Kampanye hitam yang berlebihan menjelang pemilihan presiden memicu reaksi kader dan simpatisan PDI Perjuangan, Pro-Jokowi (Projo). Organ PDIP pendukung calon presiden Joko Widodo ini meminta kepolisian mengusut kampanye hitam terhadap Gubernur DKI Jakarta itu.
Menurut Sekretaris Jenderal Relawan Projo, Yongki Jonacta, serangan politik yang tak proporsional terhadap Jokowi, nama panggilan Joko Widodo, sudah masuk kategori menyebarkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). "Bila polisi lambat bertindak, bisa terjadi benturan antara massa Jokowi dan massa pendukung calon presiden lainnya," katanya di sela-sela peresmian Projo Kalimantan Timur di Kota Balikpapan pada Jumat (9/5/2014).
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Jumat, 09 Mei 2014
Prabowo dan Jokowi Klaim Korban Kampanye Hitam
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan Ketua Dewan Pembina partainya, Prabowo Subianto, merupakan calon presiden yang paling sering diserang kampanye hitam.
"Yang paling banyak mendapatkan serangan kampanye hitam itu kami," kata Fadli, di kantor Dewan Pimpinan Pusat Gerindra, Jakarta, Jumat (9/4/2014). Menurut dia, serangan kampanye hitam terhadap Prabowo banyak muncul di media sosial melalui berbagai akun anonim.
"Yang paling banyak mendapatkan serangan kampanye hitam itu kami," kata Fadli, di kantor Dewan Pimpinan Pusat Gerindra, Jakarta, Jumat (9/4/2014). Menurut dia, serangan kampanye hitam terhadap Prabowo banyak muncul di media sosial melalui berbagai akun anonim.
Kampanye Hitam ke Jokowi, Pengamat: Percuma
Direktur Eksekutif PoliticaWave Yose Rizal mengatakan kampanye hitam yang ditujukan untuk calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo di sosial media semakin banyak setelah pemilihan anggota legislatif pada 9 April lalu. Namun, kata Yose, kampanye hitam ini terbukti tak terlalu berhasil mempengaruhi masyarakat.
"Mereka semakin pintar, tahu mana yang benar dan mana yang tidak," kata Yose ketika dihubungi, Jumat, 9 Mei 2014.
Yose mengatakan kampanye hitam untuk Jokowi semakin hari kian parah. Contohnya, kata dia, iklan kematian yang menuliskan namanya Jokowi disertai embel-embel nama baptis Herbertus dan nama Mandarin Oey Hong Liong.
"Mereka semakin pintar, tahu mana yang benar dan mana yang tidak," kata Yose ketika dihubungi, Jumat, 9 Mei 2014.
Yose mengatakan kampanye hitam untuk Jokowi semakin hari kian parah. Contohnya, kata dia, iklan kematian yang menuliskan namanya Jokowi disertai embel-embel nama baptis Herbertus dan nama Mandarin Oey Hong Liong.
Menangkan Jokowi, 100 Kabupaten Hadiri Temu Raya Almisbat
Komitmen Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) untuk memenangkan calon presiden (capres) Joko Widodo semakin menguat dengan bergabungnya perwakilan dari 100 kabupaten/kota dalam Temu Raya Nasional.
Dalam Temu Raya Nasional tersebut, mereka menyusun rencana kerja dan menyusun strategi untuk menggerakkan masyarakat di daerah memenangkan Jokowi di Pilpres 9 Juli mendatang.
"Kami sedang berupaya menggalang seluruh kekuatan masyarakat sipil di Indonesia. Saat ini kami sudah berhasil menghimpun kelompok masyarakat di 100 kabupaten di 33 propinsi. Target kami sampai akhir bulan ini akan ada kelompok masyarakat dari 200 kabupaten yang akan bergabung di Almisbat," kata Koordinator Kampanye Almisbat Indra P Simatupang, di Jakarta, Jumat (9/5/2014).
Dalam Temu Raya Nasional tersebut, mereka menyusun rencana kerja dan menyusun strategi untuk menggerakkan masyarakat di daerah memenangkan Jokowi di Pilpres 9 Juli mendatang.
"Kami sedang berupaya menggalang seluruh kekuatan masyarakat sipil di Indonesia. Saat ini kami sudah berhasil menghimpun kelompok masyarakat di 100 kabupaten di 33 propinsi. Target kami sampai akhir bulan ini akan ada kelompok masyarakat dari 200 kabupaten yang akan bergabung di Almisbat," kata Koordinator Kampanye Almisbat Indra P Simatupang, di Jakarta, Jumat (9/5/2014).
Almisbat Konsolidasikan Diri demi Memenangkan Jokowi
Para pendukung Joko Widodo alias Jokowi pada pemilu presiden (pilpres) Juli nanti terus mengonsolidasikan diri. Salah satu kelompok pendukung Jokowi yang terus berupaya memperkuat jaringan adalah Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat).
Dalam rangka konsolidasi, Almisbat menggelar Temu Raya Nasional guna menyusun rencana kerja nasional untuk pemenangan Jokowi di pilpres nanti. Sekjen Almisbat Hendrik Sirait mengatakan, pencalonan Jokowi harus didukung dengan strategi yang tepat.
Dalam rangka konsolidasi, Almisbat menggelar Temu Raya Nasional guna menyusun rencana kerja nasional untuk pemenangan Jokowi di pilpres nanti. Sekjen Almisbat Hendrik Sirait mengatakan, pencalonan Jokowi harus didukung dengan strategi yang tepat.
Polri Usut Kasus Iklan Kematian Jokowi
Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengimbau masyarakat segera melapor ke polisi ketika menemukan kampanye hitam. Imbauan ini menyusul munculnya iklan kematian Joko Widodo yang menyebar di sosial media.
"Masyarakat juga harus tahu apabila ditemukan sebuah pelanggaran, termasuk black campaign atau kampanye negatif, silakan masyarakat melaporkan ke Gakumdu," ujar Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (9/5/2014).
Sutarman menjelaskan penyelenggara dan pengawas pemilu sudah memiliki mekanisme apabila terjadi pelangaran pemilu. Pengawas Pemilu dan Bawaslu yang menemukan adanya pelanggaran pemilu termasuk kampanye hitam akan meneruskan laporannya ke Polri. Sedangkan pelanggaran administrasi akan diserahkan oleh Bawaslu ke KPU.
"Masyarakat juga harus tahu apabila ditemukan sebuah pelanggaran, termasuk black campaign atau kampanye negatif, silakan masyarakat melaporkan ke Gakumdu," ujar Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (9/5/2014).
Sutarman menjelaskan penyelenggara dan pengawas pemilu sudah memiliki mekanisme apabila terjadi pelangaran pemilu. Pengawas Pemilu dan Bawaslu yang menemukan adanya pelanggaran pemilu termasuk kampanye hitam akan meneruskan laporannya ke Polri. Sedangkan pelanggaran administrasi akan diserahkan oleh Bawaslu ke KPU.
Safari ke Manado-Makassar, Jokowi Ditemani Marwan Jafar
Calon Presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo melakukan kunjungan ke Manado, Sulawesi Utara, dan Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (9/5/2014). Jokowi terlihat didampingi Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Jafar.
Dalam agenda safari politiknya, Jokowi terlihat ditemani sejumlah elite PDIP dan mitra koalisinya, Partai Nasional Demokrat. Diantaranya Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sotarduga; Wasekjen PDIP Achmad Basarah, dan Ketua DPP NasDem bidang Politik dan Pemerintahan Akbar Faisal.
Dalam agenda safari politiknya, Jokowi terlihat ditemani sejumlah elite PDIP dan mitra koalisinya, Partai Nasional Demokrat. Diantaranya Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sotarduga; Wasekjen PDIP Achmad Basarah, dan Ketua DPP NasDem bidang Politik dan Pemerintahan Akbar Faisal.
Kejagung Didesak Panggil Jokowi Terkait Dugaan Korupsi Bus TransJakarta
Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak untuk segera memanggil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi, terkait dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta.
Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejagung hingga saat ini masih mendalami kasus tender bus karatan TransJakarta yang dilakukan oleh anak buah Jokowi. Terkait hal itu, mahasiswa yang tergabung dalam Perserikatan Mahasiswa Jakarta Sejahtera menyatakan kurang puas dengan kinerja Kejagung hingga saat ini.
Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejagung hingga saat ini masih mendalami kasus tender bus karatan TransJakarta yang dilakukan oleh anak buah Jokowi. Terkait hal itu, mahasiswa yang tergabung dalam Perserikatan Mahasiswa Jakarta Sejahtera menyatakan kurang puas dengan kinerja Kejagung hingga saat ini.
Rhoma Irama: Jokowi Jangan Dulu Jadi Presiden!
Bakal calon presiden (capres) dari Partai Kebangkita Bangsa (PKB) Rhoma Irama tidak setuju jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mencalonkan diri sebagai capres pada pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang. Sebab, Jokowi mengemban tugas untuk menyelesaikan semua persoalan Jakarta sebagai kepala daerah.
"Kita minta kepada Jokowi untuk menyelesaikan tugasnya dahulu sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jangan dulu jadi presiden," ungkap Rhoma kepada wartawan saat tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Jumat (9/5/2014).
"Kita minta kepada Jokowi untuk menyelesaikan tugasnya dahulu sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jangan dulu jadi presiden," ungkap Rhoma kepada wartawan saat tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Jumat (9/5/2014).
Rhoma Cabut Dukungan Jika PKB Gabung Jokowi
Rhoma Irama mengancam mencabut dukungan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kalau partai besutan Muhaimin Iskandar itu berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal itu, ditegaskan raja dangdut tersebut saat tiba di Bandara Sultan Mahmmud Bahdaruddin (SMB) II Palembang, Jumat (9/5/2014). Ia datang untuk menghadiri MTQ di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sabtu (10/5/2014).
"Kita akan tarik dukungan jika PKB berkoalisi dengan PDIP untuk mendukung Jokowi (Joko Widodo)," kata Rhoma.
"Kita akan tarik dukungan jika PKB berkoalisi dengan PDIP untuk mendukung Jokowi (Joko Widodo)," kata Rhoma.
Siapapun Cawapresnya, Prabowo Menang Satu Putaran
Menjelang Pemilihan Presiden 2014, hasil survei Lembaga Survei & Polling Indonesia (SPIN) mengungkap adanya fluktuasi elektabilitas para calon presiden. "Jokowi mengalami penurunan elektabilitas, sedangkan Prabowo merambat naik, dan Ical cenderung stagnan," ujar Direktur Eksekutif SPIN, Igor Dirgantara dalam Public Expose di Jakarta, Jumat (9/5/2014).
Menurut dia, kejelian memasangkan duet pasangan capres-cawapres akan menjadi penentu pemenangan di Pilpres 9 Juli nanti, lantaran orientasi publik atas figur di atas partai politik masih jadi rumus politik pemenangan pilpres saat ini.
Menurut dia, kejelian memasangkan duet pasangan capres-cawapres akan menjadi penentu pemenangan di Pilpres 9 Juli nanti, lantaran orientasi publik atas figur di atas partai politik masih jadi rumus politik pemenangan pilpres saat ini.
Eva Bicara Seputar Cawapres Jokowi
Setiap Jumat seakan menjadi penantian akan adanya pernyataan resmi soal siapa cawapres yang akan berduet dengan capres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo. Sebelumnya, disebut-sebut, sosok cawapres Jokowi akan diumumkan pada 'Jumat Suci'.
Sehubungan dengan itu, juru bicara PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan pendamping Jokowi untuk Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 diumumkan pekan depan sebelum masa pendaftaran capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 18 Mei 2013. "Belum, pengumuman sebelum pendaftaran ke KPU. Mungkin dua atau tiga hari sebelumnya. Hari ini Bu Mega pun masih di Bali," ujar Eva lewat pesan singkat, Jumat (9/5/2014).
Sehubungan dengan itu, juru bicara PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan pendamping Jokowi untuk Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 diumumkan pekan depan sebelum masa pendaftaran capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 18 Mei 2013. "Belum, pengumuman sebelum pendaftaran ke KPU. Mungkin dua atau tiga hari sebelumnya. Hari ini Bu Mega pun masih di Bali," ujar Eva lewat pesan singkat, Jumat (9/5/2014).
Abraham Samad Bersih dan Jauh dari Korupsi
Ketua KPK Abraham Samad disebut kandidat kuat pendamping Jokowi di Pilpres 2014 nanti. Namun PDIP sebagai partai pengusung Jokowi, belum mau membocorkan siapa nama cawapresnya.
Ketua DPP PDIP Bambang Muryanto mengaku belum tahu betul tentang sosok pendamping Jokowi. Menurut dia, yang tahu hal itu hanya Jokowi dan Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ihwal nama Abraham dan Jusuf Kalla (JK) disebut-sebut calon kuat, dia menilai, keduanya punya latar belakang yang baik. Namun lagi-lagi, dia masih merahasiakan, siapa yang akan dipilih di antara kedua calon itu.
Ketua DPP PDIP Bambang Muryanto mengaku belum tahu betul tentang sosok pendamping Jokowi. Menurut dia, yang tahu hal itu hanya Jokowi dan Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ihwal nama Abraham dan Jusuf Kalla (JK) disebut-sebut calon kuat, dia menilai, keduanya punya latar belakang yang baik. Namun lagi-lagi, dia masih merahasiakan, siapa yang akan dipilih di antara kedua calon itu.
Berangkat ke Manado dan Makassar, Jokowi Enggan Dilayani Berlebihan di Bandara
Calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( (PDI-P)
Joko Widodo (Jokowi) akan melaksanakan perjalanan ke dua kota di
Sulawesi sejak hari ini Jumat (9/5/2014) hingga Minggu (9/5/2014).
Dua kota yang akan dikunjungi adalah Manado di Sulawesi Utara dan Makassar di Sulawesi Selatan.
Selama di bandara, Jokowi enggan dilayani secara berlebihan. Jokowi berangkat dengan pesawat Garuda Indonesia bersama dengan rombongan wartawan dan sejumlah elite DPP PDI Perjuangan. Diantar supir yang mengendarai mobil Toyota Kijang Innova, Jokowi tiba di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, sekitar pukul 17.30 WIB.
Selama di bandara, Jokowi enggan dilayani secara berlebihan. Jokowi berangkat dengan pesawat Garuda Indonesia bersama dengan rombongan wartawan dan sejumlah elite DPP PDI Perjuangan. Diantar supir yang mengendarai mobil Toyota Kijang Innova, Jokowi tiba di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, sekitar pukul 17.30 WIB.
PDIP Jateng Segera Bentuk Tim Pemenangan Jokowi
Dewan Pimpinan Daerah (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) Jawa Tengah segera membentuk tim pemenangan bakal calon presiden
Joko Widodo untuk menghadapi Pemilu Presiden 2014.
"Kami nanti akan rapat dulu dalam rangka pembentukan tim pemenangan Bapak Jokowi yang melibatkan relawan di semua tingkatan," kata Ketua DPD PDIP Jateng Heru Sudjatmoko di Semarang, Jumat (9/5/2014).
"Kami nanti akan rapat dulu dalam rangka pembentukan tim pemenangan Bapak Jokowi yang melibatkan relawan di semua tingkatan," kata Ketua DPD PDIP Jateng Heru Sudjatmoko di Semarang, Jumat (9/5/2014).
Dewi Haroen Pastikan Iklan Kematian Jokowi Bukan Buatan Prabowo
Iklan kematian Joko Widodo (Jokowi) bertebaran di media sosial. Tak pelak munculnya iklan itu mendapat protes keras dari publik. Sebab, publik menilai ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.
Tika Ramlan Tak Suka Jokowi
Penyanyi Tika Ramlan turut mengamati politik Tanah Air jelang Pemilu Presiden 2014 pada Juli mendatang. Lantas apa persepsi Tika mengenai sosok Capres Jokowi dan Prabowo?
"Sebenarnya kalau untuk Jokowi aku salut ya saat dia benahi Jakarta. Tapi pas kesini-kesini kok dia nyalonin jadi Presiden, ya itu hak dia sih tapi kan masa kerja dia untuk selesaikan pekerjaan sebagai Gubernur baru dimulai," kata Tika saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Personel duo T2 ini menilai sosok mantan Walikota Solo tersebut cukup unik karena sering melakukan blusukan.
"Sebenarnya kalau untuk Jokowi aku salut ya saat dia benahi Jakarta. Tapi pas kesini-kesini kok dia nyalonin jadi Presiden, ya itu hak dia sih tapi kan masa kerja dia untuk selesaikan pekerjaan sebagai Gubernur baru dimulai," kata Tika saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Personel duo T2 ini menilai sosok mantan Walikota Solo tersebut cukup unik karena sering melakukan blusukan.
PKB: Cawapres Jokowi Harus Punya Elektoral Tinggi
PKB bersikap pasrah terkait cawapres PDIP. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada partai berlambang banteng itu. Siapapun yang dipilih, diyakini mampu memperbaiki Indonesia menjadi lebih baik.
Tim Jokowi Bisa Manfaatkan Kampanye 'RIP Jokowi'
Kampanye hitam bertuliskan 'RIP Jokowi' yang beredar di media sosial bisa dimanfaatkan kubu Joko Widodo untuk pencitraan dizalimi, meski tidak jelas siapa pelaku kampanye hitam tersebut.
Menurut pengamat politik yang juga dosen sekolah Pascasarjana Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, memang tidak menutup kemungkinan kampanye hitam tersebut justru dimanfaatkan tim Jokowi untuk menimbulkan kesan sedang dizalimi. Ia menuturkan saat ini sudah tidak efektif kampanye pencitraan 'dizalimi', karena masyarakat semakin cerdas.
"Bisa dimanfaatkan kelompok pak Jokowi untuk memberi kesan dizalimi, disudutkan. Menurut saya jadi tidak efektif karena masyarakat semakin cerdas. Masyarakat saat ini sudah menerima informasi yang deras baik dari media cetak dan elektronik maupun media sosial," ujar Herdi saat dikonfirmasi, Jumat (9/5/2014).
Menurut pengamat politik yang juga dosen sekolah Pascasarjana Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, memang tidak menutup kemungkinan kampanye hitam tersebut justru dimanfaatkan tim Jokowi untuk menimbulkan kesan sedang dizalimi. Ia menuturkan saat ini sudah tidak efektif kampanye pencitraan 'dizalimi', karena masyarakat semakin cerdas.
"Bisa dimanfaatkan kelompok pak Jokowi untuk memberi kesan dizalimi, disudutkan. Menurut saya jadi tidak efektif karena masyarakat semakin cerdas. Masyarakat saat ini sudah menerima informasi yang deras baik dari media cetak dan elektronik maupun media sosial," ujar Herdi saat dikonfirmasi, Jumat (9/5/2014).
Ditanya Cawapres Jokowi, JK Berkelit
Jusuf Kalla (JK) irit bicara soal kemungkinan dirinya menjadi calon wakil presiden pendamping Joko Widodo. Ia nampak enggan berkomentar saat wartawan mempertanyakan soal itu.
"Nanti ya," jawab JK sambil bergegas memasuki Kantor Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Jalan GSSJ Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2014).
Saat itu, Ketua Palang Merah Indonesia ini diundang IDI untuk memaparkan pemikirannya soal masalah kesehatan rakyat di Indonesia. Ia pun mengaku tidak ada unsur politik dalam diskusi itu. "Tidak bicara soal capres, tidak politik, diundang untuk bicara kesehatan," ucapnya secara tegas.
"Nanti ya," jawab JK sambil bergegas memasuki Kantor Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Jalan GSSJ Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2014).
Saat itu, Ketua Palang Merah Indonesia ini diundang IDI untuk memaparkan pemikirannya soal masalah kesehatan rakyat di Indonesia. Ia pun mengaku tidak ada unsur politik dalam diskusi itu. "Tidak bicara soal capres, tidak politik, diundang untuk bicara kesehatan," ucapnya secara tegas.
Jokowi Jelaskan Porsi Pendidikan yang Benar
Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo
menilai komposisi pendidikan yang berjalan selama ini kurang memadai,
sehingga banyak peristiwa menyimpang yang dilakukan oleh pelajar.
Pria yang akrab disapa Jokowi ini mengatakan, sebaiknya pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) lebih mengedepankan pendidikan budi pekerti ketimbang pengetahuan.
"Pendidikan yang harus diberikan 60 sampai 70 persen adalah masalah yang berkaitan dengan karakter, sikap, budi pekerti anak. Pengetahuan cukup 30 persen saja," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (9/5/2014).
Pria yang akrab disapa Jokowi ini mengatakan, sebaiknya pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) lebih mengedepankan pendidikan budi pekerti ketimbang pengetahuan.
"Pendidikan yang harus diberikan 60 sampai 70 persen adalah masalah yang berkaitan dengan karakter, sikap, budi pekerti anak. Pengetahuan cukup 30 persen saja," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (9/5/2014).
PDIP: Serang Jokowi, Pendukung Prabowo Panik!
PKS dan Gerindra kompak melempar serangan ke capres PDIP Jokowi. Partai
banteng moncong putih menilai partai pendukung Prabowo mulai panik.
"Kalau pengalaman kami di dalam pelaksanaan Pemilu, ya ketika ada orang yang mulai menyerang itu secara psikologis sudah panik," kata Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada detikcom, Jumat (9/5/2014).
Pilpres, menurut Hasto, harusnya dijadikan ajang persaingan gagasan dan keteladanan untuk memenangkan hati rakyat. Tidak dengan black campaign atau saling serang yang membuat rakyat tak simpatik.
"Kalau pengalaman kami di dalam pelaksanaan Pemilu, ya ketika ada orang yang mulai menyerang itu secara psikologis sudah panik," kata Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada detikcom, Jumat (9/5/2014).
Pilpres, menurut Hasto, harusnya dijadikan ajang persaingan gagasan dan keteladanan untuk memenangkan hati rakyat. Tidak dengan black campaign atau saling serang yang membuat rakyat tak simpatik.
Jokowi Butuh Cawapres Pemberani
Calon presiden Jokowi yang diusung melalui kerjasama politik PDI
Perjuangan dan Partai NasDem, membutuhkan figur calon wakil presiden
pemberani.
Seorang wakil yang berani menanggung segala resiko dari suatu keputusan yang memihak kepentingan rakyat, berkomitmen kepada kebenaran, demi kebaikan bangsa dan negara.
Jika mencermati kerasnya kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2014, maka Cawapres pendamping Jokowi haruslah orang kuat dalam berpendirian, tegas dalam bersikap dan teruji sebagai negarawan patriotis, sekaligus seorang loyalis bagi tegaknya politik negara.
Seorang wakil yang berani menanggung segala resiko dari suatu keputusan yang memihak kepentingan rakyat, berkomitmen kepada kebenaran, demi kebaikan bangsa dan negara.
Jika mencermati kerasnya kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2014, maka Cawapres pendamping Jokowi haruslah orang kuat dalam berpendirian, tegas dalam bersikap dan teruji sebagai negarawan patriotis, sekaligus seorang loyalis bagi tegaknya politik negara.
Jokowi Targetkan Sodetan Kali Ciliwung ke KBT Selesai 2015
Pemprov DKI mulai mengerjakan sodetan Kali Ciliwung yang akan terhubung ke Kanal Banjir Timur (KBT) mulai Sabtu besok. Titik pekerjaan dimulai di sekitaran Jl Otista 3.
Gubernur Joko Widodo berharap, saluran sepanjang 1,27 km bisa rampung tahun depan. Proyek ini menjadi salah satu cara penanggulangan banjir.
"Pembangunan fisik sudah dimulai, Jl Otista sudah ditutup. Tahun depan itu rampung," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (9/5/2014).
Gubernur Joko Widodo berharap, saluran sepanjang 1,27 km bisa rampung tahun depan. Proyek ini menjadi salah satu cara penanggulangan banjir.
"Pembangunan fisik sudah dimulai, Jl Otista sudah ditutup. Tahun depan itu rampung," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (9/5/2014).
Jokowi Menyoal Kelambatan Rekapitulasi Suara
Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tidak ingin terlibat maupun menanggapi soal proses rekapitulasi suara Pileg 2014 yang sudah memasuki 'deadline' hingga tengah malam nanti. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Itu urusan dan tanggung jawab KPU," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (9/5).
Jokowi mengatakan tidak dapat berbuat banyak terkait persoalan ini. Sebab sebagai Gubernur DKI Jakarta, dia tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri rekapitulasi yang molor tersebut. "Nah saya terus mau apa?" ungkapnya.
"Itu urusan dan tanggung jawab KPU," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (9/5).
Jokowi mengatakan tidak dapat berbuat banyak terkait persoalan ini. Sebab sebagai Gubernur DKI Jakarta, dia tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri rekapitulasi yang molor tersebut. "Nah saya terus mau apa?" ungkapnya.
Bupati Bogor Ditahan KPK, Ini Penjelasan Jokowi Soal Nasib Waduk Ciawi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan kerjasama Jakarta dan Bogor dalam penanggulangan banjir tetap jalan terus menyusul penahanan Bupati Bogor Rachmat Yasin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengatakan hibah pembangunan Waduk Ciawi juga tetap diberikan, meskipun tertunda.
"Yang jelas untuk pembangunan Waduk Ciawi, kami siap uangnya, siap untuk pembebasan tanah tapi kita tidak mau langkahi. Sebetulnya bulan ini sudah mau melangkah tapi kejadian itu kan di luar dugaan," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2014).
"Yang jelas untuk pembangunan Waduk Ciawi, kami siap uangnya, siap untuk pembebasan tanah tapi kita tidak mau langkahi. Sebetulnya bulan ini sudah mau melangkah tapi kejadian itu kan di luar dugaan," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2014).
Duet ARB-Prabowo Mampu Kalahkan Jokowi
Ketua Perhimpunan Pemilu Damai Indonesia Indrawan menilai duet Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto mampu mengalahkan calon presiden PDI Perjuangan Jokowi.
"Saya kira ini momentum menuju ke sana. Apalagi berdasar hasil survei, tren elektabilitas ARB dan Prabowo terus naik," imbuhnya, di Jakarta, Jumat (9/5/2014).
Kedekatan keduanya disambut positif banyak kalangan. Dua kekuatan ni dinilai mampu menguasai lebih dari 50 persen kursi parlemen. "Ini kekuatan luar biasa kalau koalisi," katanya.
"Saya kira ini momentum menuju ke sana. Apalagi berdasar hasil survei, tren elektabilitas ARB dan Prabowo terus naik," imbuhnya, di Jakarta, Jumat (9/5/2014).
Kedekatan keduanya disambut positif banyak kalangan. Dua kekuatan ni dinilai mampu menguasai lebih dari 50 persen kursi parlemen. "Ini kekuatan luar biasa kalau koalisi," katanya.
Jokowi Minta SD Perbanyak Pendidikan Budi Pekerti
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai, porsi pendidikan budi pekerti yang diberikan pada siswa Sekolah Dasar (SD) harus diperbanyak.
Menurut dia, komposisi yang tepat adalah 70 persen pelajaran budi pekerti dan 30 persen ilmu pengetahuan. Hal itu dia katakan untuk menyikapi kasus kekerasan yang dilakukan siswa SD di Kecamatan Makasar hingga menyebabkan temannya tewas beberapa waktu lalu.
"Di SD itu budi pekerti harus 70 persen. Karena dasarnya di situ," ucap Jokowi, Jumat (9/5/2014).
Barulah ketika si anak masuk ke jenjang SMP dan SMA, ujar Jokowi, komposisi pelajarannya dirubah.
Menurut dia, komposisi yang tepat adalah 70 persen pelajaran budi pekerti dan 30 persen ilmu pengetahuan. Hal itu dia katakan untuk menyikapi kasus kekerasan yang dilakukan siswa SD di Kecamatan Makasar hingga menyebabkan temannya tewas beberapa waktu lalu.
"Di SD itu budi pekerti harus 70 persen. Karena dasarnya di situ," ucap Jokowi, Jumat (9/5/2014).
Barulah ketika si anak masuk ke jenjang SMP dan SMA, ujar Jokowi, komposisi pelajarannya dirubah.
Gerindra Mengaku "Dipojokkan" Gara-gara Kampanye "Jokowi Wafat"
Gerindra merasa dipojokkan setiap kali ada kampanye hitam soal Joko Widodo (Jokowi). Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, partainya yang tak tahu apa-apa malah dimaki-maki.
"Saya dari pagi ngetwit banyak yang kampanye hitam maki-maki dari akun nggak jelas. Kami sebenarnya yang paling banyak dihantam kampanye hitam," kata Fadli di kantor DPP Gerindra, Jakarta, Jumat (9/5/2014).
"Saya dari pagi ngetwit banyak yang kampanye hitam maki-maki dari akun nggak jelas. Kami sebenarnya yang paling banyak dihantam kampanye hitam," kata Fadli di kantor DPP Gerindra, Jakarta, Jumat (9/5/2014).
PDIP Prihatian Masih Masifnya Kampanye Hitam Bernuansa SARA
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyesalkan adanya
kampanye hitam yang berlangsung masif dan derajat irasionalitasnya
semakin mengkhawatirkan.
Isu yang diangkat bukan saja penyerangan pribadi, terkait SARA, tetapi juga reklame kematian yang merendahkan martabat karena akal sehat ditinggalkan.
Kampanye hitam yang sudah diinventarisir itu adalah penyebaran informasi bohong via SMS (short messaging service) soal rencana penghapusan tunjangan guru dan dosen.
Itupun ternyata disusul dengan SMS soal kebohongan dan fitnah terkait etnisitas, agama, dan asal-usul Joko Widodo (Jokowi) yang muslim dan Jawa. PDIP mendapat laporan langsung dari masyarakat soal itu.
Isu yang diangkat bukan saja penyerangan pribadi, terkait SARA, tetapi juga reklame kematian yang merendahkan martabat karena akal sehat ditinggalkan.
Kampanye hitam yang sudah diinventarisir itu adalah penyebaran informasi bohong via SMS (short messaging service) soal rencana penghapusan tunjangan guru dan dosen.
Itupun ternyata disusul dengan SMS soal kebohongan dan fitnah terkait etnisitas, agama, dan asal-usul Joko Widodo (Jokowi) yang muslim dan Jawa. PDIP mendapat laporan langsung dari masyarakat soal itu.
PDIP Yogyakarta Yakin Jokowi Menang Satu Putaran
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Eko Suwanto bersyukur lantaran
masyarakat Yogyakarta memberikan kepercayaan pada Pemilu Legislatif 9
April 2014 yang lalu. PDI Perjuangan berhasil menang di seluruh
kabupaten kota se Yogyakarta.
"Dari rekapitulasi KPU yang lalu, kita sekurang-kurangnya menempatkan kader dilegislatif di DPRD Bantul 12 kursi, DPRD Sleman 12 kursi, DPRD Gunungkidul 11 kursi, DPRD Kulonprogo 8 kursi, DPRD Kota Yogyakarta 15 kursi, dan DPRD DIY 14 kursi. Bisa dipastikan, PDI Perjuangan akan menempatkan kader terbaiknya menjadi ketua DPRD di 5 kabupaten kota se DIY dan DPRD DIY," Eko mengungkapkan, Jumat (9/5/2014).
Kemenangan ini, lanjutnya, memberikan modal awal dalam usaha memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2014.
"Dari rekapitulasi KPU yang lalu, kita sekurang-kurangnya menempatkan kader dilegislatif di DPRD Bantul 12 kursi, DPRD Sleman 12 kursi, DPRD Gunungkidul 11 kursi, DPRD Kulonprogo 8 kursi, DPRD Kota Yogyakarta 15 kursi, dan DPRD DIY 14 kursi. Bisa dipastikan, PDI Perjuangan akan menempatkan kader terbaiknya menjadi ketua DPRD di 5 kabupaten kota se DIY dan DPRD DIY," Eko mengungkapkan, Jumat (9/5/2014).
Kemenangan ini, lanjutnya, memberikan modal awal dalam usaha memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2014.
Abraham Samad dan JK Menguat Dampingi Jokowi
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto mengatakan pengumuman calon wakil presiden yang mendampingi calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rentang tanggal 10 hingga 18 Mei mendatang.
"Nama Cawapres pendamping Pak Jokowi rentang tanggal 10 hingga 18 Mei mendatang. Nama-nama Cawapres tersebut tidak jauh berbeda dengan nama yang disebutkan media selama ini," katanya di Denpasar, Jumat (9/5/2014).
"Nama Cawapres pendamping Pak Jokowi rentang tanggal 10 hingga 18 Mei mendatang. Nama-nama Cawapres tersebut tidak jauh berbeda dengan nama yang disebutkan media selama ini," katanya di Denpasar, Jumat (9/5/2014).
PKB Tetapkan Koalisi ke Jokowi
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menetapkan dukungan kepada Joko Widodo. Keputusan itu diputuskan dalam rapat pleno DPP PKB kemarin malam.
"DPP PKB melalui rapat pleno yang digelar dan berakhir tadi malam telah diputuskan untuk mendukung Joko Widodo," kata Wakil Ketua Umum PKB, Lukman Edy, Jakarta, Jumat (9/8/2014).
"DPP PKB melalui rapat pleno yang digelar dan berakhir tadi malam telah diputuskan untuk mendukung Joko Widodo," kata Wakil Ketua Umum PKB, Lukman Edy, Jakarta, Jumat (9/8/2014).
Iklan Kematian: Jokowi Untung, Prabowo Buntung
Semakin mendekati pemilihan umum presiden (Pilpres) 2014, kampanye
hitam dan kampanye negatif marak beredar di dunia maya. Terakhir, yang
menjadi perbincangan publik adalah beredarnya Iklan Kematian Jokowi di
media sosial.
Kemunculan iklan tersebut langsung mengundang protes publik, akibatnya ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan.
"Pihak yang diuntungkan adalah Jokowi, karena pendukungnya langsung bereaksi keras merasa didzolimi. Sedangkan pihak Prabowo dirugikan karena stigma negatif selalu dialamatkan kepadanya," kata Dewi Haroen, Psikolog Politik UI dan Pakar Personal Branding dalam keterangan persnya, Jumat (9/5/2014).
Dewi menuturkan, Jokowi mendulang keuntungan besar dari kampanye negatif ini karena, selain langsung dibela oleh rakyat dan juga menjadi pihak yang teraniaya. Dalam sejarah pencapresan di Indonesia, Capres yang terkesan dianiaya biasanya banyak mendapatkan dukungan berpotensi menjadi presiden.
Kemunculan iklan tersebut langsung mengundang protes publik, akibatnya ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan.
"Pihak yang diuntungkan adalah Jokowi, karena pendukungnya langsung bereaksi keras merasa didzolimi. Sedangkan pihak Prabowo dirugikan karena stigma negatif selalu dialamatkan kepadanya," kata Dewi Haroen, Psikolog Politik UI dan Pakar Personal Branding dalam keterangan persnya, Jumat (9/5/2014).
Dewi menuturkan, Jokowi mendulang keuntungan besar dari kampanye negatif ini karena, selain langsung dibela oleh rakyat dan juga menjadi pihak yang teraniaya. Dalam sejarah pencapresan di Indonesia, Capres yang terkesan dianiaya biasanya banyak mendapatkan dukungan berpotensi menjadi presiden.
Megawati Ambil Alih Kendali Tim Pemenangan Jokowi
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri
dikabarkan akan memimpin langsung tim pemenangan calon presiden Joko
Widodo. Langkah ini diambil setelah perolehan suara partai berlambang
banteng moncong putih itu pada pemilihan anggota legislatif 9 April lalu
meleset dari target.
Pada pileg lalu tim pemenangan partai dipimpin oleh Puan Maharani sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum. "Bu Mega memimpin tim pemenangan di partai, Pak Jokowi memimpin tim pemenangan yang dari unsur relawan," kata seorang sumber detikcom di internal PDI Perjuangan, Jumat (9/5/2014).
Pada pileg lalu tim pemenangan partai dipimpin oleh Puan Maharani sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum. "Bu Mega memimpin tim pemenangan di partai, Pak Jokowi memimpin tim pemenangan yang dari unsur relawan," kata seorang sumber detikcom di internal PDI Perjuangan, Jumat (9/5/2014).
Anggap Jokowi Raja, Warga Papua Menari di HI
Dukungan pada Joko Widodo sebagai calon presiden 2014 terus mengalir. Kini giliran rakyat Papua menyampaikan dukungannya untuk gubernur DKI Jakarta itu.
Mereka yang tergabung dalam komunitas Papua Peduli Bangkit (PPB) akan mendukung Jokowi, sapaan Joko Widodo, dengan cara mempersembahkan tarian Yosin Pancar (Yospan). Ini bukan sembarang tarian sebab biasanya dipersembahkan untuk menyambut raja-raja.
"Kami warga asal Papua akan menarikan Yospan, menyambut raja, khusus untuk Pak Jokowi, sebab Pak Jokowi akan menjadi raja atau presiden baru," ungkap Ketua PPB, Yohanes Warisyu, di Jakarta, Jumat (9/5/2014).
Mereka yang tergabung dalam komunitas Papua Peduli Bangkit (PPB) akan mendukung Jokowi, sapaan Joko Widodo, dengan cara mempersembahkan tarian Yosin Pancar (Yospan). Ini bukan sembarang tarian sebab biasanya dipersembahkan untuk menyambut raja-raja.
"Kami warga asal Papua akan menarikan Yospan, menyambut raja, khusus untuk Pak Jokowi, sebab Pak Jokowi akan menjadi raja atau presiden baru," ungkap Ketua PPB, Yohanes Warisyu, di Jakarta, Jumat (9/5/2014).
PDIP Segera Umumkan Pendamping Jokowi, Siapa?
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto mengatakan pengumuman calon wakil presiden yang mendampingi calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rentang tanggal 10 hingga 18 Mei mendatang.
"Nama Cawapres pendamping Pak Jokowi rentang tanggal 10 hingga 18 Mei mendatang. Nama-nama Cawapres tersebut tidak jauh berbeda dengan nama yang disebutkan media selama ini," katanya di Denpasar, Jumat.
Ia mengatakan ada dua nama Cawapres yang terus menguat yakni Jusuf Kalla dan Abraham Samad. Keduanya memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang sama dalam bidangnya masing-masing.
"Nama Cawapres pendamping Pak Jokowi rentang tanggal 10 hingga 18 Mei mendatang. Nama-nama Cawapres tersebut tidak jauh berbeda dengan nama yang disebutkan media selama ini," katanya di Denpasar, Jumat.
Ia mengatakan ada dua nama Cawapres yang terus menguat yakni Jusuf Kalla dan Abraham Samad. Keduanya memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang sama dalam bidangnya masing-masing.
Visi dan Misi Jokowi Tercermin dalam Tindakannya
Tuduhan sebagian orang bahwa Jokowi tidak punya misi dan visi adalah
tidak benar, demikian dikatakan Ari G Dwipayana, pemangat politik
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam diskusi yang digelar Seknas
Jokowi di Rumah Gotong Royong Seknas, Jl Brawijaya 35 Kebayoran Jakarta
(Kamis 9/5/2014).
Menurut dosen Fisipol UGM ini, visi dan misi calon Presiden dari PDI Perjuangan ini sudah tercermin dalam tindakannya selama ini. Hal itu dilakukan karena beberapa sebab. Pertama, merosotnya kewibawaan negara. Kedua, negara tidak hadir untuk menyiptakan solusi berbagai persoalan yang terjadi di depan mata rakyat seperti ketidak-adilan, kemandirian, HAM, dan kesejahteraan.
Menurut dosen Fisipol UGM ini, visi dan misi calon Presiden dari PDI Perjuangan ini sudah tercermin dalam tindakannya selama ini. Hal itu dilakukan karena beberapa sebab. Pertama, merosotnya kewibawaan negara. Kedua, negara tidak hadir untuk menyiptakan solusi berbagai persoalan yang terjadi di depan mata rakyat seperti ketidak-adilan, kemandirian, HAM, dan kesejahteraan.
Kandidat Cawapres Jokowi Yang Lahir Pada Hari Jumat
Presiden Indonesia Pertama, Soekarno membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan pada hari Jumat, 17 Agustus 1945. Bisa disederhakan bahwa Indonesia “lahir” pada hari Jumat.
Berawal dari situlah, mungkin Megawati Soekarnoputri, putri Soekarno, menjadikan hari Jumat sebagai hari keberuntungnya, yang kemudian dipopulerkan oleh Wasekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah dengan sebutan “Jumat Suci”.
“Saya memberikan indikasi terkait hari Jumat, biasanya dipakai KPK untuk menahan calon tersangka, Jumat keramat. PDIP juga memutuskan capres, Jumat. Rujukannya, Bung Karno yang memutuskan (membacakan) kemerdekaan pada Jumat. Kami menyebutnya sebagai Jumat suci,” kata Basarah, Kamis (24/4/2014).
Berawal dari situlah, mungkin Megawati Soekarnoputri, putri Soekarno, menjadikan hari Jumat sebagai hari keberuntungnya, yang kemudian dipopulerkan oleh Wasekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah dengan sebutan “Jumat Suci”.
“Saya memberikan indikasi terkait hari Jumat, biasanya dipakai KPK untuk menahan calon tersangka, Jumat keramat. PDIP juga memutuskan capres, Jumat. Rujukannya, Bung Karno yang memutuskan (membacakan) kemerdekaan pada Jumat. Kami menyebutnya sebagai Jumat suci,” kata Basarah, Kamis (24/4/2014).
Menanti " Sang Jumat Suci" dan Sang "Pendamping Jokowi"
Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo belum akan mengumumkan bakal calon pendampingnya pada hari ini, Jumat (9/5/2014). Sebelumnya, sempat disebutkan bahwa calon bakal cawapres Jokowi akan diumumkan 9 Mei 2014, yang disebut sebagai "Jumat suci". Namun, bukan hari Jumat ini. PDI-P masih fokus mencermati pengumuman hasil pemilihan legislatif yang dijadwalkan hari ini.
"Prioritas kami sekarang pada hasil rekapitulasi KPU," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto, saat dihubungi, Jumat pagi.
"Prioritas kami sekarang pada hasil rekapitulasi KPU," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto, saat dihubungi, Jumat pagi.
Seharusnya Jokowi Mundur Saja
Politisi PDI-P, Pupung Suharis berpendapat, kalau Gubernur DKI Jakarta, Jokowi memecat Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 09 Makasar, Jakarta Timur, Sri Hartini sebagai bentuk tanggung jawab atas meninggalnya Renggo Kadafi yang dianiaya kakak kelasnya di sekolah itu, maka Jokowi seharusnya mundur juga dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pembelian bus karatan dari Tiongkok.
‘’Kalau kepala sekolah dipecat gara-gara muridnya meninggal, maka Jokowi harus mundur juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pembelian bus karatan dari Tiongkok. Sebagai pemimpin, Jokowi harus menerapkan sanksi itu terhadap dirinya juga,’’ kata Pupung Suharis kepada wartawan di Jakarta.
‘’Kalau kepala sekolah dipecat gara-gara muridnya meninggal, maka Jokowi harus mundur juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pembelian bus karatan dari Tiongkok. Sebagai pemimpin, Jokowi harus menerapkan sanksi itu terhadap dirinya juga,’’ kata Pupung Suharis kepada wartawan di Jakarta.
Langganan:
Postingan (Atom)