Partai Demokrat (PD) membuka peluang bagi Gubernur DKI Jakarta, Joko
Widodo (Jokowi) maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 mendatang.
Meski demikian, hingga saat ini Jokowi mengaku belum mendapat tawaran
konvensi dari partai besutan SBY tersebut.
"Wahh, nggak. Nggak tahu," ujar Jokowi di gedung Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (30/5/2013).
Jokowi
mengatakan, dirinya belum bisa menentukan sikap jika tawaran tersebut
benar-benar datang kepadanya. "Nggak tahu, kan nggak diundang," kata
Jokowi.
Sebelumnya Partai Demokrat (PD) membuka pintu koalisi
dengan PDIP dalam pencapresan. "Ya pada prinsipnya kita akan koalisi
dengan siapapun. Kalau baik bagi kita ya kita akan koalisi. Tunggu hasil
konvensi lah," kata Ketua Harian DPP PD Syarief Hasan, Rabu (29/5)
kemarin.
Capres PD sendiri akan ditentukan melalui jalur
konvensi. Hingga saat ini PD sedang menggodok aturan konvensi.
Rencananya, konvensi di PD akan dimulai bulan Juni 2013.
Sumber :
detik.com
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Kamis, 30 Mei 2013
Jokowi Akui Pembuatan Sumur Resapan Lamban
Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa pembuatan sumur resapan di
sejumlah perusahaan di Jakarta berlangsung lamban. Jokowi berencana
mempercepat proses pembuatan sumur resapan tersebut.
"Sudah berjalan 1,5 bulan. Hanya memang pelaksanaannya memang kurang cepat, ini mau dipercepat," ujar Jokowi, Kamis (30/5/2013).
Jokowi menjelaskan, keberadaan sumur resapan di gedung-gedung ini memang terkesan sederhana, tetapi memiliki efek besar. Sumur resapan itu akan menampung air agar tak terbuang sia-sia atau menggenang dan mengalir ke sungai sehingga dapat dimanfaatkan menjadi air baku.
Jokowi menyatakan, bagi perusahaan yang tak membuat sumur resapan di perkantorannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak segan-segan memberikan sanksi tegas berupa pemblokiran izin. "Bandel-bandel? Ya, tutup. Buat sumur resapan murah meriah begitu saja kok sulit," ujarnya.
Pagi tadi Jokowi menandatangani pakta kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyelenggarakan program air bermanfaat. Tujuannya menjaga kualitas dan kuantitas air di Jakarta.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mendukung pakta kerja sama tersebut. Hal itu dikarenakan kualitas air di kota besar kian kotor, berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah penduduk serta kebutuhan air bersih. "Jangan sia-siakan air, masuk sungai terus dibuang ke laut. Kita masukkin dulu ke dalam tanah, supaya bisa kita panen," ujarnya.
Sumber :
kompas.com
"Sudah berjalan 1,5 bulan. Hanya memang pelaksanaannya memang kurang cepat, ini mau dipercepat," ujar Jokowi, Kamis (30/5/2013).
Jokowi menjelaskan, keberadaan sumur resapan di gedung-gedung ini memang terkesan sederhana, tetapi memiliki efek besar. Sumur resapan itu akan menampung air agar tak terbuang sia-sia atau menggenang dan mengalir ke sungai sehingga dapat dimanfaatkan menjadi air baku.
Jokowi menyatakan, bagi perusahaan yang tak membuat sumur resapan di perkantorannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak segan-segan memberikan sanksi tegas berupa pemblokiran izin. "Bandel-bandel? Ya, tutup. Buat sumur resapan murah meriah begitu saja kok sulit," ujarnya.
Pagi tadi Jokowi menandatangani pakta kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyelenggarakan program air bermanfaat. Tujuannya menjaga kualitas dan kuantitas air di Jakarta.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mendukung pakta kerja sama tersebut. Hal itu dikarenakan kualitas air di kota besar kian kotor, berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah penduduk serta kebutuhan air bersih. "Jangan sia-siakan air, masuk sungai terus dibuang ke laut. Kita masukkin dulu ke dalam tanah, supaya bisa kita panen," ujarnya.
Sumber :
kompas.com
Golkar Tak Khawatir Jokowi Salip Ical
Dalam beberapa survei terakhir, nama Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) merajai
nomor 1 survei nasional sebagai calon presiden 2014. Partai Golkar yang
sejak awal mengusung Aburizal Bakrie (Ical) sebagai capres mengaku tak
khawatir.
"Kita tak pernah khawatir karena yakin berdasarkan kerja politik. Misalkan seluruh caleg akan turun ke daerah masing-masing," kata sekjen Partai Golkar Idurs Marham, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Menurutnya, perolehan survei itu sangat dinamis, Golkar menyebut Jokowi pun tidak selalu berada di nomor 1 capres. Idrus menyatakan 3 capres hasil survei adalah Jokowi, Prabowo dan Ical.
"Ini sangat dinamis, selalu tiga nama itu jika bicara pemetaan di daerah. Karena itu konsen Partai Golkar adalah kerja politik semakn intensif dan semakin produktif," paparnya.
Pihaknya mengklaim kerja politik dimaksud seperti Roadshow Ical di beberapa daerah terbukti menaikkan elektabilitas. Di Bogor, berkat roadsho akhirnya Ical unggul dalam survei.
"Pak Aburizal beberapa kali ke Bogor ternyata ada hasilnya. Kita juga sudah terapkan one united campaign. Kampanye ini sekaligus untuk caleg dan capres dilakukan satu kesatuan yang sama," ucapnya.
Sumber :
detik.com
"Kita tak pernah khawatir karena yakin berdasarkan kerja politik. Misalkan seluruh caleg akan turun ke daerah masing-masing," kata sekjen Partai Golkar Idurs Marham, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Menurutnya, perolehan survei itu sangat dinamis, Golkar menyebut Jokowi pun tidak selalu berada di nomor 1 capres. Idrus menyatakan 3 capres hasil survei adalah Jokowi, Prabowo dan Ical.
"Ini sangat dinamis, selalu tiga nama itu jika bicara pemetaan di daerah. Karena itu konsen Partai Golkar adalah kerja politik semakn intensif dan semakin produktif," paparnya.
Pihaknya mengklaim kerja politik dimaksud seperti Roadshow Ical di beberapa daerah terbukti menaikkan elektabilitas. Di Bogor, berkat roadsho akhirnya Ical unggul dalam survei.
"Pak Aburizal beberapa kali ke Bogor ternyata ada hasilnya. Kita juga sudah terapkan one united campaign. Kampanye ini sekaligus untuk caleg dan capres dilakukan satu kesatuan yang sama," ucapnya.
Sumber :
detik.com
Bas Jokowi yang Disita KPK Seharga 90 Dollar AS
Bas bertanda tangan personel band Metallica yang diberikan kepada
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dibeli dengan harga 90 dollar AS atau
hampir Rp 900.000.
Jonathan Liu, promotor yang memberikan bas itu kepada Jokowi, mengatakan bahwa bas bermerek Ibanez warna merah hati tersebut adalah milik rekannya bernama Shenkar. Gitar itu dibelinya lima tahun lalu. Shenkar merupakan rekan bermain musik Robert Trujillo, bassist band Metallica.
"Bas itu harganya hanya 90 dollar AS. Gimana bisa itu dikatakan gratifikasi?" ujar Jonathan kepada Kompas.com, Kamis (30/5/2013).
Jonathan menyebutkan, pemberian bas yang telah ditandatangani oleh Trujillo itu semata-mata karena Jonathan adalah penggemar berat Jokowi. Semula ia tak ingin memberikan langsung bas itu. Namun, karena tiga orang dekat Jokowi tak berani memberikan bas itu, akhirnya ia sendiri yang memberikan bas tersebut kepada Jokowi.
"Saya cuma minta tiga buku yang ditandatangani Jokowi, satu buat saya, satu buat Shenkar, dan satu buat Robert. Besoknya itu langsung dikasih. Jika itu gratifikasi, saya kembalikan," ujarnya.
Jonathan mengkritik keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatakan bahwa Jonathan adalah promotor kedatangan Metallica ke Indonesia. Jonathan mengatakan, seharusnya KPK mengecek terlebih dahulu ke Amerika Serikat tentang siapa agen lokal dan pihak mana yang mendatangkan Metallica ke Indonesia.
Jonathan mengaku telah berkirim surat kepada KPK untuk mengembalikan bas tersebut. Namun, hingga berita ini ditayangkan, Jonathan belum menerima balasan dari lembaga antikorupsi tersebut. Ia akan tetap menunggu balasan hingga mendapat penjelasan langsung dari KPK.
Jokowi mendapatkan cinderamata berupa sebuah bas merek Ibanez bertanda tangan Robert Trujillo, yang diberikan oleh Jonathan kepada Jokowi. Pemberian bas tersebut diumumkan Jokowi pada 3 Mei 2013.
Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiyono menyebutkan, pemberian bas tersebut mengandung unsur kepentingan yang sarat dengan praktik gratifikasi. Tulisan "Giving back" di bas diartikan oleh KPK sebagai harapan balas jasa dari Gubernur DKI. KPK menyita bas tersebut dan mengembalikan foto Trujillo bersama bas itu kepada Jokowi.
Sumber :
kompas.com
Jonathan Liu, promotor yang memberikan bas itu kepada Jokowi, mengatakan bahwa bas bermerek Ibanez warna merah hati tersebut adalah milik rekannya bernama Shenkar. Gitar itu dibelinya lima tahun lalu. Shenkar merupakan rekan bermain musik Robert Trujillo, bassist band Metallica.
"Bas itu harganya hanya 90 dollar AS. Gimana bisa itu dikatakan gratifikasi?" ujar Jonathan kepada Kompas.com, Kamis (30/5/2013).
Jonathan menyebutkan, pemberian bas yang telah ditandatangani oleh Trujillo itu semata-mata karena Jonathan adalah penggemar berat Jokowi. Semula ia tak ingin memberikan langsung bas itu. Namun, karena tiga orang dekat Jokowi tak berani memberikan bas itu, akhirnya ia sendiri yang memberikan bas tersebut kepada Jokowi.
"Saya cuma minta tiga buku yang ditandatangani Jokowi, satu buat saya, satu buat Shenkar, dan satu buat Robert. Besoknya itu langsung dikasih. Jika itu gratifikasi, saya kembalikan," ujarnya.
Jonathan mengkritik keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatakan bahwa Jonathan adalah promotor kedatangan Metallica ke Indonesia. Jonathan mengatakan, seharusnya KPK mengecek terlebih dahulu ke Amerika Serikat tentang siapa agen lokal dan pihak mana yang mendatangkan Metallica ke Indonesia.
Jonathan mengaku telah berkirim surat kepada KPK untuk mengembalikan bas tersebut. Namun, hingga berita ini ditayangkan, Jonathan belum menerima balasan dari lembaga antikorupsi tersebut. Ia akan tetap menunggu balasan hingga mendapat penjelasan langsung dari KPK.
Jokowi mendapatkan cinderamata berupa sebuah bas merek Ibanez bertanda tangan Robert Trujillo, yang diberikan oleh Jonathan kepada Jokowi. Pemberian bas tersebut diumumkan Jokowi pada 3 Mei 2013.
Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiyono menyebutkan, pemberian bas tersebut mengandung unsur kepentingan yang sarat dengan praktik gratifikasi. Tulisan "Giving back" di bas diartikan oleh KPK sebagai harapan balas jasa dari Gubernur DKI. KPK menyita bas tersebut dan mengembalikan foto Trujillo bersama bas itu kepada Jokowi.
Sumber :
kompas.com
Temui Pungunjuk Rasa Interpelasi, Jokowi: Memangnya Saya Mau Dipecat?
Gubernur DKI Jakarta, Jakarta Joko Widodo (Jokowi), menemui puluhan orang yang
berunjuk rasa menolak rencana penggunaan hak interpelasi DPRD DKI
Jakarta atas program Kartu Jakarta Sehat. Mendengar salah satu tuntutan
yang berbunyi 'Tolak Pemecatan Jokowi', dirinya justru merasa heran.
"Lho memangnya saya mau dipecat?" kata Jokowi dengan nada terkejut saat melihat salah satu spanduk.
Spanduk tersebut bertuliskan "Petisi rakyat: selamatkan Jakarta. Tolak Pemecatan Jokowi. Hapuskan Komersialisasi Kesehatan". Spanduk yang memuat ratusan tanda tangan itu dibentangkan di pelataran pendopo Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
"Kami akan tetap mendukung Bapak. Kami butuh KJS dan KJP. Jangan ada yang mengganggu Jokowi," seru si orator.
"Yang anti KJS adalah musuh rakyat," sambut yang lain.
Jokowi hanya tersenyum melihat aksi tersebut. Dia menyampaikan terimakasihnya atas dukungan yang diberikan.
"Ini biasalah, dinamika masyarakat yang kawatir KJS dihilangkan," kata Jokowi kepada wartawan.
Jokowi pun kemudian sibuk memberikan tanda tangan pada warga. Tak lupa melayani permintaan warga untuk bersalaman.
Sumber :
detik.com
"Lho memangnya saya mau dipecat?" kata Jokowi dengan nada terkejut saat melihat salah satu spanduk.
Spanduk tersebut bertuliskan "Petisi rakyat: selamatkan Jakarta. Tolak Pemecatan Jokowi. Hapuskan Komersialisasi Kesehatan". Spanduk yang memuat ratusan tanda tangan itu dibentangkan di pelataran pendopo Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
"Kami akan tetap mendukung Bapak. Kami butuh KJS dan KJP. Jangan ada yang mengganggu Jokowi," seru si orator.
"Yang anti KJS adalah musuh rakyat," sambut yang lain.
Jokowi hanya tersenyum melihat aksi tersebut. Dia menyampaikan terimakasihnya atas dukungan yang diberikan.
"Ini biasalah, dinamika masyarakat yang kawatir KJS dihilangkan," kata Jokowi kepada wartawan.
Jokowi pun kemudian sibuk memberikan tanda tangan pada warga. Tak lupa melayani permintaan warga untuk bersalaman.
Sumber :
detik.com
Jokowi Tak Ingin Campuri Penggusuran Kompleks Srikandi
Gubernur DKI Joko Widodo tidak ingin ikut campur dalam kasus
penggusuran warga Kampung Srikandi RT 03/RW 07, Jatinegara Kaum,
Pulogadung, Jakarta Timur, oleh PT Buana Estate yang berlangsung pekan
lalu.
"Kan sudah masuk ke wilayah hukum, itu sudah in kracht. Jadi, ya, terserah PT (Buana Estate) itu," ujar Jokowi seusai menghadiri acara Water Harvesting Seminar di Hotel Borobudur, Kamis (30/5/2013) pagi.
Jokowi mengatakan, kunjungannya ke kompleks tersebut, Rabu (29/5/2013) kemarin, bukan untuk mencampuri sengketa kedua belah pihak. Namun, ia ingin menawarkan solusi yang terbaik kepada warga, yakni merelokasi warga ke rumah susun.
"Kita sudah ketemu warga, mereka enggak mau solusi (relokasi ke) Rusun Pinus Elok. Mereka ingin menuntut PT Buana itu memberikan rumah seperti dulu. Ya bagaimana, kita ya enggak bisa," ujar Jokowi.
Mantan Wali Kota Surakarta tersebut tak ingin memaksa warga pindah ke Rusun Pinus Elok, Cakung, Jakarta Timur. Jokowi menyerahkan keputusan atas masalah ini kepada warga. Meski demikian, Jokowi berjanji akan terus membuka pintu bagi warga.
Pengadilan Negri (PN) Jakarta Timur mengeksekusi 5,5 hektar lahan di Kampung Srikandi RT 03/RW 07, Pulogadung, Jakarta Timur, pekan lalu. Keputusan PN Jaktim menyatakan warga kalah dari PT Buana Estate milik Probo Sutedjo.
Saat ini setidaknya terdapat 90 kepala keluarga yang masih bertahan di Kampung Srikandi setelah rumah mereka dibongkar. Mereka mengancam akan membawa kasus penggusuran tersebut ke pengadilan jika mereka tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai.
Sumber :
kompas.com
"Kan sudah masuk ke wilayah hukum, itu sudah in kracht. Jadi, ya, terserah PT (Buana Estate) itu," ujar Jokowi seusai menghadiri acara Water Harvesting Seminar di Hotel Borobudur, Kamis (30/5/2013) pagi.
Jokowi mengatakan, kunjungannya ke kompleks tersebut, Rabu (29/5/2013) kemarin, bukan untuk mencampuri sengketa kedua belah pihak. Namun, ia ingin menawarkan solusi yang terbaik kepada warga, yakni merelokasi warga ke rumah susun.
"Kita sudah ketemu warga, mereka enggak mau solusi (relokasi ke) Rusun Pinus Elok. Mereka ingin menuntut PT Buana itu memberikan rumah seperti dulu. Ya bagaimana, kita ya enggak bisa," ujar Jokowi.
Mantan Wali Kota Surakarta tersebut tak ingin memaksa warga pindah ke Rusun Pinus Elok, Cakung, Jakarta Timur. Jokowi menyerahkan keputusan atas masalah ini kepada warga. Meski demikian, Jokowi berjanji akan terus membuka pintu bagi warga.
Pengadilan Negri (PN) Jakarta Timur mengeksekusi 5,5 hektar lahan di Kampung Srikandi RT 03/RW 07, Pulogadung, Jakarta Timur, pekan lalu. Keputusan PN Jaktim menyatakan warga kalah dari PT Buana Estate milik Probo Sutedjo.
Saat ini setidaknya terdapat 90 kepala keluarga yang masih bertahan di Kampung Srikandi setelah rumah mereka dibongkar. Mereka mengancam akan membawa kasus penggusuran tersebut ke pengadilan jika mereka tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai.
Sumber :
kompas.com
Alasan Taufiqurrahman dari Demokrat Ikut Demo KJS Jokowi
Ratusan warga dari Massa Front Pengawal Program Pro Rakyat berunjuk rasa
di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka memprotes penerapan sistem berobat
gratis Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diterapkan Gubernur Joko Widodo.
Warga menilai sistem KJS justru merugikan mereka. Tak hanya ibu-ibu anak kecil itu berdemo sambil memegang spanduk kecil.
Yang buat demo ini semakin menarik, di tengah-tengah kumpulan massa tampak anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD DKI, Taufiqurrahman. Dia ikut berorasi bersama warga.
Saat dikonfirmasi, Taufiq mengklaim aksi turun ke jalan yang dia lakukan sebagai bentuk solidaritas pada penderitaan rakyat Jakarta.
"Saya terpanggil untuk ikut memberikan semangat pada masyarakat yang merasakan hari ini pelayanan kesehatan semakin mundur gara-gara Kartu Jakarta Sehat," kata Taufiq kepada merdeka.com, Kamis (30/5/2013).
Taufiq sendiri sebenarnya tidak duduk di Komisi Kesehatan (Komisi E). Dia adalah anggota Komisi Pemerintahan (Komisi A). Saat ditanya apakah ada motif tersendiri sampai ikut mencampuri masalah komisi lain, dengan tegas dia langsung membantah.
"Ha ha ha, nggak lah, nggak ada misi khusus," ucapnya sambil tertawa.
Taufiq justru menganggap tindakannya sebagai hal yang biasanya dari seorang anggota DPRD. Apalagi yang dia perjuangkan adalah persoalan kesehatan untuk kepentingan khalayak ramai.
"Sebagai DPRD apa yang saya lakukan itu sebagai bentuk pengawasan, apalagi kesehatan hak dasar warga, itu sangat penting," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jokowi tidak ingin menanggapi tindakan Taufiq. "Ya bagus. Ya bagus dong, ikut demo kan bagus," imbuh Jokowi sambil tertawa.
Sumber :
merdeka.com
Warga menilai sistem KJS justru merugikan mereka. Tak hanya ibu-ibu anak kecil itu berdemo sambil memegang spanduk kecil.
Yang buat demo ini semakin menarik, di tengah-tengah kumpulan massa tampak anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD DKI, Taufiqurrahman. Dia ikut berorasi bersama warga.
Saat dikonfirmasi, Taufiq mengklaim aksi turun ke jalan yang dia lakukan sebagai bentuk solidaritas pada penderitaan rakyat Jakarta.
"Saya terpanggil untuk ikut memberikan semangat pada masyarakat yang merasakan hari ini pelayanan kesehatan semakin mundur gara-gara Kartu Jakarta Sehat," kata Taufiq kepada merdeka.com, Kamis (30/5/2013).
Taufiq sendiri sebenarnya tidak duduk di Komisi Kesehatan (Komisi E). Dia adalah anggota Komisi Pemerintahan (Komisi A). Saat ditanya apakah ada motif tersendiri sampai ikut mencampuri masalah komisi lain, dengan tegas dia langsung membantah.
"Ha ha ha, nggak lah, nggak ada misi khusus," ucapnya sambil tertawa.
Taufiq justru menganggap tindakannya sebagai hal yang biasanya dari seorang anggota DPRD. Apalagi yang dia perjuangkan adalah persoalan kesehatan untuk kepentingan khalayak ramai.
"Sebagai DPRD apa yang saya lakukan itu sebagai bentuk pengawasan, apalagi kesehatan hak dasar warga, itu sangat penting," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jokowi tidak ingin menanggapi tindakan Taufiq. "Ya bagus. Ya bagus dong, ikut demo kan bagus," imbuh Jokowi sambil tertawa.
Sumber :
merdeka.com
Jokowi Siapkan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DKI
Pemprov DKI Jakarta berencana membentuk Badan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di tingkat kota. Persiapan untuk merealisasikan rencana tersebut
masih dilakukan.
"SDM aparatur, sarana dan prasarana di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tingkat Kota masih dalam persiapan," ujar Gubernur DKI Joko Widodo dalam rapat paripurna istimewa di gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakpus, Kamis (30/5/2013).
Jokowi mengatakan kesiapan SDM antara lain akan ditambahkan dari SKPD/UKPD Teknis. Dimana pelaksanaannya dilakukan secara paralel bersama dengan selesainya Peraturan Gubernur tentang Struktur Organisasi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Paparan tersebut disampaikan Jokowi sebagai jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Demokrat mengenai kesiapan SDM, sarana dan prasarana yang mendukung percepatan "Timeline" dan update teknologi sejalan dengan reformasi birokrasi.
Sedangkan untuk menjawab pertanyaan Fraksi PKS dan Fraksi PDIP mengenai dasar hukum dan kebijakan iklim investasi, Jokowi menyampaikan beberapa payung hukum.
"Rancangan Peraturan Daerah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengacu pada UU Pelayanan Publik secara umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006," ulas Jokowi.
Raperda ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 secara khusus mengenai kebijakan iklim investasi dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi. Sehingga disusun kebijakan untuk meningkatkan kinerja birokrasi perizinan dan penyederhanaan perizinan.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menyampaikan terima kasih kepada Fraksi PKS, Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar mengenai perlunya penekanan pengalihan kewenangan kepada SKPD/UKPD untuk tidak lagi melayani permohonan izin dan non izin.
"Secara hierarki kelembagaan, hubungan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bersifat subordinasi," lanjutnya.
Sumber :
detik.com
"SDM aparatur, sarana dan prasarana di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tingkat Kota masih dalam persiapan," ujar Gubernur DKI Joko Widodo dalam rapat paripurna istimewa di gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakpus, Kamis (30/5/2013).
Jokowi mengatakan kesiapan SDM antara lain akan ditambahkan dari SKPD/UKPD Teknis. Dimana pelaksanaannya dilakukan secara paralel bersama dengan selesainya Peraturan Gubernur tentang Struktur Organisasi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Paparan tersebut disampaikan Jokowi sebagai jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Demokrat mengenai kesiapan SDM, sarana dan prasarana yang mendukung percepatan "Timeline" dan update teknologi sejalan dengan reformasi birokrasi.
Sedangkan untuk menjawab pertanyaan Fraksi PKS dan Fraksi PDIP mengenai dasar hukum dan kebijakan iklim investasi, Jokowi menyampaikan beberapa payung hukum.
"Rancangan Peraturan Daerah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengacu pada UU Pelayanan Publik secara umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006," ulas Jokowi.
Raperda ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 secara khusus mengenai kebijakan iklim investasi dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi. Sehingga disusun kebijakan untuk meningkatkan kinerja birokrasi perizinan dan penyederhanaan perizinan.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menyampaikan terima kasih kepada Fraksi PKS, Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar mengenai perlunya penekanan pengalihan kewenangan kepada SKPD/UKPD untuk tidak lagi melayani permohonan izin dan non izin.
"Secara hierarki kelembagaan, hubungan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bersifat subordinasi," lanjutnya.
Sumber :
detik.com
Spanduk Dukungan KJS Dibentangkan di Balaikota
Kelanjutan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, atas
program Kartu Jakarta Sehat (KJS) diputuskan DPRD DKI Jakarta pada pekan
depan. Tapi aksi penolakannya terus berlangsung.
Seperti yang sore ini terjadi di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (30/5/2013). Puluhan orang warga berunjuk rasa sambil membentangkan spanduk berisi tanda tangan dukungan terhadap program KJS.
"Jokowi jangan gentar jalankan KJS, mengatasi banjir dan macet," seru Joni Sujarman, wakil warga yang bertindak sebagai orator dalam unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Menurutnya, semua warga miskin berhak mendapat pelayanan kesehatan dan pendidikan. Hal itu dijawab dengan program unggulan Jokowi berupa KJS dan KJP.
"Mengapa digoyang DPRD?" gugat Joni.
Sumber :
detik.com
Seperti yang sore ini terjadi di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (30/5/2013). Puluhan orang warga berunjuk rasa sambil membentangkan spanduk berisi tanda tangan dukungan terhadap program KJS.
"Jokowi jangan gentar jalankan KJS, mengatasi banjir dan macet," seru Joni Sujarman, wakil warga yang bertindak sebagai orator dalam unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Menurutnya, semua warga miskin berhak mendapat pelayanan kesehatan dan pendidikan. Hal itu dijawab dengan program unggulan Jokowi berupa KJS dan KJP.
"Mengapa digoyang DPRD?" gugat Joni.
Sumber :
detik.com
KPK Salah Tafsir Soal "Giving Back!" di Bas Jokowi
Jonathan Liu, pria yang memberikan bas bertanda tangan Robert Trujillo, bassist band
Metallica, kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku kecewa
terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Jonathan, KPK
salah mengartikan kata yang tertera di badan bas merek Ibanez itu.
Kepada Kompas.com, Kamis (30/5/2013) siang, Jonathan mengatakan bahwa kalimat "Giving back! To Jokowi Keep Playin that Cool Funky Bass" di dekat tanda tangan Trujillo adalah tulisan dari Shenkar, pemilik asli bas tersebut. Kata-kata itu bermakna apa yang diterima oleh manusia harus dikembalikan lagi kepada pihak yang membutuhkan, contohnya rakyat miskin.
"Manusia yang mampu harus memberi kembali ke masyarakat. Itu pesan juga buat Jokowi bahwa dia harus memberi ke rakyatnya juga," ujarnya.
Kata-kata "Giving back", ujar Jonathan, bukan berarti dirinya, Shenkar, atau bahkan Trujillo mengharapkan Jokowi membalas jasa terhadap pemberian bas berwarna merah hati itu. Jonathan, yang pernah menjadi warga negara Indonesia dan sudah 35 tahun menjadi warga negara Amerika Serikat, tersebut mengatakan bahwa kalimat itu juga merupakan slogan salah satu gerakan sosial kemanusiaan yang tengah dikerjakannya bersama puluhan aktor di AS.
"Saya dan Shenkar itu punya proyek sosial. Ada amal sedekah kepada yang membutuhkan. Semisal, anak kecil yang dijadikan pekerja seks komersial di beberapa negara, arah kita ke sana," ujarnya.
Meski setuju dengan pernyataan KPK bahwa pejabat tidak boleh menerima barang, Jonathan menyayangkan sikap KPK yang menyita bas tersebut dan menetapkannya sebagai milik negara. "Jokowi juga benar jika ada barang diserahkan dulu, tapi proporsional-lah. Itu kan hanya cendera mata," katanya.
Jonathan mengaku telah berkirim surat kepada KPK untuk mengembalikan bas tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, Jonathan belum menerima balasan dari lembaga antikorupsi tersebut. Ia akan tetap menunggu balasan hingga mendapat penjelasan langsung dari KPK.
Jokowi mendapatkan sebuah bas merek Ibanez bertanda tangan Robert Trujillo, yang diberikan oleh Jonathan kepada Jokowi di Balaikota Jakarta. Pemberian bas tersebut diumumkan Jokowi pada 3 Mei 2013. Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiyono menyebutkan, pemberian bas tersebut mengandung unsur kepentingan yang sarat dengan praktik gratifikasi. Tulisan "Giving back" di bas diartikan oleh KPK sebagai harapan balas jasa dari Gubernur DKI. KPK menyita bas tersebut dan mengembalikan foto Trujillo bersama bas itu kepada Jokowi.
Sumber :
kompas.com
Kepada Kompas.com, Kamis (30/5/2013) siang, Jonathan mengatakan bahwa kalimat "Giving back! To Jokowi Keep Playin that Cool Funky Bass" di dekat tanda tangan Trujillo adalah tulisan dari Shenkar, pemilik asli bas tersebut. Kata-kata itu bermakna apa yang diterima oleh manusia harus dikembalikan lagi kepada pihak yang membutuhkan, contohnya rakyat miskin.
"Manusia yang mampu harus memberi kembali ke masyarakat. Itu pesan juga buat Jokowi bahwa dia harus memberi ke rakyatnya juga," ujarnya.
Kata-kata "Giving back", ujar Jonathan, bukan berarti dirinya, Shenkar, atau bahkan Trujillo mengharapkan Jokowi membalas jasa terhadap pemberian bas berwarna merah hati itu. Jonathan, yang pernah menjadi warga negara Indonesia dan sudah 35 tahun menjadi warga negara Amerika Serikat, tersebut mengatakan bahwa kalimat itu juga merupakan slogan salah satu gerakan sosial kemanusiaan yang tengah dikerjakannya bersama puluhan aktor di AS.
"Saya dan Shenkar itu punya proyek sosial. Ada amal sedekah kepada yang membutuhkan. Semisal, anak kecil yang dijadikan pekerja seks komersial di beberapa negara, arah kita ke sana," ujarnya.
Meski setuju dengan pernyataan KPK bahwa pejabat tidak boleh menerima barang, Jonathan menyayangkan sikap KPK yang menyita bas tersebut dan menetapkannya sebagai milik negara. "Jokowi juga benar jika ada barang diserahkan dulu, tapi proporsional-lah. Itu kan hanya cendera mata," katanya.
Jonathan mengaku telah berkirim surat kepada KPK untuk mengembalikan bas tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, Jonathan belum menerima balasan dari lembaga antikorupsi tersebut. Ia akan tetap menunggu balasan hingga mendapat penjelasan langsung dari KPK.
Jokowi mendapatkan sebuah bas merek Ibanez bertanda tangan Robert Trujillo, yang diberikan oleh Jonathan kepada Jokowi di Balaikota Jakarta. Pemberian bas tersebut diumumkan Jokowi pada 3 Mei 2013. Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiyono menyebutkan, pemberian bas tersebut mengandung unsur kepentingan yang sarat dengan praktik gratifikasi. Tulisan "Giving back" di bas diartikan oleh KPK sebagai harapan balas jasa dari Gubernur DKI. KPK menyita bas tersebut dan mengembalikan foto Trujillo bersama bas itu kepada Jokowi.
Sumber :
kompas.com
Kelanjutan Interpelasi untuk Jokowi, Pekan Depan DPRD Putuskan
Rencana interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, oleh
DPRD DKI Jakarta, masih terus bergulir. Berlanjut atau tidaknya
interpelasi ini akan diputuskan dalam rapat paripurna pekan depan.
"Minggu depan, yang si penyampainya akan menyampaikan ke pimpinan. Dan akan ada rapat pimpinan gabungan. Akan dilihat memenuhi syarat atau tidak," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakpus, Kamis (30/5/2013).
Di dalam rapat itu juga akan dipastikan bahwa permasalahan tersebut bukanlah masalah teknis, melainkan masalah kebijakan.
"Kalau rapat pimpinan merasa pantas, baru rapat paripurna. Lalu di rapat paripurna itu ada berapa orang yang setuju. Harus 50 orang plus 1 (setuju), baru interpelasi," lanjutnya.
Ferrial mengatakan beberapa anggota dewan sudah ada mundur dari rencana ini. Tapi dirinya belum dapat memastikan jumlah anggota dewan yang saat ini masih bertahan.
"Terakhir saya tahu 32 orang. Lalu mundur satu dari Golkar. Minggu depan mungkin bisa berkurang atau bertambah," kata Ferrial.
"Interpelasi ini bagus, ada kegiatan pengawasan yang berjalan di DPRD," imbuhnya.
Sumber :
detik.com
"Minggu depan, yang si penyampainya akan menyampaikan ke pimpinan. Dan akan ada rapat pimpinan gabungan. Akan dilihat memenuhi syarat atau tidak," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakpus, Kamis (30/5/2013).
Di dalam rapat itu juga akan dipastikan bahwa permasalahan tersebut bukanlah masalah teknis, melainkan masalah kebijakan.
"Kalau rapat pimpinan merasa pantas, baru rapat paripurna. Lalu di rapat paripurna itu ada berapa orang yang setuju. Harus 50 orang plus 1 (setuju), baru interpelasi," lanjutnya.
Ferrial mengatakan beberapa anggota dewan sudah ada mundur dari rencana ini. Tapi dirinya belum dapat memastikan jumlah anggota dewan yang saat ini masih bertahan.
"Terakhir saya tahu 32 orang. Lalu mundur satu dari Golkar. Minggu depan mungkin bisa berkurang atau bertambah," kata Ferrial.
"Interpelasi ini bagus, ada kegiatan pengawasan yang berjalan di DPRD," imbuhnya.
Sumber :
detik.com
Taufiqurrahman Pimpin Demo Menolak KJS Jokowi
Anggota DPRD Fraksi Demokrat, Taufiqurrahman, memimpin aksi
demonstrasi menolak program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Jokowi di Gedung
Balaikota, Jakarta. Taufiq menegaskan bahwa program tersebut perlu
banyak pembenahan.
Dalam orasi politiknya di depan peserta aksi yang kebanyakan terdiri dari ibu-ibu serta anak muda, Taufiqurrahman, yang juga anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, mengungkapkan, dirinya mengakomodasi aspirasi masyarakat yang ingin sistem program KJS diperbaiki.
"Saya memberikan dukungan kepada rakyat DKI yang menolak KJS. Substansi yang dikatakan program unggulan itu seperti hilang dari fungsi," teriak Taufiq yang langsung disambut meriah para pendemo, Kamis (30/5/2013) siang.
Taufiq menuding Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengabaikan potensi permasalahan yang ada di program KJS, misalnya, terkait rencana 16 rumah sakit swasta mundur dari KJS, fasilitas rumah sakit yang kurang memadai, dan keterlibatan PT Askes yang dinilai kurang efektif. Seharusnya, kata Taufiq, Jokowi prioritas pada masalah itu, bukan malah melakukan blusukan.
"Kita tahu Jokowi-Ahok yang bisanya cuma blusukan dengan membagikan kartu KJS. Buat apa blusukan itu? Enggak ada gunanya," ujarnya.
Pantauan Kompas.com, Taufiq melakukan orasi selama sekitar lima menit saja. Setelah orasi, ia kemudian langsung kembali ke kantor DPRD DKI.
Sementara peserta aksi yang semula menggelar demonstrasi dengan orasi dan mengibarkan bendera di depan Gedung Balaikota pindah ke belakang, yakni di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Hingga pukul 13.30 WIB, aksi yang tergolong tertib tersebut masih berlangsung.
Aksi tersebut dijaga ketat oleh ratusan anggota Brimob Polda Metro Jaya. Peserta aksi tak diperbolehkan masuk ke kompleks dan dipersilakan menggelar aksinya di luar gerbang. Aksi itu pun tak begitu menyebabkan kemacetan.
Sumber :
kompas.com
Dalam orasi politiknya di depan peserta aksi yang kebanyakan terdiri dari ibu-ibu serta anak muda, Taufiqurrahman, yang juga anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, mengungkapkan, dirinya mengakomodasi aspirasi masyarakat yang ingin sistem program KJS diperbaiki.
"Saya memberikan dukungan kepada rakyat DKI yang menolak KJS. Substansi yang dikatakan program unggulan itu seperti hilang dari fungsi," teriak Taufiq yang langsung disambut meriah para pendemo, Kamis (30/5/2013) siang.
Taufiq menuding Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengabaikan potensi permasalahan yang ada di program KJS, misalnya, terkait rencana 16 rumah sakit swasta mundur dari KJS, fasilitas rumah sakit yang kurang memadai, dan keterlibatan PT Askes yang dinilai kurang efektif. Seharusnya, kata Taufiq, Jokowi prioritas pada masalah itu, bukan malah melakukan blusukan.
"Kita tahu Jokowi-Ahok yang bisanya cuma blusukan dengan membagikan kartu KJS. Buat apa blusukan itu? Enggak ada gunanya," ujarnya.
Pantauan Kompas.com, Taufiq melakukan orasi selama sekitar lima menit saja. Setelah orasi, ia kemudian langsung kembali ke kantor DPRD DKI.
Sementara peserta aksi yang semula menggelar demonstrasi dengan orasi dan mengibarkan bendera di depan Gedung Balaikota pindah ke belakang, yakni di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Hingga pukul 13.30 WIB, aksi yang tergolong tertib tersebut masih berlangsung.
Aksi tersebut dijaga ketat oleh ratusan anggota Brimob Polda Metro Jaya. Peserta aksi tak diperbolehkan masuk ke kompleks dan dipersilakan menggelar aksinya di luar gerbang. Aksi itu pun tak begitu menyebabkan kemacetan.
Sumber :
kompas.com
Mega Isyaratkan Batal Nyapres, Taufiq Kiemas: Belum Tentu Jokowi Capres
Politikus senior PDIP Taufiq Kiemas sumringah istrinya, Ketua Umum PDIP
Megawati Soekarnoputri, mengisyaratkan tak jadi nyapres. Menurut Taufiq
banyak tokoh muda yang siap dicapreskan PDIP.
Karena itu meskipun Gubernur DKI Joko Widodo berhasil melibas semua capres mainstream dan unggul di nomor 1, belum tentu dicapreskan.
"Setahun lagi belum tentu (Jokowi masih kuat), biar saja berkembang," kata Taufiq Kiemas di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Ia tak tertarik bicara banyak soal wacana pencapresan Jokowi meski rakyat menginginkan hal itu sebagaimana hasil survei, termasuk peluang Jokowi memenangkan pilpres jika jadi diusung.
"Kita liat saja nanti," ucapnya.
Namun, Taufik sepakat dengan wacana pencalonan tokoh muda untuk Pileg dan Pilpres. Ia berharap partai lain melakukan hal yang sama.
"Sudah bagus. Kalau PDIP calonkan anak muda yang lainnya juga dong," kata ketua MPR itu.
Sumber :
detik.com
Karena itu meskipun Gubernur DKI Joko Widodo berhasil melibas semua capres mainstream dan unggul di nomor 1, belum tentu dicapreskan.
"Setahun lagi belum tentu (Jokowi masih kuat), biar saja berkembang," kata Taufiq Kiemas di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Ia tak tertarik bicara banyak soal wacana pencapresan Jokowi meski rakyat menginginkan hal itu sebagaimana hasil survei, termasuk peluang Jokowi memenangkan pilpres jika jadi diusung.
"Kita liat saja nanti," ucapnya.
Namun, Taufik sepakat dengan wacana pencalonan tokoh muda untuk Pileg dan Pilpres. Ia berharap partai lain melakukan hal yang sama.
"Sudah bagus. Kalau PDIP calonkan anak muda yang lainnya juga dong," kata ketua MPR itu.
Sumber :
detik.com
Taufiq Kiemas: Kemenangan Ganjar Lebih Fenomenal dari Jokowi
Cagub Jawa Tengah yang unggul dan semua hitungan cepat Ganjar Pranowo
menemui ketua MPR yang juga senionya di PDIP Taufiq Kiemas. Taufiq
menilai kemenangan Ganjar lebih fenomenal dari Jokowi.
"Saya pribadi melihat Mas Ganjar lebih fenomenal dari Jokowi," kata Taufiq Kiemas di ruangannya saat menerima Ganjar, di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Menurut Taufiq, Ganjar dapat memenangkan Pilgub dengan usaha luar biasa dan tak ada perlakuan istimewa dari media pada Ganjar, berbeda dengan Jokowi saat bertarung di Pilgub DKI.
"Jokowi kan sudah media darling dan (Ganjar) lebih muda (dari Jokowi). Kalau Jokowi sudah 51 tahun, ini sudah 44 tahun," lanjutnya.
Pertemuan itu berlangsung renyah dan saling lontar kelakar, terutama karena kemenangan di Pilgub Jateng masih kental terasa. Hadir dalam pertemuan itu ketua fraksi Puan Maharani.
Sumber :
detik.com
"Saya pribadi melihat Mas Ganjar lebih fenomenal dari Jokowi," kata Taufiq Kiemas di ruangannya saat menerima Ganjar, di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Menurut Taufiq, Ganjar dapat memenangkan Pilgub dengan usaha luar biasa dan tak ada perlakuan istimewa dari media pada Ganjar, berbeda dengan Jokowi saat bertarung di Pilgub DKI.
"Jokowi kan sudah media darling dan (Ganjar) lebih muda (dari Jokowi). Kalau Jokowi sudah 51 tahun, ini sudah 44 tahun," lanjutnya.
Pertemuan itu berlangsung renyah dan saling lontar kelakar, terutama karena kemenangan di Pilgub Jateng masih kental terasa. Hadir dalam pertemuan itu ketua fraksi Puan Maharani.
Sumber :
detik.com
Bas Jokowi yang Disita KPK Ternyata Bukan dari Metallica
Bas merah marun bermerk Ibanez milik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
yang disita KPK rupanya bukan pemberian langsung dari Metallica. Bas
itu merupakan pemberian dari seorang penggemar Joko Widodo bernama
Jonathan Liu.
Kepada Kompas.com, warga negara Amerika Serikat itu mengungkapkan, bas itu kepunyaan salah seorang rekannya yang bernama Shenkar yang dibelinya sejak lima tahun lalu. Sementara Shenkar adalah rekan bermain musik Robert Trujillo, basist band Metallica.
"Saya bilang ke Shenkar, Jokowi kan nge-fans sama Metallica, kamu kan teman sama Robert. Saya bisa enggak minta CD dikasih tanda tangan Robert untuk dikasih ke Jokowi langsung," ujar Jonathan saat dihubungi, Kamis (30/5/2013) siang.
Beberapa waktu berjalan, Jonathan melihat ada satu bas di rumah Shenkar. Secara spontan, Jonathan kemudian meminta bas tersebut untuk diserahkan ke Gubernur dengan ditandatangani terlebih dahulu oleh Robert Trujillo. Shenkar pun mempersilakan Jonathan untuk menyerahkannya ke Jokowi.
Jonathan mengakui Robert Trujillo pun telah mengetahui bahwa bas tersebut nantinya akan diberikan ke satu penggemarnya yang tak lain adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Demi memuluskan rencana itu, Jonathan kemudian mengontak rekannya yang juga dekat dengan Jokowi di Indonesia bernama Danang.
"Saya mau menitipkan bas itu untuk disampaikan ke Jokowi. Saya titipkan sampai ke tiga orang, tapi enggak ada yang berani kasih langsung ke Jokowi. Mereka takut ini palsu," lanjut Jonathan.
Jonathan mengaku enggan memberikan secara langsung bas tersebut kepada Jokowi. Pria berusia 53 tahun itu mengaku risih jika pemberian bas tersebut malah terekspose secara luas media masa si Indonesia. Terlebih, pemberian bas itu menyangkut hubungan antara seorang penggemar dan orang yang digemari.
"Pak Jokowi yang minta transparan, datang saja, dia (Jokowi) senang. Kasih tahu saja ke masyarakat ini transparan, tidak gratifikasi. Akhirnya saya datang ke Jakarta," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Jokowi mendapat satu gitar bas merek Ibanez yang bertanda tangan Robert Trujillo, basist Metallica. Pemberian bas tersebut diumumkan Jokowi tanggal 3 Mei 2013.
Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiyono menyebut, pemberian bas tersebut mengandung unsur kepentingan yang sarat dengan praktik gratifikasi. Tulisan "giving back" di bas diartikan KPK mengharapkan balas jasa dari Gubernur. Oleh sebab itu, bas tersebut disita oleh negara.
Sumber :
kompas.com
Kepada Kompas.com, warga negara Amerika Serikat itu mengungkapkan, bas itu kepunyaan salah seorang rekannya yang bernama Shenkar yang dibelinya sejak lima tahun lalu. Sementara Shenkar adalah rekan bermain musik Robert Trujillo, basist band Metallica.
"Saya bilang ke Shenkar, Jokowi kan nge-fans sama Metallica, kamu kan teman sama Robert. Saya bisa enggak minta CD dikasih tanda tangan Robert untuk dikasih ke Jokowi langsung," ujar Jonathan saat dihubungi, Kamis (30/5/2013) siang.
Beberapa waktu berjalan, Jonathan melihat ada satu bas di rumah Shenkar. Secara spontan, Jonathan kemudian meminta bas tersebut untuk diserahkan ke Gubernur dengan ditandatangani terlebih dahulu oleh Robert Trujillo. Shenkar pun mempersilakan Jonathan untuk menyerahkannya ke Jokowi.
Jonathan mengakui Robert Trujillo pun telah mengetahui bahwa bas tersebut nantinya akan diberikan ke satu penggemarnya yang tak lain adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Demi memuluskan rencana itu, Jonathan kemudian mengontak rekannya yang juga dekat dengan Jokowi di Indonesia bernama Danang.
"Saya mau menitipkan bas itu untuk disampaikan ke Jokowi. Saya titipkan sampai ke tiga orang, tapi enggak ada yang berani kasih langsung ke Jokowi. Mereka takut ini palsu," lanjut Jonathan.
Jonathan mengaku enggan memberikan secara langsung bas tersebut kepada Jokowi. Pria berusia 53 tahun itu mengaku risih jika pemberian bas tersebut malah terekspose secara luas media masa si Indonesia. Terlebih, pemberian bas itu menyangkut hubungan antara seorang penggemar dan orang yang digemari.
"Pak Jokowi yang minta transparan, datang saja, dia (Jokowi) senang. Kasih tahu saja ke masyarakat ini transparan, tidak gratifikasi. Akhirnya saya datang ke Jakarta," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Jokowi mendapat satu gitar bas merek Ibanez yang bertanda tangan Robert Trujillo, basist Metallica. Pemberian bas tersebut diumumkan Jokowi tanggal 3 Mei 2013.
Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiyono menyebut, pemberian bas tersebut mengandung unsur kepentingan yang sarat dengan praktik gratifikasi. Tulisan "giving back" di bas diartikan KPK mengharapkan balas jasa dari Gubernur. Oleh sebab itu, bas tersebut disita oleh negara.
Sumber :
kompas.com
Taufiq Kiemas: Jokowi Capres? Kita Lihat Nanti
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) selalu diunggulkan dalam bursa pencalonan presiden oleh sejumlah lembaga survei nasional. Namun, PDI Perjuangan masih belum memutuskan mengusung Jokowi sebagai capres di 2014.
Politikus senior PDI Perjuangan Taufiq Kiemas belum sepakat untuk mencalonkan Jokowi sebagai capres di Pemilu 2014. Alasannya, PDI Perjuangan, masih menunggu dinamika politik yang berkembang jelang pemilu.
"Kita lihat, biar berkembang, PDI Perjuangan juga berkembang," kata Taufiq di Kompleks Parlemen, Jakarta, kamis (30/5/2013).
Dia juga ogah menanggapi perihal pantas atau tidaknya Jokowi untuk diusung sebagai presiden dari partai berlambang banteng merah itu. "Kita lihat nanti," imbuhnya.
Namun yang jelas, apabila bicara soal Pemilu Presiden, Taufiq menyatakan bahwa PDI Perjuangan akan memberikan kesempatan bagi para kader muda untuk diusung sebagai capres.
Sumber :
merdeka.com
Politikus senior PDI Perjuangan Taufiq Kiemas belum sepakat untuk mencalonkan Jokowi sebagai capres di Pemilu 2014. Alasannya, PDI Perjuangan, masih menunggu dinamika politik yang berkembang jelang pemilu.
"Kita lihat, biar berkembang, PDI Perjuangan juga berkembang," kata Taufiq di Kompleks Parlemen, Jakarta, kamis (30/5/2013).
Dia juga ogah menanggapi perihal pantas atau tidaknya Jokowi untuk diusung sebagai presiden dari partai berlambang banteng merah itu. "Kita lihat nanti," imbuhnya.
Namun yang jelas, apabila bicara soal Pemilu Presiden, Taufiq menyatakan bahwa PDI Perjuangan akan memberikan kesempatan bagi para kader muda untuk diusung sebagai capres.
Sumber :
merdeka.com
Jokowi: Banyak Peraturan, Implementasinya Tak Jalan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengkritisi banyaknya peraturan di negara ini. Anehnya, banyak peraturan justru implementasinya tidak jalan.
"Kita banyak undang-undang, banyak peraturan pemerintah, banyak Perda, banyak sekali Pergub. Tapi implementasi dari kebijakan itu yang tidak jalan," ujar Jokowi di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Jokowi berbicara soal banyaknya peraturan saat ditanya soal Peraturan Gubernur (Pergub) yang berkaitan tentang larangan merokok. Mantan wali kota Solo itu mengaku belum membaca secara lengkap Pergub tersebut. "Enggak tahu, belum baca," ujar Jokowi singkat.
Saat didesak aturan mana yang tidak jalan, Jokowi enggan menjelaskan. "Contohnya itu. Saya enggak bisa komentar banyak, belum baca," katanya.
Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah merevisi Pergub tentang larangan merokok. Sebab, Pergub No 88 tahun 2010 sebelumnya belum efektif. Peraturan baru itu adalah Pergub Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok.
Sumber :
merdeka.com
"Kita banyak undang-undang, banyak peraturan pemerintah, banyak Perda, banyak sekali Pergub. Tapi implementasi dari kebijakan itu yang tidak jalan," ujar Jokowi di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Jokowi berbicara soal banyaknya peraturan saat ditanya soal Peraturan Gubernur (Pergub) yang berkaitan tentang larangan merokok. Mantan wali kota Solo itu mengaku belum membaca secara lengkap Pergub tersebut. "Enggak tahu, belum baca," ujar Jokowi singkat.
Saat didesak aturan mana yang tidak jalan, Jokowi enggan menjelaskan. "Contohnya itu. Saya enggak bisa komentar banyak, belum baca," katanya.
Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah merevisi Pergub tentang larangan merokok. Sebab, Pergub No 88 tahun 2010 sebelumnya belum efektif. Peraturan baru itu adalah Pergub Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok.
Sumber :
merdeka.com
Kemenpera dan Kemen PU Sumbang Rusun Untuk Jokowi
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menegaskan realisasi pembangunan rusun
untuk warga Waduk Pluit segera diselesaikan. Pihaknya akan menyiapkan
7.000 unit rusun sebagai tempat tinggal baru bagi warga yang digusur.
"Kalau yang sekarang ada 30 atau 50. Cuma 7.000 akhir tahun ini akan kita rampungkan," kata pria yang akrab disapa dengan Jokowi ini, di Hotel Borobudur, Jakarta (30/5/2013).
Jokowi memastikan janji itu bukan isapan jempol. Sebab, pemprov telah dijanjikan hibah rusun dari Kemenpera dan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Rusun dari Kemenpera dan yang dari Kemen PU sudah tujuh tahun nggak dipakai. Kita perbaiki bulan Agustus-September. Insya Allah rampung," ujar Jokowi.
Dia menyambut positif meski bangunan itu sifatnya hibah. Dengan hibah seperti ini, tidak ada bangunan yang terbengkalai.
"Keberatan gimana? Kita perbaiki kok keberatan, harusnya nggak ada masalah. Yang penting aset-aset negara bisa bermanfaat, bisa produktif. Bagaimana itu diperbaiki, dimanfaatkan dan produktif," imbuh Jokowi.
Sumber :
merdeka.com
"Kalau yang sekarang ada 30 atau 50. Cuma 7.000 akhir tahun ini akan kita rampungkan," kata pria yang akrab disapa dengan Jokowi ini, di Hotel Borobudur, Jakarta (30/5/2013).
Jokowi memastikan janji itu bukan isapan jempol. Sebab, pemprov telah dijanjikan hibah rusun dari Kemenpera dan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Rusun dari Kemenpera dan yang dari Kemen PU sudah tujuh tahun nggak dipakai. Kita perbaiki bulan Agustus-September. Insya Allah rampung," ujar Jokowi.
Dia menyambut positif meski bangunan itu sifatnya hibah. Dengan hibah seperti ini, tidak ada bangunan yang terbengkalai.
"Keberatan gimana? Kita perbaiki kok keberatan, harusnya nggak ada masalah. Yang penting aset-aset negara bisa bermanfaat, bisa produktif. Bagaimana itu diperbaiki, dimanfaatkan dan produktif," imbuh Jokowi.
Sumber :
merdeka.com
Bukan Demi Adipura, Kawasan Pasar Minggu Kini Bersih Atas Perintah Jokowi
Kawasan Pasar Minggu yang dulu semrawut kini sudah bersih. Jalanan lega
karena tak ada PKL mangkal di pinggir jalan. Ini bukan demi Piala
Adipura seperti yang heboh beberapa waktu lalu, tapi karena ada
instruksi Pak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Saat didatangi, Kamis (30/5/2013), perempatan Pasar Minggu yang biasanya ramai oleh PKL tampak bersih. Tak ada pedagang buah, DVD bajakan, atau penjual lain yang mangkal. Mobil yang berisi petugas Satpol PP tampak bersiaga di kawasan itu.
Jalanan pun kini menjadi lebih lengang. Meski angkot dan Metro Mini masih ngetem sembarangan, arus lalu lintas relatif lebih lancar.
Hal yang sama juga terlihat di depan kawasan pertokoan Ramayana. Hanya ada beberapa pedagang sayur saja di situ, padahal sebelumnya banyak penjual pakaian dan barang perkakas yang membuat sempit jalan.
Kepala Satpol PP wilayah Jaksel Abdurrahman Harahap mengatakan, upaya pembersihan ini dilakukan sejak pekan lalu. Semua pedagang yang memiliki lapak di pinggir jalan akan dipindahkan ke dalam pasar.
"Pembersihan ini nggak cuma sekali atau bertahap, petugas akan dibikin empat shift untuk menjaga pasar minggu. Ada 10 orang setiap shift, total ada 110 orang," terangnya.
Apakah ini terkait Adipura? "Kalau ini nggak, makanya kami taruh petugas di sini. Ini program Jokowi," jawabnya.
Beberapa waktu lalu, kawasan Pasar Minggu juga sempat bersih. Namun setelah ditelusuri, ternyata bersih-bersih itu hanya demi penilaian lomba Piala Adipura. Berselang tiga hari setelah penilaian, kawasan itu pun kembali semrawut.
Sumber :
detik.com
Saat didatangi, Kamis (30/5/2013), perempatan Pasar Minggu yang biasanya ramai oleh PKL tampak bersih. Tak ada pedagang buah, DVD bajakan, atau penjual lain yang mangkal. Mobil yang berisi petugas Satpol PP tampak bersiaga di kawasan itu.
Jalanan pun kini menjadi lebih lengang. Meski angkot dan Metro Mini masih ngetem sembarangan, arus lalu lintas relatif lebih lancar.
Hal yang sama juga terlihat di depan kawasan pertokoan Ramayana. Hanya ada beberapa pedagang sayur saja di situ, padahal sebelumnya banyak penjual pakaian dan barang perkakas yang membuat sempit jalan.
Kepala Satpol PP wilayah Jaksel Abdurrahman Harahap mengatakan, upaya pembersihan ini dilakukan sejak pekan lalu. Semua pedagang yang memiliki lapak di pinggir jalan akan dipindahkan ke dalam pasar.
"Pembersihan ini nggak cuma sekali atau bertahap, petugas akan dibikin empat shift untuk menjaga pasar minggu. Ada 10 orang setiap shift, total ada 110 orang," terangnya.
Apakah ini terkait Adipura? "Kalau ini nggak, makanya kami taruh petugas di sini. Ini program Jokowi," jawabnya.
Beberapa waktu lalu, kawasan Pasar Minggu juga sempat bersih. Namun setelah ditelusuri, ternyata bersih-bersih itu hanya demi penilaian lomba Piala Adipura. Berselang tiga hari setelah penilaian, kawasan itu pun kembali semrawut.
Sumber :
detik.com
300 Demonstran Kedaluwarsa Protes KJS di Depan Balai Kota
Sekitar 300-an orang hari ini berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur
DKI Jakarta Jokowi, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Mereka menilai
program KJS gagal, dengan berdasarkan informasi kedaluwarsa yang
menyebutkan 16 rumah sakit peserta KJS mengundurkan diri.
"KJS terbukti gagal di mana hampir 16 rumah sakit demonstrasi dan mengundurkan diri dari program KJS," ujar seorang orator dalam aksi demonstrasinya, Kamis (30/5/2013).
Para demonstran ini berasal dari Front Pengawal Program Pro Rakyat (FP3R). Mereka melakukan aksi mulai sekitar pukul 10.30 WIB
Padahal, rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dengan 16 pihak rumah sakit hanya 2 rumah sakit yang terang-terangan mengundurkan diri. Menurut mereka sebaiknya Pemprov DKI Jakarta kembali ke program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dinilai lebih sukses.
"Di mana dulu ada program Jamkesda yang berjalan baik dan tidak ada keluhan dari rumah sakit dan dokter," ujar humas FP3R, Yudha Menggala di lokasi yang sama.
Akibat demo kedaluwarsa ini lalu-lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan mengarah ke Bunderan Indosat padat merayap. Hanya 2 lajur yang bisa digunakan dari 4 lajur yang tersedia. Semetara arah sebaliknya menuju Stasiun Gambir lancar.
Sumber :
detik.com
"KJS terbukti gagal di mana hampir 16 rumah sakit demonstrasi dan mengundurkan diri dari program KJS," ujar seorang orator dalam aksi demonstrasinya, Kamis (30/5/2013).
Para demonstran ini berasal dari Front Pengawal Program Pro Rakyat (FP3R). Mereka melakukan aksi mulai sekitar pukul 10.30 WIB
Padahal, rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dengan 16 pihak rumah sakit hanya 2 rumah sakit yang terang-terangan mengundurkan diri. Menurut mereka sebaiknya Pemprov DKI Jakarta kembali ke program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dinilai lebih sukses.
"Di mana dulu ada program Jamkesda yang berjalan baik dan tidak ada keluhan dari rumah sakit dan dokter," ujar humas FP3R, Yudha Menggala di lokasi yang sama.
Akibat demo kedaluwarsa ini lalu-lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan mengarah ke Bunderan Indosat padat merayap. Hanya 2 lajur yang bisa digunakan dari 4 lajur yang tersedia. Semetara arah sebaliknya menuju Stasiun Gambir lancar.
Sumber :
detik.com
Biang Interpelasi Jokowi Akhirnya Dilecehkan Anak Buah Jokowi
Seorang anggota DPRD DKI Jakarta yang rajin menggoyang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) lewat manufer interpelasinya, Taufiqqurrahman dari fraksi Demokrat, akhirnya kena batunya. Hari ini Taufiqqurrahman mendapat tamparan keras dari anah buah Jokowi, Jangga Lubis, dirut Pasar Jaya.
Peristiwanya bermula dari pertemuan antara PD Pasar Jaya, warga Cikini, dan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta sempat kisruh saat anggota DPRD, Taufiqurrahman, menginterupsi pertemuan ketiga belah pihak. Taufiqurrahman sebagai anggota Komisi A DPRD DKI meminta data izin mendirikan bangunan dan analisis mengenai dampak lingkungan kepada Dirut PD Pasar Jaya Jangga Lubis.
"Masa semua orang harus saya layani. Kamu (Taufiqqurrahman) kan anggota Komisi A. Nah, yang membahas masalah ini kan Komisi B," kata Jangga Lubis di ruang rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/5/2013).
Sebelumnya, dalam rapat pertemuan yang dihadiri oleh tiga lini dalam masalah pembangunan Cikini Gold Center, itu memang terjadi adu mulut antara perwakilan warga dan PD Pasar Jaya terkait fasilitas sosial dan umum pada pembangunan gedung tersebut. Namun, saat Taufiqurrahman berniat keluar ruangan, dia menginterupsi ketua pimpinan sidang untuk menyampaikan aspirasinya.
"Sebelumnya saya mau mengatakan kepada Pak Jangga, jangan sombong. Pak Jangga saya SMS, saya telpon mau menanyakan masalah IMB dan data lain, tapi enggak pernah diangkat. Saya sebagai anggota Dewan saja diperlakukan seperti ini, bagaimana dengan warga?" kata Taufiqurrahman.
Mendengar ungkapan tersebut, Jangga berpendapat tidak ada alasan untuk memberikan data itu kepada anggota Fraksi Demokrat tersebut. Ia berpendapat bahwa tidak semua orang bisa mendapat data tersebut karena data itu merupakan arsip penting. Terlebih Taufiq merupakan anggota Komisi A DPRD yang membawahi bidang pemerintahan dan tidak berkepentingan dalam masalah PD Pasar Jaya.
Pantauan Kompas.com, ruang rapat sempat ramai dengan adu mulut antara PD Pasar Jaya dan Taufiq. Bahkan salah seorang perwakilan warga mengatakan agar Taufiq tidak mencari muka di depan warga. Warga menyebut ada salah satu kader dari fraksinya yang juga memungut dana liar di Cikini Gold Center.
"Pak Taufiq jangan sok berada di pihak yang netral. Saya tahu ada kader di bawah Bapak yang ikut bermain dalam masalah ini di pasar itu," kata warga tersebut.
Melihat kekisruhan dan adu mulut semakin memanas, Ketua DPRD Komisi B Selamat Nurdin menengahi. Ia akan meminta data IMB serta pajak bumi dan bangunan kepada PD Pasar Jaya, lalu menyerahkan salinannya kepada Taufiq.
Pertemuan tersebut untuk membahas keberatan warga dengan pembangunan pagar di pinggir Cikini Gold Center. Jalan yang akan dipasang pagar biasa digunakan untuk parkir mobil warga sekitar.
Sumber :
kompas.com
Peristiwanya bermula dari pertemuan antara PD Pasar Jaya, warga Cikini, dan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta sempat kisruh saat anggota DPRD, Taufiqurrahman, menginterupsi pertemuan ketiga belah pihak. Taufiqurrahman sebagai anggota Komisi A DPRD DKI meminta data izin mendirikan bangunan dan analisis mengenai dampak lingkungan kepada Dirut PD Pasar Jaya Jangga Lubis.
"Masa semua orang harus saya layani. Kamu (Taufiqqurrahman) kan anggota Komisi A. Nah, yang membahas masalah ini kan Komisi B," kata Jangga Lubis di ruang rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/5/2013).
Sebelumnya, dalam rapat pertemuan yang dihadiri oleh tiga lini dalam masalah pembangunan Cikini Gold Center, itu memang terjadi adu mulut antara perwakilan warga dan PD Pasar Jaya terkait fasilitas sosial dan umum pada pembangunan gedung tersebut. Namun, saat Taufiqurrahman berniat keluar ruangan, dia menginterupsi ketua pimpinan sidang untuk menyampaikan aspirasinya.
"Sebelumnya saya mau mengatakan kepada Pak Jangga, jangan sombong. Pak Jangga saya SMS, saya telpon mau menanyakan masalah IMB dan data lain, tapi enggak pernah diangkat. Saya sebagai anggota Dewan saja diperlakukan seperti ini, bagaimana dengan warga?" kata Taufiqurrahman.
Mendengar ungkapan tersebut, Jangga berpendapat tidak ada alasan untuk memberikan data itu kepada anggota Fraksi Demokrat tersebut. Ia berpendapat bahwa tidak semua orang bisa mendapat data tersebut karena data itu merupakan arsip penting. Terlebih Taufiq merupakan anggota Komisi A DPRD yang membawahi bidang pemerintahan dan tidak berkepentingan dalam masalah PD Pasar Jaya.
Pantauan Kompas.com, ruang rapat sempat ramai dengan adu mulut antara PD Pasar Jaya dan Taufiq. Bahkan salah seorang perwakilan warga mengatakan agar Taufiq tidak mencari muka di depan warga. Warga menyebut ada salah satu kader dari fraksinya yang juga memungut dana liar di Cikini Gold Center.
"Pak Taufiq jangan sok berada di pihak yang netral. Saya tahu ada kader di bawah Bapak yang ikut bermain dalam masalah ini di pasar itu," kata warga tersebut.
Melihat kekisruhan dan adu mulut semakin memanas, Ketua DPRD Komisi B Selamat Nurdin menengahi. Ia akan meminta data IMB serta pajak bumi dan bangunan kepada PD Pasar Jaya, lalu menyerahkan salinannya kepada Taufiq.
Pertemuan tersebut untuk membahas keberatan warga dengan pembangunan pagar di pinggir Cikini Gold Center. Jalan yang akan dipasang pagar biasa digunakan untuk parkir mobil warga sekitar.
Sumber :
kompas.com
Dikalahkan Jokowi di Survei Capres, Prabowo: Rakyat yang Memutuskan
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto tak lagi jadi
capres paling potensial. Posisi Prabowo disalip Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo (Jokowi). Namun Prabowo tak gentar.
"Saya akan tetap maju, itu (survei) bisa saja, tapi rakyat yang memutuskan," kata Prabowo sebelum ceramah tentang strategi pembangunan bangsa di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Sampai sekarang Prabowo masih terus membina hubungan dengan parpol lain karena untuk nyapres di 2014 Gerindra harus merangkul partai lain dalam koalisi.
"Politik itu dinamis, kita lihat saja nanti. Komunikasi dengan partai lain jalan terus," katanya.
Lalu bagaimana dengan komunikasi dengan PDIP? Hubungan Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memang sempat renggang karena isu 'menunggangi Jokowi' pasca Pilgub DKI lalu.
"Masih jalan terus," jelasnya.
Sumber :
detik.com
"Saya akan tetap maju, itu (survei) bisa saja, tapi rakyat yang memutuskan," kata Prabowo sebelum ceramah tentang strategi pembangunan bangsa di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Sampai sekarang Prabowo masih terus membina hubungan dengan parpol lain karena untuk nyapres di 2014 Gerindra harus merangkul partai lain dalam koalisi.
"Politik itu dinamis, kita lihat saja nanti. Komunikasi dengan partai lain jalan terus," katanya.
Lalu bagaimana dengan komunikasi dengan PDIP? Hubungan Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memang sempat renggang karena isu 'menunggangi Jokowi' pasca Pilgub DKI lalu.
"Masih jalan terus," jelasnya.
Sumber :
detik.com
Program MRT Jokowi Tak Serius?
PT MRT Jakarta sempat mempertanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo (Jokowi) terkait keseriusan pemprov untuk membangun MRT. Komisaris PT MRT
mendapat jawaban tegas dari Jokowi kalau pengadaan transportasi massal
ini memang proyek serius.
"Kemarin saya juga ketemu sama Pak Jokowi. Saya tanya, MRT serius enggak nih. Jokowi bilang sangat serius, Pak," kata Erry Riyana Hardjapamekas, Komisaris PT MRT Jakarta, di gedung Balaikota DKI Jakarta, Rabu (29/5/2013) malam.
Pertanyaan tersebut dilontarkan terkait dana pinjaman yang dibutuhkan Pemprov DKI dalam pembangunan MRT. Sampai saat ini, surat jaminan pendanaan sedang diurus oleh Pemprov DKI mengenai peraturan gubernur dalam melakukan pinjaman uang kepada pihak lain. Mengenai pendanaan pembangunan pun tidak ada masalah.
Dijelaskan Erry, peraturan gubernur tersebut dijanjikan akan keluar minggu ini. Draf pergub telah disusun dan sudah disepakati. Maka, peraturan gubernur yang mebahas tentang pinjaman dana dan perencanaan akan berjalan dengan lancar. Sedangkan jumlah pinjaman uang dengan Japan International Coorporation Agency (JICA) sebesar 125 miliar yen tidak mengalami perubahan.
Mengenai proyek pembangunannya, kata Erry, jalur MRT akan dibangun dalam dua model. Jalur pertama dari HI sampai Blok M menggunakan jalur bawah tanah, kemudian dari Blok M sampai HI jalurnya naik, dan dari HI sampai ke Kampung Bandan menggunakan jalan layang. Jalur pertama yang akan dibangun adalah jalur HI sampai Blok M.
Erry menambahkan, setelah kontrak sudah disepakati, pemprov tinggal meletakkan batu pertama dalam pembangunan proyek MRT ini. Untuk jadwal waktu dan tempat peletakkan batu pertamanya akan dibicarakan dallam agenda berikutnya.
Sumber :
kompas.com
"Kemarin saya juga ketemu sama Pak Jokowi. Saya tanya, MRT serius enggak nih. Jokowi bilang sangat serius, Pak," kata Erry Riyana Hardjapamekas, Komisaris PT MRT Jakarta, di gedung Balaikota DKI Jakarta, Rabu (29/5/2013) malam.
Pertanyaan tersebut dilontarkan terkait dana pinjaman yang dibutuhkan Pemprov DKI dalam pembangunan MRT. Sampai saat ini, surat jaminan pendanaan sedang diurus oleh Pemprov DKI mengenai peraturan gubernur dalam melakukan pinjaman uang kepada pihak lain. Mengenai pendanaan pembangunan pun tidak ada masalah.
Dijelaskan Erry, peraturan gubernur tersebut dijanjikan akan keluar minggu ini. Draf pergub telah disusun dan sudah disepakati. Maka, peraturan gubernur yang mebahas tentang pinjaman dana dan perencanaan akan berjalan dengan lancar. Sedangkan jumlah pinjaman uang dengan Japan International Coorporation Agency (JICA) sebesar 125 miliar yen tidak mengalami perubahan.
Mengenai proyek pembangunannya, kata Erry, jalur MRT akan dibangun dalam dua model. Jalur pertama dari HI sampai Blok M menggunakan jalur bawah tanah, kemudian dari Blok M sampai HI jalurnya naik, dan dari HI sampai ke Kampung Bandan menggunakan jalan layang. Jalur pertama yang akan dibangun adalah jalur HI sampai Blok M.
Erry menambahkan, setelah kontrak sudah disepakati, pemprov tinggal meletakkan batu pertama dalam pembangunan proyek MRT ini. Untuk jadwal waktu dan tempat peletakkan batu pertamanya akan dibicarakan dallam agenda berikutnya.
Sumber :
kompas.com
NgeRock Lagi, Jokowi Bahas Festival Musik Java Rockin' Land
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengagendakan menemui promotor Java Festival Production pagi ini. Jokowi akan membahas festival Musik Java Rockin' Land yang digelar 22-23 Juni mendatang di Pantai Karnaval, Ancol.
"Pukul Java Festival Production terkait kegiatan Java Rockin'land Festival 2013 di Ruang TPUT," demikian informasi dari Humas dan Protokoler DKI Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Java Rockin'Land akan menghadirkan sejumlah pemusik kelas dunia. Dari Amerika Serikat akan hadir Sixpence None The Richer, Sugar Ray, Collective Soul, Steel Heart dan Suicidal Tendencies. Dari Indonesia, Andra and The Back Bone, Efek Rumah Kaca, Koil dan Gugun Blues Shelter siap menggebrak.
Jokowi memang dikenal sangat menyukai musik rock. Semenjak masih menjadi wali kota Solo, dia tak pernah absen menghadiri festival musik rock.
Ternyata ada juga yang memanfaatkan kesukaan Jokowi pada musik rock. Beberapa waktu lalu, seorang promotor bernama Jonathan Liu memberikan gitar bas pada Jokowi. Gitar itu disebut dari basis Metallica Robert Trujillo. Di tubuh bas, tertulis pesan untuk Jokowi serta tanda tangan dari Trujilo. Pesan itu berbunyi, "Jokowi, keep playing that cool, funky bass, Giving Back!!
Ternyata setelah diperiksa KPK, tulisan itu bukan tulisan Trujillo tetapi tulisan Jonathan Liu. KPK pun menyita bas tersebut karena menduga ada kepentingan di balik pemberiannya. Gitar gratifikasi itu akan dilelang.
"Iya katanya (ditulis Jonathan Liu), saya gak ngerti itu urusannya KPK lah, KPK memang sangat teliti sekali, uji forensik betul itu," kata Jokowi di Dapur Sunda, Pancoran, Jakarta, Selasa (28/5).
Jokowi mengakui ada unsur gratifikasi dalam pemberian gitar bass tersebut. "Iya gitar gak dikembaliin (ke Jokowi) karena setelah dicek sama Jonthan Liu, dicek semua ke sana dianggap ada unsur gratifikasi sehingga dimiliki negara. Ya sudah," kata Jokowi.
Sumber :
merdeka.com
"Pukul Java Festival Production terkait kegiatan Java Rockin'land Festival 2013 di Ruang TPUT," demikian informasi dari Humas dan Protokoler DKI Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Java Rockin'Land akan menghadirkan sejumlah pemusik kelas dunia. Dari Amerika Serikat akan hadir Sixpence None The Richer, Sugar Ray, Collective Soul, Steel Heart dan Suicidal Tendencies. Dari Indonesia, Andra and The Back Bone, Efek Rumah Kaca, Koil dan Gugun Blues Shelter siap menggebrak.
Jokowi memang dikenal sangat menyukai musik rock. Semenjak masih menjadi wali kota Solo, dia tak pernah absen menghadiri festival musik rock.
Ternyata ada juga yang memanfaatkan kesukaan Jokowi pada musik rock. Beberapa waktu lalu, seorang promotor bernama Jonathan Liu memberikan gitar bas pada Jokowi. Gitar itu disebut dari basis Metallica Robert Trujillo. Di tubuh bas, tertulis pesan untuk Jokowi serta tanda tangan dari Trujilo. Pesan itu berbunyi, "Jokowi, keep playing that cool, funky bass, Giving Back!!
Ternyata setelah diperiksa KPK, tulisan itu bukan tulisan Trujillo tetapi tulisan Jonathan Liu. KPK pun menyita bas tersebut karena menduga ada kepentingan di balik pemberiannya. Gitar gratifikasi itu akan dilelang.
"Iya katanya (ditulis Jonathan Liu), saya gak ngerti itu urusannya KPK lah, KPK memang sangat teliti sekali, uji forensik betul itu," kata Jokowi di Dapur Sunda, Pancoran, Jakarta, Selasa (28/5).
Jokowi mengakui ada unsur gratifikasi dalam pemberian gitar bass tersebut. "Iya gitar gak dikembaliin (ke Jokowi) karena setelah dicek sama Jonthan Liu, dicek semua ke sana dianggap ada unsur gratifikasi sehingga dimiliki negara. Ya sudah," kata Jokowi.
Sumber :
merdeka.com
Hari Ini Jokowi Hadapi Serangan DPRD Soal KJS
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini mengadakan rapat paripurna dengan DPRD DKI Jakarta. Salah satu masalah yang akan dibahas berkisar soal kartu jakarta sehat (KJS).
"Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan Agenda Penyampaian tanggapan Gubernur terhadap pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di Ruang Rapat Paripurna DPRD pukul 10.30 WIB," demikian informasi agenda Jokowi , Kamis (30/5/2013).
Seperti diketahui, sejumlah anggota DPRD mengkritik kebijakan Jokowi soal KJS. DPRD bahkan akan menggelar interpelasi atau menanyai Jokowi terkait program unggulan politikus PDI Perjuangan itu. Termasuk soal aturan pembayaran dan ribut-ribut soal 16 rumah sakit yang sempat mempertanyakan sistem klaim KJS.
Jokowi mengatakan, jika DPRD DKI ingin sistem yang sempurna harus dikoreksi secara bersama-sama dengan eksekutif. Sehingga, tidak perlu ada hak interpelasi.
"Tapi kalau mau interpelasi silakan. Tapi gak perlu, kita ini tiap hari diajak bicara juga mau. Tiap hari juga Pak Wagub berikan penjelasan. Rumah Sakit yang 16 gak jadi mundur juga. Mau apa lagi," ungkap Jokowi , Senin (27/5) lalu.
Sejumlah pihak mengecam rencana interpelasi DPR itu. Gelombang dukungan muncul membela Jokowi . Forum Ulama Jakarta Baru (FUJB) misalnya. Mereka menilai sistem KJS dan kesehatan era Jokowi jauh lebih baik dari zaman Foke.
"(Jamkesda dan Gakin) Itu cara-cara ruwet yang masyarakat nggak ada yang mengakses. Cara-cara ruwet yang masyarakat mendapatkan aja bingung," ujar Ketua Umum FUJB Ibrahim Lutfi Alatas di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/5/2013).
Sumber :
merdeka.com
"Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan Agenda Penyampaian tanggapan Gubernur terhadap pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di Ruang Rapat Paripurna DPRD pukul 10.30 WIB," demikian informasi agenda Jokowi , Kamis (30/5/2013).
Seperti diketahui, sejumlah anggota DPRD mengkritik kebijakan Jokowi soal KJS. DPRD bahkan akan menggelar interpelasi atau menanyai Jokowi terkait program unggulan politikus PDI Perjuangan itu. Termasuk soal aturan pembayaran dan ribut-ribut soal 16 rumah sakit yang sempat mempertanyakan sistem klaim KJS.
Jokowi mengatakan, jika DPRD DKI ingin sistem yang sempurna harus dikoreksi secara bersama-sama dengan eksekutif. Sehingga, tidak perlu ada hak interpelasi.
"Tapi kalau mau interpelasi silakan. Tapi gak perlu, kita ini tiap hari diajak bicara juga mau. Tiap hari juga Pak Wagub berikan penjelasan. Rumah Sakit yang 16 gak jadi mundur juga. Mau apa lagi," ungkap Jokowi , Senin (27/5) lalu.
Sejumlah pihak mengecam rencana interpelasi DPR itu. Gelombang dukungan muncul membela Jokowi . Forum Ulama Jakarta Baru (FUJB) misalnya. Mereka menilai sistem KJS dan kesehatan era Jokowi jauh lebih baik dari zaman Foke.
"(Jamkesda dan Gakin) Itu cara-cara ruwet yang masyarakat nggak ada yang mengakses. Cara-cara ruwet yang masyarakat mendapatkan aja bingung," ujar Ketua Umum FUJB Ibrahim Lutfi Alatas di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/5/2013).
Sumber :
merdeka.com
Jokowi Suplemennya Apa Sih?
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk kesekian kalinya blusukan.
Seperti biasa, kegiatan Jokowi itu selalu diikuti wartawan. Kali ini,
Rabu (29/5/2013), Jokowi mendatangi warga Kampung Srikandi, Jatinegara
Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur.
Rumah warga Kampung Srikandi digusur pada Rabu (22/5/2013). Mereka kini tinggal di tenda-tenda, yang untuk mencapai lokasinya harus melalui puing-puing bekas penggusuran.
Jokowi dan rombongan pun harus melintasi jalan yang sama untuk bisa menemui warga Kampung Srikandi. Meski bukan jalan yang mudah, tak terlihat Jokowi kesulitan. Justru para ajudannya yang beberapa kali terlihat terpeleset karena salah memilih pijakan. Nasib serupa dialami para wartawan yang meliput blusukan Jokowi ini.
Tak urung, celetukan pun spontan muncul. "Jokowi suplemennya apa sih? Jalannya cepet banget," ujar wartawan Tempo, Ali Akhmad, separuh menggerutu.
Bukan hanya karena Jokowi mulus melintasi puing-puing ini Ali kelepasan bicara. Biasa meliput kegiatan sehari-hari Jokowi, dia melihat bagaimana Jokowi seolah tak kenal lelah melihat langsung kondisi Jakarta dan warganya. Jadwal kunjungan Jokowi pun kerap tak terjadwal sebelumnya.
Warga yang dikunjungi pun kerap terkaget-kaget dengan kedatangan Jokowi, termasuk warga Kampung Srikandi. "Enggak tahu Pak Jokowi mau ke sini, kalau tahu ya minimal kita siap-siap apa gitu," kata salah seorang warga Kampung Srikandi, Fatimah (38).
Fenomena Gubernur yang sering turun langsung ke lapangan ini memang mengundang pro dan kontra wacana. Namun, warga yang dikunjungi selalu antusias menyambut kedatangan Jokowi. Setidaknya, itu bila dilihat dari betapa warga selalu berebut bersalaman atau meminta foto bersama.
Sumber :
kompas.com
Rumah warga Kampung Srikandi digusur pada Rabu (22/5/2013). Mereka kini tinggal di tenda-tenda, yang untuk mencapai lokasinya harus melalui puing-puing bekas penggusuran.
Jokowi dan rombongan pun harus melintasi jalan yang sama untuk bisa menemui warga Kampung Srikandi. Meski bukan jalan yang mudah, tak terlihat Jokowi kesulitan. Justru para ajudannya yang beberapa kali terlihat terpeleset karena salah memilih pijakan. Nasib serupa dialami para wartawan yang meliput blusukan Jokowi ini.
Tak urung, celetukan pun spontan muncul. "Jokowi suplemennya apa sih? Jalannya cepet banget," ujar wartawan Tempo, Ali Akhmad, separuh menggerutu.
Bukan hanya karena Jokowi mulus melintasi puing-puing ini Ali kelepasan bicara. Biasa meliput kegiatan sehari-hari Jokowi, dia melihat bagaimana Jokowi seolah tak kenal lelah melihat langsung kondisi Jakarta dan warganya. Jadwal kunjungan Jokowi pun kerap tak terjadwal sebelumnya.
Warga yang dikunjungi pun kerap terkaget-kaget dengan kedatangan Jokowi, termasuk warga Kampung Srikandi. "Enggak tahu Pak Jokowi mau ke sini, kalau tahu ya minimal kita siap-siap apa gitu," kata salah seorang warga Kampung Srikandi, Fatimah (38).
Fenomena Gubernur yang sering turun langsung ke lapangan ini memang mengundang pro dan kontra wacana. Namun, warga yang dikunjungi selalu antusias menyambut kedatangan Jokowi. Setidaknya, itu bila dilihat dari betapa warga selalu berebut bersalaman atau meminta foto bersama.
Sumber :
kompas.com
Langganan:
Postingan (Atom)