Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa pihaknya meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa program-program Corporate Social Responsibility (CSR). Jokowi menilai langkah itu diperlukan agar tak ada suara 'sumbang' tentang kinerjanya.
"Audit CSR memang kita yang minta. Supaya tidak ada ada suara ngaang nguung, ngaang nguung," ujar Jokowi di kebun bibit Ragunan, Jalan Ragunan, Jakarta selatan, Selasa (5/11/2013).
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Selasa, 05 November 2013
Jokowi akan Sebar 40 Ribu Bibit Pohon Buah ke Seluruh Jakarta
Setelah mengunjungi monyet-monyet hasil razia topeng monyet, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi kebun bibit Ragunan. Di sana terdapat 40 ribu bibit pohon yang siap ditanam di seluruh wilayah DKI.
"Ini ada 40 ribuan (bibit) siap keluar. Yang mengelola Dinas Kelautan dan Pertanian. Ini ada Bu Kadisnya," ujar Jokowi di Kebun Bibit Ragunan, Jalan Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2013).
"Ini ada 40 ribuan (bibit) siap keluar. Yang mengelola Dinas Kelautan dan Pertanian. Ini ada Bu Kadisnya," ujar Jokowi di Kebun Bibit Ragunan, Jalan Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2013).
Jokowi Akan Periksa Kesehatan Warga Sekitar Kampung Monyet
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dirinya akan menugaskan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk melakukan tes kesehatan di Kampung Monyet di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur.
"Nanti saya tugaskan Dinkes untuk cek. Kalau tidak besok, ya hari Kamis nanti," kata Jokowi di Balai Kesehatan Hewan dan Ikan di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2013).
"Nanti saya tugaskan Dinkes untuk cek. Kalau tidak besok, ya hari Kamis nanti," kata Jokowi di Balai Kesehatan Hewan dan Ikan di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2013).
Jokowi Sebut Penyiksaan Monyet Tidak Berperikemonyetan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) merasa prihatin dengan monyet-monyet yang mendapatkan penyiksaan dari pemiliknya yang suka memanfaatkan monyet sebagai hiburan, seperti topeng monyet.
"Coba kalau gigi dicabut paksa, kemudian digantung, lalu tidak diberi makan saat latihan. Itu namanya tidak berperikemonyetan dong," kata Jokowi di Balai Kesehatan Hewan dan Ikan, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2013).
"Coba kalau gigi dicabut paksa, kemudian digantung, lalu tidak diberi makan saat latihan. Itu namanya tidak berperikemonyetan dong," kata Jokowi di Balai Kesehatan Hewan dan Ikan, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2013).
Jokowi Merasa Tak Didukung Pusat Atasi Kemacetan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Pemerintah Pusat selalu mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kecuali satu hal, yakni soal mengatasi kemacetan di Jakarta.
Komentar ini buntut pernyataan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengatakan bahwa kemacetan, urusan pemerintah daerah.
"Kalau mobil murah, beda lagi. Itu kecuali," ujar Jokowi saat meninjau monyet hasil razia di Balai Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Kelautan DKI, Jakarta, Selasa (5/11/2013).
Komentar ini buntut pernyataan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengatakan bahwa kemacetan, urusan pemerintah daerah.
"Kalau mobil murah, beda lagi. Itu kecuali," ujar Jokowi saat meninjau monyet hasil razia di Balai Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Kelautan DKI, Jakarta, Selasa (5/11/2013).
Jokowi Besuk Monyet
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membesuk Monyet hasil razia topeng monyet di Balai Kesehatan Hewan dan Ikan di Jakarta Selatan. Jokowi ingin mengetahui hasil pemeriksaan kesehatan monyet-monyet yang telah disita oleh Pemprov DKI Jakarta.
Begitu tiba di Balai Kesehatan Hewan dan Ikan, Jokowi langsung masuk ke tempat monyet-monyet itu direhabilitasi. Di dalam, Jokowi terlebih dahulu menemui Kepada Dinas Pertanian dan Kelautan DKI Jakarta Ipih Ruyani dan Ketua Jakarta Animal Aid Network (JAAN) Benvika.
Jokowi: Kemacetan Tanggung Jawab Pusat Juga
Kemacetan sudah menjadi menu yang harus dinikmati orang-orang yang beraktivitas di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kemacetan itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.
"Jalan-jalan besar kan ada yang urusan kementerian PU. Yang kecil, baru kita.. Yang lintas wilayah itu pusat, Jabodetabek itu pusat," tutur Jokowi kepada wartawan sembari makan siang di Restoran Ikan Tude Manado, Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2013).
"Jalan-jalan besar kan ada yang urusan kementerian PU. Yang kecil, baru kita.. Yang lintas wilayah itu pusat, Jabodetabek itu pusat," tutur Jokowi kepada wartawan sembari makan siang di Restoran Ikan Tude Manado, Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2013).
Besok, Jokowi Resmikan Groundbreaking Pembangunan 5 Pasar Rakyat
PD Pasar Jaya memastikan groundbreaking pembangunan lima pasar rakyat akan dilakukan besok, Rabu (6/11/2013) di Pasar Manggis, Jakarta Selatan.
Rencananya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan lima pasar rakyat pada pukul 08.00.
Kepala Humas PD Pasar Jaya Agus Lamun mengatakan dari lima pasar rakyat yang akan dibangun, hanya empat pasar saja yang siap dilakukan pembangunannya.
Rencananya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan lima pasar rakyat pada pukul 08.00.
Kepala Humas PD Pasar Jaya Agus Lamun mengatakan dari lima pasar rakyat yang akan dibangun, hanya empat pasar saja yang siap dilakukan pembangunannya.
Jokowi Dituding Bohongi Buruh
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dituding membohongi buruh. Jokowi pernah berjanji siap bertemu buruh, tapi nyatanya itu cuma isapan jempol.
"29 Oktober 2013, kami bertemu pak Heru, staf Jokowi. Beliau menyatakan Jokowi dalam waktu dekat siap bertemu Forum Buruh DKI untuk mendengar dan membahas nasib buruh. Itu dibuat tertulis," kata anggota Serikat pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Thomas Avino.
"29 Oktober 2013, kami bertemu pak Heru, staf Jokowi. Beliau menyatakan Jokowi dalam waktu dekat siap bertemu Forum Buruh DKI untuk mendengar dan membahas nasib buruh. Itu dibuat tertulis," kata anggota Serikat pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Thomas Avino.
(Sun Tzu) Strategi SBY melawan Jokowi
Mungkin masih ingat di kepala pada Tahun 2004, Partai Demokrat yang merupakan partai baru dan papan tengah dapat mengalahkan perebutan kursi Kepemimpinan Nasional melawan partai kelas atas, selanjutnya pada Tahun 2009, semua kalangan dikejutkan dengan kemenangan 1 (satu) putaran pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Boediono dengan hasil yang fantastis mendulang suara lebih dari 60%.
SBY Tidak Cerdas
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi)-lah yang paling tahu mengurus macet di Jakarta. Padahal, pemecahan permasalahan macet Jakarta tak bisa diselesaikan hanya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Pengamat Politik UI Iberamsjah, Presiden SBY harus turun tangan mengatasi kemacetan di Jakarta.
Menurut Pengamat Politik UI Iberamsjah, Presiden SBY harus turun tangan mengatasi kemacetan di Jakarta.
Jokowi Dulu Dimusuhi PKS, Sekarang Dimusuhi Demokrat
Orang nomor 1 di DKI, Joko Widodo (Jokowi), yang dipastikan bakal menjadi orang nomor 1 di Indonesia ini sudah bertubi-tubi mendapat serangan dari partai-partai politik yang ketakutan kalah pada pemilu 2014 mendatang. banyak serangan baik secara kritik kebijakan maupun menyerang pribadi jokowi sudah banyak dilakukan.
Jokowi memang benar-benar sudah menjadi “kambing hitam” bagi mereka-mereka yang gemar mencari kambing hitam. karena ketidakbecusan sendiri akhirnya menyalahkan Jokowi. Banyak tokoh politis yang menyerang baik pribadi jokowi maupun setiap kebijakan Jokowi di DKI.
Jokowi memang benar-benar sudah menjadi “kambing hitam” bagi mereka-mereka yang gemar mencari kambing hitam. karena ketidakbecusan sendiri akhirnya menyalahkan Jokowi. Banyak tokoh politis yang menyerang baik pribadi jokowi maupun setiap kebijakan Jokowi di DKI.
Tak Elok SBY Salahkan Jokowi Soal Kemacetan di Jakarta
Kekesalan soal kemacetan di Ibu Kota tidak saja dirasakan warga Jakarta tetapi juga dirasakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bedanya, warga Ibu Kota mulai memahami kemacetan disebabkan banyak sebab, sedangkan SBY "malah" menimpakan tanggungjawab kemacetan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang baru memimpin Jakarta belum sampai seperempat periode masa jabatannya.
Di depan anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Istana Negara, Jakarta, kemarin Senin (4/11/2013) bahkan SBY meminta anggota KADIN untuk langsung menanyakan penyebab Jakarta masih saja dilanda kemacetan parah kepada Jokowi.
Di depan anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Istana Negara, Jakarta, kemarin Senin (4/11/2013) bahkan SBY meminta anggota KADIN untuk langsung menanyakan penyebab Jakarta masih saja dilanda kemacetan parah kepada Jokowi.
Langganan:
Postingan (Atom)