belitung Timur ini langsung menyusuri lorong sekolah, menuju laboratorium komputer, tempat di mana ujian berlangsung. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mendampinginya.
Di depan ruang ujian, Basuki sempat melongokkan kepalanya ke dalam ruang ujian. Ia kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam. Kemunculan Basuki di ruang ujian itu sempat menyedot perhatian belasan peserta ujian, yang tak menduga bakal dikunjungi oleh tamu dadakan tersebut.
Setelah memantau seisi kelas, Basuki langsung menghampiri dua peserta ujian. Dari belakang peserta, ia sempat membungkukkan badan, memerhatikan soal di layar komputer sambil mengernyitkan kening. Tak berlangsung lama, tak lebih dari 10 menit, Basuki kemudian meninggalkan ruang ujian tanpa mengeluarkan sepatah kata pun.
Kepada wartawan, pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan, ia sengaja datang untuk memastikan jalannya uji kompetensi bidang. Ia yakin, proses ini tak akan banyak menemui kendala karena semua telah dikemas dengan matang.
"Saya ngerti sistem ini, ini aman, saya tahu sejak masih di Komisi II (DPR). Saya datang untuk memberi semangat, semua peserta, dan panitia," ujarnya.
Uji kompetensi bidang di sekolah ini digelar di dua kelas dan dibagi tiga gelombang untuk posisi lurah. Adapun besok, ujian dilakukan khusus untuk posisi camat dan digelar dalam satu gelombang.
Setelah 20 menit berada di sekolah tersebut, Basuki kembali bergerak dengan rutinitasnya. Ia sempat menyalami beberapa panitia ujian dan menerima permintaan berfoto.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Warga Solo Turunkan Spanduk PAN Pencapresan Jokowi-Hatta

Warga Solo akhirnya menurunkan spanduk pencapresan Jokowi-Hatta Rajasa yang dipasang simpatisan PAN. Selain dinilai sebagai spanduk liar yang melanggar aturan, isi spanduk juga dinilai menyesatkan. Pihak PAN, tidak mempersoalkan pencopotan itu.
Dua buah spanduk berukuran 1 meter x 5 meter dengan warna dasar merah putih bertuliskan 'Berdela-PAN mendukung JOKO WI & Hatta Rajasa Pada Pilpres 2014-2019, AYO DUKUNG WONG SOLO' yang dipasang di Bundaran Joglo, Solo, dilepas oleh sejumlah warga.
"Sejak dipasang kemarin itu sudah membuat resah. Lagipula tak jelas siapa yang memasang karena tidak ada identitasnya. Itu spanduk liar yang membuat resah warga dan cenderung menyesatkan. Kami siap berhadapan jika pemasang spanduk tidak terima spanduknya dilepas," ujar Jonny Erwandi, salah satu warga yang ikut melepas spanduk tersebut, Sabtu (27/4/2013).
Sementara itu Ketua DPD PAN Kota Surakarta, Umar Hasyim, tidak mempersoalkan pencopotan itu karena mereka mengaku bukan yang memasang. Umar mengakui spanduk itu dipasang oleh simpatisan partainya, tetapi bukan oleh DPD PAN Kota Surakarta.
Namun Umar hanya menyayangkan pemasangan spanduk itu dipersoalkan secara berlebihan. Dia juga mengatakan sebaiknya warga tidak langsung menurunkan sendiri, tetapi lebih dahulu dilakukan komunikasi dengan yang memasang spanduk, sehingga penurunan spanduk dilakukan oleh yang memasang.
Atas pernyataan itu, Jonny justru menanyakan kepada siapa komunikasi dilakukan. Hal itu karena sejak awal DPD PAN Kota Surakarta mengaku tidak memasang dan tidak bertanggungjawab dengan keberadaan spanduk tersebut. Karena itulah warga langsung memutuskan menurunkan spanduk tersebut dan siap menghadapi resiko jika dipermasalahkan oleh pemasang spanduk.
Ketua DPRD Kota Surakarta yang juga Wakil Ketua DPC PDIP Kota Surakarta, YF Sukasno, juga mendukung pencopotan spanduk tersebut. Alasannya, spanduk tersebut adalah spanduk liar. Menurutnya, pemasangan spanduk tersebut telah melanggar Perwali No 2 tahun 2007 Pasal 10 yang mengharuskan pemasangan spanduk harus seijin Walikota.
Namun Sukasno menampik pencopotan itu dilakukan kader PDIP atas perintah perintah DPC PDIP Kota Surakarta. "Itu sepenuhnya inisiatif warga yang resah. Sejak kemarin memang saya sudah banyak mendapat pertanyaan tentang isi spanduk yang menyesatkan itu. Tapi terlepas dari itu, secara teknis pemasangan spanduk itu melanggar aturan," ujarnya.

Sumber :
news.detik.com

Disentil Jokowi, Kolong Jembatan dan Tol di Jakarta Mulai Dicat

Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi) sempat menyentil kolong-kolong jembatan tol yang hitam karena asap kendaraan dan berdebu. Tak perlu menunggu lama, saat ini pekerja sudah bergerak di beberapa kolong di Jakarta.
"Sekarang ini di Kolongan Gatot Subroto, dan Tol Semanggi. Jalan tol mulai hari ini. Yang Gatot Subroto mulainya sudah kemarin Selasa (23/4/2013) kemarin, target kami 2 Minggu selesai," ujar salah satu pekerja di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2013).
Dodo mengatakan total pekerja saat ini ada 40 orang. Sebelumnya mereka telah mengerjakan Kolong Jembatan Dua, Tambora, Jakarta Barat pada Maret lalu.
"Kalau (pengecatan Jalan Gatoto Subroto dan Tol Semanggi) sudah selesai nanti kita rencananya ngecat Tol Grogol, tapi kami belum dikasih tahu targetnya berapa lama," kata Dodo.
Belum lama ini Jokowi menyoroti fasilitas umum di Jakarta yang tidak pernah dipelihara. Hal ini menurutnya sangat mengganggu keindahan ibu kota.
"Jembatan juga sudah 10 tahun nggak diperbaiki. Jalan tol nggak dicat sampai item," sentil Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Peserta Tes Lelang Jabatan Optimistis Bisa Jadi 'Kloningan' Jokowi

Uji kompetensi bidang lelang jabatan lurah juga digelar di SMA 70, Bulungan, Jakarta Selatan.Para peserta antusias dan optimistis lolos menjadi lurah 'kloningan' Jokowi.
Salah seorang peserta, Heru Supriyono, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Lurah di Kelurahan Kramat Jati, sejak pagi sudah tiba di SMA Negeri 70, Bulungan Jakarta Selatan.
Dia mengaku ikut tes lelang jabatan ini untuk mendukung dan mensukseskan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.
"Ya motovasi ikut tes ini karena kita mendukung kebijakan Gubernur DKI," ujar Heru di SMA Negeri 70, Bulungan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2013).
Saat ditanyai apakah dirinya siap menjadi 'kloningan' Jokowi jika lolos menjadi lurah?
"Siap. Kalau masalah blusukan itu kita memang dari dulu sudah begitu. Cuma pola pimpinannya saja yang tidak seperti sekarang. Lurah dan aparatnya dari dulu memang suka blusukan, bahkan bisa sampai malam dan di hari Sabtu dan Minggu. Orang-orang libur, aparat lurah kan tetap kerja. Jadi tidak kaget lagi," jawab Heru.
Uji kompetensi bidang lelang jabatan digelar dari 27-28 April 2013. Peserta yang berhak mengikuti uji kompetensi dalam lelang jabatan mencapai 1.118 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 328 peserta yang membidik posisi camat dan 790 peserta yang membidik posisi lurah.
Tes tersebut dimulai dari pukul 08.00 WIB-15.00 WIB dalam tiga gelombang, secara serentak di delapan sekolah, yaitu SMKN 1, SMAN 1, SMKN 14, SMKN 16, SMA 35, SMPN 1, SMAN 3, dan SMAN 70.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Warga Bantaran Waduk Pluit Harus Pindah!

Proses normalisasi Waduk Pluit di Jakarta Utara masih terganjal sejumlah masalah karena masih ada warga yang menolak direlokasi. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah tegas meminta semua warga yang tinggal di area waduk untuk keluar dan direlokasi ke rumah susun.
Dijumpai di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2013), Jokowi menjelaskan bahwa proses relokasi warga di waduk tersebut bersifat mutlak. Fungsi Waduk Pluit akan dikembalikan sebagai waduk terbesar di Jakarta untuk mengontrol risiko banjir dan ketersediaan sumber air cadangan.
"Relokasi enggak bisa ditawar, nanti kita komunikasikan. Dalam proses seperti ini memang harus ada dialog," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan, proses relokasi akan diimbangi dengan solusi permanen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara, sebagai tempat baru bagi warga Waduk Pluit, asalkan mereka mau direlokasi. "Terus kita siapin, kita sudah ketemu lebih dari tujuh kali. Kalau perlu nanti saya turun," ujarnya.
Area Waduk Pluit awalnya memiliki luas 80 hektar. Namun, saat ini wilayahnya menyusut hingga tersisa 60 hektar akibat banyaknya warga yang mendirikan bangunan secara ilegal di lokasi tersebut. Kedalaman waduk juga terkena imbas, saat ini hanya sekitar dua meter dari kedalaman ideal di atas lima meter.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berita Serupa :
- news.detik.com : "Jokowi Siap Dialog & Tawarkan Rusun ke Warga Waduk Pluit "

Jokowi Pastikan Pembangunan JLNT Jalan Terus

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan akan melanjutkan pembangunaan proyek Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang. Hal itu ia lontarkan setelah menerima sinyal positif dari tim auditor terkait proyek tersebut.
"JLNT (sudah) enggak ada masalah. BPKP sudah memberi rekomendasi, nanti kita bayar," kata Jokowi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2013).
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI meminta Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit pada proyek JLNT tersebut. Permintaan audit itu dilakukan setelah muncul permasalahan dalam pembangunan itu. Semua hasil audit akan disampaikan lebih rinci pada 20 Mei 2013.
Pengerjaan proyek JLNT ini dimulai tahun 2010 yang dikerjakan dalam beberapa paket. Paket Casablanca dikerjakan kontraktor PT Wijaya Karya dan PT Wijaya Konstruksi. Paket Dr Satrio dikerjakan PT Adhi Karya. Adapun paket Mas Mansyur dikerjakan PT Istaka Karya dan PT Sumber Sari dengan subkontraktor PT Nindya Karya.
Proyek JLNT ini awalnya ditargetkan selesai pada Desember 2012. Namun, hingga kini, pembangunannya baru tergarap sekitar 90 persen. Pemicunya diduga karena kehabisan anggaran. Dinas Pekerjaan Umum dikabarkan meninggalkan utang sebesar Rp 20 miliar pada salah satu kontraktor.
Saat ditanya mengenai indikasi penyimpangan, Jokowi menolak berkomentar. Menurutnya, itu menjadi wewenang penegak hukum dan ia lebih memilih menguatkan pengawasan pada semua proyek yang akan dan telah bergulir. "Ke depan, perencanaannya harus lebih baik, dikontrol harian," ujarnya.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Melayat Keluarga di Cinere

Uji kompetensi bidang proses seleksi dan promosi jabatan terbuka (lelang jabatan) lurah dan camat serentak digelar. Namun, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak hadir meninjau acara itu.
Uji kompetensi itu diselenggarakan mulai Sabtu 27 April hingga Minggu 28 April 2013. Peserta yang berhak mengikuti uji kompetensi dalam lelang jabatan mencapai 1.118 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 328 peserta yang membidik posisi camat dan 790 peserta yang membidik posisi lurah.
Acara itu akan dimulai dari pukul 08.00 WIB-15.00 WIB secara serentak di delapan sekolah, yaitu SMKN 1, SMAN 1, SMKN 14, SMKN 16, SMA 35, SMPN 1, SMAN 3, dan SMAN 70.
Jokowi semula dijadwalkan meninjau pelaksanaan tes ini. Tetapi ternyata, ia batal hadir.
Jokowi meninggalkan rumah dinasnya untuk melayat kerabatnya yang meninggal di wilayah Cinere, Jakarta Selatan. Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 08.00 WIB.
Informasi yang beredar, hari ini Jokowi akan disibukkan dengan berbagai acara keluarga.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Kemungkinan Batal Tinjau Uji Lelang Jabatan

Hari ini, Sabtu (27/4/2013), uji kompetensi bidang dalam seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan luran dah camat di Provinsi DKI Jakarta resmi dimulai. Meski terjadwal dalam agenda Gubernur, Joko Widodo kemungkinan batal meninjau proses ujian di hari pertama.
Dalam agenda yang diumumkan Humas Pemprov DKI, Jokowi dijadwalkan hadir di dua sekolah yang menjadi lokasi ujian, yakni SMKN 1 dan SMAN 1 di Jalan Budi Utomo, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Namun, karena ada urusan pribadi yang mendesak, hampir dipastikan Jokowi batal meninjau jalannya ujian.
Pagi ini, Jokowi melayat seorang kerabatnya yang meninggal dunia di wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Mantan Wali Kota Surakarta itu tiba di lokasi sekitar pukul 08.00. Berdasarkan informasi dari beberapa ajudan pribadinya, sehari ini, Jokowi akan disibukkan dengan acara keluarga.
Uji kompetensi bidang dalam lelang jabatan digelar selama dua hari, yakni 27-28 April 2013. Peserta yang berhak mengikuti uji kompetensi dalam lelang jabatan mencapai 1.118 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 328 peserta yang membidik posisi camat dan 790 peserta yang membidik posisi lurah.
Uji kompetensi bidang akan dimulai pukul 08.00 hingga 15.00 (tiga gelombang) dan dilakukan secara serentak di delapan sekolah. Ujian digelar online dengan seribu jenis soal. Setiap peserta akan mengerjakan 90 butir soal dalam waktu 90 menit. Selain SMKN 1 dan SMAN 1, sekolah lain yang akan dijadikan lokasi ujian adalah SMKN 14, SMKN 16, SMA 35, SMPN 1, SMAN 3, dan SMAN 70.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Lega, Surat Tanggung Jawab MRT Direvisi

Wajah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sumringah seusai bertemu Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar di ruang rapat di Balai Kota, Jumat petang. Musababnya, Mahendra memberikan solusi atas keengganan Jokowi menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk proyek mass rapid transit (MRT).
Dalam rapat itu, Mahendra setuju untuk merevisi peraturan tentang perjanjian pinjaman dan penerusan hibah pemerintah pusat. "Jadi, nantinya gubernur bisa menunjuk pejabat di lingkungan pemda dan membuat surat kuasa untuk menandatangani surat pertanggungjawaban," ujar Mahendra, Jumat, 26 Desember 2013.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur wajib menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak agar dana hibah bisa cair. Hal itu tercantum dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 Tahun 2008 tentang tata cara penyaluran hibah pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Menurut dia, revisi tentang tata cara perumusan surat tadi juga bakal mengatur agar pembayaran hibah dari pemerintah pusat tak harus diserahkan melalui pemerintah daerah. Nantinya, kata dia, pemerintah bisa melakukan pembayaran langsung atau direct payment kepada perusahaan terkait, dalam hal ini PT MRT Jakarta."Dengan begitu, ada penyederhanaan birokrasi, tetapi prinsip good governance tetap terjaga," kata Mahendra. Menurut dia, revisi aturan maupun penandatanganan surat pertanggungjawaban itu tak akan menghambat soft launching proyek MRT yang rencananya akan dilakukan pekan depan.
Begitu pula terhadap penandatangan kontrak dengan kontraktor pemenang tender. Soalnya, surat itu diperlukan untuk mencairkan dana hibah. "Jaminan pembayarannya sebenarnya sudah ada, sudah ditandatangani," kata Mahendra.
Jokowi mengaku lega dengan hasil pertemuan tersebut. "Sudah tidak ada masalah, nanti saya akan buat surat kuasa kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bappeda untuk menandatangani surat itu," katanya. Dia beralasan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sarwo Handayani juga duduk sebagai komisaris PT MRT Jakarta.Dengan begitu urusan pencairan dana bisa lebih lancar.
Jokowi juga meyakinkan bahwa pengumuman nama pemenang tender pembangunan proyek MRT tak akan terhambat karena urusan surat pertanggungjawaban. “Konstruksi kan belum dimulai, jadi pencairan dana hibah sebesar Rp 5,2 triliun itu ya buat apa?"
Pencairan dana hibah yang memerlukan surat tersebut kemungkinan baru dilakukan setelah kontraktor mulai pembangunan fisik MRT dan memerlukan uang muka. Jokowi menambahkan, PT MRT saat ini masih memiliki dana untuk operasional perusahaan dan mengurus soft launching. 

Sumber :
www.tempo.co