Jokowi: Kinerja Pemprov Tak Butuh Diawasi KPK

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini menerima kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi (BPKB). Dalam pertemuan itu, mereka membahas wacana perlunya petugas KPK dipekerjakan di Pemprov DKI mengingat daerah ini rawan korupsi.
Usulan itu, lanjut pria yang akrab disapa Jokowi ini, sebenarnya cukup baik. Tapi Jokowi memandang hal itu belum diperlukan.
"Kalau sistemnya sudah baik, kalau pimpinan SKPD-nya sudah bagus. Iya kan," Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/5/2013).
Selain itu, lanjut Jokowi, tiga pimpinan lembaga itu juga membahas soal perbaikan sistem. Tapi sekali lagi, tegas Jokowi, perilaku korup itu dapat diatasi dari pribadi masing-masing.
"Kita tadi juga bicara mengenai pencegahan dan memperbaiki sistemnya. Memperbaiki integritas-integritas yang ada di SKPD ini," jelasnya.

Sumber :
merdeka.com

Jumhur "Tantang" Jokowi Buat Bursa Kerja Permanen

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat "menantang" Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuat bursa kerja secara permanen. Ia pun mendukung terobosan Jokowi yang akan membuat bursa kerja dalam dan luar negeri.
Jumhur menegaskan, bursa kerja perlu diadakan secara permanen. Bursa ini bisa menjadi wadah informasi peluang kerja di dalam dan luar negeri. "Tak hanya bursa efek, bursa saham, atau bursa komoditas. Adanya bursa kerja secara permanen merupakan terobosan yang perlu diwujudkan," kata Jumhur kepada Kompas di Jakarta, Senin (27/5/2013).
Jumhur mengungkapkan, ia hari ini membuka bursa kerja luar negeri yang diselenggarakan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) DKI Jakarta pada 27-29 Mei 2013.
Jumhur berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan seluruh pemerintah provinsi lainnya benar-benar dapat mewujudkan bursa kerja secara permanen. Intinya, kalau bursa efek dan bursa komoditas bisa permanen, maka bursa tenaga kerja juga harusnya bisa permanen. Ia menambahkan, bursa kerja secara permanen dapat mempertemukan perusahaan yang perlu tenaga kerja baik di dalam dan luar negeri dengan pencari kerja.
"Para pencari kerja tinggal datang ke bursa kerja permanen itu setiap saat untuk mendapatkan peluang kerja," katanya.
Jumhur menambahkan, penyelenggaraan bursa kerja itu juga sebagai alternatif dalam mengurangi angka pengangguran di Jakarta yang sampai saat ini angka pengangguran mencapai 9 persen dan terdapat sekitar 500.000 pencari kerja. "Selagi kesempatan kerja di dalam negeri amat terbatas, bekerja di luar negeri menjadi pilihan," katanya.
Kepala BP3TKI DKI Jakarta, Delta, menambahkan, bursa kerja luar negeri itu merupakan yang kedua kalinya sejak penyelenggaraan yang pertama di Blok M Plaza pada 2011. Ia menyebutkan, bursa kerja menawarkan 7.731 peluang kerja sektor formal di luar negeri.
Bursa kerja luar negeri itu diikuti sebanyak 24 anjungan (stan), terdiri atas 17 anjungan dari kalangan pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS), lima perusahaan bidang kelautan, BNP2TKI dan BP3TKI DKI Jakarta tiga anjungan, dan satu anjungan dari kalangan TKI purna.
Delta menyebutkan, bursa kerja luar negeri bertujuan untuk menawarkan kepada masyarakat, terutama para pencari kerja untuk mengisi berbagai bidang kerja di luar negeri. Selain itu, sebagai penyiapan data suplai sektor formal yang kini telah tersedia sebanyak 400 data suplai, dilakukan dengan kemitraan membangun antara BP3TKI dan sekolah-sekolah kejuruan.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Jadi Motor Persija Cari Izin Tanding Di Jakarta

The Jakmania bersama manajer Persija Ferry Paulus menggelar pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas perizinan tanding di Jakarta. Dari hasil pertemuan tersebut diputuskan percobaan tanding di kandang sendiri pada 1 Juni 2013 melawan Persiwa Wamena di stadion Lebak Bulus.
"Semua pertandingan tapi test case-nya 1 Juni, kalau selama ini kesulitannya ada problem dari Jakmania, kemarin itu kan ada pemukulan dari Jakmania terhadap polisi. Artinya ada ketidaknyamanan," ujar Ferry di Balai Kota Jakarta, Senin (27/5/2013).
Namun, Ferry mengatakan Gubernur akan menjadi motor untuk membantu proses perizinan di Polda Metro Jaya. Kedua, Jokowi menggarisbawahi bahwa harus ada kesepakatan bersama dengan Jakmania, harus bergandengan tangan untuk tidak rusuh.
"Untuk mengegolkan izin-izin harus ada persetujuan dari Kapolda," ujarnya.
Pertandingan 1 Juni ini, menurutnya tanpa penonton tetapi akan diusahakan untuk ada penonton. Kemudian, 4 Juni akan melawan Persipura di Stadion GBK dengan penonton.
"Rencananya Gubernur akan hadir pada tanggal 1 tapi tentunya harus ada izin dari Polda. Yang tanggal 4 Juni sudah mengantongi izin dari Polda," jelasnya.
Sedangkan, untuk tempat latihan sementara tidak disinggung sama sekali.
Di kesempatan yang sama Ketua umum pengurus pusat The Jakmania M Larico Rangga Mone mengatakan ada 5 kesepakatan yang akan coba dibicarakan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Eko Bayuseno. Dalam hal ini, Jakmania berjanji untuk bisa menjaga keamanan Jakarta.
"Mengimbau untuk tidak berbuat apapun sekecil apapun. Persija bisa ditonton, oleh pendukungnya dengan jaminan keamanan. Rekomendasi akan diberikan ke Polda," jelas Larico.
Wali kota Jakarta Pusat Saefulloh mengatakan, soal keamanan akan dikoordinasikan dengan Polda. Tanggal 22 Juni rencananya akan melawan Persib Bandung di Stadion GBK sebagai rangkaian dari ulang tahun Jakarta.
"Mudah-mudahan dengan penonton," katanya.
Untuk lapangan latihan akan dibangun lapangan sintesis dan lapangan rumput di lapangan Banteng. Tempat latihan ini selain diperuntukkan bagi tim inti Persija juga ditujukan kepada tim junior.
Adapun homebase nantinya ada di Stadion BMW yang groundbreaking-nya dilakukan pada September ini.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Jakmania Jangan Naik Bus Di Atap, Jangan Bakar Kursi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memberi syarat kepada The Jakmania agar tim kesayangan Ibukota bisa tanding di kandang sendiri. Syaratnya adalah tidak rusuh dan tidak berlaku anarkis.
"Kalau ke stadion juga tidak naik bus di atas atap. Kemudian kalau kalah tidak bakar kursi. Itu titipan dari pak kapolda. Dan tadi sudah saya sampaikan. Jakmania mengerti. Ya kami minta kepala-kepala sukunya bertanggung jawab mengkoordinir anak buah masing-masing bisa mengelola," ujar Jokowi di Balai Kota, Senin (27/5/2013).
Jokowi mengaku Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Eko Bayuseno sudah memberi izin bagi Persija tanding di Stadion Utama GBK pada 4 Juni nanti. Namun untuk laga tanggal 1 Juni ini melawan Persiwa Wamena belum mendapatkan izin. Untuk itu ia akan berusaha mengegolkan perizinan ke Polda.
"Kapolda sudah memberikan izin. Tanggal 4 di Senayan. Yang tanggal 1 belum, saya mau telepon pak kapolda dulu," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (27/5).
Hal tersebut merupakan keputusan Kapolda karena persoalan keamanan, terlebih Jakarta merupakan Ibu kota. "Ya itu keputusan dari pak kapolda karena masalah keamanan. Ini ibu kota," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Hanura Damai Sejahtera Ngotot Interpelasi Jokowi

Lima orang anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi gabungan Partai Hanura dan Partai Damai Sejahtera akan tetap mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo walaupun tarif Indonesia Case Based Group (INA CBG's) sudah disesuaikan. Fraksi tersebut menyatakan, tuntutan pertanyaan dari Fraksi Hanura Damai Sejahtera bukan membahas tarif INA CBG's.
"Kita akan tetap ajukan hak interpelasi kepada gubernur karena permasalahan kan bukan sistem pembayarannya. Tapi jaminan kesehatan masyarakat miskin yang tidak pernah mendapatkan jawaban dari masalah itu," kata Ketua Fraksi Hanura Damai Sejahtera Fahmi Zulfikar Hasibuan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/5/2013).
Zulfikar mengatakan, dalam interpelasi tersebut, dia akan mempertanyakan mengenai implementasi pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang belum bisa dilakukan secara optimal. Hal tersebut dilihat dari sarana dan prasarana rumah sakit yang tidak bisa menampung pasien cukup banyak.
Zulfikar mengatakan, saat ini orang miskin dan rentan miskin yang masuk dalam data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan di Jakarta berjumlah 4,7 juta jiwa. Jika masyarakat yang sakit berjumlah satu persen dari jumlah seluruhnya, maka penambahannya dapat mencapai 47.000 orang. Andai kata orang yang harus dirawat sebesar 50 persen dari jumlah tersebut, maka Pemprov DKI membutuhkan rumah sakit yang mampu menampung pasien sebanyak 20.000 orang lebih.
Untuk itu, Fraksi Hanura Damai Sejahtera mempertanyakan kesiapan Pemprov DKI dalam menjalankan program KJS. Zulfikar menambahkan, dengan mengajukan hak bertanya tersebut, Fraksi Hanura Damai Sejahtera ingin mencoba memecahkan masalah yang sudah terjadi selama bertahun-tahun tersebut. Hanya saja, kebetulan saat ini Jakarta dipimpin oleh Joko Widodo, maka fraksi tersebut mengajukan hak interpelasi diberikan kepada Jokowi.
Menurut Zulfikar, setiap orang yang sakit harus dijamin perawatannya. Hak interpelasi ini juga sebenarnya tidak ada kaitan dengan fraksi karena hak tersebut murni berada di tangan anggota parlemen.
Dari 8 orang anggota DPRD di Fraksi Hanura Damai Sejahtera, terdapat 5 orang anggota yang menandatangani usul pengajuan hak interpelasi tersebut. Adapun tiga orang lain tidak meneken usulan itu.
"Sampai saat ini yang menandatangani hak interpelasi tidak ada yang mau mencabut tanda tangan tersebut," kata Zulfikar.
Wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan serta instansi terkait, Kamis (23/5/2013). Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS, terutama soal 16 rumah sakit swasta yang dikabarkan keberatan melaksanakan KJS karena sistem pembayaran berubah.

Sumber :
kompas.com

Hanura Damai Sejahtera Ngotot Interpelasi Jokowi

Jokowi: Enggak Usah Pakai Interpelasi

Gubernur DKI Joko Widodo heran mengapa anggota DPRD DKI Jakarta harus menggunakan hak interpelasi untuk menanyakan permasalahan yang terjadi dalam program Kartu Jakarta Sehat. Menurutnya, secara terbuka ia akan menjelaskan jika ada hal yang dianggap menjadi permasalahan.
"Kita ini tiap hari diajak bicara juga mau, enggak usah pakai interpelasi-interpelasi," ujar Jokowi di Gedung Balaikota, Senin (27/5/2013) sore.
Menurut Jokowi, jika program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dianggap bermasalah oleh DPRD, seharusnya pendekatan yang dilakukan adalah komunikasi terlebih dahulu. Mantan Wali Kota Surakarta tersebut berharap agar anggota DPRD bisa duduk bersama menyelesaikan masalah itu.
"DPRD itu dibutuhkan rakyat. Kalau dibutuhkan, program yang belum sempurna ya dikoreksi bareng-bareng, bukan interpelasi," ujarnya.
Meski demikian, Jokowi menghormati rencana pengajuan hak interpelasi yang ditempuh DPRD. Menurutnya, hal tersebut adalah salah satu hak dari parlemen. Jokowi berjanji akan memberikan penjelasan secara terbuka kepada DPRD DKI terkait KJS.
Wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait, Kamis (23/5/2013). Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS, terutama tentang 16 rumah sakit swasta yang dikabarkan keberatan melaksanakan KJS karena sistem pembayarannya berubah.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, mengklaim telah ada 32 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani rencana penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah tersebut.

Sumber :
kompas.com

Besok, Jokowi Bagikan 1,7 juta KJS di 3 Lokasi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan membagikan 1,7 juta Kartu Jakarta Sehat (KJS) pukul 06.00 WIB, Selasa (28/5) besok. Pembagian KJS akan dilakukan di tiga tempat yaitu di RSUD Koja, Pasar Rebo dan Kalideres.
"Besok, KJS bagi besok pagi-pagi jam 06.00 WIB. Besok KJS mungkin di 3 tempat," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (27/5/2013).
Untuk KJS kali ini akan menggunakan cip terbaru. Alat pendeteksi ini akan dicoba besok saat pembagian.
"Alatnya besok dicoba. Harusnya sih udah ada. Saya enggak ngontrol sampai situ," tandasnya.
Pelaksanaan KJS kini tengah disorot oleh DPRD menyusul ada sejumlah persoalan seperti mundurnya dua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Thamrin dan Admira. Bahkan, sejumlah anggota DPRD menggulirkan hak interpelasi.

Sumber :
merdeka.com

Tanggapan Gerindra Seputar Kekalahan Prabowo vs Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) muncul sebagai capres paling top menyalip Prabowo Subianto. Kini capres Partai Gerindra tersebut tak lagi jadi capres paling top, apa kata Gerindra?
"Kerja kami tentu dengan agenda yang sudah kita rencanakan dan target yang sudah kita masukkan. Kalau kemudian ada survei melewati capaian kami, tentu kami memandang sebagai sebuah fenomena," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani kepada detikcom, Senin (27/5/2013).
Muzani menuturkan sampai saat ini partainya masih fokus memenangkan Pemilu 2014. Target Gerindra memang memenangkap Pemilu 2014 sekaligus mengamankan kursi RI 1 untuk Prabowo.
"Survei itu tidak mengecilkan semangat kami dengan target yang telah kami tentukan. Konsentrasi kami pada Pileg 2014, sebab apapun hasil survei capres untuk mengusung calon pada akhirnya ditentukan pada perolehan Pileg," katanya.
Lalu apakah Gerindra mulai khawatir dengan fenomena Jokowi yang semakin kuat dari segi popularitas dan elektabilitas? Soal ini Muzani memilih menjawab diplomatis.
"Ya saya kira bukan soal khawatir atau tidak. Karena kami kerja dengan pencapaian kami. Kami tidak mau terganggu dengan opini yang berkembang," tegasnya.
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) melakukan survei elektabilitas capres. Hasilnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak hanya muncul sebagai capres paling top, tetapi juga direstui masyarakat nyapres di 2014.
Berikut tingkat keterpilihan capres jika Pilpres digelar saat ini berdasarkan survei CSIS dalam siaran pers, Senin (27/5/2013) :

1. Joko Widodo: 28,6%
2. Prabowo Subianto: 15,6%
3. Aburizal Bakrie: 7%
4. Megawati Soekarnoputri: 5,4%
5. Jusuf Kalla: 3,7%
6. Mahfud MD: 2,4%
7. Hatta Rajasa: 2,2%

Belum punya pilihan: 28%

Sumber :
detik.com

Gerindra: Demokrat Biang Keladi Interpelasi Jokowi

Puluhan orang anggota DPRD DKI dari berbagai fraksi tiba-tiba mengajukan hak interpelasi pada Gubernur Joko Widodo (Jokowi) karena sekelumit permasalahan di program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Sebagai partai pendukung di Pilgub DKI, Partai Gerindra membela Jokowi.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, S Andika, menuding anggota-anggota dewan yang mengajukan interpelasi kepada Gubernur Jokowi terkait KJS hanyalah pencitraan. Interpelasi yang diajukan rekan-rekannya adalah hal yang prematur.
"Sekarang begini, permintaan interpelasi adalah prematur. Permasalahan interpelasi itu di mana, harus tahu dulu permasalahannya apa, apa karena 16 rumah sakit yang mundur? Atau apa, kok tiba-tiba interpelasi," kata Andika di Gedung DPRD, Jakarta, Senin (27/5).
Pihaknya menduga kuat jika interpelasi yang digulirkan hanya pencitraan untuk 2014 mendatang. Menurut Andika, jika ada partai yang elektabilitasnya turun maka amat ironis bilamana memanfaatkan interpelasi untuk menaikkan pamor partai.
"Ini sangat kental dengan kasat mata ujung-ujungnya tahun 2014. Menghadapi Pemilu, saat ini partai yang dalam titik nadir penurunan. Gak usah saya sebutkan masyarakat sudah tahu semuanya, partai mana yang turun dan siapa yang ngotot interpelasi," jelasnya.
Menurut Andika, pengajuan interpelasi harusnya dirapatkan lebih dulu di internal fraksi. Sebab fraksi yang ada di dewan merupakan kepanjangan dari partai.
"Interpelasi ini seharusnya dirapatkan di internal fraksi dulu. Lah ini tidak, tanpa melalui proses terlebih dahulu, tanpa rapat internal fraksi," jelas Andika.

Sumber :
merdeka.com

Peta Kekuatan Capres Jokowi

Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo muncul sebagai capres pilihan mayoritas responden dalam survei yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Seperti apa peta kekuatan Jokowi?
Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dilakukan di 31 provinsi (Papua dan Papua Barat tidak disurvei), berlangsung dari tanggal 9 hingga 16 April 2013. Jumlah sampel 1.635 dengan margin of error 2,42% pada confidence level 95%. Pemilihan responden dilakukan secara acak dengan proporsi jenis kelamin adalah 50% pria - 50% wanita.
Dalam siaran pers kepada detikcom, Senin (27/5/2013), CSIS menyertakan survei menyangkut peta pemilih Jokowi. Peta ini diperoleh setelah responden yang telah memilih parpol pada Pemilu mendatang ditanyai tentang capres mereka. Berikut peta kekuatan Jokowi dari berbagai faktor.

Sumber dukungan pencapresan Jokowi:

Golkar 25,1%
PDIP 51,9%
PD 32,5%
Gerindra 12,6%
Hanura 34,3%
PKS 60,5%
PAN 27,3%

Kisaran usia pemilih Jokowi: usia 16-22 tahun (34,4%), usia 23-40 tahun (28,5%), usia 41-55 tahun (30,2%), usia 55 tahun (23,3%). Tingkat pendidikan pemilih Jokowi: tidak sekolah (14,5%), tidak tamat SD (22,3%),tamat SD (27,1%), tamat SLTP (36,1), tamat SLTA (29,4%), Diploma (25%), SI atau lebih tinggi (30,4%).

Sementara kisaran penghasilan pemilih jokowi sebagai berikut:

Berpenghasilan kurang dari Rp 400.000 : 27,3%
Berpenghasilan Rp 400.000-800.000 : 30,4%
Berpenghasilan Rp 800.000-1.250.000 : 29,9%
Berpenghasilan Rp 1.250.000-1.750.000 : 24,5%
Berpenghasilan Rp 1.750.000-2.250.000 : 25,8%
Berpenghasilan lebih dari Rp 2.250.000 : 34%

Sumber :
detik.com

Inisiator Interpelasi Jokowi Salah Sebut INA CBGs Jadi Inajebes

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Asraf Ali yang sebelumnya bersuara lantang akan menggunakan hak interpelasi terkait kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS), saat ini terlihat datar menyampaikan sikapnya. Selain mundur dan menarik untuk menyampaikan interpelasi kepada Jokowi, dirinya juga gelagapan dan salah kata dalam mengucapkan sistem INA CBGs, sistem yang digunakan dalam program KJS.
"Kita kan mempertanyakan Inajebes, yang mana Inajebes itu rumah sakit keberatan," kata Asraf di Gedung DPRD, Jakarta, Senin (27/5/2013).
Saat Asraf menyebutkan sistem INA CBG's dengan ucapan yang salah itu, sejumlah wartawan tertawa. Namun, sebagian awak media menyembunyikan tawaannya untuk menghindari agar tidak menyinggung.
Asraf yang sebelumnya ngotot dan menggalang dukungan dari anggota DPRD lain untuk interpelasi, justru saat ini paling lantang untuk menarik dan mencabut interpelasi. Dirinya berpendapat jika anggotanya tidak ada komunikasi di internal fraksi.
"Gak koordinasi dengan fraksi, kan fraksi kepanjangan dari partai. Kita minta mundur dan ditarik interpelasinya. Interpelasi harus disertai bukti yang kuat, data yang kuat, tidak terus interpelasi berarti pemakzulan," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Wanda Hamidah Akui KJS Jokowi Lebih Baik Daripada Jamkesda

Beberapa anggota DPRD DKI mempermasalahkan penerapan program INA CBG's (Indonesia Case Based Gorups) pada program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Jokowi. Namun menurut anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Wanda Hamidah, program KJS Jokowi justru lebih bagus daripada Jamkesda Fauzi Bowo.
"Pandangan saya pribadi, INA CBG's ini lebih bagus dan lebih sistematis daripada Jamkesda," kata Wanda di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2013).
Menurutnya, kekisruhan KJS Jokowi saat ini ada pada sistem tarif INA CBG's. Tarif ini dinilai tidak cukup adil sehingga sejumlah rumah sakit mengundurkan diri.
"Permasalahanya kan gampang, mengenai tarif INA CBG's yang harus sesuai dengan masyarakat dan kebutuhan rumah sakit," terang Wanda.
Wanda mengatakan seharusnya ada sosialisasi dan penghitungan secara cermat agar program ini berjalan dengan baik. Saat ini yang terpenting adalah mencari titik temu dan penyelesaian dalam persoalan tersebut.
"Kalau berbicara ideal, dihitung cermat dan disosialisasikan. Tapi ini kan nasi sudah jadi bubur," terang politisi PAN ini.
Apakah Wanda Hamidah setuju dengan usulan hak interpelasi?
"Apapun sikap fraksi, saya tidak mendukung. Terlalu dini untuk interpelasi, kita masih dalam rapat dengan dinas kesehatan. Saya lebih memilih memberikan kesempatan," tegasnya.
Siang ini, komisi E DPRD DKI Jakarta akan melakukan rapat dengan dinas kesehatan DKI Jakarta terkait masalah tarif program INA CBG's. Tarif program ini menjadi permasalahan bagi rumah sakit yang ikut dalam program KJS Pemprov Jakarta.
Ada tiga perbedaan KJS Jokowi dengan Jamkesda yang pernah diterapkan pada masa Gubernur Fauzi Bowo. Pertama, ada billing system sehingga manajemen keuangan menjadi lebih terkontrol. Semua catatan biaya terekam dalam sistem tersebut. Kedua, ada sistem rekam medis. Dalam sistem ini, riwayat penyakit pemegang kartu akan tercatat dalam waktu yang lama.
Ketiga, KJS relatif lebih mudah didapatkan ketimbang Jamkesda. Untuk mengurus kepemilikan KJS cukup datang membawa KTP ke Puskesmas terdekat. Tidak perlu meminta surat ke RT, RW atau kelurahan.

Sumber :
detik.com

Survei CSIS: Jokowi Capres Paling Top & Direstui Nyapres di 2014

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) melakukan survei elektabilitas capres. Hasilnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak hanya muncul sebagai capres paling top, tetapi juga direstui masyarakat nyapres di 2014.

Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dilakukan di 31 provinsi (Papua dan Papua Barat tidak disurvei), berlangsung dari tanggal 9 hingga 16 April 2013. Jumlah sampel 1.635 dengan margin of error 2,42% pada confidence level 95%. Pemilihan responden dilakukan secara acak dengan proporsi jenis kelamin adalah 50% pria - 50% wanita.

Berikut tingkat keterpilihan capres jika Pilpres digelar saat ini berdasarkan survei CSIS dalam siaran pers, Senin (27/5/2013) :

1. Joko Widodo: 28,6%
2. Prabowo Subianto: 15,6%
3. Aburizal Bakrie: 7%
4. Megawati Soekarnoputri: 5,4%
5. Jusuf Kalla: 3,7%
6. Mahfud MD: 2,4%
7. Hatta Rajasa: 2,2%
8. Belum punya pilihan: 28%

Sebagai capres yang paling dipilih masyarakat (top of mind), Jokowi juga direstui nyapres di 2014. Lebih dari 50% responden setuju Jokowi nyapres meski masih menjabat gubernur DKI Jakarta. Berikut persentasenya:
Setuju: 53,9%
Tidak setuju: 27%
Tidak tahu: 19,1%

Sumber :
detik.com

Golkar, PPP, dan Hanura Cabut Dukungan Interpelasi Jokowi

Krisis dukungan, interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait masalah KJS terancam kandas. Peluang interpelasi yang dimotori oleh Fraksi Demokrat itu satu per satu ditinggalkan fraksi lain yang semula mendukungnya.
"Dari Golkar itu sudah selesai. Dari PPP ketua DPD-nya memang sudah menarik. Hanura Damai Sejahtera juga," tutur Sekretaris Fraksi Gerindra, Andika, di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2013).
Andika mengatakan, saat ini hanya tinggal PAN yang masih mendukung upaya Demokrat itu. Jika PAN ikut mencabut dukungan, maka syarat interpelasi berupa dukungan lebih dari 1 fraksi tidak bisa terpenuhi.
"Kalau PAN sudah mundur berarti tidak memenuhi syarat," kata Andika.
Andika melihat terlalu prematur untuk bicara soal interpelasi. Selain dukungan fraksi berguguran, anggota DPRD pun juga sudah banyak yang berpikir kembali.
"Ada yang mundur 8 orang namanya saya nggak tahu. Itu dari 32 orang," tutur pimpinan Fraksi Golkar DPRD DKI, Asraf Ali, pada kesempatan yang berbeda.

Sumber :
detik.com

Wanda: Interpelasi Jokowi Terlalu Dini

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah, menganggap pemberian hak interpelasi kepada Joko Widodo masih terlalu dini. Untuk itu, Komisi E DPRD masih akan memberikan kesempatan kepada pemerintah provinsi untuk menyelesaikan masalah INA CBG's dan sistem Kartu Jakarta Sehat (KJS) ini.
"Buat saya pribadi, terlalu dini memberikan interpelasi. Makanya, kita mau kasih kesempatan untuk penyesuaian tarif kepada Dinkes untuk rumah sakit karena pergantian sistem kan memang membutuhkan waktu," kata Wanda di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/5/2013).
Wanda mengatakan, untuk membahas masalah ini, Komisi E DPRD akan melakukan rapat secara intensif untuk membahas permasalahan mengenai tarif Indonesia Case Based Group (INA CBG's). Ia menilai perubahan sistem pembayaran KJS dengan menggunakan INA CBG's membutuhkan waktu karena perlu adaptasi pada sistem pembiayaan tersebut.
Menurut Wanda, sistem pembayaran INA CBG's memang lebih bagus dibandingkan dengan program jaminan kesehatan daerah atau jamkesda. Namun, pada praktik di lapangan, banyak warga yang memerlukan penindakan terhadap penyakit yang mereka derita. Mereka juga mengeluh mengenai pembayaran laboratorium, cuci darah, dan beberapa obat yang mahal jika tidak dibiayai oleh pemeirntah.
Wanda mengungkapkan, permasalahan muncul saat rumah sakit harus menanggung kerugian jika menggunakan sistem pembayaran INA CBG's. Untuk itu, DPRD memberikan kesempatan kepada Dinkes untuk menyesuaikan tarif INA CBG's yang dibutuhkan oleh rumah sakit.
"Kalau sudah ada penyesuaian tarif, kan, semuanya bisa senang," ujarnya.
Untuk menyelesaikan masalah ini, kata Wanda, DPRD akan melakukan rapat intensif dengan catatan harus ada tinjauan ulang terhadap pelaksanaan KJS. Jika tarif sudah disesuaikan, rumah sakit yang dikabarkan mengundurkan diri dari kerja sama pelayanan KJS bisa kembali terjalin.
Wanda mengatakan, rapat Komisi E kali ini akan mengundang Dinas Kesehatan dan Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan untuk membahas rumah sakit dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Namun, Wanda tidak mengetahui apakah ke 16 rumah sakit tersebut akan hadir dalam rapat kali ini atau tidak.
"Saya belum tahu mereka akan hadir atau tidak. Akan tetapi, secara eksplisit kita sudah memahami keluhan mereka," katanya.
Wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan serta instansi terkait, Kamis (23/5/2013). Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS. Di antara topik pembahasan, ada persoalan pada 16 rumah sakit swasta yang dikabarkan keberatan melaksanakan KJS karena sistem pembayaran.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, mengklaim telah ada 30 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani rencana penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah tersebut.

Sumber :
kompas.com

Interpelasi Jokowi di Ambang Kegagalan, 8 Anggota DPRD Cabut Dukungan

Seperti bunga yang kekeringan, interpelasi Jokowi tampaknya akan layu di tengah jalan. Berita terbaru ada 8 anggota DPRD yang mencabut dukungan interpelasi.
"Ada yang mundur 8 orang namanya saya nggak tahu. Itu dari 32 orang," tutur Pimpinan Fraksi Golkar DPRD DKI, Asraf Ali, di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2013).
Golkar sudah mencabut dukungan terhadap interpelasi karena permasalahan KJS bisa diselesaikan di tingkat komisi. Jangan sampai keputusan interpelasi diambil bukan untuk tema-tema yang menarik.
"Kalau interpelasi tidak strategis buat apa dilaksanakan," kata Ferial.
Ferial mengatakan 8 orang yang mengubah keputusannya itu telah mendapat pemahaman yang berbeda soal KJS. Pada awalnya mereka menganggap masalah KJS tidak akan selesai di tingkat komisi.
Sesuai tatib, usulan interpelasi bisa naik ke pembahasan rapim bila mendapat dukungan lebih dari 15 anggota DPR yang berasal dari minimal 2 fraksi. Untuk saat ini pembahasan interpelasi ditunda karena belum ada keputusan rapat komisi.
"Untuk sementara rapimnya ditunda dulu sampai ada hasil atau keputusan dari rapat komisi. Dengan Dinas Kesehatan rencananya," tutur Ferial.

Sumber :
detik.com

Ashraf Ali: Enggak Mungkin Orang Setenar Jokowi Dimakzulkan

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali, menyatakan, DPRD tidak mungkin memakzulkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melalui mekanisme pengajuan hak interpelasi. Jokowi sudah tenar, mana mungkin dimakzulkan.
Hal itu disampaikan oleh anggota parlemen dari Partai Golkar tersebut terkait rencana pengajuan hak interpelasi kepada Jokowi atas permasalahan dalam program Kartu Jakarta Sehat. Dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan, Kamis pekan lalu, Ashraf mengatakan bahwa pengajuan hak interpelasi itu bisa berujung pada sebuah momentum langka, di mana seorang Gubernur DKI Jakarta diturunkan dari jabatannya.
Atas kemungkinan pemakzulan itu, Ashraf menyebut kemungkinan tersebut masih terlalu dini. Ia menyebutkan, 32 anggota DPRD yang menandatangani usulan pengajuan hak interpelasi hanya ingin menggunakan hak bertanya tentang permasalahan kebijakan KJS yang menggunakan sistem pembayaran berdasarkan Indonesia Case Base Groups (INA CBG's).
"Ya enggak mungkinlah orang setenar itu (Jokowi) kami makzulkan," kata Ashraf, Senin (27/5/2013).
Ashraf mengatakan, hak interpelasi akan gugur dengan sendirinya jika rapat Komisi E DPRD DKI telah menemukan solusi atas masalah KJS tersebut. Ashraf mengatakan, ia bukan pencetus interpelasi tersebut. Ia juga tak tahu siapa yang pertama kali menggulirkan wacana tersebut.

Sumber :
kompas.com

Ganjar-Heru Unggul Sementara, Jokowi: Rakyat Seneng yang Ganteng

Hitung cepat hasil Pilgub Jawa Tengah, menunjukan keunggulan sementara Ganjar-Heru yang cukup telak dari dua pasangan pesaingnya. Bagaimana tanggapan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) atas keunggulan jagoan PDIP yang dia kampanyekan tersebut?
"Ya sudah, artinya kehendak rakyat seperti itu. Seneng yang muda, yang ganteng. Mungkin itu," ujar Jokowi yang dicegat wartawan usai melepas keberangkatan Presiden SBY ke Swedia di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (27/5/2013).
"Tapipaling penting menurut saya yang dilihat kerakyatannya, dipersepsikan jujur dan bersih," sambungnya.
Bukan hanya itu faktor pendongkrak tingginya perolehan suara Ganjar-Heru. Menurut Jokowi hal itu juga berkat kerja keras tim sukses di lapangan.
"Mesin partai bergerak, mesin relawan bergerak. Begitu yang saya lihat di lapangan," ujar icon baru PDIP ini.
Hasil quick count KPU Jateng, dari 67,24% data yang sudah masuk, pasangan Hadi Prabowo-Don Murdono mendapatkan perolehan suara 21,16%, pasangan Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo 30,59%, sedangkan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko 48,25%.

Sumber :
detik.com

Wanda Hamidah terus kritisi dan desak Jokowi bereskan KJS

Anggota Komisi E (bidang kesra), Wanda Hamidah, kembali mengkritisi program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Jokowi dalam rapat lanjut antara DPRD dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Menurut Wanda, persoalan utama rumah sakit mundur dari peserta KJS karena tak paham dengan sistem berobat paket atau yang lebih dikenal dengan Indonesian Case BAsed Group's (INA CBGs)
Politikus PAN ini meminta pemprov jangan malas mensosialisasikan program ini. Jika tidak, bisa jadi rumah sakit lainnya ditakutkan menyusul mundur.
"Gimana mau rumah sakit, kita aja belum (sosialisasi)," kritik Wanda dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/5/2013).
Dia menyarankan pihak terkait menghitung ulang secara cermat kebijakan tersebut terkait nilai klaim yang bisa diajukan rumah sakit dan anggaran yang tersedia. Sebab, lanjut Wanda, kalau bicara ideal memang harusnya disosialisasikan terlebih dulu.
"Saya bilang kita bicara dihitung dengan cermat sesuai kebutuhan, masalah anggaran agak lamban, tapi ya udah kita gak usah mundur," jelasnya.
Wanda menambahkan, sebenarnya program ini cukup baik untuk meminimalisir kebocoran anggaran kesehatan. Hanya saja, hal itu tidak akan ada hasilnya jika semua pihak yang diajak bekerja sama merasa dirugikan.
"Di satu sisi sistem ini bagus karena dapat mengeliminir sisi kebocoran. Menurut saya sistemnya sudah bagus cuma tarifnya saja," ucapnya.
Lebih jauh dia menambahkan, sudah coba meminta pada Dinkes terkait gambaran tarif paket itu seperti apa. Tapi sampai saat ini, Dinas Kesehatan belum memberikan.
"Setiap kali rapat dengan dinkes, saya minta tarif itu printout tapi belum dikasih," tegasnya.

Sumber :
merdeka.com

Rapim DPRD DKI soal Interpelasi Jokowi Ditunda

Rapat Pimpinan DPRD DKI Jakarta yang membahas tentang rencana pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan ditunda sampai rapat Komisi E selesai siang ini. Rapat pimpinan yang dihadiri oleh ketua fraksi dan ketua komisi tersebut akan dibatalkan jika masalah Kartu Jakarta Sehat dan Indonesia Case Base Group's (INA CBG's) sudah bisa diselesaikan dalam rapat Komisi E.
"Rapimnya ditunda sampai rapat komisi E selesai," kata anggota Komisi E DPRD DKI dari Fraksi Golkar, Ashraf Ali, Senin (27/5/2013) di Gedung DPRD.
Ashraf mengatakan, jika masalah INA CBG's ini bisa selesai ditingkat komisi, maka DPRD tidak akan mengajukan interpelasi kepada Jokowi. Untuk itu, anggota DPRD masih akan menunggu rapat mengenai tarif INA CBG's ini selesai.
Ia menyebutkan, DPRD telah mengetahui inti permasalahan mengenai INA CBG's, yakni terlalu rendahnya tarif INA CBG's sehingga dapat merugikan rumah sakit. Untuk itu, rapat Komisi E akan dilakukan secara intensif supaya dapat menyelesaikan masalah tersebut.
Ashraf menambahkan, jumlah anggota DPRD yang telah menandatangani usul pengajuan hak interpelasi itu sebanyak 32 orang. Ashraf menegaskan, Partai Golkar tidak mendukung adanya interpelasi kepada gubernur DKI Jakarta sesuai dengan arahan dari Ketua Fraksi Partai Golkar dalam rapat internal partai.

Sumber :
kompas.com

Unggul dalam Survei Capres, Jokowi: Sombong Dikit Ah...

Banyak hasil survei menyatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai bakal capres paling potensial. Jokowi selalu menolak berkomentar saat
ditanyakan hal ini kepadanya.
"Memang di survei siapapun selalu tinggi. Sombong dikit ah. Hahaha...." ujar Jokowi usai mengantar Presiden SBY di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin (27/5/2013).
Namun ditegaskannya bahwa hingga saat ini dirinya belum mau memikirkan soal peluangnya menjadi kontestan Pilpres 2014. Jokowi hanya menanggapi pertanyaan wartawan dengan candaan.
"Ndak lah. Sampai detik ini enggak mikir ke sana. Eenggak mikir, enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir. Boleh
dong saya enggak mikir," candanya.
Tidak memikirkan capres sampai akhir masa jabatan Gubernur atau hanya untuk saat ini saja?
"Pokoknya enggak mikir," jawabnya.

Sumber :
detik.com

Diancam Interpelasi, Jokowi: Mau Dijegal untuk Apa Gitu Loh?

Langkah 32 anggota DPRD DKI Jakarta yang akan menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dinilai sebagai upaya untuk menjegal orang nomor satu di Ibukota itu untuk maju sebagai calon presiden pada pemilu 2014. Lalu apa tanggapan Jokowi?
"Dijegal untuk apa gitu loh? Biar namanya jelek? Gak usah dijelek-jelekin saja udah jelek kok," ujar Jokowi sembari tesenyum di Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2013).
Jokowi menegaskan, jika legislator Kebon Sirih tetap bersikeras untuk menggunakan hak interpelasi terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS), dirinya mengaku siap memberi penjelasan. Sebab, interpelasi adalah hak anggota DPRD untuk mengontrol kinerja Pemprov DKI Jakarta.
"Interpelasi, ya nanti dijelasin, kalau bertanya ya dijelasin. Santai sajalah. Itu haknya dewan kok, dan itu sebenarnya hal yang sangat teknis," kata Jokowi.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta menilai Jokowi belum bisa menuntaskan masalah kekisruhan 16 rumah sakit terkait sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat (KJS). Anggota Komisi E, bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD DKI, Asyraf Ali mengatakan ada 32 anggota DPRD yang menandatangani hak interpelasi untuk melegserkan Jokowi dari jabatannya.
"Ini akan menjadi preseden buruk bagi gubernur jika hak interpelasi dipakai," ujar Asyraf saat rapat dengar pendapat bersama 16 rumah sakit di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/5) kemarin.

Sumber :
detik.com

Jokowi Ingin Pengadaan dan Perizinan Pemprov DKI Diawasi KPK

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin pengadaan barang dan jasa serta perizinan satu atap di Pemprov DKI minim dari potensi korupsi. Untuk itu, Jokowi meminta KPK mengawasi. KPK pun menyanggupi.
"Tadi sudah disampaikan, nah itu mengenai badan layanan perizinan terpadu, badan pengadaan barang dan jasa. Nah nanti akan ada sistem terintegrasi yang akan disampaikan dan ini dikerjasamakan agar dapat orang terbaik," jelas Jokowi.
Hal itu disampaikan Jokowi usai menerima KPK dan BPKP di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2013).
"Nanti mendampingi, sistemnya ada di KPK," jelas Jokowi.
Sementara Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang hadir di Balai Kota DKI, menanggapi positif keinginan Pemprov DKI yang dikomandani Jokowi-Ahok ini.
"Nah ini perlu didiskusikan, makanya, kami akan MoU dengan Pemda. Beberapa usulan yang sistemnya sudah diprogram di KPK, akan kita delivery ke Pemprov DKI. Karena kami juga ingin lihat orang-orang baik seperti Pak Jokowi dan Pak Wagub Tjahja Purnama, nah ini orang-orang yang harus didukung," jelas Bambang.
KPK dan BPKP akan membangun sistem yang bisa meminimalisir potensi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Selain mendampingi Pemprov DKI, KPK juga akan melatih PNS Pemprov DKI. Bisa pula KPK menempatkan 1-2 orang di Pemprov DKI, namun untuk saat ini sistem menempatkan orang belum memungkinkan karena SDM KPK sedikit, tak sampai 700 orang.
"Jadi tadi kami berikan sinyal kepada Pak Gubernur, kami akan desain sistem arsitektur SDM kita (KPK) yaitu menempatkan orang. Sekarang ini belum. Cuma dalam arsitektur SDM kita kamui udah desain, kemungkinan besar KPK belajar dari teman-teman BPKP. Hampir dari semua inspektorat di Indonesia, nggak ada jejak BPKP (mungkin maksudnya KPK, red). Jadi harus ada jejaknya. Jadi sebarkan virus kebaikan bukan hanya virus cinta," kata Bambang.
Apakah hal ini dilakukan pada eksekutif saja, atau legislatif juga?
"Kalau pemerintah itu kan Pemprov DKI, tapi kalau pemerintahan itu ada DPRD-nya. Nah tapi saya belum berani ngomong itu, saya nggak mau klaim-klaim tapi di tingkat DPR, kami sudah diminta oleh pimpinan DPR dan BK, jadi kami sudah studi soal kewenangan parlemen dan kami sudah survei sebagian dan akan disajikan," jelas Bambang.

Sumber :
detik.com

Jokowi Siap Sinergi Dengan KPK Cegah Korupsi Penggunaan APBD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki wewenang untuk meminta laporan dari masing-masing instansi pemerintah daerah terhadap soal pencegahan korupsi, termasuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan itu tertuang dalam Undang-undang KPK Pasal 7 huruf e.
"Kami juga bisa usulkan perbaikan. Kalau perlu memberitahukan hasilnya ke DPR, DPRD, Presiden, Kementerian tertentu supaya kemudian diatur tindakan-tindakan bila usulan-usulan itu tidak dilakukan," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Balai Kota Jakarta, Senin (27/5).
Bambang mengatakan KPK mempunyai kewenangan monitoring, khusus untuk pengelolaan sistem administrasi. Namun, Bambang menegaskan kewenangan KPK terkendala oleh jumlah pegawai yang hanya 700 orang.
"Tapi kalau kami sumbangkan 1-2 pegawai dan bisa dorong akselerasi proses di kementerian maupun di pemda itu mungkin output dan outcome bisa lebih tinggi lagi," jelasnya.
Menurut Bambang, KPK bersama Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) akan mendesain sistem sumber daya manusia KPK di Pemprov DKI, yaitu menempatkan anggota. "Jadi sebarkan virus kebaikan, bukan hanya virus cinta," ungkapnya.
Di lokasi yang sama, Jokowi mengaku siap untuk bersatu dengan KPK mencegah korupsi penggunaan APBD. "Mengenai badan layanan perizinan terpadu, badan pengadaan barang dan jasa nanti ada sistem terintegritas yang akan disampaikan dan ingin dikerjasamakan agar dapat orang terbaik. KPK akan mendampingi sistemnya," jelas Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Interpelasi Bukan untuk Jatuhkan Jokowi

Interpelasi yang diajukan anggota DPRD DKI Jakarta bukan untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Interpelasi dilakukan untuk meminta penjelasan terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang selama ini dinilai masih belum sempurna. Interpelasi juga dilakukan untuk memperbaiki sistem pembayaran program KJS.
"Sama sekali tidak. Kami tidak ingin menjatuhkan Joko Widodo. Dia kan pilihan rakyat, mana mungkin kami mau menjatuhkan. Hak interpelasi itu kami sampaikan untuk menanyakan program KJS yang belum bagus pelaksanaannya," kata anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Nawawi, Senin (27/5/2013) di Jakarta.
Salah satu butir persoalan yang akan ditanyakan kepada Pemprov DKI Jakarta adalah keterlibatan PT Asuransi Kesehatan (Askes) dalam mengelola program KJS. Menurut Nawawi, dewan belum pernah diajak bicara soal keterlibatan PT Askes.
Nawawi menyatakan prihatin setelah PT Askes terlibat dengan menggunakan acuan tarif pelayanan kesehatan Ina CBG'S muncul sejumlah persoalan. Persoalan yang dimaksud di antaranya sejumlah rumah sakit keberatan karena tarif tersebut terlalu kecil dari kebutuhan sebenarnya.
"Kalau anggaran DKI Jakarta terbatas, boleh saja kita mengacu ke ketentuan tarif itu. Tetapi, Jakarta punya anggaran yang cukup. Buat apa mengacu pada tarif itu. Selama untuk kepentingan rakyat, kami akan dukung. Tetapi, sebaiknya eksekutif perlu menjelaskan hal-hal di atas," katanya.
Menurut Nawawi, hak interpelasi itu benar-benar akan digunakan jika sejumlah persoalan terkait program KJS belum bisa diselesaikan dalam waktu dekat.
Sebanyak 32 anggota DPRD mengajukan hak interpelasi terkait proram KJS. Sampai Senin pagi, permohonan interpelasi itu belum dibahas di tingkat pimpinan DPRD.

Sumber :
kompas.com

Nasib Gitar Bass 'Metallica' Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pernah melaporkan gitar bass bertanda tangan personel band Mettalica, Robert Trujillo, ke KPK. Setelah beberapa minggu berlalu, bagaimana nasib alat musik itu kini?
Jokowi menyerahkan gitar bass itu ke KPK pada 6 Mei 2013 lalu. Selanjutnya, tim KPK melakukan pemeriksaan apakah pemberian hadiah itu ada kaitannya dengan jabatan Jokowi. Bila tidak ada kaitannya, maka gitar bass akan dikembalikan. Proses pengecekan biasanya memakan waktu sebulan.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat ditanya soal ini menduga proses pemeriksaan sudah rampung. Namun hasilnya belum diketahui.
"Saya belum dapat informasi dari Direktorat Jenderal Gratifikasi. Nanti akan kita cek, dan mudah-mudahan dalam waktu cepat bisa kita sampaikan," terang Bambang Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (27/5/2013). Bamban hadir di Balai Kota dalam rangka rapat koordinasi pencegahan korupsi.
Apakah pemberian gitar bass tersebut ada indikasi gratifikasi? "Saya tidak ingin mendahului teman-teman di gratifikasi, nanti pada saatnya akan kita umumkan," jawabnya.
Gitar bass tersebut diterima Jokowi melalui seorang promotor musik Jonathan Liu yang mengaku juga dekat dengan grup band Metallica. Jonathan berencana untuk menggelar acara konser musik rock Metallica yang dipadukan dengan musik dan tari tradisonal khas Bali, Kecak. Rencana tersebut disambut antusias oleh Jokowi.
Jokowi yang penyuka musik cadas kemudian menyarankan tiga tempat di Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan koser tersebut, yaitu di Monumen Nasional (Monas), Museum Fatahillah atau Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Sumber :
detik.com

Ini Kata KPK Soal Hadiah Gitar Bas Metallica Untuk Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengkaji gitar bas milik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Gitar bas itu adalah pemberian personel grup band Metallica, Robert Trujillo.
Karena khawatir pemberian itu masuk kategori gratifikasi, beberapa waktu lalu gitar itu diserahkan ke KPK. Benarkah pemberian gitar itu masuk gratifikasi?
"Saya belum dapat informasi dari direktur gratifikasi. Dan itu akan kita cek. Dan itu dalam waktu. Sekarang masih dalam proses pengkajian. Biasanya sih cuma sebulan dikasih waktunya. Saya akan cek nanti," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Balai Kota Jakarta, Senin (27/5).
Bambang yakin, pengkajian sudah dilakukan. "Saya menduga sudah dilakukan, tapi saya belum tahu hasilnya. Nanti pasti temen-temen akan diberitahukan," ujarnya.
Jokowi mendapat kiriman gitar milik Robert Trujillo, anggota band rock Metallica, berawal dari seorang promotor bernama Jonathan Liu berkunjung ke Amerika Serikat. Tujuannya ingin mendatangkan grup band rock itu ke Indonesia.
Kemudian Jonathan Liu menyampaikan kalau Jokowi sangat menyukai Metallica. "Terus dia bilang Gubernurnya seneng metal, benar seneng serius, akhirnya diberi gitar ini," ujar Jonathan.

Sumber :
merdeka.com

KPK Akan Tempatkan Orang Awasi Jokowi-Basuki

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memantau transparansi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu upayanya, KPK akan menempatkan sejumlah pegawainya di kantor Gubernur DKI Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, upaya penempatan pegawai KPK di Pemprov DKI itu telah sesuai dengan Undang-Undang KPK Pasal 7 Huruf E tentang koordinasi pemberantasan korupsi. KPK dapat meminta laporan dari instansi terkait apa yang telah dilakukannya sehubungan pencegahan korupsi.
"Jadi, tadi kami berikan sinyal kepada Gubernur, kami akan desain sistem arsitektur SDM kita, yaitu menempatkan orang di sini," ujarnya saat berkunjung ke Balaikota, Senin (27/5/2013).
Tugas pegawai KPK di Pemprov DKI itu, kata Bambang, dapat melakukan pengkajian serta penelaahan proses birokrasi di Pemprov DKI yang memiliki potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Jika perlu, hasil kajian itu bisa dilaporkan ke DPR, DPRD, kementerian, bahkan presiden untuk selanjutnya diberikan kebijakan lanjutan.
Meski demikian, Bambang mengatakan bahwa penempatan pegawai KPK di Pemprov DKI tersebut masih dalam pengkajian mendalam. Jika sistem serta sumber daya manusianya sudah siap, KPK akan berkomunikasi lagi dengan Pemprov DKI. Rencananya, dalam waktu dekat, KPK akan meneken kerja sama dengan Pemprov DKI sebagai pintu gerbang dalam penempatan pegawai KPK di kantor Jokowi dan Basuki.
"Beberapa usulan, sistemnya sudah diprogram di KPK, akan kita delivery ke Pemprov. Tugas KPK, membangun sistem meminimalisasi potensi korupsi, penyalahgunaan kewenangan. Itu gagasan yang siap dikerjakan," katanya.
Bambang berharap kerja sama tersebut dapat segera terlaksana. Menurut Bambang, kebijakan kerja sama semacam itu mampu menciptakan iklim yang baik bagi peningkatan profesionalisme pejabat publik sekaligus peningkatan pelayanan.

Sumber :
kompas.com

PDIP: Jokowi Hanya Faktor Penambah Kemenangan Ganjar

Ketua DPW PDIP Jateng M Prakosa sumringah Ganjar Pranowo bisa memenangkan Pilkada Jateng. Kemenangan Ganjar disebut karena mesin partai PDIP bekerja dengan baik, dan tentu saja faktor Jokowi tak bisa diabaikan.
Menurut Prakosa, ada dua faktor utama yang membuat Ganjar yang sebelumnya kurang dikenal, bisa memenangkan Pilkada Jateng. Yaitu bekerjanya mesin partai dan figur Ganjar yang bisa diterima.
"Struktur partai dari pusat hingga anak ranting bisa dikoordinasikan dan bekerja dengan baik memenangkan Ganjar," kata Prakosa saat berbincang, Senin (27/5/2013).
Selain itu, dia menambahkan, figur Ganjar yang bersih dari korupsi, pintar dan berwawasan luas mudah diterima oleh masyarakat Jateng. Sehingga, efektivitas kerja mesin partai dan figur yang bisa diterima memudahkan PDIP memenangkan Pilkada yang juga diikuti calon incumbent Bibit Waluyo itu.
"Ada juga faktor tambahan seperti kehadiran Jokowi, tapi utamanya ya dua itu," tutur mantan Menteri Kehutanan ini.

Sumber :
detik.com

Jokowi Siap Dialog Berjam Jam Ladeni RS Yang Mundur Dari KJS

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku kecewa dengan keputusan dua rumah sakit swasta yang memilih mundur dari program KJS. Dua rumah sakit itu adalah Rumah Sakit Thamrin dan Admira.
"Kesehatan kan hak rakyat kemudian ada yang ganggu, yang ganggu itu ngomong lah, diajak bicara tiap menit aja kita siap tiap jam kita buka kok. Itu kan namanya tidak punya rasa sosial kemanusiaan dalam perang saja musuh sakit harus disembuhkan kok, ini rakyat sendiri ditinggal," kata Jokowi di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, Senin (27/5/2013).
Sementara terkait masalah premi yang dikeluhkan pihak rumah sakit karena dinilai masih kecil, ia akan mengalkulasikan lagi. Sebab, premi sebesar Rp 23.000 sudah tergolong besar.
"Masih ngitung kalkulasi, nasional saja Rp 15.000 kita sudah Rp 23 ribu kok, berarti sudah tinggi kalau ada persoalan-persoalan kan hanya teknis lapangan jasa medisnya khususnya pada operasi tertentu, dikomunikasikan lah dibicarakan, enggak usah mundur," imbuhnya.
Gara-gara kisruh KJS ini, sampai-sampai DPRD berniat menggunakan hak interpelasi. Jokowi akan diminta menjelaskan persoalan KJS dengan rumah sakit swasta yang telah mundur dari KJS.
"Ya enggak apa-apa enggak masalah. Wong kami bisa menjelaskan," kata Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Pejabat KPK Temui Jokowi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, mengunjungi gedung Balaikota Jakarta, Senin (27/5/2013) pagi. Kedatangan Bambang itu untuk melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan pejabat lain dalam hal koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di pemerintah Provinsi DKI Tahun 2013.
Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Balai Agung tersebut, Joko Widodo memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pencegahan korupsi dengan cara menerapkan asas transparansi dalam hal anggaran sekaligus pelaksanaan programnya. Jokowi menyatakan, hal itu sudah disosialisasikan kepada warga.
"Kita sudah memasang poster APBD sedetail ini, baik di kecamatan, kelurahan, dan provinsi sehingga manajemen kontrol bisa dilakukan masyarakat," ujar mantan Wali Kota Surakarta itu.
Selain mengedepankan transparansi penggunaan anggaran, Jokowi juga mendorong pencegahan korupsi dengan cara lain, misalnya dengan menerapkan sistem pembayaran elektronik. Salah satu contohnya adalah pembayaran tiket transjakarta. Jokowi berharap dapat menerapkan sistem pembayaran elektronik pada lembaga lain.
"Misalnya, tahun ini Pemprov DKI telah melakukan pajak online, Januari ini, meliputi pajak restoran, hotel, parkir. Kami yakin bisa meningkatan PAD (pendapatan asli daerah)," kata Jokowi.
Di depan pejabat tinggi KPK, Jokowi mengaku yakin mampu menciptakan iklim birokrasi yang transparan di Pemprov DKI Jakarta. Meski demikian, Jokowi mengakui bahwa hal tersebut membutuhkan waktu lama dan kemauan politik kuat.
Hingga pukul 10.35 WIB, pertemuan yang turut dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPK) Mardiasmo tersebut masih berlangsung. Sesuai rencana, acara akan dilanjutkan dengan diskusi.

Sumber :
kompas.com

Mahfud MD Bicara Soal Jokowi dan Dahlan Iskan untuk 2014

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD siap maju Capres 2014. Tapi, Mahfud menegaskan dirinya maju karena melihat calon yang ada hanya itu-itu saja. Tak ada calon alternatif, padahal seorang presiden harus orang hebat.
"Tetapi ketika saya melihat nama yang muncul, ya segitu-gitu saja, sama saja kok, ya saya maju juga. Begitu saja. Maksud saya memberi alternatif kepada rakyat. Silakan rakyat memilih," kata Mahfud dalam wawancara dengan majalah detik pekan lalu.
Menurut Mahfud, dari nama yang muncul dengan disokong partai, belum ada nama hebat yang muncul. "Coba Anda sebut, saya akan bilang bahwa dia pun tidak kuat. Nggak ada. Peluangnya sama," tambahnya lagi.
Selain Mahfud, ada nama calon alternatif lain yang muncul, Jokowi dan Dahlan Iskan. Dua nama itu, seperti Mahfud merupakan calon alternatif yang kerap disebut di publik. Tapi belum ada partai yang menyokong.
"Jokowi populer menurut saya. Kalau kapabilitasnya belum tahu juga. Kalau dia sederhana, merakyat," kata Mahfud bicara soal sosok Jokowi.
Bagaimana dengan Dahlan Iskan? "Merakyat populer dan populis tapi efektivitas pekerjaannya kan belum lama. Tetapi baguslah," imbuh Mahfud.
"Sekurang-kurangnya Jokowi, Dahlan Iskan nggak akan korupsi dan tidak punya record korupsi. Itu penting sekali. Saya tidak katakan yang lain korupsi, tetapi yang kita catat dari orang-orang seperti Jokowi kesederhanaannya, kesahajaannya," tambahnya lagi.
Menurut Mahfud tidak ada yang lebih hebat dan tidak ada yang lebih rendah saat ini. Ada yang lebih hebat popularitasnya tapi elektabilitasnya rendah.
"Semuanya nanti akan bermuara pada bulan April dan Mei 2014 baru akan diketahui. Sekarang nggak ada yang lebih kuat dari saya dan lebih lemah. Sama," imbuhnya.
Lalu bagaimana Mahfud menilai kemampuannya untuk 2014? "Saya biasa saja. Coba, menegakkan hukum. Itu kan biasa saja. Berusaha tidak korupsi, itu memang kewajiban semua orang. Oleh sebab itu, kalau ditanya kelebihan, saya tidak tahu saya punya kelebihan atau tidak. Tetapi yang saya janjikan adalah niat baik untuk memperbaiki bangsa dan negara ini. Niat baik dan konsisten dengan niat itu," tutupnya.

Sumber :
detik.com

Niat Interpelasi DPR pada Jokowi Soal KJS Hanya Cari-cari Kesalahan

Kartu Jakarta Sehat (KJS) menemui kendala karena 16 RS swasta sempat menyatakan mundur. Nilai klaim premi KJS dinilai terlalu kecil dibanding biaya yang ditanggung rumah sakit. Atas kisruh ini, DPRD DKI berniat menginterpelasi alias bertanya pada Gubernur DKI Jokowi. Menurut pengamat politik UI Andrinof Chaniago, niat DPRD itu hanya mencari-cari kesalahan saja. Seharusnya DPRD membantu Pemprov DKI mencari solusi memperbaiki pelayanan KJS. Bila Anda setuju dengan Andrinof Chaniago, pilih Pro!

Sumber :
detik.com

Ini Jawaban Jokowi Soal Interpelasi KJS

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak takut jika DPRD DKI tetap menggulirkan hak interpelasi mengenai persoalan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Jika diminta menjelaskan, maka ia akan datang ke Gedung DPRD.
Soal interpelasi ini, tidak semua anggota DPRD sepakat. Ada yang pro dan kontra. Tapi Jokowi sudah siap bila dipanggil oleh DPRD.
Berikut jawaban Jokowi terkait interpelasi:
Pak ada pemanggilan DPRD terkait hak interpelasi?
Ndak. Ndak ada undangan. Ya itu mungkin minta penjelasan. Ya dijelasin. Mungkin ada yang belum tahu misalnya INA CBGs itu apa, ya dijelasin. Mungkin ada yang belum tahu tentang kenapa 16 rumah sakit itu kemarin ada keinginan. Meskipun enggak jadi.
Apakah Pak Jokowi jadi datang?
Enggak ada undangan saya. Mungkin Pak Wagub (Ahok). Saya enggak tahu.
Tindakan bapak terkait hak interpelasi?
Enggak ada tindakan apa-apa. Ya enggak apa-apa. Nanti dijelasin. Ya dijelasin kalau bertanya ya dijelasin, itu haknya dewan. Itu hal yang sangat teknis, itu perlu dijelas-jelasin.
Lalu terkait pembagian KJS?
Kalau enggak Selasa, Rabu. Kalau enggak Rabu, Kamis (sambil tertawa).
Soal lain, Bapak sama Ibu masih terdaftar sebagai pemilih di DPT Jateng?
Ya biasa toh namanya masih terdaftar. Tapi kan KTP saya sudah di sini.
Kemarin memantau? Kan malamnya bapak ke kantor DPP PDIP?
Apanya? Ndak. Memantau apanya? (sambil tertawa)
Pak tapi itu ada nomor KTP bapak loh?
Ya jangan tanya saya, tanya sama KPU.

Sumber :
merdeka.com

Interpelasi soal KJS, Jokowi: Bukan Masalah!

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), tidak mengkhawatirkan rencana interpelasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ia juga tidak takut interpelasi ini akan berakibat pada pencopotan jabatan dirinya sebagai gubernur.
Sejauh ini sekitar 30 anggota DPRD DKI Jakarta setuju menggunakan hak interpelasi terhadap Jokowi. Alasannya, mantan Wali Kota Solo ini dinilai gagal menyelesaikan masalah sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat. "Biasa saja, orang diinterpelasi itu ditanya. (Baca: Kenapa DPRD Interpelasi Jokowi). Tidak masalah, wong kita bisa menjelaskan," kata Joko Widodo saat ditemui di Bandara Halim Perdana Kusuma, Senin, 27 Mei 2013.
Jokowi mengaku telah memeriksa secara langsung permasalahan atas 16 rumah sakit yang dikabarkan mengundurkan diri dari program KJS. Hasilnya, kata Jokowi, ternyata tidak ada rumah sakit yang akan mengundurkan diri dari program andalan tersebut. "Saya cek di rumah sakit hari Jumat tidak ada masalah apa-apa," kata dia.
Rumah sakit yang sempat dikabarkan mengundurkan diri dari program KJS adalah RS Thamrin, RS Admira, RS Bunda Suci, RS Mulya Sari, RS Satya Negara, RS Paru Firdaus, RS Islam Sukapura, RS Husada, RS Sumber Waras, RS Suka Mulya, RS Port Medical, RS Puri Mandiri Kedoya, RS Tri Dipa, RS JMC, RS Mediros, dan RS Restu Mulya. Dua rumah sakit, yaitu RS Thamrin dan RS Admira, bahkan telah resmi mengundurkan diri kala 14 lainnya membatalkan rencana. (Baca: 14 RS Swasta Jakarta Masih Layani KJS)
Akan tetapi, menurut Jokowi, dua rumah sakit tersebut juga telah bergabung kembali ke program KJS. "Akhirnya bergabung kembali. Santai Saja, nanti mengurus izin gantian," kata Jokowi.

Sumber :
tempo.co

Jokowi Siap Beri Penjelasan Soal KJS ke DPRD DKI

DPRD DKI Jakarta mengundang Gubernur Joko Widodo (Jokowi) untuk memberi penjelasan soal Kartu Jakarta Sehat (KJS). Jokowi menyatakan siap memberikan penjelasan mengenai jaminan kesehatan untuk warga Jakarta ini.
"Mungkin minta penjelasan, ya dijelasin. Mungkin ada yang belum tahu kita jelasin INA CBGs itu apa ya dijelasin. Mungkin ada yang belum tahu kenapa ada 16 RS itu ada keinginan (keluar dari KJS) meskipun tidak jadi," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (27/5/2013).
Namun saat ditanya mengenai undangan DPRD terkait penjelasan KJS yang dilayangkan Komisi E DPRD DKI, Jokowi mengaku belum menerimanya. "Tidak ada undangan ke saya, mungkun Pak Wagub saya tidak tahu," katanya.
Menurut informasi pertemuan antara Komisi E DPRD DKI dan Jokowi akan digelar pada pukul 10.30 WIB. Rapat ini juga akan dihadiri Dinas Kesehatan Pemprov DKI dan akan membicarakan terkait KJS.
Sistem pembayaran tagihan KJS dari Pemprov DKI Jakarta ke pihak rumah sakit saat ini menggunakan sistem pengelompokkan berdasarkan daftar grup penyakit dalam Indonesia Case Based Groups (INA CBGs).
Menurut Jokowi, yang seharusnya dibenahi itu adalah sistem biaya operasional yang diterapkan oleh rumah sakit. Bukan sistem pembayaran KJS-nya. Biaya tersebut harus sama di setiap rumah sakit.
"Begini loh, ada tarif sebuah penyakit misalnya cuci darah ada yang Rp 2 juta, di rumah sakit lain ada yang Rp 1 juta, rumah sakit lain ada yang Rp 600 ribu. Mana yang benar? Mustinya kan semuanya harus sama harganya. Kemudian tindakan medis misalnya sakit perut, ada yang diputusin dioperasi, ada yang dengan obat. Sistem itu yang diperbaiki. Bukan KJS-nya," kata Jokowi, Kamis (23/5) lalu.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Saya Enggak Usah Dijelek-jelekin Saja Sudah Jelek

Nama Joko Widodo (Jokowi) begitu populer saat ini. Gubernur DKI Jakarta itu bila mencalonkan diri menjadi presiden, maka punya kans besar untuk menang.
Kans Jokowi terlihat dalam hasil beberapa lembaga survei. Setiap ada survei, nama Jokowi selalu teratas.
Paling anyar, hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS). Survei itu menempatkan Jokowi di peringkat pertama sebagai tokoh calon presiden (capres) alternatif. Sejumlah nama tokoh capres yang disebutkan oleh 1.635 responden antara lain Jokowi (28,6 persen), Prabowo Subianto (15,6 persen), Aburizal Bakrie (7 persen), Megawati (5,4 persen) dan Jusuf Kalla (3,7 persen).
Popularitas dan elektabilitas tinggi tentu riskan untuk digoyang. Apalagi menjelang Pemilu 2014, mungkinkah banyak yang akan menjegal Jokowi?
"Saya enggak tahu ya, dijegal untuk apa ya?" tanya Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (27/5).
Jokowi pun hanya menanggapi santai saat ditanya ada beberapa pihak yang mulai menjelek-jelekkan namanya agar elektabilitas turun. Apa jawaban Jokowi?
"Enggak usah dijelek-jelekin saja sudah jelek," ujar Jokowi sambil tertawa.

Sumber :
merdeka.com

Heboh Interpelasi, Jokowi Belum Dapat Undangan dari DPRD

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum mendapatkan undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terkait hak interpelasi atau hak untuk bertanya program KJS (Kartu Jakarta Sehat).
"Ndak, ndak ada undangan," ujarnya di Gedung Balaikota, Jakarta, Senin (27/5/2013) pagi.
DPRD DKI berencana menggelar rapat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengundang Gubernur DKI atau Wakil Gubernur DKI untuk menanyakan permasalahan program KJS. Rapat dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB di ruang rapat DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta.
Meski belum mendapat undangan resmi, mantan Wali Kota Surakarta itu mengakui, pihaknya perlu memberikan penjelasan program KJS kepada DPRD. Terutama, sistem pembayaran INA -CBG's (Indonesia Case Base Group) melalui PT Askes, yang dipermasalahkan oleh DPRD.
"Yang belum tahu INA-CBG's apa, ya dijelaskan. Ada yang belum tahu tentang kenapa 16 rumah sakit kemarin ada keinginan mundur dari KJS. Meskipun enggak jadi, kita jelasin juga," ujarnya.
Jokowi mengatakan, tidak masalah dengan wacana interpelasi yang digulirkan oleh DPRD. Ia berjanji akan menjelaskan secara transparan.
Sebelumnya, wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait, Kamis (23/5/2013). Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS. Hal yang akan ditanyakan adalah soal 16 rumah sakit swasta yang keberatan melaksanakan KJS karena sistem pembayarannya.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI Ashraf Ali mengklaim, ada 30 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani rencana penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah tersebut. 

Sumber :
kompas.com

Bambang Widjajanto-Jokowi Rapat Soal Pencegahan Korupsi di Balaikota

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjajanto menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balaikota DKI hari ini. Kehadiran Bambang dalam rangka rapat 'Kick Off Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Pemerintah Provinsi tahun 2013'.
Bambang tiba di ruang Balai Agung, gedung Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, sekitar pukul 09.30 WIB, Senin (27/5/2013). Bambang yang tampak mengenakan kemeja warna putih, masuk ke ruang Balai Agung bersama Jokowi yang tampak mengenakan setelan jas warna hitam. Di dalam ruangan sudah menunggu Wakil Gubernur DKI, Ahok.
Dalam sambutannya, Jokowi pun menjelaskan tentang upaya transparanasi dari Pemprov DKI sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Di antaranya mengenai pemasangan poster APBD hingga di kecamatan dan kelurahan, sistem e-ticketing TransJakarta, pajak online, serta seleksi dan promosi jabatan secara terbuka (lelang jabatan).
"Mungkin banyak yang belum tahu bahwa kita saat ini sudah memasang poster APBD, komplit mulai dari kelurahan, kecamatan sampai provinsi. Artinya, pengawasan dari APBD ini juga dilakukan oleh masyarakaat," terang Jokowi.
"Pajak online dan seleksi dan promosi jabatan secara terbuka, ini sebagai bentuk pencegahan, sebagai transparansi dari Pemprov DKI," tambahnya.

Sumber :
detik.com

Komentar Jokowi untuk Rumah Sakit yang Hengkang dari KJS

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengkritik pihak rumah sakit yang ingin mundur dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Seharusnya, kata Jokowi, mereka melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlebih dulu.
"Dikomunikasikan lah, dibicarakan. Ini enggak ada (komunikasi). Tahu-tahu ngabarin mundur. Saya ditelepon mau kok. Enggak usah dia yang datang, saya yang datang," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (27/5/2013).
Jokowi mengaku santai jika memang benar mereka memilih keluar dari program KJS. Ia mempersilakan untuk keluar. Hanya saja, kata dia, hasil pengecekannya, seluruh rumah sakit yang awalnya ingin keluar KJS telah berubah sikap.
"Santai aja, nanti (mereka) urus-urus izin gantian. Haa, haa, begitu, enggak usah pikir terlalu rumit," kata Jokowi.
Ketika ditanya apa maksud pernyataan gantian tersebut, Jokowi menjawab, kesehatan merupakan hak rakyat. Namun, kata dia, hak tersebut malah diganggu.
"Kan ganggu-ganggu itu namanya. Mbok ngomong lah dengan kita. Diajak bicara tiap menit saja kita siap 24 jam, kita buka kok. Itu kan namanya tidak punya rasa sosial kemanusiaan. Wong dalam perang saja musuh sakit harus disembuhkan kok. Ini rakyat sendiri ditinggal. Yang benar saja," kata Jokowi.
Ketika disinggung rencana pengajuan hak interpelasi dari DPRD DKI Jakarta terkait KJS, Jokowi juga menanggapi santai. "Biasa saja. Paling ditanya kok, ya nanti dijelaskan. Malah senang kita bisa menjelaskan," pungkasnya.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Mungkin DPRD Belum Faham INA CBGs

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan menjelaskan persoalan Kartu Jakarta Sehat (KJS) kepada DPRD DKI Jakarta. Penjelasan dilakukan agar para anggota DPRD itu paham terkait program KJS.
"Mungkin ada yang belum tahu misalnya INA CBGs itu apa, ya dijelasin. Mungkin ada yang belum tahu tentang kenapa 16 rumah sakit itu kemarin ada keinginan, meskipun enggak jadi," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (27/5/2013).
Tapi, sejauh ini Jokowi mengaku belum ada undangan dari DPRD. Jika ia diundang untuk memberikan penjelasan terkait KJS, maka akan datang.
"Enggak ada undangan saya. Mungkin Pak Wagub (Ahok). Saya enggak tahu," ujarnya.
Jokowi mengaku, interpelasi yang digalang para anggota DPRD itu merupakan hal biasa. Karena itu ia tidak menganggap pusing.
"Ya dijelasin kalau bertanya ya dijelasin. Itu haknya dewan. Itu hal yang sangat teknis, perlu dijelas-jelasin," katanya.
Interpelasi para anggota DPRD ini awalnya digulirkan karena tidak puas dengan penyelesaian KJS. Kisruh KJS berawal dari beberapa rumah sakit swasta mundur dari KJS.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Tak Punya Niat Baik

Rencana pengajuan hak interpelasi sejumlah anggota DPRD DKI diprediksi akan menimbulkan reaksi keras warga Jakarta. Anggota Komisi E DPRD DKI dari fraksi Demokrat, Achmad Nawawi menilai hal ini tak akan terjadi jika Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi) bersedia menjalin hubungan intens dengan anggota dewan.
"Saya inginnya juga kondusif saja kok, mestinya kan begitu. Selama ini Jokowi tidak ada niatan baik untuk menjalani komunikasi yang baik dan intens dengan anggota dewan," ujar Nawawi, Senin (27/5/2013).
Nawawi menilai mantan wali kota Solo ini ngotot menjalankan KJS dan KJP. Sedangkan masih menurutnya Nawawi, kedua program unggulan ini masih belum siap.
"KJS itu dipaksakan, rumah sakit belum siap. Lalu KJP,
bagaimana mengawasi uang itu, kalau dipakai anak untuk beli pulsa bagaimana? tapi ini langsung dilounching saja," kata Nawawi.
"Dia kan bukan hanya gubernur untuk pendukungnya, tapi gubernur kita. Dia kan dari dua partai kecil, mestinya dia duduk dan membangun komunikasi dengan anggota dewan," lanjutnya.
Menanggapi kemungkinan adanya reaksi keras dari warga, Nawawi menyatakan bahwa interpelasi masih akan dirapatkan lagi.
"Ini bukan masalah takut atau tidak takut. Pagi ini akan dirapatkan dulu, apakan memenuhi syarat jumlahnya, berarti nanti ada kesepakatan," tutur politisi Demokrat yang sudah menandatangani pengajuan hak interpelasi ini.

Sumber :
detik.com

Nasib Interpelasi Jokowi Ditentukan Hari Ini

Hari ini, Senin (27/5/2013) pimpinan DPRD DKI Jakarta merespon usulan interpelasi terhadap gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengenai program Kartu Jakarta Sehat.
Pimpinan dewan akan menentukan apakah usulan tersebut diterima atau tidak. Pimpinan juga akan membicarakan langkah-langkah berikutnya apabila usulan tersebut diterima.
"Mekanismenya, usulan itu dibicarakan dahulu di tingkat pimpinan dewan. Lalu pimpinan yang memutuskan apakah usulan itu diterima atau tidak. Jika tidak bagaimana, jika diterima bagaimana," kata Sekretaris DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede, Senin (27/5?2013).
Mangara mengatakan, belum ada keputusan mengenai sidang paripurna terkait interpelasi tersebut. "Rapat pimpinan lah yang menentukan langkah berikutnya apabila usulan itu diterima," kata dia.
Menurut Mangara, interpelasi ini diusulkan 32 anggota DPRD DKI dari lima fraksi akhir pekan lalu.
Pengusul interpelasi mempersoalkan program KJS yang dinilai masih ada sejumlah masalah yang belum terjawab.
Selain mengenai tarif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai kurang membuka komunikasi yang baik dengan dewan.
"Interpelasi itu hak dewan. Jumlah yang mengusulkan sudah melebihi syarat. Kami ingin agar progam ini jelas tidak merugikan rakyat. Pada dasarnya kami akan selalu mendukung program untuk rakyat. Tetapi jika ada masalah, kami berhak mempertanyakan ke Pemprov DKI," kata Taufiqurrahman, salah satu pengusul interpelasi dari Fraksi Partai Demokrat.
Selain Fraksi Partai Demokrat, pengusul interpelasi berasal dari Fraksi Golkar, Fraksi Hanura Damai Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PAN-PKB.

Sumber :
kompas.com

Interpelasi Jokowi, Kempes Sebelum Melembung!

Rencana pengajuan hak interpelasi atau hak bertanya 32 anggota DPRD kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) tentang Kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah masuk ke meja pimpinan dewan.
Sejumlah rumah sakit swasta memilih mundur sebagai penyedia layanan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Kejadian ini dimanfaatkan oleh anggota DPRD DKI untuk hak interpelasi atau hak bertanya kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Anggota Komisi E bidang Kesehatan DPRD DKI Jakarta Asraf Ali getol menggalang hak interpelasi. Sebabnya, Jokowi dinilai tak bisa menjelaskan persoalan yang terkandung dalam program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang menyebabkan beberapa rumah sakit memilih mengundurkan diri.
"Saya berpikir, persoalan ini (KJS) tidak akan selesai di tingkat komisi. Maka hak ini akan terus bergulir dan bisa berujung ke paripurna," ujar Asraf kepada merdeka.com, Kamis (23/5/2013).
Asraf menilai, program KJS yang dijalankan Jokowi tidak mengandung kejelasan karena konsep yang dipakai belum matang. Sehingga, atas hal itu, dia merasa perlu meminta pertanggungjawaban kepada Jokowi secara resmi dalam forum mengingat masalah KJS tidak dapat selesai di tingkat komisi.
"Nanti gubernur akan banyak ditanya dalam forum. Gubernur harus menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan," jelasnya.
Namun belakangan, Asraf Ali justru menyangkal pemberitaan yang menyebut dia berinisiatif mengajukan hak interpelasi. Dia bahkan mengaku tidak tahu sumber penggalangan itu dari siapa.
"Sementara pengumpulan tanda tangan. Tapi saya gak tau sumbernya. Saya sendiri tidak tanda tangan," ujar Asraf saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (25/5/2013).
Ketua Fraksi Golkar ini menyebutkan, tidak ada satupun anggotanya yang turut menandatangani hak interpelasi itu. "Fraksi Golkar tidak setuju karena tidak terlibat," kata dia.
Selanjutnya, Asraf justru menjelaskan, jika DPRD tetap kukuh menggunakan hak itu, maka hal itu tidak akan bermanfaat. Pasalnya, persoalan KJS sudah selesai di tingkat komisi.
"Tidak ada lagi gunanya. Karena sudah selesai di tingkat komisi," pungkas Asraf.
Pengamat Politik Boni Hargens menilai pengajuan hak interpelasi beraroma politis. Boni menilai langkah itu dilakukan sebagai upaya untuk menjatuhkan Jokowi yang terus moncor sebagai capres terpopuler versi berbagai lembaga survei.
"Pastinya kelompok yang tidak mengharapkan Jokowi jadi capres terkuat di 2014. Jujur saja tanpa kampanye bisa menang melawan figur-figur yang lain," katanya.
Boni melihat Jokowi memiliki karakter yang di luar maenstrem atau di luar kebiasaan.
"Dia bukan politisi yang dibentuk oleh media, dan dibentuk parpol. Tapi dia politisi yang punya karakter. Karakter dia yang dikapitalisasi oleh segala macam strategi branding media," tuturnya.
Meski lawan politik coba menghantam dengan berbagai isu, menurut Boni, sosok Jokowi tidaklah mudah untuk dihancurkan citranya. Terlebih, selama ini sudah melekat di masyarakat jika Jokowi adalah pribadi yang dekat dengan wong cilik.
"Politisi yang terlahir sebagai politisi, sehingga kebesaran Jokowi sangat sulit untuk digerus oleh upaya-upaya politik dari kelompok lain. Di sinilah Jokowi jadi ancaman bagi banyak kelompok," katanya.

Sumber :
merdeka.com