Jokowi Kalahkan Ical Lagi di Survei Capres, Ini Kata Golkar

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali memuncaki survei capres. Jokowi bahkan mengalahkan capres potensial sekelas Ketum Golkar Aburizal Bakrie. Apa kata Golkar?
"Pokoknya masih ada waktu untuk meningkatkan elektabilitas," kata Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/5/2013).
Namun Golkar boleh sedikit berbangga karena dalam survei yang dirilis oleh Media Survei Nasional (Median), Golkar mendapat suara terbesar jika Pemilu digelar hari ini. Ini juga dianggap sebagai prestasi yang harus dipertahankan di Pemilu 2014 mendatang.
"Sekali lagi itu penghormatan publik dan masyarakat luas yang diberikan kepada Golkar dan akan kami jaga sampai menjelang Pemilu," katanya.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Capres Paling Top, PDIP Tetap Usung Megawati

Gubernur DKI Joko Widodo menjadi capres paling potensial menurut Lembaga survei Media Survei Nasional (Median). Meski demikian, PDIP berdasarkan hasil Rakernas tetap mengusung Megawati sebagai capres pada 2014.

"Sikap kami berdasarkan hasil Rakernas di Bandung tahun 2012 menyerahkan kepada Bu Megawati, karena yang penting bagi kami bagaimana konsepsi pemerintahan ke depan. Tapi tentu kita akan melihat bagaimana harapan rakyat," kata Wasekjen DPP PDIP Hasto Kristianto kepada detikcom, Jumat (17/5/2013).
Menurutnya, bagi PDIP untuk menjadi pemimpn tidak hanya modal elektabilitas seperti yang dirilis hasil survei, tapi perlu komitmen kebangsan untuk selesaikan bangsa yang kian hari menghadapi persoalan serius.
"Belajar dari 2004 mengukur calon presiden bagi Indonesia nggak cukup elektabilitas, jangan sampai karena elektabilitas kemudian berorientasi politik. Meski sepenuhnya kita serahkan pada rakyat," ujarnya.
Karenanya, PDIP meminta agar Jokowi tetap konsen dulu dengan tugasnya sebagai Gubernur DKI.
"Saya lihat Pak Jokowi konsen penuhi dulu janji perubahannya sebagai gubernur, rakyat di bantaran sungai tentu mengharapkan perbaikan di sungai, rakyat yang tinggal di tempat kumuh juga harapkan yang sama. Kemudian masalah terbosan mengatasi kemacetan, itu jadi skala prioritas. Soal elektabilitas yang tinggi itu dinamika," lanjutnya.
Sementara soal faktor yang menentukan elektabilitas Jokowi sebagai capres, menurut Hasto hal itu karena Jokowi menampikan sisi lain kepemimpinan.
"Elektabilitas Jokowi antitesa kepemimpinan SBY yang segala sesuatunya dicitrakan," ucap Hasto.

Sumber :
news.detik.com

Lagi Jokowi Capres Paling Top, Ini Tanggapan PDIP

Lembaga survei Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei terkait kandidat capres paling potensial, hasilnya Gubernur DKI Joko Widodo ada di nomor satu. Apakah PDIP akan mempertimbangan Jokowi jadi Capres?
"Sebagai hasil survei tentu itu jadi acuan kita melihat siapa yang muncul di publik, tapi partai punya mekanisme sendiri (menentukan capres)," kata politisi PDIP Ganjar Pranowo kepada detikcom, Jumat (18/5/2013).
Namun menurut Ganjar, yang terpenting saat ini adalah ketentuan Undang-undang bagi partai dalam mengusung calon presiden. Apakah syarat minimum presidential treshold bisa dipenuhi partai.
"Presentase (presidential treshold) di Undang-undang Pilpres berapa agar parpol bisa mengusung capres? Ini yang harus diperhatikan," ungkapnya.
"Jadi kita sering tergesa-gesa ini calon partai ini, tapi orang lupa apakah parpol memenuhi syarat minum pengajuan capres," lanjut Ganjar.
Ia menuturkan, syarat yang saat ini Undang-undangnya masih dalam perdebatan itu perlu jelas dulu disepkati untuk menjadi acuan parpol.
Jika parpol bisa mengajukan capres maka akan ada mekanisme internal untuk mengusung nama, namun jika tidak maka perlu koalisi.
"Jadi kita konsen dulu untuk Pemilu, termasuk Undang-undang Pilpres," ucapnya.
Sementara terkait keterpilihan Jokowi dalam hasil survei, menurutnya tak lain karena Gubernur DKI itu populer di kalangan masyarakat.
"Ya karena terkenal saja, kalau besok ada lembaga survei lain yang memunculkan nama mas Jokowi lagi ya silakan nilai. Ini eranya publikasi," kata anggota komisi II DPR itu.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Desak Pengembang Segera Bangun Rusun Umum

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan akan terus mengejar pengembang rumah susun komersial dan menagih pembangunan rumah susun umum. Berdasarkan aturan, pengembang tersebut diwajibkan untuk menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk pemerintah.
"Mulai sekarang, saya akan terus menagih kepada semua developer untuk segera membangun rusun," kata Jokowi di Tambora, Jakarta Barat, Jumat (17/5/2013).
Ia mengatakan, developer masih berutang banyak kepada Pemprov DKI, yakni sekitar 680 rusun. Menurut Jokowi, rusun-rusun ini harus segera dibangun agar lebih mudah dalam merelokasi warga-warga yang terkena dampak relokasi normalisasi sungai dan waduk di Jakarta.
Jokowi mengatakan, biaya pembangunan ratusan rusun itu mencapai Rp 13 triliun. Namun, karena tidak ditagih selama puluhan tahun, akhirnya kewajiban tersebut tidak mereka bayarkan.
"Kalau kita hitung-hitung bisa sampai Rp 13 triliun. Mulai kita tagih hari ini untuk segera dilaksanakan. Yang tidak cepat melaksanakan akan kita kejar sampai di mana pun juga karena ini untuk kepentingan masyarakat," kata Jokowi.
Pasal 16 Ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun menyebutkan bahwa setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangunnya. Pembangunan rusun umum itu dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rusun komersial pada kabupaten atau kota yang sama.

Sumber :
kompas.com

Nasi kotak Kiriman Jokowi Ditolak Warga Waduk

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan puluhan nasi kotak untuk warga Muara Baru, Pluit, Jakarta Utara, ke posko yang didirkan warga. Namun pemberian itu ditolak.
Nasi kotak itu dibawa oleh mobil Innova berwarna hitam, yang datang sekitar pukul 15.10, Jumat (17/5/2013). Setelah itu, tiga orang yang berada di dalam mobil keluar dan langsung membuka pintu belakang mobil yang berisikan 84 kotak nasi.
Dua orang pria menggunakan baju safari berwarna biru gelap dan seorang mengenakan baju berwarna putih terlihat menenteng nasi kotak tersebut ke posko warga Muara Baru. Petugas Satpol PP yang sedang bertugas di lokasi ikut membantu.
Sesampainya di posko, mereka langsung meletakkan nasi kotak tersebut di meja yang terletak persis di depan pintu masuk posko. Warga yang sedang berada di posko pun langsung datang menghampirinya.
Ketika mengetahui nasi kotak ini pemberian Gubernur, sontak warga pun menolak. Sambil berteriak-teriak, mereka meletakkan nasi kotak yang tadinya ditaruh di atas meja ke bawah.
"Kami tidak butuh makanan. Kami ingin Jokowi ke sini," teriak salah satu warga, Jumat (17/5/2013).
"Kalau tidak ada Jokowi, Ahok bawa ke sini. Berani tidak dia ke sini," ucap warga lainnya.
Menurut warga, mereka menginginkan Gubernur atupun Wakilnya datang dan berdialog dengan warga. Mereka mengatakan, mereka tidak membutuhkan bantuan yang diberikannya ini.
"Kami bukan binatang, yang dikasih makan bisa jinak," ujar warga yang menolak pemberian nasi kotak itu.
Karena tidak diterima oleh warga, nasi kotak tersebut lantas dibawa kembali oleh Satpol PP. Tak lama kemudian, ketiga pegawai Balaikota itu langsung meninggalkan lokasi.
Selanjutnya nasi kotak yang sudah ditolak itu akhirnya diberikan kepada petugas, baik Satpol PP, Polisi maupun Brimob yang tengah berjaga di sekitar lokasi. Beberapa dari nasi kotak itu juga diberikan kepada sejumlah anak kecil yang sedang bermain di sekitar bantaran Waduk Pluit.

Sumber :
kompas.com

Asosiasi Dukung Jokowi Tagih Utang Pengembang

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia (Apersi) mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menagih ke pengembang properti yang berutang membangun rumah susun. Ketua Asosiasi Eddy Ganefo mengatakan, adalah hak pemerintah untuk mendapat alokasi 20 persen dari proyek yang dikerjakan untuk mendirikan rusun.
"Ketentuan 20 persen itu tertuang di dalam surat izin penunjukan penggunaan tanah," kata Eddy ketika dihubungi pada Jumat, 17 Mei 2013. Surat ini kemudian dijadikan acuan penerbitan izin mendirikan bangunan.
Menurut Eddy, ada kendala mengapa banyak pengembang besar yang belum menunaikan kewajibannya. "Terutama soal tanah yang akan digunakan untuk membangun rusun."
Biasanya, pengembang akan menggunakan seluruh lahan yang dibeli untuk membangun apartemen maupun permukiman mewah. Sementara kewajiban mendirikan rusun dilaksanakan di lokasi yang berbeda. "Karena peraturan mengizinkan kewajiban 20 persen mendirikan rusun dilakukan di luar area," katanya.
Mengapa demikian, karena nilai tanah di lokasi tersebut sudah mahal. Selain itu, pengembang juga risih jika harus membangun rusun di sekitar hunian mewah.
Tapi, kata Eddy, itu bukan alasan pengembang bisa menghindari kewajibannya. Nah, Eddy mengklaim, anggota yang ada di dalam Apersi sudah menunaikan kewajiban 20 persen berupa pembangunan fasilitas sosial dan umum. Sebab, rata-rata yang dibangun merupakan permukiman menengah.
Gubernur Jokowi mengungkapkan, ada puluhan pengembang besar yang belum melaksanakan kewajibannya. Tak tanggung-tanggung, angkanya mencapai Rp 13 triliun. "Bentuk utangnya adalah pembangunan rumah susun," kata Jokowi pada Jumat, 17 Mei 2013. Angka triliunan rupiah tersebut setara dengan 680 unit rumah susun.

Sumber :
tempo.co

Ahmad Husin Alaydrus: Jokowi Jangan Asal Keluar Rp 200 M

Penyelenggaraan Islamic Solidarity Games (ISG) dipindah dari Pekanbaru ke Jakarta. Alasan pemindahan itu karena Gubernur Riau, Rusli Zainal, terjerat kasus korupsi.
Anggota Komisi C DPRD DKI, Ahmad Husin Alaydrus, meragukan kesiapan Jakarta sebagai tuan rumah kegiatan ini. Selain sarana dan prasarana yang tidak mendukung, dana Rp 200 miliar untuk acara tersebut juga dipertanyakan.
Sebagai anggota komisi yang membidangi anggaran, politikus Partai Demokrat itu meminta berpikir dua kali sebelum memutuskan mengeluarkan dana besar.
"Jangan sampai lantaran dipaksakan akhirnya penyelenggaraannya tidak maksimal. Seharusnya Pemprov DKI berpikir secara matang terlebih dahulu. Terutama terkait kesiapan sarana dan prasarana maupun pendanaannya," tegas Alaydrus di kantor DPRD Jakarta, Jumat (17/5/2013).
Apalagi pelaksanaan Islamic Solidarity Games tersebut, tidak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2013.
"Uangnya dari mana? Ini harus dipikirkan. Karena ketidaksiapan jangan sampai ajang olah raga ini berantakan dan malah memberikan citra buruk bagi Jakarta di mata dunia internasional," jelas Alaydrus.
Dia meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk berpikir ulang.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menemui Gubernur DKI Joko Widodo untuk membicarakan kegiatan olah raga yang semula digelar di Pekanbaru, Riau pada 6-17 Juni. Pemindahan dilakukan untuk menyelamatkan wajah Indonesia di dunia internasional.
"ISG Insya Allah akan dilaksanakan di Provinsi DKI 22 September sampai 1 Oktober," ujar Roy Suryo di Balai Kota, Selasa (30/4/2013).

Sumber :
merdeka.com

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan memanggil Perumnas selaku pengelola rumah susun di Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rencananya, pemanggilan akan dilakukan pekan depan.
"Panggil lagi saja, hari Senin BPN, Selasa Perumnas. Saya semakin ngerti masalah di lapangannya," ujar Jokowi di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2013).
Kemudian Jokowi menceritakan permasalahan awal yang dikeluhkan oleh warga penghuni rumah susun. Mereka khawatir tidak bisa lagi tinggal di rusun karena hak guna bangunan yang dimiliki Perumnas telah habis.
"Oleh sebab itu, setelah dari sini saya panggil Perumnas. Perumnas ternyata ngasih info bahwa itu masih haknya dia. HGB (hak guna bangunan) sudah habis sehingga mereka mau pengen kita juga untuk memediasi antara Perumnas dan warga," kata Jokowi.
Adapun keinginan Perumnas, menurut Jokowi, berencana membangun rusun dengan desain lantai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tetapi, Jokowi meminta agar warga tetap diberi hak yang sama seperti sekarang.
"Tetapi warga tadi gak setuju karena ingin HGB-nya dirampungkan dulu.
Saya melihatnya tadi hanya selintas. Ini lebih bagus kalau warga gak dikenai biaya tapi punya hak yang sama, ruangnya sama tapi barang rumahnya lebih bagus," kata Jokowi.
"Tapi apapun juga saya gak grusa-grusu. Saya tetap tanya dulu ke warga dan ternyata benar ada sesuatu yang saya gak tahu," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Wajah Jokowi-Basuki di Spanduk Dicoret-coret Warga Waduk

Spanduk berukuran besar dengan tulisan "Kami bukan komunis, tepati janjimu" terpampang di depan posko warga Muara Baru, Pluit, yang menolak direlokasi. Foto Jokowi dan Basuki di spanduk tersebut dicoret-coret pada bagian wajah.
Spanduk yang berbunyi penolakan warga akan relokasi bukan hanya satu sehingga keberadaannya menambah kesan kumuh kawasan tersebut.
Puluhan petugas Satpol PP pun mengincar spanduk tersebut untuk diturunkan. Mereka berkumpul di lahan kosong tepat di depan posko sebelum menurunkan spanduk tersebut.
Warga yang berjaga di depan posko tampak waspada. Ketika Satpol PP beraksi, tidak ada perlawanan dari mereka. Hanya beberapa ibu yang meneriakkan ketidaksukaan mereka.
"Kenapa, enggak suka sama spanduk-spanduknya? Inilah yang kami rasakan," teriak salah seorang warga di posko warga Muara Baru, Jumat (17/5/2013).
Kepala Seksi Operasional dan Penegakan Hukum Satpol PP Jakarta Utara Salmon Nadapdap mengatakan, pencopotan spanduk ini dikarenakan warga memasangnya tanpa izin. Oleh karena itu, pihaknya langsung bertindak tegas atas spanduk yang dipasang di tanah bukan miliknya.
"Ini kan tanah negara. Sekarang kalau saya punya rumah tiba-tiba ada yang masang spanduk, kan saya marah pasti. Langsung saya copot," tegasnya.
Saat ini enam spanduk yang telah dicopot, termasuk yang bergambar muka Jokowi dan Basuki yang dicoret-coret, sudah dibawa ke kantor Kecamatan Penjaringan. Namun, baru 15 menit dicopot, dua spanduk baru kembali terpampang di tembok depan pintu masuk posko.

Sumber :
kompas.com

Jokowi akan renovasi di rusun Kebon Kacang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyambangi rumah susun Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di sana, pria yang akrab disapa Jokowi itu melakukan sosialisasi rencana renovasi rusun yang memiliki delapan unit itu.
"Jadi kan HGB-nya (hak guna bangunan) sudah habis, jadi nanti kembali ke Perumnas," kata Jokowi, Jakarta, Jumat (17/5/2013).
Jokowi menjelaskan rusun tersebut dikelola oleh Perumnas. Namun, pihaknya meminta agar warga yang tinggal di rusun tetap diperhatikan akan hak-haknya.
"Tapi saya maunya ini nanti warga enggak diutak-atik. Nanti ini mau diupgrade," terang Jokowi.
Sejak awal dilantik, Jokowi memang konsep memperbaiki fisik dan manajemen rusun di Jakarta. Khusus yang sifatnya Rusunawa, Jokowi tak ingin unit yang disewa ditempati pihak ketiga, alias diperjualbelikan oleh si penyewa pertama.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Mediasi Warga Rusunami Kebon Kacang dengan Perumnas

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menyambangi rumah susun sederhana milik (rusunami) Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jokowi datang karena mendapat aduan dari warga yang takut nantinya terdepak dari rusun tersebut karena masalah Hak Guna Bangunan (HGB).
Jokowi tiba di Rusun Kebon Kacang, Jalan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2013), sekitar pukul 14.20 WIB. Begitu turun dari mobil Toyota Avanza warna hitam B 1124 BH, Jokowi langsung disambut warga yang terlihat girang dan berebutan untuk bersalaman.
"Pak Jokowi ke sini. Terima kasih Pak," ujar salah seorang warga.
Selanjutnya, pria asal Solo ini langsung dipandu oleh sejumlah warga menuju Gedung Serba Guna yang berada di RW 01 di lokasi rusun.
Jokowi mengatakan tujuannya ke rusun Kebon Kacang ini untuk memediasi konflik antara Perumnas dengan penghuni rusun Kebon Kacang. Diketahui, Hak Guna Bangunan (HGB) pemilik rusunami tersebut saat ini tidak diperpanjang, sementara itu Perumnas saat ini ingin membangun kembali rusun tersebut. Akibatnya, warga takut jika nanti mereka terdepak dari rusun tersebut.
"Saya ke sini karena ada warga yang mengadu. Jadi kan HGB-nya sudah habis, jadi nanti kembali ke Perumnas, tapi saya maunya ini nanti warga enggak diutak-atik. Nanti ini mau di-upgrade. Warga tidak menyetujui karena ingin HGB-nya dirampungin dulu," ujar Jokowi di depan puluhan warga.
"Setelah dari sini, saya akan panggil Perumnas. Nanti ini akan ditengahi lagi. Yang paling penting prioritaskan warga," tambah Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Perbedaan Data Jokowi dan Komnas HAM Soal Waduk Pluit

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pertemuan yang dilakukan pada Jumat, 17 Mei 2013, ini membahas penggusuran warga Waduk Pluit, Jakarta Utara.
Pertemuan yang berlangsung selama 90 menit di kantor Komnas HAM ini membahas temuan di lapangan. Antara Komnas dan Jokowi rupanya ada perbedaan data. Berikut ini data yang beda.

1. Soal jumlah warga di Waduk Pluit. Komnas HAM menyebutkan ada 12 ribu kepala keluarga dengan atau tanpa KTP yang ada di sana. Tapi Jokowi menyebutkan angka 7.000 kepala keluarga.Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila mengatakan akan melakukan verifikasi ulang atas perbedaan data ini. Sementara Jokowi berharap jangan sampai data yang ada ditunggangi oleh preman atau makelar.
2. Komnas menyebutkan bahwa warga Waduk Pluit yang sudah direlokasi pada akhir tahun lalu balik lagi. Alasannya, tidak dapat pekerjaan. Komnas menyebutkan, dari 300 warga yang dipindah, sisa 20 orang di Rusun Marunda. Jokowi membantah pernyataan ini. Menurut dia, seluruh warga sudah dapat pekerjaan di Kawasan Berikat Nusantara.
3. Komnas menyebutkan bahwa penolakan warga disebabkan kurangnya komunikasi. Sedangkan Jokowi mengatakan bahwa warga awalnya mau dipindah, tapi begitu tahu itu sifatnya sewa bukan milik, mereka menolak.
4. Dalam pertemuan ini, Jokowi bahkan memaparkan rencana normalisasi waduk. Dia menjelaskan seluruh rencananya, termasuk pembangunan rusun. Penjelasan ini diakui Komnas sehingga mereka berbalik mendukung Jokowi.
5. Komnas berpendapat bahwa hanya warga Waduk Pluit yang punya KTP yang diberi fasilitas rusun. Tapi pendapat itu langsung disanggah Jokowi. "Semua yang punya atau tidak tetap diberi rusun," ujarnya. Hanya mungkin beda di fasilitas.

Sumber :
tempo.co

Gerindra Tak Yakin Jokowi Capres Paling Top

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) muncul sebagai capres paling potensial mengalahkan tokoh yang lebih populer. Bagimana tanggapan Gerindra yang juga mencapreskan Prabowo Subianto.
"Bagi kita Jokowi fenomenal itu kan jadi gubernur DKI didukung Gerindra juga. Tapi untuk capres tidak mengkhawatirkan," kata Ketua DPP Gerindra, Desmon J Mahesa, kepada detikcom, Jumat (16/5/2013).
Gerindra dalam posisi tak yakin Jokowi akan dicapreskan. Bahkan Prabowo malah sempat mengincar Jokowi menjadi cawapres Prabowo.
"Kalau bicara mengkhawatirkan sebenarnya tidak ada yang mengkhawatirkan. Kita bertanya Jokowi didukung siapa?" kata Desmon.
Survei yang dilaunching oleh Media Survei Nasional (Median) yang menempatkan Jokowi sebagai capres paling potensial juga dipertanyakan. Karena nama besar seperti Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto tumbang di bawah Jokowi. Gerindra sendiri masih yakin akan memenangkan Prabowo di Pilpres 2014 mendatang.
"Survei ini dilakukan oleh siapa? Sekarang ini jarang sekali survei yang benar-benar netral. Kalau memang ini netral kita akan perbaiki ini," katanya.
Diberitakan sebelumnya survei yang dilakukan oleh Median menempatkan Jokowi menjadi capres paling potensial. Berikut elektabilitas capres jika Pemilu digelar saat ini, versi survei Median:

1. Joko Widodo 92%
2. Jusuf Kalla 91,8%
3. Megawati Soekarnoputri 91,3%
4. Aburizal Bakrie 82,6%
5. Prabowo Subianto 78,7%
6. Rhoma Irama 77,9%
7. Wiranto 75,8%
8. Surya Paloh 73,6%
9. Hatta Rajasa 65,9%
10. Sutiyoso 61,5%
11. Sri Sultan HB X 59,5%
12. Anis Matta 59,1%
13. Hidayat Nurwahid 58,7%
14. Edhie Baskoro Yudhoyono 56,2%
15. Yusril Ihza Mahendra 51,8%
16. Chairul Tanjung 48,5%
17. Dahlan Iskan 47,5%
18. Muhaimin Iskandar 43,8%
19. Mahfud MD 42,4%
20. Abraham Samad 39,7%
21. Puan Maharani 34,8%
22. Suryadharma Ali 32,9%
23. Rizal Ramli 23,9%
24. Pramono Edhie Wibowo 21,0%

Sumber :
news.detik.com

Jokowi dan Komnas HAM Cari Warga Waduk Pluit Ilegal

Komnas HAM bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyepakati untuk mencari solusi menyelesaikan konflik warga bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara. Salah satunya turun ke lapangan mendata warga yang benar warga DKI Jakarta dan mana yang bukan.
Jokowi mengatakan, kesepakatan itu demi melancarkan realisasi relokasi warga Waduk Pluit. Untuk selanjutnya, Jokowi bersama Komnas HAM akan saling melengkapi data untuk lebih mengetahui warga mana yang ilegal, warga mana yang telah memiliki KTP, ataupun warga yang justru menjadi developer yang ingin menguasai lahan negara.
"Kami semangatnya sudah sama untuk menyelesaikan permasalahan penataan Waduk Pluit agar tidak ramai lagi. Intinya, kami sama-sama mencari solusi," ujar Jokowi di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2013).
Hal tersebut juga dinyatakan oleh Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila. Menurut dia, Pemprov DKI dengan Komnas HAM akan mendiskusikan lebih mendalam terkait rencana relokasi warga bantaran Waduk Pluit.
"Ada persoalan-persoalan yang kami hadapi bersama di lapangan dan coba kami pecahkan, seperti Komnas HAM dan Pemprov DKI melakukan kajian mendalam, konsep pembangunan, dan menyejahterakan warga," kata Laila.
Menurut dia, Komnas HAM bertugas melakukan penilaian terhadap pengaduan, dalam hal ini menilai pengaduan warga Penjaringan dan Pluit. Ia berharap Pemprov DKI bersama Komnas HAM dapat merumuskan konsep relokasi dan menjunjung tinggi konsep menyejahterakan, bukan memiskinkan warga.
"Kalau konsep rasa keamanan itu sudah menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Jadi, itu yang akan kami kaji dan kami diskusikan secara mendalam," kata Laila.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Tetap Capres Terkuat di Medan

Lembaga survei Media Survei Nasional (Median) melakukan survei terkait kandidat capres paling potensial saat ini. Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) muncul sebagai capres paling potensial.
Survei Median menunjukkan Jokowi dipilih 92% responden sebagai capres paling potensial. Nama Jokowi mengungguli nama-nama tenar sekelas Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, hingga Rhoma Irama.
Survei ini digelar Media Survei Nasional (Median) selama 28 April-6 Mei 2013. Survei menggunakan 1.450 sampel dari seluruh WNI yang memiliki hak pilih dengan margin of error sebesar 2.57% dengan tingkat kepercayaan 95%. Sampel dipilih secara random dengan teknik Multistage Random Sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan gender di 33 provinsi.
Paparan hasil survei yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Media Survei Nasinal (Median) Riko Marbun, di Restoran Bumbu Desa, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2013), menunjukkan para responden juga menghendaki presiden berikutnya dari mantan gubernur/walikota/bupati (19,2%), militer (17,8%), ulama (15%), politisi (9,5%), pengusaha (8,7%), dan sisanya dari tokoh dengan background lainnya.
Survei ini juga menunjukkan 82,7% responden menilai Presiden Indonesia ke depan harus merakyat, 77,5% responden mencari pemimpin jujur, 43,6% responden mencari pemimpin tegas, 42,5% mencari pemimpin pandai, 36,5% mencari pemimpin ramah, 35,7% mencari pemimpin religius, 32,5% mencari pemimpin sederhana, dan 31,7% responden menghendaki sosok pemimpin yang kalem.

Berikut elektabilitas capres jika Pilpres digelar saat ini, berdasarkan survei Median:

1. Joko Widodo 92%
2. Jusuf Kalla 91,8%
3. Megawati Soekarnoputri 91,3%
4. Aburizal Bakrie 82,6%
5. Prabowo Subianto 78,7%
6. Rhoma Irama 77,9%
7. Wiranto 75,8%
8. Surya Paloh 73,6%
9. Hatta Rajasa 65,9%
10. Sutiyoso 61,5%
11. Sri Sultan HB X 59,5%
12. Anis Matta 59,1%
13. Hidayat Nurwahid 58,7%
14. Edhie Baskoro Yudhoyono 56,2%
15. Yusril Ihza Mahendra 51,8%
16. Chairul Tanjung 48,5%
17. Dahlan Iskan 47,5%
18. Muhaimin Iskandar 43,8%
19. Mahfud MD 42,4%
20. Abraham Samad 39,7%
21. Puan Maharani 34,8%
22. Suryadharma Ali 32,9%
23. Rizal Ramli 23,9%
24. Pramono Edhie Wibowo 21,0%

Sumber:
news.detik.com

Jokowi: Developer Utang 680 Rusun Senilai Rp 13 T Kepada Rakyat

Pesan terakhir Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) saat pelantikan wali kota Jakarta Barat adalah mengenai rumah susun. Jokowi mengungkapkan jika developer dan pengembang rumah susun masih memiliki utang kepada Pemprov DKI Jakarta sebesar kurang lebih Rp 13 triliun.
"Jadi mulai hari ini Pemprov akan menagih kepada seluruh developer dan seluruh pengembang, karena kemarin setelah kita hitung-hitung, developor itu masih utang kepada kita, utang kepada rakyat, kepada masyarakat kepada Pemprov sebanyak 680 rusun, ini yang akan kita tagih mulai hari ini," tegas Jokowi di Tambora, Jakarta Barat, Jumat (17/5/2013).
Kemudian Jokowi meminta kepada developer dan pengembang rumah susun agar segera secepatnya membangun. Pasalnya, selain itu utang, keberadaan rusun amat diperlukan oleh warga Jakarta.
"Ini harus segera dibangun karena rakyat, masyarakat, warga membutuhkan. Ini uang yang tidak sedikit, ini mungkin kalau kita itung-itung bisa sampai Rp 13 triliun," jelas Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo itu mengingatkan agar developer dan pengembang rumah susun bisa bekerja sama dengan baik. Bila tidak menepati, Jokowi berjanji akan terus menagihnya.
"Mulai kita tagih mulai hari ini, yang segera melaksanakan gak usah saya kejar-kejar. Tapi kalau yang tidak cepat melaksanakan akan kita kejar sampai dimana pun juga, karena ini untuk kepentingan masyarakat," ancam Jokowi.
Perlu diketahui, penataan kampung dan pembangunan rumah susun merupakan salah satu program yang digadang-gadang Jokowi. Dengan keterbatasan lahan, maka perlu dibangun rumah susun dengan model bertingkat.

Sumber :
merdeka.com

Usai Ketemu Jokowi, Komnas HAM Luluh dan Sepakat Gusur Warga Waduk Pluit

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah menjelaskan rencana relokasi warga yang tinggal di Waduk Pluit kepada Komnas HAM. Usai pertemuan, baik Jokowi dan Komnas HAM sepakat akan kerjasama dalam proses penggusuran.
"Kami ingin memberikan solusi bagi warga sekitar Waduk Pluit. Kami akan bekerja sama dengan Komnas HAM," kata Jokowi di Kantor Komnas HAM, Jumat (17/5/2013).
Dalam pertemuan tadi, Jokowi mengatakan pihaknya telah mencocokkan data yang dimiliki oleh Pemprov DKI dengan Komnas HAM. "Saling melengkapi data dan bekerjasama, bekerja di lapangan karena memang semangatnya sama," katanya.
Jokowi juga menjelaskan kepada Komnas HAM bahwa dirinya sebenarnya sudah memberi pemberitahuan soal penggusuran. Namun, menurutnya, di Waduk Pluit banyak kelompok berbeda.
"Kami memang sudah bertemu berkali-kali, tetapi kelompoknya berbeda keinginan, tapi sudah ada penyelesaian," ujarnya.
Di samping itu, Jokowi juga menemukan ada beberapa warga yang enggan digusur karena punya kepentingan. "Ada masyarakat yang punya hak rumah di situ. Ada developer kecil yang menyewakan ruang di sana," ujarnya.
Sebelum ditempati oleh warga, Waduk Pluit luasnya 80 hektare. Tapi kini waduk menyusut menjadi 60 hektare. Penyebabnya, 20 hektare luas waduk telah ditanami bangunan ilegal oleh warga. Akibatnya, waduk menjadi kecil dan menyusut.
Bahkan, kedalaman waduk hanya dua meter, yang idealnya sekitar lima meter. Setelah banjir surut, Pemprov DKI Jakarta mencoba melakukan normalisasi waduk.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Akhirnya ke Komnas HAM Jelaskan Kisruh Waduk Puit

Setelah absen, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memenuhi undangan Komnas HAM. Ia menjelaskan duduk permasalahan warga di Waduk Pluit.
Jokowi yang mengenakan kemeja warna putih tiba di Gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2013) pukul 09.15 WIB. Jokowi sebelumnya tidak memenuhi undangan Komnas HAM lantaranan menjadi pembicara dalam seminar di Universitas Tarumanegara.
Pria asli Solo itu disambut Komisioner Komnas HAM, Sianne Indriani. Mereka melakukan pertemuan di ruangan lantai 2.
Jokowi lalu menjelaskan permasalahan dan upaya penyelesaian normalisasi Waduk Pluit.
"Jadi rusun sewa untuk pemeliharaan Rp 150 ribu per bulan. Sewa biasa Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu. Ada yang punya hak milik rumah. Perlakuan berbeda," kata Jokowi.
Dikatakan dia, ada 7.000 warga direlokasi dan mendapat rusun dan fasilitas. "Ada TV, kulkas, kompor tempat tidur pun sampai 7.000. Sekarang ada 1.200 unit. Tahun ini akan ada relokasi ada Muara Baru, Luar Batang, Marunda," papar Jokowi.
Menurut dia, 300 orang sudah diberi pekerjaan di Kawasan Berikat Nusantara.
"Sudah dipindahkan meski rumah tidak digusur. Di situ (Waduk Pluit) itu, banyak rumah yang nggak benar. Yang kita benerin bukan rakyat. Jakpro itu punya kita itu juga nggak bener, kita sudah lakukan dialog dengan mereka lebih dari 30 orang tetapi kelompok beda-beda. Jadi segera saya siapin semua. Itu ke Balaikota tiap hari," kata Jokowi.
Sianne menanggapi penjelasan Jokowi. Ia mengaku hanya ingin mencocokkan data.
"Untuk itu supaya terhindar dari mafia, data di situ dari kependudukan yang resmi agar Pemda tidak terombang ambing, mereka yang berhak adalah yg bertahun-tahun dan punya identitas dan dokumen," kata Siane.
Menurut dia, ada warga yang datang ke Komnas HAM mengadu diintimidasi. "Mereka takut dan kita akui di sana banyak mafia," ujar dia.
Pertemuan yang sempat terbuka itu selanjutnya digelar secara tertutup.

Sumber :
news.detik.com

Perintah Jokowi Harga Mati Tak Ada Tawar Menawar

Setelah dua bulan kursi orang nomor satu di Jakarta Barat kosong, pagi ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Fatahillah sebagai Wali Kota Jakarta Barat. Jokowi memiliki tiga pesan utama kepada mantan Wakil Wali Kota Jakarta Pusat tersebut.
"Saya hanya berpesan tiga hal kepada wali kota baru. Ini tidak bisa ditawar dan saya minta ini segera direalisasikan," kata Jokowi di Rusunawa Angke, Kecamatan Tambora, Jakara Barat, Jumat (17/5/2013).
Pesan pertama adalah ia meminta wali kota untuk segera melaksanakan revitalisasi kawasan Kota Tua. Percepatan revitalisasi ini, kata dia, sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai pembentukan nilai Jakarta Baru.
Selanjutnya, pesan kedua adalah perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik lainnya, terutama akses jalan. "Saya lihat kondisi jalan kurang baik. Tolong lakukan percepatan karena ini berdampak pada banyak hal, bukan hanya keamanan dan kenyamanan masyarakat," kata Jokowi.
Amanatnya yang terakhir adalah ia meminta Fatahillah untuk fokus mengurusi sungai dan sampah di Jakarta Barat. Selama Jokowi blusukan ke Jakarta Barat, ia merasa banyak sungai di Jakarta Barat yang sudah dangkal karena terhambat oleh sedimen dan tumpukan sampah.
Menurut mantan Wali Kota Surakarta itu, pengendapan sedimen di sungai sangat berbahaya kalau terjadi hujan. Bukan hanya banjir, melainkan juga dapat mengakibatkan penyakit dan dampak sosial ekonomi lainnya.
"Sebelum banjir, segera bersihkan dan angkat sedimen," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, tiga program prioritas ini sudah tidak bisa ditawar. Ia percaya ini akar pemecahan masalah selanjutnya.
Jokowi resmi melantik Fatahillah menjadi Wali Kota Jakarta Barat di Rusunawa Angke, Tambora. Tradisi pelantikan pimpinan kota di DKI Jakarta yang biasanya dilakukan di Balaikota Jakarta berubah sejak Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama memimpin Ibu Kota.
Sebelumnya, Jokowi pernah melantik Wali Kota Jakarta Timur HR Krisdianto dan wakilnya, Husein Murad, di Kampung Pulo Jahe, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Setelah itu, beberapa hari lalu, Jokowi juga melantik Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Noor di Setu Babakan.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Lantik Wali Kota Jakarta Barat di Rusun Angke

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini secara resmi melantik Wali Kota Jakarta Barat, Fatahillah, di lapangan Kawasan Rusun Angke Tambora, Jakarta Barat. Fatahillah pun merasa senang karena jadi mengetahui apa yang harus dibenahi.
"Bagus memang harus begitu, Saya jadi tahu dan mengerti dan saya jadi tahu yang harus dibenahi seperti apa," ujar Fatahillah setelah dilantik kepada wartawan, Jumat (17/5/2013).
Setelah pelantikan, mantan Seketaris Kota Jakarta Barat itu pun meladeni ratusan orang untuk bersalaman dan berfoto-foto. Fatahillah yang didampingi istri pun terlihat senang walau panas matahari sangat menghangatkan panggung acara.
"Jadi untuk segala keluhan-keluhan warga nanti akan saya tampung dan koordinasikan," imbuhnya.
Fatahillah dilantik sekitar pukul 08.00 WIB oleh Jokowi. Dalam acara pelantikan tersebut hadir pula seluruh pejabat setingkat camat dan walikota serta disaksikan oleh ribuan pasang mata warga Rusun Tambora.

Siane Indriani: Jokowi Tidak Konsisten

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak memenuhi panggilan Komnas HAM terkait kisruh penggusuran warga Waduk Pluit Kamis (16/5/2013) kemarin. Komnas HAM menyayangkan ketidakhadiran Jokowi.
"Kita menyesalkan karena Pak Jokowi tidak konsisten, janjinya tidak ditepati. Sudah dua jam menunggu, malah memilih jadi pembicara di Untar. Saya menjadi bingung apa yang dilakukan Pak Jokowi," kata Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani, kepada detikcom, Jumat (17/5/2013).
Siane menambahkan pemanggilan tersebut sebenarnya hanya meminta Jokowi berdialog langsung dengan warga Waduk Pluit. Hal ini dikarenakan warga banyak yang tidak tahu keseriusan janji Jokowi untuk merelokasi mereka ke rusun sewa.
"Mereka sangat mengharapkan, apakah itu (janji relokasi) betul-betul bisa diwujudkan? Karena yang dialami itu penggusuran," kata Siane.
Siane pun mengungkapkan penemuannya atas adanya perilaku sejumlah oknum yang mengintimidasi warga. Bentuk intimidasi bermacam-macam, mulai dari tawaran uang hingga Rp 10 juta, sampai keberadaan alat berat dan oknum di sekitar lingkungan warga.
"Mereka terintimidasi, tidak dilakukan adil," ujar Siane.
Siane berencana akan kembali menyurati Jokowi yang berisi permohonan ditunda penggusuran tersebut hingga dicapai musyawarah mufakat antara warga dengan Jokowi. Isi surat juga akan menyampaikan indikasi-indikasi pelanggaran HAM menurut Komnas HAM.
"Kita akan membuat surat lagi menyatakan sebelum ada kesepakatan dengan warga, jangan dilakukan penggusuran itu. Sebab ini ada potensi pelanggaran HAM," tutup Siane.
 

Sumber :
news.detik.com

Cara Jokowi Hadapi Godaan 'Kue' APBD di DKI Jakarta

Sebagai gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) selalu menanamkan rasa syukur yang tinggi pada dirinya. Dengan cara itu pria yang sering disapa dengan Jokowi ini bisa menahan diri dari segala godaan.
Dia menceritakan perbedaan yang paling dirasakan saat menjadi gubernur DKI Jakarta dan wali kota Solo. Yakni soal besar kecil 'kue', istilah yang gunakan Jokowi untuk menyebut APBD.
Di Solo, kata Jokowi, dirinya diberikan uang pertanggungjawaban sebesar Rp 3,5 triliun untuk lima tahun menjabat. Sedangkan saat di DKI, Jokowi diberikan uang Rp 250 triliun. Tentu jumlah yang besar akan mendatangkan godaan yang lebih besar pula.
Lalu bagaimana cara Jokowi agar tak tergiur dari kue besar itu?
"Pertama masalah kue, besar dan kecil sama saja bagaimana kita memandang. Bagaimana sebuah transparansi dibangun, sampai rapat kita keluarkan ke youtube, semuanya dibuka," tegas Jokowi.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menjawab salah satu pertanyaan mahasiswa Kampus Untar, Jakarta, Kamis (16/5/2013).
Jokowi menegaskan tak ingin bermain-main pada anggaran. Apalagi sampai melakukan penyelewengan.
"Saya akan berpikir 1.000 kali jika ingin main-main," jelasnya.
Maka itu, lanjut Jokowi, dia tak akan segan memecat anak buahnya yang suka menikmati 'kue' yang bukan miliknya. "Karena manajemen kontrol dah sampai ke masyarakat. Kalau ada camat, lurah, kepala dinas ada yang main-main, kelihatan di situ. Cek lapangan kalau bener, 5 huruf, yakni copot! Yang baik masih banyak," tegas Jokowi.
Perlu diingat, selama enam bulan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sudah beberapa kali merotasi bahkan memecat bawahannya, baik kepala dinas maupun wali kota.

Sumber :
merdeka.com