Jokowi Perbaiki Tata Kelola Pemprov DKI Agar Menjadi Nomor Wahid

Tata kelola pemerintahan Pemprov DKI Jakarta dinilai menurun. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berupaya untuk terus memperbaiki kinerja Pemprov DKI Jakarta.
"Perlu diperbaiki lagi supaya jadi nomor satu. Dalam manajemen orang selalu diperbarui, sistem dibenahi, dan diperbaiki. Seperti itu," kata Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Kamis (13/6/2013).
Termasuk langkah blusukan yang sering ia lakukan, menurutnya hal tersebut adalah upaya untuk mengenal medan. Sehingga pembenahan dapat dilakukan secara maksimal.
"Blusukan, itu untuk mengenal medan. Namanya sistem pemerintahan memang selalu ada," ujarnya.
Sementara itu, Wagub Basuki T Purnama mengatakan, indeks ini sangat membantu pengukuran pelayanan pemprov bagi masyarakat.
"Seharusnya dalam pemerintahan bisa seperti pedagang yang menyediakan banyak barang dan jasa," ujar Ahok saat membuka Seminar Hasil IGI.
Namun, Ahok mengakui jika Jakarta memang peringkatnya lebih kalah dari Jawa Timur. Diantaranya adalah permasalahan tanah, perizinan dan IMB. sehingga pihaknya pun perlu belajar banyak dari Surabaya.
"Orangnya juga perlu diperbaiki, tapi kita memang masih punya SDM yang bagus," katanya.

Sumber :
detik.com

Pesta Rakyat Jakarta Gratis atau Bayar Murah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar pesta rakyat Jakarta mulai tahun 2014. Ia mengusahakan agar acara tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa dipungut biaya alias gratis.
"Nanti masyarakat gratis masuk di situ. Kalaupun bayar, Rp 1.000, Rp 2.000, sedang dikalkulasi hitung-hitungan ekonominya," ujar Joko di Balaikota Jakarta, Kamis (13/6/2013) sore.
Jokowi mengatakan, saat ini ia baru membuat desain konsep acara yang digelar untuk menyambut hari ulang tahun Kota Jakarta tersebut. Mantan Wali Kota Surakarta itu memastikan, konsep acara tersebut akan rampung pada tiga bulan mendatang, yakni Agustus 2013.
Untuk menguji coba acara itu, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) 2013 di kawasan Monumen Nasional pada 14-16 Juni 2013. Di acara tersebut, Pemprov DKI akan melihat aspek-aspek di dalamnya sebagai bahan referensi menggelar pesta rakyat Jakarta 2014.
"Karena kan harus ada kalkulasi ekonominya, harus ada referensi tata letak stan di mana, siapa saja yang ikut, ya dari acara yang Juni besok itu sebagai uji coba," ujar Jokowi.
Jokowi menilai penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta di Kemayoran telah kehilangan karakter budaya Betawi. Menurutnya, stan-stan industri raksasa di PRJ telah menggeser produk kebudayaan Betawi dan mengurangi kesempatan usaha kecil dan menengah untuk ikut berperan serta di dalamnya.
Jokowi berpendapat perlu digelar HUT DKI yang memiliki ciri Betawi, antara lain dengan menggelar PPKD di Monas pada Jumat besok hingga Minggu. Sesuai rencana, acara itu akan dimulai pada pukul 09.00 WIB hingga 21.00 WIB. Dalam acara yang tidak dipungut biaya itu, diselenggarakan acara-acara unik, mulai workshop, akrobat jalanan, parade Nona Jamu, teater Betawi, pencak silat, lenong Betawi, tari-tarian, dan wayang.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Akan Wawancara Calon Camat dan Lurah Secara Terbuka

Ujian kompetensi manajerial yang merupakan rangkaian proses seleksi terbuka atau lelang jabatan camat dan lurah telah diketahui hasilnya. Sebelum dilantik pada 21 Juni, semua calon camat dan lurah rencananya akan langsung diwawancarai oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Namun demikian, Jokowi mengaku jika dirinya belum membuka laporan yang ada di mejanya. Siapa saja yang lolos seleksi lelang jabatan dan siapa yang gugur ujian.
"Sudah tadi pagi. Belum saya buka," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Saat wawancara dengan calon camat dan lurah, Jokowi tidak keberatan jika dilakukan secara terbuka. Dirinya berjanji tidak akan menutup-nutupi jika wawancara dengan calon camat dan lurah akan digelar.
"Belum (wawancara), wong buka saja belum, tapi sudah dilaporkan secara umum, artinya cukuplah. Tapi cukupnya seperti apa saya belum buka agenda selanjutnya. Nanti dilihat, sidangnya terbuka juga gak apa-apa," kata Jokowi.
Sebelumnya diberitakan, hasil uji kompetensi manajerial sistem seleksi terbuka atau lelang jabatan Camat dan Lurah telah diumumkan. Dari 287 peserta calon camat, sebanyak 153 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau sebesar 54 persen. Sedangkan 670 orang yang hadir untuk calon lurah, yang belum memenuhi syarat sebanyak 301 orang atau 45 persen.
"Sisa yang memenuhi syarat itu melebih kuota atau jumlah dari posisi camat yang ada. Sedangkan untuk posisi Lurah selebihnya memenuhi syarat," ujar Kombes Polisi Untung Leskono yang merupakan koordinator seleksi uji kompetensi manajerial di Balai Kota, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Menurut Untung, hasil yang dia umumkan merupakan hasil dari uji kompetensi manajerial. Dan Masih ada tindak lanjut pelaksanaan yang ada pada wilayah Pemprov.

Sumber :
merdeka.com

Hujan-hujan, Jokowi Tinjau Persiapan PRJ Monas

Di tengah hujan Gubernur Jokowi meninjau persiapan acara PRJ Monas alias Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) yang digelar besok, Jumat (14/6). Jokowi berkeliling dengan mobil berwana hitam di seputar Monas kemudian kembali lagi ke Balaikota.
"Ini melakukan pengecekan. Nanti itu ada monorail dan panggung juga," kata Jokowi setelah kembali ke Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Jokowi mengatakan akan ada stand-stand yang menampung pengusaha kecil di PRJ Monas. Menurutnya untuk pembukaan besok merupakan langkah awal untuk pelaksanaan yang lebih meriah tahun depan. "Ya embrio itu kecil aja. Kita cek muat berapa stand, muat berapa pengusaha dan ternyata gede banget itu," katanya.
PRJ Monas rencananya akan digelar pada 14-16 Juni. Acara di Monas ini akan dinamakan Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD). PPKD akan digelar di Silang Barat Monas pada 14-16 Juni. Acara itu dibuka tiap harinya pada pukul 09.00 WIB-21.00 WIB.
Pengunjung dapat menikmati semua suguhan acara ini secara gratis. Acara itu akan memamerkan bermacam-macam produk kreatif dari seluruh DKI Jakarta. Tak hanya itu, di sana akan ada workshop dan hiburan antara lain akrobat jalanan, marawis, dan parade Abang - None Jakarta.

Sudah 80 Persen

"Sudah 80 persen," ujar Chief Director PT Quantum Convex International Toton Hutomi saat ditemui di Monas, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Toton mengatakan sudah ada 162 peserta yang terdaftar berpartisipasi dalam event yang baru pertama kali diselenggarakan ini. Mereka yang menjadi peserta bergerak di bidang kesenian, fashion, kuliner, teknologi dan lainnya.
"Sekarang itu mereka tinggal loading dekor, stand depan dari kuliner 18, lainnya dari produk betawi, herbal, produk dari Dinas Kelauatan dan makanan betawi yang sulit ditemukan saat ini," jelasnya.
Mereka yang berpartispasi di event ini sama sekali tidak dipungut bayaran. Mereka justru diberi semua fasilitas yang ada mulai dari meja, kursi dan listrik.
"Masalah harga kita gratiskan uang masuk, untuk pendaftaran stand gratis untuk peserta, ini cocok sekali dengan visinya Pak Jokowi yang pro rakyat. Harga barang di stand pun akan lebih murah dibanding PRJ (Kemayoran), karena para peserta eksibisi tidak dikenakan biaya dan tidak harus memikirkan balik modal (sewa stand). Untuk harga barang akan ada negosisasi antara pedagang dan pembeli," paparnya.
Tidak ada syarat khusus untuk peserta yang ingin berpartisipasi. "Syaratnya punya kreativitas dan inovatif, kita tampung. Kita lihat bahan-bahan yang dibuat pengrajin, kami buat seleksi peserta eksibisi," imbuhnya.
Masing-masing peserta akan mendapat stand berukuran 2 x 3 meter, 2 kursi dan 1 meja. Setiap stand akan mendapat rak display.
Tidak jauh dari tenda tersebut, terdapat panggung besar untuk acara kesenian. Para pengunjung bisa masuk melalui pintu barat silang Monas.
Gubernur Jokowi di bawah hujan telah meninjau lokasi pameran itu. Menurutnya, PPKD 2013 merupakan embrio penyelenggaraan yang lebih spektakuler tahun depan.

Sumber :
detik.com

Jika Pelayanan Publik Buruk, Jokowi Tak Berhasil

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diminta bisa menyelesaikan pelayanan publik di Jakarta, seperti puskesmas. Jika pelayanan publik di Jakarta masih buruk, Jokowi dianggap sebagai gubernur yang tidak menjalankan pemerintahannya dengan baik.
Menurut Ketua Komisi A DPRD DKI Ida Mahmudah, pelayanan kesehatan di Jakarta saat ini masih buruk. Padahal, puskesmas merupakan salah satu fasilitas publik yang menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat.
"Pelayanan publik yang ada saat ini masih sangat buruk. Jadi, saya rasa, seleksi kepala puskesmas cukup efektif untuk mengubah karakter pemimpin di tingkatannya," kata politisi PDI Perjuangan itu di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Dia pun menyebut seleksi dan promosi kepala puskesmas dianggap sebagai program yang tepat. Oleh karena itu, ia berharap melalui seleksi terbuka kepala puskesmas tersebut mendapatkan pemimpin yang benar-benar dapat memahami permasalahan dan mau melayani masyarakat.
Ia tak memungkiri, saat ini, pimpinan puskesmas masih ada yang bermalas-malasan dan bersikap tidak tegas. "Kalau di wilayah masih dengan karakter pemimpin yang seperti dulu, saya selalu mengkritik. Kalau sekarang pelayanan publik tidak bagus, berarti Pak Gubernur (Jokowi) tidak berhasil menjalankan pemerintahannya," tegas politisi PDI-P tersebut.
Ida mengaku kerap memerintahkan stafnya untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada instansi pelayanan publik, baik di kelurahan, kecamatan, maupun puskesmas. Dari sidak ke lapangan itu, kata dia, hasilnya cukup mengecewakan.
"Dulu saya sering mengingatkan Pak Foke akan pelayanan itu. Tetapi, itu sering tidak mendapat respons cepat. Saya harap, Pak Jokowi bisa memperbaiki pelayanan publik Jakarta," harap Ida.

Sumber :
kompas.com

Dituding Tarik Bayaran dari PKL Oleh Jokowi, Ini Jawaban Panitia PRJ

"Coba dilihat, coba dirasakan, sudah nggak boleh masuk (PRJ) masih disuruh bayar."
Pernyataan ini terlontar dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) saat memborong kerak telor dari para pedagang kaki lima yang berjualan di luar kompleks PRJ awal pekan ini. Sang peracik kerak telor, Sobari, mengaku harus membayar Rp 400 ribu per bulan ke pengelola PRJ Kemayoran supaya bisa berjualan di situ.
Panitia PRJ terang-terangan membantah pernyataan Jokowi dan pedagang kerak telor Sobari. Menurut mereka, pedagang kerak telor di luar arena pameran bukan tanggung jawab pengelola Jakarta Fair.
"Kami hanya menjalin komunikasi agar dalam mematok harga jangan sampai mencekik leher konsumen karena hal itu akan memperburuk citra Kemayoran sebagai kawasan yang aman dan ramah pengunjung," kata Direktur Marketing PT Jakarta Internationa Expo, Ralph Scheunemann, dalam rilisnya, Kamis (13/6/2013).
Ralph mengaku, Panitia PRJ tidak tahu menahu apakah para pedagang kaki lima dan tukang kerak telor ini diminta membayar biaya tertentu atau tidak, karena hal itu berada di luar kewenangan PT JIExpo. Panitia PRJ hanya bertanggung jawab pada peserta pameran dan para pedagang di dalam arena pameran saja.
"Para pedagang di luar Arena PRJ ini mungkin diatur oleh otorita setempat. Jadi kalau ada yang bilang mereka diminta membayar sewa atau apa ya jangan ditanyakan ke Panitia, karena kita tidak ada hubungan apa-apa dengan kita," kata Ralph.
Menurut Ralph, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengontrol kawasan Kemayoran di luar pagar PT JIExpo. Hal itu menjadi tanggung jawab otorita .

Sumber :
detik.com

Pernah Bersitegang dengan Jokowi, Lurah Warakas Lolos Uji Kompetensi

Lurah Warakas, Mulyadi pernah menentang kebijakan Gubernur Jokowi soal lelang jabatan lurah dan camat. Namun akhirnya ia minta maaf dan mematuhi kebijakan Pemprov tersebut. Ia bahkan lolos dalam tahap uji kompetensi manajerial.
"Iya, Lurah Warakas lolos," ujar Kepala BKD DKI Jakarta, Made Karmayoga di Balai Kota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Kamis (13/6/2013).
Sehingga menurut Made, Mulyadi dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. "Nilainya rata-rata," ucap Made.
Menurut Made, Mulyadi harus menjalani tahapan selanjutnya yaitu berupa sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjab) Sidang tersebut akan dihadiri oleh sekda, bupati, bahkan mungkin oleh Gubernur Jokowi dan Wagub Ahok.
"Kalau memang lulus sidang Baperjab maka Mulyadi akan dikukuhkan pada 21 Juni," katanya.
Lurah Warakas Mulyadi pernah menentang kebijakan Jokowi soal lelang jabatan lurah dan camat. Mulyadi pernah memita agar Jokowi taat aturan karena sesuai UU, jabatan lurah dan camat itu jabatan karier, jadi tidak dilelang.
"Karier ke depan bagaimana ini? Nanti nggak ada jabatan karier. Kalau mau ubah UU dulu," kata Mulyadi Kamis (2/5/2013).
Namun Mulyadi kemudian menegaskan tak pernah menolak kebijakan Jokowi tersebut. Dia menegaskan tak pernah menolak kebijakan itu. Dia hanya mempersoalkan kata lelang.
"Saya tidak pernah melawan Pak Gubernur," jelas Mulyadi, Jumat (3/5/2013).

Sumber :
detik.com

Diberi Rp 500.000 oleh Jokowi, Kusir Delman "Ngaku" Kurang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memberikan uang sebesar Rp 500.000 kepada 40 kusir delman yang beroperasi di sekitar Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Uang itu digunakan demi mempercantik delman mereka.
Hasan, Koordinator Kusir Delman di Monas, mengatakan, ia mendapat undangan bertemu Gubernur DKI pada Kamis (6/6/2013) lalu. Namun, Jokowi berhalangan hadir. Pertemuan itu pun diwakili Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Kita dikasih Rp 500.000 tiap delman, katanya dari Jokowi, disuruh perbaikin delmannya. Hari ini kita dipanggil lagi sini, Jokowi mau lihat hasilnya," ujar Hasan di Balaikota, Kamis (13/6/2013).
Namun, dengan nada malu-malu, Hasan mengaku jumlah uang tersebut sebenarnya masih kurang. Dengan jumlah tersebut, para kusir delman hanya mempercantik delmannya dengan menghias tepi dengan bunga berbahan kertas dan mengecat kayu kereta yang berbahan kayu jati.
"He-he-he, sebenarnya masih kurang sih, tapi enggak apa-apalah. Kita mah alhamdulillah aja sudah ada yang memperhatikan kita," ujar pria yang telah menjadi kusir delman sejak tahun 1970 tersebut.
Menurut Hasan, perhatian semacam itu memang telah lama tidak didapatnya. Sepeninggal era Gubernur Sutiyoso hingga memasuki era Fauzi Bowo, jumlah kusir delman menurun drastis dari 90 orang menjadi 40 orang. Kondisi itu terjadi karena Pemprov DKI sempat melarang beroperasinya kusir-kusir delman tersebut.
"Sempat diusir, makanya jumlah kita langsung turun. Kita tetap operasi sih, tapi ya kucing-kucingan," ujarnya.
Oleh sebab itu, para kusir delman itu mengaku sangat mengapresiasi positif pemberian sang Gubernur tersebut. Ia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta memberikan perhatian lebih kepada para kusir delman itu.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Dianggap Pejabat Paling Jujur dan Bersahaja

Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masih berada di posisi teratas dalam hasil survei capres 2014. Banyak pihak yang masih tetap memprediksi mantan Wali Kota Solo tersebut untuk maju ke kancah pemilihan capres 2014 mendatang.
Ketua Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhi Massardie mengatakan, Jokowi memang sudah memiliki modal kepercayaan dari publik atas kepemimpinannya yang bersahaja selama ini.
"Jadi pilihan kepada Jokowi dianggap pejabat publik paling bersih dan bersahaja," kata Adhi kepada wartawan, Kamis (13/6/2013).
Menurut Adhi Jokowi selama ini juga relatif tidak mempunyai 'track record' yang buruk dalam perjalanan karirnya. Adhie menganggap Jokowi bersih dari dosa sosial, pasalnya selama ini banyak tokoh parpol yang dianggap kredibilitasnya kurang namun tetap maju ke arena capres 2014.
"Ini juga sebagai pelampiasan masyarakat terhadap figur pimpinan parpol yang ngotot mau nyapres, padahal tidak memiliki kemampuan dan track record sebagai pemimpin," ujar Adhi.
Selain itu, Adhi menilai selama ini masyarakat menilai Jokowi adalah sosok yang berkapasitas dan berkredibilitas yang baik. Hal semacam itu yang menjadi parameter masyarakat akhirnya lebih memilih Jokowi ketimbang nama-nama jagoan capres lainnya.
"Kalau dihadapkan dengan tokoh lain di luar orang parpol, seperti Rizal Ramli atau Mahfud MD, atau siapa gitu, peta persaingan akan jauh lebih seru. Karena orang akan membandingkan secara lebih rasional, karena parameternya integritas, kapasitas dan kredibilitas," imbuh Adhi.

Sumber :
merdeka.com, Versi Okezone.com : "Tak Punya Cacat Politik, Jokowi Layak Jadi Capres"

Jokowi Presiden, Walkot Surabaya Jadi DKI-1

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuka seminar partnership pemeringkatan tata kelola pemerintahan provinsi di seluruh Indonesia. Dari hasil pemeringkatan Indonesia Governance Index (IGI) 2012 itu, Provinsi DKI Jakarta menempati posisi di bawah Jawa Timur.
Mendengar itu, Basuki mengaku kaget karena Jakarta dapat dikalahkan oleh Jawa Timur. Ahok, begitu sapaan akrab Basuki, mengatakan bahwa Jawa Timur memiliki seorang pemimpin yang bertekad menciptakan transparansi birokrasi, yaitu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
"DKI kok bisa-bisanya kalah sama Jawa Timur? Kalau, misalnya, nanti Pak Jokowi menjadi presiden, saya mau suruh Wali Kota Surabaya Ibu Risma ke sini untuk menjadi Gubernur DKI," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Peringkat dalam IGI 2012 diperoleh dari data pemerintahan tahun 2011. Dalam IGI 2012 ini, Jakarta menempati posisi ketiga dengan skor indeks 6,33. Posisi teratas dipegang oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 6,8 dan Jawa Timur dengan nilai 6,42.
Menurut Basuki, seseorang jauh lebih andal apabila telah teruji di daerah masing-masing. Basuki pun tak segan-segan memuji Risma sebagai seorang pekerja keras dan gemar turun ke lapangan, seperti kerap dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Mantan Wali Kota Solo (Jokowi) saja bagus, apalagi Wali Kota Surabaya. Wali kota Surabaya ini sudah terbukti pelayanan publiknya bagus. Terus dia juga suka blusukan seperti Pak Jokowi," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Dalam acara tersebut, Basuki menjelaskan bahwa kelak Jakarta akan menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di setiap kelurahan. Hal itu menjadi salah satu program unggulan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan kantor kelurahan seperti layaknya kantor biro jasa multifungsi. Basuki menginginkan sebuah birokrasi yang memudahkan masyarakat untuk mengurus segala macam fasilitas unggulan, seperti Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Perintahkan Sembilan Pejabat DKI Jalani Audisi Sekda

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan sembilan pejabat di Pemprov DKI Jakarta untuk menjalani seleksi Sekretaris Daerah Pemprov DKI, yang sebelumnya dijabat Fadjar Panjaitan. Mereka menjalani pengujian selama dua hari, yakni Rabu (12/6/2013) dan Kamis (13/6/2013).
Berdasarkan surat tugas Gubernur DKI yang salinannya diperoleh Warta Kota, disebutkan bahwa sembilan orang tersebut akan menjalani seleksi. "Surat tugas ini merupakan surat resmi, jadi Sekda terpilih nantinya pasti salah satu dari para pejabat ini," ujar salah satu PNS DKI yang enggan disebut namanya, Rabu (12/6/2013).
Dalam surat tugas Nomor 716/082.62 tersebut, Gubernur DKI Joko Widodo menugaskan kepada sembilan pejabat untuk mengikuti asesmen kompetensi calon Sekda DKI di Hotel Sahid, Tanahabang, Jakarta Pusat. Nantinya, tiga nama dari sembilan pejabat tersebut akan diajukan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Nantinya, Wakil Presiden yang akan menentukan.

Berikut nama-nama calon Sekda yang ikut seleksi:

1. Wiriyatmoko, pernah menjadi Kepala Dinas Tata Ruang DKI dan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan.
2. Sylviana Murni, pernah menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI, Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI, Wali Kota Jakarta Pusat.
3. Hasan Basri Saleh, pernah menjadi Kepala Biro Perekonomian, pejabat di Bappeda DKI, dan juga menjadi Dosen.
4. Franky Mangatas Panjaitan, pernah menjadi Kepala Dinas Kependuduakn dan Catatan Sipil dan Kepala Biro Umum.
5. Catur Laswanto, pernah menjadi Kepala Biro Humas dan Protokol dan Kepala Pusdiklat.
6. Mochammad Tauchid Tjakraamidjaja, pernah menjadi Kepala Dinas Perhubungan dan Asisten Sekda Bidang Pembangunan.
7. Taufik Yudi Mulyanto, pernah menjadi Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, Dosen di UNJ.
8. Saefullah, pernah menjadi Wakil Kepala Dinas Pendidikan Dasar, dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
9. Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono, pernah menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Sekertaris Kota Jakarta Pusat.

Sumber :
kompas.com

Diam-diam, Jokowi Seleksi 9 Calon Sekda DKI

Posisi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta hingga kini masih kosong pasca mundurnya Fadjar Panjaitan. Tapi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) secara diam-diam rupanya telah merekomendasikan 9 calon yang bisa mengikuti seleksi ujian.
Dalam surat tugas dengan Nomor 716/082.62, Jokowi menugaskan kepada sembilan pejabat ujian kompetensi calon Sekda DKI di Hotel Sahid, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ujian dilakukan selama dua hari sejak Rabu (12/6/2013) kemarin dan hari ini Kamis (13/6/2013).
"Surat tugas ini merupakan surat resmi," ujar salah satu PNS di lingkungan Pemprov DKI yang enggan disebut namanya, Kamis (13/6/2013).
Dari sembilan nama calon Sekda yang mengikuti ujian kompetensi ini, nantinya akan dipilih tiga nama. Selanjutnya diusulkan ke Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri.
Sekda merupakan PNS nomor satu di lingkungan Pemprov DKI dan merupakan orang kepercayaan gubernur dan wakil gubernur. Sekda memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam menjalankan program pemerintahan. Seperti, dalam mengatur anggaran, mengatur sumber daya manusia, dan membuat peraturan lainnya.
Perlu diingat, Fadjar Panjaitan yang sebelumnya menjadi Sekda DKI, mundur karena maju sebagai caleg DPR RI untuk pemilu 2014. Fadjar maju dengan menggunakan mesin partai lewat PDIP. Untuk sementara, jabatan Sekda dipegang oleh Wiryatmoko sebagai Plt.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Imbauan Kantong Daur Ulang untuk Mal Tak Salah Sasaran

Surat edaran penggunaan tas daur ulang di pusat perbelanjaan diyakini tidak salah sasaran. Pusat perbelanjaan dipilih menjadi sasaran awal kebijakan tersebut karena dinilai lebih mudah dikelola.
"Kita bukan salah sasaran, kan kita baru coba. Dari yang lebih mudah pengelolaannya dulu, di mana? Ya di mal dulu," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Gedung Balaikota, Jakarta, Kamis (13/6/2013) siang. Uji coba akan dijalankan selama satu bulan. Jika dinilai berhasil, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun akan menerapkan kebijakan yang sama di tempat-tempat perdagangan lainnya, termasuk pasar tradisional di DKI Jakarta.
Jokowi mengaku, melalui program itu, Pemprov DKI Jakarta ingin menerapkan program ramah lingkungan. Ia ingin masyarakat mulai sadar melestarikan lingkungan, salah satunya dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang atau bahan mudah terurai. "Tujuannya kita ingin mengubah yang tidak hancur itu bisa diganti dengan bahan yang bisa di-recycle dan bisa dipakai berulang-ulang, jangan sampai kita pakai banyak kantong plastik," lanjutnya.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberikan surat edaran Nomor 6 Tahun 2013. Surat tertanggal 3 Juni 2013 itu berisi larangan penggunaan kantong plastik dan imbauan menggunakan kantong daur ulang kepada pengelola pusat perbelanjaan di Jakarta.
Meski kebijakan itu ditanggapi positif, pengelola pusat perbelanjaan menyarankan agar kebijakan yang sama juga diterapkan di pasar tradisional. Mereka menganggap pasar tradisional adalah penyumbang sampah plastik yang cukup besar.

Sumber :
kompas.com

Beranikah Jokowi Bebaskan Jakarta dari Kantong Kresek?

Plastik menjadi salah satu penyumbang sampah terbanyak di Jakarta. Bagaimana tidak, semua pedagang kini mengandalkan kantong kresek sebagai wadah dagangan mereka.
Padahal, dari sifat zat yang dikandung, plastik tidak dapat didaur ulang apalagi hancur jika menyatu dengan tanah. Alhasil, keberadaan plastik-plastik itu malah merusak lingkungan.
Khusus di Jakarta, menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, dari delapan ribu ton sampah, sebanyak 1.060 ton merupakan sampah plastik. Berkaca dari kondisi itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), lantas mengeluarkan Surat Edaran No 6 tahun 2013 mengenai larangan menggunakan kantong plastik bagi pusat perbelanjaan.
Rupanya, usulan Jokowi ini diprotes oleh beberapa pengelola mal di Jakarta. Bukan tak setuju dengan semangat Go Green untuk memperbaiki lingkungan, tapi lebih kepada sasaran yang ini dituju dari surat edaran itu.
"Kami menyarankan kenapa cuma kami? Padahal yang perlu dididik itu sebenarnya pasar-pasar tradisional. Tas daur ulang itu sudah dilakukan apa belum?" kata CEO Kuningan City, Handaka Santosa saat dihubungi wartawan Rabu (12/6/2013).
Dia meminta Jokowi dan Ahok memetakan penggunaan kantong plastik di lapangan. Sebab, jika pusat perbelanjaan yang dimaksud adalah mal, menurut Handaka justru mereka sudah menggunakan tas plastik yang bisa didaur ulang sebagai wadah dari hasil transaksi jual beli.
"Saya rasa ide Gubernur bagus. Ini kan menyangkut lingkungan hidup. Tapi kan ada seharusnya ada tatap muka, namun sejauh ini belum. Harusnya ketemu dengan pedagang-pedagang atau pun pengelola mal. Padahal ini bisa menjadi pendidikan yang baik," jelasnya.
Menurutnya, seharusnya tak hanya mal yang mendapatkan surat edaran pelarangan penggunaan kantong plastik. Dia meminta Jokowi dan Ahok juga memperhatikan penggunaan kantong plastik di pasar tradisional.
"Kalau kita lihat orang beli bawang di pasar kan plastiknya langsung dibuang. Beda sama orang belanja di mal. Itu kan kantongnya bagus, bisa dipakai kembali," tandasnya.
Dihubungi terpisah, Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar se-Indonesia, Ngadiran, menilai kebijakan itu sangat baik. Dia pun sadar pasar tradisional sebagai tempat yang paling banyak menggunakan kantong plastik.
Tapi, dia meminta Jokowi dan Ahok juga menyampaikan secara langsung bukan hanya surat edaran tanpa tatap muka.
"Kebijakan ini baik untuk ramah lingkungan. Seperti mal sudah menggunakan plastik yang bisa didaur ulang. Nah tapi untuk pedagang pasar sebaiknya disosialisasikan dulu," jelas Ngadiran saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (13/6/2013).
Dia yakin pedagang di pasat tradisional menyambut baik rencana itu. Asalkan diberikan juga solusi sebagai pengganti kantong kresek itu.
"Saya yakin kebijakan ini akan didukung asal diinformasikan secara bertahap tidak bisa tiba-tiba, selain itu berikan juga strateginya agar semua pihak terkait bisa menerima kebijakan itu," jelasnya.

Sumber :
merdeka.com