Ini Komentar Jokowi Soal Bayi Dara yang Meninggal Dunia

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan terus mengupayakan penambahan fasilitas di rumah sakit. Penambahan itu juga bakal dirasakan juga di puskesmas.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menanggapi Dara Nur Anggraeini, bayi kembaran dari Dera Nur Anggraeini, yang meninggal dunia. Jokowi mengatakan itu di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Rabu (20/3/2013).

"Sudah saya sampaikan dulu kan, tetap ditambahlah. Yang kurang ruang ditambah, puskesmas kurang fasilitas ya kita tambah," jelas Jokowi.

Jokowi meminta semua pihak bersabar. Penambahan fasilitas dan alat penunjang itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

"Tapi kan perlu waktu semuanya. Karena kita ini tidak di swasta. Kalau di swasta kita punya duit sekarang, kan bisa dikeluarkan sekarang juga kalau butuh. Kalau di pemerintah, tidak bisa," tandasnya.

Dara dan Dera menjadi perbincangan hangat karena menyentil persoalan kesehatan di DKI Jakarta. Kala itu, Dera yang lahir prematur harus mendapat perawatan di NICU. Namun RS Zahira, rumah sakit yang menjadi tempat lahir Dera tak memiliki faslitas itu. Saat Dera dirujuk ke 8 rumah sakit lain, mereka menolaknya karena fasilitas NICU yang terbatas, hingga akhirnya Dera meninggal.

Dara pagi ini meninggal dunia sekitar pukul 06.20 WIB. Bayi berusia dua bulan itu dimakamkan di pemakaman keluarga di kawasan Pasar Minggu, Jaksel.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Kampung Deret Tetap Dimiliki Warga

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengungkapkan bahwa pembangunan kampung deret yang akan dibangun vertikal ini tidak akan diklaim kepemilikan tanahnya oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Kepemilikan tanah ya yang punya disitu dong," ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/3/2013).

Joko Widodo atau akrab disapa ini menjelaskan status kepemilikan tanah nantinya akan menggunakan bentuk strata title.

"Ya pakai strata title dong," kata mantan Walikota Surakarta ini.

Untuk diketahui, Strata title merupakan bentuk akta yang dimiliki oleh pemilik yang tinggal di rumah susun. Dalam akta strata title tersebut tercantum Setifikat Hak Milik (SHM) atau Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, dan lainnya yang berada di halaman belakang. Selain itu juga selalu dicantumkan gambar lokasi tanah yang dikeluarkan berdasarkan Surat Ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Karena strata title dimiliki oleh pemilik yang menempati rumah susun yang merupakan satu bangunan yang dihuni banyak orang, sehingga dapat dikatakan kepemilikan akta tersebut mengandung definisi bagian bersama, tanah bersama dan benda bersama.

Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Jokowi Ogah Komentari Gaji Sopir TransJakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) enggan menanggapi gaji pramudi (sopir) Bus TransJakarta, yang besarnya 3,5 kali Upah Minimum Provinsi (UMP), yakni sekitar Rp 7,7 juta.
"Saya tidak mengerti itu," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (20/3/2013).
Jokowi mengaku tak tahu hal teknis seperti soal pemberian upah. Ia menyarankan untuk menanyakan kepada Kepala Unit Pelaksana (UP) Bus TransJakarta M Akbar.
"Masa urusan sopir busway tanya kesaya, tanya ke operator atau Kepala UP busway," ucap Jokowi.
Namun, mantan Wali Kota Surakarta menuturkan, tidak ada yang perlu dipermasalahkan bila UP TransJakarta mampu memberikan upah sebesar itu.
"Kalau mampu digaji sebesar itu ya bagus," kata Jokowi.
Diberitakan sebelumnya, Kepala UP TransJakarta M Akbar mengungkapkan, gaji pramudi Bus Transjakarta mencapai 3,5 kali UMP DKI atau sekitar Rp 7,7 juta per bulan. Namun, kenaikan gaji baru bisa dirasakan pramudi yang melayani koridor XI dan koridor XII.
"Kenaikan ini baru bisa dirasakan oleh pramudi dari dua operator, yakni Perum Damri yang melayani koridor XI, dan bus baru di koridor I serta PT Bianglala Metropolitan yang melayani koridor XII," kata Akbar, Kamis lalu.
Sejak 2011, Transjakarta mengubah struktur pembiayaan operasi bisnis untuk kontrak baru. Dalam kontrak baru, pramudi mendapat gaji 3,5 kali dari UMP, sedangkan pada kontrak lama, pramudi hanya mendapat satu kali gaji.
Karena perbedaan gaji ini, Akbar mengakui ada kesenjangan dalam gaji, karena masih ada tujuh operator yang menggunakan kontrak lama.
"Saya enggak punya dasar hukum untuk ubah kontrak yang sedang berjalan," jelasnya.

Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Berita Serupa :
- jakarta.okezone.com : "Sopir TransJakarta Rp7,7 Juta, Ini Kata Jokowi"

Jokowi: Kampung Deret Berstatus "Strata Title"

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan bahwa kepemilikan tanah dalam program kampung susun deret akan dibuat dengan status strata title. Sampai saat ini, mekanisme program itu masih terus digodok oleh instansi terkait.
Jokowi menyampaikan bahwa kampung deret akan dibuat dengan konsep hunian bertingkat. Status strata title dipilih untuk menyiasati status kepemilikan tanahnya. "Kepemilikan tanahnya, ya, milik warga yang di situ, tetap bertingkat, kan pakai strata title," kata Jokowi, Rabu (20/3/2013).
Strata title adalah terminologi populer tentang kepemilikan sebagian ruang dalam suatu gedung bertingkat, seperti apartemen atau rumah susun. Di setiap sertifikat tanah, di halaman belakangnya, baik sertifikat hak milik (SHM) maupun hak guna bangunan (HGB), hak pakai, dan lainnya, selalu tercantum gambar lokasi tanah yang dikeluarkan berdasarkan surat ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Terlepas dari apa pun bentuk tanahnya, sebenarnya gambar tanah tersebut menjelaskan dua dimensi ukuran, yakni panjang dan lebar. Di situ juga akan dituliskan keterangan mengenai batas utara, timur, barat, dan selatan sehingga menjadi jelas jika diinspeksi ke lapangan. Dengan strata title, akan muncul istilah yang disebut tanah bersama, benda bersama, dan bagian bersama.
Tanah di mana bangunan strata title berdiri adalah tanah bersama atau dimiliki bersama-sama oleh warga yang mempunyai unit di gedung tersebut. Dengan status tanah bersama itu, akan lahir apa yang disebut sebagai perhimpunan penghuni. Pemilihan pengurus perhimpunan penghuni dilakukan berdasarkan voting seluruh penghuni.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun konsep pembangunan kampung deret di kawasan kumuh ataupun kawasan rawan kebakaran. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menargetkan bahwa penyusunan konsep tersebut akan rampung dalam empat bulan. Basuki mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan memanfaatkan waktu empat bulan itu untuk mendiskusikan bagaimana dapat menurunkan dana dan seluruh persiapan lain. Apabila konsep tersebut bisa rampung, pembangunannya bisa direalisasikan dengan segera.
Pemprov DKI Jakarta telah mengusulkan 95 RW di Jakarta yang akan dijadikan kampung susun deret. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penataan kampung kumuh. Program kampung susun deret ini akan menjadi program unggulan Pemprov DKI pada tahun 2013.
Jokowi menginginkan agar kawasan yang kerap terjadi kebakaran segera menjadi proyek percontohan pembangunan kampung deret. Oleh karena itu, kawasan yang akan dijadikan percontohan kampung deret itu terletak di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.
Ada beberapa kriteria untuk mengubah suatu kawasan permukiman menjadi kampung deret, yaitu kawasan kumuh, lahannya tidak dalam sengketa, penduduk menyetujui untuk ditata, dan dapat memenuhi upaya konsolidasi lahan. Kriteria tersebut nantinya dijadikan landasan oleh pemerintah untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mengimplementasikan rencana tersebut.
Untuk mewujudkan hal itu, Pemprov DKI akan membuat kelompok kerja (pokja) yang terdiri dari perangkat kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Pokja ini akan berbagi tugas, mulai dari sosialisasi hingga pembayaran dana penataan kampung dari Pemprov DKI Jakarta kepada warga.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Jangan Bandingkan Gaji Dokter dengan Sopir Transjakarta

Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi meminta gaji dokter di Jakarta tidak dibandingkan dengan sopir Bus Transjakarta. Jokowi menilai pembandingan gaji 2 profesi tersebut sangat tidak etis.

"Jangan dibanding-bandingkan seperti itu, nanti gimana. Kan memang beda profesi, kok dibanding- bandingkan," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merasa keberatan dengan tingginya gaji sopir Bus Transjakarta. Sesuai dengan peraturan tahun 2011, sopir Transjakarta mendapat gaji 3,5 kali Upah Minimum Provinsi (UMP).

Itu artinya, sopir Transjakarta mendapat gaji sekitar Rp 7,7 juta per bulan. Namun, hingga saat ini baru sopir Transjakarta di Koridor I, XI, dan XII, yang sudah bisa menikmati gaji tersebut. Sedangkan, sopir di 7 koridor masih digaji 1 kali UMP. Sebab, mereka masih terikat dengan kontrak lama dengan para operator.

IDI menilai gaji itu jauh lebih tinggi dari yang diterima para dokter di DKI Jakarta. Bahkan, gaji para dokter tidak sampai setengah dari sopir Transjakarta sebagaimana diatur dalam peraturan baru itu. Hal ini juga diakui oleh Wakil Gubernur basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut Jokowi, harusnya gaji para dokter di DKI itu dibandingkan dengan upah yang diterima oleh dokter di daerah lain. "Kalau mau membandingkan itu dokter di Jakarta dengan dokter di daerah lain. Itu baru bisa, lah ini kan beda profesi," jelasnya.

Jokowi pun mengatakan, seiring dengan semakin membludaknya jumlah pasien akibat program Kartu Jakarta Sehat (KJS), para dokter akan diberi insentif. "Ya iya, kan nanti kita akan berikan sesuatu tapi masih yang namanya tunjagan dan segala macam itu pasti ada aturan mainnya," janji Jokowi.

Sumber :
liputan6.com

Ditanya Soal Wacana Penghapusan BOP, Jokowi: Itu Baru Rencana

Gubernur DKI Joko Widodo angkat bicara di tengah munculnya wacana penghapusan Biaya Operasional Pendidikan (BOP). Menurut Jokowi, belum ada keputusan apa pun terkait wacana itu.

"Masih rencana. Belum baru dihitung, baru diproses, belum," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Wagub DKI Basuki Tjahaya Purnama sebelumnya menyatakan bahwa sebagian besar dana BOP hanya dinikmati sekolah-sekolah negeri. Di sisi lain, sekolah-sekolah swasta yang membutuhkan bantuan justru hanya mendapat alokasi BOP sebesar 20 sampai 30 persen saja.

Ahok sempat mengungkapkan tentang masa depan BOP di Jakarta. Ada kemungkinan BOP dihapus. "Penghapusan BOP ya dikaji, berapa orang yang mampu di negeri ini? Kenapa (sekolah) negeri dibebaskan, sementara di swasta 90 persen (siswanya) tidak mampu misalnya," kata Ahok pada Selasa (19/3/2013).

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudhi Mulyanto telah mengkaji keberadaan dan kemungkinan penghapusan BOP. Menurut Taufik, BOP akan disenergikan dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Sumber :
news.detik.com

Macet, Banjir hingga Penurunan Tanah di DKI Bakal Dipantau Geospasial

Permasalahan-permasalahan perkotaan di DKI Jakarta bakal bisa dipantau melalui pemetaan geospasial, serupa Google Street View atau Google Earth. Masalah yang dipantau itu mulai banjir, macet, drainase kota, penurunan tanah hingga penyebaran Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Kita akan manfaatkan, pakai di lapangan data ini. Ini masalah ketataruangannya hampir kita pakai semuanya. Untuk menentukan transportasi, banjir, perumahan, drainase sehingga kami dengan Badan Informasi dan Geopasial (BIG) bersama-sama membangun kesepakatan," jelas Gubernur DKI Jokowi.

Hal itu disampaikan Jokowi usai penandatanganan Nota Kesepahaman yang dilakukan di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2013). Sedangkan dari pihak BIG, hadir Kepala BIG, Asep Karsidi.

Kelanjutannya, hasil dari pantauan BIG ini akan digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI untuk merencanakan pembangunan kota.

"Dan ini penting sekali. Jangan sampai kita membuat perencanaan tanpa sebuah desain data yang kuat, tanpa sebuah data ketataruangan yang jelas. Sehingga peta itu, perencanaan itu bisa sebelum terbuat sudah terbaca semua, baru perencanaannya. Kalau ndak itu ya nanti hanya rencana-rencana.
Nanti juga berkaitan dengan PU, transportasi harus pakai, harus ngerti," jelas dia.

Sementara Kepala BIG Asep Karsidi, untuk geospasial DKI, akan ada 7 lapisan data yang akan dipantau. Pertama, garis pantai, kedua, kontur laut dan kontur darat. Ketiga, jaringan jalan dan utilitas umum. Keempat, tubuh air dan jaringan sungai. Keenam, batas wilayah administrasi. Ketujuh, tutupan lahan generik seperti sawah dan vegetasinya.

Termasuk penurunan tanah di Jakarta, juga bisa dipantau.

"Salah satunya harus menyiapkan jaring kontrol geodesi, ada 3 horizontal, vertikal dan daya berat. Tiga data ini yang terbangun untuk sistem mapping itu jadi referensi untuk memantau daerah turun atau naik. Jadi logikanya bisa kita pantau," imbuh Asep.

Ke depan, masalah sosial ekonomi seperti penyebaran KJS, KJP, data warga sakit dan sebaran RS juga bakal dimasukkan pula ke data ini.

Warga DKI bisa melihat data geospasial gratis di situs http://tanahair.indonesia.go.id/. Layanan ini bisa diakses gratis kecuali fasilitas-fasilitas negara yang rahasia.

"Dan keuntungannya itu kita bisa interaktif. Bisa di-overlaykan, dianalisis dan seterusnya. Kalau Google kan overview saja. Kalau ini bisa di overlay kan. Misalnya ketik nama kampung Anda di situ, ketik peta, basemap nanti pilih citra. Nanti udah citra sekarang bisa buka. Dan sekarang lagi disempurnakan," jelasnya.

Sumber :
news.detik.com

Warga Jatinegara Minta Perlindungan Jokowi

Sekitar seratusan warga Perumahan Srikandi, Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, menggelar aksi unjuk rasa di depan Balaikota Jakarta. Unjuk rasa itu sengaja digelar untuk menolak rencana penggusuran 140 rumah di perumahan tersebut.
Koordinator aksi, Edi Satimin menyampaikan, pihaknya menuntut Gubernur DKI Joko Widodo untuk membantu warga menggagalkan rencana penggusuran itu. Kalau nantinya penggusuran tetap dilakukan, maka warga setempat menganggap Jokowi gagal memenuhi hak hidup dasar warganya sekaligus melegalkan perampasan tanah di lahan tersebut.
"Ada pihak yang merekayasa bukti kepemilikan tanah tapi dibenarkan oleh pengadilan. Padahal warga sudah tinggal sejak 1998 tapi dinyatakan bersalah," kata Edi, Rabu (20/3/2013) siang.
Selain diminta untuk menggagalkan upaya penggusuran, warga yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) ini juga meminta Jokowi untuk memberikan perlindungan terhadap aksi premanisme yang mengintimidasi. Para warga kerap diintimidasi agar menyetujui proses penggusuran itu.
"Tangkap preman-peman yang suka mengintimidasi warga dan hentikan rencana penggusuran," ujar Edi.
Di lokasi, warga telah memulai aksinya selama beberapa jam. Mereka terus melakukan orasi dan mendesak diadakan pertemuan dengan Jokowi.
Aksi berjalan cukup tertib, hanya beberapa petugas kepolisian dan Sarpol PP yang mengawal aksi tersebut. Situasi lalu lintas terpantau lancar karena aktivitas unjuk rasa tidak memakan badan jalan.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berita Serupa :
- merdeka.com : "Warga Jatinegara cegat Jokowi minta jangan digusur"

Jokowi Persilakan Pengusaha Relokasi Pabriknya ke Daerah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak akan memaksa perusahaan, untuk menarik pabriknya keluar dari DKI Jakarta. Menurutnya, relokasi pabrik ke luar Jakarta merupakan hak perusahaan.
"Kewajiban kami memberitahu untuk jangan ke luar Jakarta. Kalau bisa di sini saja. Tapi, kalau mereka tetap bersikeras, mau bagaimana lagi?" ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (20/3/2013).
Jokowi menuturkan, relokasi pabrik lumrah terjadi di dunia usaha. Ketika perusahaan melihat peluang yang lebih menjanjikan di daerah lain, maka pengusaha akan beralih ke tempat yang menjanjikan.
"Mungkin di sejumlah daerah UMP-nya dianggap sudah berat untuk mereka, dan ada daerah yang dari sisi upah pekerja masih murah, ya mereka akan bergeser ke sana. Itu namanya dunia usaha," ujar pengusaha kayu dan mebel.
Jokowi menegaskan, tak masalah bila perusahaan merelokasi pabriknya dari Jakarta ke daerah lain. Sebab, Jakarta di mata Jokowi merupakan kota perdagangan, bukan kota industri.
"Jakarta kan juga kota perdagangan. Kalau kita ingin masuk sebagai kota industri, itu beda soal. Arah kota itu harus tahu," tutur mantan Wali Kota Surakarta.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memastikan, 90 perusahaan akan menarik pabriknya ke luar Jakarta, dan merelokasi ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Alasan relokasi yang dilakukan puluhan perusahaan, lantaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta naik 40 persen, sehingga memberatkan pengusaha.
UMP di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, sangat berbeda jauh dengan Jakarta. UMP di Jawa Tengah dan Jawa Timur masih di kisaran Rp 1 juta. Itulah yang menjadi faktor utama pengusaha merelokasi pabriknya.

Sumber :
jakarta.trbunnews.com

Jokowi Putuskan Pengerjaan MRT Bulan Ini

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan memutuskan pengerjaan proyek mass rapid transit (MRT) pada bulan ini. Dia tidak ingin kelambatan pengerjaan MRT semakin berlarut-larut.

Menurut Jokowi, panggilan akrabnya, saat dijumpai ketika sidak di Pasar Perumnas Klender, Rabu (20/3), pengerjaan MRT tidak kunjung dilaksanakan karena beberapa hal, yaitu beban pemerintah pusat yang cuma 49%.
Padahal, Jokowi meminta pemerintah pusat menanggung beban lebih banyak.

Selain itu, belum ada kepastian soal MRT akan menggunakan jalan layang atau jalur bawah tanah. Ditambah lagi, rencana pembongkaran Stadion Lebak Bulus yang mengurangi luas ruang terbuka hijau di Jakarta.

Ditanyakan perihal lelang jabatan Sekretaris Daerah, Jokowi enggan berkomentar banyak. "Hahaha, belum. Belum mikir soal itu," katanya seraya masuk ke mobil.

Sumber :
metrotvnews.com

Soal Monorel Jokowi tak akan Buru-buru Bersikap

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku sudah mendapatkan informasi terkait kesepakatan antara PT. Jakarta Monorel dengan PT. Adhi Karya terkait pembelian tiang pancang program monorel.

"Sudah. Kemarin sore sudah dengar. Info yang saya terima sudah (kesepakatan keduabelah pihak)," ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Pria yang akrab disapa Jokowi ini menegaskan pihaknya tidak akan buru-buru mengambil sikap meski sudah mendengar informasi kesepakatan pembelian tiang pancang tersebut.

Mantan Walikota Surakarta ini tetap akan menunggu dokumen yang legal dari pihak PT. Jakarta Monorel. Apabila sudah dilengkapi, barulah ia akan memutuskan untuk memulai proyek senilai Rp17 triliun tersebut.

"Belum. Masih info katanya sudah rampung. Ya mana dokumennya? Tunjukan ke saya," kata Jokowi.

Seperti diketahui, sedikit demi sedikit proyek monorel yang telah mangkrak sejak era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso ini mulai menunjukkan titik terang, ketika PT. Jakarta Monorel selaku pelaksana proyek telah mencapai kata sepakat terkait pembayaran tiang pancang yang dimiliki PT. Adhi Karya.

"Kami (PT.Jakarta Monorel dan Ortus Holdings,Ltd) sudah ada kesepakatan soal tiang pancang dengan Adhi Karya," ujar Juru Bicara PT. Jakarta Monorel Bovanantoo saat dihubungi, Rabu (20/3/2013).

Bovanantoo menjelaskan, perjanjian yang telah disepakati keduabelah pihak yaitu pihak PT. Jakarta Monorel dan Ortus Group membeli sebanyak 90 tiang dengan harga Rp 190 miliar.

Soal rincian pembayarannya, lanjut Bovanantoo yakni berupa desain dan pondasi dalam tanah yang belum berbentuk tiang.

Sumber :
jakarta.tribunnews.com

DPRD Minta Jokowi Waspadai PT Jakarta Monorail

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo harus berhati-hati dengan proyek monorel yang akan dikerjakan oleh PT Jakarta Monorail (PT JM). Pasalnya, PT JM memiliki sejarah buruk dalam pembangunan moda transportasi massal berbasis rel tersebut.
"PT JM itu kan dulu juga bilang punya investor, ternyata tidak bisa terselesaikan. Sekarang dia bilang punya uang juga dari Ortus (investor baru PT JM), jangan-jangan nasibnya bakal sama lagi," kata pria yang akrab disapa Sani itu, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (20/3/2013).
Ia juga mengingatkan kepada Jokowi terkait masa depan proyek monorel. Apabila proyek itu merugi, maka Pemprov DKI-lah yang akan mengambil alih dan menjadi beban masyarakat Ibu Kota.
Jokowi juga diminta untuk harus mempertimbangkan segi subsidi yang akan diberikan kepada PT JM yang nantinya akan bertindak sebagai operator. Tarif monorel itu, kata Sani, akan lebih mahal karena nilai investasinya yang besar.
"Kalau mau subsidi, seharusnya menggunakan sistem lelang. Ini kan tidak. PT JM ditunjuk, artinya Gubernur melanggar hukum kalau menyubsidi monorel. Lain halnya dengan Transjakarta disubsidi, ada regulatornya BLU Transjakarta, dan operatornya dilelang, bukan ditunjuk," kata Sani.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Gandeng Badan Informasi Geospasial untuk Pengembangan DKI

Gubernur DKI Joko Widodo menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Nota Kesepahaman akan digunakan agar data geospasial bisa digunakan untuk pengembangan wilayah DKI.

Jokowi hadir langsung untuk mewakili Pemprov DKI dalam penandatanganan MoU yang dilakukan di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2013). Sedangkan dari pihak BIG, hadir Kepala BIG, Asep Karsidi.

Dengan adanya nota kesepahaman ini, diharapkan data dan informasi geospasial dapat digunakan untuk pengembangan wilayah DKI Jakarta.

"Pokoknya hampir semua bidang kita pakai, untuk transportasi, banjir, penurunan tanah, perumahan drianase, sehingga kami bersama badan informasi geospasial ingin bersama membangun setiap perencanaan. Akan kelihatan nanti data yang tidak jelas," ujar Jokowi di sela-sela acara.

Nantinya, dari BIG akan dapat langsung digunakan jajaran di tingkat dinas. "Dinas PU dan bidang transportasi juga memakainya. Sehingga semua perencanaan juga punya data yang jelas," sambung Jokowi.

BIG adalah lembaga pemerintah nondepartemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
Lembaga ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BIG dikoordinasikan oleh Menteri Riset dan Teknologi.

Sumber :
news.detik.com

Ditegur Jokowi, Camat Kramat Jati Tertibkan Pedagang di Jl Raya Bogor

Sejumlah pedagang yang biasa mangkal di Jl Raya Bogor, Jakarta Timur, akan ditertibkan oleh Camat Kramat Jati Ucok Bangsawan Harahap. Aksi ini dilakukan setelah sang camat ditegur oleh Gubernur DKI Joko Widodo hingga para pengguna jalan.

Sebelum melakukan penertiban paksa, Ucok mengumpulkan sekitar 50 pedagang dalam acara sosialisasi penertiban pedagang kaki lima di aula Kelurahan Kramat Jati, Jl Kerja Bakti nomor 32, Jakarta Timur, Rabu (20/3/2013). Hadir juga dalam acara itu AKP Ilhamsyah Nasution, Kanit Bina Masyarakat Polsek Kramat Jati.

"Warga mengeluh soal pedagang yang di jalan karena kumuh, memacetkan lalu lintas dan segala macam keluhannya. Ada juga pemotor, sampai jatuh karena limbah penjual ikan, seperti kepala, buntut dan isi perut ikan dibuang ke jalan," kata Ucok.

Menurut Ucok, para pedagang berjualan di jalanan tepat di depan pusat pertokoan Ramayana dan Carrefour. Mereka muncul menjelang tengah malam hingga pagi hari. Hanya ada satu lajur tersisa bagi pengendara jalan yang melintas.

"Kalau mau 24 jam, jangan di jalan, tapi di dalam pasar," tegas Ucok.

Karena itu, Ucok dan jajarannya akan membuat aturan tegas soal pedagang tersebut. Mereka boleh berjualan dengan syarat ketat yakni harus bubar mulai pukul 05.30 WIB, lalu membawa kantong sampah sendiri.

"Kasihan anak-anak yang mau berangkat sekolah, kalau begini terus bagaimana Kramat Jati mau bersih. Apalagi sampai dapat Adipura, babak belur kita," terangnya.

"Kalau masih melanggar, pedagang nanti saya libas," tandasnya.

Ucok bercerita, Gubernur DKI Joko Widodo sudah menyoroti permasalahan ini. Dia bahkan kerap mendapat teguran. "Kalau pedagang tidak tertib siapa yang kena omelan atasan? Ya saya," ceritanya.

AKP Ilhamsyah Nasution, Kanit Bina Masyarakat Polsek Kramat Jati menambahkan, pihaknya juga kerap mendapat keluhan dari masyarakat. Dia mengimbau para pedagang tidak menyulitkan para penguna jalan.

"Seandainya keluarga pedagang yang jatuh dari motor karena jalan licin kena limbah ikan, gimana? Pasti nggak mau. Jadi tolong, kita saling membantu," imbaunya.

Bagaimana respons para pedagang? Ria (42), pedagang ikan di kawasan tersebut mengaku dia memang berjualan di badan jalan. Dia setuju bila ada pembatasan.

"Tapi kalau soal buang sampah, ya habis mau gimana lagi, tempat sampahnya jauh," ungkapnya.

Sulaiman (77), koordinator para pedagang pun menjawab senada. Namun menurut dia, kemacetan di kawasan tersebut bukan hanya salah pedagang. Jalanan rusak juga jadi faktor penambah keruwetan lalu lintas.

"Jadi, macet tidak semata-mata karena pedagang. Betulkanlah jalan rusak itu," tegasnya.

Aula Kelurahan Kramat Jati
Jalan Kerja Bakti No 32, Jakarta Timur

Acara:

Sosialisasi relokasi pedagang kaki lima di Jalan Raya Kramat Jati, dihadiri oleh 50 pedagang kaki lima.

==AKP Ilhamsyah Nasution, Kanit Bina Masyarakat Polsek Kramat Jati

"Kita kena omelan atasan dan masyarakat karena kemacetan pagi hari di sekitar Raya Bogor, kendalanya hanya karena pedagang Kramat Jati. Kalau mau berdagang, boleh. Tapi, jangan keterlaluan. Jangan sampai pedagang malah menyulitkan pengguna jalan yang ingin bekerja. Toh, semua sama-sama mencari makan,"

"Seandainya keluarga pedagang yang jatuh dari motor karena jalan licin kena limbah ikan, gimana? Pasti gak mau. Jadi tolong, kita saling membantu,"

==Ria (42), pedagang ikan

"Ya memang sih makan badan jalan, namanya juga dagang, cari makan. Kita sih setuju-setuju aja kalau dikasih batas dagang. Tapi kalau soal buang sampah, ya habis mau gimana lagi, tempat sampahnya jauh,"

============
Soal kemacetan-pedagang

Sulaiman (77), Koordinator pedagang
"Kami setuju saja kalau dibikin tertib. Pedagang memang banyak, tapi jalan kan juga ada yang rusak sehingga bikin macet. Jadi, macet gak semata-mata karena pedagang. Betulkanlah jalan rusak itu,"

Ucok Bangsawan Harahap, Camat Kramat Jati
"Memang, ada jalan rusak yang juga menambah kemacetan. Jalan itu memang di wilayah saya. Tapi nanti kalau saya yang betulkan itu jalan, ada pemeriksaan BPK soal anggaran, kita akan disalahkan. Orang belum tentu terima niat baik kita. Warga bisa bikin surat ke Kementerian PU. Kementerian ini memang agak susah dihubungi, tapi di sana yang berwenang betulkan jalan.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Canangkan Pasar Bebas Bahan Kimia

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengawas Obat dan Makanan tengah mencanangkan pasar yang aman dari bahan kimia. "Kami akan membuat contohnya, mungkin 5 pasar," kata Gubernur DKI, Joko Widodo, saat kunjungan kerja di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, Rabu 20 Maret 2013.

Menurut Jokowi, nantinya pembeli akan merasa benar-benar nyaman ketika belanja di pasar tradisional itu karena seluruh makanannya bebas dari bahan kimia berbahaya.

Guna mendukung program itu, Pemprov dan Badan POM akan menyedikan laboratorium keliling di sejumlah pasar di Jakarta. Sehingga nanti, seluruh makanan bisa langsung dites di pasar itu. "Ini termasuk jamu, apakah menggunakan bahan-bahan berbahaya atau tidak. Juga ikan dan tahu, kami cek," katanya.

Hasil pengujian itu, kata Jokowi, nanti akan diumumkan kepada publik, sehingga masyarakat yang belanja di pasar itu tak perlu ragu lagi.

Usai meninjau Pasar Klender, Jokowi pindah ke Pasar Poncol, Senen, Jakarta Pusat. Pasar ini masuk program Jokowi untuk direvitalisasi agar menjadi lebih rapi.

Tiba di Pasar Poncol, sekitar pukul 10.30, Jokowi langsung meninjau beberapa kios di pasar yang terkenal dengan copetnya itu.

Jokowi mulai menelusuri dari blok pasar perkakas, lalu pasar pakaian, dan yang terakhir di pasar kaget yang menjual sayuran dan buah-buahan. Di pasar itu ia menyempatkan beli manggis. Jokowi sempat menawar buah manggis yang dijual Rp10 ribu per kg. Namun, Jokowi tetap membayar Rp50 ribu untuk 5 kg manggis itu.

Di pasar itu Jokowi berdesak-desakan dengan pedagang dan warga. Mereka antusias menyambut kedatangan Jokowi, dan bekas wali kota Solo ini menyempatkan berdialog dengan warga untuk membicarakan rencana revitaslisasi pasar.

Sumber :
metro.news.viva.co.id

Jokowi Ingin Bedah Pasar Poncol Kayak Hipermarket

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berencana membedah pasar tradisional, salah satunya Pasar Poncol di Senen. Ia ingin pasar tradisional seperti hipermarket nan nyaman, agar pedagang senang.

"Ini mau renovasi. Pinginnya pasar bersih kayak mall, kayak hipermarket," kata Jokowi saat blusukan ke Pasar Poncol, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2013).

Menurut dia, Pasar Poncol rencananya direnovasi tahun ini. "Biar lebih baik, biar pedagangnya senang. Dengan catatan pedagang tidak terbebani," ujar Jokowi yang mengenakan kemeja warna putih itu.

Sarjana Kehutanan UGM ini mengatakan gambar renovasi Pasar Poncol sudah dipersiapkan. Jokowi juga mengajak pedagang menjaga kebersihan Pasar Poncol.

"Gambarnya dimatengkan, pedagang diajak bicara. Yang penting pasarnya bagus, bersih, pedagang nyaman," kata pria yang gemar minum jamu temulawak ini.

Sumber :
news.detik.com

Berita Serupa :
- jakarta.tribunnews.com : "Jokowi Tinjau Pasar Poncol Untuk Buat Konsep Revitalisasi"

Jokowi Borong Manggis di Pasar Poncol Senen

Selepas dari Pasar Klender, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meluncur ke Pasar Poncol Senen. Jokowi memborong 5 kilo buah manggis nan manis.

Jokowi menelusuri los demi los kios pedagang barang bekas di Pasar Poncol, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2013).

Ia menyempatkan diri berdialog dengan para pedagang. Seorang pedagang menyerahkan secarik surat beramplop cokelat kepada orang nomor satu di Jakarta itu. Jokowi menerima surat itu dan menyimpannya.

Pria kelahiran Solo 21 Juni 1961 itu diperlihatkan gambar rencana renovasi pasar oleh Kepala Sudin Koperasi UMKM dan Perdagangan Pemprov DKI Jakarta, Slamet Widodo.

"Nanti dicek ya ke Tata Ruang," ujar Jokowi.

Sarjana Kehutanan UGM tiba-tiba berhenti di kios buah. Ia menjajal buah manggis.

"Berapa sekilo, Bu?" tanya Jokowi.

"Rp 10 ribu, Pak," jawab si pedagang.

"Mahal amat," balas Jokowi sambil tersenyum ramah.

Jokowi lantas memesan buah manggis sebanyak 5 kilogram.
Buah-buah manggis itu pun ditimbang.

"Udah itu. Kenapa banyak sekali?" kata Jokowi .

"Memang belum lima kilo, Pak," kata si penjual.

"Bisa berapa tahun itu makannya. Yang bagus loh," ujar suami Iriana ini.

Jokowi lalu membawa buah tangan satu kresek besar warna merah buah manggis yang manis itu. Ia menyerahkan uang yang diuntel-untelnya kepada si pedagang buah manggis.

Jokowi dan rombongan kemudian meninggalkan lokasi dan menuju Gedung Balai Kota.

Sumber :
news.detik.com

Ajak BPOM, Jokowi akan Standarkan Mutu Jamu dan Tahu

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuat gebrakan baru. Bekerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Pemprov DKI Jakarta merancang program semacam sertifikasi bagi pedagang bahan pangan dan jamu yang dijual di pasar-pasar tradisional hingga lapak kaki lima.

"Kita mau buat label. Di tokonya ditempel stiker yang menandakan sudah dicek oleh BPOM dan pemda," kata Jokowi di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, Rabu (20/3/2013).

"Di toko jamu, di penjual ikan, tahu dan lainnya. Kita ingin memulai semua yang dijual di pasar itu aman dari bahan-bahan berbahaya. Jadi nanti yang belanja itu benar-benar aman," jelasnya.

Ada lima pasar milik Pemprov DKI Jakarta yang akan dijadikan proyek percontohan dengan sasaran pertama adalah toko dan kios jamu tradisional. Tugas dari BPOM adalah memeriksa bahwa jamu-jamu yang dijajakan di tempat tersebut bebas dari bahan pengawet dan kimia berbahaya.

"Itu lima pasar di lima wilayah, kalau berhasil kita perbesar lagi cakupannya," sambung mantan Walikota Surakarta ini.

Di dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM Dra Lucky Oemar Said menambahkan selama ini jajarannya rutin melakukan uji acak terhadap mutu kesehatan bahan pangan. Khusus untuk jamu tradisional, bahkan prosedur pengawasannya sangat ketat dan hasil temuan selalu diumumkan melalui media massa.

"Ada 448 item jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya. Tadi kami sekaligus lihat apakah masih ada yang dijual, ternyata sudah tidak ada. Alhamdulillah, ini kemajuan," ujarnya.

"Tetapi pengetahuan penjual harus ditingkatkan dan konsumen harus menolak produk yang berbahaya. Kami berterimakasih sebab Pak Jokowi mendukung," sambungnya.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Minum Jamu Temulawak di Pasar Perumnas Klender

Pagi hari, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memulai blusukan ke Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur. Ia menyempatkan diri menyeruput jamu temulawak kegemarannya.

Jokowi yang mengenakan kemeja warna putih tiba di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, Rabu (20/3/2013) sekitar pukul 08.20 WIB. Jokowi didampingi Wali Kota Jakarta Timur, Krisdianto dan Kepala BPOM Lucky S Slamet.

Jokowi disambut antusias pedagang dan pengunjung pasar. Pria asli Solo itu kemudian singgah di kios jamu.

"Jamu temulawak ya, Pak," kata seorang penjual jamu.
"Kok tahu, Bu," jawab Jokowi ramah sambil tersenyum khas.
Si penjual jamu kemudian meracik temulawak dicampur dengan jahe.
"Ini nggak boleh dicampur bahan berbahaya ya, Bu," pesan Jokowi.
"Nggak Pak...nggak," sahut penjual jamu itu.

Lucky menunjukkan beberapa jamu kepada orang nomor satu di Jakarta itu.

"Kalau sudah ada label POM TR itu berarti sudah terdaftar Pak. Itu nomor registrasi, tidak masalah," kata
Jokowi meminum jamu hingga habis.

"Rasanya gimana, Pak," tanya para wartawan.
"Udah biasa orang tiap hari minum jamu," kata Jokowi.
"Minum lagi Pak...minum lagi Pak," pinta wartawan.
"Udah tadi minum kok, suruh minum... minum," kata Jokowi sambil tertawa hahaha...!
Jokowi lalu berjalan dan berhenti di kios jamu lagi.
Jokowi kemudian memesan jamu beras kencur.
"Ibu sudah tahu kan kalau harus ada label BPOM-nya," kata Jokowi.
"Iya tahu, Pak. Tiap bulan saya cek kedaluwarsa," kata si penjual jamu itu.
"Gimana rasanya, Pak," tanya wartawan lagi.
"Ya rasa beras kencur, masa rasa juice melon," sahut Jokowi yang langsung disambut tawa.

Jokowi bergegas meninjau los daging, ikan dan sayur-sayuran. Kondisi pasar itu becek dan terkesan kumuh.

Sumber :
news.detik.com

Berita Serupa :
- jakarta.tribunnews.com : "Jokowi: Yang Sudah Kedaluwarsa Jangan Dijual "
- jakarta.tribunnews.com : "Jokowi Minum Jamu Racikan Pasar Klender"
- megapolitan.kompas.com : "Ke Pasar Klender, Jokowi Disajikan Jamu"
- merdeka.com : "Jokowi: Jamu ya rasanya beras kencur, masa melon"
- jakarta.tribunnews.com : "Rp 100 Ribu dari Jokowi untuk Segelas Jamu Pasar Klender" 
- megapolitan.kompas.com : "Senyum Jokowi Diberi Jamu Temulawak"

Jokowi kunjungi Pasar Klender, Sosialisasikan Jamu Legal

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), hari ini bersama BPOM akan mengunjungi Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur. Di Pasar Perumnas Klender recananya Jokowi akan mensosialisasikan soal aturan jamu legal ke pedagang pasar.
Selesai mengunjungi Pasar Perumnas Klender, rencananya Jokowi akan menuju Balai Kota untuk acara penandatangan kerja sama antara Pemprov DKI dengan Badan Informasi Geospasial.

Sumber :
news.detik.com

Pembayaran Tiang Disepakati, Monorel Tinggal Tunggu Jokowi

PT Jakarta Monorail bersama konsorsium Ortus Holdings Ltd telah menyepakati pembayaran tiang pancang dengan PT Adhi Karya sebagai pihak yang telah membangun tiang monorel sebelumnya. Persoalan pembayaran tiang pancang selama ini menjadi batu sandungan dalam pelaksanaan proyek transportasi massal di DKI Jakarta itu.

“PT Jakarta Monorail dan Ortus Holdings sudah ada kesepakatan dengan Adhi Karya,” ujar Juru bicara PT Jakarta Monorail Boovananto, Selasa malam, 19 Maret 2013. Kesepakatan pembayaran itu telah diselesaikan dengan nilai pembayaran Rp190 miliar untuk 90 tiang pancang, di mana rincian pembayarannya termasuk desain dan pondasi dalam tanah yang belum berbentuk tiang.

Kesepakatan baru dengan Adhi Karya itu juga dibenarkan Direktur Pengembangan Bisnis Ortus Holdings Ltd, Banyu Biru Djarot. “Pertemuan sudah dijalankan dan kami Ortus Holdings Ltd dan PT Jakarta Monorel telah sepakat dengan pihak Adhi Karya,” kata Banyu.

Adanya kesepakatan baru ini merupakan pertanda baik bagi pembagunan monorel, karena artinya dokumen yang selama ini ditunggu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah lengkap.

Nantinya setelah dokumen resmi dinyatakan lengkap, dokumen segera diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tinggal memutuskan kapan pembangunan monorel tersebut akan dimulai.

Untuk diketahui, proses tawar-menawar masalah tiang pancang monorel berjalan sangat alot  dan memakan waktu bertahun-tahun. Proses ini bahkan telah berlangsung sejak masa jabatan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Fauzi Bowo.

Ini karena PT Adhi Karya mematok harga untuk seluruh tiang pancang monorel dengan harga di atas yang ditetapkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Perbankan (BPKP). Dalam hasil audit BPKP disebutkan, PT Jakarta Monorel harus membayar sebesar Rp204 miliar kepada Adhi Karya. Proyek monorel sendiri secara keseluruhan membutuhkan dana sekitar Rp17 triliun

Panjang lintasan monorel direncanakan 30 km yang terbagi menjadi dua jalur, yakni jalur hijau sepanjang 14,5 km dan jalur biru 15,5  km. Jalur hijau melayani Semanggi - Casablanca - Kuningan - Semanggi, dan jalur biru melayani Kampung Melayu - Casablanca - Tanah Abang - Roxy. Monorel ditargetkan per harinya bisa mengangkut minimal 270 ribu penumpang dengan asumsi tiket Rp9.000 per orang.

Sumber :
metro.news.viva.co.id

Jokowi Segera Bikin Aturan Sumur Resapan

Gubernur Joko Widodo menyatakan bakal segera menerbitkan Peraturan Gubernur soal sumur resapan. Menurutnya, keberadaan sumur resapan itu bakal membantu menyediakan air tanah baku untuk warga Jakarta hingga puluhan tahun ke depan. "Jadi itu (sumur resapan) untuk menambah air tanah baku di Jakarta," katanya di Balaikota, Selasa, 19 Maret 2013.

Menurut Jokowi, keberadaan air tanah di ibukota saat ini sudah cukup kritis. Soalnya, banyak pembangunan gedung yang menyedot air tanah dalam jumlah besar. "Itu yang tidak diperhitungkan sebelumnya," kata dia.

Selain air tanah baku, Jokowi mengatakan keberadaan sumur resapan itu juga bakal membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga Jakarta. Soalnya, hingga saat ini PDAM baru memenuhi 60 persen dari kebutuhan air di ibukota. "Kalau bisa 100 persen memenuhi kebutuhan, ya air tanah itu bakal jadi cadangan," kata dia.

Jokowi berjanji peraturan gubernur soal sumur resapan ini terbit akhir Maret ini. "Akhir bulan ini bakal terbit, sekarang masih dirancang," kata dia.

Nantinya, kata Jokowi, peraturan itu tersebut bakal mewajibkan gedung-gedung di Jakarta untuk memiliki sumur resapan. Jokowi menyatakan tiap gedung harus membuat sumur resapan. "Gedung yang sudah punya tetap harus membangun sumur resapan lagi," katanya.

Jokowi menyatakan bakal menindak tegas gedung-gedung yang nekat mengabaikan permintaannya tersebut. "Gedung itu (yang melanggar) bakal dicabut izin operasional gedungnya," kata Jokowi.

Sumber :
www.tempo.co

Jokowi Jadi Primadona karena Tampil Beda

Nama Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo selalu masuk dalam survei calon presiden atau calon wakil presiden. Bahkan, tak jarang elektabilitas pria yang akrab disapa Jokowi itu lebih tinggi dibandingkan tokoh-tokoh lainnya. Padahal, dalam pentas politik Tanah Air, Jokowi tergolong orang baru.

Hasil kerjanya sebagai orang nomor satu di DKI juga belum bisa dikatakan sukses. Lalu apa yang membuat Jokowi jadi primadona?. Pengamat Politik Universitas Indonesia, Kamarudin menilai, Jokowi berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya.

"Beliau tampil apa adanya, populis, dia mau blusukan, dia mau masuk ke gorong-gorong," kata dia kepada Okezone, Selasa (19/3/2013).

Bagi masyarakat, tambahnya, sudah sekian lama tidak pernah menemukan pemimpin dengan karakter seperti Jokowi. "Kita memang tidak tahu hasil kerja beliau di Jakarta, tapi di Solo beliau sangat dicintai, dia juga pernah jadi wali kota terbaik. Itu saya kira berpengaruh," terangnya.

Kata dia, masyarakat merindukan pemimpin yang dekat dengan rakyat. Dan itu ditemukan pada figur mantan wali kota Solo itu. Belum lagi, pemberitaan Jokowi di media massa juga sangat luar biasa. Publik, menurutnya, tentu sudah cerdas siapa pemimpin yang layak dipilih atau tidak.

"Beliau (Jokowi) ini jadi penghapus kekecewaan publik dengan pemimpin yang berjarak. Dia kan beda sekali dengan gubernur sebelumnya," terangnya.

Hasil kerja memang belum bisa mengatakan Jokowi sukses. Tapi, gebrakannya selama memimpin Jakarta beberapa bulan terakhir, dia menilai, membuat masyarakat punya harapan terhadap Jokowi. Jokowi tak segan-segan menggeser posisi jajarannya jika memang dirasa tidak bisa bekerja baik.

"Dalam beberapa hal publik melihat Jokowi beda, jadi ada harapan lah," terangnya.

Psikolog Universitas Indonesia, Hamdi Muluk juga memberikan penilaian yang sama terhadap Jokowi. Menurutnya, yang membuat Jokowi diidolakan karena masyarakat berharap ada pemimpin yang berbeda.

"Jokowi itu sosok pemimpin yang keseluruhannya beda dengan yang lain. Jadi orang melihat sesuatu yang berbeda, tentu dalam hal yang positif," kata Hamdi.

Jokowi, dia menilai, sosok pemimpin yang tampil apa adanya, tak jaga image, dekat dengan rakyat, tak banyak protokoler, tulus bekerja dan ceplas-ceplos tapi suka kerja. "Selama ini kan banyak ngomongnya doang tapi tidak ada kerjanya," tukasnya.

Menurutnya, secara kompetensi Jokowi memang tidak hebat, bukan juga konseptor ulung. Tapi, Hamdi yakin jika integritas Jokowi terjaga. Integritas yang kuat, membuat pemimpin tidak mudah disetir oleh kelompok yang punya kepentingan pribadi.

"Mungkin banyak tokoh yang jago, tapi kan orang mencari yang tulus, jujur, apa adanya dan lebih banyak bekerja. Sosok seperti itu kan jarang," pungkasnya.

Sumber :
news.okezone.com