Jokowi Kembali Gelar Teleconference

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan teleconference dengan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dan kepala daerah yang saat ini berada di Ambon, Maluku teleconference tersebut membahas salah satunya terkait pembangunan di Indonesia Timur. Acara teleconference digelar di situation room, Gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2014).‎

Jokowi, Presiden Dengan Kekuatan Politik Paling Lemah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pemimpin negara yang bukan berlatar belakang ketua umum partai politik. Walaupun berasal dari PDI Perjuangan, Jokowi disebut sebagai petugas partai saja.
Atas hal itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi menilai Presiden Jokowi tak mempunyai kekuatan penuh dalam pemerintahan. Hal ini akibat tak adanya kekuatan politik yang seratus persen mendukung kebijakannya.

Usai Bertemu Jokowi, SBY Langsung Temui JK

Usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), Presden RI ke-5, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), langsung menemui wapres Jusuf Kalla (JK). Keduanya sempat berbincang ringan di pelataran kantor sebelum berdiskusi lebih serius di ruang kerja.
Menaiki mobil Mercy hitam, SBY yang didamping mantan Mensesneg Sudi Silalahi tiba di kantor wapres, Jl Veteran, Jakpus, Senin (8/9/2014) sekitar pukul 14.00 WIB. Kantor JK tidak jauh dari kantor Jokowi. JK langsung memberikan sambutan hangat. Keduanya sempat cipika-cipiki dan berjabat tangan.

SBY Bergabung ke KIH, Jokowi Tunggu Sampai Januari

Sinyalemen bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ditanggapi serius oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi masih melihat sampai bulan Januari apakah benar Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan bergabung ke KIH.
"Ya nanti dilihat, Januari dilihat," kata Jokowi usai bertemu SBY di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Soal Perppu Pilkada Langsung, SBY: 100% Sama

Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat keduanya bertemu di Istana Merdeka. SBY dan Jokowi sepakat untuk mendukung Perppu Pilkada langsung menjadi Undang-undang.

SBY Temui Jokowi di Istana Merdeka

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Senin (8/12/2014). SBY bertemu Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Chairman Global Green Growth Institute (GGGI) berkantor di Korea Selatan. Diketahui, usai mengakhiri masa tugasnya sebagai Presiden 5 selama 2 periode, SBY banyak mendapat banyak tawaran pekerjaan internasional.

Gerindra Sebut Jokowi Hanya Berani Tenggelamkan Perahu Rongsokan

Penenggelaman beberapa kapal ikan milik Vietnam oleh TNI-AL atas instruksi Jokowi memang patut diapresiasi karena merupakan bentuk ketegasan dan keseriusan pemerintah untuk menghentikan maraknya ilegal fishing.
Namun, ada permasalahan yang mesti disoroti, karena kapal yang ditenggelamkan itu hanya rongsokan milik Vietnam yang sudah ditangkap Kapal Patroli Hiu Macan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2012.

Serahkan DIPA 2015, Jokowi Minta Dipergunakan Untuk Kesejahteraan Rakyat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2015 kepada seluruh kementerian negara/lembaga dan daerah di Istana Negara, Jakarta.
"Tadi sudah diserahkan DIPA, saya meminta kepada para menteri, lembaga pemerintah, gubernur untuk segera bekerja keras mencapai program prioritas," pinta Jokowi dalam sambutannya di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Senin (8/12/2014).

World Bank Tawari Hutang Pada Jokowi

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat tawaran utang baru dari World Bank. Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil, mengatakan World Bank menawarkan sejumlah utang baru dalam nominal besar untuk membantu pembangunan infrastruktur Indonesia.
"Intinya bagaimana memanfaatkan pinjaman-pinjaman bilateral yang lebih murah, lebih long term untuk pembangunan infrastruktur kita," kata Sofyan seusai bertemu perwakilan lembaga donor dunia itu di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Senin (8/12/2014).

Maukah Jokowi Bermain Sedikit "Kotor"?

Pengamat politik dari Centre for Strategic of International Studies, J. Kristiadi, berpendapat, pemerintah bisa mengintervensi kisruh yang terjadi di tubuh Partai Golongan Karya. Ia menuturkan saat ini momen yang pas menarik partai beringin agar mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Dalam konteks politik, intervensi itu sah-sah saja," kata Kristiadi kepada Tempo, Senin (8/12/2014). Menurut dia, Jokowi harus memilih kubu yang bisa mendukung program kerjanya hingga lima tahun ke depan.

Golkar "Munas Ancol" Hengkang dari KMP dan Ogah Gabung KIH

Ketua Umum Partai Golkar yang terpilih di Munas Ancol, Agung Laksono, memastikan partainya akan keluar dari Koalisi Merah Putih. "Sejak awal, Munas berkehendak tak lagi di KMP (Koalisi Merah Putih)," kata Agung, Senin (8/12/2014).
Agung menyatakan, Golkar akan mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai pemerintah terpilih dan sah. Meski demikian, Agung memastikan Golkar sudi bergabung dengan KIH (Koalisi Indonesia Hebat).