8 Jam Rapat Maraton dengan DPR, Jokowi Minta Tindakan Nyata

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) selama 8 jam dengan Komisi V DPR soal penanggulangan banjir. Jokowi meminta agar harus ada tindakan secepatnya setelah rapat ini.

"Bagus semua masukannya tadi. Pertemuan seperti ini tidak hanya sekali tiga kali, jangan diulang-ulang. Harus kerja, konkretnya apa. Di hulu kerja apa, di hilir apa, dewan mengontrol. Itu baru selesai," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan hal tersebut kepada wartawan sesaat setelah mengikuti RDP bersama Menteri PU, Gubernur Banten dan Sekda Jawa Barat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2013).

Rapat tersebut sempat diwarnai hujan interupsi anggota Dewan terkait normalisasi kali Ciliwung. Terutama terkait lama pengerjaan normalisasi yang akhirnya ditetapkan 3 tahun.

"Memindahkan masyarakat tidak mudah. Kalau pak menteri 2 tahun secara teknis rampung. Kan butuh pendekatan masyarakat agar ada kesadaran kolektif mau pindah," tambah Jokowi.

Jokowi sendiri dalam rapat tidak berbicara banyak. Alasannya, semua pihak sudah paham persoalan.

"Persoalannya ketahuan semuanya. Sudah ngerti semuanya. Tadi irit bicara karena sudah ngerti semuanya," kata mantan wali kota Solo ini.

RDP sendiri dimulai sejak pukul 11.00 WIB pagi dan berakhir pukul 19.00 WIB malam. Beberapa keputusan dicapai dalam rapat ini, termasuk salah satunya, DPR mendukung usulan tambahan anggaran penanganan banjir.

"Komisi V DPR RI memahami dan mendukung usulan anggaran tambahan Kemen PU sebesar Rp 2037,2 miliar untuk program/kegiatan penanggulangan banjir," kata Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow yang dibacakan kepada peserta RDP.

Sumber :
http://news.detik.com

Banjir Bikin Jokowi Berubah Pikiran Soal Proyek MRT

Realisasi proyek Mass Rapid Transit (MRT) tampaknya bakal molor lagi. Hal ini menyusul perubahan sikap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, perihal komposisi pendanaan proyek yang diperkirakan akan memakan dana Rp15 triliun tersebut.

Pada awalnya, porsi pendanaan investasinya adalah 60 persen ditanggung Pemprov DKI Jakarta dan 40 persen ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Namun, Jokowi kemudian berusaha melobi Pemerintah, yang akhirnya menghasilkan komposisi baru, yakni sebesar 49 persen oleh Pemerintah Pusat dan 51 persen oleh Pemprov.

Keputusan yang diambil oleh Menko Perekonomian, Hatta Rajasa tersebut, sempat diterima oleh Jokowi. Namun, ternyata kemudian ia berubah pikiran. Jokowi kembali ke usulan semula, yakni 60 persen pendanaan ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan 40 persen Pemprov DKI Jakarta.

"Pemprov DKI Jakarta sebetulnya sudah oke dengan 41 persen : 59 persen. Tapi  ternyata dengan perkembangan keadaan seperti sekarang, ada banjir yang membuat Pemprov DKI mengeluarkan banyak dana. Belum lagi subsidi untuk busway yang banyak, maka kapasitas anggarannya jadi turun," kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna menjelaskan perubahan sikap Jokowi, ketika ditemui di kantor Menko Perekonomian hari ini, Kamis (31/1).

APBD DKI Jakarta saat ini mencapai Rp 50 triliun. Namun oleh karena adanya pengeluaran akibat bencana banjir, APBN itu dipastikan tidak cukup kuat untuk dapat mendukung pendanaan proyek MRT bila porsi pembiayaannya seperti yang diputuskan Pemerintah Pusat.

Disebutkan Dedy, dengan adanya kebutuhan anggaran mendadak ini, maka kapasitas APBD DKI dinilai sudah tidak mencukupi untuk mendanai proyek MRT. Itulah sebabnya, Jokowi, menurut Dedy, meminta agar 60 persen beban investasi tersebut ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Dedy, Pemerintah sendiri berencana membantu APBD DKI Jakarta sehingga mempunyai kapasitas untuk mendanai proyek MRT tersebut. Sampai saat ini, ia menambahkan, Pemerintah masih menunggu jawaban Jokowi mengenai hal ini. Bersamaan dengan itu, Pemerintah juga menantikan perhitungan kembali total nilai proyek yang diharapkan dikerjakan oleh konsultan yang kredibel. Dengan demikian dapat dipastikan berapa persisnya dana yang dibutuhkan.

Sumber :
http://jaringnews.com

Lelang Jabatan Camat dan Lurah, Jokowi: Sebentar Lagi!

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana untuk melelang jabatan camat dan lurah. Pelelangan unik dan yang pertama kali dilakukan di Jakarta ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Sebentar lagi, tadi pagi sudah bicara, (mekanisme) nanti dilihat," ujar pria yang akrab disapa Jokowi tersebut.

Jokowi menyampaikan hal ini usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/1/2013).

Menurut Jokowi, pelaksanaannya paling cepat pada pertengahan Februari 2013. Ia pun enggan menjelaskan secara detil teknis pelaksanaan lelang ini.

"Nanti dilihat, mungkin pertengahan bulan ini (Februari 2013, red). Pertengahan lah kira-kira, nanti dilihat ya, dilihat. Masak saya ceritain sekarang," ujar pria yang menjadi suami Iriana tersebut.

Jokowi menilai lelang jabatan ini tidak menyalahi aturan dan salah satu bentuk terobosan. Ia juga optimis namun enggan mengomentari ide ini sebelum terlaksana.

"Ndak (melanggar aturan), kita melakukan terobosan pasti punya pegangan. Kita coba nanti. Dicoba pertama nanti dikomentari, belum dicoba kok," kata mantan wali kota Solo ini.

Harapan dari pelelangan posisi ini pun adalah munculnya pemimpin yang berprestasi dan terbuka kepada masyarakat. Hal ini juga meminimalisir tudingan kedekatan dengan pejabat.

"Artinya yang berprestasi akan kelihatan dan terbuka, transparan. Jangan bilang kedekatan. Nanti dilihat kompetensi, banyaklah, nanti," ujar Jokowi.

Evaluasi kinerja Camat dan Lurah hingga saat ini? "Saya kan belum banyak kenal, akan dijalankan bulan Februari 2013," tutup Jokowi.

Sebelumnya, ide ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama di Balai Kota DKI Jakarta. Rencana lelang camat dan lurah dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan di Ibu Kota. Mekanisme lelang memungkinkan jabatan camat dan lurah akan diisi oleh orang yang benar-benar punya kapabilitas.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Akan Bangun Transportasi Sungai

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengatakan pihaknya akan menyediakan alat transportasi sungai di Jakarta. Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban ruas jalan.

Jokowi mengatakan untuk sementara pihaknya baru menyediakan dua jalur, rencananya akan ditambah.

"Ya ini kita siapkan ada dua. Sementara ini ada dua, nanti yang untuk dari Marunda ke Muara Baru. Tetapi tahun ini akan kita siapkan ada empat," ujar Jokowi di Gedung DPR, Jl Gatot subroto, Jakarta, Kamis (31/1/2013).

Jokowi menungkapkan, jika alat transportasi laut ini terlaksana dia berharap bisa mengurangi beban jalan. Dan rute-rute yang harus dilewati yaitu Duren Sawit, Marunda, Ancol-Muara Baru, Muara Baru-Angke.

"Tapi nanti mungkin perjalanan dari Duren Sawit, Marunda, Ancol-Muara Baru, Muara Baru-Angke, agar beban di jalan juga lebih berkuranglah," ungkap Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini menuturkan, untuk pemberlakuan pertama dia akan memberikan gratis kepada warga DKI Jakarta yang ingin mencoba moda transportasi laut ini.

"Ini sementara belum karena ini printisan. Gratis dulu, nanti kalau sudah jadi bisnis, jalan," pungkasnya.

Sumber :
okezone.com 

Jokowi Ingin Tinggalkan Cara Lama Menangani Banjir

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan bahwa bencana banjir masih akan menghantui Jakarta apabila penanganan banjir masih menggunakan cara lama. Untuk itu, Jokowi meminta agar program-program penanggulangan banjir dapat dilakukan sesegera mungkin.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam paparannya pada Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI di Gedung MPR/DPR RI, Kamis (31/1/2013). Jokowi mengatakan, selama ini Jakarta sudah memiliki program-program yang baik untuk menanggulangi banjir dalam jangka pendek. Namun, program itu tak segera direalisasikan sehingga selalu menjadi permasalahan di kemudian hari.
"Saya tidak yakin tahun 2016 banjir tidak ada di Jakarta kalau masih melakukan penanganan yang sama," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi menekankan perlunya komitmen bersama untuk mempercepat program-program tersebut. Percepatan itu dapat dilakukan untuk program normalisasi sungai, kali karang, kali kamal, kegiatan pembebasan lahan, dan embung yang akan dibuat di lima wilayah.
"Kami hanya ingin menyampaikan program jangka pendek yang akan kita lakukan. Sebenarnya program dan konsep itu sudah ada semuanya sehingga pada kesempatan ini kami ingin mengajak untuk mengomunikasikan semuanya agar semua program yang ada ini bisa lebih dipercepat," ujarnya.
Menurut Jokowi, banjir yang melanda Ibu Kota beberapa waktu lalu terjadi akibat jebolnya tanggul Kanal Banjir Barat di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat. Akibat tanggul jebol itu sejumlah jalan protokol di Jakarta tergenang. Luapan air tersebut akhirnya mengakibatkan Wadut Pluit tak mampu menampung volume air sehingga kawasan Pluit pun tergenang.
"Yang pertama, banjir yang sekarang ini kelihatan sangat besar karena jebolnya tanggul di Latuharhari. Kalau tanggul itu tidak jebol, sebenarnya tidak akan kelihatan besar seperti yang kita lihat. Dari jebolnya tanggul, air semuanya masuk ke Thamrin dan sekitarnya, kemudian juga larinya ke Pluit, Penjaringan, dan Muara Baru," kata Jokowi.
Selain Jokowi, rapat itu juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Mayor Jenderal TNI Marinir Alfan Baharuddin, Gubernur Jawa Barat Ratu Atut Chosiyah, dan Sekretaris Daerah Jawa Barat Pery Soeparman. Hingga pukul 17.00 WIB, rapat itu masih berlangsung. Semua anggota Komisi V DPR masih bersuara memberikan masukan dan kritik, baik kepada pemerintah pusat maupun Pemprov DKI.

Sumber :
http://megapolitan.kompas.com

7 Proyek cegah banjir yang dipaparkan Jokowi ke DPR

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat dengan Komisi V DPR. Dalam rapat itu, Jokowi memaparkan rencana kerjanya terkait penanggulangan banjir.

Dalam rapat itu hadir juga Menteri PU Djoko Kirmanto, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan Sekda Pemprov Jabar, Peri Soeparman, Kepala Basarnas dan Kepala BNPB. Paparan itu dilakukan di DPR, Kamis (31/1).

Berikut ini proyek dana rencana kerja Jokowi pasca banjir besar landa Jakarta :

1. Banjir yang sekarang ini kelihatan sangat besar. Karena jebolnya Tanggul di Latuharhary. Kalau hal tersebut tidak Jebol sebenarnya tidak akan kelihatan besar seperti yang terlihat.

Dari Jebolnya tanggul, air semuanya masuk ke MH Thamrin dan sekitarnya, kemudian juga larinya ke Pluit, Penjaringan dan Muara Baru.

2. Kami hanya ingin menyampaikan, program jangka pendek yang akan kita lakukan. Sebenarnya program dan konsep itu sudah ada semuanya, sehingga pada kesempatan ini kami ingin mengajak untuk mengkomunikasikan semuanya agar semua program yang ada ini bisa lebih dipercepat.

3. Kemudian juga penanganan sampah yang akan kita lakukan besar-besaran pada tahun ini. Kami juga ingin mengusulkan, selain tadi mempercepat, yaitu normalisasi Kali Ciliwung yang tahun ini juga akan digeser ke KBT, ini sangat bagus skali.

4. Kemudian, Kali Pesanggerahan Angke Sunter (PAS) juga kami dengan Kemen PU juga sudah. Kami ingin mengusulkan agar pembangunan waduk di Ciawi, Cimanggis bisa dipercepat meskipun juga tadi menteri menyampaikan bahwa ini juga tidak begitu banyak mempengaruhi tetapi saya kira juga berpengaruh meskipun kecil tapi manfaat yang kedua adalah penyediaan air baku bagi masyarakat.

5. Kemudian pembangunan pompa baik yang ada di Ancol, Marina, Kapuk Muara, Pluit barat, yang juga segera dipercepat sehingga kalau kayak kemarin di Pluit ada masalah kita masih punya pompa di tempat lain.

6. Tahun ini juga perlu kami sampaikan membangun sumur resapan minimal 20 ribu yaitu 10 ribu yang di kerjakan oleh APBD dan 10 ribu nanti akan dipaksa dengan pergub untuk hotel, apartemen, bangunan-bangunan juga area-area perumahan untuk membuat sumur resapan. Baik yang dangkal maupun dalam.

7.Kemudian untuk deep tunnel kami juga usulkan agar ini juga bisa dikerjakan karena ada paling tidak ada sebuah skenario untuk lari air apabila terjadi kayak kemarin, misalnya jebol tanggul. Sehingga kita mempunyai plan kedua. Ini bisa dikerjakan oleh APBN dan APBD serta investor.

Sumber :
http://www.merdeka.com

DPR Minta Jokowi Bangun Sistem Peringatan Bencana

Komisi V DPR RI meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membangun sistem peringatan bencana banjir dan pola mitigasi bencana yang lebih baik. Selain itu, meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah penyangga dan lembaga dalam pembagian kewenangan mengatasi banjir. Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menyampaikan hal itu dalam Raker Sinkronisasi dan Koordinasi Penanggulangan banjir DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (31/1/2013).
"Saya sangat prihatin musibah banjir yang lalu telah menewaskan 38 warga Jakarta. Catatan pertama saya, dari semua konsep yang diusulkan, kunci untuk mengantisipasi banjir adalah penerapan early warning system dan mitigasi bencananya," kata Sigit yang juga Ketua Kelompok Fraksi V PKS.

Jokowi Girang Naik Bus TJ, Mengapa?

Setelah diluncurkan pada 22 Januari, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo akhirnya berkesempatan menjajal penggunaan tiket elektronik (e-ticket) bus Transjakarta di koridor I (Blok M-Kota). Menggunakan baju sadariah lengkap dengan pecinya, Jokowi naik dari Halte Harmoni dan tak perlu mengantre karena menggunakan tiket elektronik, Jakcard yang dimilikinya.

Pada kesempatan itu, secara umum, Jokowi menilai penggunaan kartu elektronik Transjakarta sudah berjalan dengan baik. Bahkan, kata Jokowi, dengan penggunaan kartu elektronik dapat mengurangi antrean pembelian tiket bus Transjakarta di halte. Setelah membayar dengan Jakcard, Jokowi langsung menuju pintu menuju bus yang mengarah ke Blok M. Tanpa menunggu lama, bus yang ditunggu pun datang. Dirinya pun langsung meumpang bus gandeng Transjakarta merk zhong thong milik Damri.

Karena kondisi bus yang penuh, Jokowi memilih untuk berdiri. Awalnya Jokowi berencana mencoba angkutan massal kebanggaan warga Jakarta itu sampai Halte Blok M. Namun akhirnya ia memutuskan untuk turun di Halte Bundaran Hotel Indonesia (HI).

"Lancar baik, saya memang mau mencoba e-ticket ini. Mesinnya sudah bisa dipakai. Biasanya antre sampai 30 menit, tapi sekarang tidak," kata Jokowi, saat mencoba bus Transjakarta.

Meski telah ada penambahan 66 bus baru, dirinya menilai, armada yang ada saat ini masih kurang. Sebab di dalam bus masih terlihat berdesakan. Sehingga pihaknya akan menambah 450 bus baru, yakni 150 bus gandeng dan 200 bus single. "Jam-jam padat akan ditambah armadanya karena memang lebih padat," katanya.

Diakui Jokowi, saat ini penggunaan e-ticket belum maksimal. Masyarakat masih belum banyak yang menggunakannya. Padahal ditargetkan ke depan transaksi untuk pembelian tiket bus Transjakarta akan menggunakan e-ticket. "Masih perlu dikampanyekan dan sosialisasi terus. Karena suatu saat uang tidak boleh digunakan harus pakai e-ticket," ungkapnya.

Sumber :

http://www.republika.co.id