Selasa, 04 Juni 2013

Amir Syamsuddin Berandai Jokowi Ikut Konvensi Capres PD

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) diprediksi Dahlan Iskan akan jadi capres PDIP. Namun anggota Majelis Tinggi PD masih berandai-andai jika Jokowi bisa ikut konvensi.
"Dia kan Tokoh PDIP, tidak pada tempatnya kami menarik-narik dia. Tapi kalau dia berkenan hadir, itu satu hal yang sangat membesarkan hati kami," kata Amir kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Amir menyatakan PD tak bisa menghalangi jika memang benar Jokowi maju capres tidak lewat konvensi PD. Apakah majunya Jokowi sebagai capres PDIP bisa diartikan sebagai suatu kehilangan bagi PD?
"Kita menyelenggarakan konvensi. Datang tokoh sekaliber Jokowi itu adalah satu hal yang patut dibanggakan, kalau itu terjadi. Tapi apakah itu terjadi? Wallahualam," jawab Amir.
Menteri BUMN Dahlan Iskan memprediksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan jadi capres PDIP. Dahlan mendukung pencapresan mantan wali kota Solo tersebut.


Sumber :
detik.com

Pekan Depan Jokowi Beri Kesempatan Warga Coba Monorail di Monas

Kelanjutan proyek monorail sejauh ini belum jelas. Sebab, masih ada sejumlah dokumen kelengkapan untuk kelanjutan proyek monorail mengalami masalah.
Meski belum jelas, contoh monorail rencananya akan dipajang di kawasan Monas. Monorail contoh itu buatan China dan PT Inka.
"Monorail sudah sampai di sini contohnya. Minggu depan katanya. Mau dipasang dari Inka minggu depan, dari China minggu depan," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Jokowi menjelaskan, proyek monorail masih molor karena banyak dokumen belum lengkap. "Tapi dapat dikatakan sudah enggak ada masalah. Tapi ya dokumennya yang belum, banyak dokumennya tanya Bu Yani (Kepala Bappeda)," ucapnya.
Namun, Jokowi memastikan monorail akan segera dibangun di Jalur Hijau yang melayani Semanggi-Casablanca-Kuningan-Semanggi dan Jalur Biru melayani Kampung Melayu-Casablanca-Tanah Abang-Roxy. Hanya saja, saat ini tinggal menunggu penekenan resmi yang belum sampai di meja kerjanya.
"Dokumen internal sudah ada di saya. Dari eksternal belum. Kalau sudah sampai meja saya sudah bisa langsung ngecor. Ngelanjutin nerusin ngecor," ungkapnya.
Ia berencana, saat ulang tahun Jakarta akan memberikan kesempatan bagi warga untuk menjajal monorail. Sehingga, bisa merasakan proyek yang menelan anggaran Rp 17 triliun itu.
"Iya biar lihat semuanya. Biar nyoba buka pintu gimana, tutup pintu gimana. Duduk di monorail kayak apa. Harus dicoba, biar enggak keliru," ucapnya sembari tertawa.
Tetapi percobaan tersebut tidak digratiskan. "Bayar," katanya sembari tertawa.


Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Pemprov DKI Akan Ambil Alih Palyja

Pemerintah DKI Jakarta menyampaikan rencana membeli saham operator air bersih PT PAM Lyonnaise Jaya. Rencana ini secara resmi disampaikan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) di depan delegasi Kementerian Perdagangan Perancis saat mengunjungi Balaikota, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Pembelian ini dilakukan untuk memperbaiki pelayanan air bersih ke warga.
"Ini tidak main-main, kami serius. Kami siapkan dana pembelian. Persoalan ini yang menjadi tema pembicaraan utama saat kami bertemu," tutur Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Rencana pembelian ini, menurut Jokowi disebutnya sebagai langkah "baik-baik." Jika Palyja tidak bersedia menjual sahamnya, Pemprov DKI akan menggunakan rencana kedua. "Jurus kedua itu tidak akan kami sampaikan di sini, nanti kami sampaikan jika operator tidak mau menjual sahamnya," tukas Jokowi.
Siang tadi, sebanyak 40 orang delegasi dari Perancis mengunjungi Balaikota Jakarta. Pertemuan dibagi dua, delegasi pemerintah bertemu Jokowi, sedangkan delegasi bisnis bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Palyja merupakan salah satu operator air bersih di DKI Jakarta yang beroperasi sejak tahun 1997. Sebanyak 51 saham Palyja dimiliki perusahaan swasta asal Perancis, sisanya swasta nasional. Sebelumnya, Palyja berencana menjual saham mereka ke perusahaan asal Filipina yaitu Wanila Water.


Sumber :
kompas.com

Jokowi Sampaikan Peningkatan Pendapatan Daerah ke DPRD

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 ke DPRD. Dalam laporan tersebut, Jokowi menyatakan ada peningkatan pendapatan daerah sekitar 105,14 persen dari rencana Rp 33,65 triliun.
"Pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp 33,65 triliun sampai akhir tahun anggaran 2012 dapat direalisasikan sebesar Rp 35,38 triliun atau meningkat 105,14 persen," kata Jokowi saat rapat paripurna bersama DPRD Jakarta, di ruang rapat paripurna, Selasa (4/6/2013)
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ferrial Sofyan, dan hanya dihadiri 39 orang anggota dewan. Jokowi menyampaikan pendapat daerah melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp 1,73 triliun.
Dalam laporannya, mantan wali kota Solo ini menjelaskan penambahan terbesar berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dari rencana Rp 20,52 triliun tetapi yang mampu direalisasikan sebesar Rp 22,04 triliun.
"Dari pendapatan hibah dapat direalisasikan Rp 3,73 triliun dari rencana Rp 1,53 triliun atau meningkat 0,24 persen," jelasnya.
Selain memaparkan pencapaian pendapat daerahnya, Jokowi juga memaparkan belanja daerah yang hanya menghabiskan Rp 31, 56 triliun. Angka ini berkurang dari rencana anggaran belanja daerah sebesar Rp 38,37 triliun.
"Serta adanya pengurangan dalam pembiayaan daerah dari yang sebelumnya dianggarkan Rp 2,99 triliun menjadi Rp 823,30 triliun," tandasnya.
Dalam rapat paripurna ini Jokowi hanya diagendakan pembacaan laporan saja dan penyerahan laporan kepada pimpinan sidang. Selanjutnya akan dilanjutkan dalam pandangan fraksi-fraksi pada tanggal 10 Juni 2013.


Sumber :
merdeka.com

Diprediksi Jadi Capres PDIP, Jokowi: Saya Nggak Tahu, Tanya Bu Mega

Menteri BUMN Dahlan Iskan memprediksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan ditunjuk menjadi capres PDIP. Namun Jokowi sendiri sampai saat ini mengaku belum tahu siapa yang akan diusung partainya di Pilpres 2014.
"Saya nggak tahu tanya Ibu Ketua," kata Jokowi kepada wartawan di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Dahlan memang yakin sekali Jokowilah yang akan dicapreskan PDIP. Namun Jokowi lagi-lagi bercanda, dia mengaku pusing dengan isu itu.
"Kemarin kan saya sudah bilang, saya pusing. Pusing karena makan es. Sekarang pusing karena hujan," candanya.
"Kalau kayak gitu soal capres-capres, tanya ke Ibu Ketualah," lanjutnya.
Saat ini Jokowi tiap hari diisukan masuk bursa capres, dan hampir setiap hari diwawancara media terkait hal ini. Jokowi mengaku tak bosan.
"Sapa yang bilang. Yang tanya apa nggak bosan? Kan saya juga jawabnya itu-itu aja," pungkasnya sembari tertawa.


Sumber :
detik.com

Besok, Jokowi Lantik Bupati Kepulauan Seribu di Pantai Perawan

Pelantikan Bupati Kepulauan Seribu akan dilaksanakan di Pantai Perawan, kawasan Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan, Jakarta Utara, besok. Untuk itu persiapan panggung dan remaja bahari Kepulauan Seribu siap menyambut kehadiran Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
"Kita siapkan seperti biasa di ruang terbuka, panggung terbuka, pagelaran kesenian, tradisi pulau seperti marawis yang dikoordinir Sudin Kepulauan Seribu untuk menyambut Gubernur," kata Kasudin Kominfomas, Agus Trimurtoyo saat dihubungi, Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Agus menambahkan rencananya Jokowi akan bermalam di Pulau Lancang yang berjarak 3 mil dengan waktu tempuh sekitar 20 menit menuju lokasi pelantikan.
"Nanti akan diantar menuju lokasi dengan perahu speedboat jenis kerapu yang biasa digunakan," bebernya.
Asep Syarifudin, Bupati baru Kepulauan Seribu, sebelumnya menjabat Kepala Badan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat DKI Jakarta. Dia menggantikan Ahmad Luthfi yang memasuki masa pensiun.
"Pernah menjabat Wakil Bupati Kepulauan Seribu 2010 sampai 2011, hanya setahun. Memang Asep Syarifudin tak asing juga bagi kita warga Kepulauan Seribu," ujarnya.
Acara tersebut juga dihadiri lima walikota DKI Jakarta, Kepala Dinas DKI Jakarta, Kepala Kantor DKI Jakarta, Kepala Badan DKI Jakarta. Pelantikan tersebut juga terbuka untuk masyarakat umum.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Siap Nasionalisasi PT Paljaya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menasionalisasi PT Paljaya sebagai perusahaan penyulingan air bersih menjadi bagian dari saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Tadi sudah saya sampaikan dan PT Palyja mau kami ambil," ujar Joko Widodo kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Selasa (4/6/2013) sore.
Mantan Wali Kota Surakarta itu mengakui bahwa keputusan membeli perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki PT Astratel, salah satu anak perusahaan raksasa milik Grup Astra, itu merupakan suatu keputusan yang sangat berani. Jokowi pun mengatakan, melihat permasalahan air bersih di DKI yang kian kritis, Pemprov DKI dirasa perlu untuk mengambil langkah tersebut.
"Supaya Jakarta bisa lebih leluasa mengelola air, betul-betul untuk rakyatn untuk masyarakat. Bukan orientasi pada keuntungan," ucap Jokowi.
Dalam waktu dekat, Pemprov DKI akan memulai menjajaki proses pengambilalihan itu. Jokowi pun optimis pihaknya dapat mengambilalih sekaligus mengelola perusahaan tersebut bagi masyarakat DKI Jakarta. Jika mentok, ia mengaku memiliki jurus kedua agar keinginannya bisa terlaksana.
"Kalau sudah menyangkut prinsip, saya tidak akan main-main," tutur Jokowi.
"Kalau enggak mau, baru jurus kedua keluar," tambah Jokowi merahasiakan jurus keduanya tersebut.


Sumber :
kompas.com

Jokowi Promosikan Jakarta di Malaysia

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) akan berangkat ke Malaysia pekan depan untuk mempromosikan Jakarta, melalui program Enjoy Jakarta. Jokowi berangkat ke Malaysia menggunakan dana dari sponsor acara tersebut, bukan APBD.
"Jadi di sana ada promosi Jakarta lewat Enjoy Jakarta. Minggu depan, kita promosikan Jakarta di sana," ujar Jokowi seusai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Selasa (4/6/2013) siang.
Jokowi akan berangkat ke Malaysia bersama stafnya dan rombongan penari Betawi. "Belum diputuskan siapa (staf) yang berangkat. Nanti yang berangkat paling satu dua tiga enggak banyak-banyak orang, paling yang banyak itu rombongan dari penari dan artisnya," tukas Jokowi.
Jokowi juga mengatakan, selain mempromosikan Jakarta di Malaysia, ia juga berencana melakukan studi sistem transportasi Deep Tunnel.
"Ya nanti di sana yang promosi mungkin akan menanyakan soal deep tunnel juga," tandas Jokowi.
Sumber :
kompas.com

Jokowi Anggap Kepala Dinas PU DKI Sudah Tepat

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai pemilihan Kepala Dinas PU Manggas Rudy Siahaan sudah tepat. Walaupun, Ketua Fraksi Gerindra M. Sanusi mengatakan pemilihan tersebut keliru mengingat latar belakang dari Manggas yang dinilai buruk saat di Dinas Pendidikan.
"Menurut saya bener banget itu. Yang penting kerjanya," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Sebelumnya, Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pekerjaan Umum dipecah menjadi dua yakni Dinas PU jalan dan Dinas PU air. Pasalnya, anggaran untuk Dinas PU pada APBD 2013 dialokasikan sekitar Rp 7 triliun yang berpotensi untuk diselewengkan.
"Persoalan kedua, penyerapan rendah sekali. Ini kepala dinasnya ngawur. Lalu dana swakelola atau dana tidak terprediksi atau sewaktu-waktu kurang lebih Rp 300 miliar. Itu nggak ada nomenklaturnya. Ini sangat dimungkinkan untuk korupsi," ujar anggota komisi D, Muhamad Sanusi di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Menurutnya, anggaran untuk program dinas PU dikeluarkan sewaktu-waktu. Ketua fraksi Gerindra ini mencontohkan seperti perbaikan jalan yang berlubang selalu dilakukan sewaktu-waktu dan hal tersebut membuat adanya proyek.
"Harusnya ga boleh, mereka harus bisa prediksi jalan kapan habis masanya. Anggaran tersebut dikelola sendiri," katanya.
Ia menilai Gubernur salah memilih Kepala Dinas PU Manggas Rudy Siahaan dalam hal ini. Sebab, track record Manggas sewaktu menjabat sebagai kepala bagian sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dinilai jelek.
"Menurut saya, Gubernur salah pilih orang. Track record-nya di Disdik sudah jelek, makin problem ini. Kita nggak yakin bisa penyerapan 50 persen di PU. Tahun kemarin masih bisa sampai 60 persen lebih," jelasnya.
Ia mengaku jika persoalan ini tidak dibereskan maka akan merugikan gubernur. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak akan terlihat jika penyerapan anggaran rendah. Menurut dia, harusnya kepala dinas PU memiliki perencanaan.


Sumber :
merdeka.com

Dahlan Iskan: Saya Dukung Jokowi Nyapres!

Menteri BUMN Dahlan Iskan memprediksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan jadi capres PDIP. Dahlan mendukung pencapresan mantan wali kota Solo tersebut.
"Iyalah saya dukung," kata Dahlan sembari tersenyum.
Hal ini disampaikan Dahlan kepada wartawan di Gedung Arsip Nasional Jakarta, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (04/6/2013).
Lalu apakah Dahlan tertarik duet dengan Jokowi di 2014? Dahlan menjawab diplomatis terkait rencananya ke Pilpres 2014 ini.
"Kita lihatlah, saya mau kerja dulu," kilah Dahlan.
Sebelumnya Dahlan mengutarakan warning kepada capres senior akan kemunculan Jokowi. Menurut Dahlan, Jokowi akan dicapreskan PDIP.
"Semua calon presiden harus melihat fenomena baru bahwa Jokowi akan menjadi capres dari partai Ibu Megawati," katanya.
 
Sumber :
detik.com

Dahlan Iskan Prediksi Jokowi Capres PDIP 2014

Menteri BUMN Dahlan Iskan memprediksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan berlaga di Pilpres 2014. Jokowi diprediksinya akan menjadi capres PDIP.
"Semua calon presiden harus melihat fenomena baru bahwa Jokowi akan menjadi capres dari partai Ibu Megawati," kata Dahlan di Gedung Arsip Nasional Jakarta, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (04/6/2013).
Hal ini, menurut Dahlan, akan menjadi tantangan capres senior lain. Karena fenomena Jokowi menang di DKI Jakarta juga berhasil menumbangkan tokoh kuat dan koalisi partai besar.
"Ini yang harus dipikirkan oleh capres yang lain agar tidak menghabiskan duit," katanya.
Memang Jokowi belakangan selalu memuncaki survei capres. Nama Jokowi bahkan mengungguli capres fenomenal sekelas Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Namun sejauh ini Jokowi selalu menepis akan maju di 2014. "Saya nggak mikir," kilah Jokowi berkali-kali setiap ditanya pencapresannya.


Sumber :
detik.com

Anggota DPRD: Jokowi Salah Pilih Kepala Dinas PU

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) segera mengganti Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Manggas Rudi Siahaan. Sanusi menilai Jokowi telah salah memilih Manggas sebagai Kepala Dinas PU DKI.
"Menurut saya, Gubernur salah pilih orang. Track record-nya sewaktu dia di Dinas Pendidikan saja sudah jelek, ini semakin menambah problem," kata Sanusi kepada wartawan, Selasa (4/5/2013).
Selain itu, ia juga melihat tidak adanya perkembangan pembangunan di Jakarta. Jalan rusak, kata Sanusi, semakin banyak jumlahnya, dan banjir yang belum tertangani dengan baik. Apabila masalah ini tidak segera dibereskan oleh Jokowi, maka kinerja Jokowi-lah yang akan dipertaruhkan.
"Masak sehari-hari dia tidak paham jangka waktu jalan. Harusnya dia punya perencanaan. Saya ingatkan kepada Kadis PU, masyarakat sekarang sudah pintar. Kalau ada yang meninggal akibat kecelakaan jalan berlubang, Dinas PU bisa dituntut, bisa dipidana. Jadi jangan sampai Pak Gubernur cacat kinerjanya karena Dinas PU," tegas anggota Komisi D DPRD DKI tersebut.
Keberhasilan pembangunan Kota Jakarta, kata dia, dilihat dari jumlah penyerapan anggarannya. Kalau penyerapan anggarannya sangat rendah, maka akan dipertanyakan kinerja Jokowi sebagai Gubernur DKI.
Ia juga tak meyakini penyerapan anggaran Dinas PU dapat mencapai 50 persen. Sebab, Dinas PU DKI memiliki anggaran terbesar di dalam APBD DKI 2013, yaitu mencapai Rp 7 triliun. Namun, hingga memasuki semester II tahun anggaran 2013, penyerapan dinas tersebut belum mencapai 10 persen.
Ia juga menemukan anggaran pos tak terduga sebesar Rp 300 miliar di Dinas PU DKI. "Penyerapannya rendah sekali. Ini kepala dinasnya ngawur. Ini sangat mungkin dikorupsi," kata Sanusi.
Sanusi menjelaskan, potensi korupsi yang bisa terjadi adalah melalui proyek tambal sulam jalan di DKI. Dengan dana tersebut, Dinas PU dapat sewaktu-waktu menjalankan proyek tambal sulam sejumlah jalan berlubang di DKI Jakarta tanpa perencanaan akurat sebelumnya.


Sumber :
kompas.com

Jokowi: 340 Bangku Taman 100 Persen Hasil CSR

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, anggaran untuk 340 bangku taman yang berada di Sudirman-Thamrin-Medan Merdeka menggunakan anggaran dari pihak swasta (CSR). Jokowi menilai, barang dari pihak swasta tidak mengecewakan.
"Tahu. 100 persen CSR," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Jokowi mengaku telah melakukan pengecekan langsung pemasangan bangku tersebut kemarin. "Ya ngecek jumlahnya dipasang sesuai sama yang dilaporkan sama saya apa tidak. Itu saja," ucapnya.
Kemarin, Jokowi berkeliling untuk menghitung jumlah titik pemasangan 340 bangku taman. Pihaknya berencana memasang bangku taman itu besok.
Salah satu alasan Jokowi ingin bangku taman dipasang di area tersebut agar masyarakat yang letih saat berkunjung bisa beristirahat di bangku taman tersebut.


Sumber :
merdeka.com

Klaim KJS RS akan Dibayar 100%, Jokowi: Kita Buat Panduan Sendiri

Pemprov DKI Jakarta akan membuat peraturan gubernur agar klaim rumah sakit atas pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang berdasar tarif Indonesia Case Base Groups (INA CBG's) akan dibayar 100%. Aturan ini memiliki standar lebih tinggi dari panduan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang hanya mengcover 75% klaim rumah sakit.
"Kita mau buat panduan sendiri," kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo pada wartawan di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013)
Jokowi menjelaskan jika saat ini pemprov DKI sedang merumuskan tarif INA CBG's yang tepat untuk diterapkan di Jakarta. Kelak, tarif ini akan berbeda dengan tarif yang berlaku secara nasional.
"Artinya berbeda dengan nasional. Kalau kemarin kita mengacu nasional, karena nasional itu diambil dari RSUD di daerah, di ambil rata-rata," kata Jokowi.
Dijelaskan Jokowi, adanya penolakan dari 16 rumah sakit menjadi bahan evaluasi adanya ketidaksesuaian antara tarif nasional dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit di Jakarta.
"Kalau di Jakarta, mungkin beberapa item dirasa kurang oleh rumah sakit, itu harus diperbaiki," terangnya
Kemarin (3/6/2013) Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sudah melakukan pertemuan dengan kepala Dinas Kesehatan Jakarta, Ditjen Kementerian Kesehatan, PT Askes dan perwakilan rumah sakit peserta KJS. Hasil pertemuan tersebut, pemprov akan mengcover 100% klaim rumah sakit dengan dasar hukum peraturan gubernur yang mengatur klaim KJS yang sebelumnya hanya 75% menjadi 100%.
"Kalau kemarin kan Pak Dirjen (Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes) pakai standar nasional jadinya 75%, kalau DKI kan Rp 23.000, kira-kira kita boleh dong kasih insentif 25%. Kan kita ada dana Rp 1,2 triliun," terang Ahok pada wartawan, Senin (3/6/2013).
Rencananya aturan baru ini akan diberlakukan pada awal Juli 2013.

Sumber :
detik.com

Jokowi Ejek DPRD DKI: Terbang ke 3 Negara, Jokowi: Ya, Bagus!

Sebanyak 15 anggota DPRD DKI merencanakan kunjungan kerja ke 3 negara, yaitu China, AS dan Korea Selatan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) "mendukung" program tersebut.
"Ya bagus, bagus. Ya nggak dukung mendukung, bagus," kata Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Jokowi menilai, kunjungan kerja yang oleh anggota DPRD bertujuan untuk mempelajari 4 program unggulan Jokowi itu, penting agar fungsi kontrol Dewan dapat dilaksanakan.
"Ya bagus, ada program lalu didukung dengan cara itu. Kalau yang ngontrol nggak menguasai materialnya, kan nanti kurang," ungkapnya.
Sementara terkait kritik sejumlah pihak bahwa kunjungan kerja itu hanya menjadi ajang pelesiran legislator Kebon Sirih, Jokowi tak hirau.
"Ya itu bukan urusan kita dong, wilayahnya sana (DPRD DKI)," ucap Jokowi.
Begitu juga dengan anggaran yang ditaksir Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) sebesar Rp 1,8 miliar. "Itu wilayahnya Dewan dong, jangan ditanyakan ke saya," elak Jokowi.
Studi banding anggota DPRD DKI itu dilakukan dalam rangka 4 program unggulan Jokowi, yaitu Deep Tunnel, Monorel, Tanggul Raksasa (Giant Sea Wall) dan Mass Rapid Transit (MRT). Negara yang dikunjungi adalah Belanda, China dan Malaysia. Ini adalah versi anggota DPRD.
Namun versi Sekretaris DPRD DKI berbeda. Kunjungan itu dalam rangka kunjungan balasan Sister City ke sejumlah kota di 3 negara, yaitu China, AS dan Korea Selatan. Kunjungan direncanakan dilakukan pada bulan ini.


Sumber  :
detik.com

Jokowi Masih Godok Pergub Alih Fungsi Rumah Dinas

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masih menggodok Peraturan Gubernur (Pergub) tentang alih fungsi rumah dinas camat dan lurah untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan tempat PKL. Saat ini, ia juga masih melakukan pendataan rumah dinas yang tidak layak pakai.
"Baru proses saja. Belum, ini masih ditentukan mana yang produktif, mana yang enggak produktif, mana yang dipakai, mana yang enggak dipakai. Harus dengan proses inventarisasi," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Jokowi belum memastikan alih fungsi itu akan dilakukan tahun ini. Sebab, saat ini pihaknya masih melakukan inventarisasi. "Masih dalam proses inventarisasi," tandasnya.
Rencana alih fungsi ini membutuhkan payung hukum kuat untuk mendukung rencananya itu. Alasannya, anggaran untuk perawatan rumah dinas dan hal yang terkait telah dialokasikan pada APBD.
"Kami harus lihat Pergub-nya dulu seperti apa, kan itu anggaran dialokasikan di APBD jadi harus ada Pergub yang mengatur soal itu," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jhony Wellas Polly.
Jhony yang merupakan anggota komisi B ini tidak dapat berkomentar lebih jauh perihal kebijakan tersebut sebelum ada Pergub. "Ya itu tadi, sampai saat ini kan belum ada pergubnya, ya harus ada aturannya untuk mengambil kebijakan itu," jelasnya.


Sumber :
merdeka.com

Jokowi Bantah Alih Fungsi Rumah Dinas Ganggu Kinerja Lurah Camat

Gubernur DKI Joko Widodo membantah alih fungsi rumah dinas milik camat dan lurah menyebabkan kerja mereka tak efektif. Menurutnya, wacana program itu masih dalam kajian yang mendalam agar tepat sasaran.
"Ini masih ditentukan, mana yang produktif, mana yang enggak produktif. Mana yang dipakai, mana yang enggak dipakai," ujarnya di Gedung Balaikota, Jakarta, Selasa (4/6/2013) pagi.
Jika inventarisasi rumah dinas camat dan lurah tersebut telah rampung, lanjut Jokowi, pihaknya tinggal membuat Peraturan Gubernur untuk menaungi kebijakan tersebut. Namun, dia belum bisa memastikan kapan proses itu selesai.
"Totalnya belum ada. Pergubnya sambil berjalan. Sekarang kan baru inventarisasi, belum tahu jadi tahun depan atau tahun ini," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan alih fungsi sejumlah rumah dinas camat dan lurah yang tak produktif. Rencananya, rumah dinas yang tak produktif tersebut akan dijadikan kawasan berjualan pedagang kaki lima atau ruang terbuka hijau.
Namun, beberapa anggota DPRD DKI menilai, kebijakan tersebut dapat menyebabkan kerja lurah dan camat menjadi tak efektif. Pasalnya, jarak antara rumah pribadi dan kantor ada yang tergolong jauh.


Sumber :
kompas.com

Jokowi: Jalan Tidak Boleh Dipakai Jualan PKL

Pemprov DKI tengah giat-gitanya menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang banyak memadati pinggiran jalan Jakarta. Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan jalan tidak boleh dijadikan lokasi PKL.
"Ini penertiban saja, kalau jalan dipakai jualan nggak benar dong. Jalan untuk jalan, jalur lambat ya untuk kendaraan. Tidak boleh untuk jualan," kata Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Pedagang yang ingin berjualan maka harus pada tempatnya, tidak mengambil lokasi pejalan kaki maupun jalan untuk kendaraan.
"PKL silakan berjualan, tapi di tempat untuk berjualan," ucapnya.
Jokowi menuturkan, Pemprov DKI akan terus menertibkan PKL yang sudah dimulai seperti di Pasar Minggu. PKL harus dikembalikan ke pasar, bukan jalan raya.
"Karena kalau PKL-nya di luar pasar, pedagang di dalam pasar nggak laku. Dan kita sudah diprotes sama pedagang pasar di dalam," kata Jokowi.
"Saya kan ke sana nggak sekali dua kali. Sama Jatinegara itu kan jalannya sempit, dipakai parkir pakai jualan. Ya itu tata kota. Tapi kita harus menyediakan tempat untuk PKL, kira-kira pertengahan tahun ini. Kira-kira 23 (tempat)," lanjutnya.
Soal harga kios bagi PKL yang direlokasi, Jokowi menyatakan tergantung tempat yang digunakan. "Tergantung. Los atau kios itu ada aturannya," ucap Jokowi.


Sumber :
detik.com

Jokowi Tak Alergi Lagi Pakai Voorijder

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pernah mengatakan tidak akan memakai pengawalan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) dalam rutinitasnya. Namun belakangan, Jokowi terpaksa memakai voorijder untuk menembus kemacetan ibu kota.
"Dulu kan kendaraannya mobil kadang dua tiga. Kalau saya kalau perlu pakai kalau enggak ya enggak usah. Lebih banyak tidaknya. Kadang saya tinggal kalau enggak perlu. Yang sering jemput kan di daerah. Kalau enggak seneng dengan dikawal juga belok," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Jokowi mengungkapkan, dia memilih untuk tidak dikawal karena lebih praktis dan tidak terlalu protokoler. Tetapi, karena Jakarta macet dan dia harus menghadiri setiap agenda dengan waktu yang ditentukan dengan terpaksa menggunakan pengawalan motor Dishub.
"Ya dulu kan pernah macet di Dukuh Bawah sampai 2 jam itu akhirnya dijemput voorijder," imbuhnya.
Jokowi membantah jika penggunaan kendaraan pengawal Dishub karena salah persepsi antara kondisi Solo dan Jakarta. "Ya tergantung keperluan. Solo kan kecil beda dengan kota besar," ucapnya.
Namun, penggunaan tersebut lebih karena sopir kendaraannya tidak mengerti dengan lokasi di Jakarta. "Kadang driver juga enggak ngerti tempatnya. Sekolah ini, kantor ini, di mana. Apalagi saya. Jadi untuk guide saja," katanya.
"Saya sih untuk kepraktisan saja. Yang simple-simple saja. Bayangin kalau siapin satu mobil voorijder. Tiga pakai kendaraan kan nyiapinnya ribet," imbuhnya.


Sumber :
merdeka.com

Beberapa Warga Pluit Melawan Jokowi Dengan Mematok Lahan

Penataan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, menunjukkan kemajuan. Di sisi barat waduk hampir sebagian besar bangunan yang ada sudah dibongkar. Aktivitas pengerukan lumpur terus berjalan di area waduk, sementara jalan inspeksi di sekitar waduk mulai bisa dipakai.
”Bisa dilihat, selalu ada perkembangan proyek normalisasi. Pekerjaan perlu dipantau terus. Ini yang disebut manajemen kontrol,” kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Senin (3/6/2013), saat mengunjungi Waduk Pluit, Jakarta Utara.
Jokowi tetap dengan tekadnya mengembalikan fungsi waduk sebagai kawasan resapan air. Tidak hanya itu, normalisasi waduk bisa dipakai untuk keperluan wisata. ”Kedalaman waduk akan kami kembalikan 10 sampai 15 meter,” katanya.
Untuk mempercepat pengerjaan tersebut, Pemprov DKI Jakarta berencana menambah alat berat. Alat itu untuk mengangkat timbunan sampah dan lumpur yang membuat waduk jadi dangkal. ”Keberadaan waduk ini akan sia-sia jika dibiarkan saja,” kata Jokowi.
Saat ini jalan inspeksi di sepanjang bibir waduk sudah membentang sepanjang 700 meter dari target sementara ini 2 kilometer. Jalan tersebut dibuat dengan konstruksi beton yang dikerjakan satu bulan lalu. Kawasan waduk mulai dari sisi selatan hingga barat juga lebih tampak terbuka jika dilihat dari Jalan Pluit Timur Raya dibanding sebelumnya yang dipenuhi hunian warga penggarap.
Setiap hari, tak kurang dari 80 personel kepolisian menjaga area itu. Mereka mendirikan posko keamanan di sisi barat dan selatan waduk.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Alat dan Perbekalan Sisca Herawati mengatakan, pengerukan waduk masih menggunakan dana dari tanggung jawab sosial perusahaan. ”Dana dari Dinas Pekerjaan Umum belum dipakai. Kami baru akan membuka lelang proyek setelah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah,” kata Sisca

Warga Tetap bertahan
Warga di area waduk yang belum direlokasi masih bertahan di tempat itu. Di kampung Taman Burung yang berada di sisi barat waduk, sebagian warga tetap membangun rumah. Beberapa warga malah menunjukkan patok-patok dari bambu yang menjadi pembatas lahan yang akan digarap warga pendatang.
”Kalau memang tanah ini mau digusur, mengapa masih ada orang yang berani matok-matok lahan di sini. Ke mana orang pemerintahnya,” kata seorang warga yang enggan menyebutkan nama untuk menghindari konflik dengan sesama warga.
Rianto (40), warga Taman Burung yang sudah lebih dulu direlokasi ke Rusunawa Marunda, juga mengatakan hal serupa. Menurut dia, ada saja warga yang terus berusaha mengokupasi lahan di kawasan waduk yang belum dibebaskan pemerintah.
Camat Penjaringan Rusdiyanto mengaku, pihaknya sudah rutin menertibkan warga yang masih tetap berusaha mematok-matok lahan di kawasan waduk yang belum dibebaskan.
”Sudah setiap minggu kami keliling waduk membersihkan patok-patok yang dibuat warga untuk membatasi lahan. Namun ya seperti itu, warga tetap tidak peduli,” katanya.
Menurut Rusdiyanto, sesuai arahan Jokowi, agar aparat pemerintah tidak bosan menertibkan warga yang membandel.
”Makanya, setiap minggu kami selalu kontrol kawasan waduk,” katanya.

Sumber :
kompas.com

Demokrat Kritik Rencana Jokowi Soal Rumah Dinas Camat dan Lurah

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, Jhony Wellas Polly angkat bicara soal rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk memugar rumah dinas camat dan lurah yang tidak layak pakai untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan lahan penampung Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurutnya, harus ada payung hukum yang kuat untuk mewujudkan rencana itu.
Sebab, anggaran untuk perawatan rumah dinas dan yang terkait telah dialokasikan pada APBD. "Kita harus lihat Pergub nya dulu seperti apa. Kan itu anggaran dialokasikan di APBD jadi harus ada Pergub yang mengatur soal itu," ujar Jhony Wellas Polly saat dihubungi wartawan, Selasa (4/6/2013).
Jhony yang merupakan anggota Komisi B DPRD DKI ini tidak dapat berkomentar lebih jauh perihal kebijakan tersebut sebelum ada Pergub.
"Ya itu tadi, sampai saat ini kan belum ada Pergubnya, ya harus ada aturanya untuk mengambil kebijakan itu," jelasnya.
Sementara itu, secara terpisah, anggota Komisi A DPRD DKI, Taufiqurrahman menilai rencana Jokowi tersebut menarik dan relevan. Sebab, Pemprov DKI kesulitan lahan untuk membangun RTH dan wadah penataan PKL.
Namun, konsekuensi dari kebijakan tersebut akan berdampak bagi kinerja lurah dan camat yang mempersoalkan jarak rumah dan kantor.
"Tapi ada konsekuensi-konsekuensi tertentu yang harus diterima juga, seperti kinerja lurah dan camat bisa menurun karena permasalahan jarak rumah dengan lokasi kantor menjadi jauh," kata Taufiqurrahman.
Menurut politikus Demokrat ini, rumah dinas tersebut diadakan supaya lurah dan camat bisa lebih efektif efisien dalam memimpin kelurahan dan kecamatan. Selain itu, untuk lebih dekat berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat yang dipimpinnya.
Sedangkan, keinginan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan mengalokasikan anggaran perawatan rumah dinas tersebut ke Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) lurah camat harus sesuai aturan yang berlaku. Sebab, Pemprov DKI bekerja sesuai amanah peraturan perundangan.
"Harus sesuai dengan peraturan perundangan terkait TKD. Apapun itu silahkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, karna pemda DKI bekerja sesuai amanah peraturan perundangan," tandasnya.


Sumber :
merdeka.com

Ketua DPRD Tuding Anak Buah Jokowi Hobi Pelesiran

Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan dari partai Demokrat menegaskan kunjungan kerja ke negara yang tergabung dalam sister city tidak hanya dilakukan oleh pihaknya. Namun, anak buah Gubernur Joko Widodo (Jokowi) di lingkungan Pemprov DKI juga memiliki program yang serupa dan juga telah dianggarkan.
"Kegiatan sister city bukan kegiatan DPRD saja, sister city di Pemda juga ada. Pemda punya anggaran juga," ujar Ferrial saat dihubungi, Jakarta, Senin (3/6/2013).
Menurut Ferrial, biaya untuk kunjungan kerja ke negara yang tergabung dalam sister city memang dianggarkan setiap tahunnya. Untuk diketahui, negara yang menjadi sister city Jakarta di antaranya Houston, Los Angeles, New York, Beijing (China) dan Seoul (Korea Selatan).
"Mereka DPRD-nya melakukan kunjungan ke sini, wajar kalau kita juga akan berkunjung ke sana," tegas Ferrial.
Sedangkan hal-hal yang akan dibahas selama kunjungan itu adalah kerja sama di berbagai bidang. Baik bidang ekonomi ataupun budaya.
"Dan itu ada perjanjiannya. Dan perjanjian itu harus ada persetujuan dengan DPRD," katanya.
Politikus Demokrat ini kembali mengingatkan betapa pentingnya kunjungan kerja yang menghabiskan anggaran Rp 1,8 miliar itu. Pasalnya, DPRD sebagai lembaga pengawas proyek pembangunan yang dilakukan oleh Pemrov DKI, DPRD harus tahu seluk beluk semua kegiatan pembangunan.
"Seperti contoh monorail, kita laksanakan monorail yang direncanakan lalu, jelas tidak pas. Karena monorail lalu kapasitasnya terbatas, daya angkutnya terbatas. Kalau monorail sekarang satu gerbong di atas 100 orang, satu rangkaian ada 6 gerbong, misalkan jumlahnya itu, 6 gerbong kali 100, 600 orang. Kan luar biasa daya angkutnya," papar Ferrial.
"Tapi kalau misalnya ujug-ujug didatangkan ke sini, DPRD tak menyetujui, ya gak bisa juga. Semua kegiatan pembangunan yang nantinya membebani masyarakat, harus persetujuan DPRD. Nanti subsidinya bagaimana? Kedua untuk membangun rel, halte, itu ada kaitannya dengan kita. Terkait tata ruang, dan anggarannya," tandasnya.


Sumber :
merdeka.com

Jokowi-Ahok: Welcome To New Jakarta Spirit

Di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan  Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Jakarta mulai menggeliat. Warga yang tak sehat berbondong-bondong berobat dengan KJS (Kartu Jakarta Sehat), siswa-siswa tak mampu sedikit dapat menikmati jajan berkat KJP (Kartu Jakarta Pintar), sungai-sungai dan waduk waduk mulai dikeruk untuk menangkal banjir, taman-taman kota mulai mempercantik diri untuk menerima pengunjung yang ingin bersantai di taman, angkutan umum ditambah dan dibenahi baik kuantital maupun kualitasnya. Tidak cukup sampai disitu, penataan dibidang lain pun dilakukan oleh Jokowi-Ahok, satu persatu berjalan tetapi pasti, dari transportasi, rumah susun sampai birokrasi, semua mulai mendapat besutan Jokowi-Ahok.
Lihatlah, sejumlah stasiun kereta api disterilkan dari lapak-lapak PKL hingga terlihat indah kembali. Waduk Pluit di Jakarta Utara yang menciut 20 persen mulai dinormalisasi. Warga berangsur-angsur dipindahkan ke rumah susun.
Di lingkungan birokrasi, perubahan itu juga mulai terasa. Pelayanan publik semakin baik dan cepat. Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta lebih tertib. Pejabat yang tidak mau mengikuti perubahan dicopot. Penunjukan pejabat baru di tingkat kelurahan dan kecamatan dilakukan dengan sistem lelang.
Semua berjalan dan terus berjalan secepat kilat, rasanya belum pernah ada di republik ini, pejabat yang bekerja seefektif dan secepat kinerja Jokowi-Ahok, gaya memimpin Jokowi menyedot pujian. Blusukan Jokowi ke kampung-kampung memecah kebekuan hubungan pemimpin dengan rakyat. Kebrutalan Ahok dalam memangkas birokari dan korupsi mengundang decak kagum siapapun yang ada di negri ini. Tak heran, tradisi ini menjadi tren yang banyak ditiru pejabat, bahkan (maaf) sampai presiden.


Inisiasi Interpelasi Jokowi-Basuki Masih Berlanjut

Inisiasi interpelasi DPRD DKI kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS) masih berlanjut. Sebab, syarat dan ketentuan interpelasi dapat dipenuhi anggota DPRD yang mengajukan."Jumlah yang menginisiasinya masih di atas 15 anggota Dewan. Syarat itu bisa bergulir, kan harus 15 anggota Dewan dan lebih dari dua fraksi partai. Berarti kan masih berlanjut," kata Sekretaris DPRD DKI Mangara Pardede di kantornya, Senin (3/6/2013).
Hingga saat ini, pembicaraan mengenai program KJS masih dibahas di Komisi E, komisi yang membicarakan soal kesehatan. Jika masalah tersebut selesai di tataran komisi, maka interpelasi dinyatakan gugur. Namun, jika tidak selesai, maka inisiasi interpelasi berlanjut ke rapat pimpinan.
"Setelah di rapat pimpinan, lanjut ke Bamus. Di Bamus bisa menolak. Kalau menolak, ya interpelasi selesai. Kalau diterima, lanjut ke rapat paripurna. Baru di situ dijadwalkan kembali rapat," tuturnya.
Dalam rapat paripurna tersebut pun, lanjut Mangara, harus memenuhi syarat kehadiran anggota Dewan terlebih dahulu. Rapat paripurna akan dinyatakan tidak sah jika kehadiran anggota Dewan tidak memenuhi jumlah 50 persen tambah satu anggota Dewan.
"Di rapat paripurna itulah, Gubernur dipanggil, menjelaskan. Kalau sudah dipanggil, ditanyakan, ya sudah interpelasi selesai," lanjut Mangara.
Sebelumnya, wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait, Kamis (23/5/2013). Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS.
Di antara topik pembahasan terdapat soal 16 rumah sakit swasta yang dikabarkan keberatan melaksanakan KJS karena sistem pembayaran. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, mengklaim telah ada 32 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani rencana penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah di program KJS.


Sumber :
kompas.com

Delema Pencapresan Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mantap digadang-gadang menjadi calon presiden 2014. Terbukti sejumlah lembaga survei menempatkan namanya di posisi pertama sebagai capres dengan terpopuler dengan elektabilitas tertinggi dibanding tokoh politik senior lainnya.
"Bila melihat tren opini publik, memang Jokowi ini sosok yang nilai jualnya tinggi baik untuk urusan elektabilitas, popularitas, penerimaan dan kesukaan pemilih. Wajar jika ada upaya untuk menarik-narik Jokowi ke dalam pencapresan 2014," kata Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto saat dihubungi, Senin (3/6/2013).
Tapi Jokowi tetap punya kendala. Bekas Wali Kota Solo ini menghadapi dilema dengan para pemilih yang mengantarnya menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Jokowi sedang dihadapkan pada kondisi harapan publik yang begitu tinggi. Pemilih di DKI tentu berharap Jokowi berkiprah maksimal dulu 1 periode kekuasaan di DKI," imbuh Gun Gun.
"Ini soal harapan publik yang sangat tinggi, yang jika tidak dipenuhi akan melahirkan disonansi kognitif," ujar dia.
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menurutnya akan berpikir alternatif terbaik yang dapat dinegosiasikan. "Jika elektabilitas Mega tidak leading sangat mungkin Mega bertransformasi dari aktor menjadi king maker," tutur Gun Gun.


Sumber :
detik.com

Sinyal Megawati di Kampung Jokowi

"Ketua umum iki sampun sepuh, (ketua umum ini sudah tua). Ayo kalian yang muda, kalau mau maju, maju!”
Puluhan ribu kader PDIP menyemut di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Kota bengawan itu menjadi merah dan meriah. Tokoh-tokoh nasional PDIP datang, termasuk Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Puan Maharani dan juga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Minggu, 14 April 2013 itu, Mega mendeklarasikan pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko menjelang Pilkada Jawa Tengah.
Di depan puluhan ribu kader itulah, selain mendeklarasikan Ganjar, Mega memberikan tantangan pada kader muda banteng untuk memenangkan pilkada dan pilpres.
Di kampung kelahiran Jokowi itu, Mega berpidato penuh emosional. Ia menyelipkan humor, pantun dan ketegasan. Berkali-kali mantan presiden itu memakai bahasa Jawa untuk menekankan pesan yang ingin disampaikannya. “Presidene sopo wae karepmu (presidennya siapa saja terserah),” kata Mega.


Sumber :
detik.com