KPK Tagih Janji "Anti Korupsi" Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap pada sikapnya mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengurungkan niat melantik Komisaris Jenderal Polisi Budi "Koruptor" Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Mereka menyatakan ini adalah salah satu masa Presiden Jokowi harus bisa membuktikan komitmen memerangi korupsi.

KPK Minta Jokowi Tak Melantik "Koruptor"

KPK akan segera mengirimkan surat resmi ke Presiden Joko Widodo terkait kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan. KPK akan meminta agar presiden tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka.
"Seperti biasanya, untuk seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK akan meminta agar tersangka tersebut tidak dilantik," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2015).

Jokowi Berkelit Salahkan Kompolnas dan Polri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemilihan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri sudah memenuhi semua prosedur yang ada, selain dia sendiri sudah mengoknfirmasi kepada Kompolnas mengenai sejumlah pertanyaan mengenai para kandidat, termasuk rekening gendut.

Di Zaman SBY, Pejabat Mundur Kalau Jadi Tersangka, Di Jaman Revolusi Mental "Koruptor" Boleh-boleh Saja

Beda presiden, beda kebijakan. Apalagi soal pejabat negara yang ditetapkan menjadi tersangka, terlebih yang terlibat perkara korupsi.
"Di zaman SBY, pejabat negara, seperti menteri kalau tersangka ya mengundurkan diri dan disuruh mundur. Kalau di zaman Jokowi saya tidak tau gimana," ujar Ketua Majelis Partai PPP Suryadharma Ali (SDA) di Jakarta, Rabu (14/1/2015).

Paranormal Yakin Jokowi Lolos dari Segala Macam Skandal

Penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka rekening gendut gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tidak membuat kaget ahli supranatural, Mbah Mijan.
Mbah Mijan, paranormal yang sering menangani permintaan artis ini telah memprediksikan bahwa tahun 2015 akan diawali dengan beberapa kejadian mengejutkan.

Surya Paloh Beri Sinyal Jika Jokowi Akan Tetap Melantik "Koruptor" Sebagai Kapolri

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden. Apakah bahas soal status Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK?
"Ini kan tahun baru. Jadi saya laporan ke Presiden. Kemarin kan saya sudah lama tidak bertemu, sakit dan ke luar negeri," kata Surya Paloh mengawali konferensi pers singkat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2015).

Komisi III DPR Yakin Jokowi Lantik "Koruptor" Jadi Kapolri

Komisi III DPR menyetujui Komjen Budi Gunawan menjadi calon Kapolri. Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin yakin Presiden Jokowi bakal melantik tersangka kasus "korupsi" rekening gendut tersebut jadi Kapolri.
"Ya saya berasumsi tidak diubah. Asumsi saya tidak diubah, karena presiden dalam membuat surat itu sudah melalui pertimbangan, dengan pertimbangan sudah matang," kata Aziz usai uji kelayakan calon Kapolri di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2015).

Jokowi Promonya Anti Koruptor, Sejatinya Cinta "Koruptor"

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dipersepsikan sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat jika tetap memaksakan nama Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri. "Sama-sama tidak menepati janji," kata Zainal saat dihubungi, Rabu (14/1/2015).

"Koruptor" Jadi Pejabat? Ini Bukan Kali Pertama Jokowi Jadikan "Koruptor" Sebagai Pejabat

Kontroversi pelantikan "koruptor"menjadi pejabat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan hanya terjadi di lingkungan Polri saja. Di Sumatera Utara, seorang terdakwa juga telah dikukuhkan oleh Presiden Jokowi  menjadi Sekretaris daerah provinsi ini.
Adalah Hasban Ritonga yang dilantik menjadi Sekda Provinsi Sumut. Dia merupakan terdakwa dalam perkara sengketa lahan yang sedang dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Mega-Paloh Sepakat Dukung All Out Sang "Koruptor" Jadi Kapolri?

Ketua Umum NasDem Surya Paloh mendatangi Istana Negara. Paloh menemui Presiden Jokowi yang sedang menerima pimpinan lembaga negara.
Paloh datang sekitar pukul 14.00 WIB di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2015). Dia datang sendiri dengan mengenakan baju hitam.

Jokowi Jadi Pecundang, Sudah 24 Jam Diam dan Menghidari KPK

Usai mengangkat "koruptor" sebagai Kapolri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum bisa memutuskan kelanjutan pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Jokowi masih mencari solusi terkait pencalonan jenderal yang kemarin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Sekarang Presiden sedang mencari perimbangan di antara kedua proses yang sedang berlangsung saat ini," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Negara, Rabu (14/1/2015).

Presiden Jokowi Kumpulkan Pimpinan Lembaga Negara di Istana

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan dengan pimpinan lembaga-lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Pertemuan ini akan membahas masalah-masalah kenegaraan.
Dalam agenda pertemuan ini akan dimulai sekitar pukul 12.00 WIB, Rabu (14/1/2015). Beberapa pimpinan lembaga negara yang terlihat sudah hadir adalah Ketua MK Arief Hidayat, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua KY Suparman Marzuki.

Akun Facebook Presiden Jokowi: Nurut Saja, Tak Usah Berdebat

"Selamat pagi bangsaku, mari kita bangun bangsa ini lewat gagasan-gagasan besar dan kurangilah perdebatan-perdebatan yang membuat kita selalu jalan di tempat.
Disana ada masa depan menunggu, ada generasi anak cucu kita yang kelak meminta pertanggungjawaban kita atas kerja kita di hari ini.
Bekerjalan segaris dengan mimpi-mimpi besar kita, jangan mendiskon mimpi kita dengan perdebatan omong kosong.
Indonesia akan kuat bila manusia di dalamnya manusia yang menguasai alam tindakan."

Jokowi Akan Membela Diri Setelah Mencalonkan "Koruptor" Sebagai Kapolri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan pembelaan diri atas sikapnya dalam pemilihan Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan yang menjadi tersangka KPK dan yang sebelumnya jelas-jelas sudah diinformasikan oleh KPK masuk dalam daftar stabilo merah KPK. Hingga saat ini, Jokowi masih membahas alasan-alasan yang bisa meringankan dirinya dari cemoohan publik dengan menggunakan dalil-dalil kaidah pencitraan.
Menurut Luhut Panjaitan, Presiden Jokowi akan menjelaskan "alasan-alasan" yang terkait hal itu.