Komnas HAM Panggil Jokowi Kamis Depan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memanggil Gubernur DKI Joko Widodo untuk datang pada Kamis, 17 Mei 2013. Pemanggilan ini terkait dengan penggusuran 7.000 kepala keluarga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, yang akan direlokasi ke rumah susun Marunda dan Muara Baru.
"Lusa, kami akan memanggil Gubernur DKI Joko Widodo," kata Siti Noor Leilla, Ketua Komnas HAM, di sela-sela acara "Membaca puisi membaca Indonesia" di Tembi Rumah Budaya, Jalan Parangtritis Km 8,5, Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY, Selasa malam, 14 Mei 2013
Saat ini sudah ada 300 KK yang digusur dan baru ada 20 KK yang menempati rusunawa yang di janjikan Pemprov DKI. "Dalam kasus ini ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan sehingga Komnas HAM akan melakukan konfirmasi kepada Gubernur DKI," katanya.
Keresahan warga yang sudah digusur, kata Siti Noor, adalah telah digusur namun mereka tak bisa menempati rusunawa yang telah dijanjikan oleh pemerintah provinsi DKI. "Permasalahan ini juga akan kami konfrontir dengan Pak Joko Widodo."
Siti mengaku Komnas HAM memanggil Gubernur DKI tidak dengan cara panggil paksa karena sejauh ini gubernur DKI sangat kooperatif. "Di waktu yang sama kami juga akan memanggil Menteri Tenaga Kerjaterkait kasus perbudakan anak di Tangerang, Banten," katanya.
Sementara Joko Widodo membantah, pihak pemerintah provinsi DKI Jakarta menggunakan preman untuk melakukan penggusuran warga sekitar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, yang akan direlokasi ke rumah susun Marunda dan Muara Baru. Menurut Jokowi tujuannya memindahkan warga sekitar waduk Pluit itu hanya untuk memberikan ketenangan bagi warganya. Kata dia, pemerintah hanya ingin memberikan tempat yang lebih layak bagi warga sekitar Waduk Pluit.
Joko Widodo juga mengaku sampai saat ini dirinya belum mendapatkan undangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait adanya laporan intimidasi saat rencana penggusuran warga sekitar bantaran waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Jokowi menuturkan, tidak akan mangkir dari panggilan Komnas HAM apabila benar ada surat pemanggilan yang ditujukkan untuknya terkait intimidasi terhadap warga sekitar bantaran waduk Pluit itu.

Sumber :
viva.co.id

Jokowi: Dipanggil Komnas HAM, wajah saya preman apa?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mendapat panggilan Komnas HAM terkait penggusuran warga yang tinggal di bantaran sebelah barat Waduk Pluit. Terkait panggilan itu, Jokowi justru bingung mengapa bisa dipanggil oleh Komnas HAM.
"Kata siapa, preman siapa, masa wajah saya wajah preman apa. Yang mungkin banyak preman di sana. Tapi premannya siapa di sana," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (14/5).
Mantan wali kota Solo ini mengatakan, penggusuran tersebut dilakukan untuk normalisasi waduk yang sudah keruh oleh sedimen-sedimen sehingga tak dapat menampung air dari Kanal Banjir Barat (KBB) jika hujan turun. Padahal, korban penggusuran direlokasi ke rusun yang memiliki fasilitas TV, kulkas, tempat tidur dan meja kursi makan.
"Kurang apa kita ini. Menyediakan kayak gitu kok melanggar HAM. Melanggar HAM yang mana," ucapnya.
Ia mengaku, sampai saat ini undangan pemanggilan tersebut belum sampai ke tangannya. Sehingga dia tidak akan datang tanpa ada undangan resmi.
"Undangannya tidak ada, mau bagaimana. Ada undangannya? Coba ditanyakan ke bagian umum, mangkir untuk apa? Tidak ada suratnya mau bagaimana datang. Kalau memang di SMS saja saya datang kok. Apalagi disuratin SMS saja datang kalau itu penting banget," jelasnya.

Sumber :
merdeka.com

Pengerjaan Fisik MRT Belum Jalan, Ini Komentar Jokowi

Soft launching proyek Mass Rapid Transit (MRT) sudah dilakukan sejak 2 Mei 2013 lalu. Namun, hingga kini pengerjaan fisik MRT belum juga dilakukan.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tidak mau tergesa-gesa mengenai hal itu. Menurut pria yang akrab disapa Jokowi ini, untuk memulai pembangunan MRT membutuhkan waktu. Sebab pengerjaan fisik MRT berkaitan dengan mobilisasi alat-alat, seperti mesin bor untuk persiapan menggali ke bawah tanah.
Jokowi mengatakan jika tidak ada kesiapan, pengerjaan fisik MRT itu bisa menyebabkan kekacauan lalu lintas. "Saya enggak mau kerjaan itu tergesa-gesa. Karena menyangkut sarana lain yang tentu saja memerlukan trafik manajemen lalu lintas, supaya tidak menimbulkan kemacetan total," kata dia di Balai Kota, Jakarta, Selasa (14/5).
Jokowi juga tidak mau memasang target kapan pembangunan proyek transportasi massal itu dimulai. Bagi dia, yang paling terpenting adalah sudah ada kontraktor yang terpilih.

Sumber :
republika.co.id

Jokowi Akan Bentuk Badan Pengurusan Izin DKI

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana membentuk badan untuk mengurus masalah perizinan sebagai bagian dari reformasi birokrasi Ibu Kota. Badan itu akan memudahkan warga dalam mengurus izin ke berbagai instansi. Pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) hingga surat izin usaha perdagangan (SIUP) akan ditangani satu lembaga.
"Jadi ada lembaga yang jelas mengurus perizinan, bukan hanya UPT (unit pelaksana teknis) atau menempel ke Badan Penanaman Modal Provinsi," kata Jokowi ketika ditemui di Balai Kota DKI, Selasa, 14 Mei 2013. Pembentukan badan itu, menurut Jokowi, akan diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta.
Nantinya, badan ini akan mengintegrasikan pengurusan berbagai izin dalam satu kantor sehingga prosesnya lebih efisien dan terkontrol. Jokowi mempertimbangkan rencana ini setelah menerima kunjungan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Chatib Basri, pada Selasa, 14 Mei 2013. "Terus terang tadinya saya belum membahas soal perizinan. Tapi, setelah tadi bertemu, pekan depan akan mulai dibahas," kata Jokowi.
Model pembentukan badan khusus untuk mengurus perizinan ini sebelumnya telah diterapkan di Solo semasa Jokowi menjadi wali kota. Menurut dia, langkah itu efektif untuk mempercepat pengurusan izin, dan pada akhirnya memberantas pungutan liar. "Sebenarnya mengurus izin itu enggak sulit, orang datang memberi tahu nama, mengisi form, tanda tangan. Apa sulitnya?" ujar Jokowi.
Dengan begitu, proses perizinan yang sebelumnya bisa memakan waktu sekitar enam hingga delapan bulan bisa dipangkas menjadi hanya 26 hari. "Kami batasi mengurus IMB tujuh hari harus rampung, tanda daftar perusahaan sehari jadi. Kalau kerja tidak memuaskan, orangnya diganti," kata Jokowi. Dia pun optimistis pungutan-pungutan dalam pengurusan izin akan hilang. "Kalau prosesnya sudah cepat, ya ngapain ada bayar-bayar?"
Di Solo, proses pembentukan badan pengurusan izin itu berlangsung selama empat bulan. "Tetapi di Jakarta belum tahu bisa berapa lama. Saya ingin tahu kesiapan perangkat kita seperti apa," ujar Jokowi.
Kepala BKPM Chatib Basri mengakui sistem pengurusan izin di Solo saat ini lebih baik dibanding Jakarta. "Proses perizinannya jauh lebih mudah, birokrasinya juga dipersingkat, sehingga orang berinvestasi itu lebih mudah," katanya.

Sumber :
tempo.co

Jokowi Tidak Pernah Janji Beri Sertifikat di Lahan Waduk Pluit

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menegaskan bahwa ketika berkampanye Pilgub Jakarta 2012 lalu, dirinya tidak pernah berjanji akan memberikan sertifikat kepada warga Kebun Tebu di sekitar bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.
"Kalau emang tanah itu bisa disertifikatkan ya nggak masalah. Tapi ini mosok waduk disertifikatkan logikanya dimana? Saya digantung dong," kata pria yang akrab disapa Jokowi kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2013).
Jokowi menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah tanah waduk. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai tempat tinggal. Karena itu digunakan untuk menahan air serta mengantisipasi bahaya banjir yang kerap melanda ibukota.
"Itu tanah waduk, tempat air," tegasnya.
Kemudian, mantan Wali Kota Surakarta itu menambahkan bahwa Pemprov DKI sudah memberikan masukan untuk merelokasi warga bantaran Waduk Pluit ke Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa). Rusun tersebut juga dilengkapi fasilitas untuk memasak serta hiburan lainya.
"Apa hanya Pluit. Itu kan air tempat waduk. Mestinya kita sudah kasih rusun. Dikasih kulkas, tv, kompor, tempat tidur. Begitu malah dianggap melanggar HAM," pungkasnya.

Sumber :
tribunnews.com

Jokowi akan Selektif Berikan Izin Investasi di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pihaknya akan selektif memberikan izin kepada pelaku usaha atau investor, untuk berinvestasi di Jakarta.
"Mestinya juga investasi-investasi tertentu yang punya value (nilai)," ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Selasa (14/5/2013).
Sebab, Jokowi mengatakan, tidak mungkin para investor yang ingin berinvestasi di Jakarta sekaligus mendirikan bangunan, lantaran lahan di ibu kota semakin sempit.
"Kita sudah tidak punya lahan," ucap Jokowi.
Jokowi memaparkan, investasi yang cocok dilaksanakan di Jakarta adalah jasa perdagangan. Itu pernah ia ungkapkan sebelumnya, bahwa Jakarta bukan kota industri.
"Jakarta adalah kota jasa dan perdagangan," tutur mantan Wali Kota Surakarta.

Sumber :
tribunnews.com

Jokowi: Mural Bagus Tapi Harus Di Tempat Tertentu

Mural adalah cara menggambar atau melukis di atas media dinding, tembok atau permukaan luas yang bersifat permanen lainnya. Seni lukis ini banyak ditemui di setiap sisi Ibu Kota Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menanggapi positif Mural. Namun demikian, Mural harus dilakukan di tempat-tempat tertentu saja.
"Kalau Jakarta ini semua dimurali tidak semua tempat diberikan ruang dong. Masak semua tempat dimurali. Tempat tertentu, tematis, baru itu mural yang benar. Kalau ndak ntar kita kayak The Bronx nanti," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (14/5/2013).
Jokowi mengatakan, Mural berupa iklan harus dikenakan pajak. Sebab berada di lokasi umum yang memiliki aturan perizinan.
"Kena pajak. Itu ya tempat-tempat umum untuk lakukan itu ada izinnya. Tidak langsung cat-cat. Kalau corat-coret beda soal. Itu Tipiring," tandasnya.
Mural berbeda dengan grafiti yang lebih menekankan hanya pada isi tulisan dan kebanyakan dibuat dengan cat semprot. Mural lebih bebas dan dapat menggunakan media cat tembok atau cat kayu bahkan cat atau pewarna apapun juga seperti kapur tulis atau alat lain yang dapat menghasilkan gambar.

Sumber :
merdeka.com

Aksi 5 Menit Dukung MRT di Kantor Jokowi

Puluhan remaja yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli MRT (Mass Rapid Transit), menggelar aksi mendukung megaproyek MRT di depan pagar gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa (14/5/2013) siang. Namun, aksi itu tergolong singkat karena hanya dilakukan sekitar 5 menit.
Pantauan Kompas.com, peserta aksi itu datang ke tempat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berkantor tersebut sekitar pukul 11.30 WIB menggunakan bus metromini. Dengan membawa spanduk serta bendera bertuliskan dukungan terhadap megaproyek sang gubernur tersebut, sang koordinator mulai menggelar orasi politik.
"Siapa yang ingin Jakarta macet? Tidak ada kan, maka kami mendesak Pemprov DKI untuk segera merealisasikan pembangunan MRT sesuai rencana," ujar Muhlis Ali, sang koordinator yang langsung disambut teriakan oleh peserta aksinya.
Soal penolakan warga Fatmawati atas MRT elevated, Muhlis menegaskan bahwa semua warga DKI harusnya tidak mementingkan diri sendiri. Pasalnya, megaproyek yang digadang-gadang mampu menyembuhkan kemacetan di Jakarta itu adalah kepentingan seluruh warga.
Atas dasar itu, kata Muhlis, seharusnya proyek MRT didukung oleh warganya. Muhlis juga turut mengajak warga yang menolak untuk justru ikut mengawasi pelaksanaan proyek agar terhindar dari praktik korupsi. Ia pun berharap warga yang menolak bisa berdialog baik-baik dengan Jokowi.
Unjuk rasa dukungan para remaja itu tidak berlangsung lama. Terhitung, peserta aksi hanya menyampaikan orasi dengan berteriak-teriak selama lima menit saja. Remaja yang beberapa di antaranya menggunakan anting serta aksesoris lain itu membubarkan diri dengan tertib.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Akan Bentuk Badan Perizinan

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), akan membentuk satu badan yang khusus melayani pengurusan perizinan di Jakarta.
"Nanti saya buatkan badan, bukan hanya Unit Pelayanan Terpadu atau hanya sekedar nempel ke penanaman modal saja," katanya usai membicarakan layanan perizinan satu pintu dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Chatib Basir di Balaikota DKI Jakarta, Selasa.
Ia mengaku ingin mengubah sistem pelayanan perizinan yang selama ini membuat investor sulit masuk ke Jakarta. "Harus mereformasi semua meja yang ada di situ," katanya.
Berdasarkan pengalamannya di Solo, kata dia, sistem pelayanan satu pintu bisa memangkas waktu pengurusan perizinan. Ia mencontohkan, waktu pengurusan Izin Membangun Bangunan yang semula berbulan-bulan bisa dipersingkat jadi tujuh hari.
"Semua diintegrasikan dalam satu kantor. Lalu pembatasan yang sudah ditentukan. Misalnya TDP sehari sudah harus rampung," katanya.
Jokowi tidak menjelaskan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan perubahan sistem pengurusan izin di Jakarta. "Saya belum lihat semuanya. Tapi kalau di Solo makan waktu empat bulan," katanya. 

Sumber :
antaranews.com

Jokowi: Mosok Waduk Disertifikatkan? Saya Digantung Dong

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menilai aneh permintaan warga soal Waduk Pluit. Permintaan tersebut adalah agar Waduk Pluit disertifikatkan atas nama warga.
"Kalau emang tanah itu bisa disertifikatkan ya nggak masalah. Tapi ini mosok waduk disertifikatkan? Logikanya di mana. Saya digantung dong," ujar Jokowi di balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2013).
Jokowi kembali meminta warga di sekitar Waduk Pluit agar berkenan dipindahkan ke Rusun yang telah disiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta.
"Mestinya kita udah kasih rusun. Dikasih kulkas, kompor, tempat tidur. Gitu malah dianggap melanggar HAM," kata Jokowi heran.
Sebelumnya, Jokowi pernah menyinggung banyak kelompok warga yang memiliki permintaan yang bermacam-macam. "Kelompok di situ banyak. Ada yang 1.200 KK, ada yang 200 KK, ada yang hanya 50 KK. Banyak sekali dan mintanya macam-macam. Ada yang minta ke utara, selatan, timur, ke atas, ke bawah, semua beda-beda," ujar Jokowi
Meski demikian, dia berjanji akan melanjutkan dialog. Memang perlu waktu yang lama, sebab pendekatan perlu dilakukan kasus per kasus.

Sumber :
news.detik.com

Chatib Yakin Jokowi Mampu Perbaiki Iklim Investasi Jakarta

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Chatib Basri yakin, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mampu memerbaiki iklim investasi Jakarta dengan menyederhanakan proses perizinan yang selama ini dinilai merumitkan investor.
"Saya percaya dengan Pak Gubernur, karena ini bukan hal baru," ujar Chatib usai bertemu dengan Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (14/5/2013).
Chatib menuturkan, penyederhanaan perizinan yang diharapkan terealisasi di Jakarta, bukanlah hal baru yang dijalani Jokowi.
"Karena ini bukan hal yang baru, karena beliau sudah melakukan ini di Solo," ucap Chatib.
Dengan demikian, Chatib yang namanya digadang-gadang sebagai pengganti Agus Martowardojo sebagai Menteri Keuangan, optimistis timnya bersama Jokowi mampu menjadikan iklim investasi di Jakarta baik, sehingga menunjang perekonomian Indonesia.
"Saya cukup optimistik, nanti tim kami bersama tim dari DKI melakukan teknisnya, langkah-langkah yang perlu diperlakukan," tutur Chatib.

Sumber :
tribunnews.com

BKPM Minta Jokowi Terapkan Metode Perizinan Satu Pintu

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Chatib Basri. Keduanya membahas ekonomi Indonesia untuk tumbuh dengan baik.
"Salah satunya agar ekonomi Indonesia itu tetap baik adalah dengan kalau investasi itu tetap jalan baik domestik maupun luar tetap jalan," ujar Basri usai bertemu dengan Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (14/5/2013).
Menurutnya, kendala yang masih dialami oleh investor saat ini adalah persoalan perizinan. Sebab, pengurusan perizinan dinilai masih terlalu rumit.
"Tadi saya ketemu dengan Pak Gubernur, kita mencoba membahas langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mempermudah proses perizinan di Jakarta," jelasnya.
Basri mengatakan pengalaman Jokowi mengelola Solo dengan baik melalui proses perizinan yang mudah dan cepat dapat digunakan di DKI Jakarta.
"Ini akan memperbaiki prosesi bahwa melakukan investasi di Indonesia itu mudah dilakukan hambatan birokrasinya juga dipersingkat, sehingga kemudahan orang melakukan akitivitas itu lebih mudah," terangnya.
Langkah konkret yang akan dilakukan pada bulan ini misalnya bagaimana menempatkan pelayanan satu pintu, yang sekarang masih diterapkan di kantor pos. Kepada dirinya, Jokowi mengaku telah menyampaikan draftnya ke DPRD DKI Jakarta.
"Kemudian juga proses izinnya yang masih panjang, itu mau dipotong sesuai dengan waktu, itu saya kira langkah-langkah kongkretnya yang bisa dilakukan nanti akan memunculkan link bisnis di Jakarta bisa lebih baiklah di masa depan," terangnya.
Menurutnya, investasi terbesar saat ini adalah otomotif. Tetapi iklim investasi dinilai kurang bagus ke Jakarta dan ke Jawa.
"Tapi sekarang ini kalau semua ke Jakarta dan ke Jawa, gak terlalu bagus juga, yang bagus kan juga keluar Jawa, tetapi kita mesti akui infrastruktur yang baik itu tetap di Jawa, termasuk di Jawa," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Dahlan minta Jokowi segera bangun underpass KRL Jabodetabek

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan berharap Gubernur DKI Joko Widodo segera merealisasikan pembangunan underpass untuk KRL Jabodetabek. Sebab, tanpa underpass, KAI akan kesulitan menambah jumlah kereta. KAI khawatir penambahan jumlah kereta akan membuat Jakarta semakin macet.
"Kita doakan saja semoga Pak Jokowi cepat realisasikan ini," ucap Dahlan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (14/5/2013).
Menurut Dahlan setidaknya ada 24 titik perlintasan KRL di jalan raya yang harus dibangun underpass. Pembangunan satu underpass disebut akan menelan dana sekitar Rp 200 miliar.
Namun demikian Dahlan juga tidak bisa memaksa Jokowi karena pengajuan pembangunan underpass harus melalui birokrasi.
"Ini Lama karena beda dengan BUMN prosedur dan prosesnya. Penganggarannya tidak simple harus dibahas mengundang berbagai dinas, APBD, belum tentu kebagian anggaran," jelas Dahlan.
Harapan Dahlan ini tercetus saat anggota seminar keselamatan perkeretaapian yang meminta frekuensi perjalanan kereta api ditambah. Saat ini frekuensi perjalanan kereta api masih dinilai lama sehingga terjadi penumpukan penumpang.
"Bisa saja 3 menit sekali kereta lewat, tapi pasti akan mengganggu jalan raya. Sekarang saja sudah mengganggu jalan raya," ucap mantan dirut PLN ini.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Mural Iklan Jangan Lusuh, Nanti Jakarta kaya Bronx

Sudut kota Jakarta di beberapa wilayah dipenuhi mural iklan. Namun sebagian gambar komersil tersebut terlihat kumuh. Pemprov DKI Jakarta menyarankan agar diperbaiki.
"Ya baik, mural itu bagus. Tetapi mestinya kan tematis, jelas, setiap bulan diupdate, diperbaiki. Bukan lusuh," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2013).
Jokowi mengkhatirkan, mural iklan tersebut malah akan merusak wajah kota Jakarta jika tidak segera diperbaiki. Bahkan tidak semua wilayah di Jakarta boleh digambari mural.
"Kalau nggak, entar kita kayak Bronx (kawasan di New York)," kata Jokowi.
Selain itu, pemasangan mural iklan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan pemerintah DKI Jakarta, apalagi jika tempatnya itu berada dalam wilayah umum.
"Itu ada izinnya. Tidak langsung cat-cat. Kalau corat-coret beda soal, Itu tipiring (tindak pidana ringan)," jelasnya.

Sumber :
news.detik.com

Berantas Pungli, Jokowi Siapkan Pelayanan Satu Pintu

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak berhenti membuat gebrakan. Kali ini mantan Wali Kota Solo itu tengah menyiapkan sistem pelayanan satu pintu untuk memotong jalur pungutan liar (pungli).
"Jadi orang kalau mau bikin sesuatu, bisa bikin semua di situ. Semua diintegrasikan dalam satu kantor. Tapi ada pembatasan yang sudah ditentukan," kata Jokowi di Balai Kota, Selasa (14/5/2013).
Jokowi mengaku, sistem pelayanan satu pintu ini bertolak dari cara dia membangun sistem pelayanan di Solo yang memakan waktu empat bulan untuk menerapkan sistem ini. Kata Jokowi, Pemprov memiliki Index Governance Service untuk menilai sejauh mana kinerja pemerintah terhadap pelayanan masyarakat.
"Kita cek, kita survei. Misalnya masih jelek di IMB, ya diperbaiki. Kalau masih terlalu lama, copot organnya dan diganti, gimana biar cepat," terang Jokowi.
Jokowi menambahkan, sistem pelayanan ini juga akan bisa cepat menghilangkan pungutan liar atau pungutan lainnya dalam segala macam pelayanan terhadap masyarakat. "Kalau sehari rampung, buat apa diberi waktu sebulan dua bulan. Perizinan lama buat apa," ungkapnya.
Namun, untuk masalah perizinan, Jokowi mengakui belum bisa menyentuh masalah tersebut dan baru akan dibahas pekan depan.
"Saya tahu apa yang harus dilakukan. Nanti ini (sistem pelayanan satu pintu) akan jadi satu lembaga yang jelas. Ini baru diproses ke dewan untuk jadi sebuah badan, bukan hanya Unit Pelayanan Teknis," jelas dia.
Terpisah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Chatib Basri mendukung langkah Jokowi itu. Chatib menilai sistem itu akan membantu jika orang ingin mengurus sesuatu.
"Ada survei AFC yang menyatakan kota Jakarta kalau dibandingkan dengan Solo, justru lebih baik Solo. Ini bukan soal kenapa daerah lain lebih baik atau enggak, tapi apa yang bisa diperbaiki untuk bisa lebih baik," ungkap Chatib.
Chatib yakin Jokowi mampu menerapkan sistem ini mengingat pengalaman yang dimilikinya. "Ini bukan hal baru bagi Jokowi. Tim kami akan bekerja dengan tim DKI untuk melakukan langkah teknis," ujarnya.

Sumber :
okezone.com

Agenda Jokowi Ahok Hari Ini

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) punya banyak agenda yang harus dibereskan hari ini. Jokowi sibuk mengurusi air bersih, sementara Ahok punya agenda berdiskusi soal kanker.
Jokowi hari ini pukul 10:00 WIB diagendakan menerima Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI guna membahas perbaikan indikator bisnis dan modal di Jakarta.
Sementara itu, Ahok pukul 14:00 diagendakan menerima Tan Yu Hok dan Perhimpunan Onkologi di Ruang Tamu Wagub. Setelah itu Ahok akan mengadakan rapat untuk membahas masalah kemacetan di jalan Juanda, Jakarta Pusat dan jalan S Parman, Slipi, Jakarta Barat. Kemacetan di dua ruas jalan ini memang sudah akut pada jam-jam sibuk.