Jokowi Bisa Akomodasi Tuntutan Organda

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), bisa mengakomodasi tuntutan Organda DKI Jakarta, menyangkut masalah :

1. Retribusi terminal.
2. Izin trayek.
3. Pemeriksaan kendaraan (KIR)

Menurut Ketua Organda DKI, Sudirman, usulan tarif itu tidak memadai untuk operasional angkutan sehingga, jika disahkan, pengusaha angkutan terancam bangkrut. Sudirman mengatakan, Organda DKI bisa menerima usulan tarif angkutan umum itu asal Pemprov DKI menghapuskan retribusi-retribusi tersebut di atas.
"Gubernur tinggal ngeluarin Perda untuk (meniadakan) retribusi pemakaian terminal penumpang mobil bus dalam kota, retribusi KIR, dan restribusi izin trayek itu," kata Selamat, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Selain itu, Organda DKI juga menuntut dibebaskan dari bunga bank, biaya balik nama, dan pajak penghasilan (PPh). Bunga bank, biaya balik nama, dan PPh, merupakan kewenangan Kementerian Keuangan. Namun, menurut Selamat, Pemprov dan DPRD DKI bisa menyampaikan aspirasi itu kepada pemerintah pusat.
"Kita akan minta Pemprov DKI mengajukan (ke pemerintah pusat) bersama. Tapi prosesnya membutuhkan waktu lama," ujar Selamet.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Hashim Itu Kebanyakan Uang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai Hashim Djojohadikusumo orang yang tepat untuk menjadi Kepala Pengawas Taman Margasatwa Ragunan karena selain mencintai binatang, Hashim juga punya kemampuan membantu secara finansial.
"Mungkin bisa nambah beli makanan, kan bagus. Kebanyakan duit beliau itu," ujar Jokowi saat bertamu ke rumah Yusril Ihza Mahendra di daerah Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2013) sore.
Mengenai tugas, Jokowi mengatakan, Hashim akan melakukan pengawasan karena selama ini anggaran terkesan tidak dikelola secara transparan. Jokowi juga mengaku yakin pengangkatan Hashim bukan masalah karena ia diangkat untuk posisi di luar direksi.
"Dia di sana untuk mengontrol karena kalau kita lihat di lapangan, hewan kurus-kurus, seperti saya, padahal anggarannya gede," ungkap Jokowi.
"Pak Hashim kan di sana sebagai dewan pengawas, enggak masalah, bukan di direksi," lanjut Jokowi.
Hashim diangkat menjadi Kepala Pengawas Taman Margasatwa Ragunan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 22 Juni 2013. Menurut Basuki, Hashim diangkat menjadi Kepala Pengawas Taman Margasatwa Ragunan untuk mengawasi pengelolaan finansial, yang sebelumnya tidak transparan.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Bukanlah Siapa Siapa

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam acara live show TVRI "Qou Vadis" yang dibawakan oleh Todung Mulya Lubis membahas tentang perlunya peran besar pemerintah pusat untuk membangun Jakarta.
Menurut Jokowi semua pembangunan yang dilaksanakan di Jakarta akan menjadi sia-sia tanpa peran aktif dari pemerintah pusat, diperlukan kekuasan lebih tinggi dari seorang Gubernur untuk menyelaraskan pembangunan antara Jakarta dan daerah sekitaranya. Dalam pembicaraan itu, Jokowi menampilkan contoh penanganan banjir dan kemacetan. Menurut Jokowi, masalah banjir tak akan terselesaikan hanya dengan jalan normalisasi sungai, pengerukan waduk dan pembersihan sampah. Meskipun ketiga hal tersebut dilakukan, tetapi jika di hulu (di kawasan puncak, red) sampah digelontorkan terus menerus dan daerah resapan dikurangi terus, maka Jakarta selamanya akan kebanjiran. Demikian juga dengan kemacetan, untuk membangun tranportasi masal antara Jakarta dan daerah sekitarnya diperlukan peran dari kekuasan yang lebih tinggi dari pada Gubernur di Jakarta, Jawa Barat dan Banten.Tanpa kekuasaan yang lebih tinggi untuk mengatur ketiga daerah tersebut, dipastikan Jakarta akan terus banjir dan macet.
"Jokowi bukanlah siapa siapa, yang bisa memerintah daerah-daerah di sekitar Jakarta," tutur Jokowi.

Sumber :
Qou Vadis - TVRI

Siapa Pun Kandidatnya, Jokowi Pilihannya

Peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris menilai, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) merupakan fenomena di  tengah penghakiman publik terhadap parpol. Masyarakat sudah mengenyampingkan identitas partai dan lebih memilih figur.
"Siapapun kandidatnya, Jokowi pilihannya," kata Syamsuddin.
Tetapi, di satu sisi Jokowi telah diberi mandat untuk memimpin Jakarta. Menurutnya, publik sebaiknya memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk memimpin Jakarta terlebih dahulu. Menunaikan janji-janji kampanyenya untuk membenahi Jakarta.

Survei LIPI dilakukan atas 1799 responden. Dengan margin of error 2.31 persen. Dan tingkat kepercayaan terhadap survei sebesar 95 persen.Jajak pendapat dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia, di semua wilayah tingkatan mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kelurahan dan pedesaan.
Survei dilakukan dengan teknik wawancara langsung dengan tatap muka. Dimana satu pewawancara mewawancarai 20 responden.Survei dengan metode multirandom sampling itu dilakukan pada wilayah perkotaan dan pedesaan dengan perbandingan 50:50. Responden laki-laki dan perempuan juga sama besarnya, 50 : 50.

Sumber :
republika.co.id

Gerindra: Kami Akan Capreskan Jokowi di 2019

Partai Gerindra menilai saat ini belum waktunya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk nyapres di tahun 2014. Jokowi dianggap tokoh lokal yang masih harus dipoles.
"Kalau Gerindra tetap berpendapat bahwa Gerindra mencalonkan Pak Jokowi menjadi capres di 2019," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, kepada detikcom, Kamis (27/6/2013).
Menurutnya Jokowi belum punya jam terbang yang cukup. Meskipun elektabilitas Jokowi kian hari kian menjepit capres Prabowo.
"Karena menjadi pemimpin itu memerlukan pengenalan yang lebih mendalam dari Sabang sampai Merauke. Disamping itu kan masyarakat menuntut Jokowi harus berhasil sebagai pemimpin di Ibu Kota untuk menjadi contoh bagi provinsi yang lain," katanya diplomatis.
Gerindra sendiri tak melihat Jokowi telah mengalahkan Prabowo. Gerindra mengklaim karena Prabowo-lah Jokowi muncul sebagai tokoh fenomenal.
"Oh tidak. Ini keberhasilan Pak Prabowo untuk mendorong seorang pemimpin daerah menjadi calon gubernur DKI Jakarta," tegasnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Binatang di Ragunan Lebih Kurus Dibanding Saya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mendukung Wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menunjuk Hashim Djojohadikusuma menjadi Kepala Pengawas Taman Margasatwa Ragunan (TMR). Menurut dia, adik Ketua Umum Partai Gerindera Prabowo Subianto itu adalah penyayang binatang.
"Saya percaya di tangan beliau nanti Ragunan lebih baik. Jadi tidak masalah bagi saya," kata Jokowi usai bertamu ke rumah Mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, Kamis sore (27/6/2013).
Menurut Jokowi, kondisi binatang di Ragunan selama ini tidak terlalu baik. Dia sempat memantau ke lapangan, ternyata binatang-binatang di sana kurus-kurus.
"Saya melihat di lapangan, binatangnya kurus-kurus. Lebih kurus dibanding badan saya, siapa tahu di tangan beliau binatang ini bisa terawat," ujar Jokowi sambil terkekeh.
Itu lah salah satu alasan Jokowi kenapa sepakat dengan penunjukan Hashim mengelola UPT Ragunan. Dia berharap di tangan Hashim ke depan Ragunan menjadi lebih baik daripada sekarang.
Sebelumnya, Jokowi dan Ahok telah menunjuk Hashim Djojohadikusuma sebagai Kepala Pengawas TMR. Kebijakan itu didukung oleh Anggota DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin. Namun demikian dia menyentil, kebijakan itu sebagai bentuk balas budi Ahok pada Hashim di Pilgub 2012 lalu.
"Tidak masalah, dia kan dulu tim sukses jadi ya wajar jika dikasih posisi seperti itu," kata Selamat di Gedung DPRD, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Menurut dia, sikap balas budi itu biasa dalam dunia politik. Hanya saja dia berharap, penunjukan ini jelas membawa perbaikan untuk pengelolaan Ragunan. "Dia (Hashim) harus menunjukkan kerja nyata, kredibilitasnya harus diperlihatkan. Ragunan harus lebih baik," ujarnya.

Sumber :
merdeka.com

Organda Terima Kenaikan Tarif Usulan Jokowi Dengan Syarat

Organda DKI Jakarta kaget dengan pernyataan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut sudah ada kesepakatan soal kenaikan tarif angkutan umum sebesar 40 persen. Sebab dalam rapat yang digelar 25 Juni kemarin, mereka mengaku tak pernah hadir, sehingga diduga ada yang mengatasnamakan Organda lantas menyetujui usulan saat itu.
"Saya tidak tahu angka itu (usulan Jokowi) muncul dari mana, tapi surat yang saya usulkan, angkanya tidak seperti ini," ujar Ketua Organda DKI, Sudirman, dalam rapat bersama dengan Komisi B DPRD Jakarta, Kamis (27/6).
Meski merasa dirugikan, Organda akan menerima besaran usulan kenaikan tarif itu asalkan Jokowi memenuhi syarat yang mereka ajukan.
"Ada catatan-catatan tersendiri, kami minta supaya retribusi, trayek, dan KIR dinihilkan (bebas biaya). Kemudian bunga bank, biaya balik nama dan PPH dinolkan," jelasnya.
Sudirman menambahkan, untuk tiga item yakni bunga bank, biaya balik nama, dan PPH yang diminta ditanggung Kementerian Keuangan. Sedangkan tiga hal lainnya menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan.
"Saya membawahi semua moda Pak, tapi kalau ini sudah diketok, siap-siap pengusaha gulung tikar. Usulan saya, silakan menggunakan sesuai dengan Organda yang tempo hari," tambah Sudirman.
Berikut usulan kenaikan tarif yang diajukan Organda DKI, untuk bus kecil sebesar Rp 4.250, bus sedang Rp 4.562, dan bus besar Rp 5.850. Akan tetapi, usulan tarif yang muncul dalam surat Jokowi ke DPRD hanya Rp 3.500, Rp 3.607, dan Rp 5.304 untuk bus kecil, sedang, dan besar.

Sumber :
merdeka.com

Organda Telikung Jokowi Pada Rapat di DPRD

Komisi B (transportasi) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengar pendapat dengan Organda DKI, Dinas Perhubungan dan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) soal kenaikan tarif angkutan umum. Dalam rapat itu, tiba-tiba Organda menelikung usulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), yaitu dengan mengusulkan tarif baru karena merasa tak pernah mencapai keputusan apapun dengan Pemprov DKI.
Menurut Ketua Organda DKI Sudirman tak sepaham jika kenaikan tarif dipukul rata mulai dari angkot, bus kecil dan bus sedang. "Saya akan bertanya ke pimpinan, 25 Juni kemarin ada rapat. Jadi di sini ada angka, bus sedang dan reguler Rp 3 ribu, pelajar seribu. Justru saya tidak tahu, angkanya tak ini?" kata Sudirman di Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Sudirman protes dengan usulan itu. Kalau semua tarif dipukul rata menjadi Rp 3.000 maka perusahaan bisa gulung tikar. "Kami dari Organda DKI jujur saja, bila kenaikan tarif mengacu pada surat rekomendasi tersebut maka banyak pengusaha angkutan umum di Jakarta akan gulung tikar," tegas Sudirman.
Dia menambahkan, pihaknya memang telah memberikan rincian untuk kenaikan tarif. Tapi dia merasa ada kekeliruan karena ternyata yang diajukan Jokowi berbeda dengan usulan yang mereka sampaikan. "Organda DKI juga sudah mengusulkan kenaikan tarif angkutan umum kepada Gubernur DKI, tapi angkanya tidak sama dengan rekomendasi yang telah diterima dewan," ungkapnya.
Sudirman menjelaskan, pihaknya telah mengajukan usulan kenaikan tarif angkutan umum di Jakarta yakni Rp 5.280 untuk bus kecil, bus sedang sekitar Rp 4.800 dan bus besar sekitar Rp 4.500. "Siap-siap saja diputuskan dan akan banyak pengusaha angkot gulung tikar dengan mengacu rekomendasi yang telah dipegang dewan," tandasnya.
Sikap Organda ini sedikit aneh. Sebab pada awal kenaikan harga BBM, Organda hanya mengusulkan kenaikan tarif sebanyak 30 persen. Tapi saat itu, Organda memang belum menghitung detail kondisi di lapangan. Setelah melakukan perhitungan, Organda menyerahkan usulan kenaikan tarif Jokowi. Lantas Jokowi menggelar rapat.
Dalam rapat itu, Organda mengaku tak hadir. Anehnya, menurut Jokowi saat itu rapat sudah menghasilkan satu keputusan termasuk Organda yang merekomendasikan tarif naik 40 persen atau sekitar Rp 1.000 dari tarif sebelumnya.

Sumber :
merdeka.com

Gerindra Anggap Jokowi Bukan Pesaing

Dalam beberapa survei, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) selalu mengungguli capres Gerindra Prabowo. Hal ini tak dianggap Gerindra sebagai kekalahan Prabowo oleh partai Gerindra.
"Justru itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo berhasil untuk mengangkat Pak Jokowi dari seorang pemimpin lokal di Solo menjadi seorang calon pemimpin nasional," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, Kamis (27/6/2013).
Menurutnya, Prabowo yang mengangkat Jokowi dari Wali Kota Solo menjadi kandidat cagub DKI Jakarta. Kemudian Jokowi menang dan menjadi fenomena sampai saat ini.
"Dengan jadi gubernur DKI Jakarta kan jadi terkenal, peran Pak Prabowo sangat besar mendorong Pak Jokowi jadi gubernur DKI Jakarta," kata Martin.
Karena itu Gerindra menganggap Jokowi bukan sebagai pesaing. Menurutnya ruang Jokowi untuk nyapres bukan di 2014.
"Jokowi lebih bagus maju di 2019 dan Gerindra akan dukung," tegasnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi Santai Diberi Penghargaan MURI

Pemprov DKI memecahkan rekor MURI karena melaksanakan secara serentak pelantikan pejabat eselon III dan IV di halaman Balaikota. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pun menanggapinya secara santai.
"Tanya yang beri penghargaan," kata Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/6/2013).
Ia menjawab sambil tersenyum saat ditanyai pemecahan rekor MURI tersebut. Ia mengatakan jika ia sama sekali tidak menyasar pemecahan rekor tersebut.
"Saya dan Pak Wagub ini hanya melakukan apa yang harus kira kerjakan," lanjutnya.
Penghargaan tersebut langsung diberikan oleh pendiri MURI, Jaya Suprana. Alasan pemberian penghargaan Rekor MURI ini karena pelantikan pejabat lurah-camat dengan secara massal belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Bahkan di dunia.

Sumber :
detik.com

Jokowi Temui Yusril Bahas Masalah PKL, Waduk, dan Pasar

Bak seorang pemain catur, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) kerap memainkan langkah yang tidak terduga. Seperti kali ini, Jokowi menemui ahli hukum tata negara yang juga politisi Yusril Ihza Mahendra.
Kamis (27/6/2013), sekitar pukul 15.00 WIB, Jokowi dengan pakaian khas kemeja putih lengan panjangnya tiba di kediaman Yusril di Jl Karang Asem Utara No 32, Jakarta Selatan. Disambut Yusril, mereka langsung masuk ke dalam rumah.
"Ini bicara mengenai PKL, Waduk Pluit, Sunter, pasar, dan sedikit menyinggung masalah Bank DKI. Yang bermasalah kami sampaikan ke Prof Yusril," tutur Jokowi usai pertemuan yang berakhir lebih dari satu jam itu.
Jokowi mengatakan ingin masalah hukum yang kerap timbul dengan kebijakan pemprov DKI bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dia sengaja bertemu Yusril.
"Kita itu ingin yang bermasalah itu cepat selesai dengan solusi yang baik dengan langsung ke pakarnya," katanya.
Yusril yang berdiri mendampingi Jokowi menerangkan jika pertemuan itu cuma silaturahmi. Pembicaraan yang terjadi hanya membahasa masalah-masalah umum yang terjadi di Jakarta.
"Cuma membahas masalah hukum, DKI, rakyat kecil, Waduk Sunter, dan pedagang kecil saja. Masalah-masalah dapat kita selesaikan secara bersama-sama nantinya," katanya.
Saat ditanya apakah ada langkah politis dalam pertemuan ini, Jokowi dan Yusril hanya terbahak.

Sumber :
detik.com

Jokowi dan Mahfud MD dijadwalkan akan hadir di UUI Yogyakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dijadwalkan akan hadir sebagai pembicara dalam acara 'Seminar Kebangsaan' di Kampus UII, Kaliurang, Yogyakarta.
Keduanya juga akan ditemani oleh Kepala BNPB Syafii Maarif.
Seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (IKA UII) tersebut rencananya akan diselenggarakan Jumat(28/6/2013) dengan mengambil tema "Memimpin dengan Hati."
"Sehari-hari kita jumpai pemimpin, terutama dalam konteks nasional, yang mengutamakan pencitraan, bahkan menyalahgunakan mandat yang diberikan rakyat untuk kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya. Sangat sedikit pemimpin yang tulus dan sungguh-sungguh berpikir dan bekerja untuk rakyat," kata Wakil Ketua Panitia Pelaksana Seminar, Sholeh UG dalam siaran pers yang diterima Tribunnews, Kamis(27/6/2013).
Atas alasan itulah kata Sholeh panitia mengundang ketiga pembicara yang selama ini dikenal sebagai tokoh dan pemimpin yang jujur, tulus, dan berani bertindak untuk kepentingan rakyat.
"Yang menarik perhatian adalah kehadiran Jokowi ke Yogya untuk bersanding dengan Mahfud MD pada seminar ini karena keduanya saat ini dipandang pantas untuk maju dalam Pemilu Presiden tahun depan. Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan Mahfud MD sebagai tokoh terbaik untuk menjadi Presiden pada Pemilu mendatang. Sementara, Jokowi saat ini merupakan tokoh yang memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas tertinggi," ujarnya.
Menurut Sholeh kehadiran Jokowi semata-mata karena pentingnya seminar ini dan tentu karena penghormatan beliau terhadap UII yang kini sedang merayakan Milad ke 70.
UII adalah perguruan tinggi tertua di Indonesia yang belakangan ini semakin menjadi perhatian publik, antara lain karena para alumninya kini menduduki berbagai posisi dan jabatan penting di pentas nasional.
Sejumlah alumni UII yang berkiprah di pemerintahan saat ini antara lain Busyro Muqoddas (Wakil Ketua KPK), Suparman Marzuki (Ketua Komisi Yudisial), Halim Alamsyah (Deputi Gubernur Bank Indonesia), Siti Noor Laila (Ketua Komnas HAM), Darmono (Wakil Jaksa Agung), Artidjo Alkostar dan Salman Luthan (Hakim Agung), Abdul Haris Semendawai (Ketua Lembaga Perlindungan Saksi/ LPSK), Suwarsono (Penasihat KPK) dan Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2008-2013, Mahfud MD. Para alumni di atas saat ini sedang berada di Yogyakarta dalam rangka Reuni Nasional dan Milad UII yang ke 70.

Sumber :
tribunnews.com

Jokowi Akan Bekali Lurah-Camat dengan Uang dan Wewenang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pada pelantikan Camat dan Lurah hasil proses Lelang Jabatan pagi tadi, Kamis (27/6/2013), dalam wejangannya berpesan agar camat dan lurah terpilih menyelesaikan permasalahan kecil yang ada di wilayahnya. Untuk itu, Jokowi tidak masalah jika harus mengeluarkan anggaran taktis demi kelancaran tugasnya.
"Yah nggak masalah asal mereka sudah melakukan dengan benar," terang Jokowi sore ini di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/6/2013).
Jokowi mengatakan tidak akan hanya mengeluarkan anggaran untuk Camat dan Lurah. Ia juga akan mendelegasikan wewenang berskala kecil kepada Camat dan lurah itu.
"Kita akan delegasikan wewenang yang ada di kita. Ke Lurah, Camat, dan Walikota, ngapain kita pegang sendiri? Pusing sendiri nanti, iyakan?," kata Jokowi.
Sebelumnya, dalam satu kesempatan seorang camat meminta agar dimudahkan pencairan dana taktis untuk lingkungan kelurahan dan kecamatan. Namun, saat itu Jokowi hanya menanggapi dengan meminta camat tersebut merinci ulang anggaran yang akan diajukan.

Jokowi Akui Kekurangan Alat Pemadam Kebakaran di DKI

Masalah yang cukup berat dihadapi Pemprov DKI Jakarta adalah masalah kebakaran. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa alat-alat pemadam masih kurang untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah DKI Jakarta.
"Ini pengelolaan lapangan untuk kebakaran belum tergarap dengan baik. Alat-alat untuk di lapangan masih dalam proses lelang," ujar Jokowi usai bersantap siang bersama wartawan di Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2013).
Salah satu solusi untuk mengatasi kebakaran adalah pemberdayaan masyarakat. Sayangnya, hal itu belum tergarap dengan baik.
"Ini mengenai pemberdayaaan masyarakat. Sehingga harus dibantu. Ini untuk pemadaman pertama," kata Jokowi.
Semula Jokowi sempat melontarkan ide perlunya pawang geni untuk pertolongan pertama pada kebakaran. Jokowi menjelaskan bahwa pada September mendatang, pawang geni yang dianjikannya akan segera terlaksana.
"Setelah itu baru diberikan dan pelatihan (masyarakatnya)," ucapnya.
Tidak hanya pawang geni, Jokowi juga merencakan untuk menyerahkan sepeda motor dan beberapa talang air pada September nanti. Jokowi mengakui barang-barang yang diinginkannya baru akan terpenuhi pada beberapa bulan mendatang karena baru 18 persen APBD DKI Jakarta yang cair.
"Kegiatan di lapangan baru akan bergerak mungkin di bulan Juli. Sekarang masih banyak yang dalam taraf administrasi dan baru mulai, akan mulai. Masih banyak yang belum beres," ujar Jokowi.

Sumber :
detik.com

Versi kompas.com : "Jokowi Akan Bagikan Pawang Geni ke Permukiman Padat"

Golkar Semakin Nafsu Jodohkan Jokowi Ical

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali memuncaki survei capres versi LIPI. Golkar semakin nafsu jodohkan capres Golkar Aburizal Bakrie dengan Jokowi.
"Ya Jokowi memang bagus di survei. Justru kita berpikir harapan kita pak Ical bisa menggandeng Jokowi. Karena kita lihat dua-duanya tokoh yang pekerja keras," kata Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Menurut Bambang terbuka peluang koalisi PDIP-Golkar di Pilpres 2014. Menurutnya koalisi Golkar-PDIP sangat strategis.
"Kalau mau koalisi yang strategis tapi tidak gemuk ya koalisi PDIP dan Golkar.
Cukup dua partai tapi mayoritas di parlemen sehingga mengenai kebijakan pasti bisa di jalankan," kata Bambang.
Dia yakin duet Ical-Jokowi akan menang di Pilpres 2014. Karena hanya sosok Jokowi yang begitu fenomenal diyakini bisa merebut hati rakyat.
"Ya yakin. Sekarang kita berusaha meyakinkan Jokowi bahwa pilihan terbaik untuk bangsa ini adalah menduetkan Jokowi dengan Pak Ical," katanya.
Hasil survei yang dirilis LIPI menunjukkan Jokowi menjadi capres potensial dengan dukungan 22,5% responden. Elektabilitas Jokowi jauh melewati capres Gerindra Prabowo Subianto (14,2%), bahkan capres Golkar Aburizal Bakrie yang hanya meraih 9,4% dukungan responden.

Sumber :
detik.com

Jokowi Tak Tahu Ada PKL di Halte Transjakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum tahu ada pedagang kaki lima yang menjadikan Halte Bus Transjakarta sebagai lapak untuk berjualan. "Di mana itu? Di mana? Enggak boleh itu," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Kendati demikian, Jokowi akan menertibkan PKL yang berjualan di halte demi kenyamanan para pengguna Bus Transjakarta.
"Nanti akan dibersihkan, enggak boleh itu, enggak boleh. Masa shelter busway dipakai buat jualan?" kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi meminta agar masyarakat bisa bersabar karena pembersihan lokasi-lokasi pedagang kaki lima memerlukan proses dan dilakukan secara bertahap.
"Saya ngecekin terus kok setiap hari. Saya juga ingin melakukan pendekatan represif. Rampungkan, bersihkan, yakin," pungkasnya.
Seperti diketahui, para pedagang kaki lima yang menjamur di Ibu Kota tak hanya mengambil trotoar menjadi areal berjualan, tetapi juga terus menggerogoti hingga halte-halte. Namun selama ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya fokus untuk membersihkan para pedagang kaki lima di sekitar pasar dan pinggiran jalan.
Pantauan Okezone, beberapa Halte Transjakarta, seperti di Cempaka Timur, Bendungan Hilir, dan Uki-Cawang, Grogol dan BKN, sudah dijadikan lapak oleh para pedagang kaki lima.

Sumber :
okezone.com

Semakin Lama, Jokowi Makin Jepit Prabowo

Sejak awal tahun 2013 nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terus muncul di berbagai survei capres. Elektabilitas Jokowi terus naik, melesat meninggalkan 'kompetitor' sejatinya capres Gerinra Prabowo Subianto.
Awal Februari 2013, nama Jokowi muncul sebagai capres paling potensial mengalahkan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. Survei yang dilakukan oleh Pusat Data Bersatu (PDB) pimpinan Didik J Rachbini dkk menunjukkan Jokowi sebagai capres potensial dengan elektabilitas tertinggi.
Berdasarkan rilis survei PDB yang diterima detikcom, elektabilitas Jokowi paling tinggi dengan didukung 21,2 persen suara. Elektabilitas Jokowi terpaut sangat jauh dengan tokoh lainnya, termasuk Prabowo Subianto yang hanya meraih 18,4% suara. Awal bagus di tahun politik untuk Jokowi.
Nama Jokowi kembali berkibar di survei CSIS yang dirilis 27 Mei 2013 lalu. Elektabilitas Jokowi kian jauh meninggalkan Prabowo Subianto.
Di survei CSIS, Jokowi meraih 28,6% suara responden. Sementara Prabowo Subianto kembali ada di urutan dua dengan 28,6% responden.
Sebagai capres yang paling dipilih masyarakat (top of mind), Jokowi juga direstui nyapres di 2014. Lebih dari 50% responden setuju Jokowi nyapres meski masih menjabat gubernur DKI
Seolah mengukuhkan kedigdayaan Jokowi, survei LIPI yang digelar hari ini kembali menempatkannya sebagai capres paling potensial. Lagi-lagi bos besar Partai Gerindra, Prabowo, tumbang dan harus puas di urutan dua.
Jokowi meraih 22,6% dukungan responden di atas Prabowo yang hanya meraih 14,2% responden. Sementara nama capres tenar lain seperti Megawati Soekarnoputri dan Aburizal Bakrie jauh di bawah itu.

Sumber :
detik.com

Janji Jokowi: Hapus Uji Kir dan Retribusi Izin Trayek

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan memberikan kompensasi pada pengusaha angkutan umum atas kebijakan kenaikan tarif. Yakni menghapus Pengujian kendaraan bermotor (uji kir) dan Retribusi izin trayek.
"Kita ini mau mengajukan Uji KIR, pungutan sarana dan prasaran di terminal dihapus, agar masyarakat dan perusahaan angkutan kota ini tidak diberatkan" kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/6).
Kenaikan tarif angkutan umum di DKI belum diputuskan. Hasil rapat sementara DKI dan Organda, tarif naik sebesar 40 persen atau sebanyak Rp 1.000 dari tarif yang berlaku saat ini.
Usulan tarif ini sudah diserahkan ke DPRD DKI. Tapi DPRD belum memberikan jawabannya dan menegaskan keputusan akhir besaran tarif ada di tangan Jokowi.
Kenyataannya, meski belum ada keputusan resmi sebagian pengelola angkutan umum di Jakarta telah menaikkan tarif secara sepihak.

Sumber :
merdeka.com

Tanggap Jokowi Masalah Survei: Itu Keinginan Masyarakat

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melesat mengalahkan Prabowo Subianto sebagai capres paling potensial. Jokowi menuturkan survei adalah cerminan keinginan masyarakat.
"Hasil survei itu cerminan dari keinginan masyarakat. Tapi kewenangan dan yang memutuskan dari PDIP di ibu ketua umum," kata Jokowi usai makan siang di Rumah Makan Ampera, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2013).
Jokowi yang mengenakan kemeja lengan panjang warna putih ini menuturkan dirinya tak mau digoda-goda soal capres. Karena keputusan final di tangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Sekarang ini saya tidak mau digosok-gosok, tidak mau digoda-goda, tidak mau dipanas-panasi, tidak mau dikompor-kompori," katanya.
Dia sendiri mengaku ingin fokus membenahi Jakarta. "Tidak mau dibisik-bisikkin. Konsentrasi saya masih tetap sama macet, rusun, banjir, lelang jabatan," tegasnya.

Sumber :
detik.com

Versi okezone.com : "Jokowi: Saya Tidak Mau Digosok-gosok"

Jokowi Pastikan Pakai Cara Halus Tertibkan PKL

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dianggap mengganggu lalu lintas dan keindahan kota terus dilakukan. Seperti di kawasan Tanah Abang, Jatinegara, dan Cililitan.
Tapi, pria yang akrab disapa Jokowi itu mengakui hal itu tak mudah. Untuk itu, Jokowi mengaku selalu menggunakan cara-cara halus dalam pendekatan ke pedagang
"Itu kan perlu proses semua, seperti yang ada di Cililitan, Samping PGC, itu sudah mulai masuk ke tempat parkir motor-motor yang parkir di pinggir jalan. Kita terus melakukan pendekatan terhadap mereka secara halus tidak dengan cara kasar," papar Jokowi di Balai Kota Kamis (27/6/2016).
Jokowi tak akan tawar menawar dalam hal penertiban ini. Dia mengakui, keberadaan PKL di Jakarta sudah dalam tahap meresahkan.
"Harus tetap ditertibkan dong dan dipindah ke tempat yang disediakan. Nggak ada kata tidak, harus di tertibkan," tegasnya Jokowi.
Sebelumnya, saat melantik Camat dan Lurah yang lolos seleksi lelang jabatan, Jokowi juga berpesan agar menertibkan PKL jika berjualan di area yang bukan tempatnya.
"Termasuk PKL kalau memang tidak di tempatnya harus ditertibkan, sekali ditegur langsung ditertibkan," kata Jokowi saat berpidato pagi tadi.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Akan Lelang Walikota

Masyarakat saat ini hanya tinggal menunggu kinerja Camat dan Lurah dari seleksi lelang jabatan. Selanjutnya, jabatan apa lagi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta apalagi yang akan dilelang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ?
"Ada babak ke dua. Bisa kelapa puskemas, bisa walikota, bisa kepala dinas," kata Jokowi di Balaikota, Jl Medan Medeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2013)
Namun, saat ini ia masih fokus pada kinerja alumni proses lelang jabatan Camat dan Lurah. Ia pun tak segan memberikan hadiah bagi 8 orang yang lulus seleksi dengan predikat sangat memenuhi syarat.
"Yah harus diberi sesuatu, masa yang terbaik tidak diberikan supaya terpacu menjadi terbaik," terang Jokowi sambil tersenyum.
Pagi ini, Jokowi memang telah melantik 415 pejabat hasil lelang jabatan untuk posisi camat, lurah, eselon III dan eselon IV. Lelang jabatan ini digunakan Jokowi dan Ahok untuk mengetahui kinerja dan kapasitas para SKPD Pemprov DKI Jakarta.

Sumber :
detik.com

Lagi Lagi Jokowi Kanvaskan Semua Capres Yang Tersedia

Lagi lagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengkanvaskan semua Capres yang tersedia untuk pilpres 2014, hal ini terungkap ketika pusat penelitian politik LIPI menggelar survei nasional tentang partisipasi politik dan perilaku pemilih pra Pemilu 2014. Hasilnya, nama Jokowi melejit menjadi capres paling potensial.
Survei dilakukan pada tanggal 10-31 Mei 2013, dengan jumlah responden 1.799 orang. Survei dilakukan terhadap responden dengan usia di atas 17 tahun atau sudah menikah dengan wawancara tatap muka. Survei ini memiliki margin of error 2,31% pada tingkat kepercayaan 95%.
Survei dipaparkan oleh koordinator tim survei Mei 2013, Wawan Ikhwanudin, di Gedung Widya Graha lantai 1, Jakarta, Kamis, (27/6/2013).
Nama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri muncul sebagai tokoh paling populer di atas Jusuf Kalla, Rhoma Irama, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto. Namun elektabilitas Mega jauh tertinggal di bawah Jokowi.

Berikut hasil survei LIPI menyangkut popularitas tokoh saat ini:

1. Megawati Soekarnoputri: 93,2%
2. Jusuf Kalla 90,9%
3. Rhoma Irama 89,2%
4. Joko Widodo : 85,1%
5. Prabowo Subianto 82,1%
6. Wiranto 77,8%
7. Aburizal Bakrie 76,9%
8. Ani Yudhoyono 73,5%
9. Hatta Rajasa 66,8%
10. Sri sultan HB X 55,6%

Berikut hasil survei LIPI menyangkut elektabilitas tokoh jika Pilpres digelarsaat ini:

1. Joko Widodo: 22,6%
2. Prabowo Subianto: 14,2%
3. Aburizal Bakrie: 9,4%
4. Megawati Soekarnoputri: 9,3%
5. Jusuf Kalla: 4,2%
6. Rhoma Irama: 3,5%
7. Wiranto: 3,4%
8. Mahfud MD: 1,9%
9. Hatta Rajasa: 1,2%
10. Sultan HB X: 1,2%
11. Surya Paloh 1,2%

Lainnya: 4,4%
Tidak menjawab: 22,9%

Jokowi Ajak Ketemu Warga Cengkareng yang Jual Ginjal

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) tidak mengetahui adanya warga Cengkareng yang menjual ginjal. Namun dia meminta warga tersebut menemui dirinya.
"Saya nggak tahu. Suruh ke saya saja langsung," ujar Jokowi yang mengenakan jas hitam dan dasi merah itu.
Jokowi mengatakan itu usai pelantikan 415 pejabat camat, lurah, eselon III dan IV, di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2013).
Sebelumnya, Sugiyanto, seorang penjahit, bersedia menjual ginjal demi menebus ijazah anaknya di sebuah pesantren di Bogor. Nilai ijazah SMP dan SMA anaknya yakni Rp 17 juta.
Sugiyanto menawarkan itu di Bundaran HI pada (26/6/2013). Berikut isi tawaran dalam sebuah kertas besar: 'Kepada Saudara yang butuh ginjal kami siap jual. Tubuh Kami siap dibelah demi untuk menebus ijazah anak'.

Sumber :
detik.com

Tak Ada Dendam Pribadi Jokowi, Lurah Warakaspun Lolos Lelang Jabatan

Hari ini, Kamis (27/6/2013), Camat dan Lurah hasil proses Lelang Jabatan dilantik. Salah satu yang lolos seleksi yakni Lurah Warakas, Mulyadi, yang sempat menentang proses lelang jabatan, hal ini mematahkan anggapan beberapa pihak yang mendiuga bahwa Mulyadi tak bakal lolos Lelang Jabatan. Tak seperti dugaan yang terdengar sebelumnya, ternyata Gubernur DKI Jakarta (Jokowi) justru memuji keberhasilan Mulyadi dalam seleksi tersebut.
"Bagus, tesnya lulus," ujar Jokowi usai melantik 415 pejabat eselon III dan IV di Balaikota, Jakarta Pusat. Jokowi mengatakan bahwa kelulusan Mulyadi karena ia bagus dalam tes yang dijalaninya. Meskipun nilai yang diperoleh tak terlalu bagus.
"Memang tidak terlalu bagus tapi kita lihat dari tesnya. Kemampuan responsifnya bagus dilapangan," lanjutnya
Sebelumnya, Mulyadi, Lurah Warakas menentang pelaksanaan lelang jabatan lurah dan camat ini. Namun, pada akhirnya ia mengikuti tes susulan dengan alasan kesehatan yang terganggu.

Sumber :
detik.com

Pelantikan Massal Camat dan Lurah oleh Jokowi Raih Rekor MURI

Upacara pelantikan massal Camat dan Lurah DKI Jakarta meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Pendiri MURI, Jaya Suprana menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
"Rekor ini bukan Anda yang memecahkan, tapi para lurah, camat dan pejabat lain. Kalau mereka tidak ada, tidak akan ada rekor," kata Jaya Suprana kepada Jokowi.
"Tapi secara simbolis, saya akan serahkan ke Pak Jokowi," sambungnya sambil menyerahkan piagam penghargaan kepada Jokowi dalam upacara yang digelar di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Kamis (27/6/2013).
Alasan pemberian penghargaan Rekor MURI ini karena pelantikan pejabat lurah-camat dengan secara massal belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Bahkan di dunia.
"Maka rekor ini diajukan nasional. Tapi dengan berat hati kami menolak karena ini rekor dunia," lanjutnya.
Pernyataan ini disambut tepuk tangan oleh ratusan peserta upacara. Jokowi menerima penghargaan ini dengan senyum lebar yang khas.

Sumber :
detik.com

Lurah dan Camat di DKI Jakarta Akan Dievaluasi Setiap 6 Bulan

Camat dan lurah hasil lelang jabatan resmi dilantik hari ini oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Selanjutnya evaluasi kinerja kerja mereka akan dilakukan melalui Index Government Service (IGC).
"Ada Iindex Goverment Service yang akan kita kita ukur. Yang kita ukur masyarakatnya. Puas atau belum dengan lurahnya," kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2013)
Hal ini disampaikan Jokowi usai melantik 415 pejabat lurah, camat dan pejabat eselon III dan IV. IGC ini yang akan menjadi tolak ukur kesuksesan camat dan lurah yang terpilih. Survey inilah yang disebut Jokowi sebagai management control.
"Dari itu nanti akan kita berikan peringatan ini lho yang masih kurang misalnya perparkiran, kebersihan," lanjut Jokowi.
Selanjutnya, Jokowi menginginkan agar para camat dan lurah yang terpilih segera melaksanakan tugasnya di daerah. Menyelesaikan tugas-tugas kecil seperti kemacetan, parkir liar dan sampah yang hampir menjadi masalah di setiap wilayah.
"Ini adalah management controlling. Semua yg bekerja ada yang awasi, ada yang kontrol. Jangan sampai ada yang bilang itu bukan tupoksi saya, yang kecil-kecil urusan mereka," kata Jokowi
Rencananya IGC ini akan dilakukan per 6 bulan dengan menggunakan lembaga survei independen.

Sumber :
detik.com

Bukti Ketangguhan Jokowi: Tanpa Jokowi, Solo Batik Carnival Ambruk

Meski tinggal beberapa hari digelar, kegiatan budaya kebanggaan warga kota Bengawan, Solo Batik Carnival (SBC) 6 seolah tak ada greget. Hingga H-2, Kamis (27/6/2013) jumlah peserta belum seperti yang diharapkan. Bahkan jika dibandingkan tahun sebelumnya, mengalami penurunan hampir 50 persen.
Pada penyelenggaran SBC tahun ini jumlah peserta hanya 131, sedangkan pada penyelenggaraan sebelumnya jumlahnya mencapai 300an peserta.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Widdi Srihanto berkilah, menurunnya peserta dinilai wajar, mengingat persiapan SBC yang dilaksanakan dalam waktu mepet. Sebelumnya, sempat terjadi perubahan manajemen, sehingga Yayasan Solo Batik Carnival tidak memiliki waktu cukup untuk penjaringan peserta.
"Ya memang pesertanya hanya sedikit. Persiapan kurang dari 3 bulan karena ada persoalan manajemen penyelenggaraan, sedangkan tahun sebelumnya enam bulan sebelum pelaksanaan persiapan sudah dimulai dengan menyelengarakan workshop kostum. Meski sedikit tapi kualitasnya tetap lebih baik," ujarnya kepada wartawan di kantornya, Kamis (27/6/2013).
Menurut Widdi, tema SBC tahun ini adalah "Earth To Earth" yang akan dikolaborasikan dengan usulan Wali Kota Solo, yakni spirit "Memayu Hayuning Bawono" (upaya untuk mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di Dunia). Kostum SBC yang akan dipakai, nantinya berwujud visualisasi elemen kehidupan seperti air, api, udara dan bumi.
Sementara itu, Ketua Panitia SBC IV, Ikhwan N Hidayat mengatakan, dalam pelaksanaannya, sebanyak 131 peserta akan tampil dengan 4 karakter busana yang berbeda. Keempat busana itu adalah air, api, udara, dan bumi. Untuk peserta yang akan tampil dengan menggunakan kostum bertema api sebanyak 37 peserta, bertema air 35 peserta, kostum bertema angin ada 20 peserta, dan 39 peserta sisanya menggunakan kostum bertema bumi.
"Peserta SBC akan melakukan runway pada Sabtu (29/6) lusa, mulai jam 15.00 WIB. Kita akan start di Jalan Brigjen Slamet Riyadi, atau didepan Solo Center Point menuju Jalan Jendral Sudirman komplek Balai Kota Solo. Sedangkan total jarak yang akan ditempuh mencapai 3,4 kilometer. Di koridor jalan Jendral Sudirman, para peserta akan tampil dengan koregrafi dan live performance music gamelan dihadapan tamu undangan dan masyarakat luas," ungkapnya.
Sepinya gelaran SBC mendapat tanggapan beragam. Public Relations Manager The Royal Heritage Surakarta Hotel, Mega Maharani menilai, SBC tahun ini kurang greget.
"SBC tahun ini seperti kurang greget ya, karena untuk event sebesar itu hingga H-2 secara publikasi kurang besar-besaran, sehingga kurang menimbulkan awareness masyarakat Solo dan luar Solo untuk menyaksikan acara ini," ujarnya.
Menurut Mega, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini hotelnya tidak membuat paket SBC. Dari sisi lokasi, hotel ini sangat diuntungkan. Peserta SBC akan pentas di koridor Sudirman terlebih dahulu di depan panggung penonton, dan jarak antara koridor dengan hotel sangat dekat.
Lantaran minimnya sosialisasi, hal tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Kendati demikian, ada sejumlah tamu yang mulai menanyakan. Sedikit di antaranya sudah melakukan reservasi. Kendati tidak membuat paket, Mega menegaskan hotelnya tetap akan membantu upaya promosi event ini.
Hal senada disampaikan Anna Marita, Public Relations Manager Sahid Jaya Hotel Solo. Menurut Anna, SBC tahun ini kurang sosialisasi dan publikasi. Jika tahun sebelumnya pihaknya selalu dilibatkan, namun untuk penyelenggaraan tahun ini, dari perhotelan seolah ditinggalkan. Event budaya seperti SBC ini kata Anna, sangat berpengaruh bagi hotel, karena hotel adalah bagian dari kepariwisataan.
"Kami mendukung penuh untuk event-event budaya kota Solo, namun juga harus dibarengi dengan penyelenggara dan Disbudpar kota Solo untuk mengsinergikan acara ini, agar menjadi sesuatu yang dikangeni oleh masyarakat Solo, terlebih untuk meningkatkan tingkat hunian hotel, saat acara berlangsung," pungkasnya.

Sumber :
merdeka.com

Komentar: Camat & Lurah DKI Hasil Lelang Jabatan Harus Wujudkan Mimpi Jokowi

Terobosan lelang jabatan camat dan lurah yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diyakini akan berdampak positif. Dengan melewati mekanisme seleksi ketat dan transparan, camat dan lurah terpilih akan mempertanggungjawabkan amanahnya terhadap masyarakat.
"Camat dan lurah harus melakukan apa yang dimimpikan Jokowi-Basuki untuk jadi garda terdepan pelayanan masyarakat," kata pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro, Kamis (27/6/2013).
Sejak menjabat sebagai gubernur, Jokowi mengupayakan perubahan kultur birokrasi. "Melayani masyarakat jadi yang utama, turun ke bawah mendengar kebutuhan masyarakat dan mewujudkannya," sambung Siti.
Semangat melayani ini yang selalu ditunjukkan Jokowi dalam kesehariannya. Tindakan ini, lanjut Siti harus jadi panutan bagi camat dan lurah yang dilantik hari ini.
"Camat dan lurah tidak lagi goyang-goyang kaki, tapi turun ke bawah melayani publik," ujarnya.
Siti yakin dengan dilakukan pengawasan, para camat dan lurah baru akan bekerja optimal. Pemprov DKI juga harus menyiapkan sistem pengawasan berjenjang hingga tingkat kelurahan.
"Pengawasan berjenjang sehingga mereka tidakk dibiarkan liar, tapi tetap ada pertanggungjawaban," kata Siti.

Sumber :
detik.com

Pesan Jokowi Kepada Camat Lurah Hasil Lelang Jabatan

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) baru saja melantik 415 pejabat hasil lelang jabatan pada 2013. Berikut pesan Jokowi kepada Camat dan Lurah yang dikukuhkan :

"Saya ingin menyampaikan sedikit terutama camat dan lurah. Saya minta hal-hal kecil diselesaikan, PKL misalnya, kalau tidak benar langsung tegor. Muncul satu langsung tegor. Jangan tunggu seribu (masalah), baru bingung," kata Jokowi di Balaikota DKI Jl Medan Merdeka Selatan, Kamis (27/6/2013).
Jokowi juga mencontohkan persoalan lain. Menurutnya, para camat dan lurah juga harus sigap dalam menyelesaikan persoalan parkir liar.
"Parkir yang tak resmi, satu dua tertibkan. Jangan kalau seribu baru ditertibkan, nanti bingung menyelesaikannya," kata Jokowi.
Mengenai persoalan kemacetan, Jokowi juga menyampaikan kepada camat dan lurah yang baru agar segera melakukan antisipasi. Menurut Jokowi, pejabat setingkat camat dan lurah memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan kemacetan.
"Jangan merasa kemacetan itu urusan Dishub. Yang punya wilayah juga punya tanggung jawab," kata Jokowi.

Sumber :
detik.com

Jokowi Lantik Camat-Lurah Hasil Lelang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadiri pelantikan Camat/Lurah hasil Lelangi Jabatan yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu dan pelantikan pejabat eselon 3&4. Pelantikan dilaksanakan di Balai Kota DKI Jakarta hari ini Kamis, (27/6/2013).
Pada pukul 09.10 WIB, Jokowi beserta istri, Iriana, dan Ahok datang dengan diiringi ondel-ondel dan abang none Jakarta.
Banyak warga yang turut datang pada acara pelantikan Camat dan Lurah serta Pejabat Eselon III dan IV. Ada yang menyapa, ada pula yang meminta bersalaman sementara Jokowi melangkah ke podium.
"Apakah saudara-saudara siap diambil sumpah?," kata Jokowi saat mengambil sumpah jabatan para pejabat yang akan dilantik.Setelah memimpin sumpah jabatan, Jokowi  melantik 415 pejabat eselon III dan esselon IV dihadapan para undangan.
"Saya Gubernur resmi melantik saudara-saudara sebagai camat lurah, eselon III dan IV provinsi DKI Jakarta. Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya," kata Jokowi.

Sebelumnya, dari 44 camat terpilih 17 orang adalah non definitif. Sedangkan dari 267 yang akan dilantik, hanya 76 orang yang non definitif. Beberapa di antaranya naik jabatan seperti camat Tambora Isnawa Adji yang naik jabatan menjadi asisten perekonomian.