Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD DKI Jakarta minta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tetap meneruskan pemberian bantuan untuk calon haji asal Jakarta.
"Kami meminta kepada Gubernur Jakarta untuk tetap membantu melayani jamaah haji seperti yang sudah dilakukan di masa pemerintahan gubernur sebelumnya," ucap Triwisaksana, penasihat Fraksi PKS DPRD DKI pada Selasa, 19 Maret 2013.
Selama ini, dana bantuan kepada calon haji Jakarta berasal dari APBD DKI. Dana itu dipakai untuk pemberian katering serta transportasi bagi para jamaah haji asal Jakarta. Namun, menurut Triwisaksana, anggaran Rp 17 miliar tahun ini distop Kementerian Dalam Negeri.
Triwisaksana yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, membeberkan bahwa Mendagri melarang pemberian anggaran bantuan untuk jamaan haji Jakarta masuk dalam APBD DKI. Gamawan Fauzi meminta Pemprov DKI untuk mencoret dana bantuan jamaah haji yang sudah ada di dalam anggaran APBD DKI 2013.
Sebelumnya, anggaran sekitar Rp 16 Milyar selalu dialokasikan untuk bantuan lebih dari 10 ribu calon jamaah haji asal Jakarta setiap tahunnya. Hal tersebut telah sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2008 mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah diizinkan memberi bantuan jamaah haji asal daerahnya.
"Kan tujuan untuk membantu warga, seharusnya jangan dihentikan," Ucap Bang Sani, sapaan akrab Triwisaksana di Bakoel Coffee siang itu.
Sumber :
www.tempo.co
Selasa, 19 Maret 2013
DPRD Sesalkan Jokowi Gagal Bongkar Jalan Ilegal
Anggota DPRD DKI Jakarta menyesalkan sikap Gubernur DKI Jakarta yang
batal membongkar pembangunan jalan ilegal oleh PT Agung Sedayu Grup
(ASG), pengelola apartemen Office 8. Jalan sepanjang 170 meter dengan
lebar 7 meter itu menutupi saluran penghubung Pulobangkeng di kawasan
Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
“Gubernur harus bertindak tegas atas setiap pelanggaran termasuk membongkar jalan ilegal di atas saluran air di Senopati. Jika dibiarkan, hal ini bakal menjadi preseden buruk bagi pengembang lainnya dengan merusak lingkungan,” tandas Ahmad Husein Alaydrus, anggota Komisi C-DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/3).
Pada Senin (18/3) Joko Widodo dijadwalkan memimpin pembongkaran jalan ilegal di atas saluran air yang tepat berada di depan apartemen Office 8.
Ditunggu hingga Pkl:18.00 Jokowi tidak juga datang, sehingga jalanan liar yang sudah sebulan ini dibangun oleh PT ASG batal dibongkar. Rencananya dalam dua bulan ini jalan tersebut ditargetkan rampung.
Lebih lanjut Ahmad Husein Alaydrus menjelaskan, jika Jokowi tetap membiarkan pembangunan jalan ilegal tersebut hal ini merupakan kontraproduktif bagi Gubernur DKI dalam mengatasi banjir maupun genangan air di Ibukota.
“Bahkan dikhawatirkan pengembang akan ramai-ramai menutup saluran di lokasi masing-masing untuk mempermudah aksesnya,” sambung wakil rakyat dari Kebon Sirih ini.
Itu sebabnya Ahmad Husein Alaydrus mendesak KPK maupun aparat Kejaksaan segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan adanya penyimpangan di balik kasus ini.
Plt Walikota Jaksel, Syamsuddin Noor mengakui Pemko Jaksel melalui Suku Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jalan sudah mengirimkan surat peringatan kepada PT ASG supaya menghentikan proyek jalan ilegal itu.
“Kepala Dinas PU DKI juga sudah melayangkan surat peringatan kepada PT ASG dan melaporkan kasus ini kepada Gubernur DKI,” ujarnya.
Secara terpisah, Rudianto Silalahi, Kepala Proyek Apartemen Office 8 saat disambangi di kantornya ternyata sedang memimpin rapat.
“Pak Rudianto baru saja keluar untuk memimpin rapat bersama staf,” kata Diah, sekretaris Rudianto, Selasa (19/3).
Dikonfirmasi ke telepon selulernya tidak bisa dihubungi. Begitu pula melalui pesan singkat tidak dibalas. (Rachmi)
Teks : Pekerja bangunan dari Apartemen Office 8 sedang membuat jalan ilegal di atas saluran penghubung Pulo Bangkeng di Jl Senopati, Kebayoran Baru, Jaksel. Rencananya Gubernur DKI Jokowi pada Senin (18/3) akan membongkar jalan tersebut tapi batal.
Sumber :
poskotanews.com
“Gubernur harus bertindak tegas atas setiap pelanggaran termasuk membongkar jalan ilegal di atas saluran air di Senopati. Jika dibiarkan, hal ini bakal menjadi preseden buruk bagi pengembang lainnya dengan merusak lingkungan,” tandas Ahmad Husein Alaydrus, anggota Komisi C-DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/3).
Pada Senin (18/3) Joko Widodo dijadwalkan memimpin pembongkaran jalan ilegal di atas saluran air yang tepat berada di depan apartemen Office 8.
Ditunggu hingga Pkl:18.00 Jokowi tidak juga datang, sehingga jalanan liar yang sudah sebulan ini dibangun oleh PT ASG batal dibongkar. Rencananya dalam dua bulan ini jalan tersebut ditargetkan rampung.
Lebih lanjut Ahmad Husein Alaydrus menjelaskan, jika Jokowi tetap membiarkan pembangunan jalan ilegal tersebut hal ini merupakan kontraproduktif bagi Gubernur DKI dalam mengatasi banjir maupun genangan air di Ibukota.
“Bahkan dikhawatirkan pengembang akan ramai-ramai menutup saluran di lokasi masing-masing untuk mempermudah aksesnya,” sambung wakil rakyat dari Kebon Sirih ini.
Itu sebabnya Ahmad Husein Alaydrus mendesak KPK maupun aparat Kejaksaan segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan adanya penyimpangan di balik kasus ini.
Plt Walikota Jaksel, Syamsuddin Noor mengakui Pemko Jaksel melalui Suku Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jalan sudah mengirimkan surat peringatan kepada PT ASG supaya menghentikan proyek jalan ilegal itu.
“Kepala Dinas PU DKI juga sudah melayangkan surat peringatan kepada PT ASG dan melaporkan kasus ini kepada Gubernur DKI,” ujarnya.
Secara terpisah, Rudianto Silalahi, Kepala Proyek Apartemen Office 8 saat disambangi di kantornya ternyata sedang memimpin rapat.
“Pak Rudianto baru saja keluar untuk memimpin rapat bersama staf,” kata Diah, sekretaris Rudianto, Selasa (19/3).
Dikonfirmasi ke telepon selulernya tidak bisa dihubungi. Begitu pula melalui pesan singkat tidak dibalas. (Rachmi)
Teks : Pekerja bangunan dari Apartemen Office 8 sedang membuat jalan ilegal di atas saluran penghubung Pulo Bangkeng di Jl Senopati, Kebayoran Baru, Jaksel. Rencananya Gubernur DKI Jokowi pada Senin (18/3) akan membongkar jalan tersebut tapi batal.
Sumber :
poskotanews.com
Antisipasi Kebakaran, Jokowi Segera Sediakan "Pawang Geni"
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo meninjau lokasi kebakaran di Kampung Pedongkelan, Kelurahan Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur, sore tadi Selasa, 19 Maret 2013. Kebakaran di daerah tersebut diduga disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik
Kepada para wartawan di lokasi kebakaran itu, Jokowi menegaskan bahwa sebaiknya ada audit penggunaan listrik oleh rumah tangga. Harus ada pemeriksaan langsung ke rumah-rumah agar masyarakat lebih tertib memakai listrik.
"Kebakaran ini dari listrik lagi. Dan kami minta PLN untuk segera cek ke lapangan sekaligus audit terhadap rumah tangga pengguna listrik agar kejadian seperti ini bisa dihindari," katanya.
Jokowi juga mengimbau kepada masyarakat supaya menggunakan listrik dengan baik. Salah satu caranya adalah mengunakan stop kontak agar tidak terjadi arus pendek, yang selama ini kerap menjadi penyebab kebakaran di Jakarta
"Masyarakat sendiri harus tertib menggunakan listrik jangan sampai satu stop kontak diisi oleh 10 stiker, jadi gampang terjadi arus pendek," ujar Jokowi
Selain itu Jokowi mengaku akan mempercepat realisasi penggunaan alat pemadam kebakaran yang bisa digunakan di gang kecil yang dinamakan "Pawang Geni". Kata dia, motor pemadam warisan gubernur terdahulu, Fauzi Bowo pun akan ditambah lagi jumlahnya. Saat ini, hanya ada sekitar 200 unit
"Ini dalam proses lelang. Setiap kampung seperti ini akan diberi dua atau tiga untuk pencegahan dini juga," ujar Jokowi.
Sumber :
metro.news.viva.co.id
Kepada para wartawan di lokasi kebakaran itu, Jokowi menegaskan bahwa sebaiknya ada audit penggunaan listrik oleh rumah tangga. Harus ada pemeriksaan langsung ke rumah-rumah agar masyarakat lebih tertib memakai listrik.
"Kebakaran ini dari listrik lagi. Dan kami minta PLN untuk segera cek ke lapangan sekaligus audit terhadap rumah tangga pengguna listrik agar kejadian seperti ini bisa dihindari," katanya.
Jokowi juga mengimbau kepada masyarakat supaya menggunakan listrik dengan baik. Salah satu caranya adalah mengunakan stop kontak agar tidak terjadi arus pendek, yang selama ini kerap menjadi penyebab kebakaran di Jakarta
"Masyarakat sendiri harus tertib menggunakan listrik jangan sampai satu stop kontak diisi oleh 10 stiker, jadi gampang terjadi arus pendek," ujar Jokowi
Selain itu Jokowi mengaku akan mempercepat realisasi penggunaan alat pemadam kebakaran yang bisa digunakan di gang kecil yang dinamakan "Pawang Geni". Kata dia, motor pemadam warisan gubernur terdahulu, Fauzi Bowo pun akan ditambah lagi jumlahnya. Saat ini, hanya ada sekitar 200 unit
"Ini dalam proses lelang. Setiap kampung seperti ini akan diberi dua atau tiga untuk pencegahan dini juga," ujar Jokowi.
Sumber :
metro.news.viva.co.id
Metro TV: KJS, Antara Manfaat & Mudarat
Petang ini Metro TV menyerang Program KJS Jokowi pada acara talk show Prime Time News, dengan mengemukakan bahwa Kartu Jakarta Sehat kacau dan banyak kekurangan disana sini, bahkan ada satu orang meninggal karena ditolak 4 Rumah Sakit. Presenter berita Fessy Alwi, mencoba menggiring Jokowi untuk mengakui bahwa KJS masih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Soal tunggakkan Pemda DKI Jakarta pada beberapa Rumah Sakit yang terjadi sebelum era Jokowi juga ikut dipermasalahkan. Lebih jauh bahkan Fessy Alwi meminta Jokowi untuk meyakinkan bahwa Program KJS bukanlah sarana Pencitraan Jokowi.
Jokowi Tengok Lokasi Kebakaran di Pedongkelan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau lokasi bekas kebakaran di
permukiman padat penduduk Kampung Pedongkelan, Kelurahan Kayu Putih,
Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (19/3/2013) petang.
Sama seperti ketika mengunjungi lokasi bekas kebakaran di tempat lain, di lokasi ini, kedatangan Jokowi juga langsung menyedot perhatian warga. Situasi yang semula sepi mendadak disesaki ratusan warga.
Jokowi meluncur dari kantornya di Balaikota Jakarta pada pukul 17.20 WIB. Sekitar 45 menit kemudian, mobil dinasnya sampai di Kampung Pedongkelan. Dua hari lalu, Minggu (17/3/2013), kebakaran hebat terjadi di RT 6 dan RT 7 RW 15 Kelurahan Kayu Putih. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta mencatat 377 kepala keluarga di RT 06 dan 387 kepala keluarga di RT 07, RW 05, Kelurahan Kayu Putih, harus kehilangan tempat tinggalnya. Akibat peristiwa ini, sekitar 2.319 kepala keluarga juga terpaksa mengungsi.
Selama di lokasi tersebut, Jokowi menyempatkan diri menilik dapur umum, tenda pengungsi, dan menerima beberapa warga yang meminta berjabat tangan. Sampai berita ini diturunkan, Jokowi masih berada di lokasi dan melanjutkan kegiatannya dengan membagikan bantuan berupa beras serta peralatan sekolah. "Ini kita tinjau, lihat masalahnya. Ini kenapa kita perlu motor pemadam atau alat lainnya di titik-titik rawan," ujarnya.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Sama seperti ketika mengunjungi lokasi bekas kebakaran di tempat lain, di lokasi ini, kedatangan Jokowi juga langsung menyedot perhatian warga. Situasi yang semula sepi mendadak disesaki ratusan warga.
Jokowi meluncur dari kantornya di Balaikota Jakarta pada pukul 17.20 WIB. Sekitar 45 menit kemudian, mobil dinasnya sampai di Kampung Pedongkelan. Dua hari lalu, Minggu (17/3/2013), kebakaran hebat terjadi di RT 6 dan RT 7 RW 15 Kelurahan Kayu Putih. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta mencatat 377 kepala keluarga di RT 06 dan 387 kepala keluarga di RT 07, RW 05, Kelurahan Kayu Putih, harus kehilangan tempat tinggalnya. Akibat peristiwa ini, sekitar 2.319 kepala keluarga juga terpaksa mengungsi.
Selama di lokasi tersebut, Jokowi menyempatkan diri menilik dapur umum, tenda pengungsi, dan menerima beberapa warga yang meminta berjabat tangan. Sampai berita ini diturunkan, Jokowi masih berada di lokasi dan melanjutkan kegiatannya dengan membagikan bantuan berupa beras serta peralatan sekolah. "Ini kita tinjau, lihat masalahnya. Ini kenapa kita perlu motor pemadam atau alat lainnya di titik-titik rawan," ujarnya.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Dikunjungi Jokowi, Korban Kebakaran Rebutan Foto Bersama
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi lokasi kebakaran di
Kelurahan Kayu Putih, Pedongkelan, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Pantauan Liputan6.com, Jokowi tiba di lokasi, Selasa (19/3/2013) pukul 17.40 WIB, dengan menggunakan kemeja putih. Setibanya di sana, ia langsung dikerumuni ratusan warga yang menjadi korban kebakaran.
Para korban yang yang mengungsi di dalam tenda berebut bersalaman. Mereka pun tampak senang dan meneriaki nama Jokowi berkali-kali. Gang sempit yang dilewati Jokowi untuk menuju ke lokasi kebakaran pun tampak penuh sesak karena banyaknya warga yang mengikuti.
Warga kemudian berebut untuk berfoto dengan mantan Walikota Solo tersebut. Jokowi pun dengan senang hati melayani permintaan para warga tersebut. "Ayo, sini, foto bareng- bareng saja ya, biar semua kebagian," kata Jokowi.
Jokowi pun mengnjungi lokasi kebakaran dan bertanya kepada warga yang menjadi korban. "Ibu, rumahnya yang mana? Nanti kita akan bantu, Bu, yang penting keluarga semuanya selamat," tanya Jokowi kepada salah seorang warga.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyerahkan bantuan berupa satu truk bermuatan air bersih kepada warga dan sumbangan sebesar Rp 30 juta.
Selain itu, Jokowi juga membagikan 200 paket peralatan sekolah, seragam sekolah, juga beras sebanyak 2 ton dengan masing- masing warga mendapatkan 5 kilogram.
Kebakaran di RT 6 dan RT 7 RW 15 Kelurahan Kayu Putih, Pedongkelan, Kecamatan Pulo Gadung, menghanguskan 650 rumah. Sekitar 2.600 jiwa kehilangan tempat tinggal.
Sumber :
liputan6.com
Pantauan Liputan6.com, Jokowi tiba di lokasi, Selasa (19/3/2013) pukul 17.40 WIB, dengan menggunakan kemeja putih. Setibanya di sana, ia langsung dikerumuni ratusan warga yang menjadi korban kebakaran.
Para korban yang yang mengungsi di dalam tenda berebut bersalaman. Mereka pun tampak senang dan meneriaki nama Jokowi berkali-kali. Gang sempit yang dilewati Jokowi untuk menuju ke lokasi kebakaran pun tampak penuh sesak karena banyaknya warga yang mengikuti.
Warga kemudian berebut untuk berfoto dengan mantan Walikota Solo tersebut. Jokowi pun dengan senang hati melayani permintaan para warga tersebut. "Ayo, sini, foto bareng- bareng saja ya, biar semua kebagian," kata Jokowi.
Jokowi pun mengnjungi lokasi kebakaran dan bertanya kepada warga yang menjadi korban. "Ibu, rumahnya yang mana? Nanti kita akan bantu, Bu, yang penting keluarga semuanya selamat," tanya Jokowi kepada salah seorang warga.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyerahkan bantuan berupa satu truk bermuatan air bersih kepada warga dan sumbangan sebesar Rp 30 juta.
Selain itu, Jokowi juga membagikan 200 paket peralatan sekolah, seragam sekolah, juga beras sebanyak 2 ton dengan masing- masing warga mendapatkan 5 kilogram.
Kebakaran di RT 6 dan RT 7 RW 15 Kelurahan Kayu Putih, Pedongkelan, Kecamatan Pulo Gadung, menghanguskan 650 rumah. Sekitar 2.600 jiwa kehilangan tempat tinggal.
Sumber :
liputan6.com
Jokowi Tak Ingin Gegabah Alih Fungsi Satpol PP ke Dishub DKI
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengakui telah mengetahui bahwa 180
personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dialih fungsikan
menjadi personel Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Untuk permintaan Dishub
untuk melakukan penambahan 3000 personel Satpol PP, pria yang kerap
disapa Jokowi itu tidak ingin sembarangan memberikan keputusan.
"Sudah tahu, tapi katanya masih kurang, mintanya kan 3000 personel," kata Jokowi kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2013).
Jokowi menjelaskan bahwa perlu adanya kajian penambahan personel Dishub DKI dari petugas Satpol PP. Pasalnya, hal ini bisa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2013.
"Harus dilihat produktif atau tidak produktif. Itu kan bisa jadi beban APBD, yang penting pengalih fungsian Satpol PP yang diproduktifkan itu seperti apa? yang sekarang dimanfaatkan supaya bermanfaat seperti apa? Itu aja," imbuhnya.
Kemudian, mantan Walikota Surakarta itu tidak ingin gegabah memutuskan penambahan Satpol PP yang dialih fungsikan menjadi Dishub DKI. Hal ini dilakuakn karena harus melihat sebab akibatnya.
"Yang pasti sekarang saya harus melihat kebutuhan, jangan cuman tombah-tambah, tombah-tambah yakan?" pungkasnya.
Oleh sebab itu, Jokowi menegaskan akan mengkalkulasikan terlebih dahulu efektif atau tidak. Jika memang dibutuhkan dia mengisyaratkan akan mengalih fungsikan personel Satpol PP menjadi Dishub DKI.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
"Sudah tahu, tapi katanya masih kurang, mintanya kan 3000 personel," kata Jokowi kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2013).
Jokowi menjelaskan bahwa perlu adanya kajian penambahan personel Dishub DKI dari petugas Satpol PP. Pasalnya, hal ini bisa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2013.
"Harus dilihat produktif atau tidak produktif. Itu kan bisa jadi beban APBD, yang penting pengalih fungsian Satpol PP yang diproduktifkan itu seperti apa? yang sekarang dimanfaatkan supaya bermanfaat seperti apa? Itu aja," imbuhnya.
Kemudian, mantan Walikota Surakarta itu tidak ingin gegabah memutuskan penambahan Satpol PP yang dialih fungsikan menjadi Dishub DKI. Hal ini dilakuakn karena harus melihat sebab akibatnya.
"Yang pasti sekarang saya harus melihat kebutuhan, jangan cuman tombah-tambah, tombah-tambah yakan?" pungkasnya.
Oleh sebab itu, Jokowi menegaskan akan mengkalkulasikan terlebih dahulu efektif atau tidak. Jika memang dibutuhkan dia mengisyaratkan akan mengalih fungsikan personel Satpol PP menjadi Dishub DKI.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Jokowi Janji Segera Gelar RUPS MRT
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan kekosongan jabatan
Direktur Utama PT Mass Rapid Transit Jakarta, Tribudi Rahardjo, akan
ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama PT MRT Jakarta.
Hal ini dilakukan agar pembangunan mega proyek MRT segera dapat
dilaksanakan.
"Nanti saya periksa dulu kelengkapannya agar bisa segera menggelar RUPS," kata pria yang akrab disapa Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2013).
Jokowi berjanji akan segera melaksanakan rapat tersebut selambat-lambatnya pada akhir bulan ini. Dia mengatakan setidaknya beberapa pekan kedepan RPUS harus segera dilaksanakan.
"Kalau bisa minggu-minggu ini sudah RUPS," imbuhnya.
Kemudian, mantan Walikota Surakarta itu menambahkan bahwa dirinya tidak memiliki kriteria khusus untuk pengganti Tribudi. Namun, Jokowi sangat ingin pengganti Tribudi memiliki kemampuan manajerial yang baik serta menguasai masalah perkeretaapian.
"Karena ini soal MRT, jadi harus tahu soal kereta," tuntasnya.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
"Nanti saya periksa dulu kelengkapannya agar bisa segera menggelar RUPS," kata pria yang akrab disapa Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2013).
Jokowi berjanji akan segera melaksanakan rapat tersebut selambat-lambatnya pada akhir bulan ini. Dia mengatakan setidaknya beberapa pekan kedepan RPUS harus segera dilaksanakan.
"Kalau bisa minggu-minggu ini sudah RUPS," imbuhnya.
Kemudian, mantan Walikota Surakarta itu menambahkan bahwa dirinya tidak memiliki kriteria khusus untuk pengganti Tribudi. Namun, Jokowi sangat ingin pengganti Tribudi memiliki kemampuan manajerial yang baik serta menguasai masalah perkeretaapian.
"Karena ini soal MRT, jadi harus tahu soal kereta," tuntasnya.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Jokowi Optimis Kemacetan Jakarta Bisa Terurai
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak menampik jika kemacetan masih
terjadi di sebagian besar wilayah yang dipimpinnya. Namun, ia optimis
persoalan itu akan terselesaikan seiring dengan beragam kebijakan yang
ia ciptakan untuk mengurai kemacetan di Jakarta.
"Kerja harus optimis. Masa pesimis?" jawab Jokowi, panggilan Joko Widodo, ketika ditanya optimisme-nya soal penyelesaian masalah kemacetan di Jakarta, ditemui usai menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2013).
Bentuk optimisme-nya diwujudkan dalam bentuk apa? "Ya, dengan yang riil. MRT (Mass Rapid Transit) dimulai, kemudian Monorel dimulai, angkutan massal juga dimulai. Kan kelihatan, harapan masyarakat muncul."
"Sisi lapangan, lantas (lalu lintas, Red) juga dikerjain semua, dibantu Satpol (PP), Dishub dan lain-lain, kalau bergerak semua akan menimbulkan harapan," papar mantan Walikota Solo itu.
Sisi lapangan, lanjut Jokowi, harus diproses secara matang antara Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Jika belum matang, pasangan Wakil Gubernur Basuki Thajaja Purnama alias Ahok itu belum mau memutuskan pemberlakuan sistem ganjil-genap.
"Hitungan kita, ganjil-genap bisa ngurangin 43 persen penggunaan mobil pribadi. Warga yang biasanya pakai mobil pribadi mau lari kemana kalau nggak ada busway? Makanya harus dihitung kurang busway-nya berapa. Hitungannya pasti saya minta," bilang Jokowi.
Jokowi mengimbau agar warga DKI Jakarta mendukung pemerintah untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Tanpa dukungan masyarakat, katanya, Jakarta akan tetap dikenal sebagai kota macet.
"(Kemacetan) itu masalahnya kompleks. Masyarakat sendiri tiap hari beli mobil, gimana? Budaya tertib di jalan tidak dijalankan dengan baik juga gimana? Nggak bisa kita menyalahkan polantas, menyalahkan sendiri. Semua harus bergerak kalau memang pengen Jakarta rapi, tertib. Semua harus bergerak sama-sama memberi dukungan," imbau Jokowi.
Sementara itu, tutur Jokowi, nasib MRT akan diputuskan tak lama lagi. "Bulan ini kita putuskan MRT setelah RUPS. Monorel juga. Dokumennya saya terima, berangkat. Bolanya tidak di saya," tandasnya.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
"Kerja harus optimis. Masa pesimis?" jawab Jokowi, panggilan Joko Widodo, ketika ditanya optimisme-nya soal penyelesaian masalah kemacetan di Jakarta, ditemui usai menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2013).
Bentuk optimisme-nya diwujudkan dalam bentuk apa? "Ya, dengan yang riil. MRT (Mass Rapid Transit) dimulai, kemudian Monorel dimulai, angkutan massal juga dimulai. Kan kelihatan, harapan masyarakat muncul."
"Sisi lapangan, lantas (lalu lintas, Red) juga dikerjain semua, dibantu Satpol (PP), Dishub dan lain-lain, kalau bergerak semua akan menimbulkan harapan," papar mantan Walikota Solo itu.
Sisi lapangan, lanjut Jokowi, harus diproses secara matang antara Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Jika belum matang, pasangan Wakil Gubernur Basuki Thajaja Purnama alias Ahok itu belum mau memutuskan pemberlakuan sistem ganjil-genap.
"Hitungan kita, ganjil-genap bisa ngurangin 43 persen penggunaan mobil pribadi. Warga yang biasanya pakai mobil pribadi mau lari kemana kalau nggak ada busway? Makanya harus dihitung kurang busway-nya berapa. Hitungannya pasti saya minta," bilang Jokowi.
Jokowi mengimbau agar warga DKI Jakarta mendukung pemerintah untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Tanpa dukungan masyarakat, katanya, Jakarta akan tetap dikenal sebagai kota macet.
"(Kemacetan) itu masalahnya kompleks. Masyarakat sendiri tiap hari beli mobil, gimana? Budaya tertib di jalan tidak dijalankan dengan baik juga gimana? Nggak bisa kita menyalahkan polantas, menyalahkan sendiri. Semua harus bergerak kalau memang pengen Jakarta rapi, tertib. Semua harus bergerak sama-sama memberi dukungan," imbau Jokowi.
Sementara itu, tutur Jokowi, nasib MRT akan diputuskan tak lama lagi. "Bulan ini kita putuskan MRT setelah RUPS. Monorel juga. Dokumennya saya terima, berangkat. Bolanya tidak di saya," tandasnya.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Jokowi: Kalau Stiker Ganjil-genap Dianggap Buang Uang, Nggak Usah!
Hingga kini, penerapan sistem plat nomor ganjil-genap di DKI Jakarta
belum juga diberlakukan. Sementara itu, persiapan menuju penerapan
tersebut dikritik sebagian kalangan. Salah satunya adalah mengenai
besarnya anggaran untuk stiker ganjil-genap.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, pun angkat bicara. Ia mengatakan, stiker ganjil-genap bertujuan untuk mendukung program ganjil-genap itu sendiri. Namun, jika anggaran yang disiapkan untuk stiker ganjil-genap tersebut dianggap tidak berdaya guna, stiker itu lebih baik dihilangkan.
"Kalau stiker (ganjil-genap--Red) dianggap buang-buang uang, nggak usah!" bilang Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, usai menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2013).
Indonesia Police Watch (IPW), melalui Ketua Presidium-nya, Neta S Pane, menjadi salah satu pihak yang keberatan dengan besaran anggaran untuk stiker ganjil-genap yang rencananya ditempel di mobil pribadi itu. Uang yang disebut-sebut mencapai Rp 62 miliar hanya untuk stiker dinilai sangat berlebihan.
"IPW menilai anggaran Rp 62 miliar untuk pembuatan stiker tersebut sangat mahal dan terlalu berlebihan. Sebab, stiker yang dibuat hanya untuk 2.541.351 mobil pribadi di Jakarta," kata Neta.
Artinya, kata Neta, harga satu stiker ganjil-genap mencapai Rp 25.000. Neta mengatakan, anggaran itu akan lebih besar lagi jika dimasukkan biaya pembuatan rambu-rambu di 11 jalur nomor polisi ganjil-genap. Padahal, tambahnya, program tersebut belum tentu akan berjalan efektif.
Menurut Jokowi, persiapan menuju penerapan sistem ganjil-genap masih terus digodok, termasuk soal rencana pemakaian stiker ganjil-genap. Pihaknya tidak akan mau terburu-buru dalam menjalankan program tersebut.
"(Program) ganjil-genap masih nunggu kalkulasi. Saya nggak mau sebuah kebijakan kalau nggak dihitung detil," bilang mantan Walikota Solo itu.
Dikatakan Jokowi, ia tidak mau diomeli warga Jakarta jika sikap buru-buru menerapkan ganjil-genap malah bikin berabe. "Bus (Transjakarta) cukup nggak kalau (ganjil-genap) itu dilaksanakan? Lapangannya yang harus dipake sudah siap nggak? Kalau nggak siap, trus saya putuskan, nanti saya yang kena bunyi-bunyian," begitu ia berujar.
Jokowi mengatakan, sebelum ganjil-genap mulai diberlakukan, yang penting adalah memperbanyak bus Transjakarta terlebih dahulu. Bus-bus itu diperlukan untuk mengakomodir warga Jakarta yang tadinya terbiasa bepergian naik kendaraan pribadi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, pun angkat bicara. Ia mengatakan, stiker ganjil-genap bertujuan untuk mendukung program ganjil-genap itu sendiri. Namun, jika anggaran yang disiapkan untuk stiker ganjil-genap tersebut dianggap tidak berdaya guna, stiker itu lebih baik dihilangkan.
"Kalau stiker (ganjil-genap--Red) dianggap buang-buang uang, nggak usah!" bilang Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, usai menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2013).
Indonesia Police Watch (IPW), melalui Ketua Presidium-nya, Neta S Pane, menjadi salah satu pihak yang keberatan dengan besaran anggaran untuk stiker ganjil-genap yang rencananya ditempel di mobil pribadi itu. Uang yang disebut-sebut mencapai Rp 62 miliar hanya untuk stiker dinilai sangat berlebihan.
"IPW menilai anggaran Rp 62 miliar untuk pembuatan stiker tersebut sangat mahal dan terlalu berlebihan. Sebab, stiker yang dibuat hanya untuk 2.541.351 mobil pribadi di Jakarta," kata Neta.
Artinya, kata Neta, harga satu stiker ganjil-genap mencapai Rp 25.000. Neta mengatakan, anggaran itu akan lebih besar lagi jika dimasukkan biaya pembuatan rambu-rambu di 11 jalur nomor polisi ganjil-genap. Padahal, tambahnya, program tersebut belum tentu akan berjalan efektif.
Menurut Jokowi, persiapan menuju penerapan sistem ganjil-genap masih terus digodok, termasuk soal rencana pemakaian stiker ganjil-genap. Pihaknya tidak akan mau terburu-buru dalam menjalankan program tersebut.
"(Program) ganjil-genap masih nunggu kalkulasi. Saya nggak mau sebuah kebijakan kalau nggak dihitung detil," bilang mantan Walikota Solo itu.
Dikatakan Jokowi, ia tidak mau diomeli warga Jakarta jika sikap buru-buru menerapkan ganjil-genap malah bikin berabe. "Bus (Transjakarta) cukup nggak kalau (ganjil-genap) itu dilaksanakan? Lapangannya yang harus dipake sudah siap nggak? Kalau nggak siap, trus saya putuskan, nanti saya yang kena bunyi-bunyian," begitu ia berujar.
Jokowi mengatakan, sebelum ganjil-genap mulai diberlakukan, yang penting adalah memperbanyak bus Transjakarta terlebih dahulu. Bus-bus itu diperlukan untuk mengakomodir warga Jakarta yang tadinya terbiasa bepergian naik kendaraan pribadi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Dubes Rusia Kagumi Komitmen Jokowi Benahi Jakarta
Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Yurievich Galuzin, mengaku kagum dan terkesan dengan komitmen Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dalam membenahi permasalahan di ibukota ini.
Hal itu disampaikan pria yang terpilih sebagai Duta Besar di awal tahun 2013 ini ketika mengunjungi Jokowi di gedung balai kota DKI pada 8 Maret lalu. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup.
Rasa kagum terhadap komitmen mantan walikota Solo itu disampaikannya kembali dalam jumpa wartawan untuk membahas perubahan kebijakan luar negeri Rusia di gedung Pusat Kebudayaan Rusia, Menteng, Jakarta Pusat hari ini.
"Ketika saya bertemu Jokowi pada awal Maret kemarin, saya katakan kepadanya bahwa saya sangat terkesan dengan komitmennya sebagai pemimpin baru Jakarta. Dia berusaha membuat semua warganya merasa dimudahkan dan nyaman tinggal di kota ini," ungkap Mikhail yang memuji kepemimpinan Jokowi pada Selasa, 19 Maret 2013.
Menurut Mikhail kunjungannya ke kantor Jokowi untuk bersilahturahmi dan bertukar pandangan mengenai pengelolaan tata kota yang ada di Rusia. "Saya berbagi pengalaman mengenai pengelolaan kota, pembangunam infrastruktur dan sarana publik yang baik," ujar Mikhail.
Walaupun dia tidak yakin apakah sudah ada kerjasama yang diteken antara pemerintah Rusia dengan Indonesia untuk membantu pengelolaan Jakarta, namun Mikhail mengatakan kesempatan kerja sama itu akan selalu terbuka bagi pemerintah Moskow dan Jakarta.
"Bahkan saya juga berharap Jokowi dapat merujuk kepada tata kelola kota Moskow dan mungkin langsung melihat situasinya di sana," kata dia.
Sumber :
dunia.news.viva.co.id
Hal itu disampaikan pria yang terpilih sebagai Duta Besar di awal tahun 2013 ini ketika mengunjungi Jokowi di gedung balai kota DKI pada 8 Maret lalu. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup.
Rasa kagum terhadap komitmen mantan walikota Solo itu disampaikannya kembali dalam jumpa wartawan untuk membahas perubahan kebijakan luar negeri Rusia di gedung Pusat Kebudayaan Rusia, Menteng, Jakarta Pusat hari ini.
"Ketika saya bertemu Jokowi pada awal Maret kemarin, saya katakan kepadanya bahwa saya sangat terkesan dengan komitmennya sebagai pemimpin baru Jakarta. Dia berusaha membuat semua warganya merasa dimudahkan dan nyaman tinggal di kota ini," ungkap Mikhail yang memuji kepemimpinan Jokowi pada Selasa, 19 Maret 2013.
Menurut Mikhail kunjungannya ke kantor Jokowi untuk bersilahturahmi dan bertukar pandangan mengenai pengelolaan tata kota yang ada di Rusia. "Saya berbagi pengalaman mengenai pengelolaan kota, pembangunam infrastruktur dan sarana publik yang baik," ujar Mikhail.
Walaupun dia tidak yakin apakah sudah ada kerjasama yang diteken antara pemerintah Rusia dengan Indonesia untuk membantu pengelolaan Jakarta, namun Mikhail mengatakan kesempatan kerja sama itu akan selalu terbuka bagi pemerintah Moskow dan Jakarta.
"Bahkan saya juga berharap Jokowi dapat merujuk kepada tata kelola kota Moskow dan mungkin langsung melihat situasinya di sana," kata dia.
Sumber :
dunia.news.viva.co.id
Fajar Pandjaitan: Lurah Harus Blusukan Empat Kali Lebih Banyak dari Jokowi
Gaya blusukan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mesti dicontoh oleh
para Camat dan Lurah di Jakarta, bahkan mesti lebih rajin blusukan.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Fajar Pandjaitan, mengungkapkan hal itu saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2013 di Gedung Ruang Pola di Kantor Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2013).
Menurut Fajar, apabila Jokowi mampu blusukan sekali sehari, maka camat dan lurah mesti lebih dari itu.
"Kalau Camat itu minimal dua kali blusukan sehari. Kalau lurah itu ya empat kali sehari lah blusukannya," ujar Fajar.
Blusukan ala Jokowi adalah saat Jokowi turun ke lokasi-lokasi masyarakat bawah untuk melihat apa yang terjadi disana secara langsung.
Menurut Fajar, apabila luran dan camat melakukan itu, maka pengetahuannya mengenai wilayah dipegang akan makin baik.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Fajar Pandjaitan, mengungkapkan hal itu saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2013 di Gedung Ruang Pola di Kantor Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2013).
Menurut Fajar, apabila Jokowi mampu blusukan sekali sehari, maka camat dan lurah mesti lebih dari itu.
"Kalau Camat itu minimal dua kali blusukan sehari. Kalau lurah itu ya empat kali sehari lah blusukannya," ujar Fajar.
Blusukan ala Jokowi adalah saat Jokowi turun ke lokasi-lokasi masyarakat bawah untuk melihat apa yang terjadi disana secara langsung.
Menurut Fajar, apabila luran dan camat melakukan itu, maka pengetahuannya mengenai wilayah dipegang akan makin baik.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Jokowi Minta PPATK Kawal Proyek Pemprov DKI
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta Pusat Pelaporan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) ikut melakukan pengawasan pelaksanaan proyek
Pemerintah Provinsi DKI. Jokowi menyampaikan langsung permintaan
tersebut kepada Kepala PPATK Muhammad Yusuf.
Jokowi berkunjung ke kantor PPATK, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2013). Pertemuan keduanya berlangsung lebih dari sejam dan tertutup.
Seusai pertemuan, Jokowi menyampaikan bahwa dirinya datang ke PPATK sekaligus memenuhi undangan dari Yusuf. Dalam pertemuan itu, agenda perbincangan difokuskan pada keterlibatan PPATK dalam pengawasan proyek-proyek besar yang dijalankan Pemprov DKI.
"Kita sharing, mungkin saja kita bisa dibantu dari sisi pengawasan, terutama untuk proyek yang besar-besar," kata Jokowi.
Sementara Kepala PPATK Muhammad Yusuf menyambut baik kedatangan Jokowi. Baginya, manajemen proyek yang transparan di DKI dapat menjadi modal untuk terwujudnya perubahan pelaksanaan program yang akuntabel dan transparan.
"Ini pendekatan untuk kepentingan negeri supaya kita bisa lihat perubahan," ujar Yusuf.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Berita Serupa :
- liputan6.com : "Jokowi Minta PPATK Bantu Awasi Proyek Besar di DKI"
- jakarta.tribunnew.com : "Jokowi Minta PPATK Awasi Pelaksanaan Proyek Pemprov 2013"
- news.detik.com : "Jokowi Sambangi PPATK Minta Pengawasan Proyek di DKI"
Jokowi berkunjung ke kantor PPATK, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2013). Pertemuan keduanya berlangsung lebih dari sejam dan tertutup.
Seusai pertemuan, Jokowi menyampaikan bahwa dirinya datang ke PPATK sekaligus memenuhi undangan dari Yusuf. Dalam pertemuan itu, agenda perbincangan difokuskan pada keterlibatan PPATK dalam pengawasan proyek-proyek besar yang dijalankan Pemprov DKI.
"Kita sharing, mungkin saja kita bisa dibantu dari sisi pengawasan, terutama untuk proyek yang besar-besar," kata Jokowi.
Sementara Kepala PPATK Muhammad Yusuf menyambut baik kedatangan Jokowi. Baginya, manajemen proyek yang transparan di DKI dapat menjadi modal untuk terwujudnya perubahan pelaksanaan program yang akuntabel dan transparan.
"Ini pendekatan untuk kepentingan negeri supaya kita bisa lihat perubahan," ujar Yusuf.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Berita Serupa :
- liputan6.com : "Jokowi Minta PPATK Bantu Awasi Proyek Besar di DKI"
- jakarta.tribunnew.com : "Jokowi Minta PPATK Awasi Pelaksanaan Proyek Pemprov 2013"
- news.detik.com : "Jokowi Sambangi PPATK Minta Pengawasan Proyek di DKI"
Jokowi Optimistis Mampu Atasi Kemacetan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) optimistis jurus-jurusnya
mampu mengatasi kemacetan di Jakarta. Walaupun, masalah kemacetan di
Jakarta sangat kompleks.
"Kerja harus optimistis, masa pesimistis," tukas Jokowi usai menghadiri Rakernis Korlantas Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/3).
Oleh karena itu, dia akan mengoptimalkan pengadaan dan perbaikan transportasi massa. Cita-cita mantan Wali kota Surakarta tersebut, pengguna kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum.
Tahun ini, dia akan menambah armada bus TransJakarta. Kedua, Pemprov DKI Jakarta sedang menggodog pengadaan MRT dan monorel.
Selain itu, Jokowi meminta seluruh pihak berpartisipasi dalam mengatasi kemacetan tersebut.
"Ya dengan yang real, MRT dimulai, kemudian monorel dimulai, kelihatan angkutan massal juga dimulai kan kelihatan harapan masyarakat muncul, sisi lapangan lantas juga dikerjain smua, dibantu satpol, dishub dan lain-lain bergerak semua akan menimbulkan harapan," kata Jokowi.
Sumber :
metrotvnews.com
"Kerja harus optimistis, masa pesimistis," tukas Jokowi usai menghadiri Rakernis Korlantas Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/3).
Oleh karena itu, dia akan mengoptimalkan pengadaan dan perbaikan transportasi massa. Cita-cita mantan Wali kota Surakarta tersebut, pengguna kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum.
Tahun ini, dia akan menambah armada bus TransJakarta. Kedua, Pemprov DKI Jakarta sedang menggodog pengadaan MRT dan monorel.
Selain itu, Jokowi meminta seluruh pihak berpartisipasi dalam mengatasi kemacetan tersebut.
"Ya dengan yang real, MRT dimulai, kemudian monorel dimulai, kelihatan angkutan massal juga dimulai kan kelihatan harapan masyarakat muncul, sisi lapangan lantas juga dikerjain smua, dibantu satpol, dishub dan lain-lain bergerak semua akan menimbulkan harapan," kata Jokowi.
Sumber :
metrotvnews.com
Ratusan The Jakmania Tagih Janji Gubernur Jokowi
Puluhan pendukung
tim sepakbola Persija Jakarta, Jakmania,--yang tergabung dalam Aliansi
Penyelamat Persija--menagih janji Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk
membangun sarana olahraga di Jakarta.
"Setidaknya tahun ini, pemerintah bisa menyediakan mess dan lapangan berlatih," kata Juru Bicara Aliansi Penyelamat Persija, Diky Sumarno, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa.
Menurut Diky, sejak tahun 2008 lalu, Persija sulit untuk mendapat ijin bermain di Jakarta dan tak lagi memiliki stadion serta mess karena Stadion Menteng dirobohkan dan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Sudah empat kali pertandingan Liga Super Indonesia tahun ini, Persija harus bertanding di luar kota yaitu Solo karena belum tersedianya stadion.
"Kalau main di kandang, hasilnya akan berbeda," katanya.
Oleh karena itu pihaknya meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan lapangan latihan, mengembalikan mess yang telah digusur, dan mempermudah izin pemakaian Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sebagai kandang Persija sembari menunggu pembangunan stadion baru selesai.
"Karena mulai tahun ini mess di Ragunan sudah tidak bisa digunakan lagi dengan alasan yang tidak jelas," ujarnya.
Selain itu, Jakmania mengharapkan Pemprov DKI Jakarta bisa memperbanyak sarana dan prasarana untuk mendukung prestasi Persija pada liga-liga selanjutnya.
"Kami harap bukan hanya The Jakmania yang total mendukung Persija Jakarta, tetapi juga Pemprov DKI Jakarta. Karena Persija Jakarta adalah kebanggaan bagi ibu kota," katanya.
Para suporter juga meminta beberapa pemain berloyalitas tinggi ditarik kembali ke Perija Jakarta, seperti Bambang Pamungkas, Leo Saputra, Andrytani, Ramdani Lestaluhu, dan Hasim Kipuw.
Masalah finansial yang dihadapi oleh Persija Jakarta diharapkan juga menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta.
Sumber :
lensaindonesia.com
anatarnews.com
Berita Serupa :
- bola.okezone.com : "The Jak Serbu Kantor Jokowi"
"Setidaknya tahun ini, pemerintah bisa menyediakan mess dan lapangan berlatih," kata Juru Bicara Aliansi Penyelamat Persija, Diky Sumarno, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa.
Menurut Diky, sejak tahun 2008 lalu, Persija sulit untuk mendapat ijin bermain di Jakarta dan tak lagi memiliki stadion serta mess karena Stadion Menteng dirobohkan dan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Sudah empat kali pertandingan Liga Super Indonesia tahun ini, Persija harus bertanding di luar kota yaitu Solo karena belum tersedianya stadion.
"Kalau main di kandang, hasilnya akan berbeda," katanya.
Oleh karena itu pihaknya meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan lapangan latihan, mengembalikan mess yang telah digusur, dan mempermudah izin pemakaian Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sebagai kandang Persija sembari menunggu pembangunan stadion baru selesai.
"Karena mulai tahun ini mess di Ragunan sudah tidak bisa digunakan lagi dengan alasan yang tidak jelas," ujarnya.
Selain itu, Jakmania mengharapkan Pemprov DKI Jakarta bisa memperbanyak sarana dan prasarana untuk mendukung prestasi Persija pada liga-liga selanjutnya.
"Kami harap bukan hanya The Jakmania yang total mendukung Persija Jakarta, tetapi juga Pemprov DKI Jakarta. Karena Persija Jakarta adalah kebanggaan bagi ibu kota," katanya.
Para suporter juga meminta beberapa pemain berloyalitas tinggi ditarik kembali ke Perija Jakarta, seperti Bambang Pamungkas, Leo Saputra, Andrytani, Ramdani Lestaluhu, dan Hasim Kipuw.
Masalah finansial yang dihadapi oleh Persija Jakarta diharapkan juga menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta.
Sumber :
lensaindonesia.com
anatarnews.com
Berita Serupa :
- bola.okezone.com : "The Jak Serbu Kantor Jokowi"
Jokowi: Sumur Resapan Buat Cadangan Kebutuhan Air Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mencatat Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) baru bisa menyediakan 60% kebutuhan air baku di Jakarta.
Menurutnya, jika nanti PDAM bisa menyiapkan 100 persen kebutuhan air jakarta, sumur resapan ini yang akan menjadi cadangannya. Jokowi menuturkan sumur resapan tersebut dalam rangka penanggulangan krisis air bersih.
"Target kita mestinya air baku bawah tanah mestinya paling tidak 20-30 tahun siap. Ini yg ga pernah kita antisipasi," ujarnya usai bertemu dengan Guruh Soekarno putra di Balaikota Jakarta (19/3/2013).
Sebelumnya, Jokowi mengaku akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memaksa perusahaan swasta menyediakan sumur resapan guna mengembalikan kualitas air bersih.
"Nanti juga kita akan paksa perusahaan, hotel, resto dan lainnya untuk buat sumur resapan, kita paksa melalui Pergub. Melalui ini diharapkan dapat mengembalikan kualitas air," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (5/2/2013).
Jokowi mengatakan Pergub ini berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum terbilang sempurna. "Akan segera kita laksanakan, agar secara hukum bisa jelas," imbuhnya.
Sumber :
jakarta.okezone.com
Menurutnya, jika nanti PDAM bisa menyiapkan 100 persen kebutuhan air jakarta, sumur resapan ini yang akan menjadi cadangannya. Jokowi menuturkan sumur resapan tersebut dalam rangka penanggulangan krisis air bersih.
"Target kita mestinya air baku bawah tanah mestinya paling tidak 20-30 tahun siap. Ini yg ga pernah kita antisipasi," ujarnya usai bertemu dengan Guruh Soekarno putra di Balaikota Jakarta (19/3/2013).
Sebelumnya, Jokowi mengaku akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memaksa perusahaan swasta menyediakan sumur resapan guna mengembalikan kualitas air bersih.
"Nanti juga kita akan paksa perusahaan, hotel, resto dan lainnya untuk buat sumur resapan, kita paksa melalui Pergub. Melalui ini diharapkan dapat mengembalikan kualitas air," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (5/2/2013).
Jokowi mengatakan Pergub ini berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum terbilang sempurna. "Akan segera kita laksanakan, agar secara hukum bisa jelas," imbuhnya.
Sumber :
jakarta.okezone.com
Jokowi akan Cek Siapa yang Pamerkan Kelamin
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan akan mengecek siapa oknum
yang diduga pegawai Pemprov DKI Jakarta, yang membuka celana dan
menunjukkan alat kelaminnya ketika melakukan penggusuran warga Gedong
Panjang Raya, Jakarta Utara.
"Itu siapa? Apakah kontraktor atau PNS kami?" ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Selasa (19/3/2013).
Pria yang akrab disapa Jokowi itu menegaskan, apabila oknum yang melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut diketahui seorang pegawai Pemprov DKI Jakarta, tentu Jokowi akan memberikan sanksi kepada oknum tersebut.
"Ya sudah nanti dilihat," ucap mantan Walikota Surakarta itu.
Jokowi pun enggan menanggapi lebih jauh terkait peristiwa tidak senonoh yang dilakukan oknum tersebut.
"Ya soal seperti itu jangan ditanyakan ke saya," tutur Jokowi.
Sebelumnya, peristiwa petugas P2B membuka resleting dan mengeluarkan kemaluannya saat hendak melakukan penggusuran warga Jalan Gedong Panjang Raya, ditanggapi Wali Kota Jakut Bambang Sugiyono. Hari ini, dia akan bertemu warga Gedong Panjang untuk memediasi insiden yang terjadi akibat perbuatan oknum aparat tersebut.
Erna sempat menceritakan bahwa peristiwa itu terjadi pada dua pekan lalu. Dia bahkan menunjukkan kepada wartawan Senin (18/3/2013), saat penggusuran lanjutan dilakukan di kawasan tersebut.
Dalam foto yang ditunjukkan Erna terlihat seorang pria dewasa berdiri di atas backhoe yang digunakan petugas P2B untuk melakukan penggusuran. Pria berkemeja biru dan bertopi biru itu terlihat menurunkan resleting celana panjang coklatnya dan mengeluarkan alat kelaminnya ke arah kamera.
"Tiba-tiba dia (oknum petugas) mengeluarkan penisnya dan nantangin minta difoto," ungkap Erna.
Dijelaskan Erna, saat itu Pemerintah Kota Jakarta Utara melalui Suku Dinas Pengawas dan Penertiban Bangunan (P2B) tengah melakukan pembongkaran bangunan milik Badan Usaha Milik Negara yang telah lama disewa warga. Warga yang menolak penggusuran kemudian menghadang petugas.
Namun perlawanan mereka tidak digubris petugas. Backhoe kemudian digerakkan untuk menghancurkan bangunan. Warga, termasuk Erna dan beberapa kaum Hawa lain, tetap bersikeras melakukan penghadangan.
"Karena tidak bisa halangi petugas, saya ambil kamera untuk rekam penggusuran untuk jadi bahan ke BUMN," terang Erna.
Saat itulah petugas di atas backhoe menantang Erna dan warga lainnya yang melakukan penghadangan. Entah lantaran kesal menghadapi perlawanan warga ataukah karena ingin melecehkan warga, si petugas dengan santainya mengeluarkan alat kelaminnya.
"Waktu lihat Erna pegang kamera, dia ngomong nih fotoin barang gue. Mungkin maksudnya biar Erna takut dan mundur," tutur Ipong Wijaya (50), warga Gedong Panjang lainnya.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Berita Serupa :
- metro.news.viva.co.id : "Jokowi Telusuri Petugas P2B yang Pamer Alat Vital"
"Itu siapa? Apakah kontraktor atau PNS kami?" ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Selasa (19/3/2013).
Pria yang akrab disapa Jokowi itu menegaskan, apabila oknum yang melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut diketahui seorang pegawai Pemprov DKI Jakarta, tentu Jokowi akan memberikan sanksi kepada oknum tersebut.
"Ya sudah nanti dilihat," ucap mantan Walikota Surakarta itu.
Jokowi pun enggan menanggapi lebih jauh terkait peristiwa tidak senonoh yang dilakukan oknum tersebut.
"Ya soal seperti itu jangan ditanyakan ke saya," tutur Jokowi.
Sebelumnya, peristiwa petugas P2B membuka resleting dan mengeluarkan kemaluannya saat hendak melakukan penggusuran warga Jalan Gedong Panjang Raya, ditanggapi Wali Kota Jakut Bambang Sugiyono. Hari ini, dia akan bertemu warga Gedong Panjang untuk memediasi insiden yang terjadi akibat perbuatan oknum aparat tersebut.
Erna sempat menceritakan bahwa peristiwa itu terjadi pada dua pekan lalu. Dia bahkan menunjukkan kepada wartawan Senin (18/3/2013), saat penggusuran lanjutan dilakukan di kawasan tersebut.
Dalam foto yang ditunjukkan Erna terlihat seorang pria dewasa berdiri di atas backhoe yang digunakan petugas P2B untuk melakukan penggusuran. Pria berkemeja biru dan bertopi biru itu terlihat menurunkan resleting celana panjang coklatnya dan mengeluarkan alat kelaminnya ke arah kamera.
"Tiba-tiba dia (oknum petugas) mengeluarkan penisnya dan nantangin minta difoto," ungkap Erna.
Dijelaskan Erna, saat itu Pemerintah Kota Jakarta Utara melalui Suku Dinas Pengawas dan Penertiban Bangunan (P2B) tengah melakukan pembongkaran bangunan milik Badan Usaha Milik Negara yang telah lama disewa warga. Warga yang menolak penggusuran kemudian menghadang petugas.
Namun perlawanan mereka tidak digubris petugas. Backhoe kemudian digerakkan untuk menghancurkan bangunan. Warga, termasuk Erna dan beberapa kaum Hawa lain, tetap bersikeras melakukan penghadangan.
"Karena tidak bisa halangi petugas, saya ambil kamera untuk rekam penggusuran untuk jadi bahan ke BUMN," terang Erna.
Saat itulah petugas di atas backhoe menantang Erna dan warga lainnya yang melakukan penghadangan. Entah lantaran kesal menghadapi perlawanan warga ataukah karena ingin melecehkan warga, si petugas dengan santainya mengeluarkan alat kelaminnya.
"Waktu lihat Erna pegang kamera, dia ngomong nih fotoin barang gue. Mungkin maksudnya biar Erna takut dan mundur," tutur Ipong Wijaya (50), warga Gedong Panjang lainnya.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Berita Serupa :
- metro.news.viva.co.id : "Jokowi Telusuri Petugas P2B yang Pamer Alat Vital"
Guruh Soekarnoputra Sebut Jokowi Belum Pantas Jadi Presiden
Elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) dan Megawati Soekarnoputri sebagai
calon presiden terbilang cukup tinggi. Sejumlah hasil survei menempatkan
keduanya di urutan teratas calon presiden yang disukai masyarakat.
Namun, menurut adik kandung Megawati, Guruh Soekarnoputra, keduanya dianggap belum pantas menjadi Presiden Republik Indonesia. Guruh, yang juga pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno mengatakan, Jokowi masih minim kemampuan untuk menjadi presiden. "Pak Jokowi mempunyai kemampuan memang ada, tapi saya bilang belum ada kapasitas sebagai seorang presiden," ungkap Guruh saat ditemui di Gedung Balai Kota Jakarta, Selasa (19/3/2013).
Kendati demikian, Guruh memuji Jokowi sebagai pemimpin yang baik dan lebih menonjol dibanding pemimpin lain. "Dibanding dengan pemimpin-pemimpin lainnya, pak Jokowi itu sangat menonjol, bagaimana kerjanya, dedikasinya, dan ketulusannya," katanya.
Saat ditanya, apakah Jokowi bisa maju sebagai presiden di pemilihan umum 2014, Guruh hanya menggelengkan kepala. "Kalau buat saya sebaiknya belum sekarang," tegasnya.
Sementara itu, terkait Megawati, Guruh menyarankan agar kakaknya itu tidak perlu maju lagi menjadi calon presiden pada pemilu 2014. "Kalau saya pribadi saya rasa enggak perlu lah," singkatnya.
Lantas siapa sosok yang pantas menjadi presiden RI pada 2014?
Guruh menjawab, "Jangankan PDIP, di Indonesia menurut saya nggak ada."
Sumber :
news.okezone.com
Berita Serupa :
- nasional.kompas.com : "Guruh: Belum Waktunya Jokowi 'Nyapres'"
- politik.news.viva.co.id : "Guruh Soekarnoputra: Jokowi Belum Pas Jadi Capres"
Namun, menurut adik kandung Megawati, Guruh Soekarnoputra, keduanya dianggap belum pantas menjadi Presiden Republik Indonesia. Guruh, yang juga pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno mengatakan, Jokowi masih minim kemampuan untuk menjadi presiden. "Pak Jokowi mempunyai kemampuan memang ada, tapi saya bilang belum ada kapasitas sebagai seorang presiden," ungkap Guruh saat ditemui di Gedung Balai Kota Jakarta, Selasa (19/3/2013).
Kendati demikian, Guruh memuji Jokowi sebagai pemimpin yang baik dan lebih menonjol dibanding pemimpin lain. "Dibanding dengan pemimpin-pemimpin lainnya, pak Jokowi itu sangat menonjol, bagaimana kerjanya, dedikasinya, dan ketulusannya," katanya.
Saat ditanya, apakah Jokowi bisa maju sebagai presiden di pemilihan umum 2014, Guruh hanya menggelengkan kepala. "Kalau buat saya sebaiknya belum sekarang," tegasnya.
Sementara itu, terkait Megawati, Guruh menyarankan agar kakaknya itu tidak perlu maju lagi menjadi calon presiden pada pemilu 2014. "Kalau saya pribadi saya rasa enggak perlu lah," singkatnya.
Lantas siapa sosok yang pantas menjadi presiden RI pada 2014?
Guruh menjawab, "Jangankan PDIP, di Indonesia menurut saya nggak ada."
Sumber :
news.okezone.com
Berita Serupa :
- nasional.kompas.com : "Guruh: Belum Waktunya Jokowi 'Nyapres'"
- politik.news.viva.co.id : "Guruh Soekarnoputra: Jokowi Belum Pas Jadi Capres"
Jokowi: Soal Macet Jangan Salahkan Polisi Saja
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menegaskan, persoalan kemacetan
bukanlah kesalahan satu pihak saja. Hal itu menanggapi pertanyaan
terkait warga yang menyalahkan Polantas lantaran tidak tanggap mengatur
lalu lintas sehingga muncul kemacetan.
"Tidak bisa menyalahkan Polantas," ujar Jokowi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/3/2013).
Menurut pria yang akrab disapa Jokowi ini, persoalan mengatasi kemacetan itu perlu Direspon oleh semua pihak, baik Polisi, Pemprov DKI Jakarta dan warga DKI Jakarta juga.
Jokowi juga mengatakan bahwa warga DKI Jakarta memiliki andil terjadinya kemacetan di Ibukota. Sebab, kebanyakan warga juga menambah terus kendaraan pribadinya sehingga jalan di Jakarta tak mampu menampung banyaknya kendaraan.
"Masyarakat sendiri tiap hari beli mobil. Semuanya harus bergerak kalau Jakarta mau tertib. Tidak bisa sendiri. Semua harus memberikan dukungan," kata Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Berita Serupa :
- merdeka.com : "Jokowi salahkan warga soal macet Jakarta"
"Tidak bisa menyalahkan Polantas," ujar Jokowi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/3/2013).
Menurut pria yang akrab disapa Jokowi ini, persoalan mengatasi kemacetan itu perlu Direspon oleh semua pihak, baik Polisi, Pemprov DKI Jakarta dan warga DKI Jakarta juga.
Jokowi juga mengatakan bahwa warga DKI Jakarta memiliki andil terjadinya kemacetan di Ibukota. Sebab, kebanyakan warga juga menambah terus kendaraan pribadinya sehingga jalan di Jakarta tak mampu menampung banyaknya kendaraan.
"Masyarakat sendiri tiap hari beli mobil. Semuanya harus bergerak kalau Jakarta mau tertib. Tidak bisa sendiri. Semua harus memberikan dukungan," kata Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Berita Serupa :
- merdeka.com : "Jokowi salahkan warga soal macet Jakarta"
Guruh Temui Jokowi Bahas Pembangunan Monas & Museum Bung Karno
Guruh Soekarnoputra menemui Gubernur DKI Joko Widodo di Balaikota.
Pertemuan dua politisi dari PDIP itu guna membahas pembangunan Monas dan
Museum Bung Karno.
"Tentang yayasan Bung Karno mengenai Monas dan gedung Pola," ujar Guruh usai bertemu dengan Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (19/3/2013).
Dalam pertemuan itu, Guruh menyatakan pembangunan Monas belum selesai sampai sekarang. Masih ada hal yang harus dikerjakan.
"Ya itu kan juga amat bung Karno, bahwa bendera merah putih itu kan ditempatkan nantinya di Monas. Tapi bung Karno berpesan jangan dipindahkan ke Monas, kalau Monas belum selesai. Sampai sekarang Monas itu kan belum selesai," kata adik kandung mantan presiden Megawati Soekarnoputri.
"Belum selesai pembangunannya kan di dalamnya ada diorama, sebetulnya harus patung banteng tiap sisinya belum ada kan. Monas itu belum selesai," tegas Guruh.
Menurut Guruh, dalam pertemuan itu Jokowi menyanggupi akan membantu mengurus museum Bung Karno. Namun belum ada pembicaraan detil mengenai di mana dan kapan museum itu akan dibangun.
"Karena untuk menghargai jasa Bung Karno," kata Guruh.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- liputan6.com : "Guruh Minta Jokowi Jalankan Amanat Bung Karno Selesaikan Monas"
- republika.co.id : "Ini Permintaan Guruh Soekarno untuk Jokowi"
"Tentang yayasan Bung Karno mengenai Monas dan gedung Pola," ujar Guruh usai bertemu dengan Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (19/3/2013).
Dalam pertemuan itu, Guruh menyatakan pembangunan Monas belum selesai sampai sekarang. Masih ada hal yang harus dikerjakan.
"Ya itu kan juga amat bung Karno, bahwa bendera merah putih itu kan ditempatkan nantinya di Monas. Tapi bung Karno berpesan jangan dipindahkan ke Monas, kalau Monas belum selesai. Sampai sekarang Monas itu kan belum selesai," kata adik kandung mantan presiden Megawati Soekarnoputri.
"Belum selesai pembangunannya kan di dalamnya ada diorama, sebetulnya harus patung banteng tiap sisinya belum ada kan. Monas itu belum selesai," tegas Guruh.
Menurut Guruh, dalam pertemuan itu Jokowi menyanggupi akan membantu mengurus museum Bung Karno. Namun belum ada pembicaraan detil mengenai di mana dan kapan museum itu akan dibangun.
"Karena untuk menghargai jasa Bung Karno," kata Guruh.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- liputan6.com : "Guruh Minta Jokowi Jalankan Amanat Bung Karno Selesaikan Monas"
- republika.co.id : "Ini Permintaan Guruh Soekarno untuk Jokowi"
Guruh: Kapasitas Jokowi Belum Sebagai Presiden
Adik ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri Guruh Soekarnoputra menilai
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum berkapasitas sebagai
presiden. Guruh menilai belum saatnya Jokowi maju Pilpres.
"Bahwa Pak Jokowi mempunyai kemampuan memang apa, tapi saya belum bilang kapasitas sebagai seorang presiden," kata Guruh usai bertemu dengan Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (19/3/2013).
Guruh mengacungi jempol kinerja Jokowi. Terutama berbagai langkah yang digagas bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam memajukan Jakarta.
"Bahwa Pak Jokowi dibanding dengan pemimpin-pemimpin lainnya itu sangat menonjol, bagaimana kerjanya, dedikasinya, ketulusannya," katanya.
Namun karena kapasitasnya masih gubernur, Guruh menilai Jokowi belum pantas menatap Pilpres. Namun tak menutup kemungkinan setelah Jokowi sukses membangun Jakarta.
"Kalau buat saya sebaiknya belum sekarang," kata Guruh.
Sumber :
news.detik.com
"Bahwa Pak Jokowi mempunyai kemampuan memang apa, tapi saya belum bilang kapasitas sebagai seorang presiden," kata Guruh usai bertemu dengan Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (19/3/2013).
Guruh mengacungi jempol kinerja Jokowi. Terutama berbagai langkah yang digagas bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam memajukan Jakarta.
"Bahwa Pak Jokowi dibanding dengan pemimpin-pemimpin lainnya itu sangat menonjol, bagaimana kerjanya, dedikasinya, ketulusannya," katanya.
Namun karena kapasitasnya masih gubernur, Guruh menilai Jokowi belum pantas menatap Pilpres. Namun tak menutup kemungkinan setelah Jokowi sukses membangun Jakarta.
"Kalau buat saya sebaiknya belum sekarang," kata Guruh.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Yakin Mampu Sediakan Sumber Air Bersih Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tengah mencari cara memenuhi
ketersediaan air bersih untuk Ibu Kota. Menurutnya, saat ini ada
beberapa cara untuk memenuhi ketersediaan air bersih tersebut, yakni
dengan menggaet PDAM dan mendorong terciptanya sumber air baku baru
melalui sumur resapan di banyak titik di Jakarta.
Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan, tahun ini PDAM telah memulai upaya mencukupi ketersediaan air bersih. Sumber air bakunya diambil dari Waduk Jatiluhur yang berada di wilayah Jawa Barat.
"Ya, tahun ini kalau sudah dikerjakan oleh PDAM, ya okelah itu dikerjain," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (19/3/2013).
Setelah itu, kata Jokowi, pihaknya juga akan mendorong lahirnya banyak sumur resapan melalui Peraturan Gubernur tentang sumur resapan. Pergub itu kini masih digodok dan akan segera diterbitkan.
Dengan lahirnya banyak sumur resapan, Jokowi yakin ketersediaan air baku untuk diolah menjadi air bersih di Jakarta akan terpenuhi. Kalaupun nantinya PDAM berhasil memenuhi 100 persen ketersediaan air baku untuk Jakarta, maka air baku dalam tanah dari sumur resapan akan menjadi sumber air baku cadangannya.
"Air baku bawah tanah mestinya siap 20-30 tahun, ini yang enggak pernah kita antisipasi. PDAM sekarang baru bisa memenuhi 60 persen kebutuhan air baku," ujarnya.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan, tahun ini PDAM telah memulai upaya mencukupi ketersediaan air bersih. Sumber air bakunya diambil dari Waduk Jatiluhur yang berada di wilayah Jawa Barat.
"Ya, tahun ini kalau sudah dikerjakan oleh PDAM, ya okelah itu dikerjain," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (19/3/2013).
Setelah itu, kata Jokowi, pihaknya juga akan mendorong lahirnya banyak sumur resapan melalui Peraturan Gubernur tentang sumur resapan. Pergub itu kini masih digodok dan akan segera diterbitkan.
Dengan lahirnya banyak sumur resapan, Jokowi yakin ketersediaan air baku untuk diolah menjadi air bersih di Jakarta akan terpenuhi. Kalaupun nantinya PDAM berhasil memenuhi 100 persen ketersediaan air baku untuk Jakarta, maka air baku dalam tanah dari sumur resapan akan menjadi sumber air baku cadangannya.
"Air baku bawah tanah mestinya siap 20-30 tahun, ini yang enggak pernah kita antisipasi. PDAM sekarang baru bisa memenuhi 60 persen kebutuhan air baku," ujarnya.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Ajak Komandan di Kepolisian Blusukan Pantau Anak Buah
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ceramahi jajaran Polisi Lalu
Lintas yang tengah mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Korlantas
Polri. Materi yang disampaikan gubernur yang kerap memakai sepatu casual
ini dari mulai pentingnya dunia cyber sampai dengan blusukan di
lapangan.
Jokowi yang menggenakan kemeja putih lengan panjang digulung ini berbicara mengenai derasnya arus informasi yang ada di media online, di mana kejadian dapat disaksikan dengan cepat, bukan hanya sudah terjadi tapi sedang terjadi.
Begitu pula dengan jejaring sosial Facebook dan Twitter. Keluhan-keluhan masyarakat dapat didengar di jejaring sosial tersebut. Namun, katanya, banyak pejabat yang tidak menyadari peran penting media online dan jejaring sosial itu untuk melakukan perubahan.
"Ini yang enggak disadari pejabat kita, zaman sudah berubah," kata mantan Wali Kota Solo ini di Rupatama Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2013).
Jokowi juga menyentil peran pejabat pemerintahan yang selalu bergaul dalam lingkaran ekslusifitas. Artinya, pejabat tersebut hanya bergaul di lingkaran pejabat-pejabat dan tidak turun ke tingkat bawahan.
"Sekarang ini eranya horizontal, era yang tidak ekslusif. Kalau saya gubernur, bergaul dengan walikota itu eksklusif," tutur Jokowi.
Pergaulan eksklusif tersebut, urai Jokowi, menjadi asal mula permasalahan di sebuah struktur pemerintahan.
"Kalau hanya bergaul ke kanan-kiri, hanya di tingkat kepala, ya enggak akan nyambung ke bawah, sehingga menjadi muncul ketidakpercayaan, distrust" katanya.
"Turun ke lapangan, harus mau lihat dan mendengar," ajak Jokowi.
Dia mengajak seluruh pimpinan di kepolisian untuk tidak sekadar duduk di meja kantor. Dia mengimbau level pimpinan ikut melihat kondisi di lapangan, terutama kondisi anak buahnya.
"Saya menyarankan jangan banyak duduk di kantor, karena problem, masalah ada di lapangan. Hampir 75 persen permasalahan ada di lapangan. Di lapangan itu selalu berganti, problem selalu berubah," katanya.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- jakarta.tribunnews.com : "Jokowi Minta Pejabat Korlantas Polri Sering Turun ke Lapangan"
Jokowi yang menggenakan kemeja putih lengan panjang digulung ini berbicara mengenai derasnya arus informasi yang ada di media online, di mana kejadian dapat disaksikan dengan cepat, bukan hanya sudah terjadi tapi sedang terjadi.
Begitu pula dengan jejaring sosial Facebook dan Twitter. Keluhan-keluhan masyarakat dapat didengar di jejaring sosial tersebut. Namun, katanya, banyak pejabat yang tidak menyadari peran penting media online dan jejaring sosial itu untuk melakukan perubahan.
"Ini yang enggak disadari pejabat kita, zaman sudah berubah," kata mantan Wali Kota Solo ini di Rupatama Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2013).
Jokowi juga menyentil peran pejabat pemerintahan yang selalu bergaul dalam lingkaran ekslusifitas. Artinya, pejabat tersebut hanya bergaul di lingkaran pejabat-pejabat dan tidak turun ke tingkat bawahan.
"Sekarang ini eranya horizontal, era yang tidak ekslusif. Kalau saya gubernur, bergaul dengan walikota itu eksklusif," tutur Jokowi.
Pergaulan eksklusif tersebut, urai Jokowi, menjadi asal mula permasalahan di sebuah struktur pemerintahan.
"Kalau hanya bergaul ke kanan-kiri, hanya di tingkat kepala, ya enggak akan nyambung ke bawah, sehingga menjadi muncul ketidakpercayaan, distrust" katanya.
"Turun ke lapangan, harus mau lihat dan mendengar," ajak Jokowi.
Dia mengajak seluruh pimpinan di kepolisian untuk tidak sekadar duduk di meja kantor. Dia mengimbau level pimpinan ikut melihat kondisi di lapangan, terutama kondisi anak buahnya.
"Saya menyarankan jangan banyak duduk di kantor, karena problem, masalah ada di lapangan. Hampir 75 persen permasalahan ada di lapangan. Di lapangan itu selalu berganti, problem selalu berubah," katanya.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- jakarta.tribunnews.com : "Jokowi Minta Pejabat Korlantas Polri Sering Turun ke Lapangan"
Saat Ratusan Polisi Dibuat Tertawa Jokowi
Sebagai Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) ternyata juga memiliki
keahlian untuk menghibur orang. Ratusan polisi pun terpingkal-pingkal
dengan cerita Jokowi.
Jokowi datang ke Mabes Polri untuk menghadiri acara 'Rakernis Fungsi Lalu Lintas 2013' di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2013). Jokowi yang mengenakan kemeja putih itu datang sekitar pukul 11.15 WIB.
Mantan Wali kota Solo itu disambut oleh Kepala Korlantas Mabes Polri Irjen Budi Hartanto dan Wakakorlantas Brigjen Agung Budi Maryanto.
Jokowi lalu mulai berpidato. Jokowi pun membuat ratusan polisi tertawa terpingkal-pingkal. Ceritanya bahkan sudah berulang-ulang seperti insiden hormat menghormat saat dirinya baru pertama kali menjabat sebagai wali kota Solo.
Saat komandan memerintahkan hormat, Jokowi hormat. Jokowi terus menghormat, lupa bahwa perintah komandan upacara sangat tergantung seberapa lama Irup menghormat. "Kok nggak turun-turun tangan," kata Jokowi. Beberapa polisi tertawa mendengar pernyataan Jokowi yang memeragakan adegan hormat menghormat tersebut.
Jokowi lantas menurunkan tangan dan komandan upacara pun meneriakkan, "Tegak Grak!" setelah staf memberikan kode untuk menurunkan tangannya. Penghormatan itu terjadi lebih dari satu menit, di luar batas kepantasan dalam upacara apapun.
Selain adegan hormat menghormat, Jokowi juga bercerita soal pengalamannya yang menarik saat bersama dengan ajudannya. Banyak warga Solo pada awalnya yang mengira Jokowi adalah seorang ajudan. Sementara ajudannya adalah Wali Kota Solo.
"Dulu karena ajudan saya badannya besar, saya kan kurus nih. Ada yang mikir dikira dia Wali Kotanya, ajudan saya ini. Awalnya saya masih biasa, bulan kedua, masih kuat, bulan ketiga, saya udah gak kuat. Makanya saya ganti dengan yang badannya lebih kecil daripada saya," ujar Jokowi sambil tertawa. Lagi-lagi ratusan polisi tertawa terpingkal-pingkal dan bertepuk tangan.
"Selamat sampai sekarang. Kalau sekarang semua sudah kenal (saya gubernurnya) karena saya sering masuk televisi jadi semuanya tahu," kata Jokowi. Ratusan polisi pun lagi-lagi tertawa.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi Jadi Pembicara di Rakernis Korlantas Polri"
Jokowi datang ke Mabes Polri untuk menghadiri acara 'Rakernis Fungsi Lalu Lintas 2013' di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2013). Jokowi yang mengenakan kemeja putih itu datang sekitar pukul 11.15 WIB.
Mantan Wali kota Solo itu disambut oleh Kepala Korlantas Mabes Polri Irjen Budi Hartanto dan Wakakorlantas Brigjen Agung Budi Maryanto.
Jokowi lalu mulai berpidato. Jokowi pun membuat ratusan polisi tertawa terpingkal-pingkal. Ceritanya bahkan sudah berulang-ulang seperti insiden hormat menghormat saat dirinya baru pertama kali menjabat sebagai wali kota Solo.
Saat komandan memerintahkan hormat, Jokowi hormat. Jokowi terus menghormat, lupa bahwa perintah komandan upacara sangat tergantung seberapa lama Irup menghormat. "Kok nggak turun-turun tangan," kata Jokowi. Beberapa polisi tertawa mendengar pernyataan Jokowi yang memeragakan adegan hormat menghormat tersebut.
Jokowi lantas menurunkan tangan dan komandan upacara pun meneriakkan, "Tegak Grak!" setelah staf memberikan kode untuk menurunkan tangannya. Penghormatan itu terjadi lebih dari satu menit, di luar batas kepantasan dalam upacara apapun.
Selain adegan hormat menghormat, Jokowi juga bercerita soal pengalamannya yang menarik saat bersama dengan ajudannya. Banyak warga Solo pada awalnya yang mengira Jokowi adalah seorang ajudan. Sementara ajudannya adalah Wali Kota Solo.
"Dulu karena ajudan saya badannya besar, saya kan kurus nih. Ada yang mikir dikira dia Wali Kotanya, ajudan saya ini. Awalnya saya masih biasa, bulan kedua, masih kuat, bulan ketiga, saya udah gak kuat. Makanya saya ganti dengan yang badannya lebih kecil daripada saya," ujar Jokowi sambil tertawa. Lagi-lagi ratusan polisi tertawa terpingkal-pingkal dan bertepuk tangan.
"Selamat sampai sekarang. Kalau sekarang semua sudah kenal (saya gubernurnya) karena saya sering masuk televisi jadi semuanya tahu," kata Jokowi. Ratusan polisi pun lagi-lagi tertawa.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi Jadi Pembicara di Rakernis Korlantas Polri"
Dalang Solo Ciptakan Lagu untuk Jokowi
Meski sudah lama meninggalkan Solo, pesona mantan Walikota Solo, Joko
Widodo (Jokowi) rupanya tak jua surut. Ia masih saja menjadi pusat
perhatian di sejumlah kalangan. Salah satunya dari kalangan seniman.
Seperti yang dilakukan dalang muda Solo yang tergabung dalam Komunitas
Dalang Muda Amarta.
Mengaku kagum dengan sosok Jokowi, mereka menciptakan lagu berjudul Jokowi.
Lagu berbahasa Jawa itu dibuat belum lama ini, yaitu Kamis (15/3/2013) lalu. Ketua Amarta sekaligus pencipta lagu, Sarmadi, Senin (18/3/2013), menjelaskan pembuatan lagu berbahasa Jawa itu sebagai wujud kekaguman mereka terhadap Jokowi.
Sosok yang satu ini menurutnya sangat mengagumkan dan patut dijadikan sebagai panutan. Ia juga menganggap Jokowi sebagai tokoh politik yang cukup fenomenal akhir-akhir ini.
“Kami sebenarnya sudah lama ingin membuat lagu itu namun baru kesampaian sekarang,” ucap guru SMKN 8 Solo ini saat ditemui di kantornya.
Tembang dengan laras pelog patet nem ini memiliki lirik dengan tujuh baris kalimat yang isinya menggambarkan betapa Jokowi merupakan sosok yang bersahaja dan berwibawa. Di akhir lagu ia juga memanjatkan doa keselamatan untuk Jokowi.
“Muga tansah hayu rahayu nir sambikala,” isi dalam lirik lagu Jokowi di baris terakhir yang artinya mendoakan semoga Jokowi selalu bahagia dan jauh dari mala petaka.
Lagu Jokowi ini menurut Sarmadi kali pertama dilantunkan saat pementasan wayang rutin di RRI beberapa hari lalu. Setelah ini, ia berencana selalu mendendangkan lagu tersebut setiap kali Amarta pementasan wayang.
“Saya sebenarnya pengin juga lagu ini diberikan kepada Pak Jokowi, tapi enggak tahu caranya,” ucapnya.
Sebelum Jokowi, kelompok Dalang Muda Amarta ini juga pernah membuat sejumlah lagu serupa beberapa tahun lalu. Meski tak menyebut tokoh langsung seperti Jokowi, beberapa lagu sebelumnya bertema pahlawan dan NKRI.
“Kalau yang menyebut tokoh secara langsung baru kali ini. Selain kebanggan, ini juga sebuah kritik. Kalau Pak Jokowi selama ini tak pernah memperhatikan kebudayaan wayang kulit dengan baik,” tambahnya.
Sumber :
solopos.com
Mengaku kagum dengan sosok Jokowi, mereka menciptakan lagu berjudul Jokowi.
Lagu berbahasa Jawa itu dibuat belum lama ini, yaitu Kamis (15/3/2013) lalu. Ketua Amarta sekaligus pencipta lagu, Sarmadi, Senin (18/3/2013), menjelaskan pembuatan lagu berbahasa Jawa itu sebagai wujud kekaguman mereka terhadap Jokowi.
Sosok yang satu ini menurutnya sangat mengagumkan dan patut dijadikan sebagai panutan. Ia juga menganggap Jokowi sebagai tokoh politik yang cukup fenomenal akhir-akhir ini.
“Kami sebenarnya sudah lama ingin membuat lagu itu namun baru kesampaian sekarang,” ucap guru SMKN 8 Solo ini saat ditemui di kantornya.
Tembang dengan laras pelog patet nem ini memiliki lirik dengan tujuh baris kalimat yang isinya menggambarkan betapa Jokowi merupakan sosok yang bersahaja dan berwibawa. Di akhir lagu ia juga memanjatkan doa keselamatan untuk Jokowi.
“Muga tansah hayu rahayu nir sambikala,” isi dalam lirik lagu Jokowi di baris terakhir yang artinya mendoakan semoga Jokowi selalu bahagia dan jauh dari mala petaka.
Lagu Jokowi ini menurut Sarmadi kali pertama dilantunkan saat pementasan wayang rutin di RRI beberapa hari lalu. Setelah ini, ia berencana selalu mendendangkan lagu tersebut setiap kali Amarta pementasan wayang.
“Saya sebenarnya pengin juga lagu ini diberikan kepada Pak Jokowi, tapi enggak tahu caranya,” ucapnya.
Sebelum Jokowi, kelompok Dalang Muda Amarta ini juga pernah membuat sejumlah lagu serupa beberapa tahun lalu. Meski tak menyebut tokoh langsung seperti Jokowi, beberapa lagu sebelumnya bertema pahlawan dan NKRI.
“Kalau yang menyebut tokoh secara langsung baru kali ini. Selain kebanggan, ini juga sebuah kritik. Kalau Pak Jokowi selama ini tak pernah memperhatikan kebudayaan wayang kulit dengan baik,” tambahnya.
Sumber :
solopos.com
Jokowi: Masa yang Porno-porno Begitu Ditanya ke Saya
Peristiwa petugas P2B membuka resleting dan mengeluarkan kemaluannya
saat hendak melakukan penggusuran warga Jalan Gedong Panjang Raya,
ditanggapi Wali Kota Jakut Bambang Sugiyono. Hari ini, dia akan bertemu
warga Gedong Panjang untuk memediasi insiden yang terjadi akibat
perbuatan oknum aparat tersebut.
Pertemuan digelar di Kantor Kecamatan Penjaringan. Walikota terlihat sudah tiba di lokasi tepat pada pukul 09.00 WIB. Sementara itu, warga Gedong Panjang terus berdatangan menghadiri pertemuan itu.
Di antara mereka tampak Erna dan Ipong, warga yang merekam aksi petugas P2B tersebut. Erna datang berpakaian putih-putih, sedangkan Ipong mengenakan baju safari.
Sebelumnya Erna sempat menceritakan bahwa peristiwa itu terjadi pada dua pekan lalu. Dia bahkan menunjukkan kepada wartawan Senin (18/3/2013), saat penggusuran lanjutan dilakukan di kawasan tersebut.
Dalam foto yang ditunjukkan Erna terlihat seorang pria dewasa berdiri di atas backhoe yang digunakan petugas P2B untuk melakukan penggusuran. Pria berkemeja biru dan bertopi biru itu terlihat menurunkan resleting celana panjang coklatnya dan mengeluarkan alat kelaminnya ke arah kamera.
"Tiba-tiba dia (oknum petugas) mengeluarkan penisnya dan nantangin minta difoto," ungkap Erna.
Dijelaskan Erna, saat itu Pemerintah Kota Jakarta Utara melalui Suku Dinas Pengawas dan Penertiban Bangunan (P2B) tengah melakukan pembongkaran bangunan milik Badan Usaha Milik Negara yang telah lama disewa warga. Warga yang menolak penggusuran kemudian menghadang petugas.
Namun perlawanan mereka tidak digubris petugas. Backhoe kemudian digerakkan untuk menghancurkan bangunan. Warga, termasuk Erna dan beberapa kaum Hawa lain, tetap bersikeras melakukan penghadangan.
"Karena tidak bisa halangi petugas, saya ambil kamera untuk rekam penggusuran untuk jadi bahan ke BUMN," terang Erna.
Saat itulah petugas di atas backhoe menantang Erna dan warga lainnya yang melakukan penghadangan. Entah lantaran kesal menghadapi perlawanan warga ataukah karena ingin melecehkan warga, si petugas dengan santainya mengeluarkan alat kelaminnya.
"Waktu lihat Erna pegang kamera, dia ngomong nih fotoin barang gue. Mungkin maksudnya biar Erna takut dan mundur," tutur Ipong Wijaya (50), warga Gedong Panjang lainnya.
Gubernur Joko Widodo ikut hadir dalam penertiban lanjutan di kawasan Gedong Panjang Senin kemarin. Satu unit SPBU dan 40 rumah terimbas penertiban itu. Saat itu, Jokowi enggan menanggapi pertanyaan seputar aksi tak senonoh yang melecehkan warga yang dilakukan anak buahnya.
"Masa yang porno-porno gitu ditanya ke saya," ujar Jokowi.
Sumber :
tribun.news.com
Pertemuan digelar di Kantor Kecamatan Penjaringan. Walikota terlihat sudah tiba di lokasi tepat pada pukul 09.00 WIB. Sementara itu, warga Gedong Panjang terus berdatangan menghadiri pertemuan itu.
Di antara mereka tampak Erna dan Ipong, warga yang merekam aksi petugas P2B tersebut. Erna datang berpakaian putih-putih, sedangkan Ipong mengenakan baju safari.
Sebelumnya Erna sempat menceritakan bahwa peristiwa itu terjadi pada dua pekan lalu. Dia bahkan menunjukkan kepada wartawan Senin (18/3/2013), saat penggusuran lanjutan dilakukan di kawasan tersebut.
Dalam foto yang ditunjukkan Erna terlihat seorang pria dewasa berdiri di atas backhoe yang digunakan petugas P2B untuk melakukan penggusuran. Pria berkemeja biru dan bertopi biru itu terlihat menurunkan resleting celana panjang coklatnya dan mengeluarkan alat kelaminnya ke arah kamera.
"Tiba-tiba dia (oknum petugas) mengeluarkan penisnya dan nantangin minta difoto," ungkap Erna.
Dijelaskan Erna, saat itu Pemerintah Kota Jakarta Utara melalui Suku Dinas Pengawas dan Penertiban Bangunan (P2B) tengah melakukan pembongkaran bangunan milik Badan Usaha Milik Negara yang telah lama disewa warga. Warga yang menolak penggusuran kemudian menghadang petugas.
Namun perlawanan mereka tidak digubris petugas. Backhoe kemudian digerakkan untuk menghancurkan bangunan. Warga, termasuk Erna dan beberapa kaum Hawa lain, tetap bersikeras melakukan penghadangan.
"Karena tidak bisa halangi petugas, saya ambil kamera untuk rekam penggusuran untuk jadi bahan ke BUMN," terang Erna.
Saat itulah petugas di atas backhoe menantang Erna dan warga lainnya yang melakukan penghadangan. Entah lantaran kesal menghadapi perlawanan warga ataukah karena ingin melecehkan warga, si petugas dengan santainya mengeluarkan alat kelaminnya.
"Waktu lihat Erna pegang kamera, dia ngomong nih fotoin barang gue. Mungkin maksudnya biar Erna takut dan mundur," tutur Ipong Wijaya (50), warga Gedong Panjang lainnya.
Gubernur Joko Widodo ikut hadir dalam penertiban lanjutan di kawasan Gedong Panjang Senin kemarin. Satu unit SPBU dan 40 rumah terimbas penertiban itu. Saat itu, Jokowi enggan menanggapi pertanyaan seputar aksi tak senonoh yang melecehkan warga yang dilakukan anak buahnya.
"Masa yang porno-porno gitu ditanya ke saya," ujar Jokowi.
Sumber :
tribun.news.com
PKS: Jokowi Capres Potensial
PKS punya 3 kandidat capres dari internal yakni Anis Matta, Hidayat
Nurwahid, dan Sohibul Iman. Namun PKS juga melihat Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres potensial.
"Jokowi potensial, tapi milik orang lain," kata juru bicara DPP PKS Mardani Ali Sera, saat berbincang, Selasa (19/3/2013).
PKS memang terus memantau survei menyangkut elektabilitas tokoh alternatif lain. Namun demikian PKS memastikan tak melirik Jokowi yang sedang memuncaki survei capres maupun cawapres.
"Kita tetap berpendapat PDIP yang lebih berhak, kita kompetisi saja," kata Mardani.
Jokowi menjadi capres dan cawapres paling populer dalam sejumlah survei politik terakhir. Banyak parpol dan capres yang mulai melirik Jokowi untuk sekedar menumpang popularitasnya.
Namun PDIP sendiri sampai saat ini belum memberikan sinyal mengajukan Jokowi di Pilpres 2014. Petinggi PDIP seperti Taufiq Kiemas menginginkan agar Jokowi menuntaskan tugas 5 tahun membangun Jakarta.
Sumber :
news.detik.com
"Jokowi potensial, tapi milik orang lain," kata juru bicara DPP PKS Mardani Ali Sera, saat berbincang, Selasa (19/3/2013).
PKS memang terus memantau survei menyangkut elektabilitas tokoh alternatif lain. Namun demikian PKS memastikan tak melirik Jokowi yang sedang memuncaki survei capres maupun cawapres.
"Kita tetap berpendapat PDIP yang lebih berhak, kita kompetisi saja," kata Mardani.
Jokowi menjadi capres dan cawapres paling populer dalam sejumlah survei politik terakhir. Banyak parpol dan capres yang mulai melirik Jokowi untuk sekedar menumpang popularitasnya.
Namun PDIP sendiri sampai saat ini belum memberikan sinyal mengajukan Jokowi di Pilpres 2014. Petinggi PDIP seperti Taufiq Kiemas menginginkan agar Jokowi menuntaskan tugas 5 tahun membangun Jakarta.
Sumber :
news.detik.com
Pekik "Jokowi" ada dalam kunjungan SBY
Hampir di setiap daerah yang dikunjungi Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono selalu ada pelajar yang berbaris di pinggir jalan. Mereka
berbaur dengan masyarakat yang juga menyambut kedatangan Presiden yang
melewati jalan tersebut.
Sambutan cukup semarak dirasakan saat Presiden blusukan ke lereng Gunung Slamet di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, akhir bulan lalu. Antusiasme warga, termasuk pelajar berseragam, terasa sejak rombongan Presiden yang menggunakan kereta luar biasa tiba di Stasiun Tegal, Rabu (20/2) sekitar pukul 19.30. Begitu seterusnya, hingga rombongan bergerak menuju Taman Wisata Guci, tempat rombongan Presiden menginap.
Bingung juga, pelajar sekolah mana yang jam segitu masih mengenakan seragam dan belum pulang ke rumah. Boleh jadi mereka penasaran dengan konvoi mobil yang mengiringi Presiden, yang secara keseluruhan berjumlah sekitar 30 mobil.
Sambutan lebih meriah dirasakan keesokan harinya, saat rombongan Presiden menuju lokasi dialog dengan masyarakat di lereng Gunung Slamet, tepatnya di Desa Batumirah. Juga saat rombongan bergerak menuju ke Kabupaten Pemalang untuk menginap di sana.
Barisan pelajar SD-SLTA dan masyarakat umum di pinggir jalan serasa tidak terputus. Setiap kali mobil rombongan Presiden lewat, selalu saja ada yang bersorak gembira melambaikan bendera Merah Putih kecil sambil menyeru ”Pak SBY, Pak SBY”.
Ada pula yang melambaikan tabloid Bertindak untuk Rakyat yang dibagikan gratis. Tabloid itu dikelola Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Sosial Sardan Marbun, dan selalu hadir di daerah yang dikunjungi Presiden. Sebagian lagi tampak menyanyikan lagu-lagu perjuangan, bermain musik, dan ada pula yang menari tradisional. Bahkan, saat hujan mulai mengguyur, warga tetap bertahan hingga rombongan Presiden berlalu.
Di antara teriakan yang mengelu-elukan Presiden SBY, ada pula warga atau siswa yang meneriakkan ”Pak Jokowi, Pak Jokowi”. Tentu yang dimaksud adalah Gubernur DKI Jakarta Joko ”Jokowi” Widodo. Padahal, saat itu Jokowi tidak ada dalam rombongan Presiden.
Mungkin mereka mengira Jokowi ikut dalam rombongan Presiden. Atau, boleh jadi itu semacam gambaran suasana hati rakyat yang menginginkan sosok presiden mendatang seperti Jokowi. Hal ini mirip suasana hati rakyat yang tecermin dalam hasil jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia terakhir, yang menempatkan elektabilitas Jokowi pada posisi tertinggi dengan 35,2 persen suara.
Apakah itu semacam tanda-tanda zaman ?
Sumber :
nasional.kompas.com
Sambutan cukup semarak dirasakan saat Presiden blusukan ke lereng Gunung Slamet di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, akhir bulan lalu. Antusiasme warga, termasuk pelajar berseragam, terasa sejak rombongan Presiden yang menggunakan kereta luar biasa tiba di Stasiun Tegal, Rabu (20/2) sekitar pukul 19.30. Begitu seterusnya, hingga rombongan bergerak menuju Taman Wisata Guci, tempat rombongan Presiden menginap.
Bingung juga, pelajar sekolah mana yang jam segitu masih mengenakan seragam dan belum pulang ke rumah. Boleh jadi mereka penasaran dengan konvoi mobil yang mengiringi Presiden, yang secara keseluruhan berjumlah sekitar 30 mobil.
Sambutan lebih meriah dirasakan keesokan harinya, saat rombongan Presiden menuju lokasi dialog dengan masyarakat di lereng Gunung Slamet, tepatnya di Desa Batumirah. Juga saat rombongan bergerak menuju ke Kabupaten Pemalang untuk menginap di sana.
Barisan pelajar SD-SLTA dan masyarakat umum di pinggir jalan serasa tidak terputus. Setiap kali mobil rombongan Presiden lewat, selalu saja ada yang bersorak gembira melambaikan bendera Merah Putih kecil sambil menyeru ”Pak SBY, Pak SBY”.
Ada pula yang melambaikan tabloid Bertindak untuk Rakyat yang dibagikan gratis. Tabloid itu dikelola Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Sosial Sardan Marbun, dan selalu hadir di daerah yang dikunjungi Presiden. Sebagian lagi tampak menyanyikan lagu-lagu perjuangan, bermain musik, dan ada pula yang menari tradisional. Bahkan, saat hujan mulai mengguyur, warga tetap bertahan hingga rombongan Presiden berlalu.
Di antara teriakan yang mengelu-elukan Presiden SBY, ada pula warga atau siswa yang meneriakkan ”Pak Jokowi, Pak Jokowi”. Tentu yang dimaksud adalah Gubernur DKI Jakarta Joko ”Jokowi” Widodo. Padahal, saat itu Jokowi tidak ada dalam rombongan Presiden.
Mungkin mereka mengira Jokowi ikut dalam rombongan Presiden. Atau, boleh jadi itu semacam gambaran suasana hati rakyat yang menginginkan sosok presiden mendatang seperti Jokowi. Hal ini mirip suasana hati rakyat yang tecermin dalam hasil jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia terakhir, yang menempatkan elektabilitas Jokowi pada posisi tertinggi dengan 35,2 persen suara.
Apakah itu semacam tanda-tanda zaman ?
Sumber :
nasional.kompas.com
Jokowi Dituntut Segera Tunjuk Dirut Baru PT MRT
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dituntut untuk segera memutuskan
pimpinan PT MRT Jakarta yang baru. Sebab, kekosongan pucuk pimpinan di
tubuh PT MRT Jakarta akan mengganggu proses pembangunan mega proyek mass
rapid transit (MRT) tersebut.
Untuk diketahui, pada Oktober 2012 Wishnu Subagio Jusuf mengundurkan diri dari jabatan sebagai Direktur Konstruksi. Ditambah kemarin, Joko Widodo menyampaikan bahwa masa jabatan Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo habis pada 19 Februari 2013 dan tidak diperpanjang. Oleh sebab itu, secara otomatis proyek MRT dipikul seorang diri oleh Direktur Keuangan dan Administrasi Corporate Secretary, Erlan Hidayat.
Pengamat Transportasi Universitas Indonesia (UI) Ellen Tangkudung menyampaikan, kosongnya dua jabatan direktur di PT MRT Jakarta akan sangat menggangu roda usaha perusahaan tersebut. Ia berasumsi, kinerja PT MRT menjadi tak efektif karena hanya dipikul oleh seorang direktur saat ini.
Meski bisa dikendalikan oleh komisaris, kata Ellen, tapi sifatnya tak akan seintens pengendalian oleh direktur. Hal ini dikarenakan roda usaha lebih dominan dijalankan oleh direksi, dan bukan di level komisaris.
"Sampai kapan (kekosongan) ini terjadi? Kalau cukup lama, ini bisa jadi sebuah gejala yang menunjukkan proyek pembangunan MRT semakin tidak jelas nasibnya," kata Ellen, saat dihubungi wartawan, Selasa (19/3/2013) pagi.
Ellen menegaskan, bila kekosongan direksi itu benar-benar memengaruhi rencana pembangunan MRT, terlebih sampai batal, tentu akan memberikan kerugian yang tidak sedikit karena rancangan pembangunan MRT telah dilakukan sejak lama yang memakan waktu, pikiran, dan biaya besar.
"Semua tergantung Pemprov DKI sebagai pengambil kebijakan atas nasib MRT Jakarta," ujarnya.
Sebagai Gubernur, Joko Widodo sebenarnya bisa langsung menunjuk direksi PT MRT Jakarta yang baru. Namun, ia urung melakukannya karena menunggu rekomendasi dari para pemegang saham. Sampai saat ini, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) belum menghasilkan rekomendasi bakal calon pengganti direktur yang kosong.
Adapun beberapa persoalan yang masih mengganjal pembangunan MRT adalah belum diumumkannya pemenang tender proyek, penuntasan pembebasan lahan di sekitar Fatmawati. Bahkan, sebagian warga masih menolak pembangunan MRT di kawasan itu secara layang dan menuntut MRT dibangun dengan konsep bawah tanah (subway).
Mengenai pembiayaan, Pemerintah Pusat telah memutuskan akan menanggung 49 persen biaya investasi dan 51 persen sisanya ditanggung Pemprov DKI. Pihak pendonor, Japan International Cooperation Agency (JICA) tidak keberatan dengan komposisi investasi tersebut.
Sejauh ini, JICA menyetujui peminjaman dana sebesar Rp 15 triliun untuk proyek MRT di ruas Depok-Lebak Bulus sampai Sisingamangaraja dengan konsep jalan layang (luas 9,8 kilometer), dan ruas Senayan sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI) dibangun di bawah tanah dengan luas 5,9 kilometer. Namun, belum ada persetujuan pinjaman untuk ruas berikutnya dari Bundaran HI ke Kampung Bandan (8,1 kilometer).
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Untuk diketahui, pada Oktober 2012 Wishnu Subagio Jusuf mengundurkan diri dari jabatan sebagai Direktur Konstruksi. Ditambah kemarin, Joko Widodo menyampaikan bahwa masa jabatan Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo habis pada 19 Februari 2013 dan tidak diperpanjang. Oleh sebab itu, secara otomatis proyek MRT dipikul seorang diri oleh Direktur Keuangan dan Administrasi Corporate Secretary, Erlan Hidayat.
Pengamat Transportasi Universitas Indonesia (UI) Ellen Tangkudung menyampaikan, kosongnya dua jabatan direktur di PT MRT Jakarta akan sangat menggangu roda usaha perusahaan tersebut. Ia berasumsi, kinerja PT MRT menjadi tak efektif karena hanya dipikul oleh seorang direktur saat ini.
Meski bisa dikendalikan oleh komisaris, kata Ellen, tapi sifatnya tak akan seintens pengendalian oleh direktur. Hal ini dikarenakan roda usaha lebih dominan dijalankan oleh direksi, dan bukan di level komisaris.
"Sampai kapan (kekosongan) ini terjadi? Kalau cukup lama, ini bisa jadi sebuah gejala yang menunjukkan proyek pembangunan MRT semakin tidak jelas nasibnya," kata Ellen, saat dihubungi wartawan, Selasa (19/3/2013) pagi.
Ellen menegaskan, bila kekosongan direksi itu benar-benar memengaruhi rencana pembangunan MRT, terlebih sampai batal, tentu akan memberikan kerugian yang tidak sedikit karena rancangan pembangunan MRT telah dilakukan sejak lama yang memakan waktu, pikiran, dan biaya besar.
"Semua tergantung Pemprov DKI sebagai pengambil kebijakan atas nasib MRT Jakarta," ujarnya.
Sebagai Gubernur, Joko Widodo sebenarnya bisa langsung menunjuk direksi PT MRT Jakarta yang baru. Namun, ia urung melakukannya karena menunggu rekomendasi dari para pemegang saham. Sampai saat ini, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) belum menghasilkan rekomendasi bakal calon pengganti direktur yang kosong.
Adapun beberapa persoalan yang masih mengganjal pembangunan MRT adalah belum diumumkannya pemenang tender proyek, penuntasan pembebasan lahan di sekitar Fatmawati. Bahkan, sebagian warga masih menolak pembangunan MRT di kawasan itu secara layang dan menuntut MRT dibangun dengan konsep bawah tanah (subway).
Mengenai pembiayaan, Pemerintah Pusat telah memutuskan akan menanggung 49 persen biaya investasi dan 51 persen sisanya ditanggung Pemprov DKI. Pihak pendonor, Japan International Cooperation Agency (JICA) tidak keberatan dengan komposisi investasi tersebut.
Sejauh ini, JICA menyetujui peminjaman dana sebesar Rp 15 triliun untuk proyek MRT di ruas Depok-Lebak Bulus sampai Sisingamangaraja dengan konsep jalan layang (luas 9,8 kilometer), dan ruas Senayan sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI) dibangun di bawah tanah dengan luas 5,9 kilometer. Namun, belum ada persetujuan pinjaman untuk ruas berikutnya dari Bundaran HI ke Kampung Bandan (8,1 kilometer).
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Langganan:
Postingan (Atom)