Rencana Jokowi Naikkan Premi KJS Ditolak

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, menilai rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menaikkan premi Kartu Jakarta Sehat menjadi Rp 50 ribu dari sebelumnya Rp 23 ribu tidak tepat dan tidak akan menyelesaikan masalah.
Pemicu rencana ini adalah mundurnya 16 rumah sakit swasta di Jakarta yang mengaku  klaim biaya pelayanan pasien mereka tidak dibayar penuh.
"Antara premi dengan layanan KJS tidak ada hubungannya," kata Agus ketika dihubungi pada Senin, 20 Mei 2013. Menurut Agus, dua hal tersebut adalah hal yang berbeda.
Premi menurut Agus, lebih bersifat komersil. Sedangkan KJS, kata Agus, sesuatu yang bersifat sosial. "Sehingga seharusnya pemerintah bisa menanggung biayanya," ujar dia.
Menurut Agus, jika premi dinaikan tapi sistem yang digunakan masih sama maka rumah sakit akan terus mengeluh. Rumah sakit, menurut dia, juga membutuhkan biaya operasional.
Apa lagi saat ini KJS menggunakan sistem Indonesia Case Based Group. Dalam sistem yang menggantikan mekanisme Paket Pelayanan Esensial ini, setiap layanan rumah sakit sudah ada platfom harganya.
Jadi, kata Agus, meskipun premi dinaikkan, platform biaya yang ditetapkan tidak akan berubah. "Jadi percuma premi naik tetapi platform yang ditetapkan dalam INA-CBG ini tetap," katanya.
Dalam sistem INA-CBG, misalnya ada orang sakit demam berdarah. Rumah sakit sesuai ketentuan INA-CBG diberi patokan boleh melakukan rawat inap selama lima hari dengan tarif Rp 2,2 juta.
Maka jika orang tersebut sembuh pada hari kedelapan, Askes hanya menutup biaya Rp 2,2 juta tersebut. Tiga hari lebihnya ini yang dibayar oleh rumah sakit. Jika patokan harga layanan ini tak diubah, kata Agus, rumah sakit akan selalu mengaku kekurangan biaya.

Sumber :
tempo.co

Warga Klender Minta Jokowi Selesaikan Sengketa Tanah di Gusti Ngurah Rai

Terkait dengan kericuhan yang terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Cipinang Muara, Jakarta Timur, Pemerintah Kota Jakarta Timur menggelar pertemuan dengan pihak yang mengklaim atas kepemilkan di lokasi tersebut. Sayangnya pertemuan tersebut gagal menemui kata sepakat.
Salah satu kuasa hukum warga yang mengklaim lahan sengketa tersebut, Antoni mengatakan, pertemuan yang digelar gagal menemui kata sepakat. Akibatnya, pihaknya meminta kekada Walikota Jakarta Timur untuk membicarakan permasalahan ini dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi)
"Kami akan bawa kasus ini ke jalur hukum dan meminta walikota mengundang kami untuk bertemu Gubernur DKI," ujar Antoni saat ditemui di kantor Walikota Jakarta Timur, Senin, (20/5/2013).
Antoni mengatakan, permasalahan kepemilikan lahan di Buaran I Rt 08 Rw 12, Klender, Jakarta Timur tersebut sudah berlangsung selama puluhan tahun. Bahkan, lanjut Antoni telah terjadi penghilangan girik (surat kepemilikan) lahan yang kini dihuni oleh mayoritas etnis Madura yang berdagang besi tua di lokasi tersebut.
"Jadi sudah terjadi penghilangan girik-girik, di kelurahan juga sudah tidak ada datanya. Sehingga tanah 13 hektar ini sudah tidak punya tuan," katanya.
Sementara itu, terkait dengan kepemilikan girik oleh PT Graha Cipta Kharisma, atas lahan seluas 9,3 hektar, yang dibeli dari Sukma Jaya, Antoni mengatakan itu adalah hal yang membingungkan. Sebab Sukma Jaya sendiri sudah meninggal pada tahun 1995 dan surat pajaknya sudah dibatalkan oleh Dirjen Pajak pada tahun 1997.
"Surat itu muncul Oktober (2012), jadi sudah jelas ada manipulasi. Surat-surat pajak Sukma Wijaya juga sudah dibatalkan oleh Dirjen Pajak pada 1997, karena memalsukan stempel lurah," ujarnya.
"Jadi kami meminta PT Graha Cipta Kharisma mencabut papan pengumuman kepemilikan di lahan tersebut hingga adanya keputusan yang inkrah," lanjut Antoni.
Sementara itu, saat dikonfirmasi secara terpisah, Kasatpol PP, Jakarta Timur, Syahdona mengatakan pihaknya akan berusaha untuk memfasilitasi pertemuan dengan Jokowi. Satpol PP Jakarta Timur juga telah mengidentifikasi pihak-pihak mengaku sebagai pemilik lahan tersebut.
"Karena tuntutan warga demikian, kami akan mengonsultasikan hasil pertemuan warga Buaran dengan Pemko Jaktim kepada Gubernur DKI. Warga ingin agar gubernur bisa menetapkan pemilik tanah itu. Saat ini kami telah mengidentifikasi ada 3 pihak yang mengklaim tanah tersebut ketiga pihak tersebut adalah PT Graha Cipta Kharisma, Sudibyo, Haji Rais, dan Jiun," tandasnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi Balas Komentar Ruhut dengan Hasil Survei

Komentar pedas politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang menyebut Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo tidak pantas maju sebagai calon presiden mulai ditanggapi oleh pria yang akrab disapa Jokowi.
Dengan santai, Jokowi membalas dengan pernyataan yang mengutip sejumlah survei yang menempatkan namanya dalam urutan paling atas dibandingkan sejumlah tokoh yang dicalonkan sebagai calon presiden.
"Ya saya enggak tahu. Tapi kok survei itu nomor satu terus," ujar Jokowi, Senin (20/5/2013).
Orang nomor satu di DKI Jakarta ini mengatakan, masalah layak atau tidak layaknya seseorang dicalonkan sebagai calon presiden itu berpatokan dari penilaian masyarakat, "Ya soal layak enggak layak itu urusan masyarakat," tutur Jokowi.
Namun, Jokowi tetap menyatakan dirinya tidak pernah memikirkan masalah pencapresan. Dirinya tetap ingin fokus pada pembenahan Ibukota yang cukup semrawut ini. "Tapi saya enggak mikir itu," tutur Jokowi.
Sebelumnya, Ruhut Sitompul mengaku heran masih saja banyak lembaga survei yang menempatkan Jokowi sebagai calon presiden potensial periode 2014-2019 mendatang.
Ruhut melihat justru kinerja Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta masih berantakan. Satu tahun masa jabatan, persoalan ibukota seperti kemacetan, banjir dan lain sebagainya tidak ada satu pun yang dituntaskan.
Berdasarkan survei yang dilakukan Media Survei Nasional (Median), nama Jokowi memang memuncaki sejumlah nama termasuk Megawati Soekarnoputri.

Sumber :
tribunnews.com

Jadi Pasangan Capres? Ini Jawaban Jokowi dan Gita Wirjawan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sangat serasi saat berdampingan menjadi presenter sebuah stasiun televisi swasta. Apa Gita dan Jokowi mau benar-benar duet di Pilpres 2014 seperti yang santer diisukan? Simak jawabannya.
"Alhamdulillah dong," kata Gita sembari tersenyum saat ditanya apakah dirinya akan nyapres berpasangan dengan Jokowi, usai menjadi presenter berita Liputan 6 Petang SCTV di Senayan City, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2013).
Namun Gita yang sudah menyatakan siap jika didukung di Pilpres 2014 ini sudah merasa masih banyak pekerjaan lain untuk saat ini. "Nggaklah, pokoknya kita masih banyak kerjaan lain. Sekarang harus fokus nurunin harga daging sapi dulu," ujar Gita yang nampak santai mengenakan jaket hitam ini.
"Sekarang fokusnya di Kemendag," sambungnya.
Nah, Jokowi juga punya jawaban sendiri. Jokowi rupanya masih ingin fokus membenahi DKI Jakarta.
"Nggak tahu, nggak tahu nggak tahu," kilah Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan panjang ini sembari tersenyum.
Gita dan Jokowi memang tampak serasi membacakan berita. Keduanya diundang sebagai presenter dadakan di acara ulang tahun SCTV ke-17. Keduanya sangat kompak berduaan layaknya pasangan capres.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Liputan 6 Menusuk Tajam

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi ternyata adalah salah seorang penonton setia Liputan 6 SCTV. Menurut Jokowi, sebagai acara yang menyajikan berita teraktual, Liputan 6 SCTV berbeda dengan acara berita lainnya.
"Sangat aktual, pendalaman materinya, menusuk tajam. Kemudian gambarnya, ambil sudutnya lebih warna-warni dan beda dari yang lain," ujar Jokowi usai menjadi presenter news dadakan di studio news Liputan 6, SCTV Tower, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2013).
Jokowi juga melihat, dibanding dengan tayangan berita lain, Liputan 6 lebih berkreasi dalam menayangkan sebuah berita.
"Memang apapun sebuah Liputan 6 selalu diperbarui dibenahi. Itu yang saya lihat di Liputan 6, selalu baru dan baru," kata mantan Walikota Solo ini.
Ditanya apakah Jokowi punya presenter news favorit? Jokowi mengaku suka dengan seluruh presenter Liputan 6 SCTV. "Saya itu nggak punya favorit-favoritan. Yang saya lihat beritanya dan presenternya bagus-bagus semua," ucap Jokowi.
Selain Jokowi, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan juga didaulat menjadi presenter news Liputan 6 Petang dalam rangka HUT ke-17 Liputan 6 SCTV. Gita dan Jokowi membawakan sejumlah segmen berita secara bergantian.
Pada akhir acara, Gita menunjukkan kebolehannya memainkan organ sambil menyumbangkan beberapa lagu. Tak lupa lagu terakhir yang dipersembahkan berjudul 'Selamat Ulang Tahun'. Sedangkan Jokowi yang mengaku sebagai penikmat musik turut bernyanyi dan bertepuk tangan.

Sumber :
liputan6.com

Rusun Relokasi Belum Jadi, Jokowi: Keruk Terus Waduk Pluit, Bukan Gusur

Beberapa rusun sebagai tempat relokasi warga yang menjadi penghuni Waduk Pluit dan bantarannya belum jadi. Baru ada Rusun Cakung dan Marunda yang siap, sementara lainnya masih akan dibangun. Bila warga menolak ditempatkan di kedua rusun itu, pengerukan waduk akan terus dilakukan.
"Pengerukannya ini akan terus dilakukan dan akan banyak alat masuk ke sini untuk keruk, keruk, keruk. Tapi bukan menggusur, jangan salah lagi, ini mengeruk waduk," kata Gubernur DKI Jokowi saat meninjau pembongkaran area Waduk Pluit, Jakarta Utara, Senin (20/5/2013).
Pengerukan terus dilakukan karena mengejar musim hujan pada bulan Desember. Pada musim hujan, aliran air dari Cideng dan Ciliwung akan masuk ke Waduk Pluit ini.
"Kalau nggak siap lagi, banjir lagi kita," jelas Jokowi.
Relokasi warga, imbuh Jokowi, masih menunggu ketersediaan rusun. Menunggu ketersediaan rusun yang beberapa di antaranya masih dalam proses pembangunan, setidaknya butuh 6 bulan.
"Ini masih lama, warga masih menunggu rusunnya. Yang ada sekarang rusunnya di Marunda, di Cakung juga ada. Tapi kalau warganya tidak mau yang di sana (Marunda dan Cakung) kita akan siapkan. Di Daan Mogot ada, di Muara Baru ada, dan di luar Batang juga ada. Baru dalam proses persiapan," jelas dia.
Ketika ditanya mengenai dialog dengan warga di sekitar Waduk Pluit, Jokowi mengatakan setiap hari selalu bertemu dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Permintaannya, minta disiapkan rusun.
"Ndak, saya kira warga juga tidak ada masalah kok. Paling cuma, 'Pak kami disiapkan rusun, kami dicarikan solusinya'. Ya paling cuma itu aja, nggak ada yang lain," jelas dia.
Rusun-rusun itu, imbuh Jokowi, termasuk utang pengembang yang ditagih sebanyak 680 rusun atau bernilai sekitar Rp 13 triliun.
"Ya sebanyak-banyaknyalah, kita punya 680 kewajiban pengembang yang harus dilaksanakan. Dan itu yang harus kita kejar," tuturnya.
Mengenai ganti rugi, Jokowi mengatakan, "Lah saya tidak tahu".
Soal ganti rugi, Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama menegaskan tak akan ada ganti rugi. "Yang pasti, nggak ada ganti rugi. Kalau kita kasih ganti rugi, besok bisa-bisa ada orang yang buat rumah di Monas," tegas Ahok dalam jamuan makan siang di Balai Agung, Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2013) kemarin.

Sumber :
detik.com

Keluarkan Biaya Rp15 Miliar, KK Dheraj Puas Garap Film Jokowi

KK Dheeraj, produser film Jokowi mengaku telah mengeluarkan biaya Rp 15 Miliar. Namun, dia merasakan kepuasan batin yang tak terhingga.
"Untuk film insipiratif ini saya mengeluarkan duit Rp 15 miliar. Syutingnya selama sebulan di Solo," kata KK Dheeraj di kepada wartawan di Cafe Musro, Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2013).
Bila selama ini KK Dheeraj yang dikenal memproduseri film horor dan esek-esek itu, namun kali ini dia mengaku memiliki kepuasaan bathin menggarap film Jokowi.
"Waktu bikin film ini rasanya beda, saya dapat kepuasan batin yang luar biasa," pungkasnya.
Seperti diberitakan, K2K Production baru saja merampungkan syuting film Jokowi.
Film besutan sutradara Ashar Kinoi Lubis itu mengangkat cerita masa kecil Joko Widodo alias Jokowi hingga dewasa. Namun, cerita di film tersebut tidak mengangkat cerita karier politik Jokowi yang kini menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Film Jokowi ini dibintangi oleh Teuku Rifnu Wikana (Jokowi), Prisia Nasution (Iriana kekasih Jokowi yang kini jadi istrinya), Ayu Diah Pasha (Ibu Jokowi), Susilo Badar (Bapak Jokowi), Landung Simatupang (kakek Jokowiy, dan Ratna Riantiarno (Bu Tarti, saksi hidup dari masa kecil Jokowi).
Film tersebut rencananya akan diputar pada tanggal 20 Juni 2013, bertepatan dengan satu hari sebelum ulang tahun Jokowi dan dua hari menjelang ulang tahun DKI Jakarta.

Sumber :
tribunnews.com

Jokowi Janji Desak Pengembang Selesaikan Rusun 6 Bulan Ke Depan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) janji memberikan kompensasi unit rusun sebagai rumah tinggal warga menjadi korban penggusuran. Dia akan mendesak pengembang segera merampungkan proyek-proyek itu.
"Ya kira-kira 6 bulan ini lah kita sudah mulai pembangunan," kata Jokowi kepada wartawan di Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (20/5/2013).
Menurut Jokowi, rusun-rusun ini dapat menampung ratusan warga. Dia berharap proyek itu tuntas tepat waktu.
"Ya sebanyak-banyaknya warga yang harus kita tampung. Kita punya 680 kewajiban pengembang yang harus dilaksanakan. Dan itu yang harus kita kejar," ujarnya.
Sejalan dengan proyek pembangunan rusun, lanjut Jokowi, pihaknya terus melakukan pengerukan waduk agar saat musim hujan pendatang bisa mulai difungsikan. "Pengerukannya akan terus dilakukan dan akan banyak alat masuk ke sini untuk keruk, keruk, keruk. Tapi bukan menggusur, jangan salah lagi, ini mengeruk waduk," imbuh Jokowi.
"Karena nanti pada bulan Desember begitu ada air yang dari cideng, yg dari ciliwung, semuanya akan masuk ke waduk ini. Kalo nggak siap lagi, banjir lagi kita," lanjutnya.

Sumber :
merdeka.com

Ahmad Husen Alaydrus: Jokowi Salah Perhitungan, Rp 1,2 Triliun Terbuang!

Anggota Komisi C bidang Anggaran DPRD DKI Jakarta Ahmad Husen Alaydrus menilai Gubernur Joko Widodo (Jokowi) salah perhitungan dalam menjalankan program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Menurut dia, kesalahan itu menyebabkan Rp 1,2 triliun terbuang percuma.
Husein menilai, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), warga ibukota yang tergolong miskin sejumlah 1,2 juta jiwa. Tetapi, KJS mengcover 4,7 juta jiwa, yang artinya terdapat 3,5 juta jiwa warga DKI tidak tergolong miskin juga turut tercover.
"Waktu Jamkesda yang dulu, data warga miskin yang mendapatkan layanan kesehatan gratis sebanyak 1,2 juta orang. Data 1,2 juta orang itu sangat jelas. Sedangkan 3,5 juta orang lainnya tidak jelas datanya. Siapa mereka itu, sampai bisa mendapatkan KJS. Ini sistem manajemen yang tidak benar," kata Husein di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Senin (20/5/2013).
Dia menambahkan, dengan salah perhitungan itu jumlah anggaran untuk KJS senilai Rp 1,2 triliun jadi tak berguna.
Menurut Husein, kesalahan perhitungan itu juga menjadi penyebab mundurnya 16 rumah sakit dari program KJS. Atas hal itu, dia kemudian meminta agar Jokowi segera melakukan perbaikan terhadap sistem KJS.
"Kalau tidak diperbaiki, walau APBD-nya sampai Rp 1.000 triliun pun, kalau manajemennya masih seperti ini, ya tetap amburadul, jebol. Karena tidak jelas siapa yang mendapatkannya. Jokowi sudah salah perhitungan. Wajar saja kewalahan dengan premi sekecil itu. Minimal itu premi Rp 40.000 hingga Rp 50.000," terang Husein.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai perlu ada koreksi terhadap sistem KJS. Sebab, menurut dia, pelaksanaan KJS ternyata masih menggunakan sistem lama yang tidak efektif.
"Kami ingin perbaiki sistem yang sudah lama, yang memang harus dibenahi," ujar Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (20/5/2013).

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Warga Justru Bantu Bongkar Bangunan Liar di Waduk Pluit

Pembongkaran bangunan liar di bantaran Waduk Pluit hari ini berjalan tanpa halangan. Bahkan warga ikut membantu pembongkaran.
"Kita ini yang mau bongkar ini, yang bantu kan warga semua," kata Jokowi saat meninjau pembongkaran lapangan futsal di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Senin (20/5/2013).
Meski bantaran Waduk Pluit dibelit berbagai kepentingan, tapi Jokowi memastikan pembongkaran di sisi barat waduk tidak mendapat tekanan dari pihak manapun.
"Memang disininya banyak macem-macem, banyak kepentingan-kepentingan. Kita ngerti, tapi nggak perlu kita ini kan-lah," imbuhnya.
Bagi Pemprov DKI, solusi bagi warga yang sudah belasan atau puluhan tahun tinggal di bantaran waduk harus diutamakan. "Yang penting solusi bagi warga itu yang penting," ujarnya.
Jokowi datang ke bantaran Waduk Pluit untuk melihat langsung pembongkaran arena futsal. Pembongkaran bangunan di bantaran waduk menjadi polemik antara sejumlah warga yang mengklaim warga Pluit dengan Pemprov DKI.

Sumber :
detik.com

Jokowi Blusukan ke Waduk Pluit

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengecek pembongkaran lapangan futsal di atas Waduk Pluit. Di waduk ini, Jokowi dikerubuti dan disalami warga. Bahkan ada yang meminta direlokasi. Tidak ada ketegangan yang tampak.
Jokowi ke Waduk Pluit, Jakarta Utara, dengan menaiki Toyota Innova, Senin (20/5/2013) pukul 14.45 WIB. Dia langsung mengecek pembongkaran lapangan futsal. Di lokasi pembongkaran tampak 4 ekskavator dan beberapa kuli menghancurkan lapangan futsal di pinggiran waduk yang akan dinormalisasi itu. 4 Ekskavator terlihat mengeruk enceng gondok di waduk, 2 lainnya terlihat di bantaran waduk.
"Cuma ngecek pembongkaran ini," kata Jokowi.
Tak lama meninjau pembongkaran, Jokowi kemudian kembali lagi. Dalam perjalanan kembali dari lokasi pembongkaran, Jokowi dikerubungi warga untuk salaman. Dia malah sempat dicurhati warga.
"Pak ini kalau yang ngontrak gimana?" tanya warga itu.
"Emang maunya gimana?" tanya balik Jokowi.
"Maunya dipindahin juga Pak," sahut warga itu.
"Iya ini nanti dipikir, ada KTP-nya kan?" cecar Jokowi.
"Ada Pak," tutur warga itu.
"Oke, nanti dipikir yaa," janji Jokowi.
Setelah itu Jokowi membagikan buku tulis kepada anak-anak. Sekitar pukul 15.00 WIB, Jokowi menaiki Innova pergi dari Waduk Pluit.
Pembongkaran Waduk Pluit belakangan ini menjadi polemik antara Komnas HAM dan Pemprov DKI Jakarta.

Sumber :
kompas.com

Masalah KJS Menurut Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada 3 masalah seputar Kartu Jakarta Sehat (KJS). Masalah-masalah itu harus segera dibenahi.
"Pertama, RS yang terlalu profit oriented. Terlalu orientasinya keuntungan," kata Jokowi sambil tertawa ha...ha...ha.
Hal ini disampaikan Jokowi di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2013).
Jokowi mengatakan masalah kedua yakni banyaknya biaya-biaya yang tidak dikendalikan dengan manajemen kontrol yang baik.
"Biaya-biaya yang tidak efisien sehingga angka Rp 23.000 itu masih dirasa tidak cukup. Baru direkalkulasi lagi," ujar Jokowi yang terbalut seragam Korpri ini.
Ketiga, lanjut dia, penerapan program pembayaran klaim kesehatan melalui KJS ini menggunakan sistem INA-CBGs.
"Kalau dulu, nggak ada itu kan orang mau pakai obat apapun kan bisa diputuskan sendiri. Sekarang kan semuanya diatur dengan sistem," kata dia.
Jokowi mengaku masih menggodok sanksi-sanksi terhadap RS yang mencabut pelayanan KJS. Ia juga masih menimbang-nimbang rencana kenaikan premi KJS.
"Baru hitung-hitungan. Kalau premi dinaikkan, berarti kan kita harus menambah APBD. Belum (terima). Masih kita rekalkulasi lagi baru kita bicara," kata dia.
Pria asli Solo ini menolak untuk mengajukan usulan kenaikan APBD setiap terbentur masalah, termasuk KJS.
"Ya dinaikkan gimana? Kalau dinaikkan ngomong ke dewan dong. Kita juga tidak mau setiap masalah naikin anggaran. Kita juga mau memperbaiki sistem-sistem yang sudah lama dan memang sudah dibenahi," papar Jokowi.
Jadi keputusannya di Dewan? "Kalau budgeting di dewan. Kalau premi juga bisa di kita tapi kalau premi naik kan budget juga akan naik," jawab Jokowi.
Menurut dia, diperlukan pembenahan sistem KJS. "Untuk sistem yang berjalan itu biasa, koreksi perlu diperbaiki, perlu dibenahi itu biasa. Ini bukan pada sistemnya tapi pada 1, 2, 3 tadi itu," kata Jokowi.

Sumber :
detik.com

Gerindra: Elektabilitas Jokowi Tinggi Karena Kinerjanya Bagus

Partai Gerindra angkat bicara terkait melonjaknya elektabilitas gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Gerindra melihat lonjakan elektabilitas Jokowi sangat terkait dengan kinerjanya.
"Wajar saja kalau survei Jokowi tinggi karena sedang menjabat dan aktif menjalankan tugasnya. Sejauh ini kinerjanya bagus dan selalu diliput media," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, Senin (20/5/2013).
Fenomena Jokowi memang belum berakhir. Elektabilitas Jokowi terus meroket. Di survei terakhir bahkan Jokowi mengungguli elektabilitas capres Gerindra Prabowo Subianto.
Namun Gerindra yakin Prabowo akan memenangi Pilpres 2014. Sejauh ini serangan udara yang digencarkan Prabowo dirasa cukup efektif dan menempatkan Prabowo sebagai capres paling top versi internal Gerindra.
'Serangan udara' di berbagai media ini akan digulirkan sampai Pilpres 2014. Diharapkan Gerindra sukses mengantar Prabowo ke kursi RI 1 yang dicita-citakan sejak Pilpres 2009 lalu.
"'Serangan udara' sampai Pemilu, kita harapkan bisa menyampaikan pesan dan sikap Gerindra dan Pak Prabowo di berbagai hal," tegas Fadli.

Sumber :
detik.com

Demokrat: KJS Jokowi Belum Siap

Sebanyak 16 rumah sakit swasta di DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk keluar dari sistem pelayanan program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Mundurnya RS swasta ini sudah diprediksi karena memang profit oriented.
"Ini hak mereka. Rumah sakit swasta pun jelas profit oriented. Sejak kapan mereka punya kewajiban moril kepada siapa pun?" tutur dr Nova Riyanti Yusuf, anggota Komisi Kesehatan DPR dari PD yang juga seorang dokter jiwa ini.
Hal itu disampaikan dokter cantik yang akrab disapa Noriyu itu dalam acara peluncuran unit mobil Mental Health Service di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2013),
Menurutnya, reaksi ke-16 RS swasta tersebut wajar adanya. Ia berpendapat bahwa KJS yang disosialissasikan dan diimplementasikan terlalu dini.
"Segala sesuatu yang tidak disosialisasikan tapi segera diimplementasikan akan membuat shock nantinya. Jadi saya pikir ini reaksi wajar. Awalnya rumah sakit itu kan sudah menyetujui. Tapi setelah menjalankan, ternyata mereka menemukan kesulitan," ujarnya.
Lebih lanjut lagi, Noriyu mengatakan bahwa ke-16 rumah sakit tersebut pasti sudah berani mengambil langkah karena tidak ada pilihan lain. Sebab pihak rumah sakit pasti memperhitungkan bahwa tidak mungkin tetap bisa beroperasi dengan memangkas prosedur operasional atau gaji dokter.
"Saya sudah prediksi akan jadi seperti ini, saya tidak sangka rumah sakit ini berani untuk mundur. Saya sudah bilang ini pasti kacau, ternyata benar kan? 16 rumah sakit mundur," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai penanggung jawab dan penggagas program KJS seharusnya berlapang dada mengakui bahwa program ini belum siap.
"Kalau memang KJS belum siap, ya Pak Jokowi harus legowo mengatakan bahwa itu memang belum siap. Karena kalau kita lihat pada BPJS, itu berapa lama disiapkan PP-nya, kemudian berapa lama sosialisasinya di masyarakat dilakukan. Jadi tidak bisa kalau suatu program seperti KJS ini ujug-ujug diluncurkan tanpa MoU dari rumah sakit yang bersangkutan apa saja," tutur Noriyu yang saat Pilkada DKI menjadi juru bicara tim kampanye Foke-Nara.

Sumber :
detik.com

Pengamat: Jokowi Berbeda Dengan Pejabat Lain

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dinilai pengamat Komunikasi Publik dari Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, berbeda dari pejabat lainnya.
Penilaian itu tak lepas dari sosok Jokowi yang disebut Devie tak banyak berkomentar layaknya pengamat. Devie mencontohkan, untuk kasus relokasi warga bantaran waduk Pluit. Paling tidak, Devie melihat jokowi sudah cukup berani mengambil keputusan dengan merelokasi warga dengan berbagai risiko.
"Terkecuali Jokowi, dia tidak jadi pengamat seperti yang lainnya," kata Devie ketika dihubungi ROL, Senin (20/5/2013)
Justru Devie menyayangkan, sikap pejabat lain yang bisanya hanya melempar polemik publik dengan bersikap sebagai pengamat. Jika ada masalah konstalasi dialog publik, menurutnya adalah hal yang wajar dalam iklim demokrasi di Indonesia. "Kalau tidak ingin ada rakyat protes, mending kita kembali ke masa tirani yang lalu," tuturnya.
Sebenarnya dalam iklim demokrasi sangat sulit membungkam aspirasi publik yang ada. Publik terbagi atas tiga kelompok, yaitu setuju, tidak setuju dan netral. Ini tergantung derajat kepentingan masing-masing. Yang netral masuk ke dalam golongan yang tidak memiliki kepentingan apa-apa, dan bahkan tidak peduli.
Mereka yang netral, tutur Devie, biasanya tidak memiliki persinggungan langsung dengan pemerintah. Berbeda dengan publik yang setuju atau tidak setuju, mereka punya persinggungan langsung dengan kebijakan tersebut
Sementara Jokowi, dalam berbagai kebijakan sudah berani mengambil keputusan. Jokowi dinilai Devie dapat mengentaskan kebijakan tersebut dengan menjalankannya. Selain itu, dalam pengamatannya, Jokowi juga memberikan alasan dan sudah menyiapkan berbagai keperluan untuk kebijakan tersebut.
Jokowi tidak menjadi seorang pengamat seperti yang dilakukan pejabat publik yang lainnya yang justru sangat menyesatkan ketika menjadi pengamat. "Yang seharusnya penjabat tersebut menjalankan kebijakan itu," katanya mengakhiri.

Sumber :
republika.co.id

Kalah Top dari Jokowi, Ical Terus Gencarkan 'Serangan Udara'

Hampir setiap hari Ketua Umum Partai Golkar Aburial (Ical) menebar 'serangan udara' sebagai salah satu kandidat capres. Namun elektabilitas Ical belum juga meroket, bahkan masih tertinggal dari gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Namun Ical belum menyerah.
"Serangan udara tidak akan berhenti sampai tujuan tercapai," kata Wasekjen Partai Golkar Nurul Arifin, Senin (20/5/2013).
Di sejumlah survei capres, Ical hanya menempati jajaran 5 besar capres. Sementara Golkar memuncaki survei parpol jika Pemilu digelar saat ini. Golkar berupaya elektabilitas Ical ikut terdongkrak.
"Kita bekerja terus, survei masih di kisaran tiga besar terus. Itu kan peluang," kata Nurul.
Golkar sendiri memprediksi hanya akan ada maksimal 5 pasang capres di Pilpres 2014. "Toh capresnya kami prediksikan tidak akan lebih dari lima pasang. Kami percaya kerja keras pasti membuahkan hasil yang bagus," tegasnya.
Selain Ical, sejumlah kandidat capres lain juga terus melancarkan 'serangan udara'. Seperti capres Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Hanura Wiranto, Mahfud MD, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, hingga Marzuki Alie. Sementara Jokowi yang terus memuncaki survei capres belum ingin memikirkan peluangnya di Pilpres 2014.

Sumber :
detik.com

Jokowi, Tegurlah Ahok...

Pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selama terkait penolakan warga Muara Baru untuk direlokasi dinilai malah memperkeruh suasana proses penataan Waduk Pluit. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diminta untuk menegur wakilnya itu.
"Pak Wagub mestinya bisa menahan diri dulu untuk memberi komentar dan reaksi negatif masyarakat di sana. Yang terjadi sekarang, kita malah terjebak perseteruan tersebut," kata pengamat perkotaan Nirwono Joga saat dihubungi wartawan, Senin (20/5/2013).
Dia mendorong Jokowi lebih rutin memberikan teguran kepada Basuki agar lebih arif dalam memberikan pernyataan kepada publik. Dalam hal ini, perlu ketegasan Jokowi sebagai Gubernur DKI untuk menegur bawahannya, sehingga upaya relokasi dan normalisasi cepat terwujud.
"Gubernur harus memberikan teguran, minimal teguran halus kepada Wagub agar tidak memperkeruh suasana dengan pernyataan beliau yang kontraproduktif dengan Komnas HAM atau dengan kelompok warga," kata Akademisi Universitas Trisakti itu.
Ia juga berharap Jokowi membagi tugas yang jelas antara dirinya dengan Basuki. Hal tersebut dilakukan agar keduanya dapat fokus menyelesaikan permasalah Ibu Kota.
Urusan penyelesaian eksternal seperti memenuhi panggilan Komnas HAM, kata dia, lebih baik ditangani oleh Gubernur. Sedangkan urusan internal birokrasi ke dalam dipegang oleh Wagub. Contohnya, dengan mengefektifkan peran lurah-camat di daerah Waduk Pluit untuk melakukan sosialisasi warga.
Nirwono melanjutkan, lurah dan camat sebagai penguasa wilayah sebagai pihak yang paling banyak memberikan masukan dalam penyelesaian permasalahan tersebut. "Itu tugas Wagub, kalau enggak kerja baik, dengan adanya lelang jabatan, Wagub bisa langsung ganti dan tunjuk lurah-camat baru yang bisa kerja dengan baik," ujar Nirwono.

Sumber :
kompas.com

Jokowi-Ahok Rapat Bahas Penggusuran

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan membahas lebih lanjut terkait rencana penggusuran rumah warga Kampung Sumur, Buaran, Jakarta Timur, atau dikenal juga dengan Kampung Madura.
"Ini mau dirapatkan dengan Pak Gubernur," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (20/5/2013).
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan kalau warga tidak boleh asal menduduki tanah milik orang lain. Terlebih apabila bangunan itu tidak mendapatkan izin, maka akan digusur oleh pihak Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI.
"Bangunlah di tanah negara, nanti anda dapat uang ganti rugi. Itu pelajaran yang salah," tegas mantan Bupati Belitung Timur itu.
Untuk diketahui sebelumnya, warga Kampung Madura, yang terancam digusur melakukan aksi memblokade Koridor XI rute Kampung Melayu-Pulo Gebang agar suara mereka didengar. Pemblokadean dilakukan warga sejak pukul 07.30 WIB, Sabtu (18/5/2013) lalu, dengan memaksa kendaraan roda empat berhenti, tepat di depan kantor PMI Jakarta Timur, Jalan I Gusti Ngurah Rai.
Kendaraan roda empat, termasuk bus transjakarta, bannya mereka kempeskan. Sehingga membuat kemacetan cukup panjang. Setelah dijanjikan akan berdialog dengan Wali Kota Jakarta Timur dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, warga membubarkan diri.
Menurut perwakilan warga Kampung Sumur, H Mukhlis, aksi berawal karena PT Graha Cipta Karisma tiba-tiba meminta warga untuk segera meninggalkan tanah yang selama ini mereka tinggali. Namun, warga tidak pernah diajak berdialog. Tanah yang mereka tempati tersebut, menurut Mukhlis, statusnya berdasarkan putusan PK dari MA kembali ke nol, tidak ada putusan milik pihak tertentu.

Sumber :
kompas.com

Tiba-tiba, Sutiyoso Datangi Jokowi

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso tiba-tiba datang ke Balai Kota. Dia menyarankan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) membentuk sebuah yayasan yang bergerak di bidang penyaluran beasiswa.
Saran ini diberikan mengingat pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang selama ini tidak menyentuh jenjang pendidikan tinggi.
"Sekarang sudah ada KJP. Kita sarankan ke gubernur lebih baik membentuk yayasan beasiswa ini ditujukan bagi mahasiswa yang berprestasi tetapi dari keluarga miskin. Sementara yang SMA ke bawah supaya dicover ke KJP," ujar Sutiyoso usai bertemu Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (20/5/2013).
Sutiyoso mengatakan, saran pembentukan yayasan beasiswa ini didasarkan pada kemungkinan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan KJP. Selain itu, juga dimaksudkan agar KJP dapat berjalan dengan lebih tepat sasaran.
"Supaya tidak ada overlap. Nanti bisa double, makanya kita sarankan dipisah-pisah saja," kata Sutiyoso.
Selanjutnya, terang Sutiyoso, pembentukan yayasan beasiswa itu dapat membantu banyak mahasiswa. Selain itu, program ini juga akan dapat meningkatkan citra Jakarta.
"Ada 11 ribu mahasiswa,tapi itu perlu seleksi. Program itu juga membawa nama baik bagi DKI di forum internasional maupun nasional," ujar dia.
Selama Pilgub lalu, Sutiyoso dikenal sebagai pendukung Fauzi Bowo, rival Jokowi. Sutiyoso juga kerap mengritik Jokowi.

Sumber :
merdeka.com