Yayat Supriyatna: Kinerja Jokowi-Ahok Minus

Setelah 6 bulan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kinerja dinilai minus, Jokowi disarankan membuat skala prioritas pembangunan.
"Dari sekian program yang dijanjikan pada masa kampanye, masih ada yang belum bisa dijalankan," kata pengamat perkotaan Yayat Supriyatna saat dihubungi Senin (23/4/2013) malam.
Dia menyebut masalah di Ibu Kota sangat kompleks, utamanya soal pembangunan infrastruktur yang layak. Yayat menyarankan agar Jokowi menetapkan skala prioritas dalam bebebrapa pembangunan fisik
"Dari sekian masalah ini, ada baiknya diprioritaskan mana yang harus direalisasikan," sarannya.
Skala prioritas pembangunan itu lanjut Yayat harus didukung dengan ketersediaan anggaran. Rencana program yang dilontarkan Jokowi saat blusukan harus direalisasikan dengan membuat rincian bersama pejabat terkait.
"Kesepakatan itu kan sebenarnya sudah bisa jadi payung hukum kebijakan dinas-dinas yang ada," pungkasnya.
Dalam catatan Yayat, ada 5 proyek besar yang belum terlihat hasilnya. Yayat menyoroti proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang tertunda pengerjaannya karena masih terkendala pada administrasi persuratan. Selain MRT, proyek monorel kata Yayat sudah hilang gaungnya. "Jalan Layang Non Tol juga tidak dilanjutkan pembangunannya," kritik Yayat.
Yayat menduga ide pembangunan Jakarta justru mandek di tingkatan pelaksanaan atau suku dinas. Ini terlihat dari penyerapan anggaran APBD yang diakui langsung Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama masih tergolong rendah.
"Penyerapan anggarannya masih dibawah 5%, ini bisa diartikan yang dibawah belum siap," lanjutnya.
Dosen Universitas Trisakti ini menduga informasi yang masuk ke Jokowi bisa jadi tidak akurat yang berakibat mandeknya pelaksanaan kebijakan. Beralihnya Jokowi dari penerapan sistem ganjil genap ke electronic road pricing (erp) sebut Yayat menjadi contoh kegamangan pelaksanaan kebijakan.
"Ada yang tidak akurat dari info yang masuk ke Jokowi. Misalnya, stiker ganjil genap yang katanya sudah dicetak, saat menggantung begini bagaimana pertanggung jawaban untuk stiker yang sudah dicetak," katanya.
Namun, Yayat mengatakan duet Jokowi-Ahok berhasil mendobrak tembok penghalang masyarakat untuk menikmati fasilitas kesehatan dan pendidikan yang layak. Program ini dinilainya menghadirkan simpati dan empati masyarakat.
"Program KJS dan KJP Jokowi-Ahok yang menghadirkan euforia pada masyarakat. Ini yang membuat mereka dicintai warga Jakarta," puji Yayat di akhir wawancara.

Sumber :
news.detik.com

F-PKS DPRD: Jokowi Tidak Punya Program yang Jelas

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, penghentian proyek JLNT merupakan suatu tindakan yang menggambarkan ketidakjelasan pemerintahan Jokowi-Ahok dalam hal transportasi. Anggota Fraksi PKS ini pun menegaskan, Jokowi-Ahok harus punya rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang konsisten.
"RPJMD Gubernur Jokowi tidak jelas, harusnya itu ada kejelasan, JLNT selesai kapan? MRT kapan? ganjil genap kapan? Dan harus ada timeline," tegas Nurdin kepada wartawan di gedung DPRD DKI, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2013).
Nurdin menjelaskan, jika tidak ada kejelasan pembanguna berdasarkan RPJMD, maka harapan masyarakat DKI untuk menikmati transportasi yang memadai akan pupus.
"Kalau tidak jelas apa programnya, tidak ada timelinenya, soal perhubungan juga nggak jelas, dalam lima tahun warga dapat apa?," kata Nurdin.
Nurdin pun menyarankan Jokowi agar jangan 'malu-malu' untuk membuka berkas pembangunan yang dilakukan pada masa pemerintahan gubernur sebelum dirinya. Selain itu, Jokowi juga disarankan jangan hanya mengambil simpati warga dengan memutuskan kebijakan yang sifatynya populis dan pencitraan saja.
"Jokowi harus buka berkas-berkas pembangunan, era Fauzi Bowo mana yang bagus, mana yang tidak, jelas dulu dari awal, JLNT jangan udah dibangun, ternyata nggak cocok, itu kan jadi rumit," katanya.
"Perlu dibedakan antara konsep pembangunan jakarta dan aspirasi pemilih, dan orang yang mengaku memilih, misalnya PKL penataan seberapa banyak yang sesuai dengan rasio warga DKI, rasio kios yang ada di Jakarta, butuh ada perhitungannya. Jangan sampai isu populis ini setahun ini butuh rasionalisasi lagi. Jangan populis terus sepanjang periode," tambah Nurdin.

Sumber :
news.detik.com

Cegah Malpraktik, Jokowi: Semua Dokter Bekerja Harus Hati-hati

Kasus dugaan malpraktik menyedot perhatian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Ia berpesan agar seluruh dokter hati-hati saat mengemban tugas mulia.

"Jadi, semuanya memang harus hati-hati. Dokter harus hati-hati," kata Jokowi saat dimintai komentar seputar kasus dugaan malpraktik yang menimpa Anna Marlina (38) di RS Persahabatan.

Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri acara Diklat Sekolah Dinas Luar Negeri (Sekdilu) Kementerian Luar Negeri di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2013).

Menurut Jokowi, setiap kegiatan kedokteran kini bisa dipantau langsung oleh masyarakat.

"Karena apapun itu saat ini sedang dilihat oleh masyarakat, diikuti oleh masyarakat, sehingga dalam bekerja itu harus penuh hati-hati," jelas Jokowi.

Suami dari Anna Marlina, Pandapotan Manurung (40) melaporkan dokter BHS yang bekerja di RS Persahabatan ke polisi. Pandapotan melaporkan BHS atas dugaan kasus malpraktik yang dilakukannya terhadap sang istri.

Sumber :
news.detik.com

Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi Minta Dokter Lebih Berhati-hati"

Jokowi: Siapa yang Batalin Pinjaman dari Bank Dunia?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pihaknya belum membuat keputusan untuk menolak pinjaman dari Bank Dunia terkait proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Jokowi  mengatakan bahwa penolakan itu baru sekadar wacana.
"Belum tahu, siapa yang batalin? Ini (pembatalan) baru akan," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (23/4/2013).
Jokowi juga menampik kabar yang beredar bila dirinya telah meminta restu Pemerintah Pusat untuk membatalkan pinjaman tersebut. Sampai saat ini, dia belum mengambil sikap tegas dana pinjaman untuk proyek di era Fauzi Bowo itu.
"Belum, surat-suratnya belum saya tanda tangani," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membatalkan pinjaman Bank Dunia untuk program penanganan banjir melalui JEDI atau program pengerukan saluran, sungai, dan waduk. Klausul perjanjian yang ditetapkan Bank Dunia dinilai memberatkan Pemprov DKI.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purmana sempat mengatakan telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait pembatalan pinjaman dana dari Bank Dunia tersebut. Basuki mengatakan, jika Kementerian PU menyetujui permintaan pembatalan tersebut, bukan berarti program JEDI dibatalkan. Program JEDI akan tetap dilanjutkan dengan menggunakan APBD DKI.
Pemprov DKI menilai dua klausul yang ditetapkan Bank Dunia memberatkan pelaksanaan proyek JEDI. Klausul pertama menyangkut waktu penyelesaian pengerukan 13 sungai yang ditetapkan selama lima tahun. Klausul kedua menyebutkan bahwa Pemprov DKI menjamin hak-hak warga di bantaran kali yang bakal digusur dengan pemberian ganti rugi berupa uang.
Proyek JEDI yang dirintis oleh gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo atau Foke, diperkirakan menelan anggaran sebesar 190 juta dollar AS. Bank Dunia memberikan pinjaman lunak kepada Pemerintah Indonesia sebesar 139 juta dollar AS. Sisanya sebesar 51 juta dollar AS akan dibebankan dari APBN dan APBD DKI.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Ajari Calon Diplomat, Jokowi Pakai Sepatu Kets

oko Widodo selalu berpenampilan sederhana dalam setiap suasana. Bahkan ketika didapuk memberikan materi di Diklat Sekolah Dinas Luar Negeri (Sekdilu), di Kementerian Luar Negeri, Gubernur DKI Jakarta itu tetap setia dengan sepatu ketsnya.
Jokowi pun bukan tipe yang bertele-tele. Ketika tiba di Gedung Kemenlu sekitar pukul 16.20, Selasa (23/4/2013) sore, ia langsung menuju auditorium tempat berlangsungnya diklat. Di depan para calon diplomat muda, dia berbagi banyak pengalaman dan paparan mengenai reformasi birokrasi.
Tanpa canggung, ia memulai materinya dengan pengalaman pribadi yang menggelitik selama terjun ke dunia politik secara tak sengaja.
Sekdilu adalah program pendidikan dan pelatihan fungsional diplomat dasar pada Kemenlu. Para calon diplomat muda akan ditempa selama delapan bulan dengan materi mengenai hubungan internasional, hukum, ekonomi, sosial budaya, serta isu lain yang terkait. Tahun ini, Sekdilu memasuki angkatan ke-37.
Seluruh siswanya merupakan peserta yang lolos seleksi pada tahun 2012, terdiri dari 27 siswa dan 32 siswi. Sekdilu dibentuk untuk membekali dan mempersiapkn calon diplomat muda. Diharap, setelahnya, jebolan Sekdilu bisa bekerja profesional, handal dan kompeten.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berita Serupa :
- jakarta.tribunnews.com : "Jokowi Isi Ceramah Diklat Sekdilu Kemenlu"

Jokowi: Pasar Baru, Gratis Celemek Bagi Semua Pedagang Pasar

Seperti diberitakan sebelumnya, gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan ngebut membedah 23 pasar tradisional. Pasar yang bau dan kumuh itu akan disulap bak supermarket. Pedagangnya nanti diberi celemek.
"Nanti pedagangnya mau saya beri celemek semuanya. Jadi orang masuk tuh kayak di supermarket supermarket," kata Jokowi di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2013).
Menurut Jokowi, bedah pasar dilakukan mulai tahun ini. Salah satu pasar yang segera dibedah adalah Pasar Meruya Ilir di kawasan Jakarta Barat. Pembangunan pasar itu menelan dana sekitar Rp 9 miliar.
"Ini proses lelang semuanya. Saya mau kunjungi semuanya. Biar ngerti mau dijadikan seperti apa," ujar Jokowi.
Namun demikian, Jokowi enggan menyebut lokasi 23 pasar lain yang hendak dibangunnya. "Waduh... ngapalin lagi. Mbok tanya kadislah ya," kata Jokowi.
Ke depan, lanjut Jokowi, manajemen pasar akan modern. Wilayahnya diperbaiki. "Zoning basah, kering, sayur, pakaian, daging diperbaiki. Memperbaiki itu. Bawahnya bersih, tempat parkir juga," kata Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Berani Cabut Kumis Harimau

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melontarkan kicauan melalui media sosial Twitter. Melalui akun pribadinya, @jokowi_do2, ia menuliskan "Butuh keberanian: mencabut kumis harimau..."
Apa maksud dari kicauannya itu?
Dijumpai di Balaikota Jakarta, Jokowi menjelaskan, kicauan yang ditulis pada Senin (23/4/2013) dimaksudkan untuk menggambarkan keberanian menentukan kebijakan. Dalam hal ini adalah dirinya sebagai pemimpin Ibu Kota yang bertekad menggebrak dan fokus berupaya mensejahterakan warga yang dipimpinnya.
"Begini, untuk menyelesaikan masalah sulit, perlu memahami masalah itu secara detail. Mengetahui kelemahan masalah kemudian dikerjakan dengan penuh kesabaran. Kalau mau cabut bulu harimau itu bisa," kata Jokowi, Selasa (23/4/2013).
Dirinya menegaskan, kicauannya itu sama sekali tak ditujukan kepada seseorang. Apa yang dikatakannya mutlak terkait dengan keyakinannya untuk mampu menyelesaikan berbagai masalah di Jakarta.
"Bukan (untuk seseorang). Ini terkait masalah-masalah besar di Jakarta, kalau mau cabut kumis harimau itu bisa dilakukan, tetapi harus mengerti kelemahannya secara jelas," ujarnya.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Lelang Jabatan Lumayan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) senang peserta lelang jabatan lurah dan camat menembus angka 1.156 orang. Awalnya, ia khawatir program itu tidak ada peminatnya.
"Ya lumayan dong, udah ribuan gitu kok," kata Jokowi di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2013).
Menurut dia, pihaknya sempat khawatir tidak ada orang yang mendaftarkan diri untuk bertarung memperebutkan kursi lurah maupun camat.
"Bagus toh. Lurah 700-an, camatnya 300-an. Bagus sekali," ujar Jokowi.
Pendaftaran lelang jabatan lurah dan camat telah ditutup. Sedikitnya 346 peserta mendaftar sebagai calon camat dan 810 peserta lainnya mendaftar sebagai lurah. Para peserta telah dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Sumber :
news.detik.com

Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Jumlah Pendaftar Lelang Jabatan di Luar Prediksi Jokowi"

Kelanjutan JLNT Jokowi Tunggu BPK

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan menunggu rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum memutuskan kelanjutan pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu - Tanah Abang. Cara ini dipilih Jokowi karena ingin berhati-hati agar tak salah mengambil keputusan.
Jokowi harus memastikan apakah untuk melanjutkan proyek multiyears ini harus diputuskan melalui persetujuan DPRD DKI Jakarta. Hal itu dilakukan karena penyelesaian pembangunan JLNT tersebut meleset dari target semula, yang seharusnya rampung pada akhir 2012. Untuk melanjutkannya, pembiayaan proyek itu harus kembali dianggarkan melalui APBD Perubahan 2013 atau pada tahun anggaran berikutnya.
"Nah, kalau ini diteruskan, pertanyaannya, harus izin Dewan enggak? Boleh enggak? Menunggu rekomendasi BPK cuma proses kehati-hatian, enggak ada yang lain," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (23/4/2013).
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat melontarkan keinginannya agar BPK melakukan audit terhadap proyek pembangunan JLNT tersebut. Audit dilakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya kelalaian yang memicu proyek jalan layang itu belum selesai.
Pengerjaan proyek ini dimulai tahun 2010 yang dikerjakan dalam beberapa paket. Paket Casablanca dikerjakan kontraktor PT Wijaya Karya dan PT Wijaya Konstruksi, sedangkan paket Dr Satrio dikerjakan oleh PT Adhi Karya. Adapun paket Mas Mansyur dikerjakan PT Istaka Karya dan PT Sumber Sari dengan subkontraktor PT Nindya Karya.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Dahlan dukung Jokowi bongkar permainan proyek flyover Casablanca

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mendukung rencana Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan yang ikut dalam tender pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Casablanca. Dahlan juga berjanji ikut membongkar jika ada permainan yang melibatkan perusahaan BUMN yang ada di bawah komandonya.
"Saya mendukung upaya Gubernur DKI (Jokowi) untuk mengaudit JLNT Casablanca. Kalau memang ada BUMN yang tidak beres bongkar saja. Tapi proyek itu harus selesai karena sudah ditunggu oleh masyarakat luas," ucap Dahlan di Kementerian BUMN, Selasa (23/4).
Dahlan berjanji tidak akan menutup-nutupi atau melindungi BUMN yang terlibat 'permainan' dalam proyek tersebut. Tapi, terlepas dari itu, Dahlan berharap proyek tersebut tetap dijalankan dan tidak mandek.
"Proyek itu jangan dikorbankan karena proyek tersebut tinggal menunggu beberapa meter saja penyelesaian yang letaknya persis di atas Jalan Sudirman, persis di atas Jalan Sudirman, tinggal menyambung aja," tegasnya.
Dahlan menyebut, dua perusahaan BUMN terlibat dalam proyek ini. Yakni Wijaya Karya dan Istaka Karya. Dahlan mendukung sepenuhnya pembongkaran proyek ini untuk membuka kalau ada indikasi permainan.
"Ini agar proyek bisa cepat dimanfaatkan karena kemacetan jalanan semakin parah," jelas Dahlan.
Proyek JLNT Kampung Melayu - Tanah Abang terpaksa ditunda pengerjaannya oleh Jokowi karena masalah APBD. Tapi bukan berarti tidak dilanjutkan kembali, melainkan ada beberapa yang harus ditata ulang agar tidak terjadi kerugian negara atas anggaran dikucurkan sebelumnya sebesar Rp 101,5 miliar.
"Bukan dihentikan. Dan sebenarnya yang hentikan ini kepala Dinas PU yang lama, bukan kami lho," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/4).
Meski bukan tingkat pimpinan pemprov yang memberhentikan, tapi Ahok juga melihat ada yang tidak beres dengan mega proyek ini. Dalam pengamatannya, bagaimana bisa proyek yang telah dihentikan karena menunggak utang tetap dipaksakan untuk diteruskan pada tahun ini. Selain itu, menurut Ahok, proyek yang anggarannya dikucurkan secara multiyears harusnya tidak boleh dihentikan tiba-tiba.
Anggaran proyek flyover Casablanca itu telah dianggarkan dalam pos anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI dengan total nilai Rp 101,5 miliar. Dengan rincian pembangunan dalam tiga paket, yakni paket Jl KH Mas Mansyur sebesar Rp 64 miliar, paket Jl Casablanca Rp 2 miliar, paket Jl Prof Dr Satrio Rp 21,5 miliar. Ditambah lagi anggaran pembangunan ramp on off barat Rp 1,5 miliar dan ramp on off timur Rp 12,5 miliar.

Sumber :
merdeka.com

Kalah dari Produk China, Produsen Monorel Bekasi Minta Dukungan Jokowi

PT Jakarta Monorail pekan lalu menandatangani kesepakatan dengan perusahaan asal China, CNR Changchun Railway Vehicle Co. Ltd. untuk pengadaan rangkaian kereta (rolling stock) yang akan digunakan di Jakarta.

General Mananager PT Melu Bangun Wiweka (MBW) Indra Nugraha Kusnan selaku produsen monorel lokal yang pabriknya berada di Bekasi, mengaku cukup kecewa pihaknya lagi-lagi tidak dilibatkan untuk ikut serta dalam proyek pengadaan monorel di Jakarta.

"Kalau saya pikir ini bisnis tetapi kami berharap dapat diberikan kesempatan. Kami tetap kecewa, dan kami merasa tidak didukung oleh pemegang keputusan. Kami sebagai swasta yang sudah merintis dengan usaha sendiri di dalam sektor usaha ini," ungkap Indra saat dihubungi detikFinance, Selasa (23/0/2013).

Ia pun berpendapat, keinginan PT Jakarta Monorail sangat berlawanan dengan keinginan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Karena saat Jokowi datang ke pabrik MBW di Tambun, Bekasi, ada keinginan kuat untuk menggunakan produk dalam negeri.

"Jadi 10 hari setelah ia (Jokowi) dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia datang ke pabrik kami dan mengatakan pertama ini bagus dan awal-awal perlu improvisasi dan perlu untuk diudukung. Ini produksi dalam negeri. Saya punya keyakinan pak Jokowi sudah punyai niat seperti yang dia lakukan pada mobil Esemka. seharusnya hal yang sama juga ia lakukan untuk monorel dalam negeri. Jokowi pernah mengatakan produksi dalam negeri itu wajib hukumnya," katanya.

Walaupun tidak dilirik oleh Jakarta Monorail, pihaknya sampai saat ini masih mengembangkan prototipe monorel yang sudah ada. "Kita terus mengembangkan sampai saat ini. China itu pemerintah dukungan industri sangat kuat, biaya penelitian sangat besar beda dengan kita," cetusnya.

Sementara itu, Corporate Secretary Jakarta Monorail Bovanantoo kepada menjelaskan, alasan pihak manajemen memilih perusahaan tersebut karena kualitas produk sudah teruji yang sesuai persyaratan.

"Kami mengadakan seleksi internal dan prosesnya juga panjang. Dari sisi harga, kualitas, dan minimal beroperasinya, perusahaan China ini yang paling pas. Yang jelas produk ini sudah baik produksinya. Kemudian salah satu kapastiannya mereka harus mampu membawa penumpang sampai kondisi di 40 tahun.," kata Bovanantoo saat dihubungi detikFinance.

Sumber :
finance.detik.com

Jokowi Terpaksa Hentikan Proyek JLNT Kampung Melayu - Tanah Abang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, proyek Jalan Layang Non Tol (JLNT) dihentikan sementara. karena  proyek tersebut tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2013 sehingga belum ada ketersediaan dana untuk menyokongnya. Jokowi menjelaskan, proyek yang dimulai sejak 2010 ini seharusnya sudah selesai di akhir 2012. Namun, hingga saat ini proyek belum selesai. Jokowi menilai sebagai wanprestasi (breach of contract).
"Harusnya selesai akhir 2012, tapi ternyata belum selesai sampai sekarang, jelas wanprestasi. Untuk sementara JLNT dihentikan dulu sampai dengan dianggarkan di APBD Perubahan (2013)" kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Selasa (23/4/2013).
Proyek JLNT Kampung Melayu - Tanah Abang ini terdiri dari 3 paket pengerjaan, yaitu paket Casablanca, paket Prof Dr Satrio, dan paket Mas Mansyur. Di antara ketiga paket itu, ada satu paket yang masih dalam pengerjaan, yaitu paket Mas Mansyur.
Berdasarkan desain awal, JLNT ini memiliki dua pilar di kanan dan kiri Jalan Prof Dr Satrio. Namun, karena ada pipa air baku, desain berubah dari dua jalur arah timur dan barat disatukan, di sisi kanan Jalan Satrio. Hal itulah yang membuat pembangunan di daerah persimpangan Jalan Sudirman itu lebih lambat dibandingkan area pekerjaan lainnya.
Sementara itu, di Jalan Prof Dr Satrio, sudah tidak ada pekerjaan apapun. Anggaran proyek JLNT ini menghabiskan sekitar Rp 840 miliar.

Warga Waduk Pluit Tagih Janji Manis Jokowi

Upaya normalisasi Waduk Pluit dengan menggusur bangunan liar sekitar waduk mendapat perlawanan dari warga. Seorang warga menagih janji Gubernur DKI.
Jakarta Joko Widodo yang dalam kampanye lalu berjanji tidak akan menggusur warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit.
Sampra (57), adalah seorang warga yang merasa dikhianati oleh janji Jokowi. Di tengah-tengah kerumunan seratusan warga yang berdemo di Pospol Pluit Timur, Jalan Pluit Timur Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, Sampra berteriak-teriak menagih janji Jokowi.
"Mana Jokowi, mana janjinya, saya punya kontrak politiknya, mana realisasinya, saya dulu tim suskesnya. Tapi mana janjinya sama saya dan warga saya di RW 19," ujar Sampra sambil memegang poster Jokowi dan surat kontrak politiknya, Selasa (23/4/2013).
Menurut Sampra, Jokowi dulu berjanji akan melegalisasi pemukiman warga di sekitar Waduk Pluit. Selain itu, Jokowi juga pernah berjanji kepada dirinya untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan kota.
"Tapi mana? Rumah saya malah dibongkar," kata Sampra sambil menunjukkan CD kampanye Jokowi-Ahok dan 10 kartu nama Ahok ini.
Hingga pukul 12.15 WIB, seratusan warga masih berkumpul di halaman Pospol Pluit Timur. Sebagian dari mereka berdialog dengan polisi di dalam Pospol.
Lalu lintas dari Pluit menuju Muara Baru mengalami kepadatan. Kendaraan melambatkan lajunya untuk melihat aksi tersebut.

Isi Kontrak Politik Jokowi :
Dalam lembar kontrak politik tersebut, tertulis nama Ir H Joko Widodo Calon Gubernur DKI Jakarta 2012-2017. Dengan tanggal 15 September 2012 di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (23/4/2013). Tertulis dengan ukuran huruf cukup besar dan tebal di bawah nama Jokowi, 'Jakarta Baru: Pro-Rakyat Miskin, Berbasis Pelayanan dan Partisipasi Warga'. Setelah itu, ada tulisan dengan tiga poin sebagai berikut :

1. Warga dilibatkan dalam penyusunan RT/RW, APBD, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kota
2. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota, meliput legalisasi kampung ilegal, pemukiman kumuh tidak digusur tapi ditata, dan perlindungan penataan ekonomi informal
3. Menekankan keterbukaan dan penyebarluasan informasi kepada warga kota. 

Selanjutnya tertera sejumlah nama ormas seperti Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Serikat Becak Jakarta (Sebaja), Komunitas Juang Perempuan (KJP), dan Urban Poor Consortium (UPC).

Surat kontrak politik ini pun dibubuhi tanda tangan Jokowi pada tanggal 15 September 2012. Namun tanda tangan tersebut ternyata tidak asli milik Jokowi.
"Ini yang tanda tangan orang kepercayaannya," ujar Sampra saat ditanya soal tanda tangan tersebut.

Tanggapan Jokowi :
Secara terpisah, ketika diminta tanggapannya soal tuntutan warga sekitar Waduk Pluit, Jokowi mengatakan sedang dicarikan solusinya.
"Sudah ketemu, sudah ketemu tiga kali. Kita menyiapkan solusinya," singkat Jokowi di Balikota.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Lelang Jabatan Adalah Sistem Terbaik

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa sistem seleksi dan promosi terbuka, atau terkenal dengan sistem lelang jabatan yang digulirkannya merupakan sistem terbaik yang belum pernah ada untuk menjaring sumber daya kompeten. Menurut Jokowi, lelang jabatan dianggapnya sebagai contoh reformasi birokrasi yang benar karena diawali dengan penyampaian prestasi sebelum mendapatkan suatu jabatan.
"Ini reformasi birokrasi yang benar, artinya menunjukkan prestasi dulu. Kalau remunerasi itu memberikan sesuatu dulu baru disuruh berprestasi," kata Jokowi, Selasa (23/4/2013).
Jokowi menegaskan, proses lelang digelar dengan terbuka, bertahap, dan dilakukan pendampingan. Ujian dalam sistem ini juga tak hanya mencakup uji wawasan dan uji kompetensi bidang, tapi juga wajib mengikuti psikotes dan tes kepribadian.
"Jadinya kita ngerti staf ini cocok di mana. Administrasi, atau punya leadership jadi lurah, atau perlu disuntik kekurangannya apa. Semua akan keliatan dalam proses itu," ujarnya.
Proses lelang akan ditentukan oleh hasil ujian. Pemerintah Provinsi DKI menjamin tak seorangpun calon yang diprioritaskan dalam proses lelang jabatan ini.
Ada tiga hal yang wajib dimiliki oleh para kandidat, yakni

1. Responsif pada masalah di lapangan.
2. Memiliki kompetensi dan kemampuan analisis sosial.
3. Memiliki jiwa kepemimpinan.

Untuk menjamin jalannya proses lelang, BKD DKI melibatkan lebih dari 40 asesor dan pakar, 12 anggota kepolisian, dan 10 orang dari tim independen. Setelah melewati masa pendaftaran, para kandidat akan mengikuti ujian kompetensi bidang pada 27 s/d 28 April 2013.
Setiap hari, ujian dibagi dalam dua gelombang, dan secara online, memanfaatkan laboratorium 11 sekolah di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Sedangkan materi ujiannya, para kandidat akan disuguhkan soal-soal mengenai pemerintahan, kewilayahan, pemberdayaan masyarakat, komunikasi, keuangan dan administrasi. Jumlah soal sekitar 100 pertanyaan, dan rencananya dalam bentuk pilihan ganda.

Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi Klaim Lelang Jabatannya yang Terbaik"

Jokowi Datangi Pasar Meruya Ilir

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Lokasi Binaan Meruya Ilir, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (23/4/2013) pagi. Kedatangan Joko Widodo dimaksudkan untuk mensosialisasikan rencana penataan pasar tersebut.
Jokowi ini meluncur dari Balaikota Jakarta sekitar pukul 08.50, dan tiba di Pasar Lokasi Binaan Meruya Ilir sekitar 30 menit berselang. Hadir mendampinginya, Kepala Dinas UMKM Ratna Ningsih, dan Sekretaris Kota Jakarta Barat Rustam Effendi.
Setibanya di lokasi, Jokowi langsung menyusuri lorong-lorong pasar tersebut. Ia juga tak segan menyambut uluran tangan sejumlah warga yang memintanya bersalaman.
Tepat di jajaran penjual daging dan sayuran, Jokowi menghentikan langkahnya dan membuka sebuah kertas ukuran besar yang berisi bahan paparan. Melalui bahan itu, Jokowi menyampaikan maksudnya untuk menata pasar supaya lebih rapi dan terkelola dengan baik.
"Setuju enggak? Siapa yang enggak setuju...," kata Jokowi, disambut tepuk riuh pedagang dan warga yang berada di lokasi. Sampai sekitar pukul 09.30, Jokowi masih berada di lokasi. Puluhan pedagang dan warga berebut mencuri kesempatan berfoto bersama dengan ponsel mereka.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi ini menjelaskan bahwa pasar yang baru akan dibangun satu lantai. Anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan pasar ini mencapai Rp 9 miliar.
"Semuanya mau dirobohkan, dibangun total dengan catatan pedagang enggak dipungut biaya," kata Jokowi
Perombakan pasar dilakukan karena kondisi pasar Meruya Ilir saat ini dianggap kotor, becek, dan semerawut. Kedepan, pasar yang baru akan dibangun lebih tertata rapi, pemetaan kios lebih jelas, dan manajemen diperbaiki.
Selama masa pembangunan, seluruh pedagang akan digeser ke lokasi sementara yang letaknya sekitar 100 meter dari lokasi pasar saat ini. Pembangunannya sendiri dimulai akhir Juli atau awal Agustus 2013, dan diprediksi memakan waktu sekitar 5-6 bulan.

Jokowi merencanakan perombakan 23 pasar di wilayah Ibu Kota Jakarta. Perombakan itu untuk memperbaiki kondisi pasar agar lebih tertata rapi, bersih, menggunakan manajemen yang lebih baik sehingga ekonomi akan berjalan lebih cepat.
Jokowi mengungkapkan, kondisi semua pasar tradisional di Jakarta sangat buruk. Selain kotor dan becek, manajemennya juga semrawut, dan zonasi kios tidak tertata dengan baik.
"Nanti setelah dibangun, manajemen diperbaiki jadi sebuah pasar yang bersih, tertata, zooning-nya jelas. Zona kering, basah, kios baju, kios daging dan sayuran ditata rapi" kata Jokowi, saat meninjau Pasar Lokasi Binaan Meruya Ilir, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (23/4/2013).
Jokowi menegaskan, rencana perombakan 23 pasar ini terintegrasi dengan rencana penataan pedagang kaki lima (PKL). Di lokasi pasar pasar itu nantinya juga akan disiapkan lahan untuk menampung PKL.
Mengenai sumber anggaran, semuanya diambil dari APBD. Seluruh pedagang dijamin tidak dipungut biaya untuk pembangunan, kecuali biaya retribusi sebesar Rp 5.000 saat telah menempati kios barunya.
"Semua pedagang pasar minta pasarnya dibangun, apalagi pasar becek, drainase enggak jelas. Ini gratis, cuma bayar retribusi, lebih baik dari pada bayar sewa Rp 200 juta," ujarnya.

Berita Serupa :
- liputan6.com : "Jokowi Paparkan Rencana Penataan Pasar di Meruya Ilir"
- news.detik.com : "Jokowi Pamer Gambar Pembangunan Pasar Meruya Ilir, Pedagang Kegirangan"
- news.detik.com : "Bedah Pasar Meruya Ilir, Jokowi Rogoh Rp 9 Miliar"
- megapolitan.komaps.com : "Jokowi Bakal Rombak Pasar Meruya Ilir"  
- megapolitan.kompas.com : "Bukan Cuma Satu, 23 Pasar Bakal Dirombak Jokowi"