Jokowi Kurang Perhitungankan Dana Jalan Rusak

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai kurang memperhitungkan dana tidak terduga untuk memperbaiki jalan rusak.
“APBD 2014 baru saja diketok. Seharusnya memang ada dana antisipasi yang sifatnya insidentil. Misalnya dana tak terduga menghadapi pasca banjir. Banjir ini kan besar dan berkepanjangan dan penanganan titik jalan berlubang masih banyak yang belum terselesaikan,” kata Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Aliman Aat saat berbincang dengan Okezone, Senin (10/2/2014) malam.
Aliman kembali mengatakan, perlu ada perubahan bahan material yang digunakan untuk jalanan ibu kota yang sering tergenang banjir yaitu dengan menggunakan aspal dingin.

Paksakan Mega-Jokowi, PDIP Bisa Gigit Jari

Internal PDIP mengarah menduetkan Mega-Jokowi ke Pilpres 2014 karena dinilai punya peluang menang meskipun tipis. Dalam pandangan pakar politik, jika Mega-Jokowi dipaksakan maka PDIP harus siap-siap jadi oposisi.
"Fakta menyatakan yang paling diinginkan masyarakat kan Jokowi. Artinya kalau dia paksakan itu bukan tidak mungkin kursi presiden jatuh ke pihak lain," kata Guru Besar Psikologi Politik UI Prof Hamdi Muluk kepada wartawan, Senin (10/2/2014) malam.

Jadi Wapres Mega, Jokowi Akan Meroket

PDIP semakin mematangkan duet Mega-Jokowi ke Pilpres 2014. Jika PDIP nekat mengajukan Mega-Jokowi, diprediksi tokoh muda lainlah yang bakal meroket.
"Karena orang senang dengan semangat muda. Suasana kebatinan masyarakat itu tidak mau lagi dengan tokoh-tokoh tua," kata Guru Besar Psikologi Politik UI Prof Hamdi Muluk kepada wartawan, Senin (10/2/2014).

Jokowi Yakin Bantuan Korban Banjir Tepat Sasaran

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa bantuan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada para korban banjir di Ibu Kota telah tepat sasaran. "Kalau menurut saya sudah. Langsung ditanyakan ke masyarakat saja," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (10/2/2014) sore.
Hanya saja, Jokowi tidak menampik bahwa ada banyak bantuan bagi korban banjir yang berlebih dan mubazir. Namun, dia mengklaim bantuan berlebih bukan dari dirinya, melainkan dari swasta.

Jokowi Minta Tempat Hiburan Segera Ditutup

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mendukung upaya Polda Metro Jaya menindak tegas tempat hiburan malam yang praktiknya menjadi ajang penyalahgunaan atau perdaran narkoba. Pengelola tempat maksiat yang merusak generasi bangsa itu jangan dikasih hati.
“Tentu, saya sangat setuju Polda Metro Jaya menggalakkan razia di tempat hiburan malam yang melanggar aturan,” ujar Jokowi menanggapi pertanyaan wartawan di Balaikota, Senin (10/2/2014).

Nasehat Kwik Kian Gie untuk Jokowi

HARIAN Kompas edisi 4 Februari 2014 memuat tulisan Ahmad Syafii Maarif (Buya) dengan judul ”Waktu dan Masalah Kedaulatan”. Artikel itu sangat menarik dan lain dari yang biasa dibicarakan orang.
Di tengah hiruk pikuk sanjungan terhadap segelintir orang yang dianggap dapat diandalkan memimpin bangsa yang sedang dalam kegelapan ini, Buya mengingatkan jangan takabur, terutama jika sanjungan dan dukungan datang dari para cukong.
Maksud tulisan ini bukan hanya menggarisbawahi Buya, melainkan juga melengkapinya dengan aspek lebih licin, lebih lihai,  dan lebih berbahaya.

Badan Kepegawaian Jakarta Bantah Lurah Korupsi Hasil Lelang Era Jokowi

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga membantah kasus korupsi yang menjerat Lurah Kayu Putih merupakan hasil lelang Camat-Lurah pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Pasalnya kasus itu terjadi pada alokasi anggaran 2012.
"Semua kelemahan administrasi (korupsi) terjadi di tahun 2012. Pada saat itu belum ada pelelangan dan Pak Jokowi juga belum menjabat," kata Made saat dihubungi Metrotvnews.com di Jakarta, Senin (10/2)
Menurut Made, kasus korupsi terjadi akibat tata kelola keuangan camat dan lurah masih sederhana dan belum seragam. "Kelemahan administrasi terutama tata kelola keuangan sudah diakui memang lemah dan harus diperbaiki," ujar Made.

Tanggapan Tjahjo Seputar Surva-surve LSN

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) angkat suara mengenai hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) yang menyebut, kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) di berbagai bidang terus menurun.
LSN menyebut awal tahun ini, sebanyak 47,5 persen responden mengaku puas dan 46,9 persen kurang puas pada kinerja mantan wali kota Solo itu. Terkait itu, Tjahjo Kumolo, Sekjen DPP PDI Perjuangan katakan, sah-sah saja survei kinerja Gubernur DKI dilakukan bila itu digarap secara proporsional.

Beralasan Sepi, Pedagang Blok-G Minta Jokowi Perpanjang Masa Gratis

Sejumlah pedagang di Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk memperpanjang masa gratis pemanfaatan kios-kios yang akan berakhir pada Februari 2014.
Salah seorang pedagang di lantai dua Blok G, Ryan mengatakan, Senin (10/2/2014), bahwa para pedagang mengharapkan pemerintah DKI Jakarta memperpanjang masa gratis pemanfaatan kios karena akan segera berakhir pada Februari 2014.
"Setiap harinya kami harus membayar iuran pasar sebesar Rp 4000, sedangkan jumlah pemasukan yang kami terima tidak menentu karena sepi pembeli. Apalagi jika masa gratis ini harus berakhir, maka pengeluaran akan semakin membesar," kata Ryan.

Kadis Kebersihan Harus Pensiun Karena Tidak Berhasil Tebas Mafia

Masa perpanjangan pensiun Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, Unu Nurdin, akan ditarik dalam waktu dekat. Tahun lalu Unu sebenarnya sudah persiun namun masih diperpanjang masa tugasnya.
Atas kasus tidak masuknya anggaran program unggulan Joko Widodo (Jokowi) - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam APBD 2014 membuat masa tugasnya tidak diperpanjang lagi. Anggaran 200 truk sampah terlambat dimasukkan ke dalam APBD 2014.

Dewan Transportasi Dukung Pendapat Jokowi

Ketua Dewan Transportasi DKI Jakarta Azas Tigor Nainggolan minta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak percaya atas alasan air laut sebagai penyebab karat busway "made in China".
Seperti pendapat Jokowi sebelumnya, Azas menilai tidak masuk akal atas alasan yang dikemukakan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono bahwa karat itu akibat bus terciprat air laut saat pengiriman ke Indonesia.

Jokowi Tak Percaya Bus Rusak Karena Hanya Kena Air Laut

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan logika Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Udar Pristono, terkait air laut yang merusak bus-bus yang dibeli Pemerintah Provinsi.
"Masa di kapal kena air laut, di tongkang saja kena air laut gak masalah, nanti sampai darat dibersihkan. Kalau itu (bus baru asal China) di dalam sebuah kapal tertutup. Logika saya mestinya itu tidak rusak," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (10/2/2014).
Sebelumnya Udar Pristono membantah membeli bus bekas lantaran lima bus Transjakarta dan 10 BKTB (bus kota terintegrasi busway) baru asal China diketahui rusak.

Kata PROJO, LSN dan Saidi Ingin Jokowi Serius Nyapres

LSN (Lembaga Survei Nasional) mengeluarkan hasil survei yang menyebutkan mayoritas warga Jakarta tidak ingin Joko Widodo (Jokowi) mencapreskan karena tak mampu menyelesaikan banjir Jakarta. Budayawan Betawi, Ridwan Saidi, menimpalinya dengan mengatakan bahwa Jokowi tidak beres dan serius dalam mengurusi Jakarta.

Jokowi Tak Tahu dan Tak Perlu Tahu Pertemuan Bang Yos dan Aher

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (Bang Yos) menggelar pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) membahas masalah Ibu Kota mulai dari sampah, kemacetan, transportasi hingga kepadatan penduduk. Meski membahas permasalahan Jakarta, namun Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) tak tampak dalam pertemuan tersebut.

Dendam Megawati kepada SBY, Dibalaskan Jokowi

Megawati tahu rasanya bagaimana disanjung dan dihargai oleh banyak orang, Dia juga pernah mengalami manisnya menjadi pemenang Pemilu tahun 1999, setelah sekian lama dia dibungkam oleh rejim Soeharto. Megawati tahu rasanya bagaimana ia ditinggal pergi oleh orang-orang yang satu perjuangan dengannya, tapi ia juga mengalami manisnya berjuang dengan orang-orang yang loyal terhadap perjuangannya.
Kalau berbicara mengenai teman seperjuangan, hingga kini, masih banyak yang tetap loyal terhadap garis perjuangannya.

Jokowi: Tender Bus TransJ Ada yang Baru, Ada Juga di Zaman Sebelumnya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan proses tender bus TransJakarta yang baru tidak dilakukan serentak dalam satu waktu. Ada yang digelar baru-baru ini setelah Jokowi menjabat, ada juga yang dilakukan pada zaman gubernur sebelumnya.
Persoalan tender ini penting karena ada sejumlah bus baru yang didatangkan dari China namun dalam kondisi yang kurang baik. Beberapa komponen minor di bus ada yang rusak, sisanya karatan.

Bang Yos Merasa tak Dibutuhkan Jokowi

Hari ini mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (Bang Yos) dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) bertemu untuk membicarakan masalah kota Jakarta. Namun anehnya, tidak ada perwakilan dari pemerintah DKI Jakarta yang ikut dalam pembicaraan itu.
Saat ditanya mengenai hal ini, Bang Yos mengatakan pertemuannya dengan Aher terjadi spontan. Karena itu dirinya tidak terpikir untuk mengundang perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta.

Puan Minta PROJO Tanya Jokowi

Kalangan PDIP PROJO (Pro Jokowi) menolak keras skenario duet Mega-Jokowi dalam Pilpres 2014 karena dianggap akan menjadi lembaran yang memilukan bagi PDIP. Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta semua pihak untuk menghormati keputusan Rakernas yaitu keputusan capres dan cawapres di tangan Ketum.
"Apapun yang disuarakan sudah punya kalkulasi tertentu. Tapi tidak demikian berarti bisa mendahului atau tidak memperhatikan aturan internal partai," kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakpus, Senin (10/2/2014).

Jokowi-Ahok Putuskan Retur Bus Bermasalah ke Pemasok

Bus TransJakarta yang berkarat dan rusak akan dipulangkan ke pemenang tender/importir. Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mau pusing dengan bus-bus yang tidak bagus tersebut.
"Ya tolak aja biar mereka rugi sendiri. Emang kita pikirin. Mana ada kena uap laut bisa karatan, ini besi apa seng. Kita enggak tahu, makanya periksa dapat seperti apa.

Puan Akui Memang Ada Wacana Pencapresan Mega-Jokowi

Skenario duet Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014, kini makin santer terdengar di internal PDIP. Ketua DPP PDIP Puan Maharini mengakui bahwa wacana tersebut memang sedang berkembang.
"Memang ada wacana yang berkembang. Beberapa nama salah satunya ibu (Megawati), Jokowi, dan lain-lain. Itu muncul untuk maju dalam capres," kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakpus, Senin (10/2/2014).
Puan menuturkan bahwa meski banyak skenario duet yang berkembang, capres dan cawapres PDIP hanya bisa ditentukan oleh Megawati selaku Ketua Umum.

Janji Jokowi: Urus KK/KTP Lima Hari Selesai dan Gratis!

Mengurus Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Catatan Sipil tidak akan dikenakan biaya alias gratis. Untuk mengurus akte kelahiran, masyarakat bisa melakukan di wilayah domisili masing-masing. Tidak lagi harus kembali ke tempat kelahiran.
"Karena saya masih dengar masih ada pungutan dalam penerbitan akta, sesuai UU 24/2013 itu dibiayai anggaran negara. Mulai anggaran perubahan, ditanggung pemerintah tidak boleh ada pungutan," ujar Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Wapres di Jl Veteran, Jakarta, Senin (10/2/2014).

Tanggapan Tjahjo Seputar "Paksaan" PROJO

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo, menanggapai penolakan PDIP PROJO (Pro Jokowi) untuk wacana Duet Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Jokowi).
"Dorongan itu (Mega-Jokowi) memang benar. Dorongan pun ada macam-macam. Semua ditampung," kata  Tjahjo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2014).
PDIP PROJO sangat keras menentang skenario duet ini. Namun Tjahjo enggan berkomentar soal ini.

Hamdi Muluk Masih Seputar Duet Mega-Jokowi

Skenario duet Megawati Soekarnoputri dengan Joko Widodo (Jokowi) di internal PDIP semakin menguat. Apa jadinya jika Mega menggandeng Jokowi jadi cawapres di 2014?
"Kalau sampai duet itu diusung maka tokoh muda lain akan bermunculan. Misalnya Ahok, Risma, atau Anies Baswedan," kata Guru Besar Psikologi Politik UI Prof Hamdi Muluk kepada wartawan, Senin (10/2/2014).
Tokoh-tokoh muda itu nantinya bakal diusung partai lain di Pilpres.

Jokowi Belum Terima Laporan Bus Baru yang Rusak

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sampai saat ini dirinya belum mendapatkan laporan mengenai adanya kerusakan pada bus baru TransJakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB).
"Hari ini tanya ke inspektorat, nanti akan disampaikan ke saya, tapi belum sampai ke saya, sama ada tim penerimaan barang hari ini," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (10/2/2014).

Mega-Jokowi Diusung, Prabowo Pasti Untung

PROJO bersuara keras karena mendengar internal PDIP cenderung mengarah menduetkan Mega-Jokowi di Pilpres 2014. Jika PDIP memunculkan skenario Mega-Jokowi, potensi kalahnya cukup besar.
"Fakta menyatakan yang paling diinginkan masyarakat kan Jokowi. Itu dilema dalam tubuh PDIP. Artinya kalau dia paksakan Jokowi, bukan tidak mungkin kursi presiden jatuh ke pihak lain," kata Guru Besar Psikologi Politik UI Prof Hamdi Muluk kepada wartawan, Senin (10/2/2014).

Menperin Siap Bantu Foxconn dan Jokowi Bangun Pabrik

Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengaku senang mendengar kabar kelanjutan investasi Foxconn di Indonesia. Foxconn sudah sepakat dengan Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi) dalam persiapan pembangunan lahan pabrik ponsel tersebut.
Hidayat berjanji membantu kedua belah pihak agar rencana ini bisa segera di realisasikan. Menurut Hidayat, kalau Foxconn sudah mengajukan diri ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai perusahaan joint venture, mendatang BKPM dan perindustrian bakal memberikan kemudahan fasilitas dan sebagainya.

Uchok Minta Jokowi Audit Bus "Baru Tapi Bekas"

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk mengaudit pengadaan bus Transjakarta. Menurut Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, audit itu perlu dilakukan karena banyak keanehan dalam pengadaan bus baru tersebut. “Karena masih baru, masa sudah banyak yang rusak,” katanya saat dihubungi, Senin, 10 Februari 2014.
Sebelumnya, Pemerintah DKI Jakarta membeli bus-bus Transjakarta baru asal Cina. Program ini merupakan rencana Jokowi menambah armada Busway Transjakarta hingga 1.000 unit.

Golkar Lirik Jokowi Jadi Cawapres Ical, Ini Jawaban PDIP

Sekjen Golkar Idrus Marham menyebut Joko Widodo (Jokowi) dan Puan masuk dalam daftar bakal cawapres Aburizal Bakrie (Ical). Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari menyebut Golkar hanya menguji reaksi masyarakat.
"Usulan-usulan termasuk berasal dari partai luar yang tertarik untuk dipasangkan sebagai cawapres saat ini hanya berfungsi untuk testing the water, melihat reaksi pasar atau pemilih," ujar Eva kepada detikcom, Senin (10/2/2014).
Menurut Eva keputusan PDIP mengenai komposisi capres-cawapres bergantung pada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Kata PROJO, Surva-surve LSN Pojokkan Jokowi

PDIP Pro Jokowi (Projo) mengkritisi publikasi survei oleh Lembaga Survei Nasional (LSN) yang cenderung memojokkan Jokowi, Gubernur DKI Jakarta yang mereka gadang menjadi bakal capres di 2014.
Rilis survei LSN menyebutkan mayoritas warga Jakarta tidak ingin Jokowi jadi capres karena tidak mampu menyelesaikan banjir. Hal itu diikuti pernyataan budayawan Betawi Ridwan Saidi, yang menyatakan Jokowi 'kagak beres' dan tidak serius dalam mengurusi Jakarta.

PROJO Paksa Mega Tak Nyapres

Santer terdengar di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) skenario duet Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Jokowi) yang didorong maju di Pilpres 2014. Kalangan PDIP Pro Jokowi langsung bersuara keras, mendesak skenario ini ditanggalkan.
"Jangan benturkan Bu Mega dengan rakyat, lupakan skenario Mega-Jokowi," kata Koordinator Nasional PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, dalam siaran pers, Senin (10/2/2014).

"Terima Kasih" dari Waga Sentiong untuk Jokowi

Sejak Senin pagi tadi, warga RT 16 dan RT 13, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, yang terletak di bantaran Kali Sentiong, sudah berkemas-kemas. Mulai hari ini, mereka akan menjadi penghuni Rusunawa Komarudin yang terletak di Pulo Gebang, Jakarta Timur.
Menurut pantauan, warga berkemas mengangkuti barang miliknya dan menaruhnya di truk mobil satpol PP yang sudah siap menjemput warga sejak pukul 07.00, Senin (10/2/2014).

Jokowi Tak Gubris Elektabilitas Surva-Survenya Menurun

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak menggubris hasil survei yang menyatakan penurunan kepuasan warga DKI terhadapnya terkait banjir dan macet. Bagi Jokowi, yang penting dia bekerja keras siang malam membenahi Jakarta.
"Saya kira yang paling penting setiap hari dari pagi sampai tengah malam saya bekerja," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/2/2014).
Hasil survei tersebut tetap dijadikan introspeksi.

Dengan Percaya Diri Jokowi Hentikan Status Siaga Banjir

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dengan sangat yakin mengatakan tidak akan memperpanjang status siaga banjir Jakarta.
"Tidak kami perpanjang," katanya di Balai Kota DKI, Senin (10/2/2014).
Sebab, laporan yang dia dapat, intensitas hujan sudah menurun.
"Dari BMKG maupun Badan Penanggulangan Bencana, sekarang hujannya tinggal hujan sedang dan ringan." kata Jokowi punuh percaya diri.
Jokowi menyebut, jika terjadi banjir lagi akan menggunakan anggaran reguler seperti sebelumnya.

Bang Yos dan Aher Bahas Macet dan Banjir Jakarta Tanpa Jokowi

Mantan Gubernur DKI Sutiyoso (Bang Yos) dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menggelar pertemuan membahas permasalahan DKI Jakarta. Entah apa yang ingin dicapai, keduanya berbicara tentang Jakarta dari banjir, macet hingga sampah, tanpa melibatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Ada apa?
Pertemuan itu digelar di Cafe Cali Delli Madame Ching, Jalan Surabaya no 22, Jakarta Pusat, mulai sekitar pukul 10.00 WIB, Senin (10/2/2014).

Respon Jokowi Soal Bus Rusak

Bus TransJ dan BKTB yang baru diimpor Pemprov DKI ternyata banyak yang rusak. Aneka macam kerusakannya mulai dari AC yang sering mati, pintu macet, pelek berkarat, sampai pada pintu macet, diduga bus-bus tersebut adalah bekas pakai di negeri asalnya. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), mengatakan,
"Hari ini nanti tanya ke inspektorat. Laporannya belum sampai ke saya, tapi sudah dicek. Saya mau cek bersama tim pengadaan barang," jelas Jokowi di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (10/2/2014).

DPRD Minta Jokowi Selidiki Rendahnya Kualitas Bus Baru

Anggota Komisi E DPRD Jakarta Dwi Rio Sambodo meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelidiki mengapa bus-bus transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang baru, mengalami kerusakan.
"Gubernur DKI harus menindak orang Dishubnya. Toh selama ini Jokowi selalu menindak PNS nakal tanpa pandang bulu," ujarnya ketika dihubungi, Senin (10/2/2014).

Ini Kesalahan Jokowi Menurut Bang Sani

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI, Triwisaksana Pemprov DKI yang dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempertanyakan pembelian bus baru TransJakarta maupun bus sedang dari China.
"Double prihatin kami. Karena, selain lebih mahal, kualitasnya juga buruk," ujar Triwisaksana atau akrab disapa Bang Sani saat dihubungi, Senin (10/2/2014).

Mahfud MD Tanggapi Potensi Duetnya dengan Jokowi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus capres dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mahfud MD menanggapi positif hasil survei internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di kalangan pesantren. Survei itu menunjukkan bahwa Joko Widodo (Jokowi) dan Mahfud MD merupakan pasangan capres-cawapres terideal. 
Meskipun sebelumnya Mahfud MD hanya mau menjadi capres bukan menjadi cawapres siapapun, tetapi kali ini menyambut positif hasil survei tersebut, Mahfud MD juga menyerahkan pilihan sepenuhnya kepada masyarakat dalam menanggapi hasil survei PPP tersebut.