Dirut PD Pasar Jaya Bantah Tudingan Jokowi

Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis menampik seluruh tudingan ketidakberesan yang dialamatkan pada institusinya terkait revitalisasi Pasar Onderdil Tanah Abang Bukit, Jakarta Pusat. Dengan tegas, Djangga mengungkapkan bahwa PD Pasar Jaya telah menjalankan revitalisasi sesuai prosedur.
Pertama, yakni soal izin revitalisasi pasar yang menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum sampai ke mejanya. Djangga menampik hal tersebut. Sebab, izin revitalisasi telah diberikan beberapa bulan yang lalu kepada Gubernur pada saat rapat antar-pimpinan (rapim) di Balaikota.

Jokowi Ubah Rute Angkot untuk Dukung Blok G

Agar kawasan Blok G Tanah Abang meriah, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Dinas Perhubungan DKI menata titik pemberhentian angkutan kota yang melintas di area tersebut. Kebijakan itu juga diterapkan demi menambah kenyamanan para pengunjung.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono menjelaskan, ada sembilan pemberhentian angkutan kota yang berlaku di kawasan Tanah Abang. Pengoperasian titik pemberhentian baru tersebut akan dimulai pada Jumat, 25 Oktober 2013.

Sekjen PDIP: Jokowi Tak Terganggu Dikritik dan Dikoreksi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merasa wajar bila kadernya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), banyak mendapat kritikan dari tokoh-tokoh partai lain seperti Partai Demokrat (PD). Kritik tersebut tidak akan mengganggu kinerja Jokowi. Mantan Wali Kota Solo itu pun tak keberatan dengan berbagai kritik dan koreksi terhadapnya.
“Pak Jokowi tetap berkonsentrasi membangun Jakarta. Apapun saran dan kritik yang arahnya mendiskreditkan dia, Pak Jokowi tetap melaksanakan tugas-tugasnya sebaik mungkin buat masyarakat Jakarta,” kata Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu malam (23/10/2013).

Sebelum Kritik Jokowi, PD Nilai Dulu Kinerja Diri Sendiri

Elite Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul, Nurhayati Ali Assegaf dan Ramadhan Pohan, gencar mengkritik 1 tahun kinerja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menanggapi hal ini, anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menilai, seharusnya para elite PD tersebut mengkoreksi kinerja Jokowi secara obyektif.
"Apa yang dikatakan Ruhut itu soal kinerja Pak Jokowi, seharusnya dia bisa koreksi diri sendiri dulu lah. Kita minta, silahkan koreksi, tapi yang obyektif. Lihat fakta dan apa yang telah dilakukan," kata Prasetyo, Rabu (23/10/2013) malam.

Jokowi Minta Ada Yang Memberitahu Cara Jitu Untuk Membina Anak Jalanan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum mendapatkan jurus jitu untuk membenahi masalah anak jalanan di Ibu Kota. Menurut dia, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah belumlah efektif.
"Sudah kita bawa ke panti, muncul lagi yang baru. Begitu terus," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/10/2013).
Menurut Jokowi, 56 rumah singgah milik Dinas Sosial bahkan sudah penuh dan digunakan menampung sekitar 3.000 anak jalanan.

Jokowi Minta Kebutuhan Hidup Layak Diputuskan

Gubernur DKI Jakarta, Joko WIdodo (Jokowi) meminta Dewan Pengupahan segera menyelesaikan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL). Soalnya KHL itu akan menjadi dasar penetapan Upah Minimum Provinsi yang seharusnya ditetapkan pada 1 November 20013.
"Tetapi sampai sekarang hasilnya belum sampai ke meja saya, jadi belum bisa diputuskan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/10/2013).
Jokowi tak mau memberi bocoran soal kemungkinan UMP 2014.

Jangan Cuma Kritik Jokowi, Apa Kinerja SBY Sudah Baik?

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah menilai, kritik yang dilontarkan petinggi Partai Demokrat (PD) terhadap Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) seharusnya juga bisa menjadi cerminan bagi kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Cerminan yang dimaksudnya adalah, apakah SBY juga sudah merealisasikan semua janjinya.
"Apalagi jika kritik tersebut disampaikan oleh Nurhayati Ali Assegaf dan Ruhut Sitompul yang notabene elite dari partai berkuasa saat ini. Kritik

Kritikan Ke Jokowi Maksudnya Baik

Serangan elite Partai Demokrat (PD) terhadap Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) ditepis oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Namun demikian Ketua Harian PD Syarief Hasan menyatakan bahwa kritikan tersebut tidak bermaksud menjatuhkan.
"Perlu diingat bahwa pendapat Bu Nurhayati itu sebenarnya maksudnya baik, walaupun itu sebenarnya pendapat pribadi saja," ujar Syarief di sela peluncuran buku Anggota Komisi V DPR RI Roestanto Wahidi di Hotel Intercontinental, Jl. Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2013).

PDI-P Jaga Jokowi agar Tidak Tergelincir

Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sidarto Danusubroto mengatakan, partainya berusaha menjaga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) agar tidak tergelincir saat menjabat.
Dia menilai Jokowi menghadapi tantangan yang berat karena berhadapan dengan kekuatan raksasa yang sudah mapan. "Jokowi melakukan pekerjaan raksasa. Karena melawan kemapanan," katanya saat menjadi pembicara kunci dalam seminar pengembangan ilmu sosial untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di Auditorium Universitas Sebelas Maret Surakarta, Rabu, (23/10/2013).

Jokowi, Salah Satu Cara PDI-P Rebut Kursi Kekuasaan

Banyak risiko yang didapat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) jika tak mengusung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres). Karenanya, banyak pihak yang menginginkan PDI-P untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta tersebut pada pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) 2014.
Hal itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Islam Nasional (UIN) Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto dalam diskusi yang digelar Radar Politik bertajuk "Di balik Elektabilitas Jokowi, Siapa Dirugikan?”, di Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Jokowi Mampu Mengurangi Angka Golput

Manajer Riset Pol-Tracking Institute, Arya Budi menyatakan selain memiliki elektabilitas yang tinggi, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) juga dapat menarik minat para pemilih yang sebelumnya bersikap golput dalam pemilihan umum.
"Jika Jokowi maju menjadi Capres, golput bisa ditekan hingga 30 persen," kata Arya di Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Maksimalkan Anggaran, Jokowi Belum Berencana Ganti Kepala Dinas

Menjelang akhir tahun 2013, Kepala SKPD-SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta bisa bernapas lega. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum ada rencana mengganti atau menggesernya.
"Loh ya kalau kinerjanya performanya memang tidak baik ya di ganti dong. Tapi saya lihat sampai sekarang belum kelihatan," ujar Jokowi di Balai Kota saat dimintai tanggapan apakah akan mengganti kepala dinas, Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Jokowi Tertawa Disebut Lebih Pilih Monyet daripada Anak

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tertawa saat dimintai tanggapan bahwa Pemerintah Provinsi DKI dinilai lebih mementingkan topeng monyet daripada perhatian kepada anak. Ia mengatakan, keduanya merupakan hal berbeda sehingga tidak masuk akal jika dihubung-hubungkan.
"Ha-ha-ha, jangan membanding-bandingkan dong antara anak dan monyet. Itu dua hal yang berbeda," ujarnya di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (23/10/2013) siang.
Jokowi membantah anggapan yang menyebutkan bahwa Pemprov DKI hanya mengurus satu hal dan mengabaikan hal lain.

Elektabilitas Jokowi Tinggi karena Pengaruh Rekam Jejak yang Baik

Pengamat Politik Gun Gun Heryanto menilai tingginya elektabilitas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) saat ini dilatarbelakangi oleh rekam jejak yang baik selama memimpin menjadi kepala daerah. Baik saat memimpin Solo maupun saat ini yang sedang memimpin Jakarta.
"Jokowi punya elektabilitas tinggi karena track record kepemimpinannya kuat," kata Gun Gun di Jakarta, Rabu (23/10/2013).
Gun Gun menuturkan, gaya 'blusukan' memimpin di Solo menjadi sorotan masyarakat, terlebih saat memimpin ibukota yang luasnya lebih besar dibandingkan Solo.

Jokowi Bukan Superman

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bukan "superman" atau manusia super. Apalagi jika Jokowi diusung sebagai calon presiden (capres). Jokowi jangan dibebankan menyelesaikan persoalan bangsa.
Hal itu disampaikan peneliti senior Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo Diskusi yang digelar Radar Politik bertajuk "Dibalik Elektabilitas Jokowi, Siapa Dirugikan?", di Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Jokowi Dukung Rencana Perpres Koordinasi Antar Jabodetabek

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mendukung berbagai aturan yang dibuat untuk mengatasi persoalan macet. Salah satunya dukungan untuk rencana terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang koordinasi kebijakan antar-pemerintah daerah di kawasan Jabodetabek
"Ya Bagus, bagus. Saya mendukung," kata Jokowi, di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (23/10/2013).
Jokowi berharap Perpres tersebut mampu mengintegrasikan seluruh layanan moda transportasi publik di Jabodetabek.

Jokowi Ikut Jakarta Marathon 10 km

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dirinya akan berlari pada nomor lari 10 kilometer dalam ajang Jakarta Marathon (JakMar) 2013.
"Saya ikut Jakarta Marathon, yang 10 K, atau sekuatnya saja, kalau kuat 10 kilo ya 10 kilo," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (23/10/2013).
JakMar 2013 yang bertajuk "Festival City Marathon" akan digelar di Monas pada 27 Oktober 2013.
Dalam acara tersebut, tercatat sudah ada 750 pendaftar dari 38 negara antara lain dari United Kingdom, Kenya, Ethiopia, Jepang, Australia dan Perancis.
Mereka akan berlomba memperebutkan total hadiah senilai Rp2,5 miliar.

Jokowi Masa Bodoh dengan Elektabilitas

Banyak pihak yang mengelu-elukan nama Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres potensial pada 2014 mendatang. Bahkan belakangan ada dukungan muncul lewat facebook yang menduetkan Jokowi-Prananda.
Saat dimintai tanggapannya, lagi-lagi Jokowi menyerahkan sepenuhnya urusan politik ke Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri sebagai orang nomor satu di partai.

Jokowi Tak Mau Komentari Kelakuan Mesum Siswa SMP

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) enggan mengomentari perilaku pelajar SMPN 4 Sawah Besar, Jakarta Pusat yang melakukan tindakan asusila. Jokowi berdalih dirinya belum mendapatkan laporan.
"Saya sudah minta laporan sampai detik ini belum diberi laporan," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (23/10/2013).
Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu tidak mau menanggapi lebih jauh sebelum Dinas Pendidikan memberikan laporan secara detail.

PD: Kritik Nurhayati dan Ruhut Adalah Pendapat Pribadi

Partai Demokrat (PD) menolak disebut mengusik Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi). Adapun kritik yang dilancarkan Waketum PD Nurhayati Ali Assegaf dan Ruhut Sitompul disebut sebagai pendapat pribadi.
Hal ini disampaikan oleh Waketum PD Max Sopacua saat dihubungi wartawan.
"Jangan disangkutpautkan. Itu opini, bukan sebuah hasil rapat yang diputuskan dalam pleno," kata Max, Rabu (23/10/2013).

Jokowi Kembali Ke Blog G Tanah Abang

gi-lagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belanja di Pasar Blok G Tanah Abang. Sambil menyapa para pedagang, orang nomor 1 di Jakarta itu memilih barang dengan luwes.
"Yang ini berapa Bu? Saya beli banyak loh," tanya Jokowi kepada pedagang kaos di Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2013).

Ada yang "Enggak Bener", Jokowi Panggil Dirut PD Pasar Jaya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menengarai ada ketidakberesan dalam rencana PD Pasar Jaya merevitalisasi Pasar Onderdil Tanah Abang Bukit, Jakarta Pusat. Dalam waktu dekat, dia akan memanggil Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis untuk meminta penjelasan persoalan di sana.
"Dipanggil lah, orang ndak bener gini," ujarnya seusai meninjau Pasar Onderdil Tanah Abang Bukit, Rabu(23/10/2013) siang.

Jokowi Ingin Perbaiki Tampilan Pasar Tanah Abang Bukit

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) blusukan ke pasar onderdil Tanah Abang Bukit. Jokowi berniat menjadikan pasar ini bisa seramai Blok G Tanah Abang.
Saat Jokowi tiba di pasar ini, Jokowi sempat menerima sejumlah keluhan dari pedagang di sana yang menolak revitalisasi karena biaya sewa yang mahal.
Padahal Jokowi sendiri mengaku tidak tahu tentang rencana tersebut. "Ya saya ke sini kan karena ada laporan, ada keresahan. Kalau mau relokasi, saya pasti dimintai izin. Yang ini saya nggak tahu," ujar Jokowi di Pasar Tanah Abang Bukit Jalan Fakhrudin, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2013).

Jokowi Temui Pedagang Penolak Relokasi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menemui para pedagang pasar onderdil Tanah Abang Bukit yang menolak direlokasi PD Pasar Jaya.
"Biasanya kalau mau ada relokasi atau revitalisasi saya dimintai ijin lalu saya turun untuk mendengar pendapat pedagang bagaimana," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (22/10/2013).
Jokowi mengaku tidak tahu menahu masalah pemindahan pedagang oleh PD Pasar Jaya tersebut.

Hamdi Muluk: Sentil Jokowi, Nurhayati Di-bully

Pengamat politik Hamdi Muluk melihat tak ada gunanya Ketua FPD DPR Nurhayati Alie Assegaf mengkritik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tanpa dasar kuat. Bukan dipuji, Nurhayati malah di-bully.
"Apalagi Ibu Nurhayati bicara sebagai Ketua FPD loh ya, Ibu punya kepentingan, Ibu tidak netral. Siapa yang percaya? Buktinya di-bully ribuan orang, kalau itu diperpanjang mungkin bisa jutaan," kata Hamdi kepada wartawan, Rabu (23/10/2013).

Penyayang Binatang Minta Jokowi Berantas Pasar Hewan Ilegal

Komunitas penyayang binatang dari Jakarta Animal Aid Network (JAAN) meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memberantas pasar hewan ilegal di Jakarta.
"Dengan adanya gerakan Jakarta bebas topeng monyet 2014, kami harap pasar yang menjual hewan ilegal juga diberantas karena monyet itu didapat dari sana," kata Koordinator JAAN Indonesia Pramudya di Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Korupsi, Jokowi Copot Kasudin Tata Ruang Jakarta Selatan

Kejaksaan Agung menetapkan Kepala Suku Dinas Tata Ruang, Jakarta Selatan, RS, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi sejumlah perizinan. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengaku segera mengambil tindakan.
"Lansung dicopot. Ganti. Kami tidak tolerir terhadap korupsi," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/10/2013).
Soal pencopotan itu juga dibenarkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). "Kalau terlibat kasus korupsi repot. Tidak bisa dipertahankan," ucap Ahok.

Demokrat Coba Hentikan Langkah Jokowi

Serangan bertubi-tubi dilontarkan elite Partai Demokrat (PD) kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Apakah PD sedang mencoba menggagalkan pencapresan Jokowi?
"Mungkin Demokrat berpikir Jokowi ini nggak boleh dibiarkan, harus direm, makanya dilakukanlah proses delegitimasi. Masalahnya caranya tidak taktis, datanya tidak kuat, dan asal-asalan," kata pengamat politik Hamdi Muluk, Rabu (23/10/2013).

Jika Terjadi Gempa Apa Jokowi yang Disalahkan?

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sempat dibuat gerah dengan pernyataan petinggi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf soal musibah kebakaran di masa setahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Nurhayati yang melontarkan kritik tentang kinerja Jokowi selama setahun memimpin ibu kota dianggap PDI-P sebagai hal yang sudah biasa. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari PDI-P, Eva Kusuma Sundari, mengaku hal tersebut bukan hanya terjadi sekali ini saja.

Jokowi Tinjau RSUD Tarakan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meninjau pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan di Jl Kyai Caringin, Jakarta Pusat. Jokowi mendapat keluhan dari pasien yang merasa harga obatnya dibatasi oleh pihak rumah sakit.
Jokowi tiba pukul 11.00 WIB, Rabu (23/10/2013). Jokowi sempat berbincang dengan pasien di ruang tunggu. Tak lama Jokowi langsung masuk ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD).
"Nggak, tadi itu kita cuma cek saja pelayanannya seperti apa, ternyata sekarang sudah mulai menurun (antrean pasien)," kata Jokowi.

Buntut “Marah-marah” Jokowi dan Ahok

Soal marah-marah melihat kinerja pejabat di Pemprov DKI, kini bukan hanya dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang terkenal kalem juga bisa terpancing marah.
Dalam sepekan kemarin, Jokowi terpancing amarahnya ketika melihat PNS di kantor Wali Kota Jakarta Timur yang tidak berada di tempat seusai shalat Jumat. Malah, ada salah seorang pegawai yang asyik bermain game.
Sementara itu, Ahok geram ketika mengetahui ada yang memainkan anggaran. Sejumlah pos anggaran yang sudah dicoret, ternyata muncul lagi dalam APBD 2013 yang telah diketuk palu oleh DPRD DKI.

"Monyet Saja Dimanusiakan, Manusia Harus Lebih Dimanusiakan Lagi"

Pengamat Perkotaan Yayat supriatna berharap agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak hanya membersihkan Jakarta dari pengamen topeng monyet. Dia berharap agar orang nomor satu di Jakarta juga mampu melakukan razia terhadap pengemis di jalan yang menggendong bayi.
"Jadi jangan cuma pengamen topeng monyet saja yang dirazia, kalau bisa pengemis yang kerap mengendong bayi atau anak-anak juga dirazia," kata Yayat, Rabu (23/10/2013).

Serang Jokowi, Bumerang Hantam Nurhayati

Kritikan pedas yang dilontarkan petinggi Partai Demokrat (PD) Nurhayati Ali Assegaf terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membuat Wakil Ketua Umum PD itu menuai kecaman masyarakat sekaligus menjadi sasaran serangan balik dari publik.
Nurhayati, yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini menyoroti soal kebakaran 1.000 rumah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan dianggap belum pernah terjadi pada masa gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo (Foke).

Terobosan Jokowi Jangan Sampai Timbulkan Masalah Baru

Razia pengamen topeng monyet oleh petugas dari Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Timur dan  Satpol PP mengundang reaksi sejumlah pihak.
Pengamat Perkotaan Yayat supriatna berharap terobosan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak akan menimbulkan masalah baru.
"Saya perlu mengapresiasi tindakan tersebut, namun saya berharap tidak hanya sampai razia saja. Seharusnya dapat dilanjutkan dengan melakukan pembinaan terhadap pengamen topeng monyet," kata Yayat, Rabu (23/10/2013).

Mubarok: Kenapa Jokowi Nggak Boleh Dikritik?

Anggota Dewan Pembina Demokrat Ahmad Mubarok menilai wajar kritik terhadap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Di era demokrasi ini siapa saja boleh dikritik demi kemajuan.
"Kritik boleh, tapi jangan berlebihan. Kritik itu hanya untuk keseimbangan," kata Mubarok saat dihubungi, Rabu (23/10/2013).
Mubarok menyebut, kritik bermanfaat bagi pejabat publik untuk dapat mengoreksi program kebijakannya. "Kalau dipuji terus nanti terbuai. Di erademokrasi, mengapa Jokowi nggak boleh dikritik?," imbuhnya.

Jokowi Balas Nurhayati: Dilihat 5 Tahun Ini Berapa Kebakaran di Jakarta

Waketum Partai Demokrat (PD) Nurhayati Ali Assegaf menyerang Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) soal maraknya kebakaran di era kepemimpinannya. Jokowi pun tak tinggal diam.
"Coba dilihat 5 tahun ini berapa kebakaran di Jakarta, kelihatan kan, jangan membandingkan," ujar Jokowi di Lapangan Parkir IRTI Monas, Jalan Merdan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2013).
Menurut Jokowi, kebakaran di Jakarta kerap terjadi karena instalasi listrik yang tidak benar.

Jokowi: Gak Ada Uang Kerohiman, Itu Uang Monyet!

Pemprov DKI Jakarta merazia topeng monyet yang lantaran mengganggu ketertiban umum dan dapat menularkan penyakit. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pihaknya tidak akan menyiapkan uang kerohiman untuk para pawang yang monyetnya disita DKI.
"Nggak ada uang kerohiman, uang monyet itu," ujar Jokowi, saat dimintai tanggapan uang apa yang diberikan ke pemilik monyet, di Balai Kota, Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Jokowi akan Beri Pekerjaan untuk Pawang Topeng Monyet

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), tak hanya merazia monyet yang dipekerjakan sebagai topeng monyet di Jakarta saja. Jokowi janji memberikan pekerjaan untuk pawang.
Saat meninjau monyet-monyet yang telah dirazia di pelataran parkir Monas, Jakarta, pada Rabu (23/10/2013) pagi, Jokowi juga menyempatkan berbincang dengan pawang monyet itu.
"Gimana, ada masalah ndak dengan razia kemarin? Ndak ada yang keberatan, kan?" tanya Jokowi. "Enggak Pak," jawab beberapa pawang monyet.

Jokowi Soal Topeng Monyet: Tidak Berperikemonyetan!

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyambangi 10 monyet hasil razia Satpol PP. Saat melihat kondisi hewan-hewan tersebut, Jokowi tampak prihatin.

Serangan Demokrat ke Jokowi Ibarat Jamu Pahit

Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah menanggapi positif kritik sejumlah elite Partai Demokrat (PD) terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Kritik bermanfaat untuk meningkatkan kinerja Jokowi membenahi Jakarta.
"Bagi PDI-P, kritik bagi pejabat publik sepertit Jokowi kami anggap ibarat jamu, meskipun pahit tapi baik bagi kesehatan," kata Basarah, Rabu (23/10/2013).

Jokowi Minta PLN Tanggungjawab Atas Tewasnya Fahmi

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga seharusnya ikut bertanggung jawab dalam tewasnya Fahmi Imamudin. Remaja yang menjadi ojek payung itu tewas saat meloncat pagar yang ternyata teraliri arus listrik dari kabel.
"Seharusnya utilitas seperti itu kan dicek setiap hari, ada alatnya," kata Jokowi itu di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, (23/10/2013).

Cerita Jokowi-Ahok Marahi TvOne

Tak cuma Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) saja yang pernah memarahi wartawan tvOne, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga melakukan hal yang sama. Bagaimana ceritanya?

Demokrat Panik karena Kinerja Jokowi Disukai Rakyat

Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), Masinton Pasaribu menilai Partai Demokrat (PD) semakin panik.
Hal ini dikarenakan kinerja Gubernur DKI Jakarta,Joko Widodo (Jokowi) yang lebih disukai rakyat ketimbang kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang semakin tidak dipercayai rakyat.
Bukti kepanikan PD menurut Masinton adalah semakin gencarnya pimpinan FPD DPR RI menyerang Jokowi dengan berbagai pernyataan di media massa. Sikap kepanikan itu menghilangkan objektifitas dan rasionalitas kader PD dalam menilai kinerja Jokowi memimpin DKI Jakarta.

Masih Ada Asa Macet Terurai di Era Jokowi-Ahok

Berharap masalah kemacetan Jakarta sirna dalam satu tahun kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memang bagai pungguk merindukan bulan. Namun, saat mass rapid transit akhirnya dimulai pembangunannya dan monorel kembali dilanjutkan, harapan warga pun tumbuh.
Mass rapid transit (MRT) di Jakarta diharapkan segera terwujud setelah proses pembangunan dimulai 10 Oktober silam. Jokowi pun menyatakan selalu berkaca dari rencana pembangunan proyek angkutan massal yang sempat terbengkalai pada era kepemimpinan sebelumnya.