Jakarta bisa kehilangan gubernur dan wagub sekaligus jika Jokowi (Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta) dan
Ahok (Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta) maju ke Pilpres 2014. Seperti apa aturannya jika kedua pucuk
pimpinan ini maju Pilpres?
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Rabu, 05 Maret 2014
Takut pada Bani, Jokowi Tetap Gandeng PT Jakarta Monorail
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tetap menggunakan PT Jakarta Monorail (JM) sebagai investor pembangunan monorel. Menurut Jokowi, ia tidak bisa memutuskan kerja sama dengan PT JM. Sebab keputusan penghentian kerja sama harus disepakati oleh kedua belah pihak.
"Kalau saya berhentikan, hal ini akan berlanjut ke BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (5/3/2014).
Jika dibawa ke arbitrase, menurut Jokowi, hal ini akan menambah permasalahan baru. Proyek pembangunan monorel akan mangkrak.
"Kalau saya berhentikan, hal ini akan berlanjut ke BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (5/3/2014).
Jika dibawa ke arbitrase, menurut Jokowi, hal ini akan menambah permasalahan baru. Proyek pembangunan monorel akan mangkrak.
Prabowo Wacanakan Ahok untuk Pecah Perhatian Publik pada Jokowi
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dinilai ingin mendapatkan dukungan dari etnis Tionghoa terkait wacana mengusung Wakil Gubernur DKI Jakarata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon wakil presiden. Pasalnya, Prabowo dinilai mempunyai stigma buruk di kalangan Tionghoa terkait peristiwa 1998 saat dia menjadi pemimpin Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
"Sejak lama, Prabowo ingin menghilangkan stigma lama yang melekat kepadanya, kalau dia ada masalah dengan komunitas Tionghoa," kata pengamat politik Yudi Latif di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2014).
"Sejak lama, Prabowo ingin menghilangkan stigma lama yang melekat kepadanya, kalau dia ada masalah dengan komunitas Tionghoa," kata pengamat politik Yudi Latif di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2014).
Ini Alasan Jokowi Boikot Tanda Tangan untuk PT Jakarta Monorail
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempermudah syarat bagi PT Jakarta Monorail (JM) untuk mendapatkan perjanjian kerja sama (PKS). Dimana jaminan yang awalnya harus diberikan oleh PT JM sebesar lima persen kepada Pemprov DKI Jakarta, turun menjadi 1,5 persen.
Deputi Gubernur bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi DKI Jakarta Sutanto Soehodho mengatakan, awalnya PT JM meminta jaminan sebesar 0,5 persen hingga 1 persen.
Deputi Gubernur bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi DKI Jakarta Sutanto Soehodho mengatakan, awalnya PT JM meminta jaminan sebesar 0,5 persen hingga 1 persen.
Jokowi Akan Groundbreaking Proyek Giant Sea Wall
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, pihaknya akan melaksanakan groundbreaking atau peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan proyek Giant Sea Wall pada pertengahan tahun 2014 ini.
"Groudbreaking Giant Sea Wall akan dimulai pertengahan tahun ini," kata Jokowi usai pertemuan di kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (5/3/2014).
"Groudbreaking Giant Sea Wall akan dimulai pertengahan tahun ini," kata Jokowi usai pertemuan di kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (5/3/2014).
Jokowi Bertandang ke Bappenas
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) siang ini mengunjungi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Alisjahbana untuk meminta bantuan dalam rangka merealisasikan proyek yang ada di Jakarta, seperti mengenai monorel, pengolahan air limbah,
pembangunan Giant Sea Wall, MRT, elevated train dan air minum.
Promo: Duet Jokowi-Jusuf Kalla, Saling Memberikan Kontribusi Positif
Masa depan Indonesia lima tahun ke depan pasca pemilu 2014 sangat ditentukan oleh Megawati, negarawan sejati yang pernah menjadi Presiden RI ke-5 ini. Kita menunggu apakah Megawati bersama PDIP dengan koalisi terbatas partai pendukungnya akan mencalonkan Joko Widodo (Jokowi) dengan Jusuf Kalla (JK) sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI yang berikutnya.
Penegasan tersebut dikemukakan Presiden Negarawan Center, Johan O Silalahi kepada pers, Rabu (5/3/2014).
Penegasan tersebut dikemukakan Presiden Negarawan Center, Johan O Silalahi kepada pers, Rabu (5/3/2014).
Ahok Siap Jadi Mendagri Jokowi
Bila berandai-andai, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) bersedia diangkat jadi menteri, ketika Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi Presiden RI berikutnya.
“Tergantung presiden, kan. Tergantung gaji menterinya berapa. Saya siap, tapi menteri apa dulu,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (5/3/2014).
Ketika ditanya menteri apa yang diincarnya bila Jokowi terpilih menjadi presiden, mantan Bupati Belitung Timur ini langsung menyebutkan posisi menteri yang diincarnya. “Kalau Mendagri boleh, tuh,” ujarnya tertawa.
“Tergantung presiden, kan. Tergantung gaji menterinya berapa. Saya siap, tapi menteri apa dulu,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (5/3/2014).
Ketika ditanya menteri apa yang diincarnya bila Jokowi terpilih menjadi presiden, mantan Bupati Belitung Timur ini langsung menyebutkan posisi menteri yang diincarnya. “Kalau Mendagri boleh, tuh,” ujarnya tertawa.
PDIP Siap Ladeni Duet Prabowo-Ahok
Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait (Ara) tidak mempermasalahkan jika Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi calon wakil presiden mendampingi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Menurutnya, Ahok memiliki hak penuh untuk maju sebagai cawapres bersama pimpinan partainya.
Jokowi Tetap Boikot Tanda Tangan untuk PT Jakarta Monorail
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menyetujui perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Jakarta Monorail (JM). Dengan demikian, pembangunan monorail belum bisa dilanjutkan. Hal itu disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) usai melakukan pertemuan dengan PT JM.
"Masih digodok terus dan semuanya memang harus hati-hati," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/3/2014).
Jokowi mengungkapkan, dalam melanjutkan pembangunan ini ia tidak ingin terburu-buru. Sehingga tenggat waktu untuk PT JM menyepakati PKS belum ditentukan.
"Masih digodok terus dan semuanya memang harus hati-hati," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/3/2014).
Jokowi mengungkapkan, dalam melanjutkan pembangunan ini ia tidak ingin terburu-buru. Sehingga tenggat waktu untuk PT JM menyepakati PKS belum ditentukan.
PDIP Terus Mendengar Masukan Eksternal untuk Memastikan Pencapresan Jokowi
Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Puan Maharani mengaku masih mengkaji kemungkinan penetapan Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres sebelum pemilu legislatif. Puan menyatakan PDIP terus meminta pendapat dari kalangan eksternal.
“Kita berdiskusi memanggil eksternal menyatakan pendapat,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (5/3/2014).
“Kita berdiskusi memanggil eksternal menyatakan pendapat,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (5/3/2014).
Baliho Dukung Jokowi Jadi Capres Marak di Surabaya
Sejumlah baliho yang berisi dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden RI terpasang di titik-titik strategis Kota Surabaya sejak awal pekan lalu. Selain terdapat gambar Jokowi dan logo PDI-P, di baliho itu terdapat tulisan "Coblos Moncong Putih, Antar Jokowi Presiden".
Gerindra: Kita yang Jadikan Jokowi Gubernur, untuk Apa Dijegal?
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat membantah bahwa partainya disebut hendak menjegal Joko Widodo alias Jokowi maju sebagai calon presiden 2014 dengan berencana menduetkan Prabowo Subianto-Basuki Tjahaja Purnama.
Menurut Martin, partainya tidak mungkin melakukan penjegalan terhadap Jokowi. Pasalnya, kata dia, mantan Wali Kota Surakarta itu juga merupakan bagian dari Gerindra.
"Jokowi kita yang menjadikan gubernur, untuk apa dijegal. Tidak mungkinlah. Kita yang mengusungnya, kita tetap jaga supaya Jokowi berhasil," kata Martin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2014).
Menurut Martin, partainya tidak mungkin melakukan penjegalan terhadap Jokowi. Pasalnya, kata dia, mantan Wali Kota Surakarta itu juga merupakan bagian dari Gerindra.
"Jokowi kita yang menjadikan gubernur, untuk apa dijegal. Tidak mungkinlah. Kita yang mengusungnya, kita tetap jaga supaya Jokowi berhasil," kata Martin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2014).
Pengamat Australia Prediksi Jokowi atau Prabowo Jadi Presiden
Dosen politik Universitas La Trobe Dr Dirk Tomsa memprediksi, Gubernur Jakarta Joko Widodo (Jokowi) atau mantan Pangkostrad Prabowo memiliki peluang terbesar menjadi presiden RI berikutnya menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Prediksi itu disampaikan Dr Dirk Tomsa dalam seminar mengenai pemilu Indonesia dan India, yang diselenggarakan oleh La Trobe Asia di Melbourne, Rabu (5/3/2014).
Pemilihan umum di Indonesia akan berlangsung pada 9 April, sementara pemilu India dimulai pada hari yang sama, tetapi dilaksanakan dalam beberapa tahap yang akan berakhir pada 16 Mei.
Prediksi itu disampaikan Dr Dirk Tomsa dalam seminar mengenai pemilu Indonesia dan India, yang diselenggarakan oleh La Trobe Asia di Melbourne, Rabu (5/3/2014).
Pemilihan umum di Indonesia akan berlangsung pada 9 April, sementara pemilu India dimulai pada hari yang sama, tetapi dilaksanakan dalam beberapa tahap yang akan berakhir pada 16 Mei.
Puan Minta Gerindra Tak Campuri Urusan PDIP
Ketua Fraksi PDI
Perjuangan Puan Maharani meminta Partai Gerindra tidak mencampuri urusan
partainya. Bagi Puan, mencampuri urusan partai lain tidak pantas
dilakukan karena menabrak etika yang ada.
"Urus rumah tangga sendiri-sendiri untuk fokus pemenangan 9 April (pemilihan anggota legislatif). Kami tidak bicara tentang rumah tangga orang lain," kata Puan di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2014).
Puan mengatakan hal itu untuk menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.
"Urus rumah tangga sendiri-sendiri untuk fokus pemenangan 9 April (pemilihan anggota legislatif). Kami tidak bicara tentang rumah tangga orang lain," kata Puan di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2014).
Puan mengatakan hal itu untuk menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.
Jokowi Magnet Pemilu 2014
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti
mengemukakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjadi magnet
dalam pemilhan umum (pemilu) 2014.
Meski sudah dihempas isu banjir dan macet Jakarta, tetapi tidak serta-merta menjatuhkan elektabilitasnya secara signifikan.
"Fakta ini memang mengherankan bila PDIP tidak menjadikan Jokowi sebagai prioritas calon presiden (capres) dari PDIP. Sebaiknya Jokowi diumumkan sebagai capres sebelum pemilihan legislatif (pileg). Nama Jokowi, sedikit banyak akan berkontribusi bagi perolehan suara partai," kata Ray di Jakarta, Rabu (5/3/2014).
Meski sudah dihempas isu banjir dan macet Jakarta, tetapi tidak serta-merta menjatuhkan elektabilitasnya secara signifikan.
"Fakta ini memang mengherankan bila PDIP tidak menjadikan Jokowi sebagai prioritas calon presiden (capres) dari PDIP. Sebaiknya Jokowi diumumkan sebagai capres sebelum pemilihan legislatif (pileg). Nama Jokowi, sedikit banyak akan berkontribusi bagi perolehan suara partai," kata Ray di Jakarta, Rabu (5/3/2014).
Serang Jokowi: Kata Marzuki Alie, Jokowi "Buta" Kebijakan Pasar Bebas
Peserta konvensi capres Partai Demokrat mulai menyerang lawan politiknya. Hadir di kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Kota Makassar, Sualesi Selatan (Sulsel) Marzuki Alie menyindir sikap Joko Widodo (Jokowi) soal program mobil murah.
Saat membawakan kuliah umum di Auditorium Al Jibra UMI, Marzuki menyebut penolakan Jokowi terhadap mobil murah tidak tepat. Menurutnya, mobil murah bukan penyebab utama kemacetan di kota besar. Marzuki menganggap Jokowi "buta" pada kebijakan Pasar Bebas.
Saat membawakan kuliah umum di Auditorium Al Jibra UMI, Marzuki menyebut penolakan Jokowi terhadap mobil murah tidak tepat. Menurutnya, mobil murah bukan penyebab utama kemacetan di kota besar. Marzuki menganggap Jokowi "buta" pada kebijakan Pasar Bebas.
Deklarasi Jokowi H-6 Pileg
Menurut informasi dari internal PDIP, kabarnya mulai mempersiapkan waktu dan tempat deklarasi
pencapresan Joko Widodo (Jokowi). Kabarnya Jokowi bakal dideklarasikan menjadi capres
PDIP seminggu sebelum Pileg 9 April 2014.
"Pokoknya sebelum masa tenang, kemungkinan H-6 Pileg," kata sumber detikcom di internal PDIP, Rabu (5/3/2014).
Tentang lokasi deklarasi sampai saat ini sedang ditimang-timang. Ada yang menyebut bakal dideklarasikan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.
"Pokoknya sebelum masa tenang, kemungkinan H-6 Pileg," kata sumber detikcom di internal PDIP, Rabu (5/3/2014).
Tentang lokasi deklarasi sampai saat ini sedang ditimang-timang. Ada yang menyebut bakal dideklarasikan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.
Goyang Jokowi: Belum Berhasil Tangani Jakarta, Jokowi Belum Waktunya "Nyapres"
Dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk maju menjadi salah satu kandidat calon presiden Indonesia pada Pilpres 2014 terus berdatangan. Namun, jika Jokowi belum berhasil menangani Jakarta, ia dinilai belum layak dicalonkan jadi presiden RI. Meskipun bagi capres lain tak disyaratkan harus berhasil di suatu provinsi, tetapi pengamat yang satu ini punya pandangan berbeda.
"Jokowi mengatasi problem Jakarta belum tergolong berhasil. Masih perlu banyak bukti. Apakah sekarang Jokowi sudah dikatakan berhasil? Saya kira Jokowi belum bisa dikatakan berhasil dalam memimpin Jakarta," kata Bambang Prasetyo, pakar komunikasi politik dari Universitas Brawijaya, Malang, Rabu (5/3/2014).
"Jokowi mengatasi problem Jakarta belum tergolong berhasil. Masih perlu banyak bukti. Apakah sekarang Jokowi sudah dikatakan berhasil? Saya kira Jokowi belum bisa dikatakan berhasil dalam memimpin Jakarta," kata Bambang Prasetyo, pakar komunikasi politik dari Universitas Brawijaya, Malang, Rabu (5/3/2014).
PDIP Belum Serius Usung Jokowi
Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)
Lusius Karus mengemukakan sejauh ini tidak ada kemajuan signifikan dalam
proses pengusungan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai
calon presiden (capres) dari PDIP.
Nama Gubernur DKI itu hanya melambung di ruang wacana publik.
"PDIP sendiri tampak tidak goyah dengan pendirian mereka untuk menunggu waktu yang tepat terkait peluncuran nama capres-nya," kata Lusius di Jakarta, Rabu (5/3/2014).
Dia menegaskan, kegalauan atau kebingungan PDIP memastikan pencalonan Jokowi sebelum pemilihan legislatif (pileg) bisa menguntungkan sekaligus merugikan partai tersebut.
Nama Gubernur DKI itu hanya melambung di ruang wacana publik.
"PDIP sendiri tampak tidak goyah dengan pendirian mereka untuk menunggu waktu yang tepat terkait peluncuran nama capres-nya," kata Lusius di Jakarta, Rabu (5/3/2014).
Dia menegaskan, kegalauan atau kebingungan PDIP memastikan pencalonan Jokowi sebelum pemilihan legislatif (pileg) bisa menguntungkan sekaligus merugikan partai tersebut.
Kata Ahok, Jokowi Pantas Jadi Presiden sebab Muka Jokowi Mirip Obama
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai sang Gubernur (Joko Widodo alias Jokowi) pantas
jadi Presiden RI di 2014. Ahok menilai tampang Jokowi keren.
"Semua orang politik cocok jadi presiden kalau terpilih. Kalau Jokowi kan cocok aja tuh, mukanya kaya Obama, kan keren tuh. Jadi kalau ketemu sama Obama mirip tuh," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/3/2014).
Ahok menilai kemiripan Jokowi dengan Obama sangat dekat. "Kan mukanya mirip tuh, lihat aja, coba lihat dari samping," kata Ahok sambil tertawa.
"Semua orang politik cocok jadi presiden kalau terpilih. Kalau Jokowi kan cocok aja tuh, mukanya kaya Obama, kan keren tuh. Jadi kalau ketemu sama Obama mirip tuh," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/3/2014).
Ahok menilai kemiripan Jokowi dengan Obama sangat dekat. "Kan mukanya mirip tuh, lihat aja, coba lihat dari samping," kata Ahok sambil tertawa.
Wajar Megawati Temui Kiai NU
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Maruarar Sirait (Ara), mengaku tidak tahu adanya pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Selasa (4/3/2014) malam.
"Saya tidak tahu ada pertemuan itu. Tetapi kalau pun ada pertemuan seperti itu wajar sebab Mbak Mega bisa ketemu siapa saja untuk meminta pertimbangan sehingga bisa mengambil keputusan dengan tepat," kata Ara, Rabu (5/3/2014).
"Saya tidak tahu ada pertemuan itu. Tetapi kalau pun ada pertemuan seperti itu wajar sebab Mbak Mega bisa ketemu siapa saja untuk meminta pertimbangan sehingga bisa mengambil keputusan dengan tepat," kata Ara, Rabu (5/3/2014).
Animo Masyarakat terhadap Jokowi Masih Sangat Tinggi
Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti
Zuhro mengemukakan sampai saat ini antusiasme masyarakat Indonesia
kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) relatif masih besar.
Animo masyarakat yang besar tersebut tidak hanya menguntungkan Jokowi jika menjadi calon presiden (Capres) dari PDIP, tetapi juga akan mendongkrak animo masyarakat terhadap partai banteng moncong putih pimpinan Megawati Soekarnoputri.
Animo masyarakat yang besar tersebut tidak hanya menguntungkan Jokowi jika menjadi calon presiden (Capres) dari PDIP, tetapi juga akan mendongkrak animo masyarakat terhadap partai banteng moncong putih pimpinan Megawati Soekarnoputri.
PDIP Jabar Desak Mega Deklarasikan Jokowi Sebelum Pileg
Pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mulai terang-benderang. Struktur
PDIP di daerah kini berani secara terbuka 'mendeklarasikan' dukungan ke
Jokowi.
Perwakilan Pengurus Anak Cabang (PAC) tingkat kecamatan PDI Perjuangan yang berasal dari Bogor, Cianjur, Bekasi dan Sukabumi berkumpul mendeklarasikan petisi dukungan agar PDIP menang besar di Pemilu 2014.
Perwakilan Pengurus Anak Cabang (PAC) tingkat kecamatan PDI Perjuangan yang berasal dari Bogor, Cianjur, Bekasi dan Sukabumi berkumpul mendeklarasikan petisi dukungan agar PDIP menang besar di Pemilu 2014.
Tak Gentar Tetap Akan Tambahkan 4000 Armada Bus
Meski diterpa kasus bus abal-abal pada pengadaan bus sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak kapok. Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi akan tetap membeli 4.000 bus tahun ini, sesuai dengan rencana awal.
"Ya kita tetap lanjut beli bus," kata Jokowi di Balaikota, Rabu (5/3/2014).
Dia menjelaskan, 4.000 bus yang akan dibeli tahun ini terdiri dari 1.000 unit bus Transjakarta dan 3.000 unit bus sedang. Anggaran untuk membeli bus-bus tersebut pun sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 sebesar Rp 5 triliun.
"Ya kita tetap lanjut beli bus," kata Jokowi di Balaikota, Rabu (5/3/2014).
Dia menjelaskan, 4.000 bus yang akan dibeli tahun ini terdiri dari 1.000 unit bus Transjakarta dan 3.000 unit bus sedang. Anggaran untuk membeli bus-bus tersebut pun sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 sebesar Rp 5 triliun.
Langganan:
Postingan (Atom)