Menanggapi moratorium PKL yang diusulkan Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Pemprov DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pihaknya tidak ingin gegabah dalam menindaklanjuti usulan tersebut.
"Data mengenai PKL itu harus betul-betul detail, terperinci mulai dari tingkat RT, RW dan kampung itu ada berapa? Di jalan ada berapa?" ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Rabu, 09 Oktober 2013
Beda Foke Beda Jokowi
Sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah merasakan dua masa
pemerintahan, yakni era Fauzi Bowo (Foke) dan Joko Widodo (Jokowi). Meski kinerja
keduanya patut diapresiasi, politisi PAN itu menemukan perbedaannya.
Jelang setahun pemerintahan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang jatuh pada 15 Oktober 2013, Wanda melihat ada perubahan di Jakarta. Berbagai kebijakan di era Fauzi Bowo baru terwujud pada tahun ini, setelah dia tidak memimpin.
Jelang setahun pemerintahan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang jatuh pada 15 Oktober 2013, Wanda melihat ada perubahan di Jakarta. Berbagai kebijakan di era Fauzi Bowo baru terwujud pada tahun ini, setelah dia tidak memimpin.
Jokowi Bicarakan Pergantian Nama Jalan Soekarno
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan mengundang berbagai kalangan
akademisi untuk membicarakan penggantian Jalan Merdeka Utara menjadi
Jalan Soekarno dan Jalan Merdeka Selatan diubah sebagai Jalan Hatta.
"Suratnya kalau sudah sampai di meja saya, tentu akan saya bahas dengan dinas-dinas terkait dan saya akan undang berbagai kalangan akademisi misalnya ahli sejarah maupun tokoh masyarakat untuk membicarakan mengenai penggantian dua nama jalan tersebut," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (9/10/2013).
"Suratnya kalau sudah sampai di meja saya, tentu akan saya bahas dengan dinas-dinas terkait dan saya akan undang berbagai kalangan akademisi misalnya ahli sejarah maupun tokoh masyarakat untuk membicarakan mengenai penggantian dua nama jalan tersebut," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Duet Jokowi-Ahok di Pilpres 2014 Rusak Demokrasi Indonesia
Hasil survei Cyrus Network menilai pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sebagai pasangan ideal untuk capres dan cawapres 2014. Bahkan jika diduetkan, keduanya bisa mengalahkan pasangan politik senior seperti Prabowo Subianto-Dahlan Iskan atau Aburizal Bakrie-Hatta Rajasa.
"Fenomena itu kalau benar dan valid, akan menjadi suatu dilema serius bagi demokrasi, pemerintahan dan politik di Indonesia," ujar Pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro saat dihubungi, Jakarta, Rabu (9/10/2013).
"Fenomena itu kalau benar dan valid, akan menjadi suatu dilema serius bagi demokrasi, pemerintahan dan politik di Indonesia," ujar Pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro saat dihubungi, Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Djan Faridz Minta Jokowi Tambahkan Batas Ketinggian Apartemen Murah di Jakarta
Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menyambangi kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Kunjungan Djan Faridz untuk meminta agar Koefisien Luas Bangunan (KLB) untuk pengembang yang membangun apartemen murah ditambah. Djan Faridz mengaku pihaknya telah mengirimkan surat kepada Jokowi terkait penambahan KLB tersebut.
"Suratnya sudah saya ajukan, sekarang lagi dikaji oleh tim konsultan. Kita minta Pemda memberikan kemudahan bagi pengembang," kata Djan Faridz di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2013).
Ini Jurus Jokowi Antisipasi Banjir Saat Musim Hujan Nanti
Pemprov DKI Jakarta kini sedang fokus melakukan pembenahan dan
pembangunan untuk mengantisipasi banjir di musim penghujan mendatang.
Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengatakan, pihaknya memiliki 10 'jurus
andalan' agar Jakarta tidak banjir nanti.
"Jadi ada beberapa yang akan kami kerjakan dan akan kami laksanakan," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2013).
10 jurus atasi banjir yang dimaksud mantan Wali Kota Solo ini yaitu, persiapan rumah pompa, pintu air, drainase, normalisasi kali, normalisasi waduk, pembentukan satgas, membuat sumur resapan, pemasangan CCTV, pengembalian fungsi kali dan pengerukan sungai-sungai kecil di Jakarta.
"Jadi ada beberapa yang akan kami kerjakan dan akan kami laksanakan," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2013).
10 jurus atasi banjir yang dimaksud mantan Wali Kota Solo ini yaitu, persiapan rumah pompa, pintu air, drainase, normalisasi kali, normalisasi waduk, pembentukan satgas, membuat sumur resapan, pemasangan CCTV, pengembalian fungsi kali dan pengerukan sungai-sungai kecil di Jakarta.
Cegah Kenakalan Pelajar, Tarif Sewa GOR akan Jokowi Turunkan
Aksi tawuran dan tindak kriminal pelajar di Jakarta, juga akibat minimnya sarana bagi remaja terlibat dalam kegiatan positif sesuai bakat dan minatnya. Maka GOR sebagai pusat kegiatan harus dioptimalkan dengan menekan biaya penggunaan fasilitasnya.
"Banyak juga GOR sewanya mahal sekali. Tempat melampiaskan energi positifnya hilang," ungkap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), di Balaikota Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Jokowi mencontohkan tarif sewa lapangan tenis yang tergolong tinggi. Bahkan atlet senior sekelas Yayuk Basuki sekali pun juga mengeluhkan tingginya tarif sewa lapangan yang sangat diperlukan untuk berlatih secara rutin.
"Banyak juga GOR sewanya mahal sekali. Tempat melampiaskan energi positifnya hilang," ungkap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), di Balaikota Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Jokowi mencontohkan tarif sewa lapangan tenis yang tergolong tinggi. Bahkan atlet senior sekelas Yayuk Basuki sekali pun juga mengeluhkan tingginya tarif sewa lapangan yang sangat diperlukan untuk berlatih secara rutin.
Jokowi Geleng-geleng Lihat Tebalnya Endapan di Sungai Cipinang
Selain memantau proses pengerjaan penggalian sumur resapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) juga memantau proses pengerjaan pengerukan Sungai Cipinang, di Jalan Cipinang Lontar, Jatinegara, Jakarta Timur.
Jokowi itu datang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andi Baso. Sebuah eskavator yang sedang mengeruk sedimen dari dasar kali itu menjadi fokus Jokowi.
Ia pun menggeleng-gelengkan kepala dan mengaku heran melihat tumpukan sedimen berwarna hitam pekat dan mengeluarkan bau yang kurang sedap di kali tersebut. Menurutnya, hal tersebut tidak akan terjadi bila kali tersebut dikeruk dan dirawat sejak lama.
Jokowi itu datang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andi Baso. Sebuah eskavator yang sedang mengeruk sedimen dari dasar kali itu menjadi fokus Jokowi.
Ia pun menggeleng-gelengkan kepala dan mengaku heran melihat tumpukan sedimen berwarna hitam pekat dan mengeluarkan bau yang kurang sedap di kali tersebut. Menurutnya, hal tersebut tidak akan terjadi bila kali tersebut dikeruk dan dirawat sejak lama.
Jokowi Diusulkan Terapkan Moratorium PKL
Pelaksana tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro Menengah dan
Perdagangan DKI Andi Baso M mengusulkan kepada Gubernur DKI Joko Widodo
(Jokowi) untuk menerbitkan peraturan daerah tentang moratorium atau pembatasan
jumlah pedagang kaki lima di Jakarta. Menurutnya, moratorium itu mampu
mengurangi kesemrawutan akibat PKL.
"Hari ini, saya minta ke Gubernur ada moratorium PKL. Istilahnya cut of death," ujar Andi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/10/2013) siang.
"Hari ini, saya minta ke Gubernur ada moratorium PKL. Istilahnya cut of death," ujar Andi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/10/2013) siang.
Jokowi Anggap Perlu ada Aturan Peredaran Air Keras
Kasus pelemparan air keras yang dilakukan RN (18) alias Tompel ke
penumpang bus PPD 213 jurusan Kampung Melayu-Grogol, menunjukkan
mudahnya bahan kimia berbahaya itu didapat. Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo (Jokowi) menilai perlu adanya aturan peredaran air keras.
"Kalau memang di lapangan seperti itu, memang harus ada pengaturan. Saya kira itu diperlukan," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2013).
Jokowi belum bisa menjelaskan aturan apa nantinya yang akan dibuat. Apakah dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) ataupun lainnya.
"Saya belum sampai situ. Tapi saya kira itu diperlukan. Kalau buat Pergub peraturannya gampang, tapi yang harus kita lakukan kalkulasinya, kontrolnya seperti apa? Ini perlu masukan," kata Jokowi.
"Kalau memang di lapangan seperti itu, memang harus ada pengaturan. Saya kira itu diperlukan," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2013).
Jokowi belum bisa menjelaskan aturan apa nantinya yang akan dibuat. Apakah dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) ataupun lainnya.
"Saya belum sampai situ. Tapi saya kira itu diperlukan. Kalau buat Pergub peraturannya gampang, tapi yang harus kita lakukan kalkulasinya, kontrolnya seperti apa? Ini perlu masukan," kata Jokowi.
Mega Sebut Harus Ada Presiden Perempuan Lagi, Jadi Jokowi ...
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani enggan berandai-andai terkait maksud dari pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengatakan ke depan harus ada lagi Presiden perempuan di Indonesia.
Ia juga enggan berkomentar ketika ditanya apakah pernyataan Mega tersebut merupakan isyarat untuk Puan maju dalam Pilpres 2014 mendatang.
"Menurut temen-teman bagaimana?," ujarnya di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Ia juga enggan berkomentar ketika ditanya apakah pernyataan Mega tersebut merupakan isyarat untuk Puan maju dalam Pilpres 2014 mendatang.
"Menurut temen-teman bagaimana?," ujarnya di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Berantas Mafia Pajak, Pakai Cara Jokowi atau Dirut KAI?
Sektor perpajakan di Indonesia sering kali dikaitkan dengan masalah
korupsi atau manipulasi besaran pajak yang dibayarkan wajib pajak.
Adanya manipulasi ini terjadi karena oknum mafia pajak yang tak ubahnya
seperti preman dalam sektor ini.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komite Tetap Pajak Kadin Antonius Prijo Handojo Kristanto. Dia menyebutkan praktek korupsi pada sektor pajak ini sebenarnya merupakan hal yang biasa pada masa lalu.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komite Tetap Pajak Kadin Antonius Prijo Handojo Kristanto. Dia menyebutkan praktek korupsi pada sektor pajak ini sebenarnya merupakan hal yang biasa pada masa lalu.
Jokowi: Busway Akan Streril Jika Armada TransJ Bertambah
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan jalur
TransJakarta akan steril jika jumlah busnya lengkap. Sehingga penumpang
semakin bertambah.
"Jalur Transjakarta akan steril kalau busnya komplit. Kalau setiap tiga menit ada bus yang mepet atau jaraknya berdekatan siapa coba yang berani masuk? pasti kelindes dong," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Jokowi menjelaskan, sekarang jarak antara bus TransJakarta dengan yang lainnya itu bisa setengah jam, bahkan satu jam. "Sehingga jalur Transjakarta itu sekarang belum efektif dan produktif karena busnya kurang dan tidak sambung menyambung. Kalau ditambahi yah gak nambah macet dong karena jalannya hanya itu saja," tutur Jokowi.
"Jalur Transjakarta akan steril kalau busnya komplit. Kalau setiap tiga menit ada bus yang mepet atau jaraknya berdekatan siapa coba yang berani masuk? pasti kelindes dong," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Jokowi menjelaskan, sekarang jarak antara bus TransJakarta dengan yang lainnya itu bisa setengah jam, bahkan satu jam. "Sehingga jalur Transjakarta itu sekarang belum efektif dan produktif karena busnya kurang dan tidak sambung menyambung. Kalau ditambahi yah gak nambah macet dong karena jalannya hanya itu saja," tutur Jokowi.
MRT Dibangun, Jokowi: Konsekuensinya ya Macet
Peletakan batu pertama (ground breaking) Mass Rapid Transit (MRT) tahap I
Bunderan HI-Lebak Bulus akan dilakukan pada Kamis (10/10/2013) besok.
Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) sudah paham dengan konsekuensi
pembangunan proyek selama 5 tahun itu.
"Pembangunan MRT ini juga sudah terlambat. Kota sudah sangat ramai baru kita mau bangun MRT. Jadi konsekuensinya ya itu macet," ujar Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2013).
"Pembangunan MRT ini juga sudah terlambat. Kota sudah sangat ramai baru kita mau bangun MRT. Jadi konsekuensinya ya itu macet," ujar Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2013).
Jokowi: Butuh Waktu Tahunan Keruk 18 Sub Makro Sungai
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan butuh waktu sangat lama untuk
mengeruk semua sungai sub makro atau sungai kecil yang tersambung ke
sungai besar yang ada di Jakarta.
"Tidak mungkin berapa bulan. Ini butuh waktu tahunan kalau sampai rampung. Ini ada 18 sub makro soalnya," kata Jokowi saat melakukan pemantauan sungai Ciliwung yang melintas di Jalan Talang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2013).
Jokowi menjelaskan, butuh waktu lama menormalisasi ke-18 sungai sub makro lantaran hampir semua sungai kondisinya sama, yaitu penuh lumpur endapan.
"Tidak mungkin berapa bulan. Ini butuh waktu tahunan kalau sampai rampung. Ini ada 18 sub makro soalnya," kata Jokowi saat melakukan pemantauan sungai Ciliwung yang melintas di Jalan Talang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2013).
Jokowi menjelaskan, butuh waktu lama menormalisasi ke-18 sungai sub makro lantaran hampir semua sungai kondisinya sama, yaitu penuh lumpur endapan.
Gerindra Tak Percaya Jokowi Nyapres Bisa Turunkan Angka Golput
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak yakin jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
(Jokowi) maju sebagai capres akan menurunkan angka golput pada Pilpres
2014. Menurutnya, angka golput tidak ada hubungannya dengan Jokowi.
"Saya kira korelasinya tak berbanding lurus," ujar Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu di tingkat kabupaten rata-rata 50 hingga 60 persen. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia sudah jenuh dengan keadaan demokrasi di Tanah Air.
"Saya kira korelasinya tak berbanding lurus," ujar Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu di tingkat kabupaten rata-rata 50 hingga 60 persen. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia sudah jenuh dengan keadaan demokrasi di Tanah Air.
Jokowi Pacu Pembenahan Pompa Selesai Sebeum Tahun Baru 2014
Pemprov DKI menargetkan, proyek normalisasi sungai dan perbaikan pompa
air di lima wilayah Jakarta dirampungkan sebelum tahun baru.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, proyek penanggulangan banjir itu diharapkan sudah bisa disiapkan ketika musim penghujan tiba. Termasuk memperbaiki pompa penyedot air di seluruh wilayah.
"Pompa yang rusak juga kita siapkan supaya tidak seperti tahun lalu lagi," katanya di lokasi proyek Rumah Pompa di Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (9/10/2013).
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, proyek penanggulangan banjir itu diharapkan sudah bisa disiapkan ketika musim penghujan tiba. Termasuk memperbaiki pompa penyedot air di seluruh wilayah.
"Pompa yang rusak juga kita siapkan supaya tidak seperti tahun lalu lagi," katanya di lokasi proyek Rumah Pompa di Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (9/10/2013).
Jokowi Kucurkan 200M untuk Pasang Pompa Air di Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melakukan inspeksi mendadak ke
Pintu Air Pasar Ikan, Jakarta Utara. Jokowi ngecek pembangunan pompa
air yang dikerjakan PT Wijaya Karya (Wika).
Jokowi mengatakan pembangunan pompa air di pintu-pintu air tersebut merupakan langkah antisipasi banjir di Jakarta.
"Ada 6 pompa air di sini dan di Pluit ada empat pompa. Sedangkan, pompa yang diperbaiki dan pompa baru dengan total 73 pompa," kata Jokowi di Jakarta Utara, Rabu (9/10/213).
Jokowi menjelaskan fungsi pompa air nantinya akan menyedot air dan membuang air ke laut. Dia berharap sebelum akhir tahun seluruh pompa air di Jakarta dapat berfungsi. "Nanti pompanya berfungsi untuk menyedot air yang akan dibuang ke laut," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan pembangunan pompa air di pintu-pintu air tersebut merupakan langkah antisipasi banjir di Jakarta.
"Ada 6 pompa air di sini dan di Pluit ada empat pompa. Sedangkan, pompa yang diperbaiki dan pompa baru dengan total 73 pompa," kata Jokowi di Jakarta Utara, Rabu (9/10/213).
Jokowi menjelaskan fungsi pompa air nantinya akan menyedot air dan membuang air ke laut. Dia berharap sebelum akhir tahun seluruh pompa air di Jakarta dapat berfungsi. "Nanti pompanya berfungsi untuk menyedot air yang akan dibuang ke laut," kata Jokowi.
Jokowi Cek Pintu Air Pasar Ikan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memantau Pintu Air Pasar
Ikan, Sunda Kelapa, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (9/10/2013). Sebelumnya, ia memantau pembangunan sumur resapan dan Sungai Ciliwung di kawasan Jakarta Pusat dan Timur,
Jokowi tiba pada pukul 13.00 WIB. Ia masih ditemani Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Manggas Rudy Siahaan, dan Kepala Dinas Energi dan Perindustrian DKI Andi Baso.
Jokowi melihat perkembangan proyek pembangunan, yang saat ini kondisinya baru dikeruk. Di Pintu Air Pasar Ikan tak hanya ada pintu air, namun juga tersedia rumah pompa.
Jokowi tiba pada pukul 13.00 WIB. Ia masih ditemani Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Manggas Rudy Siahaan, dan Kepala Dinas Energi dan Perindustrian DKI Andi Baso.
Jokowi melihat perkembangan proyek pembangunan, yang saat ini kondisinya baru dikeruk. Di Pintu Air Pasar Ikan tak hanya ada pintu air, namun juga tersedia rumah pompa.
Jokowi Tinjau Sumur Resapan dan Normalisasi Sungai
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) siang ini meninjau pembuatan sumur
resapan di beberapa lokasi di Jakarta. Selain itu, dia juga meninjau
langsung pengerjaan normalisasi daerah aliran sungai yang sedang
berlangsung.
Lokasi pertama yang dikunjunginya yaitu sumur resapan di Jl Bontang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2013). Setelah itu, hanya beberapa meter Jokowi berjalan kaki meninjau titik lainnya, tepatnya di seberang kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Jokowi ditemani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Andi Baso dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manggas Rudi Siahaan. Dijelaskannya sumur resapan berfungsi mengurangi genangan air saat musim hujan sekaligus untuk suplai cadangan air tanah.
Lokasi pertama yang dikunjunginya yaitu sumur resapan di Jl Bontang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2013). Setelah itu, hanya beberapa meter Jokowi berjalan kaki meninjau titik lainnya, tepatnya di seberang kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Jokowi ditemani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Andi Baso dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manggas Rudi Siahaan. Dijelaskannya sumur resapan berfungsi mengurangi genangan air saat musim hujan sekaligus untuk suplai cadangan air tanah.
Organda Nilai Cara Antisipasi Kemacetan Ala Jokowi Sia-sia
Mobil murah atau low cost green car (LCGC) diyakini akan menambah kemacetan di kota besar khususnya Jakarta. Pemerintah daerah atau Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) pun mulai berencana mengeluarkan kebijakan kebijakan antisipasi kemacetan seperti jalan berbayar atau ERP (Electronic Road Pricing).
Menurut Ketua Organda, Eka Sari Lorena, rencana kebijakan antisipasi kemacetan ala Jokowi kurang efektif seperti ERP. Penerapan ERP dinilai hanya menambah pemborosan anggaran yang tidak akan berdampak secara signifikan.
"ERP tidak akan efisien. Nanti akan investasi tim baru, investasi alat, orang baru. Kita tambah monitor. Masih tetap berat. ERP perlu tapi bukan jalan keluar efektif untuk menghilangkan kemacetan," katanya di Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Menurut Ketua Organda, Eka Sari Lorena, rencana kebijakan antisipasi kemacetan ala Jokowi kurang efektif seperti ERP. Penerapan ERP dinilai hanya menambah pemborosan anggaran yang tidak akan berdampak secara signifikan.
"ERP tidak akan efisien. Nanti akan investasi tim baru, investasi alat, orang baru. Kita tambah monitor. Masih tetap berat. ERP perlu tapi bukan jalan keluar efektif untuk menghilangkan kemacetan," katanya di Jakarta, Rabu (9/10/2013).
PDI-P Apresiasi Respons Cepat Jokowi Atasi Tawuran Pelajar
Respons Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terhadap tawuran
pelajar di Jakarta, mendapat apresiasi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI.
Anggota Komisi E DPRD DKI Dwi Rio Sambodo mengatakan, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Jokowi, mampu merespons cepat terhadap peristiwa-peristiwa kenakalan pelajar di Jakarta.
"Saya sangat merespons baik rencana Pak Jokowi yang akan memberikan perhatian khusus dalam penanganan tawuran," kata politisi PDI-P, dalam keterangan pers, Rabu (9/10/2013).
Anggota Komisi E DPRD DKI Dwi Rio Sambodo mengatakan, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Jokowi, mampu merespons cepat terhadap peristiwa-peristiwa kenakalan pelajar di Jakarta.
"Saya sangat merespons baik rencana Pak Jokowi yang akan memberikan perhatian khusus dalam penanganan tawuran," kata politisi PDI-P, dalam keterangan pers, Rabu (9/10/2013).
Jokowi Siaga Banjir, Gelar Puluhan Pompa di Waduk-waduk
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memaparkan langkah antisipasi banjir
menjelang puncak musim hujan yang diperkirakan akan berlangsung pada
Desember mendatang. Jokowi menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan
Pemprov DKI Jakarta untuk penanggulangan banjir. Berbeda dengan semua gubernur-gubenur yang ada di negeri ini, Jokowi benar-benar berperang habis melawan banjir.
Jokowi mengatakan, saat ini Pemprov DKI akan memperbaiki 73 pompa air yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. "Di Pluit, pompa kurang satu yang sedang dalam proses. Ada 73 perbaikan pompa," kata Jokowi di Balai Kota, Rabu (9/10/2013).
Jokowi mengatakan, saat ini Pemprov DKI akan memperbaiki 73 pompa air yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. "Di Pluit, pompa kurang satu yang sedang dalam proses. Ada 73 perbaikan pompa," kata Jokowi di Balai Kota, Rabu (9/10/2013).
Jokowi Tak Mau Buat Sumur Resapan di Istana
Pemerintah Gubernur DKI Jakarta Joko WIdodo (Jokowi) tidak membuat sumur resapan di area Istana
Negara, Jalan Merdeka Utara. Padahal, kawasan di Jalan Medan Merdeka
Barat, Selatan, dan Timur dibuat sumur resapan. Hal ini dikemukakannya ketika meninjau pembuatan sumur resapan di Jalan Bonang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2013).
"Iya, pokoknya hanya Medan Merdeka Barat, Selatan, dan Timur saja," kata Jokowi.
"Iya, pokoknya hanya Medan Merdeka Barat, Selatan, dan Timur saja," kata Jokowi.
Jokowi Periksa Sumur Resapan di Tugu Proklamasi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan para kepala dinas blusukan untuk
melihat perkembangan proyek sumur resapan di DKI Jakarta. Sumur resapan
tersebut ditujukan untuk menanggulangi banjir yang ada di Jakarta.
Jokowi tiba pada pukul 11.30 WIB, Rabu (9/10/2013). Dia didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan ESDM Andi Baso melihat sumur resapan yang berada di Jalan Bonang, Menteng, Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.
Jokowi yang memakai kemeja putih dan celana hitam ini memantau pekerjaan sumur resapan tersebut. Setelah melihat sumur resapan di Jalan Bonang, Jokowi bergegas untuk memantau normalisasi kali Talang, Jakarta Pusat.
Jokowi tiba pada pukul 11.30 WIB, Rabu (9/10/2013). Dia didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan ESDM Andi Baso melihat sumur resapan yang berada di Jalan Bonang, Menteng, Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.
Jokowi yang memakai kemeja putih dan celana hitam ini memantau pekerjaan sumur resapan tersebut. Setelah melihat sumur resapan di Jalan Bonang, Jokowi bergegas untuk memantau normalisasi kali Talang, Jakarta Pusat.
"Apa Iya Jokowi-Ahok Tega Tinggalkan Warga Jakarta?"
Tak hanya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) saja yang menduduki posisi
teratas dalam berbagai survei sebagai calon presiden, wakilnya, Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok), belakangan pun menduduki posisi puncak sebagai
calon wakil presiden.
Atas survei tersebut, Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin, menyatakan bahwa Ahok memiliki hak konstitusi sebagai warga negara untuk mencalonkan diri sebagai calon Wakil Presiden.
"Semua orang tak boleh dibatasi untuk capres dan cawapres. Namun kalau ada program yang telah dirancang, tentu ada yang harus menjalankan. Artinya, dia siap melaksanakan program yang diusung bersama Jokowi," ujarnya.
Atas survei tersebut, Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin, menyatakan bahwa Ahok memiliki hak konstitusi sebagai warga negara untuk mencalonkan diri sebagai calon Wakil Presiden.
"Semua orang tak boleh dibatasi untuk capres dan cawapres. Namun kalau ada program yang telah dirancang, tentu ada yang harus menjalankan. Artinya, dia siap melaksanakan program yang diusung bersama Jokowi," ujarnya.
Korban Tabrakan Transjakarta Gugat Jokowi Rp 250 juta
Kasus kecelakaan antara mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan bus Transjakarta pada 25 Desember 2012 lalu berbuntut panjang. Kini kasus ini bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Adalah Manistri Tambunan, pengemudi Pajero bernomor polisi B 1349 SJG, yang menggugat. Ia merasa jadi korban lantaran ditabrak bus TransJakarta bernomor polisi B 7022 IS. "Kecelakaan itu menyebabkan kerugian," kata Hamzah Fansyuri, kuasa hukum Manistri, Selasa (8/10/2013).
Adalah Manistri Tambunan, pengemudi Pajero bernomor polisi B 1349 SJG, yang menggugat. Ia merasa jadi korban lantaran ditabrak bus TransJakarta bernomor polisi B 7022 IS. "Kecelakaan itu menyebabkan kerugian," kata Hamzah Fansyuri, kuasa hukum Manistri, Selasa (8/10/2013).
Dulu Jakarta Hanya Punya 5 Sumur Resapan, Jokowi Tertawa
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hanya bisa tertawa saat Kepala Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral DKI, Andi Baso, mengatakan bahwa dulu DKI
hanya punya 5 hingga 7 sumur resapan saja.
Semula, Jokowi, Andi Baso dan Kepala Dinas PU atau Pekerjaan Umum, Manggas Rudy Siahaan, sedang melakukan pemaparan kepada wartawan soal program Pemprov DKI dalam menyambut musim penghujan, di Balaikota, Jakarta, Rabu (9/10/2013). Salah satunya yakni membangun 1958 instalasi sumur resapan di seluruh Jakarta.
Semula, Jokowi, Andi Baso dan Kepala Dinas PU atau Pekerjaan Umum, Manggas Rudy Siahaan, sedang melakukan pemaparan kepada wartawan soal program Pemprov DKI dalam menyambut musim penghujan, di Balaikota, Jakarta, Rabu (9/10/2013). Salah satunya yakni membangun 1958 instalasi sumur resapan di seluruh Jakarta.
Setahun Jokowi, Antara Janji dan Realisasi
Hampir satu tahun duet
Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memimpin Jakarta. Pasangan yang
dilantik 15 Oktober tahun lalu itu mengumbar banyak janji pada kampanye
dulu. VIVAnews, sebuah media online milik kelompok Bakrie, mencatat setidaknya ada lebih dari 31 janji
diucapkan Jokowi-Ahok pada warga Ibu Kota. Ada yang sudah terealisasi,
ada juga belum.
Duet Jokowi-Prananda, Salah Menangkap Pertandanya
Rumor soal akan diduetkannya Joko Widodo (Jokowi) -Prananda Prabowo mulai
berhembus di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Namun Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo membantah
telah ada pembahasan mengenai duet tersebut.
Pekan lalu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengajak serta Prananda jalan-jalan keliling Jakarta bersama Jokowi. Pasca jalan-jalan tersebut, mulai muncul suara-suara dari internal PDI-P yang mengangkat duet Jokowi-Prananda ke permukaan.
"Ibu ajak anak jalan-jalan meninjau Jakarta kan wajar wajar saja, kok dipolitisir," kata Tjahjo saat dihubungi, Rabu (9/10/2013).
Pekan lalu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengajak serta Prananda jalan-jalan keliling Jakarta bersama Jokowi. Pasca jalan-jalan tersebut, mulai muncul suara-suara dari internal PDI-P yang mengangkat duet Jokowi-Prananda ke permukaan.
"Ibu ajak anak jalan-jalan meninjau Jakarta kan wajar wajar saja, kok dipolitisir," kata Tjahjo saat dihubungi, Rabu (9/10/2013).
Jokowi: Tangkap saja pembakar shelter busway
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengecam perbuatan warga Jalan Buaran I, RT08/12,
Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur yang membakar shelter Transjakarta
koridor 11 jurusan Kampung Melayu-Pulogebang.
Pasalnya, kata Jokowi, pembakaran shelter tersebut merupakan perbuatan kriminal. Maka itu, di menyerukan, agar tidak segan untuk menindak tegas pelaku penggrusakan shelter tersebut.
"Tangkap saja yang membakar shelter busway, itu sudah kriminal," tegas Jokowi saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (09/10/2013).
Pasalnya, kata Jokowi, pembakaran shelter tersebut merupakan perbuatan kriminal. Maka itu, di menyerukan, agar tidak segan untuk menindak tegas pelaku penggrusakan shelter tersebut.
"Tangkap saja yang membakar shelter busway, itu sudah kriminal," tegas Jokowi saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (09/10/2013).
Tertantang Mewujudkan Cita-cita Jokowi
Pemprov DKI Jakarta tengah berbenah. Penataan sejumlah ruang terbuka hijau
dan pembangunan rumah susun adalah program prioritas Gubernur Joko
Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun, apalah artinya
sebuah pembangunan jika arsitek yang baik tidak diimbangi dengan
kreativitas sang pelaksana.
Hal itu yang hendak dijawab Yonathan Pasodung, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta sekaligus Pelaksana Tugas Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Sejak dilantik menjadi Kadis Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta menggantikan pejabat lama, Novizal, Kamis (14/2/2013) lalu, pria kelahiran Toraja, 24 November 1959, itu ngebut mengerjakan pembangunan rusun yang ditargetkan 100 blok per tahunnya.
Hal itu yang hendak dijawab Yonathan Pasodung, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta sekaligus Pelaksana Tugas Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Sejak dilantik menjadi Kadis Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta menggantikan pejabat lama, Novizal, Kamis (14/2/2013) lalu, pria kelahiran Toraja, 24 November 1959, itu ngebut mengerjakan pembangunan rusun yang ditargetkan 100 blok per tahunnya.
Langganan:
Postingan (Atom)