Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya menyetujui proyek enam ruas
jalan tol dalam kota untuk dilanjutkan. Jokowi menyetujui proyek
tersebut dengan catatan ruas tol dalam kota tersebut dapat dipakai untuk
jalur busway dan transportasi massal lainnya.
Dalam pertemuan
tertutup yang dilakukan antara Jokowi dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko
Kirmanto, Jokowi telah mendapatkan gambaran terhadap proyek enam ruas
jalan tol dalam kota tersebut.
Dengan melihat gambaran tersebut,
Jokowi meyakini proyek itu dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi
kemacetan di Jakarta. "Tadi sudah dirapatkan bahwa akan mengurangi
macet, lingkar jaringan dan radial, saya menangkap itu ada kontribusi
untuk mengurangi kemacetan," kata Jokowi, di Kementerian PU, Jakarta,
Rabu (9/1/2013).
Setelah dijelaskan oleh Menteri Pekerjaan Umum
Djoko Kirmanto terkait proyek enam ruas jalan tol, Jokowi sepakat dengan
Djoko Kirmanto terkait alasan mengapa proyek enam ruas jalan tol dalam
kota tersebut harus dijalankan, yaitu karena kurangnya jalan dan
permasalahan transportasi umum.
"Ya memang kurang banyak, saya
menangkap itu ada kontribusi mengurangi kemacetan dengan catatan tol itu
bisa dipakai untuk busway dan transportasi massal lainnya," kata
Jokowi.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, untuk proyek enam ruas jalan tol, dari kajian sistem jalan, feasibility, semuanya sudah terkaji. Karena alasan jalan di Jakarta hanya 6-7 persen, proyek tersebut harus dijalankan.
"Untuk
Ibu Kota di mana pun masih sangat kecil, maka harus ditambah. Dilihat
dari sistem juga baik, jalan tol ini satu-satunya yang bisa dipakai
untuk public transportation," kata Djoko.
Djoko Kirmanto
pun memahami kalau dengan cara menambah jalan tidak akan menyelesaikan
masalah kemacetan. Oleh karena itu, harus ada perbaikan dan penambahan
transportasi umum.
"Jadi, untuk mengurangi kemacetan, tidak betul
kalau hanya menambah jalan, harus ditambah dengan transportasi umum,
semua transportasi publik," ujarnya.
Seperti diketahui,
pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya
selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88
kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan koridor
Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap
kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai
investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65
kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor
Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp
4,25 triliun. Serta terakhir yaitu, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang
9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah
selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar
milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah
dengan tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Rabu, 09 Januari 2013
Jokowi Setuju Proyek Enam Ruas Jalan Tol Dilanjutkan
Akhirnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyetujui proyek enam ruas
jalan tol dalam kota. Hal ini sangat bertentangan dengan pernyataannya
saat masih menjadi Calon Gubernur DKI yang saat ia berkampanye menolak
pembangunan jalan tol dalam kota.
Karena menurutnya dengan pembangunan tol dalam kota, tidak akan mengurai kemacetan justru menambah keinginan warga untuk membeli kendaraan pribadi.
"Bukan setuju dan tidak setuju, tapi ini kebutuhan yang saya lihat kebutuhan ada kalkulasi, yang kedua bis masuk dan transportasi massal bisa masuk," kata Jokowi, di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Rabu (9/1/2012).
Jokowi menyampaikan hal tersebut setelah ia mengadakan pertemuan tertutup selama sekitar 3 jam bersama Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Setelah mendapatkan gambaran dari Djoko Kirmanto terkait proyek tersebut, Jokowi merasa lebih mencerahkan.
"Setelah tadi dijelaskan oleh Pak Menteri, memang kita ini ada dua kekurangan yaitu kurang jalan dan transportasi umum. Dan memang benar kurang banyak," kata Jokowi.
Jokowi akhirnya menyetujui mega proyek yang bernilai sekitar Rp 42 triliun itu dengan catatan tol tersebut dapat dipakai untuk jalur busway dan transportasi massal lainnya.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan untuk proyek enam ruas jalan tol, dari kajian sistem jalan, feasibility, semuanya sudah terkaji. Oleh karena alasan jalan di Jakarta hanya 6-7 persen, proyek tersebut harus dijalankan.
"Untuk Ibu Kota dimanapun masih sangat kecil. Maka harus ditambah. Dilihat dari sistem juga baik, jalan tol ini satu-satunya yang bisa dipakai untuk public transportation," kata Djoko.
Seperti diketahui, pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun. Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun.
Serta terakhir yaitu, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development tapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Berita Serupa :
- news.detik.com : "Jokowi Restui Proyek 6 Ruas Tol Dalam Kota DKI, Asal... "
- bisnis.news.viva.co.id : "Jokowi Setuju 6 Jalan Tol Layang Dibangun di Jakarta"
Karena menurutnya dengan pembangunan tol dalam kota, tidak akan mengurai kemacetan justru menambah keinginan warga untuk membeli kendaraan pribadi.
"Bukan setuju dan tidak setuju, tapi ini kebutuhan yang saya lihat kebutuhan ada kalkulasi, yang kedua bis masuk dan transportasi massal bisa masuk," kata Jokowi, di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Rabu (9/1/2012).
Jokowi menyampaikan hal tersebut setelah ia mengadakan pertemuan tertutup selama sekitar 3 jam bersama Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Setelah mendapatkan gambaran dari Djoko Kirmanto terkait proyek tersebut, Jokowi merasa lebih mencerahkan.
"Setelah tadi dijelaskan oleh Pak Menteri, memang kita ini ada dua kekurangan yaitu kurang jalan dan transportasi umum. Dan memang benar kurang banyak," kata Jokowi.
Jokowi akhirnya menyetujui mega proyek yang bernilai sekitar Rp 42 triliun itu dengan catatan tol tersebut dapat dipakai untuk jalur busway dan transportasi massal lainnya.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan untuk proyek enam ruas jalan tol, dari kajian sistem jalan, feasibility, semuanya sudah terkaji. Oleh karena alasan jalan di Jakarta hanya 6-7 persen, proyek tersebut harus dijalankan.
"Untuk Ibu Kota dimanapun masih sangat kecil. Maka harus ditambah. Dilihat dari sistem juga baik, jalan tol ini satu-satunya yang bisa dipakai untuk public transportation," kata Djoko.
Seperti diketahui, pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun. Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun.
Serta terakhir yaitu, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development tapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Berita Serupa :
- news.detik.com : "Jokowi Restui Proyek 6 Ruas Tol Dalam Kota DKI, Asal... "
- bisnis.news.viva.co.id : "Jokowi Setuju 6 Jalan Tol Layang Dibangun di Jakarta"
Jokowi Telah Siapkan Jalan Soekarno
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berharap, Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo dapat memberi nama salah satu jalan di Ibu Kota
dengan nama Dr Ir Soekarno. Pasalnya, Jokowi adalah kader PDI-P.
Menanggapi usulan PDI-P, Jokowi mengaku sudah mempersiapkan jalan mana yang akan dijadikan sebagai jalan Soekarno tersebut. "Pokoknya jalan yang besar-besar, termasuk Jalan Panjang. Baru lima hari yang lalu dibicarakan, jadi itu yang nanti akan kami tentukan, jalan ini untuk nama ini, jalan ini nama ini," kata Jokowi seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Kementerian PU, Jakarta, Rabu (9/1/2012).
Ia pun akan memilih jalan besar dan strategis yang akan menggunakan nama proklamator tersebut. Jokowi pun merasa tak berlebihan adanya usulan tersebut karena Soekarno adalah pahlawan nasional.
"Bung Karno sudah enggak usah saya sebutkan alasannya, semua warga tahu, ya karena beliau proklamator dan pahlawan nasional," kata Jokowi.
Seperti diketahui, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, Jokowi sebagai kader unggulan PDI-P harus dapat memperjuangkan Jalan Soekarno. Basarah mengatakan, peresmian nama-nama jalan Dr Ir Soekarno di beberapa daerah menjadi salah satu agenda dari rangkaian HUT PDI-P. Puncak acara HUT akan digelar di Waduk Djuanda, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis.
Pemberian nama Jalan Soekarno itu dilakukan setelah pemerintah memberi gelar pahlawan nasional kepada Soekarno pada November 2012. Dengan demikian, katanya, tuduhan yang diarahkan kepada Soekarno dalam Tap MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tidak berlaku.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Menanggapi usulan PDI-P, Jokowi mengaku sudah mempersiapkan jalan mana yang akan dijadikan sebagai jalan Soekarno tersebut. "Pokoknya jalan yang besar-besar, termasuk Jalan Panjang. Baru lima hari yang lalu dibicarakan, jadi itu yang nanti akan kami tentukan, jalan ini untuk nama ini, jalan ini nama ini," kata Jokowi seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Kementerian PU, Jakarta, Rabu (9/1/2012).
Ia pun akan memilih jalan besar dan strategis yang akan menggunakan nama proklamator tersebut. Jokowi pun merasa tak berlebihan adanya usulan tersebut karena Soekarno adalah pahlawan nasional.
"Bung Karno sudah enggak usah saya sebutkan alasannya, semua warga tahu, ya karena beliau proklamator dan pahlawan nasional," kata Jokowi.
Seperti diketahui, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, Jokowi sebagai kader unggulan PDI-P harus dapat memperjuangkan Jalan Soekarno. Basarah mengatakan, peresmian nama-nama jalan Dr Ir Soekarno di beberapa daerah menjadi salah satu agenda dari rangkaian HUT PDI-P. Puncak acara HUT akan digelar di Waduk Djuanda, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis.
Pemberian nama Jalan Soekarno itu dilakukan setelah pemerintah memberi gelar pahlawan nasional kepada Soekarno pada November 2012. Dengan demikian, katanya, tuduhan yang diarahkan kepada Soekarno dalam Tap MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tidak berlaku.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi ingin MRT, lanjut monorail, lalu "deep tunnel"
Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo mengatakan akan merampungkan satu persatu proyek
pembangunan di Jakarta mulai dari Mass Rapid Transportation (MRT),
monorail dan terowongan multifungsi (deep tunnel).
"Satu-satu dulu, MRT diputuskan, Monorail diputuskan, baru kita bahas terowongan (multifungsi)," ujar Gubernur DKI Joko Widodo usai rapat dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu.
Jokowi mengatakan terowongan multifungsi yang rencananya akan dibahas tahun ini merupakan salah satu terobosan untuk mengatasi permasalahan banjir di ibu kota.
Sementara itu, terkait masalah pendanaan, Jokowi mengatakan akan menggandeng sejumlah investor untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan proyek tersebut.
"Jadi, proyek ini nantinya tidak hanya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI, tetapi saya juga akan mencari investor untuk turut serta dalam proyek ini, karena memang butuh dana yang sangat banyak," kata dia.
Rencananya, terowongan multifungsi ini memiliki diameter hingga 16 meter, dan akan dibangun di sepanjang Jalan MT Haryono sampai Pluit, Jakarta Utara.
Terowongan bawah tanah tersebut, memiliki tiga fungsi yaitu dapat digunakan sebagai jaringan transportasi yaitu sebagai jalan tol bagi kendaraan, tempat pengolahan limbah dan saluran jaringan utilitas seperti kabel telepon dan listrik.
Bangunan tersebut memiiki kegunaan untuk mengendalikan puncak banjir, memperbaiki sanitasi lingkungan dan limbah cair, mengurangi pemompaan air tanah, tidak memerlukan pembebasan tanah dan dapat dimanfaatkan untuk jalan tol.
Sumber :
antaranews.com
"Satu-satu dulu, MRT diputuskan, Monorail diputuskan, baru kita bahas terowongan (multifungsi)," ujar Gubernur DKI Joko Widodo usai rapat dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu.
Jokowi mengatakan terowongan multifungsi yang rencananya akan dibahas tahun ini merupakan salah satu terobosan untuk mengatasi permasalahan banjir di ibu kota.
Sementara itu, terkait masalah pendanaan, Jokowi mengatakan akan menggandeng sejumlah investor untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan proyek tersebut.
"Jadi, proyek ini nantinya tidak hanya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI, tetapi saya juga akan mencari investor untuk turut serta dalam proyek ini, karena memang butuh dana yang sangat banyak," kata dia.
Rencananya, terowongan multifungsi ini memiliki diameter hingga 16 meter, dan akan dibangun di sepanjang Jalan MT Haryono sampai Pluit, Jakarta Utara.
Terowongan bawah tanah tersebut, memiliki tiga fungsi yaitu dapat digunakan sebagai jaringan transportasi yaitu sebagai jalan tol bagi kendaraan, tempat pengolahan limbah dan saluran jaringan utilitas seperti kabel telepon dan listrik.
Bangunan tersebut memiiki kegunaan untuk mengendalikan puncak banjir, memperbaiki sanitasi lingkungan dan limbah cair, mengurangi pemompaan air tanah, tidak memerlukan pembebasan tanah dan dapat dimanfaatkan untuk jalan tol.
Sumber :
antaranews.com
Jokowi : "Ngapain kita berutang"
Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan membatalkan rencana gubernur
sebelumnya mengenai penerbitkan obligasi atau surat utang daerah untuk
membiayai pembangunan infrastruktur.
"Kemungkinan kita tidak akan menerbitkan surat utang tahun ini. `Ngapain` kita berutang, wong kita punya Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran-red) APBD 2012 yang mencapai sekitar Rp10 triliun," kata Jokowi seusai Rapat Koordinasi Soal Transportasi, di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu.
Saat ini Pemda DKI a membutuhkan dana untuk mempercepat penyelesaian pembangunan beberapa infrastruktur seperti proyek pembangunan "mass rapid transit" (MRT).
Proyek yang terkendala sejak tahun 2005 itu akan dilanjutkan kembali dengan total investasi sekitar Rp15 triliun.
Sebelumnya, di masa kepemimpinan Fauzi Bowo Pemda DKI telah merencanakan menerbitkan surat utang daerah senilai Rp1,2 triliun pada 2013.Obligasi Pemda DKI ini akan digunakan untuk membiayai sejumlah multi proyek infrastruktur.
Melihat Silpa APBD DKI yang masih cukup besar, Jokowi memutuskan tidak menggunakan obligasi sebagai instrumen pembiayaan.
Ia tidak menampik bahwa tingginya Silpa tersebut karena rendahnya serapan anggaran Pemda DKI.
"Ya itulah (dampaknya) ada sisa anggaran yang jumlahnya masih cukup besar," ujarnya.
Untuk itu tambah Jokowi, pihaknya segera menginformasikan pembatalan rencana penerbitan utang yang dimaksud.
"Ya nanti kita urus untuk dibatalkan ke Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan," ujarnya.
Sesungguhnya Pemda DKI memiliki sejumlah proyek pembangunan infrastruktur seperti MRT, pembangunan rumah sakit, dan rumah susun.
Khusus MRT, proyek yang tersendat sejak tahun 2005 senilai Rp15 triliun tersebut, Pemda DKI memilih untuk dibiayai secara keroyokan atau membentuk konsorsium.
Sumber :
antaranews.com
"Kemungkinan kita tidak akan menerbitkan surat utang tahun ini. `Ngapain` kita berutang, wong kita punya Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran-red) APBD 2012 yang mencapai sekitar Rp10 triliun," kata Jokowi seusai Rapat Koordinasi Soal Transportasi, di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu.
Saat ini Pemda DKI a membutuhkan dana untuk mempercepat penyelesaian pembangunan beberapa infrastruktur seperti proyek pembangunan "mass rapid transit" (MRT).
Proyek yang terkendala sejak tahun 2005 itu akan dilanjutkan kembali dengan total investasi sekitar Rp15 triliun.
Sebelumnya, di masa kepemimpinan Fauzi Bowo Pemda DKI telah merencanakan menerbitkan surat utang daerah senilai Rp1,2 triliun pada 2013.Obligasi Pemda DKI ini akan digunakan untuk membiayai sejumlah multi proyek infrastruktur.
Melihat Silpa APBD DKI yang masih cukup besar, Jokowi memutuskan tidak menggunakan obligasi sebagai instrumen pembiayaan.
Ia tidak menampik bahwa tingginya Silpa tersebut karena rendahnya serapan anggaran Pemda DKI.
"Ya itulah (dampaknya) ada sisa anggaran yang jumlahnya masih cukup besar," ujarnya.
Untuk itu tambah Jokowi, pihaknya segera menginformasikan pembatalan rencana penerbitan utang yang dimaksud.
"Ya nanti kita urus untuk dibatalkan ke Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan," ujarnya.
Sesungguhnya Pemda DKI memiliki sejumlah proyek pembangunan infrastruktur seperti MRT, pembangunan rumah sakit, dan rumah susun.
Khusus MRT, proyek yang tersendat sejak tahun 2005 senilai Rp15 triliun tersebut, Pemda DKI memilih untuk dibiayai secara keroyokan atau membentuk konsorsium.
Sumber :
antaranews.com
Bahas Lingkungan, Dubes AS Sambangi Jokowi
Dubes Amerika Serikat (AS) Scott Marciel menyambangi Balaikota
Jakarta untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Scott
mengaku pertemuannya bersama Jokowi hanya sekadar untuk melakukan ramah
tamah dan memberikan ucapan selamat kepada Jokowi sebagai Gubernur DKI
terpilih.
Selain itu, mereka juga membahas mengenai hal-hal yang khususnya berhubungan dengan perlindungan lingkungan. "Kita membahas tentang hal-hal dan area-area apa yang akan kita bahas. Tadi juga kita utarakan bahwa agency perlindungan lingkungan kita itu sudah melakukan kerjasama dengan kantor Gubernur untuk masalah perlindungan polusi," kata Scott, di Balaikota Jakarta, Selasa (8/1/2013).
Hal-hal konkret yang akan dilakukan oleh pihak Kedubes AS untuk melaksanakan permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan komunikasi antara staf Kedubes AS dengan staf Pemprov DKI.
"Jadi nanti staf dari kedutaan kami pastinya akan menghubungi staf dari kantor Gubernur tentang hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk kerjasama nanti. Tapi pada umumnya tadi kita hanya ramah tamah saja, simple-simple saja," kata Scott.
Sementara itu, saat ditanyakan terkait permasalahan tuntutan Hizbut Tahrir Indonesia untuk tidak membangun Kantor Kedubes Amerika yang rencananya akan diperluas dengan dibangun hingga 10 lantai yang mencapai nilai 450 juta dolar amerika (sekitar 4,2 triliun).
Scott mengatakan dalam pertemuannya bersama Jokowi hanya sekilas membahas persoalan tersebut. Karena sebagian besar hasil dari pertemuan tersebut adalah sebagai perkenalan. "Memang proyeknya akan segera dimulai, tapi tujuan kita bukan itu di pertemuan ini. Tujuan pertemuan ini untuk ramah tamah," kata Scott.
Scott pun belum merencanakan untuk mengadakan pertemuan selanjutnya bersama Jokowi. Ia memaklumi kesibukan Jokowi sebagai Gubernur baru di DKI yang sangat padat. Namun di satu sisi, ia merasa Amerika Serikat harus selalu menjaga hubungan bersama Jokowi.
"Saya berharap juga bertemu Gubernur dari waktu ke waktu tapi sepertinya kita harus menjaga Pak Gubernur tugasnya terlebih dahulu. Sebagai penduduk Jakarta, kita mendoakan yang terbaik untuk beliau," kata Scott.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Selain itu, mereka juga membahas mengenai hal-hal yang khususnya berhubungan dengan perlindungan lingkungan. "Kita membahas tentang hal-hal dan area-area apa yang akan kita bahas. Tadi juga kita utarakan bahwa agency perlindungan lingkungan kita itu sudah melakukan kerjasama dengan kantor Gubernur untuk masalah perlindungan polusi," kata Scott, di Balaikota Jakarta, Selasa (8/1/2013).
Hal-hal konkret yang akan dilakukan oleh pihak Kedubes AS untuk melaksanakan permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan komunikasi antara staf Kedubes AS dengan staf Pemprov DKI.
"Jadi nanti staf dari kedutaan kami pastinya akan menghubungi staf dari kantor Gubernur tentang hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk kerjasama nanti. Tapi pada umumnya tadi kita hanya ramah tamah saja, simple-simple saja," kata Scott.
Sementara itu, saat ditanyakan terkait permasalahan tuntutan Hizbut Tahrir Indonesia untuk tidak membangun Kantor Kedubes Amerika yang rencananya akan diperluas dengan dibangun hingga 10 lantai yang mencapai nilai 450 juta dolar amerika (sekitar 4,2 triliun).
Scott mengatakan dalam pertemuannya bersama Jokowi hanya sekilas membahas persoalan tersebut. Karena sebagian besar hasil dari pertemuan tersebut adalah sebagai perkenalan. "Memang proyeknya akan segera dimulai, tapi tujuan kita bukan itu di pertemuan ini. Tujuan pertemuan ini untuk ramah tamah," kata Scott.
Scott pun belum merencanakan untuk mengadakan pertemuan selanjutnya bersama Jokowi. Ia memaklumi kesibukan Jokowi sebagai Gubernur baru di DKI yang sangat padat. Namun di satu sisi, ia merasa Amerika Serikat harus selalu menjaga hubungan bersama Jokowi.
"Saya berharap juga bertemu Gubernur dari waktu ke waktu tapi sepertinya kita harus menjaga Pak Gubernur tugasnya terlebih dahulu. Sebagai penduduk Jakarta, kita mendoakan yang terbaik untuk beliau," kata Scott.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Garap "Deep Tunnel", Jokowi dan Djoko Kirmanto Bentuk Tim
Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI
Jakarta telah bersepakat untuk membuat tim bersama untuk membahas kajian
dan pembahasan teknis pengerjaan megaproyek deep tunnel atau terowongan multiguna.
Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam pertemuannya bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan.
"Masalah deep tunnel, kita bentuk joint team atau tim bersama dari Dinas PU dan Kementerian PU untuk membahas hal tersebut secara lebih teknis dalam proyek itu," ujar Djoko Kirmanto di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Selain mengkaji teknis pembangunan, Djoko mengatakan pembentukan tim ini bertujuan untuk membahas efektifitas deep tunnel dalam mengatasi banjir dan kemacetan di Ibu Kota.
"Seberapa jauh itu efektif untuk menangani banjir dan macet, nantinya dibangun jalan tol disana. Kita lihat ini bagaimana, seberapa jauh terowongan tersebut dapat menangani banjir dan macet," katanya.
Namun Djoko mengatakan proyek deep tunnel itu masih harus dikaji lebih dalam, dan joint team yang akan dibentuk itu yang akan mengkaji apakah deep tunnel itu dapat berfungsi mengurangi berapa titik banjir di Jakarta.
Selain itu, joint team juga berfungsi untuk mengkaji besaran biaya yang akan dikeluarkan untuk membuat tewongan yang rencananya akan membentang dari Jalan MT. Haryono hingga Waduk Pluit tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan joint team tersebut berfungsi untuk mempertajam kajian deep tunnel.
"Apakah dengan uang sebanyak itu untuk membangun deep tunnel dapat mengurangi berapa kubik dan berapa titik banjir," kata Jokowi.
Sementara itu untuk pendanaan deep tunnel, Jokowi mengatakan Menteri PU siap apabila pembangunan terowongan tersebut dibantu melalui penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pihak Pemprov DKI juga telah siap untuk menyisihkan dana APBD untuk pembangunan deep tunnel. Namun, ia tetap memberikan prioritas kepada investor.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa Jakarta membutuhkan saluran raksasa di dalam tanah atau disebut sebagai deep tunnel. Terowongan ini dibutuhkan untuk mengatasi persoalan banjir yang berimbas pada kemacetan parah.
Menurut Jokowi, deep tunnel nantinya bisa berfungsi untuk beragam kepentingan. Selain sebagai saluran air raksasa pada saat banjir, di saat yang lain juga bisa sebagai sarana transportasi.
Deep tunnel yang dimaksud mirip dengan konsep smart tunnel yang ada di Kuala Lumpur. Rencananya, deep tunnel akan membentang dari MT Haryono sampai Pluit.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Berita Serupa :
- news.detik.com : "Jokowi dan Djokir Kompak Bangun Terowongan Raksasa"
Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam pertemuannya bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan.
"Masalah deep tunnel, kita bentuk joint team atau tim bersama dari Dinas PU dan Kementerian PU untuk membahas hal tersebut secara lebih teknis dalam proyek itu," ujar Djoko Kirmanto di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Selain mengkaji teknis pembangunan, Djoko mengatakan pembentukan tim ini bertujuan untuk membahas efektifitas deep tunnel dalam mengatasi banjir dan kemacetan di Ibu Kota.
"Seberapa jauh itu efektif untuk menangani banjir dan macet, nantinya dibangun jalan tol disana. Kita lihat ini bagaimana, seberapa jauh terowongan tersebut dapat menangani banjir dan macet," katanya.
Namun Djoko mengatakan proyek deep tunnel itu masih harus dikaji lebih dalam, dan joint team yang akan dibentuk itu yang akan mengkaji apakah deep tunnel itu dapat berfungsi mengurangi berapa titik banjir di Jakarta.
Selain itu, joint team juga berfungsi untuk mengkaji besaran biaya yang akan dikeluarkan untuk membuat tewongan yang rencananya akan membentang dari Jalan MT. Haryono hingga Waduk Pluit tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan joint team tersebut berfungsi untuk mempertajam kajian deep tunnel.
"Apakah dengan uang sebanyak itu untuk membangun deep tunnel dapat mengurangi berapa kubik dan berapa titik banjir," kata Jokowi.
Sementara itu untuk pendanaan deep tunnel, Jokowi mengatakan Menteri PU siap apabila pembangunan terowongan tersebut dibantu melalui penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pihak Pemprov DKI juga telah siap untuk menyisihkan dana APBD untuk pembangunan deep tunnel. Namun, ia tetap memberikan prioritas kepada investor.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa Jakarta membutuhkan saluran raksasa di dalam tanah atau disebut sebagai deep tunnel. Terowongan ini dibutuhkan untuk mengatasi persoalan banjir yang berimbas pada kemacetan parah.
Menurut Jokowi, deep tunnel nantinya bisa berfungsi untuk beragam kepentingan. Selain sebagai saluran air raksasa pada saat banjir, di saat yang lain juga bisa sebagai sarana transportasi.
Deep tunnel yang dimaksud mirip dengan konsep smart tunnel yang ada di Kuala Lumpur. Rencananya, deep tunnel akan membentang dari MT Haryono sampai Pluit.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Berita Serupa :
- news.detik.com : "Jokowi dan Djokir Kompak Bangun Terowongan Raksasa"
Jokowi Minta PPD Dihibahkan
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menginginkan pengambilalihan Perum Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) dari pusat ke DKI menggunakan skema hibah. "PPD kita minta, enggak ada dana (yang dikeluarkan). Orang, PPD (juga ada) utang," katanya seusai rapat kordinasi di Kementerian Perekonomian, Rabu 9 Januari 2013.
Ia mengatakan pengambilalihan itu dapat menunjang transportasi di Jakarta. "Karena mereka sudah punya pool dan menejemen yang siap memayungi kopaja dan metro mini," katanya.
Diwawancara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan Gubenur dan Menteri Badan Usaha Milik Negara sudah memiliki nota kesepahaman. "PPD, diberikan opsi masuk ke pemda. Jadi MoU menyatakan kalau PPD dilebur diprioritaskan masuk Pemda," katanya.
Direktur Utama PPD Pande Putu menyatakan, sejak awal pendirian PPD memang milik pemda, namun sejak tahun 1970 dikelola pusat. Terkait permintaan Pemda ia mengatakan PPD siap. "Pada dasarnya kami sudah siap dari sisi due deligence."
Ia pun mengatakan sampai saat ini utang PPD kurang dari Rp 60 miliar. "Hutang itu warisan masa lalu dalam bentuk RDI (Rekening Dana Investasi) Rp 3 miliar," katanya. "Namun, karena ada bunganya, jadi melonjak menjadi Rp 22 miliar." ujarnya. Sisanya menurut dia terdiri dari utang pajak. "Tapi lebih kecil dar aset PPD yang mencapai Rp 600 miliar," katanya.
Pada tahun 2012 ia mengatakan pendapatan PPD terealisasi sebesar Rp 5,4 miliar dari target awal Rp 6,1 miliar. "Target pendapatan 2013 belum diputuskan karena menunggu proses pemgambialihan PPD oleh DKI Jakarta."
Menurut catatan, aset Perum PPD terdapat di 12 lokasi antara lain Depo Ciputat seluas 67.875 meter persegi dengan daya tampung bus 400 bus, Depo Pulo Gadung 7.344 m2 (80 bus), Depo Klender 17.860 meter (120 bus).Selanjutnya, Depo Jelambar 12.335 meter (90 bus), Depo Cakung 12.000 meter (80 bus), Depo Depok 7.135 meter (60 bus), Depo Tangerang 3.371 (40 bus) dan Depo Cawang 8.251 meter.
Selain itu PPD memiliki aset berupa satu unit villa di kawasan Mega Mendung, Jawa Barat seluas 2.950 meter, tanah kosong di Ciracas 53.187 meter, dan dua kavling tanah di Depok 141 meter dan 186 meter. Selain aset tanah, PPD memiliki aset saham di PT Transjakarta pengelola Busway, yaitu koridor 1 sebesar 18,76 persen, koridor 2-3 sebesar 22,2 persen, di koridor 4-6 punya 23,53 persen. Saham pada koridor 5-7 sebesar 23,81 persen, koridor 9 punya 28,44 persen, dan koridor 10 sebesar 16,18 persen.
Sumber :
www.tempo.co
Ia mengatakan pengambilalihan itu dapat menunjang transportasi di Jakarta. "Karena mereka sudah punya pool dan menejemen yang siap memayungi kopaja dan metro mini," katanya.
Diwawancara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan Gubenur dan Menteri Badan Usaha Milik Negara sudah memiliki nota kesepahaman. "PPD, diberikan opsi masuk ke pemda. Jadi MoU menyatakan kalau PPD dilebur diprioritaskan masuk Pemda," katanya.
Direktur Utama PPD Pande Putu menyatakan, sejak awal pendirian PPD memang milik pemda, namun sejak tahun 1970 dikelola pusat. Terkait permintaan Pemda ia mengatakan PPD siap. "Pada dasarnya kami sudah siap dari sisi due deligence."
Ia pun mengatakan sampai saat ini utang PPD kurang dari Rp 60 miliar. "Hutang itu warisan masa lalu dalam bentuk RDI (Rekening Dana Investasi) Rp 3 miliar," katanya. "Namun, karena ada bunganya, jadi melonjak menjadi Rp 22 miliar." ujarnya. Sisanya menurut dia terdiri dari utang pajak. "Tapi lebih kecil dar aset PPD yang mencapai Rp 600 miliar," katanya.
Pada tahun 2012 ia mengatakan pendapatan PPD terealisasi sebesar Rp 5,4 miliar dari target awal Rp 6,1 miliar. "Target pendapatan 2013 belum diputuskan karena menunggu proses pemgambialihan PPD oleh DKI Jakarta."
Menurut catatan, aset Perum PPD terdapat di 12 lokasi antara lain Depo Ciputat seluas 67.875 meter persegi dengan daya tampung bus 400 bus, Depo Pulo Gadung 7.344 m2 (80 bus), Depo Klender 17.860 meter (120 bus).Selanjutnya, Depo Jelambar 12.335 meter (90 bus), Depo Cakung 12.000 meter (80 bus), Depo Depok 7.135 meter (60 bus), Depo Tangerang 3.371 (40 bus) dan Depo Cawang 8.251 meter.
Selain itu PPD memiliki aset berupa satu unit villa di kawasan Mega Mendung, Jawa Barat seluas 2.950 meter, tanah kosong di Ciracas 53.187 meter, dan dua kavling tanah di Depok 141 meter dan 186 meter. Selain aset tanah, PPD memiliki aset saham di PT Transjakarta pengelola Busway, yaitu koridor 1 sebesar 18,76 persen, koridor 2-3 sebesar 22,2 persen, di koridor 4-6 punya 23,53 persen. Saham pada koridor 5-7 sebesar 23,81 persen, koridor 9 punya 28,44 persen, dan koridor 10 sebesar 16,18 persen.
Sumber :
www.tempo.co
Didongkrak Jokowi Cs, PDIP Diprediksi Menangi Pemilu 2014
Tokoh-tokoh PDIP yang dikenal pro rakyat seperti Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo (Jokowi) diyakini bisa mendongkrak popularitas PDIP
melampaui Golkar. Namun tetap saja PDIP belum berminat mencapreskan
Jokowi di Pilpres mendatang.
"Sementara PDIP mendapat keuntungan karena konsisten berada di luar kekuasaan maka kecenderungannya akan naik. Ada sosok populis yang akan mengangkat PDIP, seperti Jokowi, kemudian Rustriningsih di Jawa Tengah. Saya kira PDIP akan naik," kata pengamat politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto kepada detikcom, Rabu (9/1/2013).
Gun menuturkan, PDIP akan semakin melejit jika Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tak lagi nyapres di Pilpres 2014 mendatang. Mega, menurut dia, lebih baik menjadi king maker, menjadi tokoh di balik capres alternatif yang dimunculkan di Pilpres 2014 mendatang.
"Terlebih kalau capresnya bukan Mega, namun tokoh alternatif yang didorong, bisa JK, Mahfud MD, atau yang lain," katanya.
Sementara Golkar diprediksi akan turun perolehan suaranya di Pemilu 2014, posisi Golkar diprediksi di bawah PDIP. "Posisi Partai Golkar akan stagnan tapi posisi PDIP merangkak naik. Golkar sejak pencalonan Ical menjadi capres dan terus melakukan treatment politik ke Ical, maka Ical akan dianggap menjadi bagian Golkar. Padahal sejak awal elektabilitas Golkar naik namun tak dibarengi elektabilitas Ical," katanya.
PDIP sendiri memang memandang Partai Golkar sebagai pesaing di Pemilu 2014 mendatang. Namun hingga kini PDIP belum memutuskan siapa capres yang akan diusungnya. "Jadi kalau Pemilu Legislatif PDIP memang bersaing dengan Golkar, kalau Pilpres Ibu Mega bersaing dengan Pak Prabowo," kata Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait.
Sumber :
news.detik.com
"Sementara PDIP mendapat keuntungan karena konsisten berada di luar kekuasaan maka kecenderungannya akan naik. Ada sosok populis yang akan mengangkat PDIP, seperti Jokowi, kemudian Rustriningsih di Jawa Tengah. Saya kira PDIP akan naik," kata pengamat politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto kepada detikcom, Rabu (9/1/2013).
Gun menuturkan, PDIP akan semakin melejit jika Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tak lagi nyapres di Pilpres 2014 mendatang. Mega, menurut dia, lebih baik menjadi king maker, menjadi tokoh di balik capres alternatif yang dimunculkan di Pilpres 2014 mendatang.
"Terlebih kalau capresnya bukan Mega, namun tokoh alternatif yang didorong, bisa JK, Mahfud MD, atau yang lain," katanya.
Sementara Golkar diprediksi akan turun perolehan suaranya di Pemilu 2014, posisi Golkar diprediksi di bawah PDIP. "Posisi Partai Golkar akan stagnan tapi posisi PDIP merangkak naik. Golkar sejak pencalonan Ical menjadi capres dan terus melakukan treatment politik ke Ical, maka Ical akan dianggap menjadi bagian Golkar. Padahal sejak awal elektabilitas Golkar naik namun tak dibarengi elektabilitas Ical," katanya.
PDIP sendiri memang memandang Partai Golkar sebagai pesaing di Pemilu 2014 mendatang. Namun hingga kini PDIP belum memutuskan siapa capres yang akan diusungnya. "Jadi kalau Pemilu Legislatif PDIP memang bersaing dengan Golkar, kalau Pilpres Ibu Mega bersaing dengan Pak Prabowo," kata Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait.
Sumber :
news.detik.com
Dahlan-Jokowi Beda Pendapat soal PPD
Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
memiliki pendapat yang berbeda soal rencana pelepasan aset Perusahaan
Umum Pengangkutan Djakarta (PPD). Dahlan setuju aset PPD dibeli
Pemerintah DKI, tetapi Jokowi justru sebaliknya.
"Ya, saya setuju PPD dibeli DKI Jakarta," kata Dahlan selepas Rapat Koordinasi di Kementerian Perekonomian Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Menurut Dahlan, Kementerian BUMN memang berniat melepas aset PPD. Sebab, PPD dinilai tidak memberikan kontribusi ke Kementerian BUMN. Justru PPD lebih cocok diubah menjadi badan usaha milik daerah (BUMD) untuk menangani masalah transportasi Ibu Kota.
Di tempat yang sama, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo justru tidak berminat membeli PPD. Namun, PPD lebih cocok diambil alih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Tidak ada pembelian, PPD kami minta," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, pihaknya sudah melayangkan surat ke Kementerian BUMN untuk meminta PPD dialihkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Iya, suratnya sudah kami layangkan ke Kementerian BUMN," tambahnya.
Meski sudah melayangkan surat ke Dahlan, Jokowi belum mendapat tanggapan khusus terkait hal tersebut. Sekadar catatan, Kementerian BUMN menginginkan PPD akan dilikuidasi. Aset milik PPD akan diambil alih oleh Perum Damri dan aset berupa tanah akan dilelang. Proses likuidasi diharapkan bisa terjadi pada akhir tahun.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Ya, saya setuju PPD dibeli DKI Jakarta," kata Dahlan selepas Rapat Koordinasi di Kementerian Perekonomian Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Menurut Dahlan, Kementerian BUMN memang berniat melepas aset PPD. Sebab, PPD dinilai tidak memberikan kontribusi ke Kementerian BUMN. Justru PPD lebih cocok diubah menjadi badan usaha milik daerah (BUMD) untuk menangani masalah transportasi Ibu Kota.
Di tempat yang sama, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo justru tidak berminat membeli PPD. Namun, PPD lebih cocok diambil alih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Tidak ada pembelian, PPD kami minta," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, pihaknya sudah melayangkan surat ke Kementerian BUMN untuk meminta PPD dialihkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Iya, suratnya sudah kami layangkan ke Kementerian BUMN," tambahnya.
Meski sudah melayangkan surat ke Dahlan, Jokowi belum mendapat tanggapan khusus terkait hal tersebut. Sekadar catatan, Kementerian BUMN menginginkan PPD akan dilikuidasi. Aset milik PPD akan diambil alih oleh Perum Damri dan aset berupa tanah akan dilelang. Proses likuidasi diharapkan bisa terjadi pada akhir tahun.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Tunjuk Adhi Karya Garap Monorail Jakarta
PT Adhi Karya Tbk (ADHI) melakukan pertemuan dengan Pemprov DKI Jakarta
yang sekarang dipimpin oleh Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan
pembangunan monorail Jakarta hari ini. Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan
keputusan untuk meneruskan konsesi lama yaitu PT Jakarta Monorail (JM)
sebagai pemegang konsesi akan pelaksanaan pembangunan monorail jalur
green line dan blue line.
ADHI, sebagai kontraktor lama, masih akan mempertimbangkan apabila ditunjuk sebagai kontraktor pada pembangunan dua jalur tersebut. PT Jakarta Monorail akan memenuhi kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh ADHI yakni berupa tiang-tiang monorail.
“ADHI tetap diminta untuk melakukan kajian kembali atas proposal pemecahan masalah transportasi di wilayah DKI Jakarta yang pernah disampaikan sebelumnya,” kata Corporate Secretary Amrozi Hamidi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/1/2013).
Jalur monorail yang diajukan ADHI dalam proposal adalah dari Bekasi Timur-Cawang-Kuningan dan Cibubur-Cawang-Kuningan (East Line). Saat ini ADHI bekerja sama dengan lembaga survei independen untuk mengkaji willing to pay dan ability to pay calon konsumen monorail tersebut.
“Pihak Pemprov DKI Jakarta meminta ADHI untuk meneruskan kajian jalur dari Tangerang-Palmerah (West Line) untuk melayani lalu lintas transportasi dari wilayah Barat,” jelas dia.
Sumber :
economy.okezone.com
ADHI, sebagai kontraktor lama, masih akan mempertimbangkan apabila ditunjuk sebagai kontraktor pada pembangunan dua jalur tersebut. PT Jakarta Monorail akan memenuhi kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh ADHI yakni berupa tiang-tiang monorail.
“ADHI tetap diminta untuk melakukan kajian kembali atas proposal pemecahan masalah transportasi di wilayah DKI Jakarta yang pernah disampaikan sebelumnya,” kata Corporate Secretary Amrozi Hamidi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/1/2013).
Jalur monorail yang diajukan ADHI dalam proposal adalah dari Bekasi Timur-Cawang-Kuningan dan Cibubur-Cawang-Kuningan (East Line). Saat ini ADHI bekerja sama dengan lembaga survei independen untuk mengkaji willing to pay dan ability to pay calon konsumen monorail tersebut.
“Pihak Pemprov DKI Jakarta meminta ADHI untuk meneruskan kajian jalur dari Tangerang-Palmerah (West Line) untuk melayani lalu lintas transportasi dari wilayah Barat,” jelas dia.
Sumber :
economy.okezone.com
PDIP Belum Berminat Capreskan Jokowi di Pilpres 2014
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang dikenal merakyat
dipandang sebagai pemimpin muda potensial Indonesia di masa datang.
Namun apa daya, PDIP belum berminat mencapreskan Pak Joko. Apa
alasannya?
Rupanya PDIP meminta Jokowi menyelesaikan terlebih dahulu tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun ke depan. Jelas PDIP tak mau Jokowi maju Pilpres.
"Ujiannya 5 tahun memimpin DKI ini, kita lihat dulu kinerjanya sampai berakhirnya tugas sebagai Gubernur DKI," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo saat ditanya peluang pencapresan Jokowi.
Hal ini disampaikan Tjahjo saat dihubungi detikcom, Rabu (9/1/2013).
PDIP, lanjut Tjahjo, masih akan mengevaluasi performa Jokowi dan memutuskan masa depan mantan wali kota Solo setelah periode pertama kepemimpinannya di Ibu Kota. Jika dianggap sukses di Ibu Kota, besar peluang Jokowi untuk maju di Pilpres 2019 pun belum dibuka lebar-lebar.
"Ya belum tahu (masa depan Jokowi), kan masih 5 tahun jabatan sampai tahun 2017. Bisa diperpanjang lagi atau bagaimana kan partai akan melihatnya ke depan," tuturnya.
Alasan lain, sebagian besar kalangan PDIP masih mendukung pencapresan Mega. Popularitas Mega saat ini tengah bersaing dengan capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Warga Jakarta sendiri saat ini sepertinya masih menikmati euforia bersama pria kurus berusia 51 tahun itu. Kehadirannya bersama Ahok di tengah-tengah masyarakat membawa harapan kepada perubahan Jakarta ke arah yang lebih baik.
Namun memang ada yang menganggap popularitas, ide-ide segar dan visinya layak naik level ke jenjang nasional. Jokowi dipandang memiliki segala potensi untuk duduk di singgasana RI 1.
Sumber :
news.detik.com
Rupanya PDIP meminta Jokowi menyelesaikan terlebih dahulu tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun ke depan. Jelas PDIP tak mau Jokowi maju Pilpres.
"Ujiannya 5 tahun memimpin DKI ini, kita lihat dulu kinerjanya sampai berakhirnya tugas sebagai Gubernur DKI," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo saat ditanya peluang pencapresan Jokowi.
Hal ini disampaikan Tjahjo saat dihubungi detikcom, Rabu (9/1/2013).
PDIP, lanjut Tjahjo, masih akan mengevaluasi performa Jokowi dan memutuskan masa depan mantan wali kota Solo setelah periode pertama kepemimpinannya di Ibu Kota. Jika dianggap sukses di Ibu Kota, besar peluang Jokowi untuk maju di Pilpres 2019 pun belum dibuka lebar-lebar.
"Ya belum tahu (masa depan Jokowi), kan masih 5 tahun jabatan sampai tahun 2017. Bisa diperpanjang lagi atau bagaimana kan partai akan melihatnya ke depan," tuturnya.
Alasan lain, sebagian besar kalangan PDIP masih mendukung pencapresan Mega. Popularitas Mega saat ini tengah bersaing dengan capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Warga Jakarta sendiri saat ini sepertinya masih menikmati euforia bersama pria kurus berusia 51 tahun itu. Kehadirannya bersama Ahok di tengah-tengah masyarakat membawa harapan kepada perubahan Jakarta ke arah yang lebih baik.
Namun memang ada yang menganggap popularitas, ide-ide segar dan visinya layak naik level ke jenjang nasional. Jokowi dipandang memiliki segala potensi untuk duduk di singgasana RI 1.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Umumkan Pelaksana MRT Pekan Depan
Gubernur Jakarta Jokowi mengatakan akan mengumumkan perusahaan pelaksana proyek MRT pada Rabu 16 Januari 2013. "Jadi Menteri Hatta putuskan subsidi tanggal 15 (Januari), saya putuskan tanggal 16 (Januari)," kata dia, Rabu 9 Januari 2013.
Untuk tahap awal, Jokowi mengatakan pembangunan MRT dari Lebak Bulus ke Dukuh Atas segera dilakukan setelah keputusan diambil. Sedangkan rute Dukuh Atas-Kampung Bandan (Kota) akan dikerjakan pada tahap berikutnya. "Nanti dari Dukuh Atas-Kampung Bandan akan dibuat DED (Detail Engineering Detail) pada Maret 2013," katanya.
Untuk nilai proyeknya, Jokowi memperkirakan pembangunan MRT akan menghabiskan dana sebesar Rp 15 triliun. Tapi dia menilai angka itu masih bisa berubah menjadi lebih rendah. "Nanti kalau sudah dilelang bisa turun banyak. Lebih rendah dari itu (Rp 15 triliun)," katanya.
Untuk karcis, Jokowi menegaskan bahwa Pemprov DKI ingin harga tiket tidak lebih dari Rp 10 ribu. Karena itulah, dia meminta rasio beban pengembalian utang dari pemerintah pusat lebih besar dari beban DKI. "Karena pemprov nanti juga harus memberikan subsidi untuk tiket," ujar Jokowi.
MRT Lebak Bulus-Dukuh Atas sendiri ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2015, lebih cepat dari rencana awal tahun 2016. Sedangkan untuk Dukuh Atas-Kampung Bandan ditargetkan mulai beroperasi tahun 2017, lebih cepat dua tahun. "Kita berkejar-kejaran dengan macet," ujarnya.
Sumber :
www.tempo.co
Untuk tahap awal, Jokowi mengatakan pembangunan MRT dari Lebak Bulus ke Dukuh Atas segera dilakukan setelah keputusan diambil. Sedangkan rute Dukuh Atas-Kampung Bandan (Kota) akan dikerjakan pada tahap berikutnya. "Nanti dari Dukuh Atas-Kampung Bandan akan dibuat DED (Detail Engineering Detail) pada Maret 2013," katanya.
Untuk nilai proyeknya, Jokowi memperkirakan pembangunan MRT akan menghabiskan dana sebesar Rp 15 triliun. Tapi dia menilai angka itu masih bisa berubah menjadi lebih rendah. "Nanti kalau sudah dilelang bisa turun banyak. Lebih rendah dari itu (Rp 15 triliun)," katanya.
Untuk karcis, Jokowi menegaskan bahwa Pemprov DKI ingin harga tiket tidak lebih dari Rp 10 ribu. Karena itulah, dia meminta rasio beban pengembalian utang dari pemerintah pusat lebih besar dari beban DKI. "Karena pemprov nanti juga harus memberikan subsidi untuk tiket," ujar Jokowi.
MRT Lebak Bulus-Dukuh Atas sendiri ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2015, lebih cepat dari rencana awal tahun 2016. Sedangkan untuk Dukuh Atas-Kampung Bandan ditargetkan mulai beroperasi tahun 2017, lebih cepat dua tahun. "Kita berkejar-kejaran dengan macet," ujarnya.
Sumber :
www.tempo.co
Demokrat: Jokowi Belum Jadi Apa-Apa, SBY Sudah Blusukan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gerah disebut meniru Gubernur
DKI Jakarta yang kerap blusukan bertemu dengan masyarakat di
kampung-kampung.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, menerangkan, SBY sudah jauh lebih dulu melakukan kunjungan ke kampung-kampung. “Jika ingin membuktikan SBY menemui rakyat di kampung-kampung bisa membuka lembaran atau kliping 2003 dan 2004. Bahkan, ketika SBY sudah terpilih pun, terus menemui rakyat. Tapi kami tidak menggunakan istilah blusukan, melainkan Turba atau turun ke bawah," ungkap Ramadhan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Wakil Ketua Komisi I ini menegaskan, SBY merupakan presiden terlama yang menginap di Papua dari presiden Indonesia lain yang pernah ada. "Ketika ada bencana tsunami Aceh, SBY pun langsung terbang ke Aceh. Jadi blusukan itu sudah menjadi hal yang biasa," sambungnya.
Ramadhan menganggap, langkah SBY memang sudah seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Sejak pemilihan umum digelar secara langsung, mengharuskan calon legislatif, calon presiden dan calon gubernur lebih dekat dengan rakyat.
"Jadi pada saat itu mohon maaf, Pak Jokowi belum jadi apa-apa, sedangkan SBY sudah melakukan. Bahkan kalau kita lihat saat SBY jd Kasdam (Kepala Staff Daerah Militer), itu sudah blusukan dan bertemu dengan mahasiswa, serta kerumunan," paparnya.
Sehingga, lanjut Ramadhan, langkah SBY itu bukan hal baru. Pasalnya, ini adalah tradisi yang sejak dulu jadi trademarknya, karena beliau merupakan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.
"Terbukti SBY terpilih lagi untuk kali kedua. Kalau misalnya, langkah itu tidak efektif maka tentu tidak terpilih lagi. Ini merupakan program-program pro-rakyat SBY. Kalau SBY tak turun langsung, bagaimana beliau bisa tahu keluhan dari masyarakatnya," simpulnya.
Sumber :
news.okezone.com
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, menerangkan, SBY sudah jauh lebih dulu melakukan kunjungan ke kampung-kampung. “Jika ingin membuktikan SBY menemui rakyat di kampung-kampung bisa membuka lembaran atau kliping 2003 dan 2004. Bahkan, ketika SBY sudah terpilih pun, terus menemui rakyat. Tapi kami tidak menggunakan istilah blusukan, melainkan Turba atau turun ke bawah," ungkap Ramadhan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Wakil Ketua Komisi I ini menegaskan, SBY merupakan presiden terlama yang menginap di Papua dari presiden Indonesia lain yang pernah ada. "Ketika ada bencana tsunami Aceh, SBY pun langsung terbang ke Aceh. Jadi blusukan itu sudah menjadi hal yang biasa," sambungnya.
Ramadhan menganggap, langkah SBY memang sudah seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Sejak pemilihan umum digelar secara langsung, mengharuskan calon legislatif, calon presiden dan calon gubernur lebih dekat dengan rakyat.
"Jadi pada saat itu mohon maaf, Pak Jokowi belum jadi apa-apa, sedangkan SBY sudah melakukan. Bahkan kalau kita lihat saat SBY jd Kasdam (Kepala Staff Daerah Militer), itu sudah blusukan dan bertemu dengan mahasiswa, serta kerumunan," paparnya.
Sehingga, lanjut Ramadhan, langkah SBY itu bukan hal baru. Pasalnya, ini adalah tradisi yang sejak dulu jadi trademarknya, karena beliau merupakan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.
"Terbukti SBY terpilih lagi untuk kali kedua. Kalau misalnya, langkah itu tidak efektif maka tentu tidak terpilih lagi. Ini merupakan program-program pro-rakyat SBY. Kalau SBY tak turun langsung, bagaimana beliau bisa tahu keluhan dari masyarakatnya," simpulnya.
Sumber :
news.okezone.com
Jokowi: Adhi Karya Mundur dari Konsorsium Monorel
Salah satu program Gubernur DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan
adalah dengan melanjutkan proyek monorel yang telah lama 'menganggur'.
Seperti diketahui ada dua konsorsium yang rencananya akan menjalankan
proyek tersebut, yakni PT Jakarta Monorel yang merupakan investor swasta
dan Adhi Karya yang merupakan konsorsium BUMN.
Namun, tampaknya hanya PT Jakarta Monorel yang akan menjalankan proyek Monorel dengan rute Green Line dan Blue Line. Konsorsium Adhi Karya merupakan konsorsium yang terdiri dari PT Adhi Karya, PT Telkom, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Jasa Marga, PT INKA, PT Lembaga Elektronika Negara (LEN).
"Intinya mundur dari konsorsium, dari Jakarta Monorel," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Untuk langkah selanjutnya dari Pemprov DKI terkait keberlanjutan proyek Monorel akan segera diputuskan oleh Jokowi. Dalam pemaparan Adhi Karya kepada Jokowi hari ini, Adhi Karya memutuskan untuk mundur dari Monorel dan juga mengajukan yang dari Timur ke Barat sebagai feedbacknya.
"Belum tahu kapan mau dipresentasikan kembali. Baru mau disiapkan," kata Jokowi.
Kalau menggunakan konsorsium lama, yaitu PT Jakarta Monorel, itu artinya tidak perlu ada tender, studi kelayakan dan uji analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), karena dahulu sudah pernah dibangun dan persyaratan tersebut sudah terpenuhi.
"Pertama langsung bisa dilaksanakan dan menggunakan desain lama. Kan sudah pola makro transportasi Jakarta. Jangan keluar dari blue print," kata Jokowi.
Dengan mundurnya Adhi Karya sebagai konsorsium penggerak Monorel, Jokowi akan menunggu kesiapan PT Jakarta Monorel dan mengimbau pencabutan surat penghentian proyek Monorel yang pernah dikeluarkan saat kepemimpinan Mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo.
"Selarang masih menunggu kepastian PT Jakarta Monorel. Dia siap, kami cek dan siap. Surat penghentian dulu dicabut, saya ganti yang baru," kata Jokowi.
Adapun, tiga aspek yang masih harus dikaji oleh pihak PT JM adalah terkait masalah financial crossing, kajian teknis, dan legal aspek. "Kajian belum sampai ke kami jadi belum bisa putuskan. Tadi kan bagian hukum, Bappenas, Bappeda ikut berpartisipasi, apakah nanti saya buat Pergub baru, atau yang lama semuanya harus komplet," ujar Jokowi.
Seperti diketahui PT Jakarta Monorel akan menggunakan konsep yang telah dikaji sejak lima tahun lalu. Rute yang diajukan, yakni green line dengan jalur Semanggi-Casablanca-Kuningan-Sudirman-Karet-Semanggi, serta blue line jalurnya Kampung Melayu - Casablanca - Karet - Tanahabang - Roxi - Mall Taman Anggrek.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Namun, tampaknya hanya PT Jakarta Monorel yang akan menjalankan proyek Monorel dengan rute Green Line dan Blue Line. Konsorsium Adhi Karya merupakan konsorsium yang terdiri dari PT Adhi Karya, PT Telkom, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Jasa Marga, PT INKA, PT Lembaga Elektronika Negara (LEN).
"Intinya mundur dari konsorsium, dari Jakarta Monorel," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Untuk langkah selanjutnya dari Pemprov DKI terkait keberlanjutan proyek Monorel akan segera diputuskan oleh Jokowi. Dalam pemaparan Adhi Karya kepada Jokowi hari ini, Adhi Karya memutuskan untuk mundur dari Monorel dan juga mengajukan yang dari Timur ke Barat sebagai feedbacknya.
"Belum tahu kapan mau dipresentasikan kembali. Baru mau disiapkan," kata Jokowi.
Kalau menggunakan konsorsium lama, yaitu PT Jakarta Monorel, itu artinya tidak perlu ada tender, studi kelayakan dan uji analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), karena dahulu sudah pernah dibangun dan persyaratan tersebut sudah terpenuhi.
"Pertama langsung bisa dilaksanakan dan menggunakan desain lama. Kan sudah pola makro transportasi Jakarta. Jangan keluar dari blue print," kata Jokowi.
Dengan mundurnya Adhi Karya sebagai konsorsium penggerak Monorel, Jokowi akan menunggu kesiapan PT Jakarta Monorel dan mengimbau pencabutan surat penghentian proyek Monorel yang pernah dikeluarkan saat kepemimpinan Mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo.
"Selarang masih menunggu kepastian PT Jakarta Monorel. Dia siap, kami cek dan siap. Surat penghentian dulu dicabut, saya ganti yang baru," kata Jokowi.
Adapun, tiga aspek yang masih harus dikaji oleh pihak PT JM adalah terkait masalah financial crossing, kajian teknis, dan legal aspek. "Kajian belum sampai ke kami jadi belum bisa putuskan. Tadi kan bagian hukum, Bappenas, Bappeda ikut berpartisipasi, apakah nanti saya buat Pergub baru, atau yang lama semuanya harus komplet," ujar Jokowi.
Seperti diketahui PT Jakarta Monorel akan menggunakan konsep yang telah dikaji sejak lima tahun lalu. Rute yang diajukan, yakni green line dengan jalur Semanggi-Casablanca-Kuningan-Sudirman-Karet-Semanggi, serta blue line jalurnya Kampung Melayu - Casablanca - Karet - Tanahabang - Roxi - Mall Taman Anggrek.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
PDIP Minta Jokowi Bikin Jalan Soekarno di Jakarta
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memperjuangkan nama Jalan Sukarno di Ibu Kota. Menurut partai ini, penggunaan nama Sukarno sebagai nama jalan adalah keharusan mengingat Soekarno sudah mendapat gelar pahlawan nasional.
"Kami berharap Pak Jokowi memperjuangkan nama Jalan Sukarno," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, di kantor PDI Perjuangan, Rabu, 9 Januari 2013. Basarah menjelaskan, PDIP meminta semua daerah yang kepala daerahnya merupakan politikus PDIP memberi nama satu jalan di wilayahnya dengan nama Jalan Sukarno.
Hal ini, kata dia, merupakan bagian dari peringatan hari ulang tahun Partai Banteng ke-40. Menurut Basarah, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Sukarno sekaligus menegasikan Ketetapan MPRS Nomor 33 Tahun 1967. Tap MPRS menyatakan pencabutan kekuasaan negara dari Soekarno terkait dengan dugaan keterlibatan Soekarno dalam Gerakan 30 September. Dalam Tap MPRS itu, Sukarno disebutkan mendukung Partai Komunis Indonesia.
Basarah menilai penetapan pahlawan secara menyiratkan status Soekarno bersih. "Tuduhan yang dialamatkan kepada Bung Karno sudah selesai secara yuridis dan politis," kata Basarah.
Sumber :
www.tempo.co
"Kami berharap Pak Jokowi memperjuangkan nama Jalan Sukarno," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, di kantor PDI Perjuangan, Rabu, 9 Januari 2013. Basarah menjelaskan, PDIP meminta semua daerah yang kepala daerahnya merupakan politikus PDIP memberi nama satu jalan di wilayahnya dengan nama Jalan Sukarno.
Hal ini, kata dia, merupakan bagian dari peringatan hari ulang tahun Partai Banteng ke-40. Menurut Basarah, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Sukarno sekaligus menegasikan Ketetapan MPRS Nomor 33 Tahun 1967. Tap MPRS menyatakan pencabutan kekuasaan negara dari Soekarno terkait dengan dugaan keterlibatan Soekarno dalam Gerakan 30 September. Dalam Tap MPRS itu, Sukarno disebutkan mendukung Partai Komunis Indonesia.
Basarah menilai penetapan pahlawan secara menyiratkan status Soekarno bersih. "Tuduhan yang dialamatkan kepada Bung Karno sudah selesai secara yuridis dan politis," kata Basarah.
Sumber :
www.tempo.co
Jokowi Nawar Dahlan, Ingin Miliki PPD Tanpa Bayar
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ternyata tidak berniat membeli
Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD). Jokowi meminta agar BUMN
transportasi tersebut diambil alih dan dikelola oleh Pemprov DKI
Jakarta.
Mantan Walikota Solo ini menyatakan sudah melayangkan surat kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait permohonan pengalihan PPD kepada Pemprov DKI Jakarta.
"Iya suratnya sudah kami layangkan ke Menteri BUMN," ujar Jokowi saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Jokowi menyatakan tidak akan membeli PPD karena perusahaan pelat merah ini selalu merugi. "Tidak ada pembelian, diminta kok, rugi (PPD) punya utang," ujarnya.
Sampai sekarang, lanjut Jokowi, permintaan tersebut belum mendapat respons dari Menteri BUMN. "Belum, belum ada respons," tutupnya.
Beberapa waktu yang lalu, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku dalam waktu dekat malah akan melikuidasi PPD. Dia menyatakan aset dari perusahaan ini yang berupa bus akan diambil alih oleh Perum Damri dan aset berupa tanah akan dilelang.
"PPD mau dilikuidasi, asetnya akan diserahkan ke Damri, dilikuidasi dalam pengertian dimasukkan ke Damri," tutur Dahlan.
Mantan Dirut PLN ini menargetkan proses likuidasi perusahaan ini akan tuntas pada akhir tahun.
Sumber :
news.detik.com
Mantan Walikota Solo ini menyatakan sudah melayangkan surat kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait permohonan pengalihan PPD kepada Pemprov DKI Jakarta.
"Iya suratnya sudah kami layangkan ke Menteri BUMN," ujar Jokowi saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Jokowi menyatakan tidak akan membeli PPD karena perusahaan pelat merah ini selalu merugi. "Tidak ada pembelian, diminta kok, rugi (PPD) punya utang," ujarnya.
Sampai sekarang, lanjut Jokowi, permintaan tersebut belum mendapat respons dari Menteri BUMN. "Belum, belum ada respons," tutupnya.
Beberapa waktu yang lalu, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku dalam waktu dekat malah akan melikuidasi PPD. Dia menyatakan aset dari perusahaan ini yang berupa bus akan diambil alih oleh Perum Damri dan aset berupa tanah akan dilelang.
"PPD mau dilikuidasi, asetnya akan diserahkan ke Damri, dilikuidasi dalam pengertian dimasukkan ke Damri," tutur Dahlan.
Mantan Dirut PLN ini menargetkan proses likuidasi perusahaan ini akan tuntas pada akhir tahun.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Yakin MRT Jakarta Rampung 2015
Gubernur Joko Widodo menyatakan tahap pertama proyek mass rapid transit (MRT) akan selesai pada 2015 mendatang. Keyakinannya didorong oleh mulusnya pembahasan subsidi proyek MRT antara Pemerintah Jakarta dan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian hari ini.
"Nanti tanggal 15 (Januari 2013) keputusannya," kata Jokowi, usai bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu, 9 Januari 2013.
Jokowi mengatakan, pembahasan MRT dengan Menteri Hatta berjalan sangat positif. Karena itu, dia yakin keputusan tanggal 15 Januari nanti sudah menghasilkan kesepakatan antara pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta. "Bebannya DKI berapa persen, bebannya pusat berapa persen," ujarnya.
Jokowi mengatakan, Pemprov DKI tetap mengajukan rasio pembayaran utang sebesar 60:40 kepada pemerintah pusat. Meski begitu, dia siap menerima apa pun keputusan Menko Perekonomian selama beban pemerintah pusat lebih besar ketimbang Pemprov DKI. "Kalau nanti jadi 59:41 juga tidak apa-apa, kan sebelumnya 42:58," katanya.
MRT Lebak Bulus-Dukuh Atas sendiri ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2015, lebih cepat dari rencana awal tahun 2016. Sedangkan untuk Dukuh Atas-Kampung Bandan ditargetkan mulai beroperasi tahun 2017, lebih cepat dua tahun. "Karena itu DED yang Bunderan HI (Dukuh Atas)-Kampung Bandan harus segera dikerjakan. Kita berkejar-kejaran dengan macet," ujarnya.
Sumber :
www.tempo.co
"Nanti tanggal 15 (Januari 2013) keputusannya," kata Jokowi, usai bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu, 9 Januari 2013.
Jokowi mengatakan, pembahasan MRT dengan Menteri Hatta berjalan sangat positif. Karena itu, dia yakin keputusan tanggal 15 Januari nanti sudah menghasilkan kesepakatan antara pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta. "Bebannya DKI berapa persen, bebannya pusat berapa persen," ujarnya.
Jokowi mengatakan, Pemprov DKI tetap mengajukan rasio pembayaran utang sebesar 60:40 kepada pemerintah pusat. Meski begitu, dia siap menerima apa pun keputusan Menko Perekonomian selama beban pemerintah pusat lebih besar ketimbang Pemprov DKI. "Kalau nanti jadi 59:41 juga tidak apa-apa, kan sebelumnya 42:58," katanya.
MRT Lebak Bulus-Dukuh Atas sendiri ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2015, lebih cepat dari rencana awal tahun 2016. Sedangkan untuk Dukuh Atas-Kampung Bandan ditargetkan mulai beroperasi tahun 2017, lebih cepat dua tahun. "Karena itu DED yang Bunderan HI (Dukuh Atas)-Kampung Bandan harus segera dikerjakan. Kita berkejar-kejaran dengan macet," ujarnya.
Sumber :
www.tempo.co
Jokowi: MRT 26 Tahun Dikaji, Kapan Dibangunnya!
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau sering disapa Jokowi mengatakan
kajian mengenai pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) sudah tidak perlu
dilakukan lagi. Pasalnya, sejak 26 tahun lalu MRT selalu dikaji tanpa
ada pelaksanaan.
"Sudah ada kajian dari 26 tahun lalu, mau kapan dilaksanakan? Beban berapa pun, laksanakan!" tegas Jokowi, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Jokowi berjanji, akan segera memulai pembangunan MRT segera setelah diputuskannya komposisi pembiayaan. Dirinya mengakui akan langsung dilakukan sehari kemudian.
Bila nanti disetujui, maka pada 15 Januari 2013, akan dilakukan pembangunan pada 16 Januari 2013. Menurut dia, untuk project cost akan mengkaji 2016, tapi semua akan diputuskan pada 2015. "Kan kejar-kejaran," tukas dia.
Sebelumnya, dia mengungkapkan saat ini sudah didapat pemenang tender, namun dia enggan untuk mengungkapkan lebih jauh lagi. "Saya memutuskan sesudah Pak Menko (Hatta Rajasa) memutuskan, kalau 16 Januari ada keputusan Pak Menko," ujar Jokowi.
Sumber :
okezone.com
"Sudah ada kajian dari 26 tahun lalu, mau kapan dilaksanakan? Beban berapa pun, laksanakan!" tegas Jokowi, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Jokowi berjanji, akan segera memulai pembangunan MRT segera setelah diputuskannya komposisi pembiayaan. Dirinya mengakui akan langsung dilakukan sehari kemudian.
Bila nanti disetujui, maka pada 15 Januari 2013, akan dilakukan pembangunan pada 16 Januari 2013. Menurut dia, untuk project cost akan mengkaji 2016, tapi semua akan diputuskan pada 2015. "Kan kejar-kejaran," tukas dia.
Sebelumnya, dia mengungkapkan saat ini sudah didapat pemenang tender, namun dia enggan untuk mengungkapkan lebih jauh lagi. "Saya memutuskan sesudah Pak Menko (Hatta Rajasa) memutuskan, kalau 16 Januari ada keputusan Pak Menko," ujar Jokowi.
Sumber :
okezone.com
Berpakaian Betawi, Jokowi Bahas MRT Bersama 3 Menteri
Kelangsungan proyek mass rapid transport (MRT), dirapatkan pagi ini oleh
Gubernur DKI Jakarta bersama tiga menteri terkait. Di dalam rapat yang
digelar di kantor Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, Jokowi mengenakan
pakaian adat Betawi yang merupakan seragam barunya.
Jokowi dan jajarannya tiba ruang rapat yang berada di lantai 3 Kantor Kemenko Perekonomian, Jl Lapangan Banteng Timur, Jakarta, pada sekitar pukul 10.00 WIB, Rabu (9/1/2013). Semua anggota rombongan kecil tersebut mengenakan pakaian khas Betawi berupa kemeja koko warna putih dengan peci hitam dan berkalung kain sarung.
Berdasar informasi yang dihimpun reporter detikcom, bukan hanya Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang menjadi partner rapat Jokowi. Rapat tertutup pagi ini rencananya juga akan diikuti oleh Menteri BUMN, Dahlan Iskan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Alisjahbana.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi dan jajarannya tiba ruang rapat yang berada di lantai 3 Kantor Kemenko Perekonomian, Jl Lapangan Banteng Timur, Jakarta, pada sekitar pukul 10.00 WIB, Rabu (9/1/2013). Semua anggota rombongan kecil tersebut mengenakan pakaian khas Betawi berupa kemeja koko warna putih dengan peci hitam dan berkalung kain sarung.
Berdasar informasi yang dihimpun reporter detikcom, bukan hanya Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang menjadi partner rapat Jokowi. Rapat tertutup pagi ini rencananya juga akan diikuti oleh Menteri BUMN, Dahlan Iskan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Alisjahbana.
Sumber :
news.detik.com
Bahas MRT, Hatta dan Jokowi Bertemu Lagi
Menteri Perekonomian Hatta Radjasa dijadwalkan bertemu dengan Gubernur
DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu pagi ini untuk kembali
membahas mega proyek transportasi massal Mass Rapid Transit (MRT).
Pertemuan ini merupakan lanjutan dari agenda rapat koordinasi (rakor) yang gagal dilaksanakan pada 21 Desember 2012.
"Pukul 9.30 WIB ini Pak Hatta dan Pak Jokowi akan bertemu. Ini lanjutan dari rakor Desember lalu yang batal akibat macet parah di Jakarta," ungkap Staf Humas Kementerian Keuangan, Sophian di Kantor Kementrian Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Menurut dia, Hatta akan melaporkan hasil rakor transportasi MRT kepada Jokowi di depan media. Rakor tersebut tertutup untuk publik.
"Jadi rakor transportasi ini tertutup dulu. Kalau sudah selesai, hasilnya akan dilaporkan kepada Jokowi secara jelas," paparnya.
Dalam pengamatan Liputan6.com, Hatta sudah tiba di lokasi tepat pukul 8.00 WIB. Kemudian disusul Kepala Bappenas, Armida Salsiah Alisjahbana Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Azwar Abubakar serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan.
Paska rakor mengenai transportasi, Hatta juga diagendakan menggelar rapat soal Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik di Batang Jateng dan Perkembangan Program Mobil Listrik pada pukul 14.00 WIB.
Sumber :
liputan6.com
Pertemuan ini merupakan lanjutan dari agenda rapat koordinasi (rakor) yang gagal dilaksanakan pada 21 Desember 2012.
"Pukul 9.30 WIB ini Pak Hatta dan Pak Jokowi akan bertemu. Ini lanjutan dari rakor Desember lalu yang batal akibat macet parah di Jakarta," ungkap Staf Humas Kementerian Keuangan, Sophian di Kantor Kementrian Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Menurut dia, Hatta akan melaporkan hasil rakor transportasi MRT kepada Jokowi di depan media. Rakor tersebut tertutup untuk publik.
"Jadi rakor transportasi ini tertutup dulu. Kalau sudah selesai, hasilnya akan dilaporkan kepada Jokowi secara jelas," paparnya.
Dalam pengamatan Liputan6.com, Hatta sudah tiba di lokasi tepat pukul 8.00 WIB. Kemudian disusul Kepala Bappenas, Armida Salsiah Alisjahbana Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Azwar Abubakar serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan.
Paska rakor mengenai transportasi, Hatta juga diagendakan menggelar rapat soal Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik di Batang Jateng dan Perkembangan Program Mobil Listrik pada pukul 14.00 WIB.
Sumber :
liputan6.com
Marciel bertemu Jokowi upayakan kerjasama
Duta Besar Amerika
Serikat untuk Indonesia Scot Marciel bertemu Gubernur Jakarta Joko
Widodo untuk kunjungan ramah tamah dan mengupayakan kerja sama dalam
beberapa bidang.
"Dalam pertemuan ini saya ucapkan selamat atas terpilihnya Jokowi sebagai Gubernur Jakarta, semoga kami dapat bekerja sama dalam berbagai bidang," ujar Marciel didampingi Jokowi di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, pertemuan tersebut juga menyentuh pembicaraan mengenai renovasi gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, meski belum melakukan pembahasan mendalam.
"Kami sempat menyinggung soal itu (renovasi gedung Kedubes AS), karena proyeknya akan segera dimulai, tapi bukan itu tujuan saya bertemu gubernur," ujarnya.
Pertemuan tersebut lebih membahas mengenai area-area yang apa saja yang dapat menjadi kerja sama antara Pemda DKI dan Kedubes AS.
Terkait kerja sama perlindungan lingkungan, ia mengatakan AS telah bekerja sama dengan Pemda DKI dalam upaya perlindungan polusi di Jakarta.
"Nanti staf dari kedutaan kami akan bertemu dengan staf dari kantor gubernur untuk membicarakan kerja sama apalagi yang dapat dilakukan," kata Dubes.
Di mata Dubes, Jokowi merupakan gubernur yang memiliki banyak gagasan dan ide untuk membangun Jakarta.
Dubes AS mengaku ingin melakukan pertemuan kembali dengan Jokowi untuk membicarakan berbagai hal, namun karena kesibukan Jokowi, hal tersebut dirasa agak sulit.
"Saya harap bisa bertemu lagi dari waktu ke waktu, tapi kita tahu bahwa Gubernur sangat sibuk, untuk itu sebagai warga Jakarta, kami mendukung segala hal yang dilakukan Gubernur," ujar Marciel.
Sumber :
antaranews.com
"Dalam pertemuan ini saya ucapkan selamat atas terpilihnya Jokowi sebagai Gubernur Jakarta, semoga kami dapat bekerja sama dalam berbagai bidang," ujar Marciel didampingi Jokowi di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, pertemuan tersebut juga menyentuh pembicaraan mengenai renovasi gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, meski belum melakukan pembahasan mendalam.
"Kami sempat menyinggung soal itu (renovasi gedung Kedubes AS), karena proyeknya akan segera dimulai, tapi bukan itu tujuan saya bertemu gubernur," ujarnya.
Pertemuan tersebut lebih membahas mengenai area-area yang apa saja yang dapat menjadi kerja sama antara Pemda DKI dan Kedubes AS.
Terkait kerja sama perlindungan lingkungan, ia mengatakan AS telah bekerja sama dengan Pemda DKI dalam upaya perlindungan polusi di Jakarta.
"Nanti staf dari kedutaan kami akan bertemu dengan staf dari kantor gubernur untuk membicarakan kerja sama apalagi yang dapat dilakukan," kata Dubes.
Di mata Dubes, Jokowi merupakan gubernur yang memiliki banyak gagasan dan ide untuk membangun Jakarta.
Dubes AS mengaku ingin melakukan pertemuan kembali dengan Jokowi untuk membicarakan berbagai hal, namun karena kesibukan Jokowi, hal tersebut dirasa agak sulit.
"Saya harap bisa bertemu lagi dari waktu ke waktu, tapi kita tahu bahwa Gubernur sangat sibuk, untuk itu sebagai warga Jakarta, kami mendukung segala hal yang dilakukan Gubernur," ujar Marciel.
Sumber :
antaranews.com
DPRD: Selamat dan Semoga Bukan Hanya Figur Jokowi Yang Terbaik
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dinobatkan Yayasan Walikota Sedunia
(The Mayors Foundation) sebagai "Wali Kota Terbaik Ketiga Sedunia". DPRD
DKI mengharapkan tidak hanya figur Jokowi saja yang terbaik, melainkan
juga bisa membawa DKI bisa menjadi kota terbaik di dunia.
"Kita berharap ke depannya bukan saja figur pak Jokowi saja yang menjadi walikota terbaik di dunia, tapi kota Jakarta juga menjadi kota terbaik di dunia ini," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana saat dihubungii detikcom, Rabu (9/1/2013) pagi.
Triwisaksana mengucapkan selamat kepada Jokowi atas prestasi yang membanggakan ini. Menurutnya predikat ini bisa dijadikan momentum bagi Jokowi untuk membenahi Jakarta lebih baik lagi.
Pria yang akrab dipanggil bang Sani ini juga mengingatkan tantangan yang dihadapi Jokowi,"Kota Jakarta ini kan jauh yang lebih besar dari Solo," tambah Sani.
Seperti dikutip dari situs www.worldmayor.com, Selasa (8/1/2013), posisi pertama walikota terbaik dunia ditempati oleh Inaki Azkuna, Walikota Bilbao, Spanyol. Di posisi kedua ditempati oleh Lisa Scaffidi, Walikota Perth, Australia. Dan posisi ketiga Jokowi, Walikota Surakarta, Indonesia.
Jokowi dianggap telah membentuk citra kota Surakarta sebagai kota seni budaya. Imej yang terbentuk itulah yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, Jokowi juga gencar mengkampanyekan anti korupsi, yang membuatnya mendapatkan reputasi sebagai politisi paling jujur di Indonesia. Ditambah lagi keputusan Jokowi yang menolak mengambil gaji selama dia menjabat sebagai Walikota Surakarta.
"Ini merupakan momentum perubahan Jakarat ke depan," tambahnya.
Sumber :
news.detik.com
"Kita berharap ke depannya bukan saja figur pak Jokowi saja yang menjadi walikota terbaik di dunia, tapi kota Jakarta juga menjadi kota terbaik di dunia ini," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana saat dihubungii detikcom, Rabu (9/1/2013) pagi.
Triwisaksana mengucapkan selamat kepada Jokowi atas prestasi yang membanggakan ini. Menurutnya predikat ini bisa dijadikan momentum bagi Jokowi untuk membenahi Jakarta lebih baik lagi.
Pria yang akrab dipanggil bang Sani ini juga mengingatkan tantangan yang dihadapi Jokowi,"Kota Jakarta ini kan jauh yang lebih besar dari Solo," tambah Sani.
Seperti dikutip dari situs www.worldmayor.com, Selasa (8/1/2013), posisi pertama walikota terbaik dunia ditempati oleh Inaki Azkuna, Walikota Bilbao, Spanyol. Di posisi kedua ditempati oleh Lisa Scaffidi, Walikota Perth, Australia. Dan posisi ketiga Jokowi, Walikota Surakarta, Indonesia.
Jokowi dianggap telah membentuk citra kota Surakarta sebagai kota seni budaya. Imej yang terbentuk itulah yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, Jokowi juga gencar mengkampanyekan anti korupsi, yang membuatnya mendapatkan reputasi sebagai politisi paling jujur di Indonesia. Ditambah lagi keputusan Jokowi yang menolak mengambil gaji selama dia menjabat sebagai Walikota Surakarta.
"Ini merupakan momentum perubahan Jakarat ke depan," tambahnya.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi named one of the world’s best mayors
Governor Joko “Jokowi” Widodo won second runner-up in the 2012 World
Mayor Prize. The organization acknowledged his achievements while mayor
of his hometown Surakarta.
Jokowi placed third after Iñaki Azkuna of Bilbao, Spain and Lisa Scaffidi of Perth, Western Australia.
He was awarded for the measures taken to turn the crime-ridden city into a regional center of arts and culture that now attracts international tourists, the World Mayor project announced on its official website on Tuesday.
Jokowi was also praised for his campaign against corruption.
Azkuna, who topped the list, was awarded for his efforts to rebuild Bilbao and make it debt-free in 2011.
Runner-up Scaffidi, received commendation for services to her city, raised Perth’s international profile, while at the same time making local bread-and-butter issues her top priority.
Jokowi said that he was thankful for the recognition but even without the award he would continue to do his best.
“I never work to win awards [...] but I am very thankful for the award,” he told reporters at City Hall on Tuesday.
Commenting on the award, Elisa Sutanudjaja an urban planner from Tarumanegara University said that it would be a challenge for Jokowi to duplicate what he had achieved in Surakarta to the capital.
“Although he has only been in office for three months he has not yet announced any significant policies for the city. Instead, he has made many impulsive moves leaving many important decisions hanging in the balance,” she said.
She also said that it was high time for him to make some stern decisions to tackle the city’s problems.
“Jakarta as a city has more complex problems than Solo [Surakarta]. So it’s time for him to really get to work, to stop making too many new policies and bring changes to the capital,” she said.
Talking in a similar tone, Selamat Nurdin, a representative of the Jakarta Legislative Council from the Prosperous Justice Party (PKS), said that Jokowi deserved the award as he made so many breakthroughs during his time as mayor of Surakarta.
“Since becoming governor of Jakarta, I have yet to see a strong team to accompany him in this new city; a city that is more complicated than Solo,” he said.
“To maintain what he has achieved in the past he needs a team to support him in solving Jakarta’s problems, such as the MRT [Mass Rapid Transit] and flooding.”
The World Mayor project was conceived and organized by the City Mayors Foundation and was started in 2004.
It aims to raise the profile of mayors worldwide and to honor those who have made long-lasting contributions to their communities.
The nomination process is commenced in two rounds, more than 463,000 individuals and organizations from around the world took part in the second round, which selected 25 mayors.
The total number of votes cast for the nominees in the top 10 list for this year’s award exceeded 257,000.
Participants were invited to nominate and vote for city leaders who demonstrated qualities such as honesty and open governance; leadership and vision; management ability; financial acumen; social and economic awareness; the ability to provide security and to protect the environment; and the will and ability to foster amity among communities of different cultural, racial and social backgrounds.
The number of votes was used to inform the final decision made by a panel of judges — who were primarily influenced by the arguments and persuasiveness of testimonials bestowed on mayors.
Sumber :
www.thejakartapost.com
Jokowi placed third after Iñaki Azkuna of Bilbao, Spain and Lisa Scaffidi of Perth, Western Australia.
He was awarded for the measures taken to turn the crime-ridden city into a regional center of arts and culture that now attracts international tourists, the World Mayor project announced on its official website on Tuesday.
Jokowi was also praised for his campaign against corruption.
Azkuna, who topped the list, was awarded for his efforts to rebuild Bilbao and make it debt-free in 2011.
Runner-up Scaffidi, received commendation for services to her city, raised Perth’s international profile, while at the same time making local bread-and-butter issues her top priority.
Jokowi said that he was thankful for the recognition but even without the award he would continue to do his best.
“I never work to win awards [...] but I am very thankful for the award,” he told reporters at City Hall on Tuesday.
Commenting on the award, Elisa Sutanudjaja an urban planner from Tarumanegara University said that it would be a challenge for Jokowi to duplicate what he had achieved in Surakarta to the capital.
“Although he has only been in office for three months he has not yet announced any significant policies for the city. Instead, he has made many impulsive moves leaving many important decisions hanging in the balance,” she said.
She also said that it was high time for him to make some stern decisions to tackle the city’s problems.
“Jakarta as a city has more complex problems than Solo [Surakarta]. So it’s time for him to really get to work, to stop making too many new policies and bring changes to the capital,” she said.
Talking in a similar tone, Selamat Nurdin, a representative of the Jakarta Legislative Council from the Prosperous Justice Party (PKS), said that Jokowi deserved the award as he made so many breakthroughs during his time as mayor of Surakarta.
“Since becoming governor of Jakarta, I have yet to see a strong team to accompany him in this new city; a city that is more complicated than Solo,” he said.
“To maintain what he has achieved in the past he needs a team to support him in solving Jakarta’s problems, such as the MRT [Mass Rapid Transit] and flooding.”
The World Mayor project was conceived and organized by the City Mayors Foundation and was started in 2004.
It aims to raise the profile of mayors worldwide and to honor those who have made long-lasting contributions to their communities.
The nomination process is commenced in two rounds, more than 463,000 individuals and organizations from around the world took part in the second round, which selected 25 mayors.
The total number of votes cast for the nominees in the top 10 list for this year’s award exceeded 257,000.
Participants were invited to nominate and vote for city leaders who demonstrated qualities such as honesty and open governance; leadership and vision; management ability; financial acumen; social and economic awareness; the ability to provide security and to protect the environment; and the will and ability to foster amity among communities of different cultural, racial and social backgrounds.
The number of votes was used to inform the final decision made by a panel of judges — who were primarily influenced by the arguments and persuasiveness of testimonials bestowed on mayors.
Sumber :
www.thejakartapost.com
Jokowi Diharapkan Tidak Kompromi soal RAPBD 2013
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk tidak kompromi
terhadap pihak-pihak tertentu yang menghambat pengesahan RAPBD 2013.
Mantan Wali Kota Solo itu, diharapkan tetap pro-terhadap kesejahteraan
rakyat.
Direktur Indonesia Budget Center, Arif Nur Alam, menilai, molornya pengesahaan RAPBD 2013 memang tidak lepas dari adanya upaya kompromi oleh anggota dewan terhadap pemerintah DKI Jakarta saat ini. Pasalnya, meski semerta-merta tidak bisa merubah disain anggaran dari tahun sebelumnya, namun di 2013 ini, ada pemangkasan anggaran proyek hingga 20 persen.
"Desain lalu kan desainnya Foke dan timnya, dengan DPRD. Bisa jadi dulu itu mengamodir semua keinginan anggota dewan, dan saat ini tidak karena adanya pemangkasan anggaran," katanya kepada Okezone di Jakarta, Selasa malam.
Tidak menutup kemungkinan, sambungnya, penguluran waktu pengesahan RAPBD 2013 yang jumlahnya mencapai Rp46 triliun itu, sengaja dilakukan. Tujuannya agar kembali digunakannya anggaran warisan mantan gubernur Fauzi Bowo, sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan PP Nomor 58 tahun 2006 tentang perencanan dan pengelolaan keungan daerah.
"Jika belum juga disahkan hingga waktu yang ditentukan (deadlock), maka yang diberlakukan ya desain APBD tahun lalu. Tentu kembali menguntungkan anggota dewan dan mungkin pihak lain," duganya.
Meski molor, dia berharap Jokowi tidak kompromi dengan pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan dalam anggaran tersebut. Dia pun mendesak adanya transparansi penyebab molornya pengesahan RAPBD 2013.
"Kira-kira apakah ada keinginan-keinginan yang tidak diakomodir oleh Jokowi? atau apakah ada desain anggaran yang perlu diperbaiki? Ya diharapkan adanya transparansi, dan Jokowi tetap bertahan dengan tidak melakukan kompromi," pungkasnya.
Sumber :
okezone.com
Direktur Indonesia Budget Center, Arif Nur Alam, menilai, molornya pengesahaan RAPBD 2013 memang tidak lepas dari adanya upaya kompromi oleh anggota dewan terhadap pemerintah DKI Jakarta saat ini. Pasalnya, meski semerta-merta tidak bisa merubah disain anggaran dari tahun sebelumnya, namun di 2013 ini, ada pemangkasan anggaran proyek hingga 20 persen.
"Desain lalu kan desainnya Foke dan timnya, dengan DPRD. Bisa jadi dulu itu mengamodir semua keinginan anggota dewan, dan saat ini tidak karena adanya pemangkasan anggaran," katanya kepada Okezone di Jakarta, Selasa malam.
Tidak menutup kemungkinan, sambungnya, penguluran waktu pengesahan RAPBD 2013 yang jumlahnya mencapai Rp46 triliun itu, sengaja dilakukan. Tujuannya agar kembali digunakannya anggaran warisan mantan gubernur Fauzi Bowo, sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan PP Nomor 58 tahun 2006 tentang perencanan dan pengelolaan keungan daerah.
"Jika belum juga disahkan hingga waktu yang ditentukan (deadlock), maka yang diberlakukan ya desain APBD tahun lalu. Tentu kembali menguntungkan anggota dewan dan mungkin pihak lain," duganya.
Meski molor, dia berharap Jokowi tidak kompromi dengan pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan dalam anggaran tersebut. Dia pun mendesak adanya transparansi penyebab molornya pengesahan RAPBD 2013.
"Kira-kira apakah ada keinginan-keinginan yang tidak diakomodir oleh Jokowi? atau apakah ada desain anggaran yang perlu diperbaiki? Ya diharapkan adanya transparansi, dan Jokowi tetap bertahan dengan tidak melakukan kompromi," pungkasnya.
Sumber :
okezone.com
RAPBD Belum Disahkan, DPRD Sengaja Hambat Kinerja Jokowi?
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jakarta 2013 hingga kini
belum juga diputuskan oleh DPRD setempat. Tak ayal, bermacam asumsi pun
muncul, seperti adanya upaya menghambat kinerja pasangan Gubernur DKI
Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Direktur Indonesia Budget Center, Arif Nur Alam, menilai ada yang tidak beres dari molornya pengetukan RAPBD 2013 senilai Rp46 triliun tersebut. Dia menduga, anggota dewan sengaja mengulur waktu karena adanya perubahan desain RAPBD yang diajukan oleh Pemprov DKI dari tahun sebelumnya. Seperti, pemangkasan anggaran sejumlah proyek PU yang jumlahnya lebih dari Rp1 triliun.
"Patut diduga adanya upaya hambatan terhadap kebijakan Jokowi. RAPBD tahun ini (2013), ada transisi dan pemangkasan dari tahun sebelumnya, yang mungkin saja tidak menguntungkan anggota dewan," ujar Arif kepada Okezone di Jakarta pada Selasa (8/1/2013) malam.
Dia menambahkan, di massa kampanye Pilgub DKI, pasangan yang diusung oleh PDI-P dan Gerindra itu juga kurang mendapat dukungan dari DPRD. Bisa jadi, itu salah satu cara untuk menghambat kebijakan keduanya dalam membangun Jakarta. Selain itu, pemilu legislatif, juga sebentar lagi akan berlangsung, sehingga anggota dewan perlu melakukan kompromi dengan kepala daerah.
"Sekarang ini sudah mendakati pemilu legislatif. Masih adanya kecenderungan penggunaan APBD untuk kepentingan pemilu dan kepentingan lain," nilainya.
Dia berharap, baik DPRD maupun Jokowi terbuka atas anggaran yang diajukan. Begitu pula penyebab lambannya pengesahaan RAPBD yang belum menemui titik terang. "Waktunya diupayakan tepat agar tidak ada kekosongan untuk melayani publik," harapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) gelisah lantaran Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2013 belum juga diputuskan. Jokowi terpaksa mengajukan dana pendahulu untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin Pemprov.
Sumber :
okezone.com
Direktur Indonesia Budget Center, Arif Nur Alam, menilai ada yang tidak beres dari molornya pengetukan RAPBD 2013 senilai Rp46 triliun tersebut. Dia menduga, anggota dewan sengaja mengulur waktu karena adanya perubahan desain RAPBD yang diajukan oleh Pemprov DKI dari tahun sebelumnya. Seperti, pemangkasan anggaran sejumlah proyek PU yang jumlahnya lebih dari Rp1 triliun.
"Patut diduga adanya upaya hambatan terhadap kebijakan Jokowi. RAPBD tahun ini (2013), ada transisi dan pemangkasan dari tahun sebelumnya, yang mungkin saja tidak menguntungkan anggota dewan," ujar Arif kepada Okezone di Jakarta pada Selasa (8/1/2013) malam.
Dia menambahkan, di massa kampanye Pilgub DKI, pasangan yang diusung oleh PDI-P dan Gerindra itu juga kurang mendapat dukungan dari DPRD. Bisa jadi, itu salah satu cara untuk menghambat kebijakan keduanya dalam membangun Jakarta. Selain itu, pemilu legislatif, juga sebentar lagi akan berlangsung, sehingga anggota dewan perlu melakukan kompromi dengan kepala daerah.
"Sekarang ini sudah mendakati pemilu legislatif. Masih adanya kecenderungan penggunaan APBD untuk kepentingan pemilu dan kepentingan lain," nilainya.
Dia berharap, baik DPRD maupun Jokowi terbuka atas anggaran yang diajukan. Begitu pula penyebab lambannya pengesahaan RAPBD yang belum menemui titik terang. "Waktunya diupayakan tepat agar tidak ada kekosongan untuk melayani publik," harapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) gelisah lantaran Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2013 belum juga diputuskan. Jokowi terpaksa mengajukan dana pendahulu untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin Pemprov.
Sumber :
okezone.com
RSBI Dihapus, Ini Komentar Jokowi
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan penyelenggaraan
Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) didukung oleh Gubernur
DKI Jakarta, Joko Widodo. Meski RSBI dihapus, Jokowi yakin, kualitas
pendidikan di ibu kota akan tetap terjaga dengan baik.
"Setuju, karena mahal. Dulu tidak ada RSBI juga kualitas pendidikan baik," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di sela-sela penijauan Terminal Blok M, Jakarta Selatan.
Untuk tetap mempertakankan kualitas pendidikan, kata Jokowi, pihaknya akan memperbaiki sumber daya manusia (SDM) yang ada. Selain itu, perbaikan sarana maupun prasarana sekolah juga harus dilakukan. "SDM gurunya ditingkatkan, kemudian fasilitas yang ada di sekolah disiapkan semuanya, baik perpustakaan, lab, semuannya," katanya.
Jokowi menganggap, biaya yang dikeluarkan siswa yang bersekolah di RSBI tergolong mahal. Padahal dengan biaya yang mahal, menurutnya belum menjamin kualitas yang baik. "Bayar mahal juga belum menjamin sebuah kualitas kalau SDM nya tidak siap. Artinya kesiapan sebuah program memang harus benar," katanya.
Dia menambahkan, anggaran untuk pendidikan di Jakarta tergolong besar yakni mencapai Rp 12 triliun. Sehingga harus menghasilkan pendidikan yang baik pula. "Anggaran pendidikan kita besar, kalau anggaran pendidikan besar harus menghasilkan pendidikan, fisik, infrasktur, fasilitas lab, dan alat peraga yang baik," tandasnya.
Seperti diketahui, MK mengabulkan permohonan uji materi Pasal 50 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Putusan tersebut terkait dengan penghapusan RSBI di Indonesia.
Ketua MK, Mahfud MD menyatakan, Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan dibatalkannya pasal tersebut, maka RSBI harus dibubarkan. "RSBI yang ada kembali menjadi sekolah biasa. Pungutan yang sebelumnya ada di RSBI juga harus dibatalkan," kata Mahfud.
Sumber :
republika.co.id
"Setuju, karena mahal. Dulu tidak ada RSBI juga kualitas pendidikan baik," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di sela-sela penijauan Terminal Blok M, Jakarta Selatan.
Untuk tetap mempertakankan kualitas pendidikan, kata Jokowi, pihaknya akan memperbaiki sumber daya manusia (SDM) yang ada. Selain itu, perbaikan sarana maupun prasarana sekolah juga harus dilakukan. "SDM gurunya ditingkatkan, kemudian fasilitas yang ada di sekolah disiapkan semuanya, baik perpustakaan, lab, semuannya," katanya.
Jokowi menganggap, biaya yang dikeluarkan siswa yang bersekolah di RSBI tergolong mahal. Padahal dengan biaya yang mahal, menurutnya belum menjamin kualitas yang baik. "Bayar mahal juga belum menjamin sebuah kualitas kalau SDM nya tidak siap. Artinya kesiapan sebuah program memang harus benar," katanya.
Dia menambahkan, anggaran untuk pendidikan di Jakarta tergolong besar yakni mencapai Rp 12 triliun. Sehingga harus menghasilkan pendidikan yang baik pula. "Anggaran pendidikan kita besar, kalau anggaran pendidikan besar harus menghasilkan pendidikan, fisik, infrasktur, fasilitas lab, dan alat peraga yang baik," tandasnya.
Seperti diketahui, MK mengabulkan permohonan uji materi Pasal 50 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Putusan tersebut terkait dengan penghapusan RSBI di Indonesia.
Ketua MK, Mahfud MD menyatakan, Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan dibatalkannya pasal tersebut, maka RSBI harus dibubarkan. "RSBI yang ada kembali menjadi sekolah biasa. Pungutan yang sebelumnya ada di RSBI juga harus dibatalkan," kata Mahfud.
Sumber :
republika.co.id
Langganan:
Postingan (Atom)