Gagal Ajukan Calon Wapres buat Jokowi, Golkar Merapat ke Partai Demokrat

Partai Demokrat bersama Partai Golkar menjajaki komunikasi mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Hal itu berawal dari Partai Golkar yang tidak diberikan posisi calon wapres oleh PDIP juga lemahnya elektabilitas capres hasil konvensi Partai Demokrat.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua di Jakarta, Sabtu (17/5/2014), mengatakan Partai Demokrat dan Golkar telah membentuk tim guna koalisi menuju pemilihan presiden (pilpres).

PDI Perjuangan Rilis Fotokopi Buku Nikah Jokowi

PDI Perjuangan merilis fotokopi buku nikah Joko Widodo dan istrinya Iriana.

Nama Cawapres dan Lokasi Deklarasi Masih Rahasia

Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo masih merahasiakan lokasi pendeklarasian calon wakil presidennya.
"Belum, belum. Nanti disampaikan lah," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di Seknas Jokowi, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5/2014).
Jokowi yang masih mengemban jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta ini berjanji akan memberitahukan lokasi pendeklarasian itu.

Pendukung Jokowi Tetap Berharap Golkar Ikut

Semeton Jokowi atau sahabat Jokowi untuk Presiden, tetap berharap Partai Golkar ikut bergabung dalam koalisi besar PDIP, NasDem, PKB dan Hanura.
"Dengan koalisi tiga partai, PDIP, NasDem dan PKB, syarat sudah terpenuhi untuk memajukan calon presiden," ujar Koordinator Semeton Jokowi Bali, I Gusti Agung Putri Astrid, di Bali, Sabtu (17/5/2014).
Gung Tri mengaku, untuk mewujudkan koalisi besar sesungguhnya kepastian sikap Partai Golkar justru yang ditunggu PDIP.

Elektabilitas Jokowi Melorot Jika Didampingi Jusuf Kalla

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Agung Suprio menilai elektabilitas bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) akan menurun bila calon wakil presidennya adalah Jusuf Kalla.
"Elektabilitas Jokowi akan berpotensi turun jika cawapresnya adalah JK," ujar Agung, Sabtu (17/5/2014).
Apa pasal? Agung menjelaskan, hal itu lantaran Jusuf Kalla bertolak belakang dengan dua tema penting dalam kampanye yang menopang Jokowi: regenerasi kepemimpinan dan antiorde baru.
"karena JK antitesis dari dua tema tersebut," ucap Agung.
Selain itu, Agung mengatakan survei pasangan Jokowi-JK yang tinggi tidak bisa menjadi acuan untuk menyandingkan keduanya sebagai pasangan capres dan cawapres.

PDIP Beri Kesempatan Hanura Tentukan Cawapres

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo, mengatakan partainya memberi kesempatan bagi mitra koalisi untuk mengusulkan calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo (Jokowi). Tak terkecuali pada Partai Hanura yang baru saja bergabung.
"Saya kira tadi sudah empat mata juga dengan Ibu Megawati. Pasti dong, namanya juga mitra, pasti punya," kata Tjahjo di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 17 Mei 2014.

Kemdikbud Jamin Coret Nama Jokowi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Indonesia memastikan soal ujian sekolah (US) tingkat sekolah dasar (SD) sederajat tahun 2014 tidak akan bocor.
Selain itu, Kemdikbud menjamin nama calon presiden (capres) 2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo (Jokowi), tidak akan muncul di naskah soal ujian akhir SD tersebut.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar Kemdikbud Indonesia, Hamid Muhammad, mengaku pihaknya telah menerapkan standar pengamanan soal-soal US SD sama seperti pengamanan ujian nasional (UN) tingkat sekolah menengah atas (SMA) maupun sekolah menengah pertama (SMP) 2014. Untuk itu, Kemdikbud tidak terlalu yakin soal US SD tahun ini bisa bocor.

Jokowi Tertawa Ditanya Inisial Cawapres

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo enggan berkomentar mengenai inisial calon wakil presiden yang akan mendampinginya.
Jokowi justru tertawa ketika mendengar pertanyaan dari awak media mengenai inisial calon wakil presiden apakah A atau J. Saat itu dirinya telah ada di dalam mobilnya, Kijang Innova berwarna putih.
Tidak hanya seputar pertanyaan mengenai inisial calon wakil presidennya yang berinisial A atau J, namun ia juga enggan berkomentar mengenai beredarnya nama Puan Maharani yang diajukan sebagai calon wakil presiden dari internal PDI Perjuangan.

Muhaimin Tepis Rhoma Effect

Hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 menempatkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meraih 11.298.957 suara atau 9,04 persen dari suara sah nasional. Angka itu melonjak dari perolehan PKB pada Pemilu 2009 yang hanya meraih 5.146.122 suara atau sekitar 4,94 persen.
Lonjakan perolehan suara PKB itu sempat diklaim oleh Rhoma Irama sebagai Rhoma effect.

Hanya Jika Cawapres Jokowi Muhaimin Said Aqil Dukung Jokowi

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kembali didorong menjadi calon wakil presiden. Dukungan itu muncul dari ketua umum PBNU Said Aqil Siradj.
"Sikap saya kemarin kan secara pribadi dukung Prabowo, warga NU terserah. Kalau dari PDIP cawapresnya Pak Muhaimin Iskandar saya bisa berubah itu," kata ketua umum PBNU Said Aqil Siradj di NULion Tower, Jl. Gajah Mada No. 7 Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2014).

Jokowi: Siapa Bilang Ada Poros Demokrat-Golkar?

Capres dari PDIP Joko Widodo (Jokowi) tak yakin Partai Demokrat dan Partai Golkar akan berkoalisi membentuk poros baru. Menurut Jokowi, semua akan diputuskan pada rapimnas.
"Siapa bilang (ada poros Golkar-Demokrat)" kata Jokowi di Jakarta, Sabtu (17/5).
Jokowi tak mau menebak hasil akhir rapimnas. Yang pasti, PDIP dan Partai Golkar masih menjalin komunikasi untuk membicarakan mengenai koalisi.
"Ditunggulah, ditunggu sampai rapimnas karena masih ada rapim dan rapim itu besok. Apapun keputusan Partai Golkar kita menghormati, kita menghargai, tapi masih besok, besok," tegas Jokowi.

Jokowi Belum Yakin Hanura Merapat ke PDIP

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo belum yakin bahwa Partai Hanura telah merapatkan barisannya ke PDI Perjuangan.
"Ya nanti dilihat saja, kalau beliau Pak Wiranto nanti kan akan menyampaikan. Satu-satu dilihat," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di kantor Seknas Jokowi di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5/2014).
Jokowi yang masih mengemban jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta ini bahkan menilai awak media terlalu mudah menyimpulkan suatu peristiwa.

Jokowi Janji Umumkan Cawapresnya Maksimal Besok

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo menegaskan dirinya akan mengumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampinginya maksimal sampai besok.
"Mungkin mau hari ini mungkin mau sore nanti. Tapi maksimal besok," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di depan puluhan relawan di kantor Seknas Jokowi di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5/2014).

Rusdi Tidak Tahu Disebut Sebagai Menteri Perdagangan

Presiden Direktur Lion Group, Rusdi Kirana mengaku tidak mengetahui kabar namanya dimasukkan ke dalam kabinet bayangan Joko Widodo (Jokowi).
Bos Lion Air tersebut mendapatkan posisi sebagai Menteri Perdagangan di dalam susunan kabinet Trisakti yang merupakan kabinet bayangan Jokowi.
"Saya belum tahu, bagaimana mau komentar. Kan ini belum jelas," kata Rusdi seusai penandatanganan perjanjian kerja sama antara PBNU dengan Lion Gruop dan peresmian kantor NULion di Jakarta, Sabtu (17/5/2014).

Hanura Dukung Jokowi, Lalu Bagaimana MNC Group Yang Selama Ini Menghina Jokowi?

Partai Hanura akhirnya memutuskan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di pilpres nanti. Hanura memilih bergabung dengan PDIP karena tak bisa mencari teman koalisi untuk mengusung pasangan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo (WIN-HT) sebagai pasangan capres-cawapres.

Sampai Saat Ini Masih Lajang

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo mengungkapkan sampai saat ini dirinya belum juga memutuskan siapa calon wakil presiden yang akan mendampinginya nanti.
"Saya akan ngomong apa adanya sehari dua hari saya ini harus ke sana kemari temu ini ketemu itu ketemu semua. Ada yang bisik Pak wapresnya siapa. Sampai detik ini saya belum putuskan," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di depan puluhan relawan Seknas Jokowi di kantornya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5/2014).

Dukung Pencapresan Jokowi, Wiranto Minta Maaf ke Parpol Lain

Sejak rampimnas Partai Hanura pada 6 Mei 2014, Wiranto selaku ketua umum mendapat mandat untuk melakukan pendekatan politik ke semua parpol untuk menjalin kebersamaan dalam Pilpres 2014. Setelah 25 kali pertemuan intensif dengan pimpinan berbagai partai politik, akhirnya Jokowi yang dipilih untuk Hanura dukung.
Terhadap keputusan yang diambil setelah pertemuan puncaknya dengan Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, Wiranto pun meminta maaf kepada seluruh pimpinan parpol dan bakal capres yang pernah dia temui. Permintaan maaf disampaikannya di teras kediaman Megawati di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Sabtu (17/5/2014).

Jokowi Minta Relawan Satukan Arah

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo siang ini, Sabtu (17/5/2014) menyambangi kantor Seknas Jokowi
yang berada di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.
Pantauan Tribunnews.com, Joko Widodo tiba di kantor Seknas Jokowi sekitar pukul 13.00 siang. Pria yang akrab disapa Jokowi ini datang dengan menggunakan mobil Kijang Innova berwarna putih.
Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini sebelumnya mengenakan kemeja batik berwarna cokelat.

Win-HT Nasibmu Kini

Partai Hanura memutuskan bergabung dengan PDI Perjuangan dan mendukung Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. Hanura beralasan, mereka memiliki kesamaan posisi sebagai partai oposisi pemerintah.
Namun, pilihan politik ini menimbulkan pertanyaan. Sebab, sebelumnya partai tersebut sudah memiliki calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) sendiri yaitu Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo.
Setelah bergabung dengan PDI Perjuaangan, bagaimana nasib mereka?
"Itu pasangan capres dan cawapres. Kalau tidak ada peluang, pasangan itu otomatis tidak bisa kita wacanakan dalam Pilpres mendatang. Itu otomatis," kata Ketua Umum Hanura, Wiranto, di Teuku Umar, Jakarta, Sabtu 17 Mei 2014.
Terkait ketidakhadiran Hary Tanoe dalam pertemuan penting ini, mantan Panglima TNI itu mengakui bahwa yang bersangkutan memang sengaja tidak diajak karena posisi di partai.

Puan: Akan Ada Deklarasi Resmi Semua Parpol Pendukung Jokowi dan Cawapresnya

Keputusan bergabungnya Partai Hanura ke poros kerja sama politik yang digalang PDI Perjuangan akan segera dikomunikasikan dengan parpol yang terlebih dahulu bergabung, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Nantinya akan ada deklarasi dan pengumuman resmi antara PDI Perjuangan dan Hanura yang dalam waktu dekat dihadiri semua parpol pendukung," kata Ketua DPP PDI-P Bidang Politik, Puan Maharani, di Jakarta, Sabtu (17/5/2014).

Ternyata Tawar Menawar Hanura-PDIP Sudah Dilakukan 25 Kali!

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto mengungkapkan pertemuan politik telah dilakukannya sebanyak 25 kali dengan berbagai Partai Politik.
Pertemuan kedua-puluh lima berakhir dengan terjalinnya koalisi antara Hanura dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Setelah terlebih dahulu Wiranto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu di Teuku Umar, Jakarta, Sabtu (17/5/2014).
Hanura pun menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan memenangkan Calon Presiden (Capres) PDIP, Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang.

Duet Puan-Jokowi Diprediksi Turunkan Jumlah Suara

Joko Widodo (Jokowi), calon presiden dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) hingga kini belum mengumumkan calon wakil presiden pilihannya. Nama-nama pendamping Jokowi terus bermunculan, mulai dari Jusuf Kalla, Ketua KPK Abraham Samad, hingga Puan Maharani -putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekrno Putri.
Meskipun telah ada bantahan, namun  Direktur Poll-Trekking Institute, Hanta Yudha, menilai, pencalonan Jokowi dengan Puan hanya akan memberikan dampak buruk kepada perolehan suara dalam pemilu presiden mendatang.

Hanura Resmi Berkoalisi dengan PDIP

Partai Hanura secara resmi berkoalisi dengan PDIP, PKB dan NasDem dalam mengusung Jokowi sebagai Capres. Keputusan itu keluar setelah Ketua Umum Hanura Wiranto bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Pertemuan puncak telah membuahkan kesepahaman, bahwa kami akan membangun kebersamaan selama 5 tahun untuk tugas-tugas mendatang," kata Wiranto di kediaman Megawati, Teuku Umar Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2014).

Tak Setiap PKB Pilih Jokowi

Direktur Pol Tracking Hanta Yudha meyakini, suara PKB tidak selamanya mendukung Jokowi.
Memang, PKB sudah merapat dan berkoalisi dengan PDIP yang mengusung Jokowi, namun PKB tidak bisa menggiring semua pendukungnya memenangkan Jokowi.
"PKB tidak semua pilih Jokowi, masih ada yang mendukung yang lainnya," kata Hanta dalam diskusi di Cikini Jakarta, Sabtu (17/5/2014).

Alasan Hanura Berkoalisi dengan PDIP

Ketua DPP Partai Hanura Nuning Kertopati mengungkap, alasan partainya berkoalisi dengan PDI Perjuangan mendukung pencalonan Jokowi sebagai calon presiden 2014.
PDIP, kata Nuning, bersama partainya telah lima tahun menjalin kerjasama politik.
"Berjuang bersama, bahu-membahu sebagai kekuatan politik di luar koalisi partai-partai  yang tergabung dalam Setgab.  Hanura akan terus melanjutkan menjalin kebersamaan dengan PDIP dalam tahap perjuangan berikutnya, baik dalam Pilpres maupun insyaallah dalam pemerintahan yang akan datang," kata Nuning, Sabtu (17/5/2014). 

Puan Cawapres Jokowi Hanyalah Adu Domba

Berhembusnya isu Puan Maharani, putri Ibu Megawati Soekarnoputri , yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, menjadi wapres Jokowi merupakan isu adu domba dan pemecah belah yang dilakukan oleh lawan politik.
Yang bertujuang sangat jelas, ingin merusak soliditas dan militansi para pendukung Jokowi sekaligus ingin membingungkan publik. Hal ini dikatakan oleh Budi Arie Setiadi, Koordinator Nasional PoJo Sabtu (17/5/2014).
"Kami yakin Ibu Mega dan Jokowi memahami ada permainan pihak eksternal yang ingin mengadu domba.

Wiranto Temui Mega

Ketum DPP Partai Hanura Wiranto siang ini menemui Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Agenda pertemuan menjelang makan siang ini masih soal peluang bagi Hanura bergabung dengan PDIP-NasDem-PKB mengusung okowi dalam Pilpres 2014.
"Kalau tokoh politik ketemu tokoh politik, ya bicara politik," kata Wiranto setibanya  di kediaman Megawati di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta.
"Hari ini kita khusus bicara kerjasama politik, mudah-mudahan ada kejutan," sambung si bakal capres dari Partai Hanura ini.

Pohan: Karena Yang Punya Partai Prabowo Dianggap Mandiri, Sebaliknya Jokowi Dianggap Begundal Partai

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Ramadhan Pohan, mengatakan Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto mempunyai kualitas yang lebih baik dibanding Capres PDIP Joko Widodo.
Secara pribadi ia menilai Prabowo lebih mampu membagi wewenang untuk menjalankan pemerintahannya. "Pak Prabowo lebih bisa membagi wewenang dalam menjalankan pemerintahan nantinya," kata Ramadhan, dalam diskusi di Cikini Jakarta, Sabtu (17/5/2014).

Belum Menang Pilpres, dituntut: Kabinet Jokowi Diisi Orang "Muda"

Calon presiden (capres) dari PDIP Joko Widodo (Jokowi), dinilai punya kans paling besar memenangi kontestasi. Harapan pun mencuat, Jokowi bila terpilih nanti, bisa membentuk kabinet zaken (berisi orang-orang yang profesional/ahli). Sehingga harapannya, cita-cita "Indonesia Hebat" bisa diwujudkan. Karena itu, sebaiknya pemerintahan Jokowi nanti, diisi oleh orang-orang muda (tua tapi disebut muda atau benar-benar muda?).
"Sebaiknya pemerintahan Jokowi diisi oleh banyak orang-orang muda saja. Mulai dari wapres dan para menterinya. Di bawah usia 55 tahun kalau bisa," kata Direktur Point Indonesia Karel Susetyo, di Jakarta, Sabtu (17/5/2014).

Revolusi Mental Adalah Revolusi Diangan-angan

Ide dari calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) mengenai perlunya dilakukan revolusi mental terhadap bangsa ini dianggap tidak realistis. Ide itu dinilai semata-mata sebagai jargon kampanye menjelang pemilihan presiden (pilpres) yang sulit direalisasikan.
"Jangan-jangan cuma bagian dari jargon kampanye pilpresnya Jokowi. Cuma retorika. Cuma jual janji dengan memakai kata revolusi," kata Direktur Eksekutif The President Center (TPC) Didied Mahaswara di Jakarta, Sabtu (17/5).
Sebagaimana diketahui, pekan lalu, dalam sebuah surat kabar nasional, Jokowi menulis artikel berjudul ''Revolusi Mental''.
Intinya berupa ajakan mengenai perlunya revolusi mental bagi bangsa ini karena sudah terjadi krisis mental yang parah, seperti maraknya praktik korupsi, terjadi pelecehan seksual terhadap anak, meluasnya sikap intoleransi, dan sebagainya.

Internal PDIP Minta Pencapresan Jokowi Dievaluasi Sehubungan dengan Korupsi Jokowi

Dua hari menjelang pendaftaran calon presiden periode 2014-2019 suhu politik di internal PDI Perjuangan dikabarkan semakin memanas. Kasus pengadaan bus TransJakarta menjadi salah satu kerikil yang mengganjal pembicaraan mengenai pencalonan Joko Widodo.
Kalangan internal mulai ada yang berani bersuara meminta agar surat perintah Megawati Soekarnoputri mengenai pencalonan Jokowi dicabut. Desakan ini menyusul pernyataan mantan Kadis Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengenai keterlibatan Jokowi.
Menurut Udar, adalah Jokowi yang memperkenalkan dirinya dengan Michael Bimo Putranto yang adalah makelar dalam pembelian bus TransJakarta ini.

Isu Regenerasi dan Anti Orba Ancam Elektabilitas Jokowi-JK

Elektabilitas calon presiden (capres) PDI Perjuangan (PDIP) Joko Widodo alias Jokowi berpotensi turun jika berduet dengan politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla. Pasalnya, sosok JK adalah antitesis dari dua hal kontroversial dalam pemilu presiden (pilpres) 2014 yakni regenerasi dan anti Orde Baru (Orba).
"Di survei awal, elektabilitas Jokowi-JK tinggi, namun potensi untuk turun pun sangat besar karena JK kartu mati untuk dua tema penting kampanye tadi," kata  Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Agung Suprio kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (17/5/2014).
Menurut Agung, hasil survei yang menyebutkan tingginya elektabilitas Jokowi-JK tidak dapat dijadikan acuan duet pemimpin tersebut akan memenangi pilpres bulan Juli mendatang.

Walikota Solo Tolak Puan Jadi Cawapres Jokowi

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo menolak keras rencana pencalonan Puan Maharani menjadi cawapres yang akan mendampingi capres Joko Widodo (Jokowi) dalam pilpres 6 Juli mendatang. Dia siap berada di garis depan menolak Puan sebagai cawapres Jokowi.
"Saya menolak keras jika Puan Maharani dicalonkan menjadi cawapres pendamping Pak Jokowi. Apapun risikonya saya siap menghadapi," ujar Rudy di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (17/5/2014).