Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
untuk mengurai kemacetan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dinilai
kurang efektif. Hal itu lantaran pembenahan tersebut tidak diimbangi
dengan infrastruktur penunjang.
Program pembenahan tata ruang kota yang dilancarkan oleh Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo (Jokowi) harusnya diiringi dengan ketersediaan lahan kosong.
Jika tidak, pedagang ataupun jasa ekpedisi akan tetap bongkar muat
barang tepat di pasar Tanah Abang. Kemacetan pun tak akan terelakkan
lagi.
"Infrakstruktur gedung tidak dibangun untuk truk ekspedisi yang besar.
Pada akhirnya tetap ekpedisi itu harus memuat barangnya di luar gedung,"
kata Wakil Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Heriandi, Sabtu
(13/7/2013).
Heriandi melanjutkan, seharusnya Pemprov DKI memberikan lahan kosong
untuk bokar muat sehingga tidak menggangu kawasan tersebut. "Jelas
terganggu karena adanya penyegelan. Baik proses penerimaan barang di
seluruh daerah," lanjutnya.
Ditambahkannya, dirinya menyarankan antara pemerintah dengan pengusaha
ekspedisi harus membangun komunikasi sehingga bisa menyelesaikan semua
persoalan. Hal ini untuk menghindari respons negatif dari berbagai
pihak.
"Pasar Tanah Abang pasar grosir terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara,
harus hati-hati dalam memutuskan kebijakan. Perlu adanya dialog yang
diadakan Pemprov Jakarta," tutupnya.
Sumber :
okezone.com