Jokowi: DKI Tak Bisa Subsidi Kereta Komuter

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kesulitan memberikan subsidi kepada kereta komuter Jabodetabek. Alasannya, jalur kereta ini lintas wilayah pemerintah daerah.
"Harusnya dibicarakan bersama dengan daerah lain," kata Jokowi di kantornya pada Selasa, 7 Mei 2013. "Karena kereta enggak cuman lewat Jakarta."
Jokowi mengatakan saat ini lebih pas untuk merancang bagaimana kereta komuter bisa terintegrasi dengan moda lainnya. Sehingga, ia melanjutkan, masyarakat akan mudah untuk mengakses angkutan massal.
Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pemerintah lebih fokus pada pembangunan 12 titik persimpangan sebidang ketimbang subsidi. Saat ini, pria yang akrab disapa Ahok itu menjelaskan, Dinas Pekerjaan Umum sedang menyusun Detailed Engineering Design, yang diperkirakan selesai akhir 2013.
Sementara itu, Ketua Forum Kereta Api Indonesia dari Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno mengatakan pemberian subsidi kereta memang harus dibicarakan lintas daerah. "Pemerintah daerah harus paham bahwa kereta komuter adalah angkutan massal paling potensial," katanya.
Djoko menilai, dengan pemberian subsidi, maka pelayanan kereta api bisa ditingkatkan. Bahkan subsidi ini dipandang lebih efektif daripada pembangunan jalan. "Kalau harga KRL AC disubsidi sehingga murah, maka masyarakat banyak yang pindah," ujarnya.

Sumber :
tempo.co

Jokowi Galau, Proyek Monorel Terhambat Dokumen

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo galau karena proyek pembangunan monorel yang digarap PT Jakarta Monorail terhambat oleh ketidaklengkapan dokumen administrasi. "Padahal, kalau dokumennya lengkap tinggal saya tanda tangani, terus langsung garap," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa, 7 Mei 2013.
Jokowi mengaku sudah berkali-kali mengingatkan Jakarta Monorail agar segera menyerahkan dokumen tersebut, supaya proyek yang menelan biaya USD 72,6 juta dengan panjang lintasan sejauh 30 kilometer itu cepat dikerjakan tahun ini dan selesai pada 2016.
Namun, Jokowi tidak mau menjelaskan dokumen yang dimaksud. Dia hanya mengatakan, dokumen tersebut murni antara Jakarta Monorail dan Pemerintah Jakarta. "Sekarang siap pun saya tanda tangani, yang pasti jangan sampai mundur," kata Jokowi.
Gubernur blusukan ini pun mengaku legowo jika proyek monorel Pemerintah Jakarta diselip oleh versi PT Adhi Karya. "Kalau mau mulai dulu tidak apa-apa, saya malah senang karena banyak angkutan massal," ujar Jokowi. Versi Adhi Karya ini rencanannya akan digarap tahun depan, menunggu peraturan presiden. Rutenya dari Cawang ke Kuningan dan Cengkareng.
Versi Jakarta Monorail terdiri dari dua rute green line dan blue line. Rute green line akan membentang dariKuningan-Kuningan Sentral-Gatot Subroto-Senayan-Asia Afrika-Pejompongan-Karet-Dukuh Atas-kembali ke Kuningan.
Sedangkan blue line dari Kampung Melayu-Tebet-Kuningan-Casablanca-Tanah Abang-Roxy-Taman Anggrek (Jakarta Barat) dengan extension ke timur dari Pondok Kelapa-Sentral Timur Jakarta dan ke Barat dari Puri Indah.
Juru bicara Jakarta Monorail, Bovanantoo, membenarkan belum kelarnya dokumen monorel. "Masih kami urus, dalam waktu dekat selesai," ujar Bovanantoo.

Sumber :
tempo.co

Jokowi Usahakan Stadion Lebak Bulus Tak Jadi Korban MRT

Meski diluncurkan 2 Mei 2013, megaproyek MRT masih menyisakan masalah. Selain penolakan warga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memastikan lokasi yang tepat bagi tempat parkir moda transportasi yang satu ini.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjelaskan, terdapat dua alternatif titik yang akan dijadikan sebagai depo utama pemberhentian MRT, yakni Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan, atau Kampung Bandan, Jakarta Utara. Lalu, mana wilayah yang dipilih untuk jadi depo utama?
"Lebak Bulus sedang dalam proses kalkulasi. Kalau nanti Kampung Bandan diberikan PT KAI ke MRT, kami jadikan Kampung Bandan, bukan Lebak Bulus," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (7/5/2013) siang.
Jokowi menjelaskan, secara pribadi, ia lebih memilih Kampung Bandan untuk menjadi depo utama MRT. Sebab, ia tak ingin menggusur Stadion Lebak Bulus.
Namun, kondisi yang terjadi di lapangan tampaknya berbeda. PT KAI, kata Jokowi, belum bersedia memberikan lahannya kepada PT MRT untuk dijadikan depo utama atas alasan memperbesar kapasitas angkutnya.
"Penginnya Stadion Lebak Bulus kami selamatkan. Kalau enggak, ada tukarannya di Ulujami dan Taman BMW (sebagai stadion pengganti). BMW, kan, sudah kami mulai tahun ini," lanjut Jokowi.
Jokowi berharap penetapan depo utama MRT telah final, mampu terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, yakni transjakarta, KRL, monorel, dan dengan tiket yang efisien. Dengan demikian, mimpi warga Ibu Kota untuk mengakses transportasi yang baik menjadi kenyataan.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

PDIP Klaim Jokowi Kantongi Izin Kampanye di Bali

PDI Perjuangan mengklaim, saat menjadi jurkam untuk pasangan, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan (PAS), di Bali beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah mengantongi izin cuti berkampanye.
Hal itu disampailkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menanggapi statemen Panwaslu Bali bahwa Jokowi tak mengantongi izin cuti saat kampanye untuk pasangan PAS.
Surat izin tersebut untuk mengikuti kampanye Pilgub Bali saat menjadi jurkam dan blusukan di pasar pasar di Bali pada 4-5 Mei 2013.
“Pak Jokowi sudah mengantongi surat dari Mendagri dan tembusan suratnya telah disampaikan ke Panwaslu Bali," beber Hasto di Gianyar, Selasa (7/5/2013)
Hasto menambahkan, surat izin itu sudah ditembuskan ke Panwaslu sebagai syarat seorang pejabat publik mengikuti kampanye. “Sudah, suratnya beramplop coklat sudah kami serahkan ke Panwaslu Bali,“ tegasnya.
Saat di Bali, Jokowi menjadi juru bicara saat melepas gerak jalan santai bersama PAS  di lapangan monumen perjuangan rakyat Bali, Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, pada Minggu, 5 Mei.
Mantan Wali Kota Solo itu sempat menyaksikan nikah massal di Denpasar dan blusukan ke pasar-pasar tradisonal di Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar dan Kota Denpasar.
Sebelumnya, Panwaslu Bali menilai Jokowi melanggar Pasal 80 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelanggaran yang dilakukan Jokowi karena tidak menyerahkan surat cuti saat menjadi juru kampanye.
Ketua Panwaslu Bali, Made Wena, mengaku telah melayangkan surat peringatan keras kepada Jokowi pasca-menjadi jurkam.
“Kami berharap pejabat negara benar-benar mengindahkan  peraturan perundang-undangan saat berkampanye untuk kandidat tertentu,“ tegas Wena.

Sumber :
news.okezone.com

Jokowi Tak Masalah Disalip Bangun Monorel

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), mengaku tidak keberatan kalau pemerintah pusat lebih dulu membangun monorel.
"Ya bagus dong," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Selasa.
Ia menyatakan akan mendukung pembangunan monorel yang beberapa hari lalu sudah diresmikan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, di Madiun.
Jokowi juga mengatakan, pembangunan jalur monorel Bekasi-Cawang-Kuningan terlebih dulu akan meringankan tugasnya.
"Kan memang untuk Jakarta juga. Malah kerjaan saya jadi ringan," katanya.
Dia akan menerima pihak-pihak yang ingin membangun infrastruktur untuk kepentingan warga Jakarta.
"Selamat datang di Jakarta. Mau itu dari pemerintah pusat, BUMN, investor kalau memang mau membangun untuk warga Jakarta ya silahkan," katanya.
Rencana pembangunan monorel di Jakarta saat ini masih menemui kendala. Jokowi menyatakan akan memanggil konsorsium, PT Jakarta Monorail, untuk menyelesaikan masalah itu.
"Kalau besok sudah selesai, saya tanda tangan, langsung cor," katanya. 

Sumber :
antaranews.com

Pembahasan monorail mandek, Jokowi panggil dirut PT JM

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan memanggil PT Jakarta Monorail, pada Rabu (8/5) besok. Pertemuan ini untuk membahas perkembangan proyek yang sebelumnya sempat terkendala administrasi.
"Besok kita panggil lagi. Kelihatannya nggak tambah maju. Ada soal yang perlu diselesaikan besok," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/5/2013).
Namun, Jokowi enggan menyebutkan secara rinci apa saja yang menghambat pembahasan proyek monorail. Secara garis besar menurutnya berkaitan dengan Peraturan Menteri (Permen) yang nantinya akan menjadi pegangan jika proyek dimulai.
"Gak usah saya kasih tahu. Nanti nggak rampung. Iya soal itu. Dokumen-dokumen, sebenarnya gampang kok. Syarat dari JM mana, saya minta. Begitu diberikan ke meja saya langsung saya teken, lanjut silakan," terangnya.
Saat diminta tanggapannya terkait proyek monorail milik pemerintah pusat yang sudah mulai berjalan, Jokowi mengaku turut senang.
"Ya bagus tho. Siapapun yang mau bangun silakan. Kita ini ya investor, BUMN, Pemerintah Pusat ya bagus. Selamat datang di Jakarta. Lha iya kan untuk kepentingan umum,"katanya.

Sumber :
merdeka.com

Ini Program Transportasi Massal Jokowi

Keinginan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, untuk mendorong masyarakat Jakarta agar mau berpindah menggunakan trasportasi massal sudah dihitung.
Menurut orang nomor 1 di DKI yang familiar dipanggil Jokowi itu mengatakan, pihaknya sedang membuat peta jalan (sistem), untuk mengatur transportasi massal. Menurutnya, peta tersebut, akan ditunjukan jika sudah lengkap untuk dilaksanakan.
"Peta sudah ada, akan kita tunjukan ketika komplit. Kalau setengah komplit mendingan gak usah," kata Jokowi, di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (7/5/2013).
Sementara itu, kalkulasi total peta transportasi massal dijelaskan Jokowi, seperti penambahan KRL, penambahan armada Busway yang baru untuk tahun ini, pembangunan monorel dalam tempo tiga tahun yang harus selesai dan MRT. Selanjutnya, akan disingkronisasikan dengan penerapan aturan ganjil genap dan ERP.
"Harus kalkulasi total, KRL harus tambah, busway kita komplit tahun ini dengan pengadaan bus baru, monorel 3 tahun lagi selesai, MRT selesai, baru itu rampung. Itu pun harus didampingi dengan kebijakan, pajak parkir tinggi, genap ganjil dan ERP," tuturnya.
Setelah itu, semua saling mendukung antara fisik transportasi massal dengan aturan kebijakan yang mendorong transportasi massal. Jokowi meyakini, program transportasi massalnya, mampu mendorong masyarakat Jakarta mau berpindah dari kendaraan pribadi, ke kendaraan umum.
"Semuanya ngikuti. Baru orang akan terdorong mengikuti transportasi massal," tambahnya.
Seperti diketahui, sistem dan aturan untuk mengajak masyarakat Jakarta berpindah ke transportasi massal, kini sedang ditawarkan Pemprov DKI Jakarta. Peta transportasi massal tersebut dimungkinkan Jokowi, mampu mengurai kemacetan yang terjadi hampir setiap hari di Ibu Kota.

Sumber :
sindonews.com

Dikejar soal Amdal MRT, Ini Jawaban Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal dalam pembangunan megaproyek transportasi cepat massal atau MRT. Ia menyerahkan urusan amdal tersebut kepada PT MRT Jakarta sebagai pelaksana proyek.
"Namanya proyek besar begitu, ya pasti ada (amdal-nya). Tapi itu PT MRT yang terangkan, kalau saya semua yang detail-detail, mereka mau kerja apa," ujar Jokowi di gedung Balaikota Jakarta, Selasa (7/5/2013) siang.
Jokowi juga menyanggah pernyataan pengamat perkotaan, Nirwono Yoga, bahwa penolakan warga di sepanjang Jalan Fatmawati pada pembangunan MRT adalah salah satu faktor buruknya amdal. Mantan Wali Kota Solo itu menganggap situasi itu hanyalah soal komunikasi.
"Ini masalah komunikasi, masalah menjelaskan saja karena ketakutan mereka tokonya enggak laku. Kedua, takut nilai properti dan tanah menjadi anjlok. Apa enggak kebalik itu?" ujarnya.
Meski mendapat penolakan warga terkait MRT, Jokowi menyatakan tidak patah arang. Pria yang dikenal sering blusukan tersebut akan menggunakan strategi pendekatan, baik secara langsung atau melalui perangkat kelurahan dan kecamatan. Ia berharap warga mendapat yang terbaik.
Megaproyek MRT, yang telah digagas sejak 24 tahun silam, telah diluncurkan pada Kamis (2/5/2013). Meski demikian, lima hari setelah peluncuran itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaksana proyek, yakni PT MRT Jakarat, belum menerbitkan amdal atas proyek senilai triliunan rupiah itu.
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan komitmen Jokowi terkait amdal tersebut. Menurut Azas, amdal MRT telah kedaluarsa dan perlu dibuat amdal baru sebelum pembangunan terealisasi. Pengamat perkotaan, Nirwana Joga, mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap proyek pembangunan haruslah memilik amdal terlebih dahulu. Jika tidak memilikinya, warga yang merasa dirugikan atas kebijakan tersebut bisa menempuh jalur hukum.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi ingin bikin Stasiun Kampung Bandan jadi depo MRT

Gubernur Joko Widodo kurang setuju jika Stadion Lebak Bulus harus dihancurkan untuk kemudian dijadikan Depo angkutan massal Mass Rapid Transit (MRT). Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengusulkan depo dibangun di Statiun Kampung Bandan, hingga nantinya bisa terintegrasi dengan KRL.
Usulan itu sudah coba dia sampaikan ke PT KAI sebagai pemilik stasiun. Seandainya diminta menyewa pun Jokowi siap.
"Kalau nanti Kampung Bandan diberikan dari PT KAI ke PT MRT, entah dalam kerjasama atau sewa, kita akan jadikan kampung bandan sebagai Depo. Lebak bulus tidak dijadikan sebagai depo utama," papar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/5/2013).
Jokowi punya harapan besar untuk mempertahankan Stadion Lebak Bulus. Tapi jika PT KAI menolak usulan itu, mau tidak mau stadion itu akan dibongkar dan dipindahkan ke Stadion BMW, Jakarta Utara, yang rencananya mulai dibangun tahun ini.
"Tentu saja baru akan dihitung semua, apabila masih muat kapasitas angkut MRT kita kan bagus. Nanti terintegrasi KRL, kereta. Kalau semua moda transportasi, misalnya waterway, busway, KRL, kereta api, monorel, MRT, semuanya, e-tiket, stasiun terintegrasi, masyarakat efisien bisa sekali," harap Jokowi.
Saat dikonfirmasi, Humas Daops I PT KAI Sukendar Mulya, mengaku sudah rencana itu memang sudah didengar pihaknya dan dibahas. Namun, belum sampai tahan pengambilan keputusan, hanya perbincangan biasa. Menurut Sukendar, sejauh ini pihaknya masih membahas bagaimana KRL dan MRT bisa terintegrasi ke depannya.
"Jadi kalau yang saya tahu belum ada perbincangan pengalihan Kampung Bandan. Kalau dari pak dirut instruksinya adalah MRT dan kereta harus bisa terintegrasi," kata Sukendar.
Terpisah, Humas PT KAI Mateta Rizaluhaq mengamini penjelasan Sukendar. Saat ini, pihaknya belum membahas soal pengalihan, hanya sebatas proses terintegrasi. "Masih perbincangan bukan formal," jelas Mateta.

Sumber :
merdeka.com

Daripada Corat-coret, Jokowi Dukung Grafiti

Corat-coret tak teratur di ruang publik memiliki perbedaan soal tindakan hukum. Jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengenakan tindak pidana ringan bagi pelaku corat-coret, hal tersebut tak akan berlaku bagi pembuat grafiti atau boomber.
"Yang perlu dibedakan, corat-coret berbeda dengan grafiti, mural. Grafiti dan mural bisa izin dengan kami," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kepada wartawan, Selasa (7/5/2013).
Pria yang akrab disapa Jokowi itu melanjutkan, perbedaan kedua jenis coretan tersebut terdapat pada tema. Jika corat-coret tak memiliki tema tertentu, tak demikian halnya pada pembuatan grafiti. Bahkan, grafiti telah menjadi bagian dari seni kontemporer modern.
Sementara soal pelaku corat-coret yang biasa dilakukan oleh pelajar, Jokowi telah memerintah Satuan Polisi Pamong Praja di setiap wilayah untuk mengawasi ruang-ruang publik agar bebas dari tangan-tangan jahil pelaku corat-coret.
"Itu urusan Satpol PP. Kan, sudah ada peraturannya. Kalau mau kotanya bersih, ya, seperti itu. Kalau negara lain bisa, kita juga harus bisa," ucapnya.
Dalam acara pengarahan Gubernur DKI Jakarta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI dan para camat dari wilayah se-Ibu Kota, Senin pagi, aduan terkait adanya ruang publik yang penuh coretan itu datang dari Camat Johar Baru Suryanto. Menurut dia, soal corat-coret yang dilakukan para pelajar telah menyebabkan lingkungan tak sedap dipandang.
Instruksi yang disampaikan Jokowi kepada Satpol PP pun memiliki tenggat waktu mulai Juni 2013. Ia menginstruksikan semua sudut Ibu Kota harus bersih dari corat-coret dan mulai memberlakukan tindak pidana ringan bagi para pelaku itu mulai bulan depan.

Sumber :
megapolitan.komaps.com

Jokowi: Harusnya proyek MRT sudah ada Amdal

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sudah meresmikan pelaksanaan pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT). Dia mensinyalir, pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) terhadap proyek senilai Rp 15 miliar itu sudah dilakukan.
"Saya ini kalau detail-detail itu yang lain kerja apa. Seharusnya proyek sebesar itu sudah ada Amdalnya," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/5/2013).
Menurutnya, jika muncul wacana Amdal belum diselesaikan, maka itu pun berupa ketakutan dari para warga yang berniaga di sekitar Fatmawati. Oleh karenanya, dia telah perintahkan lurah dan camat setempat untuk berdialog dengan warga setempat perihal pembangunan jalur MRT.
"Ini masalah komunikasi saja, menjelaskan pertama ketakutan toko enggak laku. Kedua, properti tanah di situ anjlok," ucapnya.
Mantan wali kota Solo ini mengaku, para pemilik properti harusnya tidak khawatir jika tempat bisnisnya dilalui oleh jalur MRT, karena dengan adanya jalur MRT membuat ekonomi disekitar jalur tersebut tumbuh. Tak hanya itu, bila warga takut nilai properti turun, Jokowi mengaku sanggup untuk membeli tanah para warga penolak proyek MRT tersebut.
"Kalau tidak mau, takut tanahnya anjlok, tanahnya berikan ke kita saja. Ya kalau tanahnya anjlok loh, kalo kita mau beli tahu-tahu harganya meroket gimana," jelasnya.
"Ya nanti yang menerangkan PT MRT, itu teknisnya. Saya sudah perintahkan ada pendekatan dari lurah dan camatnya," imbuhnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Perintahkan Cek Rusun Milik Pejabat Pemprov DKI

Kepemilikan satu unit rusun di Marunda oleh Lurah Warakas, Mulyadi, sampai ke telinga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Ia turun tangan melakukan pengecekan dan menyiapkan sanksi nan tegas bagi anak buahnya.
"Ya saya baru perintahkan untuk dicek setiap rusun. Nanti dicatat, diinventarisasi siapa yang punya," kata Jokowi di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2013).
Soal pengawasannya bagaimana, Pak? "Ah...pokoknya siapa yang punya dulu," jawab Jokowi singkat.
Menurut Jokowi, pejabat Pemprov DKI Jakarta yang terbukti memiliki rusun jatah wong cilik bakal dikenai sanksi.
"Ya biar ditotal dulu. Sanksi itu nanti. Biar ketemu semuanya," ujar Jokowi.
Mulyadi tercatat memiliki satu unit rusun tepatnya di tower Pari Blok A Unit 120, Rusun Marunda sejak tahun 2007.
Ia membayar bulanan cukup murah hanya Rp 159 ribu dari biaya normal Rp 350 ribu. Jumlah itu dibebankan ke Mulyadi karena dia mendaftar sebagai warga relokasi korban kebakaran di Jembatan Tiga. Mulyadi mengontrakkan rusun itu Rp 1.250.000 per bulan.

Sumber :
news.detik.com

Buktikan Jokowi Bersalah, Para Penolak MRT Kumpulkan Tanda Tangan

Masyarakat Peduli MRT membuktikan ucapan gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), bahwa penolak MRT layang hanya 3 orang adalah salah fatal. Mereka mengumpulkan tanda tangan warga Fatmawati yang tidak menyetujui MRT layang.
Sejumlah koordinator dari Masyarakat Peduli MRT ingin membuktikan bahwa penolakan itu bukan kepentingan sekelompok pengusaha, tetapi seluruh warga yang terancam mata pencariannya. Saat ini, mereka sudah mendapatkan sekitar 300 tanda tangan.
"Kami door to door di sepanjang Cipete hingga Blok M untuk menolak pembangunan ini. Sampai saat ini saya mengumpulkan sekitar 150 orang tanda tangan. Bu Waluyo (koordinator yang lain) juga 150. Itu kami mulai dari April, sampai saat ini masih jalan," kata salah seorang koordinator dari Masyarakat Peduli MRT, Derryl Immanalie, di depan Pasar Blok A, Selasa (7/5/2013).
Menurut Derryl, di antara warga yang mereka survei, ada sejumlah warga yang menyatakan mendukung pembangunan MRT layang. Namun, Derryl menuduh, warga yang mendukung adalah pihak yang selama ini menjadi kaki tangan pihak Satpol PP dari kelurahan.
"Cuma 5-10 orang. Mereka yang selama ini dekat dengan Satpol PP," ujar Derryl, yang merupakan pemilik usaha Toko Komputer Retna di Jalan Fatmawati.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa yang menolak pembangunan MRT layang di kawasan Jakarta Selatan hanya tiga orang. Jokowi mengetahui bahwa berdasarkan keluhan warga Fatmawati yang diterimanya, poin yang menjadi keberatan pembangunan, yakni MRT elevated, dapat membuat tempat warga menjadi kumuh. Terlebih, proyek MRT itu dianggap mematikan usaha warga karena tempat yang tertutup.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Nggak Mau ke Pengadilan, Ya Nggak Usah Corat Coret

Selain kena denda Rp 20 juta, pelaku corat coret di fasilitas umum bisa diseret ke pengadilan. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta kebiasaan buruk itu segera distop.
"Sanksi bawa ke pengadilan. Jadi nggak usah corat coret kan gampang," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2013).
Jokowi mengatakan pelaku vandalisme ini mulai dari anak sekolahan hingga masyarakat biasa lainnya. Kebiasaaan corat coret fasilitas umum juga masuk dalam kategori tindak pidana ringan. "Ditindak Satpol PP," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, kebiasaan corat coret berbeda dengan graffiti dan mural.
"Graffiti dan mural izin ke kita. Ada temanya, tiap bulan ganti," kata Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Bens Leo: Jokowi Music Lover, Jangan Arahkan ke Gratifikasi!

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) terpaksa harus menyerahkan gitar bass hadiah bassist Metallica, Robert Trujillo, kepada KPK karena dianggap mengandung unsur gratifikasi.
Pengamat musik senior Bens Leo, yang mendengar kabar itu merasa kesal dengan ulah KPK.
"Jangan sampai hal begini mengarah ke hal berbau gratifikasi, karena Jokowi ini music lover," katanya saat dijumpai di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2013).
Menurut Bens, pemberian gitar bass Robert Trujillo kepada Jokowi tidak ada hubungannya dengan sogok menyogok.
"Sebenarnya enggak ada hubungannya sama sogok menyogok. Bahkan kalau nonton konser saja beliau enggak pernah duduk di VIP. Beliau selalu di bawah, karena beliau juga ingin moving," ungkapnya.
Bens Leo sangat menyayangkan tindakan KPK yang berlaku sepihak. Dia menilai, penyitaan gitar bass tersebut patut mendapat tanda tanya besar.
"Buat saya KPK menyita bass Jokowi yang dari Metallica itu tanda tanya besar. Ya, apa urusannya dengan sogok menyogok? Di situ tidak ada gratifikasi sama sekali," imbuhnya.
Lalu, Bens mengibaratkan kasus lainnya. "Kalau misalnya saya pencinta musik, lalu saya mendapat gitar dari The Beatless, ya itu hak saya karena mereka yang ngasih mengenal saya. Nah, ini adalah musisi asing yang mengenal Jokowi yang pencinta musik," paparnya, menyesali tindakan KPK.
Jokowi sempat memamerkan gitar bass hadiah Trujillo di hadapan staf Pemda DKI, dan kalangan wartawan. Dia pun mengusahakan Metallica tampil di Indonesia pada Oktober mendatang.

Sumber :
music.okezone.com

Setelah Bass Metallica Disita KPK, Jokowi Berharap Dapat Drum Metallica

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak kapok menerima kenang-kenangan dari grup band mana pun setelah bass 'hadiah' dari personel band Metallica, Robert Trujillo, diperiksa KPK. Jokowi kini mengidamkan drum milik Metallica.
"Ya terima. Nanti kalau Ulrich (Lars Ulrich, drummer Metallica) mau kasih drum ya saya terima. Tetapi nanti saya laporkan lagi ke KPK," kata Jokowi sambil tersenyum.
Hal ini disampaikan Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2013).
Dari lubuk hati yang paling dalam, Jokowi berharap bass Metallica bisa menjadi miliknya. "Ya kalau ditanya harapan, pinginnya ya saya miliki. Pinginnya yaaa. Tetapi kalau aturan tidak membolehkan, ya kecewa dikitlah," ujar Jokowi.
Mau minta bass lagi sama Trujillo, Pak? "Nanti saya mau mintanya drum, lebih gede," sahut Jokowi sambil terkekeh kekeh. "Hahaha...!"

Sumber :
news.detik.com

Tak Ada Amdal, Warga Bisa "Gantung" Jokowi

Jika Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta Selatan dapat menjadi bumerang bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan penanggung jawab proyek, yakni Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), bisa "digantung" warga.
Pengamat tata kota, Nirwono Joga, Selasa (7/5/2013),  mengatakan "Hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," sehingga warga sangat bisa menuntut penaggung jawab proyek, yaitu Jokowi.
Amdal merupakan dokumen komprehensif berisi konsep, analisis, dan solusi dari pelaksana suatu proyek pembangunan terhadap hal-hal yang menjadi masalah dalam sebuah pembangunan. Sesuai peraturan, Amdal harus dibuat sebelum proyek pembangunan dilakukan. Setelah dibuat, Amdal terlebih dulu diverifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup agar segera disosialisasikan.
Nirwono melanjutkan, berdasarkan undang-undang tersebut, sanksi yang tepat bagi pelaksana serta penanggung jawab megaproyek tersebut bisa yang paling ringan dan paling berat. Yang paling ringan, proyek itu dihentikan untuk sementara waktu dan Amdal dikaji ulang. Sementara sanksi terberat, yakni pembangunan sebuah proyek tanpa Amdal, bisa dihentikan.
"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa melepas tangan. Jika tidak ada Amdal, proyek MRT wajib dikaji ulang, atau bisa saja dihentikan terlebih dahulu untuk dibuatkan Amdalnya," ujar Nirwono.
Nirwono menilai, keberadaan amdal dalam suatu proyek pembangunan, apalagi pemerintah, sangat penting. Namun, di Indonesia, keberadaan Amdal hanya menjadi syarat agar sebuah proyek pembangunan disetujui dan berjalan. Oleh sebab itu, tak jarang ada proyek pemerintah yang ditolak warga lantaran tak memiliki Amdal. "Contohnya pembangunan flyover NonTol Antasari - Blok M. Sejak awal itu, ditentang oleh warga. Proyek pembangunan itulah yang terang-terangan memiliki Amdal buruk," ujarnya.
Seharusnya, tutur Nirwono, Amdal bukan menjadi penghambat sebuah program pembangunan, tetapi menjadi aspek pendukung pembangunan. Oleh sebab itu, ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mempublikasikan Amdal pada proyek MRT yang direncanakan akan membentang dari Jalan Fatmawati hingga Jalan Sisingamangaraja.
Seperti diketahui, lima hari setelah proyek MRT diluncurkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaksana proyek, yakni PT MRT, belum menerbitkan Amdal proyek 15 M rupiah itu. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan menyangsikan komitmen Jokowi terkait Amdal. Pasalnya, Amdal MRT telah kedaluwarsa dan perlu dibuat Amdal baru sebelum pembangunan terealisasi.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

"Jokowi dan Foke Sama Saja"

Masyarakat Jakarta Selatan yang kontra terhadap pembangunan jalur MRT Layang di wilayah mereka menyatakan bahwa era pemerintahan Gubernur Joko Widodo sama saja dengan era Gubernur Fauzi Bowo. Hal itu dikarenakan pembangunan MRT layang adalah ide Foke yang kemudian dilanjutkan oleh Jokowi.
"Zaman Sutiyoso seluruh jalur MRT direncanakan bawah tanah semua tapi di era Foke diubah setengahnya jalur layang. Ini dilanjutkan lagi oleh Jokowi, jadi Jokowi dan Foke sama saja," ujar salah seorang Koordinator Masyarakat Peduli MRT Win Waluyo pada Selasa (7/5/2013) di lokasi unjuk rasa.
Win berpendapat, tujuan pembangunan jalur MRT layang di sepanjang Jalan Sisingamangaraja hingga Lebak Bulus lebih banyak faktor politis dan cari untung semata. Sebab, dengan jalur MRT Layang, maka akan ada biaya pembebasan tanah warga.
"Kalau bawah tanah kan enggak perlu ada lahan yang dibebaskan, tapi kalau layang kan ada biaya tambahan untuk pembebasan lahan. Kita sudah sama-sama tahu kan maksudnya. Kami menolak bukan soal ganti rugi lahan," tegas Win.
Sementara saat Public Hearing di Balai Kota pada Februari lalu, Jokowi sempat menyatakan bahwa tujuan pembangunan jalur MRT dalam dua jalur, yaitu bawah tanah dan layang, bertujuan untuk lebih menghemat anggaran pembangunan. Menurutnya, jika seluruh jalur MRT dibangun bawah tanah maka anggaran proyek pembangunan akan naik 3 kali lipat dari biaya yang ada saat ini. Anggaran pembangunan MRT diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 12,5 triliun.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Lelang Susulan Bukan Cuma untuk Lurah Warakas

Usai menentang program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal lelang jabatan, beberapa waktu yang lalu, Lurah Warakas, Jakarta Utara, Mulyadi, mengikuti uji kompetensi lelang jabatan tersebut. Lalu, apa tanggapan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo?
"Enggak apa-apa. Tes susulan itu tidak hanya untuk Lurah Warakas, ada Lurah lain karena sakit, ada keperluan lain," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Senin (7/5/2013).
Soal wacana gugatan lurah kontroversial itu ke Mahkamah Konstitusi mengenai nama lelang tak cocok untuk mendapatkan sebuah jabatan, Jokowi tak mau ambil pusing. Menurut Jokowi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang tidak menyebut kata lelang dalam mekanisme meraih jabatan camat dan lurah se-DKI Jakarta.
"Itu kan terjemahan umum saja. Saya kan dari awal bilangnya seleksi dan promosi jabatan terbuka. Eh, ternyata terkenalnya malah lelang. Sudah terlanjur ngetop begitu," lanjut Jokowi.
Saat ini, Pemprov DKI melakukan tes kompetensi manajerial lurah dan camat DKI akan dilaksanakan di Mabes Polri dan Balaikota, Selasa (7/5/2013). Tes dimulai pukul 08.00 WIB hingga 13.00 WIB. Tes akan dilaksanakan dua tahap, yaitu pertama diikuti 24 orang pada pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB dan tahap kedua diikuti 24 orang dimulai pukul 13.00 WIB hingga 18.00 WIB.
Badan Kepegawaian Daerah mencatat ada 12 camat yang tidak mengikuti tes lelang jabatan hari ini, salah satunya yakni Lurah Warakas. Meski demikian, mereka yang tidak bisa hadir di tes pertama, bisa mengikuti tes lelang jabatan susulan yang digelar 25 Mei 2013 mendatang.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Calonkan Jokowi Tahun 2014 Sama dengan Bunuh Bibit Kepemimpinan

Direktur Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta, M Hatta Taliwang, menyatakan, jika ada orang atau kelompok atau partai yang secara dini sekarang ini ingin mengajukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi sebagai calon presiden pada Pemilu 2014, itu sama saja dengan membunuh bibit calon pemimpin masa depan yang berkualitas.
"Saya setuju bahwa Jokowi merupakan pemimpin dan aset masa depan bangsa Indonesia yang sarat kejujuran, apa adanya, kesederhanaan, transparansi, prorakyat dan nasionalisme, serta low profile, tetapi, punya magnet tersendiri di hadapan rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa (7/5/2013).
Namun, sayang jika Jokowi harus dipaksa maju tahun depan.
"Menurut kami, jangan paksa Jokowi maju sebagai calon presiden. Sebab, hemat kami, kalau dipaksa maju, itu akan berbahaya dan sama saja dengan membunuh bibit kepemimpinan bangsa yang ada. Kita harus menunggu Jokowi menunaikan tugas utamanya di Jakarta," paparnya.
Pekerjaan utama Jokowi saat ini, lanjut Hatta, adalah mengatasi banjir, macet, korupsi, meningkatkan kualitas perumahan rakyat dan lingkungan, serta membantu usaha kecil menengah (UKM) untuk melawan pesatnya pembangunan mal.
"Kalau tugas utama itu bisa diatasi maka sangat layak ke depan Jokowi dipromosi sebagai calon presiden pada tahun 2019. Kalau kita terburu nafsu mengikuti hasil polling, maka saya khawatir kita akan kecewa sepertai kekecewaan kita terhadap Presiden SBY sekarang," jelasnya.
Oleh sebab itu, tambah Taliwang, pihaknya berbeda pendapat dengan sebagian orang, kelompok, dan mungkin partai politik yang mau mendorong Jokowi sebagai calon presiden sekarang ini.
"Saya berbeda faham dengan mereka yang tidak sabar ingin segera mengorbitkan Jokowi ke pentas nasional menjadi calon presiden."
Menurut Hatta, kita harus menunggu Jokowi menunaikan tugas utamanya di Jakarta dulu. Kalau tugas utama itu bisa diatasi, maka sangat layak ke depan Jokowi dipromosikan sebagai calon presiden pada tahun 2019.
"Kalau kita terburu nafsu mengikuti hasil polling, maka saya khawatir nasibnya akan sama seperti Presiden SBY sekarang," ujarnya.
Kini, dalam konteks kepemimpinan nasional, Jokowi harus meningkatkan kapasitas kenegarawanannya dulu.
"Bagaimana visinya tentang Indonesia ke depan dalam konteks geopolitik dan dunia. Bagaimana visinya menghadapi kekuatan kapitalis global dan kaitannya dengan produksi kemiskinan di negeri ini. Dan, masih banyak lagi yang perlu kita tahu dan dengar. Tidak sekadar kemampuan blusukan dan penguasaan soal-soal teknis kepemimpinan. Karena yang dibutuhkan Indonesia ke depan adalah kepemimpinan yang mampu menerobos seperti Soekarno atau Soeharto di eranya. Pemimpin yang menjawab tantangan pada masanya. Kita belum menangkap substansi ideologi Jokowi. Pemimpin yang hanya faham teknis, tetapi tidak ideologis paling disukai kapitalis global. Karena mereka memang butuh 'orang yang disuruh-suruh dan mengerjakan perintah itu dengan baik', meskipun populis. Mereka tidak suka yang punya potensi perlawanan atas nama ideologi 'dari para pesuruh' itu," papar Taliwang lagi.

Sumber :
nasional.kompas.com

4 Jurus Mabuk Jokowi Bikin Si Tangan Jahil Kapok Corat Coret

Aksi corat coret si tangan jahil di fasilitas umum kian menambah kumuh wajah Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin menghapus tradisi corat coret dan menyulap Ibukota menjadi kinclong.
Budaya corat coret biasanya dilakukan oleh anak-anak sekolah. Ulah tangan jahil ini membuat fasilitas umum tampak jorok dan kotor.
Jokowi mendambakan Jakarta lebih cerah dan bersih. Ia meminta pelaku corat coret fasilitas umum dihukum ringan hingga dikenai denda.

Berikut 4 Jurus Mabuk Jokowi Bikin Si Tangan Jahil Kapok Corat Coret:

Hukuman Buat Jera
Corat-coret di fasilitas umum (fasum) alias vandalisme di DKI dinilai lebih sering dilakukan anak-anak sekolah. Untuk itu, Dinas Pendidikan DKI diminta mengajak anak-anak sekolah tak melakukan vandalisme. Pelaku vandalisme juga diminta diberikan hukuman.
"Dinas Pendidikan? Nggak ada? Asisten tolong diperingatkan. SMA, SMK, SMP, sudah 5 lokasi, itu adalah kewajiban dari Dinas (Disdik), mengajak siswanya tidak corat-coret di fasilitas umum," tegas Jokowi.
Hal itu disampaikan Jokowi di hadapan jajaran SKPD di Balai Agung, Balai Kota DKI, Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2013).
Jokowi menambahkan, untuk mendidik dan membuat jera, hendaknya pelaku vandalisme ini dihukum. Karena membuat fasum tampak jorok dan kotor.
"Memang perlu peringatan keras Pak Satpol, harus ada tindakan hukum ringan, agar tidak jadi kebiasaan, kebudayaan di kita. Saya harapkan sebulan lagi kota ini lebih cerah. Sudah dicat," harap dia.

SKPD Gesit Bersih-bersih
Jokowi meminta SKPD bekerja lebih gesit untuk membersihkan lingkungannya. Dari membersihkan coretan vandalisme, mengecat fasilitas umum hingga kantor, merapikan taman hingga penataan pasar.
"Saya berharap kegiatan di Mei, lebih cepat. Masyarakat merasakan kita hadir dan kita bergerak. Tiap hari saya muter seluruh wilayah. Saya lihat sudah ada perubahan secara fisik yang digerakkan camat, dinas, SKPD. Dengan anggaran kita yang besar, menurut saya pergerakan harus segera dikerjakan. Jangan sampai kegiatan di November masih kita kerjakan di tahun ini," papar Jokowi.
Hal itu disampaikan Jokowi di hadapan jajaran SKPD di Balai Agung, Balai Kota DKI, Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2013). Jokowi meminta SKPD gigih mengatasi masalah lingkungan kambuhan di wilayah kerjanya masing-masing.
"Saya minta Dinas dan camat, gini cat, ginikan lagi, cat lagi. Habis dicat tungguin lah sebulan, Pak Satpol. Kalau perlu diambillah, harus diberi pelajaran. Harus tegas, untuk problem-problem riil di lapangan. Dinas Kebersihan sampai di daerah Senen, Terminal Grogol, tempelan spanduk liar,tempelan-tempelan, sedot WC, sampai hapal saya, di semua tempat. Ini bagian Satpol PP. Di protokol-protokol sudah mulai lagi, bersihkan lagi. Ini kuat-kuatan kok," jelas Jokowi sambil presentasi.
Jokowi juga meminta kecamatan dan kelurahan membuat tempat khusus spanduk atau media beriklan khusus. Hal itu agar warga tak lagi menempel iklan liar di fasilitas umum yang tidak pada tempatnya. Pengemis kambuhan di halte busway dan di masjid juga perlu diperhatikan karena kalau dibiarkan, semakin banyak dan bertambah. Masalah terminal bayangan pun tak luput pengamatan.
"Terminal bayangan di Kampung Rambutan, sudah berpuluh tahun didiamkan saja, kemacetan berkilo-kilo. Masalah teknis perlu keseriusan Dishub, Satpol PP. Di Kebon Jeruk juga. Harus didorong dengan jelas, Pasar Rebo juga," jelas Jokowi.
Pengecatan fly over dan pembatas jalan, diharapkan mulai bulan Mei 2013 sudah bisa dikerjakan. Jokowi mencontohkan seperti pembatas jalan di Pasar Genjing, Jalan Raya Bogor, Jalan Tubagus Angke, Jalan Senen Raya bila tidak mampu mengecat, ditutup saja dengan tanaman.
"Saya lihat di beberapa tempat sudah selesai. Ini 10-15 tahun nggak diapa-apain, item semua, corat-coret. Ini sabagian kita yang kecil-kecil, kita kerja detail, kita tutup aja pakai tanaman rambat yang ijo, murah. Pandangan kita jadi ijo. Nggak dicat nggak apa-apa, dikasih pot, tanaman rambat Ini kesannya keras, dari sisi keramahan kotanya nggak kita tayangkan," imbau dia.
Begitupun penataan pasar. Jokowi meminta para SKPD menata lokasi binaan pedagang agar suatu hari tak bau dan becek. Pedagang juga jangan dibebani biaya sewa yang mahal.
Taman-taman kota yang kecil ditata, kemudian ditunggui Satpol PP.
"Beberapa taman sudah ditanami, tapi saya kira belum padat tanamannya. Ngecatnnya selesai, taman masuk, lalu Satpol nunggu, ini kerja terintegrasi. Dalam sebulan-dua bulan sudah mulai selesai. Udah keliatan kota ini akan dirawat. Taman di sekitar Kramat Jati, camat sudah gerak, bagus sekali. Hal-hal kecil tidak harus dinas. Kita ingin kerja detail," papar Jokowi.
"Kan beda, pemerintah hadir, merawat, memelihara atau tidak kan kelihatan. Ini sudah dimulai kampung deret di Tanah Tinggi. Saya harap 3 bulan sudah selesai," harap Jokowi.

Denda Rp 20 Juta
Jokowi mengeluarkan seruan larangan mencorat-coret dan menempel iklan di sarana umum. Bagi warga yang melanggar, terancam denda maksimal Rp 20 juta atau kurungan paling lama 60 hari.
Hal tersebut tertuang dalam Seruan Gubernur Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 tahun 2003 tentang Larangan Mencorat-coret, Menulis, Melukis, Menempel Iklan Pada Sarana Umum. Seruan ini dikeluarkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 huruf a Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum untuk menciptakan keindahan, kebersihan, serta ketertiban menuju Jakarta Baru.
Larangan corat-coret ini mencakup fasilitas umum seperti tembok, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya.
Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan ancaman paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100 ribu dan paling banyak Rp 20 juta.
Seruan ini dikeluarkan pada 18 April 2013 dan ditandatangani Joko Widodo.

Siswa Berbaju Adat
Pengumuman ujian nasional (UN) tahun ini bakal tampil beda. Jokowi meminta siswa-siswi di Jakarta mengenakan baju adat Nusantara di hari nan mendebarkan itu.
"Kita mulai dari Jakarta. Pas pengumuman sudah diwajibkan pakai baju adat Nusantara. Ada lomba," kata Jokowi saat santap siang di kawasan Jakarta Utara, Jumat (19/4/2013).
Jokowi mengimbau siswa-siswi peserta UN tidak melakukan aksi corat-coret dan mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. "Bisa naik gunung, bersih-bersih lingkungan sekolah dan yang paling penting setelah ada kelulusan jangan ada corat-coret baju," wanti-wantinya.
Pria 51 tahun itu mengaku tidak mengantongi laporan yang memberitahukan aksi corat-coret para pelajar di Ibu Kota. "Semuanya baik-baik saja karena di Jakarta dekat dengan sumber semuanya," kata dia.
Jokowi berpendapat UN ke depan sebaiknya didelegasikan ke daerah. Dengan begitu, distribusinya lebih dekat dan daerah lebih menguasai daerahnya.
"Jangan disentralisir didistribusikan daerah lalu dikirim ke sekolah-sekolah. Jadi artinya yang dikirim dari pusat itu hanya soft copy saja. Kirim lalu cetak, bisa selesai," saran Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Sumbang Beras dan Uang untuk Korban Kebakaran Kampung Pulo

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendadak blusukan ke lokasi kebakaran di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Senin (6/5/2013) malam. Selain menengok korban kebakaran, Jokowi juga menyerahkan sejumlah bantuan berupa uang dan beras.
"Dikit-dikit ada uanglah, beras, tas, buku-buku untuk anak sekolah. Sudah ditangani oleh lurah," ujar Jokowi di sela kunjungan. Dari pantauan Kompas.com, bantuan yang diberikan adalah dua ton beras, uang senilai Rp 30 juta, dan beragam peralatan sekolah, seperti buku, seragam, dan tas.
Kebakaran melanda lima RT di dua RW di area permukiman bantaran Sungai Ciliwung, tepatnya di Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (5/5/2013) siang. lima RT itu adalah RT 14, RT 15 dan RT 16 yang ada di RW 03 serta RT 11, RT 13 yang ada di RW 02.
Wilayah yang akan direlokasi, tetapi...
Jokowi mengatakan, dia mendapat laporan kebakaran ini meluas karena mobil kebakaran tak bisa masuk ke pusat titik api. Lebar jalan di perkampungan ini tak lebih dari satu meter. Belum lagi, kebanyakan rumah warga berbahan kayu.
"Memang harus ada alat pemadam kebakaran pertama yang kecil dan fleksibel. Pemadam kebakarannya nggak bisa masuk, gangnya gimana cuma satu meter gini kok," lanjut Jokowi. Mantan Wali Kota Surakarta tersebut mengakui permukiman warga yang dilanda kebakaran ini merupakan daerah bantaran Sungai Ciliwung yang bakal terkena relokasi.
Namun, Jokowi memastikan kedatangannya ke lokasi kebakaran ini adalah murni untuk menjenguk para korban, bukan untuk membahas rencana relokasi. Akibat kebakaran tersebut, 408 jiwa dari 113 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Pertimbangkan Perbanyak Bus Sekolah

Pemprov DKI Jakarta tengah mempertimbangkan penambahan bus sekolah. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan fasilitas bus sekolah telah disiapkan, namun harus ada perhitungan efektifitas penggunaannya.
"Saat ini masih dalam proses kalkulasi banyak-tidaknya anak sekolah yang menggunakan bus tersebut. Kalau masih diantar-jemput mobil pribadi kan repot, ujarnya di Balai Kota, Selasa (7/5/2013).
Selain itu anak sekolah perlu mengetahui aturan penggunaan bus sekolah. Mereka yang ingin menggunakannya harus tepat waktu.
Masalahnya, ujar dia, saat ini anak sekolah merasa lebih nyaman diantar jemput mobil pribadi. "Jam berapa pun bisa diantar jemput, tidak perlu berkeliling mengantar temannya pulang," ujarnya.

Sumber :
republika.co.id