Nachrowi Dukung Jokowi Bangun 6 Tol Dalam Kota

Mantan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Nachrowi Ramli, angkat bicara terkait dukungan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dalam rencana pembangunan enam ruas jalan tol baru.
Ketua Umum DPD Partai Demokrat DKI Jakarta itu mengatakan bahwa Partai Demokrat mendukung kebijakan Joko Widodo, sepanjang itu memberikan solusi kemacetan yang selama ini menjadi momok warga Jakarta.
"Kami dukung gubernur sepanjang program-programnya pro ke masyarakat," kata Nara sapaan akrabnya dalam konferensi pers Rapimda DPP Demokrat di Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (13/1/2013).
Lebih lanjut saat ditanya mengenai sikap Jokowi yang cenderung berubah, pria yang akrab disapa Nara itu menilai wajar. Sebab menurutnya kebijakan pemerintah dapat berubah-ubah karena terus dikaji kelayakannya.
"Setiap orang bisa berubah, mungkin setelah dikaji bisa saja berubah. Tapi dengan catatat tidak mencedrai harapan masyarakat Jakarta," tegasnya.
Lebih lanut Nara menjelaskan, dirinya akan terus mendukung setiap kebijakan pemerintah, sesuai dengan prinsip partai Demokrat.

Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Jokowi Diminta Tolak Pembangunan Jalan Tol

Lampu hijau yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terhadap rencana pembangunan enam ruas jalan tol diragukan. Karena program itu dianggap tidak sejalan dengan kemauan dan program yang selama ini telah dijabarkan kepada masyarakat.

‘’Bukan hanya tak prioritas, tapi proyek jalan tol itu tidak etis. Saya masih yakin Jokowi setuju dengan itu,’’ kata pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago ketika dihubungi, Ahad (13/1).

Menurutnya, pembangunan jalan tol bukan menjadi jawaban dari kemacetan yang terjadi di Jakarta. Karena, yang dibutuhkan masyarakat ibukota bukan jalan tol. Melainkan jalan umum. Makanya, ia mendorong agar sebaiknya Jokowi menolak rencana pembangunan jalan tol tersebut.

Kalau pun berjalan, jelas dia, sebaiknya hanya dua ruas jalan. Yaitu jalur Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dan koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer.  Dua ruas ini masih bisa diterima pembangunannya karena bukan jalan tol dalam kota. ‘’Dua itu bukan tol dalam kota yang melintasi Jakarta. Tapi hanya penyambung supaya angkutan bukan ke Jakarta bisa lebih lancar. Sementara yang empat itu aneh,’’ jelas dia.

Ia mengakui kalau Jakarta memang kekuarangan jalan. Hanya saja yang dibutuhkan itu jalan umum, bukan jalan tol. Itu pun karena kegagalan pemerintah terdahulu dalam menggunakan anggaran untuk penambahan jalan. Ini yang membuat kesenjangan antara jalan dan jumlah kendaraan di Jakarta terus meningkat.

‘’Gap makin lebar karena Pemda DKI tidak menjalankan kewajibannya menambah jalan dalam jumlah yang wajar. Kalau pertumbuhan 0,01 persen per tahun itu sangat tidak wajar,’’ tegas Andrinof.

Ia pun tidak sepakat ketika masyarakat yang kemudian diberikan beban untuk jalan tersebut. Karena dengan jalan tol, setiap pengguna harus membayar untuk bisa lewat. Sehingga pada akhirnya hanya memberikan keuntungan bagi para pengusaha.

Andrinof menilai hal itu sebagai pilihan yang tidak adil bagi masyarakat. Makanya, kalau memang harus ada penambahan jalan, maka harus berupa jalan umum. Termasuk juga meningkatkan jumlah underpass atau fly over untuk melancarkan arus lalu lintas. Serta memperbaiki dan meningkatkan transportasi massal.

‘’Itu melukai rakyat. Selama ini uang rakyat ditampung dari pajak kendaraan bermotor lalu tidak dikembalikan untuk menambah jalan. Sekarang kemacetan parah dan rakyat disuruh untuk membangun jalan. Itu sangat tidak etik,’’ ujar dia.

Sebagai solusi, ia menyarankan agar Pemerintah Kota DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah pusat. Keduanya kemudian bersama-sama mencicil pembangunan jalan umum. Pemerintah pusat dilibatkan karena Jakarta merupakan ibukota negara.

‘’Dicicil, bikin saja dua ruas dulu, jadi tidak harus diproyek. Tidak harus dibisniskan,’’ ungkap Andrinof.

Sumber :
www.republika.co.id

Cara Jokowi Tertibkan Pedagang Kaki Lima

Pemprov DKI Jakarta dengan badan usahanya, Bank DKI memberikan sebanyak 36 gerobak dagangan kepada para pedagang yang biasa mangka di depan Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/1).
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, pemberian gerobak ini merupakan program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) dari Bank DKI.
Bantuan ini sekaligus untuk menata pedagang kaki lima (PKL). Jokowi berharap mereka tidak lagi berjualan di tengah jalan atau tempat yang tidak semestinya untuk berdagang. Pedagang diharapkan dapat menata diri dan menjaga ketertiban.
Pada kesempatan itu Jokowi juga memberikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) secara gratis kepada para pedagang.
Dinas Koperasi Usaha Menengah, Kecil, Mikro dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta juga langsung membuka pelayanan di lokasi yang sama. Menurut Jokowi, penataan yang dilakukan tidak mendapat protes dari para pedagang. "Tidak ada keluhan, kan diberi gerobak, tempat duduk, meja, dan tenda. Mengeluh gimana lagi?" ujarnya.

Sumber :
tribunnews.com

Jokowi: MRT Batal. Ha ha ha, Itu Cuma Guyonan Kok!

Terkait kelanjutan pembangunan mega proyek Mass Rapid Transit (MRT), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih menunggu keputusan pemerintah pusat pada 15 Januari 2013 nanti.

"Ya saya nunggu tanggal 15 aja gimana. Seperti yang disampaikan Menkeu tanggal 15 atau 21 nanti. Ya nggak tau, mungkin juga batal. Ha ha ha. Belum, itu cuma guyonan kok. Pokoknya kita nunggu dari pemerintah pusat," kata Jokowi saat bertemu Menkeu, Agus Marto di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (13/1/2013).

Ditegaskannya, saat ini dirinya terus berupaya agar Menteri Keuangan melakukan revisi proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta terutama soal kesepakatan beban biaya (cost Sharing) pinjaman dari Jepang.

Seperti diketahui Jokowi masih mempertimbangkan kelanjutan pembangunan MRT, terutama keberatannya dengan kesepakatan beban biaya (cost sharing) dari pinjaman tersebut, yang sudah sepakati oleh gubernur sebelumnya di 2005 lalu.

Dalam kesepakatan tersebut beban biaya pinjaman akan ditanggung Pemprov DKI dan pemerintah pusat, dengan beban 42 persen ditanggung pemerintah pusat dan diwujudkan dalam bentuk hibah kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sedangkan 58 persen ditanggung Pemprov DKI Jakarta.

Sumber :
antaranews.com

Jokowi: Integrasi Kopaja di Jalur Transjakarta Mungkin Mundur

Menurut rencana, Kopaja S13 (Ragunan-Grogol) dan P20 (Lebak Bulus-Senen) akan terintegrasi dengan jalur transjakarta pada 15 Januari 2013. Namun, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, rencana awal tersebut dapat mundur hingga paling lambat seminggu kemudian, yaitu pada 21 Januari 2013.
"Kelihatannya mundur seminggu. Saya ingin persiapannya matang. Ya, paling telat seminggu, lah. Namun, saya push tanggal 15," kata Jokowi seusai bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (13/1/2013).
Pengintegrasian kopaja di jalur transjakarta itu diharapkan menjadikan jalur transjakarta lebih produktif dan jarak waktu melintas antara bus yang satu dan yang lainnya lebih cepat. "Supaya jalur transjakarta jadi produktif karena kita sudah tambahkan transjakarta 102 unit. Kalau kopaja bisa masuk, nanti, kan, headway dari bus ke bus dekat sekali. Jadi, itu pelayanan yang mau diberikan. Enggak kaya sekarang, menunggu setengah sampai satu jam," kata Jokowi.
Jokowi pun mengatakan, dalam uji coba tersebut, belum semua jalur transjakarta dapat terintegrasi dengan kopaja AC. Uji coba itu akan dilaksanakan Jokowi di jalur transjakarta koridor I, yaitu Blok M-Kota.
"Ini dicoba dulu yang di Sudiman-Thamrin Koridor I. Nanti di lapangan, saya ikuti dan saya cek," kata Jokowi.
Kopaja yang nanti bisa masuk ke jalur transjakarta Koridor I adalah Kopaja S13 dan P20. Dua trayek itu telah dilengkapi dengan fasilitas AC, wi-fi gratis, dan global positioning system (GPS). Tarif yang dikenai sebesar Rp 5.000.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, pihaknya mulai mengubah bentuk pelayanan angkutan umum di Jakarta ini dengan mengintegrasikan angkutan umum reguler ke transjakarta. "Saat ini baru dua kopaja yang sudah memiliki kesiapan ke arah itu. Operator bus tersebut telah memiliki 20 unit bus baru untuk setipa trayek yang akan masuk transjakarta," kata Pristono.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi "Ajak" Wartawan Cek Ciliwung

Setelah memberikan surat izin usaha perdagangan kepada para pedagang kaki lima dan menghadiri acara senam kesegaran jasmani yang berada di kawasan Melawai, Minggu (13/1/2013), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengecek kondisi Sungai Ciliwung.
Para wartawan yang menunggu Jokowi di rumah dinasnya segera bergerak sekitar pukul 14.00 saat mobil dinas Jokowi bernopol B 1592 NKR keluar diikuti mobil ajudan gubernur.
Para wartawan yang telah menunggu sejak pagi di Taman Suropati sudah menduga akan ada kegiatan gubernur karena sejak pagi telah terparkir truk satpol PP yang berisi beberapa karung beras. Wartawan menduga Jokowi akan meninjau banjir atau kebakaran di Ibu Kota.
Tanpa mengetahui arah mana yang dituju, para wartawan mengikuti mobil Jokowi menuju Jalan Imam Bonjol, lalu belok kanan menuju Jalan Sabang. Seorang wartawan menebak Jokowi hanya akan ke Balaikota DKI karena mobil dinas Jokowi mengarah ke Jalan Kebon Sirih. "Ah, paling ke Balkot nih jangan-jangan. Masuknya lewat DPRD," katanya.
Ternyata, perkiraan itu meleset karena saat berada di lampu lalu lintas Kebon Sirih, mobil dinas Jokowi menuju Stasiun Gambir. Mobil itu terus melaju hingga Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Sesampai di samping Kali Ciliwung yang melintasi Pasar Baru, mobil dinas Jokowi berjalan lebih pelan, diikuti mobil-mobil di belakangnya.
Sekitar tiga menit, mobil Jokowi dan rombongan mengamati pinggir Kali Ciliwung sebelum kemudian mengarah Gedung Kesenian Jakarta dan Lapangan Banteng. Kegiatan Jokowi yang belum jelas arahnya tersebut membuat pewarta kembali berasumsi Jokowi akan kembali ke rumah dinasnya.
"Ya, ini Jokowi kayaknya balik lagi ke rumah dinas," kata seorang wartawan. Benar tebakannya, mobil dinas Jokowi melaju hingga Menteng dan masuk ke rumah dinas di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Jakarta Pusat.
Aktivitas yang hanya berkeliling untuk mengecek keadaan tanpa turun dari mobil bukan baru sekali dilakukan Jokowi. Beberapa waktu lalu, Jokowi pernah hanya berkeliling mengecek pagar Pasar Rumput dan mengecek pohon-pohon tumbang di wilayah Ibu Kota.
Sebelumnya diberitakan, Jokowi bersama Duta Besar Korea Selatan Kim Yeong Seon berencana melakukan kerja sama merestorasi Kali Ciliwung di titik dari Masjid Istiqlal hingga Pasar Baru Jakarta Pusat. "Kami mau konsentrasi ke sana dulu. Kalau itu sudah benar dan mendapatkan respons masyarakat yang bagus, akan kami lanjutkan pada sebuah proyek yang lebih besar," kata Jokowi beberapa waktu lalu.
Jokowi mengaku kagum terhadap sungai-sungai di tengah kota-kota di Korea Selatan karena bersih dan juga dapat digunakan sebagai wisata pada malam harinya.  "Kalau saya lihat di Korea itu kan sungai tengah kota itu bersih semuanya. Saya lihat sendiri, malam hari sungainya bisa dipakai buat jalan-jalan. Mengapa enggak dicontoh. Saya bolak-balik ke sana memang penanganannya bagus," ujarnya.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Ide Jokowi Mengenai Deep Tunnel Menuai Kritikan

Rencana Gubernur Jakarta Joko Widodo membangun proyek terowongan multiguna atau multipurpose deep tunnel di Jakarta kembali mendapat kritik. Pengamat perkotaan, Nirwono Joga, menganggap proyek senilai Rp 16,4 triliun tidak mampu mengurangi titik banjir yang ada di Ibu Kota. "Deep tunnel bukan mengurangi debit air saat puncak-puncaknya hujan," ujar Nirwono ketika dihubungi, Jakarta, Ahad, 13 Januari 2013.

Menurut dia, ada baiknya Jokowi menjalankan cetak biru yang sudah ada di Pemerintah DKI terkait dengan penanganan banjir seperti revitalisasi sungai, memperbaiki drainase yang ada, membangun waduk, dan menyiapkan daerah resapan air. "Benahi dulu. Deep tunnel kan sampai sekarang enggak jelas payung hukumnya dan itu harus jelas kajiannya," ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana, menilai proyek deep tunnel sebagai proyek dadakan. Dia pun masih enggan membahas rencana Jokowi untuk membangun proyek tersebut. "Buat apa inisiasi. Pak Jokowi saja sampai sekarang masih bingung. Nantilah kalau memang kajiannya sudah jelas, baru dibahas. Sampai saat ini, DPRD belum mendapatkan penjelasan soal deep tunnel," kata lelaki yang akrab disapa Sani tersebut.

Sumber :
www.tempo.co

Jokowi Bantu Gerobak Kaki-5 Masjid Sunda Kelapa

Upaya penataan kawasan agar terlihat lebih indah dan bersih terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Kali ini, dalam upaya menata kawasan Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo membantu puluhan gerobak serta kios bagi para pedagang Kaki-5 yang biasa berjualan di sekitar masjid tersebut. Langkah ini juga sebagai salah satu langkah penataan Kaki-5 di ibukota.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, kegiatan ini merupakan program corporate social responsibility (CSR) Bank DKI. Melalui program seperti ini, Jokowi berharap tidak akan ada lagi Kaki-5 yang berjualan di badan jalan hingga menimbulkan kesemrawutran. “Pokoknya jangan sampai ada lagi yang jualan di badan jalan,” ujar Jokowi, usai menyerahkan bantuan gerobak dan kios kepada Kaki-5 di kawasan Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Minggu (13/1).
Dengan cara ini, kata Jokowi, dijamin tidak akan menimbulkan perlawanan dari para PKL. Terlebih, para pedagang diberikan gerobak maupun kios baru secara cuma-cuma. “Tidak ada keluhan. Mau mengeluh gimana lagi, kan diberi gerobak, tempat duduk, meja serta tenda,” kata Jokowi.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta, Ratnaningsih menyatakan, pemberian gerobak diberikan kepada 28 pedagang. Selain itu, kata Ratna, pihaknya juga menyerahkan kios baru bagi delapan pedagang lainnya di kawasan tersebut. “Tidak ada syarat khusus untuk mendapatkan gerobak ini, tapi memang khusus untuk pedagang yang sudah berjualan di lokasi tersebut,” kata Ratna.
Ditegaskan Ratna, tidak ada penambahan PKL yang diberikan bantuan. Jadi, jumlah Kaki-5 yang diberikan bantuan sudah sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh para pedagang di kawasan tersebut.
Agar tak menyebabkan kemacetan, tambah Ratna, keberadaan gerobak-gerobak itu akan disusun secara pararel di depan Masjid Sunda Kelapa. Para PKL juga dilarang keras memperjualbelikan gerobak tersebut.
Selain di depan Masjid Sunda Kelapa, setidaknya ada 23 titik lainnya yang akan ditata, seperti di Taman Fatahillah, Jakarta Barat. Pihaknya pun akan melibatkan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD lainnya untuk bergabung.
Selain mendapatkan gerobak dan kios, para pedagang juga diberikan fasilitas pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) secara gratis. “Mereka juga mendapatkan fasilitas pemberian SIUP gratis hari ini,” tandasnya.
Salah seorang pedagang, Mulyadi,24, mengaku senang dengan pemberian gerobak tersebut. Terlebih, ia dan rekan-rekannya juga mendapatkan pelayanan SIUP gratis. Sehingga para pedagang bisa mengajukan pinjaman kepada bank maupun koperasi. “Kami berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah memfasilitasi agar kami memperoleh kemudahan dalam menjalankan usaha,” kata pedagang dim sum ini.
Adapun gerobak yang dibagikan, berukuran lebih besar dari gerobak biasanya, karena dilengkapi juga dengan kursi dan meja. Ornamen khas Betawi pun menghiasi tampilan desain gerobak tersebut. Di atap gerobak terdapat gigi balang, yang merupakan salah satu ciri khas ornamen Betawi.

Sumber :
poskotanews.com

Skema Biaya MRT, Jokowi Tunggu Pemerintah Pusat

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan proyek mass rapid transportation (MRT) menunggu keputusan pemerintah pusat pada 15 Januari mendatang. "Saya nunggu 15 saja. Seperti yang disampaikan Menteri Keuangan, 15 atau 21 Januari," ujar Jokowi saat bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, di Jalan Tirtayasa III, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad, 13 Januari 2013.

Sebelumnya, Jokowi meminta pemerintah pusat agar dapat mengubah skema pembiayaan proyek MRT. Dia meminta komposisi pembiayaan yang ditanggung pemerintah pusat lebih besar dibandingkan Jakarta. Jokowi ingin 60 persen dari total investasi MRT ditanggung pemerintah pusat. Sementara sisanya, 40 persen, ditanggung Pemerintah Jakarta.

Jika skema ini tidak disetujui, Jokowi mempertimbangkan kemungkinan lainnya. "Pokoknya kami menunggu dari pemerintah pusat saja. Termasuk dari Kementerian Keuangan," katanya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, bakal memberikan respons secepatnya untuk permintaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam mengubah komposisi pembiayaan yang ditanggung pemerintah pusat dan DKI. "Kami akan bisa kasih jawaban 15 atau paling lambat 21 Januari," katanya.

Soal skema permintaan 60:40 dari Jokowi, dia belum dapat memberikan keputusan itu sekarang. Namun dia memahami kondisi yang ada di Pemerintah Jakarta. "Tetapi intinya kami selalu positif untuk pembangunan," ujar dia.

Lalu, apakah akan ada skema lain yang akan ditawarkan pemerintah pusat untuk Jakarta terkait dengan MRT? Menurut Agus, tidak akan ada skema lain. "Permintaan dari Gubernur DKI sudah jelas. Nanti tinggal dibahas dari Kementerian Perhubungan. Dari sana akan menyampaikan usulan lalu direspon Bappenas, Kementerian Keuangan, dan juga Kementeriaan Koordinator Perekonomian," ujarnya.

Sumber :
www.tempo.co

Jokowi Mulai Penataan PKL dari Masjid Sunda Kelapa

Deretan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, tertata lebih rapi dan tampak modern. Penataan PKL itu merupakan kebijakan Gubernur DKI Joko Widodo dibantu Bank DKI.

Ahad (13/1), pria yang akrab disapa Jokowi itu meninjau deretan PKL di sekitar Masjid Sunda Kelapa. Ia langsung mengecek proses penataan PKL. Sedikitnya 36 dari 48 PKL telah ditata dan diperbarui.

Selain itu, para pedagang dilengkapi dengan tanda daftar perusahaan (TDP) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP). Seluruh dokumen itu didapat secara gratis.

Jokowi mengaku penataan PKL tak hanya di sekitar Masjid Sunda Kelapa. Ia menargetkan lebih 20 lokasi PKL yang ditata setelah dana APBD cair.

Ia optimistis ide penataan PKL akan mendapat dukungan. Sebab, penataan itu untuk mengakomodir kepentingan para pedagang.

Kedatangan Jokowi itu mengawali kegiatan fun bike yang ia lakukan bersama Ikatan Keluarga Alumni Notariat Universitas Indonesia (IKA Notariat UI). Dalam kegiatan itu, Jokowi menerima bantuan dua ribu tanaman bakau dan seribu pohon trembesi.

Sumber :
metrotvnews.com

Jokowi Sempat Bercanda Proyek MRT Jakarta akan Batal

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong agar Menteri Keuangan Agus Marto Wardojo melakukan revisi proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta terutama soal kesepakatan beban biaya (cost Sharing) pinjaman dari Jepang.

Orang nomor satu di DKI Jakarta itu sempat bercanda akan membatalkan proyek senilai kurang lebih Rp 15 triliun tersebut. Jika Agus Marto tak kunjung merestui permintaannya soal revisi proyek MRT.

Seperti diketahui Jokowi keberatan dengan kesepakatan beban biaya (cost sharing) dari pinjaman tersebut, yang sudah sepakati oleh gubernur sebelumnya di 2005 lalu.

Kesepakatan pada waktu itu sebanyak beban biaya pinjaman 42% di antaranya ditanggung oleh pemerintah pusat dan diwujudkan dalam bentuk hibah kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sedangkan 58% dari pinjaman JICA dialokasikan sebagai penerusan pinjaman kepada Pemprov DKI Jakarta, dengan skema pinjaman lunak.

"Ya saya nunggu tanggal 15 aja. Seperti yang disampaikan Menkeu tanggal 15 atau 21. Ya nggak tau, mungkin batal. Ha ha ha... Belum belum. Itu cuma guyon kok. Pokoknya kita nunggu dari pemerintah pusat, kemenkeu," kata Jokowi sambil tertawa saat ditanya jika Agus Marto tak setuju soal permintaan revisi proyek MRT, di kediaman Agus Marto di Jl Tirtayasa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (13/1/2013)

Sebelumnya Agus Marto akan mengambil keputusan terkait permintaan revisi proyek Mass Rapid Jakarta (MRT) pada 15 Januari 2013. Permintaan revisi atau kajian ini telah diminta oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi terutama soal beban biaya proyek tersebut.

"Kita akan bisa kasih jawaban tanggal 15 besok atau paling lambat tanggal 21. Sudah dibicarakan dengan Pak Jokowi, dan pemerintah pusat di bawah Menko perekonomian akan melakukan koordinasi. Nanti kita berikan respons," kata Agus Marto ditempat yang sama.

Sumber :
finance.detik.com

Bertemu Agus Marto, Jokowi Ditodong Nyanyi 'Jali-jali'

Gubernur Jokowi mengisi hari Minggu (13/1/2013) dengan bertemu Menkeu Agus Marto di sekitar Jl Tirtayasa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di sini puluhan ibu-ibu menodong Jokowi untuk menyanyikan lagu "Jali-jali".

Kawasan yang dikunjungi Jokowi tidak jauh dengan kediaman pribadi Agus Marto yang terletak di Jl Tirtayasa X. Jokowi yang mengenakan kaos berkerah merah dan berlambang Pemprov DKI Jakarta tiba sekitar pukul 09.05 WIB, disambut Agus Marto. Dia juga langsung dikerubuti kaum ibu warga setempat yang baru saja melaksanakan senam pagi.

Para ibu mengajak Jokowi bersalaman dan foto bersama. Setelah itu Jokowi ditodong untuk menyanyi lagu khas Betawi, Jali-jali. "Kita nyanyi Jali-jali bareng yuk Pak," ajak ibu-ibu. Jokowi meladeni permintaan kaum ibu. Setelah menyanyi, Jokowi mengambil piring dan makan gado-gado. Khusus hari ini, kaum ibu memang menghidangkan sejumlah hidangan yang disajikan di bawah tenda, untuk menyambut Jokowi.

Agus Marto yang menemani Jokowi dengan mengenakan kaos dilapisi jaket menuturkan bahwa tidak ada agenda khusus Jokowi di Jl Tirtayasa. "Cuma mengunjungi saja, yang jelas kami senang Pak Jokowi ke sini," ujarnya.

Setelah beranjangsana di kawasan elite itu, Jokowi kembali ke kediaman dinasnya di Taman Surapati di Menteng, Jakarta Pusat.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Beri 28 Gerobak ke PKL di Menteng

Usai mengikuti acara Funbike dan Bazaar di Thamrin-Sarinah, Gubernur DKI Jakarta Jokowi menghadiri acara pemberian sumbangan gerobak ke pedagang kaki lima (PKL) di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/1/2013).

Dalam acara yang diselenggarakan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Notariat UI ini, Jokowi menerima laporan dari Kepala Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) Ratna Ningsih.

Laporan tersebut berupa penataan PKL dengan total sebanyak 48 pedagang. Sebanyak 28 diantaranya berupa gerobak di luar, 8 kios di kios, 6 di sisi barat, dan 6 di dalam pagar.

Setelah itu, pria bernama lengkap Joko Widodo ini melihat-lihat dan mengecek gerobak baru yang akan diserahkan ke PKL.

Acara yang bertujuan untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) ini dihadiri artis Wanda Hamidah dan Alya Rohali.

Sumber :
liputan6.com

Jokowi Bersepeda Dikawal Voorijder

Meski pagi hari dihiasi guyuran hujan, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo tetap beraktivitas. Ia membuka dan melepas pesepeda dalam acara Funbike dan Bazaar di Thamrin-Sarinah, Minggu (13/1/2013).

Dalam acara tersebut, pria yang akrab disapa Jokowi ini turut bersepeda bersama Sekda Pemrov DKI Fadjar Panjaitan, Kepala Dinas (Kadis) Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) DKI Jakarta Ratna Ningsih, dan beberapa pejabat eselon II.

Pukul 07.30 WIB, Jokowi beserta rombongan bersepeda yang dikawal 1 voorijder, langsung menuju ke Masjid Sunda Kelapa untuk menghadiri acara penandatanganan perjanjian kerjasama dan menyerahkan sarana dagang, surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP) dalam rangka penataan PKL Kawasan Sunda Kelapa.

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Notariat UI ini, hadir pula artis Wanda Hamidah dan Alya Rohali. Acara tersebut untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengembangan Usaha Kecil Menengah.

Sumber :
liputan6.com