Jokowi Tinjau Waduk Kali Krukut

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meninjau Waduk Kali Krukut yang terletak di Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis.
Berdasarkan pantauan di lapangan, Jokowi tiba di lokasi pada pukul 11.30 WIB. Kunjungan tersebut berlangsung selama kurang lebih satu jam.
Sebagai informasi, pembangunan waduk tersebut baru berlangsung setengah jalan dan masih terbengkalai sampai sekarang. Waduk itu akhirnya dimanfaatkan warga sebagai empang dan tempat memancing.
"Oleh karena itu, ketika pembangunan waduk ini diteruskan, saya sendiri yang akan memantaunya, sehingga benar-benar bermanfaat sebagai penghalau banjir," kata Jokowi disela-sela tinjauannya di waduk kali Krukut, Jakarta Selatan.
Langkah selanjutnya, Jokowi berencana melanjutkan pembangunan waduk tersebut dengan melakukan pelebaran. Menurut dia, lahan untuk pelebarannya telah tersedia.
"Lahannya sudah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak tahun lalu. Jadi, setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 cair, pembangunan waduk itu akan dilanjutkan," ujar Jokowi.
Rencananya, Jokowi mengungkapkan waduk tersebut akan dilebarkan hingga seluas 20.000 meter persegi, dari ukuran sebelumnya, yakni 9.000 meter persegi.
Selain meninjau waduk, Jokowi juga menyempatkan diri untuk melakukan pengecekan terhadap rumah pompa dan tanggul yang terletak di samping waduk kali Krukut, serta berbincang dengan warga sekitar.

Sumber :
http://www.republika.co.id

Jokowi ditegur Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan kehadiran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi juru kampanye pasangan Rieke Dyah Pitaloka-Teten Masduki di Kabupaten Bandung, pada Sabtu, 16 Februari 2013 adalah langkah yang keliru. Hal tersebut dinilai telah menyalahi aturan.

"Pertama dia salah ngasih surat cuti, sebelumnya harusnya dia minta 12 hari sebelum ngajuin surat cuti itu," kata Mendagri Gamawan Fauzi ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (21/2/2013).

Dikatakan Gamawan, Jokowi juga tidak memberitahukan keperluan kampanye untuk siapa Jokowi datang. "Ada saja waktu untuk Jokowi, tetapi dia kampanye untuk siapa tidak jelas dan tidak ada di surat itu. Padahal di dalam undang-undang sudah jelas diatur," imbuhnya.

Meski demikian, kata dia, mengenai sanksi bukan domainnya. Pihaknya hanya sebatas memberi teguran tertulis kepada Jokowi. "Itu bukan (urusan) Mendagri tapi urusan KPU dan Bawaslu. Kita terbitkan surat (teguran) saja," pungkasnya.

Sebelumnya, kehadiran Jokowi menjadi juru kampanye pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki di Kabupaten Bandung, pada Sabtu, 16 Februari lalu, tanpa disertai surat izin cuti dari Mendagri, dinilai menyalahi aturan. Panwaslu Provinsi Jawa Barat pun rekomendasi pemberikan sanksi terhadap pasangan nomor urut 5 itu ke KPU provinsi.

Ketua Panwaslu Jabar, Ihat Subihat, menjelaskan, hasil rapat pleno Panwaslu memutuskan bahwa Jokowi bersalah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14/2010, Pasal 11 ayat 1 dan 2, yang menyebutkan bahwa pejabat publik yang mengikuti kampanye harus mengajukan cuti terlebih dahulu.

Sumber : www.okezone.com