Anies Baswedan: Jokowi Dipercaya karena Kepentingan Diri Sendiri Rendah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) merajai survei-survei calon presiden potensial. Belum genap setahun memimpin Jakarta, Jokowi terus dielu-elukan. Mengapa Jokowi begitu sangat dipercaya masyarakat?
"Kalau kita melihat spirit gotong royong yang harus dikembalikan adalah kepercayaan. Hari ini kepercayaan kita pada pemimpin ada dalam level yang amat rendah," ujar cendekiawan Anies Baswedan.
Hal itu disampaikan Anies dalam 'Diskusi Taruna Merah Putih: Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945' di Gedung Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (2/6/2013).
"Kenapa Jokowi dipercaya? Kedekatan, kompetensi, integritas muncul kepercayaan. Self interest amat rendah. Pemimpin yang dipercaya yang dapat mengelola itu dengan baik," jelas rektor Universitas Paramadina ini.
Anies juga mencontohkan penggagas Pancasila, Soekarno atau Bung Karno. Bung Karno sangat dicintai rakyat hingga bisa membawa pengaruh yang besar.
"Dulu Bung Karno oleh kolonial coba dipisahkan dari rakyatnya. Mereka diasingkan," jelas Anies.
Pemimpin yang baik, imbuh Anies, seperti dirigen orkestra, memberi nyawa dalam suatu konser orkestra. "Bung Karno memberikan perasaan itu," tutur Anies.
Salah satu bentuk untuk menjaga Pancasila adalah melalui pendidikan. "Cerdaskan setiap anak Indonesia. Di sana cita-cita kita bisa dicapai," kata Anies.
Di tempat yang sama, guru besar Kesejahteraan Sosial UI Bambang Shergi Laksmono mengatakan jangan hanya bernostalgia dan sentimentil terhadap Pancasila. Negara yang maju tak bisa bersandar pada nilai-nilai kesejarahan.
"Bagaimana membangun Pancasila sebagai bingkai skenario kebangkitan bangsa ini ke depan? Jadilah bagian dari solusi. Kalau tidak digarap sekarang, kita akan menjadi beban masa depan. Kepahlawanan itu ada dalam diri kita semua. Tokoh-tokoh nasional bisa jadi bahan inspirasi kita. Kita sendiri adalah tokoh, pemimpin, dan inspirasi bagi lingkungan kita sendiri," jelas Bambang.

Sumber :
detik.com

LSN: Jokowi Bukan Kutu Loncat, Tak Mungkin Ikut Konvensi Demokrat

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dinilai tak akan melompat untuk maju menjadi calon presiden dari partai lain. Kecil kemungkinan Jokowi akan ikut konvensi capres dari Partai Demokrat. Jokowi dinilai sosok yang setia.
"Saya rasa Jokowi adalah sosok yang loyal partainya, saya meragukan dia mau ikut. Jokowi akan tetap loyal di PDI Perjuangan," kata peneliti Lembaga Survei Nasional (LSN) Dipa Pradipta di Jakarta, Minggu (2/6/2013).
Dipa menilai Jokowi akan memilih lebih concern untuk menangani masalah di Jakarta. Dia akan memilih meneruskan tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta. Walau Jokowi sudah menjadi figur capres favorit masyarakat. Terbukti dengan namanya yang selalu unggul di setiap survei.
"Menyikapi ini, saya rasa tidak akan menjadikan beliau menjadi seorang yang kutu loncat," kata Dipa.
Sebelumnya, Partai Demokrat mulai melirik sosok Joko Widodo (Jokowi) untuk dijadikan calon presiden 2014. Karena itu, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berencana mengundang Jokowi dalam konvensi Demokrat yang akan digelar pada Agustus nanti.
"Bisa juga (Jokowi diundang), kenapa enggak," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Sumber :
merdeka.com

Amir Syamsuddin: Konvensi Capres PD Terbuka, Silakan Kalau Jokowi Tertarik

Partai Demokrat (PD) akan melakukan konvensi menentukan capres yang hendak diusung dalam Pemilu 2014. Petinggi PD Amir Syamsuddin mempersilakan saja bila Jokowi mendaftar konvensi ini.
"(Konvensi) Terbuka. Kita tidak usah mengundang, tapi bagi mereka siapapun juga yang tertarik dan tidak ada persyaratan bahwa dia harus ada komitmen khusus kepada Demokrat, itu tidak perlu," ujar petinggi PD Amir Syamsuddin ketika ditanya bila Jokowi mendaftar konvensi PD.
Hal itu disampaikan Amir usai menjemput Presiden SBY di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013).
"Yang penting Jokowi tertarik, karena sebetulnya panitianya kan Partai Demokrat, tapi yang akan menentukan siapa yang berhasil di konvensi itu publik, rakyat," imbuhnya.
Amir sekali lagi menegaskan, tak ada undangan khusus dalam konvensi ini.
"Terbuka saja. Siapapun (termasuk Jokowi) yang merasa punya potensi, mari silakan kalau tertarik. Saya kira tidak perlu undangan, yang berkenan dan berpartisipasi silakan," tutur dia.
Sebelumnya PD memberi sinyalemen peluang Jokowi untuk mengikuti Konvensi Capres PD. Namun Jokowi mengaku tak mendapat undangan konvensi karena dirinya adalah kader PDIP.
"Nggak, mereka sudah tahu kalau saya ini sudah kader PDIP," ujar Jokowi saat ditemui wartawan di Plasa Indonesia, Jalan MH Thamrin,Jakarta Pusat, Sabtu (1/6/2013).
Untuk itu, Jokowi yakin tak mungkin mendapat undangan konvensi itu. "Ya mestinya nggak dapat," katanya.

Sumber :
detik.com

PRJ 2014 Tak Lagi di JIExpo, Jokowi: Yang Penting Kerakyatan

Pekan Raya Jakarta (PRJ) tahun ini mungkin terakhir kalinya diadakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Alasannya, PRJ selama ini kurang merakyat.
"Bisa aja pindah ke Monas, yang penting kerakyatannya harus muncul," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ketika ditanya mengenai wacana pemindahan lokasi PRJ tahun 2014.
Hal itu disampaikan Jokowi usai meresmikan pencanangan HUT ke-486 Jakarta di kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Cakung, Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013).
"Yang diberi peluang itu usaha-usaha mikro," imbuhnya.
Mengenai pelaksanaan PRJ sekarang, Jokowi menilai masih didominasi pengusaha besar.
"Yaa dilihat sendiri. Ya banyak yang didominasi usaha besar. Banyak nggak apa-apa, ya dikombinasilah (dengan usaha mikro)," tutup Jokowi.
Sebelumnya pada Jumat (31/5/2013) lalu, Wagub DKI Basuki T Purnama mengatakan PRJ akan menjadi pasar rakyat dengan memindahkannya ke lapangan Silang Monas. Penyelenggaraan PRJ juga akan diambil alih Pemprov DKI, bukan lagi PT JIExpo. PT JIExpo nantinya dilarang menggunakan nama PRJ dan diminta fokus mengadakan pameran-pameran besar saja baik berskala nasional dan internasional.
PRJ yang diadakan menandai HUT Jakarta yang jatuh pada 22 Juni tiap tahun, dilaksanakan selama 1 bulan. Tahun ini diadakan di JIExpo pada 6 Juni-7 Juli 2013. PRJ di JIExpo menarik tiket masuk tahun ini Rp 25 ribu untuk hari biasa dan Rp 30 ribu untuk akhir pekan.
Sebelumnya, masalah penyelenggaraan PRJ ini sudah diprotes DPRD DKI tahun 2010 dan telah mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk memutus kontrak penyelenggaraan PRJ dengan JIExpo, dan menggelar lelang penyelenggaraan PRJ karena terbukti tidak adanya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun. Pemprov DKI memegang kepemilikan saham di JIExpo sebesar 13,9 persen, namun tidak pernah mendapatkan pemasukan dividen.
Wagub DKI Ahok pernah meradang, mengancam memboikot karena masih ditarik sewa stand Rp 4 miliar. "PRJ kita tidak mau Bu, apa-apaan sewa Rp 4 miliar," kata Ahok.
Selaku tuan rumah sudah sewajarnya Pemprov DKI diberikan stand secara gratis. Bahkan secara berseloroh menggunakan istilah 'jatah preman'.
"Minta jatah preman, punya kita kok. Ini acara kita kok, mana ada acara kita kita, kita sudah bayar EO, kita bikin acara, mereka dapat untung, terus kita sendiri suruh bayar," beber Ahok dalam rapat bersama Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) DKI Jakarta pada Kamis (29/11) yang diupload di Youtube oleh Pemprov DKI.
Ahok mengaku bisa melaporkan pengelola ke KPK jika PRJ tidak transparan.
"Kita sudah berapa tahun dikadalin, nggak dapat deviden, kita bisa omong, kita minta BPKP, KPK, periksa! Apakah betul mereka rugi," sembur Ahok.

Sumber :
detik.com

Rayakan HUT DKI di Cakung, Jokowi Ingin Hibur Rakyat Kecil

Pencanangan hari ulang tahun (HUT) ke 486 Jakarta di kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK), Cakung, Jakarta Timur bukan tanpa sebab. Berbagai pertimbangan dan alasan mengapa HUT kali ini dipusatkan di PIK, Cakung, Jakarta Timur.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai jika Jakarta Timur merupakan wilayah yang paling padat dibandingkan dengan wilayah lainnya. Selain itu, pihaknya berharap besar agar perayaan HUT Jakarta jauh dari kesan elitis.
"Di Jakarta Timur paling padat penduduknya. Kita ingin memberikan hiburan kegembiraan kepada masyarakat," ujar Jokowi di Cakung, Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013).
Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, pihaknya bakal menyulap Jakarta sebagai ibu kota metropolitan yang ramah dengan rakyat kecil.
"Ini mendekatkan kegiatan HUT Jakarta ke 486 supaya mendekati rakyat. Ada kegembiraan rakyat, tidak elitis," jelas Jokowi.
"Kita mulai pembenahan total Jakarta, sekarang ini dalam waktu yang bersamaan kita disuruh menyelesaikan masalah yang sudah bertumpuk-tumpuk. Sehingga saya harus ngomong apa adanya. Beri saya waktu. Karena itu perlu proses, tapi harus dimulai," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

PNS Wajib Militer, Jokowi: Saya Setuju, Nggak Masalah

Pemerintah mengajukan usulan melalui RUU Komponen Cadangan agar warga sipil diwajibkan mengikuti pelatihan militer. Warga sipil yang diwajibkan salah satunya dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS).
Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan mendukung usulan pemerintah tersebut.
"Saya setuju saja. Nggak ada masalah dengan itu," ujar Jokowi usai meresmikan taman khusus warga lansia di Cakung, Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013).
Menurutnya, sepanjang bertujuan untuk pertahanan negara, wajib militer untuk warga sipil tidak masalah. Justru usulan pemerintah tersebut cukup bagus.
"Selama untuk pertahanan negara itu bagus," tutur Jokowi.
RUU Komponen Cadangan telah masuk ke Komisi I DPR, namun belum mulai dibahas lebih lanjut. Garis besarnya, RUU ini mengatur pendidikan militer untuk masyarakat sipil.
RUU Komponen Cadangan diusulkan pemerintah karena postur pertahanan militer berkembang dan semakin mengandalkan teknologi. Sehingga secara alamiah akan dilakukan efisiensi dari sisi perekrutan personel militer.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Pemprov Ingin Pindahkan PRJ ke Monas

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memindahkan lokai penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) dari Kemayoran ke Monumen Nasional (Monas).
"Iya, tapi itu baru rencana," ujar Jokowi di sela-sela acara pembukaan HUT ke 486 DKI di lapangan bola Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013) pagi.
Mengenai PRJ, Jokowi menilai ajang itu seharusnya mengakomodasi usaha mikro kecil dan menengah UMKM), bukan hanya industri besar seperti selama ini. Menurutnya, jika UMKM diberi tempat, kesejahteraan warga akan meningkat.
"Iya terlalu banyak industri modernnya di PRJ sekarang, kan bisa dilihat sendiri. Kita ingin ke depan yang kecil-kecil masuk," lanjut Jokowi, yang juga menyatakan harapan supaya gagasan Pemerintah Provinsi DKI mendorong UMKM didukung semua pihak.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Resmikan Taman Khusus Lansia di Cakung

Selain meresmikan pencanangan HUT ke-486 Jakarta, Gubernur DKI Joko Widodo juga meresmikan taman lansia. Taman khusus untuk warga lansia itu terletak sekitar 200 m dari PIK.
"Dengan ini saya resmikan taman ini," ujar Jokowi di depan 50 warga lansia dan ratusan warga yang berkumpul di taman tersebut, Minggu (2/6/2013).
Jokowi hadir bersama istrinya, Iriana menumpang mobil Innova Hitam B 1174 BR. Sesampainya di taman tersebut Jokowi langsung disambut para lansia. "Gimana Pak, sehat? sudah olahraganya?" tanya Jokowi ke salah seorang lansia.
"Baik, udah olah raga kok, Pak," jawab lansia tersebut.
Sebelum menuju lokasi peresmian taman, Jokowi sempat melihat-lihat bazar di kawasan PIK. Di bazar tersebut Jokowi menyantap segelas es cendol yang ditawarkan penjual. Selain itu, mantan Wali Kota Solo itu juga ditawari sebuah lukisan bergambar dirinya.
"Saya ambillah, dan itu saya beli masa gratis," imbuh Jokowi sambil tersenyum.

Sumber :
detik.com

Gara-gara Semur Jengkol, Warga Dapat Sepeda dari Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan istrinya, Iriana Jokowi untuk memberikan pertanyaan dan memberikan hadiah sepeda gunung dalam pencanangan HUT ke 486 DKI Jakarta.
Iriana memberikan pertanyaan ringan kepada salah seorang ibu Kelurahan Penggilingan, Cakung, yang sebelumnya dipanggil untuk naik ke panggung.
"Biar gantian bu Iriana yang memberikan pertanyaan," kata Jokowi dengan nada romantis di PIK, Cakung, Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013).
Iriana kemudian memberikan pertanyaan tentang bunga. "Sebutkan nama bunga," tanya Iriana. "Mawar, Melati dan Anggrek," jawab seorang ibu.
Hadiah sepeda gunung pun diberikan Iriana kepada warga. Bergantian, kemudian Jokowi dalam kesempatan itu juga memberikan pertanyaan.
Selama menjabat gubernur, Jokowi seringkali menggemborkan untuk diangkatnya budaya Betawi.
"Coba saya pengen tanya, warga Jakarta tahu tidak makanan Betawi, sebutkan tiga," tanya Jokowi ke salah satu ibu warga.
"Semur jengkol, kerak telur dan sayur asem," jawabnya.
Jokowi pun menanyakan kepada warga apakah jawaban ibu itu benar atau tidak. "Benar, itu makanan semur jengkol kesukaan Pak Jokowi ya," teriak warga.
Diketahui sebelumnya, pencanangan HUT ke 486 Jakarta telah dibuka. Pencanangan digelar di lapangan bola PIK Cakung Jakarta Timur dihadiri oleh Ketuaa DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan, Ketua HUT DKI ke 486 Sylviana Murni, Plt Sekda Wiryatmoko, Wali Kota Jakarta Timur AR Krisdhiantoro dan sejumlah pejabat lainnya.

Sumber :
merdeka.com

Canangkan HUT ke-486 Jakarta, Jokowi Pukul Kentungan di Pasar PIK Cakung

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pencanangan HUT ke-486 Jakarta di kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Cakung, Jakarta Timur. Pencanangan ditandai dengan memukul kentungan.
Jokowi tiba di kawasan PIK sekitar pukul 08.42 WIB, Minggu (2/6/2013). Begitu tiba, orang nomor satu di Ibukota tersebut langsung disambut antusiasme sekitar 300-an warga dengan kemeriahan tarian Reog, Barongsai dan gambus.
Jokowi hadir tampak santai dengan mengenakan kaos putih berkerah oranye dan berlogo DKI Jakarta pada saku bajunya. Beberapa pejabat pemprov juga terlihat mendampingi seperti Sekda DKI Sylviana Murni, Ketua DPRD DKI Ferial Sofyan, Walikota Jaktim Krisdianto, dan beberapa SKPD.
Jokowi dan stafnya lalu menuju ke atas sebuah panggung oranye berukuran 6 x 4 meter. Sementara ratusan warga berkumpul di depan panggung.
"Di kelurahan penggilingan ini saya canangkan hari HUT Jakarta ke-486. Hitungan pertama kita sama-sama pukul kentungan ya," ujar Jokowi di atas panggung sambil memegang sebuah ketungan bambu berwarna oranye.
Sekitar 50 warga di depan panggung juga memegang kentungan sambil menunggu intruksi Jokowi. "Lima, empat, tiga dua, satu," seru Jokowi.
Jokowi dan warga lalu bersama-sama pukul kentungan. "Tung..tung..tung..". Suara kentungan meriah berbunyi, tanda perayaan HUT Jakarta dimulai.
Setelah seremoni pencanangan HUT Jakarta dilakukan, Jokowi lalu membagi-bagikan hadiah berupa 3 buah sepeda. Hadiah diberikan kepada tiga warga yang dapat menjawan kuis yang diberikan Jokowi seputar Jakarta. HUT Jakarta sendiri jatuh setiap tanggal 22 Juni.

Sumber :
detik.com

Jokowi Bedah Tiga Rumah dan Kantor RW di Cakung

Penataan kampung merupakan salah satu program yang terus digulirkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pagi ini, sebelum melakukan pencanangan HUT ke 486 di lapangan bola PIK Cakung, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meletakkan batu pertama secara simbolis sebagai tanda program bedah rumah.
Setidaknya ada tiga perusahaan yang memberikan bantuan pembangunan kantor RW dan bedah rumah warga di RW 01 Kelurahan Cakungbarat, Jakarta Timur. Pembangunan ini menggunakan dana dari program Corporate Social Responsibility (CSR).
Tiga perusahaan tersebut yakni BNI, PT Adhi Karya, dan United Traktor. Mereka memberikan bantuan untuk pembangunan kantor RW 01 dan tiga rumah warga di RW yang sama.
"Ini merupakan penataan kampung melalui program CSR. Kita minta kepada para perusahaan untuk menata kampung di sekitarnya," kata Jokowi usai meletakan batu pertama kantor RW 01, Kelurahan Cakungbarat, Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013).
Setelah meletakan batu pertama Jokowi juga menyempatkan melihat rumah warga yang dibedah melalui dana CSR tersebut. Ia menyerahkan langsung kunci kepada salah satu warga bernama Sri Sumarni (44).
Selain rumah Sri Sumarni, ada dua rumah warga lainnya yang dibedah yakni milik Nining dan Karsan.
"Saya sangat senang sekali, karena sebelumnya rumah ini sudah tidak layak. Pembangunannya juga tidak lama hanya dua minggu saja," kata Sumarni.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Resmikan 3 Rumah CSR di Cakung

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), melakukan peresmian tiga rumah di RW 01 Cakung Barat, Jakarta Timur. Tiga rumah itu merupakan simbolik yang diberikan kepada warga yang rumahnya sudah rusak.
"Ini sebagai langkah penataan kampung dengan bantuan CSR," ujar Jokowi usai peresmian, Minggu (2/6/2013).
Jokowi hadir di kampung yang hanya bisa diakses dari gang kecil itu sekitar pukul 08.08 WIB. Jokowi hadir bersama istrinya, Iriana dengan menumpang mobil Innova hitam bernopol B 1174 BR. Warga yang sudah menunggu pun langsung menyambut Jokowi dengan iringan musik gambus dan mengelu-elukan orang nomor satu di Jakarta tersebut.
Peresmian dilakukan dengan membuka tirai salah satu rumah yang ditutup kain. Menurut Jokowi, pembangunan tiga buah rumah di kampung tersebut merupakan hasil kerja sama program Corporate Social Responbility (CSR) dari 3 perusahaan dengan Pemprov DKI Jakarta. Tiga perusahaan itu adalah PT UT, BNI dan PT Adhi Karya. Ketiga rumah tersebut diberikan bagi warga yang rumahnya sudah rusak parah.
Jokowi juga berpesan kepada pemilik rumah yang baru dibedah agar menjaga dengan baik rumah CSR tersebut. Pesannya itu ditulis oleh mantan Wali Kota Solo tersebut pada sebuah batu di salah satu rumah.
Selain meresmikan rumah CSR, Jokowi juga melakukan peletakkan batu pertama pembangunan kantor RW 01 di Cakung Barat, Jakarta Timur. Pembangunan kantor RW itu dalam rangka menyambut ulang tahun Jakarta yang ke-468.

Sumber :
detik.com

Buka HUT ke-486 Jakarta, Jokowi disambut reog dan ondel-ondel

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pagi ini membuka pencanangan HUT ke-486 Jakarta. Jokowi bersama istri, Iriana Jokowi tiba di lokasi lapangan bola PIK Cakung, Jakarta Timur.
Pantauan merdeka.com, Minggu (2/6/2013), Jokowi tiba di lokasi pukul 08.30 WIB. Seperti biasa, kedatangan Jokowi menjadi magnet. Warga langsung berebut salaman dan foto bersama. Kejadian ini menambah riuhnya acara.
Jokowi mengenakan kaos baru yang menunjukkan tema HUT ke 486 kota Jakarta, warna putih dengan logo tema 'Jakarta Baru Jakarta Kita'. Kedatangan Jokowi disambut Reog Ponorogo dan barongsai.
Selain itu, marawis dan ondel-ondel menambah semaraknya acara pencanangan pembukaan HUT DKI Jakarta ke 486. Jokowi juga diberi peralatan kasidah untuk disumbangkan ke beberapa lembaga islami dan sejumlah peralatan seni budaya.
Selain Iriana Jokowi, hadir pula Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan, Ketua HUT ke-486 DKI Sylviana Murni, Plt Sekda Wiryatmoko.

Sumber :
merdeka.com

Kenapa Bukan Jokowi?

Anggota DPRD DKI Jakarta berencana melakukan kunjungan kerja ke tiga negara. Mereka beralasan, kunker ditujukan ke negara yang memiliki hubungan 'persaudaraan kota' (sister city) dengan Jakarta. Kalau demikian, kenapa bukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) saja yang melakukan kunker?
"Pertanyaanya kan sekarang apa sih manfaat mereka kesana? Dan apakah rombongan DPRD itu memahami pola hubungan kerja dengan ketiga negara tersebut terkait tidak dengan program Pemda DKI Jakarta? Dan kenapa tidak Gubernur saja yang pergi, beliau kan yang tahu program yang sedang dijalankan itu seperti apa biar efektif," ujar pengamat perkotaan, Yayat Supriatna, Sabtu (1/6/2013).
Yayat menyayangkan jika kunjungan ke Amerika Serikat, Korea Selatan dan China nantinya hanya sebagai ajang berbalas hubungan saja. Seharusnya yang dicari apakah ada hal-hal yang bisa membantu pengembangan program-program gubernur yang sedang dijalankan sekarang agar lebih maksimal bagi warga Jakarta atau tidak.
"Jadi harus dilihat dulu secara langsung punya hubungan dengan program Jokowi tidak? Seperti peningkatan program KJS, peremajaan rumah susun dan relokasi PKL. Kalau tidak ada hubungannya secara tidak langsung ya artinya kunker itu akan mubazir dan buang-buang uang saja," imbuh Yayat.
Sebelumnya 15 legislator Kebon Sirih tersebut akan melakukan studi banding terkait empat program unggulan Jokowi, yaitu Deep Tunnel, Monorel, Tanggul Raksasa (Giant Sea Wall) dan Mass Rapid Transit (MRT). Negara yang dikunjungi di antaranya adalah Belanda, China dan Malaysia. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut kunker tersebut menghabiskan anggaran Rp 1, 8 miliar.
Namun belakangan tujuan mereka berubah. Kunjungan dengan tujuan 'sister city' akan dilakukan ke 3 negara, yaitu China, AS dan Korea Selatan. Kunjungan direncanakan dilakukan pada bulan ini.

Jokowi Bersama Ratusan Warga Bersepeda Ria

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memanfaatkan CFD (car free day) pagi ini dengan berolahraga bersama warga Jakarta. Jokowi bersepeda di sepanjang jalan Sudirman, Jakarta.
Jokowi meninggalkan rumah dinasnya di kawasan Taman Suropati, Jakarta Pusat sekitar pukul 06.40 WIB, Minggu (2/6/2013). Dengan menumpang mobil dinasnya, Jokowi menuju kawasan SCBD Sudirman.
Jokowi tampak mengenakan kaos hijau berkerah oranye. Dari SCBD, Jokowi bersama beberapa stafnya lalu menggunakan sepeda yang telah disiapkan menuju Graha CIMB Niaga.
Jokowi melepas kegiatan Fun Bike yang digelar CIMB Niaga dalam rangka merayakan HUT bank tersebut. Setelah melepas, Jokowi ikut serta dengan seratusan warga bersepeda dari Graha CIMB Niaga menuju Bundaran HI dan kembali lagi ke gedung Graha.
Usai bersepeda di Jalan Sudirman, Jokowi dijadwalkan akan meresmikan pencanangan HUT ke-486 Jakarta di lapangan pusat industri kerajinan (PIK) Jakarta Timur Minggu (2/6/2013).

Cerita Jokowi yang Hobi Naik Pesawat di Kelas Ekonomi

Menjabat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak membuat Jokowi bermewah-mewah. Naik pesawat terbang sekalipun Jokowi masih tetap memilih kelas ekonomi.
Misalnya penerbangan Jokowi dari Solo ke Jakarta pada 19 Mei 2013 lalu. Jokowi menolak diberi kursi bisnis di pesawat Garuda Indonesia. Jokowi memilih kelas ekonomi.
"Biasanya pakai ekonomi kok, dari dulu saya anak ekonomi. Saya lebih suka pakai ekonomi, nggak kuat bayarnya hehehe..ngirit kan..," kata Jokowi sembari tertawa.
Hal ini disampaikan Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/5/2013).
Bagi Jokowi, duduk di kursi bisnis dan ekonomi sama saja. Yang beda harganya.
"Sama saja, bayarnya kan lipet 2 kali! nggak kuat! hehehe," katanya.
Kalau pulang kampung atau ada keperluan di Solo, Jokowi merogoh koceknya pribadi. "Kalau ke Solo pakai uang sendiri. Tapi kalau ke mana-mana kan tetap pakai uang negara. Irit," katanya.
"Sekarang pakai uang sendiri ya ekonomi..sudah terlanjur seneng pakai ekonomi. Hehehe..irit," pungkasnya.

Cara Mengkritik Jokowi

Ternyata mengkritik butuh ketepatan cara. Walaupun benar, kalau niat dan momentumnya kurang tepat justru kontraproduktif.

Seperti baru baru ini ramai diperbincangkan pro kontra rencana DPRD DKI Jakarta menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait masalah Kartu Jakarta Sehat (KJS). Tidak salah sebenarnya DPRD memakai Hak Interpelasi tersebut.
Namun justru saat ini berbalik, Hak Interpelasi kepada Jokowi banyak dikecam oleh publik. Bagaimana sebenarnya relasi hubungan politik kelembagaan antara legislatif dan eksekutif, dan bagaimana seharusnya publik bersikap ?


Hak interpelasi diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Hal tersebut adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah menganai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain interpelasi, DPR juga mempunyai fungsi hak angket dimana terkait dengan dugaan pelanggaran sistem ketatanegaraan dan konstitusi oleh Pemerintah. Tingkat teratas yaitu hak menyatakan pendapat terkait dengan kejadian luar biasa dalam Pemerintahan, misal kepala pemerintahan terbukti korupsi legislatif bisa menggunakan hak ini.

Ketiga hak tersebut bisa berkaitan dengan urutan sebagai fungsi pengawasan yaitu dengan urutan tingkatan proses yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Rencana DPRD menggunakan hak interpelasi perlu dilihat dari banyak sisi. Pertama, dari sisi legislatif sebenarnya sah-sah saja. Secara substansi masalah KJS juga masih banyak kekurangan dan perlu perbaikan untuk menjamin jaminan kesehatan oleh masyarakat. Sebelumnya beberapa rumah sakit juga menyatakan keberatan dan bebeberapa tidak sanggup dengan sistem KJS.

Dari sisi Pemerintah provinsi DKI Jakarta, langkah DPRD sebenarnya wajar saja dan sah secara UU. Dalam hubungan pengawasan legislatif dan eksekutif hal tersebut juga sering terjadi. Apa yang sebenarnya membuat seolah-olah hak interpelasi dianggap mengada-ada dan hanya dicari-cari masalahnya oleh DPRD DKI Jakarta?

Pertama, sempat muncul alasan dan niatan interpalasi bukan untuk mempertanyakan kebijakan, tetapi justru penggalangan tanda tangan untuk pemakzulan gubernur Jokowi.  
Kedua, publik cenderung tidak percaya lagi dengan legislatif yang sering bolos rapat paripurna, dekat dengan korupsi dan tidak pro rakyat.

Ketiga, publik cenderung membela Jokowi karena melihat aspek kinerjanya yang dinilai pemimpin yang mau turun langsung ke lapangan dan cekatan dalam mengambil keputusan. Dalam bahasa sederhana, hingga saat ini Jokowi masih prorakyat, bahkan dalam beberapa survei calon presiden selalu menduduki peringkat nomor wahid.

Terkait dengan pro dan kontra yang ada, bagaimana seharusnya kedua lembaga DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersikap ?

Pertama, sebaiknya niatan interpelasi oleh DPRD harus didasari oleh niat politik yang tulus yaitu menanyakan tentang kebijakan KJS kepada Pemerintah DKI Jakarta. Lebih bagus jika DPRD juga sudah mempunyai recana dan masukan perbaikan setelah bertemu dengan stakeholder seperti rumah sakit dan dinas kesehatan. Agar jika terjadi forum interpelasi tidak bersifat menghakimi.

Kedua, jauhkan dari sikap intervensi kepada Pemerintah DKI Jakarta melalui Jokowi karena hanya akan mengganggu pemerintahan. Jika tetap dilakukan, justru akan terjadi aksi politisasi atas hak interpelasi terhadap kasus KJS.

Ketiga, sebaiknya pemerintah DKI Jakarta juga tidak risi dengan kritik DPR tersebut. Anggap saja bahwa hal tersebut wajar dan bagus dijadikan sebagai forum klarifikasi dan proses meminta masukan dari DPR terkait dengan rencana perbaikan KJS.

Saya membayangkan jika proses penggunaan hak interpelasi ini dilakukan, dan kedua pihak bersifat dewasa dalam penyikapan permasalahan KJS justru akan menjadi contoh yang baik dalam sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia. Selama ini kita kalau melihat DPR, fungsi pengawasan sangat lemah, ketikapun itu dilakukan lebih bernuansa kepentingan politik. Nah, di Jakarta saya rasa akan menjadi trend yang menarik jika proses tersebut terjadi dengan dialektika perbaikan dan orientasi untuk kepentingan rakyat khususnya jaminan kesehatan.

Peluang akan berakhir dengan happy ending sepertinya lebih mungkin jika dibandingkan dengan kegagalan dan justru konflik politik. Tipe kepemimpinan Jokowi yang nampaknya tidak antikritik, fokus pada penyelesaian masalah, dan dengan metode persuasif dan tidak sepihak nampaknya menjadi modal yang kuat untuk dapat menjelaskan permasalahan KJS kepada DPRD.

Sehingga nampaknya DPRD tidak perlu menarik dan mengurungkan niatan untuk bertanya dan menanyakan kebijakan KJS yang belum bagus dan efektif untuk menjamin kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. DPRD justru harus berani mengkritik Jokowi plus dengan masukan yang konstruktif untk KJS. Itulah cara mengkritik dalam politik yang elegan, dan masih jarang ditemukan di Indonesia. Kepentingan rakyat dikedepankan daripada kepentingan partai politiknya.

Beberapa konflik antara warga dengan pemerintah DKI sering terjadi, namun bisa diselesaikan dengan win-win solution, seperti relokasi Waduk Pluit, masalah dengan Komnas HAM, dan beberapa kasus lain nampaknya menjadi angin segar. Sudah saatnya sekarang DPRD mempunyai perpektif dengan cara yang benar dan tepat untuk mengkritik Jokowi secara konstitusional yaitu interpelasi.

Masalah saat ini justru berbalik, beranikah dan mampukan DPRD Jakarta mengkritik secara metodologis untuk memwujudkan pengawasan kebijakan yang substansial untuk kesejahteraan rakyat? Atau sebaliknya tidak siap dan justru tidak mampu berargumentasi dan memperjuangkan kekurangan pelayanan KJS yang dirasakan masyarakat.

Akhirnya, hak interpelasi jangan dianggap alergi oleh Pemerintah DKI Jakarta, namun juga jangan dijadikan alat politik walaupun konstitusional. Ini adalah ikhtiar politik untuk tujuan mulia, yaitu menciptakan kesempurnaan kesejahteraan rakyat melalui jaminan kesehatan. Hal tersebut dapat dicapai dengan syarat adanya tata dan etika berpolitik yang dewasa antara legislatif dan eksekutif dalam lingkup demokrasi yang sejuk tentunya.

Sumber :
detik.com

Jokowi Si Kuda Hitam

Beberapa hari terakhir, dunia media Indonesia disibukkan dengan isu yang masih sangat gres: upaya “pendongkelan” Jokowi dari kursi Gubernur. Berita ini cukup seru dan relatif menyaingi kasus pencucian uang yang melibatkan oknum PKS dan sejumlah orang dekatnya. Anehnya, Jokowi malah semakin berkibar.

Di tengah-tengah perhelatan aneka kasus yang sedang menjadi sorotan media, mencuatnya usaha pemakzulan Jokowi sangat menarik untuk dikaji. Apalagi berita paling mutakhir per 29 Mei 2013, Megawati justru memberikan isyarat bahwa Jokowi akan dimajukan sebagai calon presiden RI dari PDI Perjuangan. Sebuah berita yang “cetar membahana”.

Wong Solo lulusan universitas “ndeso” (UGM) Jurusan Kehutanan ini terus menjadi fenomena yang luar biasa. Usahanya untuk mengembalikan fungsi waduk Pluit mengetam sejumlah masalah. Mereka yang enggan direlokasi, meskipun sudah disediakan rumah susun dengan angsuran rendah, menyeret Jokowi ke ranah HAM. Tidak hanya itu, kartu sehatnya di Jakarta membuat sejumlah rumah sakit sempat nyaris mengundurkan diri dari program kesehatan rakyat jelata tersebut. Inilah yang kemudian menyebabkan beberapa pihak menuding Jokowi memang tidak layak dan karenanya bisa dipertanyakan kedudukannya.

Jokowi, diakui atau tidak, merupakan kuda hitam yang berpotensi meramaikan pertarungan RI1 tahun depan. Kepopulerannya sangat berbahaya bagi sejumlah kandidat yang sedang mencoba menjadi populis dalam beberapa waktu belakangan dengan segudang cara pendekatan. Karenanya, banyak pihak yang mulai berhitung tentang sepak terjang Jokowi agar tidak mengganjal keinginan besar mereka dalam merebut kursi paling empuk di republik ini.

Tentu, semua masih ingat bahwa Jokowi memenangkan pertarungan di Jakarta - kota dengan perputaran uang dan evolusi budaya terbesar - hanya didukung oleh dua partai, yakni PDIP dan Gerindra. Kehebatan kandidat dari kota Solo ini tidak bisa disaingi oleh banyak kandidat yang sudah malang melintang dalam dunia politik nasional maupun sebagai ahli dengan predikat segudang. Dan ketika terpilih, Jokowi lagi-lagi menumbangkan popularitas pengusungnya, Megawati dan Prabowo.

Dengan sisa hari yang tidak begitu banyak menjelang Pilpres mendatang, Jokowi harus diperhitungkan oleh banyak kalangan. Kesalahan yang dibuatnya selaku Gubernur Jakarta, apalagi kegagalannya, pasti akan dikapitalisasi oleh lawan dengan segala cara. Aneka masalah yang mulai mengemuka akibat kebijakannya, bisa direkayasa sedemikian rupa, setidaknya untuk menurunkan derajat 'kemasyhuran' wong Solo ini.

Melalui media, yang memiliki power sedemikian dahsyat, banyak pihak mencoba menggerogoti popularitas Jokowi. Meskipun beberapa partai sudah mengatakan mundur dari upaya 'pemakzulan' Jokowi, namun semua ini memberikan makna bahwa kursi Jokowi relatif fragile diguncang-guncang oleh siapa pun dengan alasan apa pun.

Uniknya, kekhawatiran tentang majunya Jokowi tahun depan kemungkinan besar juga dirasakan oleh dua partai pengusungnya. Bagi Gerindra, Jokowi diberikan waktu untuk membenahi Jakarta dulu sebelum nyapres pada pemilu 2018. Prabowo pastilah ingin menjadi yang nomor satu. Tidak mau disalip Jokowi. Sebaliknya, PDIP mencoba untuk realistis dengan melempar wacana Jokowi dalam capres mendatang. Jokowi sendiri, sebagaimana biasanya, dengan santai menyatakan “tidak berpikir” untuk terjun dalam perebutan kursi RI1.

Jokowi, Jokowi dan Jokowi. Sepertinya semua sudah pasang kuda-kuda untuk perhelatan akbar tahun 2014 mendatang. Dan, dari semua calon yang gegap gempita, ternyata dalam beberapa survey menunjukkan bahwa Jokowi berada di peringkat teratas dari sisi popularitas. Jokowi menjadi manusia “aneh” Indonesia yang mampu merangkak dari daerah menuju ibukota lalu (mungkin) ke panggung nasional.

Bayangkan, dalam survey yang dilakukan CSIS sebagaimana dirilis detik.com, 27 Mei 2013, Jokowi masih mengungguli Prabowo dan semua kandidat lainnya. Dengan 1.635 responden di 31 provinsi, survei yang digelar pada 9-16 April 2013 tersebut mendapatkan 28,6 persen responden menyatakan akan memilih Jokowi dalam Pemilu 2014. Dukungan untuk Jokowi melampaui dukungan untuk Prabowo yang mendapatkan 15,6 persen suara responden, bahkan meninggalkan Megawati Soekarnoputri yang dalam survei itu hanya mendapatkan dukungan 5,4 persen.

Lebih lanjut disebutkan, Jokowi paling populer di antara pejabat publik atau pejabat negara lainnya. Popularitas politisi PDI Perjuangan itu sebesar 85,9 persen, mengalahkan Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono di angka 78,5 persen. Pejabat lainnya, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono X 59,5 persen, Dahlan Iskan 42,6 persen, Mahfud MD 39,6 persen, Pramono Edhie Wibowo 20,2 persen, Djoko Suyanto 15,2 persen, dan Gita Wirjawan 8,4 persen.

Tentu, survey ini menguatkan survey-survey sebelumnya yang dilakukan oleh lembaga yang dianggap kredibel dan tidak memihak. Namun, yang paling bermakna dari survey CSIS ini adalah, bahwa meskipun digoyang dengan aneka isu, ternyata Jokowi tetap berkibar dan menjadi calon yang sangat kuat.

Kelihatannya PDIP sangat realistis dan cerdas menyikapi kenyataan di atas. Bisa jadi ada sebuah prediksi di kalangan dalam: sebuah kesalahan kalau tetap memasang Megawati yang sudah redup dalam persaingan orang-orang muda yang gegap gempita. Juga mungkin tidak tepat kalau mengandalkan politisi senior tapi tidak populer. Di sisi lain, PDIP memiliki jagoan yang layak dijual kepada rakyat dan telah terbukti dalam berbagai survey. Jokowi layak jual pemilu 2013, dan mungkin akan mulai hilang aura kepresidenannya tahun 2018. Sama dengan momentum yang dimiliki oleh Amien Rais di awal reformasi. Karenanya, PDIP buru-buru mengusung Jokowi sebelum diambil pihak lain.

Sementara itu, bagi yang mencoba menginterpelasi Jokowi, jangan-jangan langkah mereka malah konter produktif. Justru akan membesarkan nama Jokowi. Maklumlah, rakyat secara umum sudah mulai pintar dan membedakan upaya yang genuine dan rekayasa. Dalam pandangan masyarakat kebanyakan, Jokowi memiliki terobosan meskipun belum berhasil sepenuhnya. Upaya interpelasi (sementara ini) malah akan menuai ketidakpopuleran yang bersangkutan karena berseberangan dengan rakyat pada umumnya.

Terlepas dari hebat tidaknya, pinter atau tidaknya, atau aneka pertanyaan lain tentang Jokowi, sesuatu yang paling nyata adalah Jokowi masih sangat populer dan mendapatkan dukungan masyarakat. Merobohkan Jokowi saat ini pasti mendapatkan sambutan negatif dari banyak kalangan, atau nyaris sama dengan upaya menghancurkan kredibilitas KPK. Menurut teori, kalau tidak bisa mengalahkan, lebih baik berkolaborasi saja.

Sumber :
detik.com