Jokowi Butuh Dukungan Dari Masyarakat

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku membutuhkan dukungan serius dalam menata kawasan Pasar Tanah Abang, baik dari masyarakat umum maupun dari tokoh-tokoh masyarakat daerah yang hendak ditata.
Jokowi menjelaskan, dengan dukungan dari semua pihak, pembenahan dan perbaikan yang dilakukan akan berkelanjutan.
"Mau diajak bicara, biar di lapangannya adem, ayem, tentrem," ujarnya, di Balaikota, Jakarta, pada Jumat (16/8/2013).
"Kita ingin ini lestari, berkelanjutan. Siapa sih yang tidak mau didukung," lanjut Jokowi.

Berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima dan lalu lintas di kawasan Pasar Tanah Abang, Jokowi telah mendapat dukungan dari tokoh masyarakat daerah tersebut, yaitu seorang tokoh Tanah Abang, M Yusuf Bin Muhi, yang biasa disapa Bang Ucu.
Dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota, Jumat (16/8/2013) siang, Bang Ucu mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena telah menata Pasar Tanah Abang dengan menempatkan PKL di Blok G Pasar Tanah Abang.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: MRT Dulu Baru Jalan Tol

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya akan memutuskan kelanjutan proyek pembangunan enam ruas jalan tol setelah proyek Mass Rapid Transit (MRT) Selesai.
"Enam ruas jalan tol itu akan saya putuskan setelah MRT," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2013).
Jokowi mengungkapkan, pihaknya masih mempertimbangkan pembangunan itu, apakah pembangunan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum, atau dibagi-bagi.
"Sabar, masih dihitung-hitung. Masih dikalkulasi semuanya," lanjut Jokowi.
Proyek pembangunan enam ruas tol di dalam kota ini dibagi menjadi empat tahap dan direncanakan selesai pada tahun 2022.

Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Pulo Gebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Serta terakhir yaitu, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Total panjang ruas enam tol dalam kota adalah sepanjang 69,77 kilometer. Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Puas dengan Renovasi Pasar Blok G Tanah Abang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku puas atas kinerja PD Pasar Jaya, terkait renovasi Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Kini, pasar tersebut siap dihuni para pedagang yang sebelumnya berjualan di badan jalan.
"Ini sudah baik dan siap ditempati pedagang. Tanggga naik pun segera selesai," ujar Jokowi dalam keterangan pers, Jumat (16/8/2013).
Meski mengaku puas, Jokowi tetap mengingatkan kepada seluruh jajaran PD Pasar Jaya, agar segera menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan baik, untuk menyelesaikan polemik soal pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang.
Sementara, Juru Bicara PD Pasar Jaya Agus Lamun, mengaku sudah mengerahkan kekuatan maksimal, dalam upaya perbaikan Blok G. Pihaknya yakin para pedagang akan mendapatkan tempat yang layak di Blok G.
"Tangga sedang kami kerjakan, dan akan rampung sebelum pedagang kaki lima masuk ke Blok G. Saat ini, kami sedang menyelesaikan pengecatan dan pembersihan di seluruh lantai," jelas Agus.
Menurut Agus, para pedagang masih melakukan proses registrasi ulang dan verifikasi data, untuk mendapatkan tempat berjualan di Blok G.
"Diperkirakan undian akan dilaksanakan pada 19-21 Agustus 2013," tambahnya.
Bila hasil evaluasi terhadap verifikasi data sudah valid dan tidak ada perubahan, diperkirakan pada awal September 2013, para PKL sudah dapat menempati Pasar Tanah Abang Blok G.

Sumber :
tribunnews.com

Jokowi Akan Coret Beberapa Underpass Dan Fly Over

Pemprov DKI berencana membangun beberapa underpass dan fly over di perlintasan kereta api untuk mengurangi kemacetan dan meminimalisir kecelakaan. Proyek itu rencananya akan ditangani oleh Pemerintah Pusat. Namun ada beberapa yang dibatalkan karena ada rencana pembangunan kereta layang.
"Udah kemarin ketemu di Wapres (Kantor Wapres), intinya fly over dan underpass yang sudah direncanakan beberapa kita cancel karena memang nantinya barat dan timur jadi elevated train, berarti kita nggak perlu (fly over dan underpass). Dua-duanya barat dan timur, dan ke depannya bagus itu," kata Jokowi.
Hal itu dikatakan Jokowi saat ditanya mengenai rencana pembangunan underpass dan fly over di perlintasan kereta api di wilayah DKI Jakarta, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2013).
Pembangunan underpass dan fly over itu, karena diambil alih pemerintah pusat, maka dibiayai dari dana APBN. Jokowi pun menyerahkan tahapan pembangunan kepada pemerintah pusat, titik-titik mana dulu yang akan dibangun.
Rencana pembangunan jalur KA layang itu, ditambahkan Jokowi, tidak akan tumpang tindih dengan moda transportasi lain, seperti monorel. Pembangunan underpass dan fly over ini akan dimulai tahun depan.
"Ndak..ndak.. Kita terintergasi semuanya. Antara busway, antara yang subline monorailnya. Sudah ada desain makro transportasinya. Buswaynya juga sudah ada, hanya membangunnya kapan, perlu diatur supaya tidak barengan dan stuck macet, itu yang bahaya," jelas Jokowi.
Sebelumnya diungkapkan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bahwa sebanyak belasan underpass dan fly over perlintasan kereta api akan dibangun di Jakarta yang akan ditangani oleh Pemerintah Pusat.
"Ada 12 atau berapa, tapi pusat mau ambil alih. Makanya kita lagi hitung," kata Basuki di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2013).
Menurut pria yang akrab disapa Ahok ini, pemerintah pusat ingin mengerjakan proyek ini dengan rencana pembangunan selama lima tahun ke depan. Tender proyek disebut akan mulai tahun ini.
"Tapi dia mau lima tahun mengerjakannya. Tahun ini mulai tender, kan dia multiyears," ujar Ahok.

Sumber :
detik.com

Siap Nyapres Jika Diminta Megawati? Jokowi: Nggak Mikir, Nggak Mikir ...

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang elektabilitasnya melejit di seluruh lembaga survei, menyatakan berulangkali tak akan maju sebagai capres. Namun, jika Megawati memilih Jokowi untuk menjadi capres, apakah Jokowi siap?
"Tanyakan ke Ibu ketua umum, kok tanya ke saya. Kok misalnya, wong saya nggak mikir. Nggak mikir," kata Jokowi usai sidang paripurna pembacaan RAPBN 2014 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2013).
Jokowi menegaskan untuk kesekian kali bahwa saat ini dirinya masih fokus dengan tugas-tugasnya sebagai Gubernur DKI.
"Saya sampai saat ini ngurusnya Pluit, ngurusnya Tanah Abang, ngurusnya Pasar Minggu, Jatinegara. He... he...," ucapnya terkekeh.
Saat ditanya soal PDIP yang sering membawanya ke daerah untuk ikut kampanye Pilkada, menurut Jokowi hal itu bukan sebagai sosialisasi diri untuk capres.
"Itu kewajban saya, saya dibantu teman-teman di (Pilgub) Jakarta, sekarang bantu gantian. Ya kan wajib kalau itu," tutur Jokowi.
Jokowi juga menyatakan tak memikirkan nyapres seandainya pun diusung oleh partai lain. "Saya itu PDI Perjuangan dan nggak mikir (nyapres)," ucap Jokowi.
"Saya nggak mikir. Jangan dibolak balik. Nggak mikir, benar-benar nggak mikir," tegas ayah tiga anak itu.
Apakah tahun 2014 akan mulai berpikir untuk nyapres?
"Wong nggak mikir, kerja bertumpuk-tumpuk kayak gini, jumpalitan kayak gini. Nggak pernah ada waktu, kok mikir ke sana, tanya ke yang lain," ucap Jokowi dengan senyum khasnya.

Sumber :
detik.com

Melejitnya Jokowi Jadi Proyek Percontohan

Tahun ini bisa dikatakan sebagai salah satu pembuktian bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terus melakukan kaderisasi dan regenerasi. Terbukti, PDIP banyak mengusung kader sendiri untuk maju dalam ajang pemilihan kepala daerah seperti Rano Karno di Banten, Joko Widodo di Jakarta, Rieke Diah di Jawa Barat, Ganjar di Jawa Tengah, dan Puspa Yoga di Bali.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Pemuda dan Olahraga PDIP, Maruarar Sirait, menekankan
partai politik adalah alat perjuangan dan lembaga yang harusnya mempersiapkan regenerasi dan kaderisasi. Artinya, jangan jadi partai yang hanya bisa mencomot kader-kader dari partai lain. "Partai seperti itu gak baik karena hanya mengajarkan sesuatu yang instan dan pragmatis," kata dia dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (16/8/2013).
Disinggung mengenai lembaga survei dan konsultan politik, pria yang akrab disapa Ara ini mengaku pihaknya menghargai hasil survei dan setiap tahun selalu membuat survei untuk memantau kinerja. "Survei jadi salah satu pertimbangan dalam membuat keputusan meski bukan satu-satunya pertimbangan," ujarnya.
Dia mencontohkan kala mengusung nama Joko Widodo atau Jokowi pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun lalu. "Kita survei waktu itu menggunakan Indo Barometer. Posisinya masih nomor 3 dengan persentase 6,5 persen. Tantowi Yahya saja nomor 2 dengan 17 persen, Foke 43 persen," ungkap Ara mengingatkan. Saat itu pihaknya tidak memilih orang yang teratas menurut survei, sebaliknya, mengusung Jokowi.
Dia beralasan, waktu itu popularitas Jokowi masih rendah belum banyak dikenal masyarakat. Sementara, dari sedikit yang mengenal Jokowi, banyak yang memilih. Dia juga dinilai berpotensi karena mempunyai kualitas pemimpin seperti tegas, bersih, jujur, peduli, dan merakyat.
"Kita tahu persis hasil surveinya masih nomor 3, tapi dari survei kita mengetahui peluang untuk menang masih ada karena popularitas dia belum begitu besar, tapi dia punya potensi yang memang diminati sebagai kriteria dasar orang Jakarta," Ara menjelaskan.

Persoalannya waktu itu, Ara melanjutkan, masyarakat Jakarta belum tahu kriteria itu ada dalam figur Jokowi. "Dengan sosialisasi yang masif, surveinya naik," tutur Ara.
Pengalaman mengusung Jokowi juga jadi dasar saat PDIP kembali memilih kader internal seperti Rieke yang bertarung di Jabar dan Bambang DH dalam Pilkada Jatim. Berdasarkan survei, posisi Rieke masih kalah dari Aher-Dede Yusuf. Pada akhirnya Rieke memang kalah namun suaranya Rieke mencapai 28 persen, jauh di atas suara partai PDIP di Jawa Barat, yakni 15 persen. "Artinya kita mengajukan kader sendiri yang berkualitas dan punya elektabilitas tinggi," kata dia.
"(Pilkada Jatim) juga terus berproses dan kita yakin punya kesempatan yang sama. Kan Bambang DH dua kali jadi wali kota seperti Jokowi, artinya mereka memang adalah tokoh yang dalam proses kaderisasi partai tapi ditempatkan di birokrasi. Jokowi dua kali jadi wali kota dan sekali gubernur direkomendasikan PDIP," Ara membeberkan.
Lebih lanjut tentang hasil survei yang selalu mengunggulkan Jokowi di bursa pemilihan calon presiden, Ara mengindikasikan pihaknya bisa jadi mengajukan Jokowi sebagai capres. "Kita sangat perhatikan apa yang jadi aspirasi yang berkembang di masyarakat, terutama soal survei. Kita tahu semua lembaga survei menempatkan Jokowi sebagai capres paling tinggi, tentu itu jadi perhatian kita dan kita cermati," tegasnya.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Centre, Grace Natalie, menyoroti saat ini kandidat dalam pemilu maupun partai politik sudah mulai menyadari akan pentingnya hasil survei sebagai modal sebelum memasuki arena pertarungan dalam pemilihan. Dalam sebuah pemilihan gubernur, para bakal calon yang tertarik untuk mendaftar jadi kandidat umumnya mulai membuat survei sendiri dengan menyewa jasa lembaga survei.
Lalu dengan hasil survei di tangan, mereka akan datang ke partai-partai dan menyodorkannya untuk meminta dukungan. Partai-partai yang pragmatis umumnya akan memilih calon yang dinilai kuat sesuai hasil survei. “Kalau Pilkada, mau pemilihan wali kota, bupati atau gubernur biasanya partai-partai sekarang sudah sadar banget kalau survei itu penting,” kata Grace saat ditemui detikcom, Rabu (14/8/2013).
Grace menambahkan, orang yang sudah kuat, dikenal publik, dan dipersepsikan bagus seperti seorang tokoh birokrat, agama ataupun artis biasanya sudah punya modal politik. “Partai-partai lebih gampang ngasih tiket ke orang itu. Meskipun uang itu tetap juga ada, tapi itu biasanya urusan pribadi bukan urusan konsultan, tapi kita mengetahui saja,” ujar dia.
Tapi dari semua partai, Grace melihat ada satu perbedaan yang dilakukan oleh PDIP dalam menanggapi hasil survei dan konsultasi politik. Menurutnya, partai berlogo banteng moncong putih itu lebih mengutamakan konsolidasi di dalam partai ketimbang mengutamakan kemenangan.
“PDIP memang akui survei itu penting tapi mereka sangat mengutamakan kader sendiri. Meskipun ada orang lain yang lebih tinggi tapi PDI bisa usung kader sendiri meskipun memang lebih lemah, enggak sekuat yang lainnya seperti misalnya di Pilkada Jatim,” kata Grace menguraikan.
Munculnya lembaga survei dan konsultan politik memang banyak dipengaruhi oleh sikap mengutamakan uang. Tapi menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Gazali, berkembang pesatnya lembaga ini bukanlah semata karena didorong faktor mandulnya kaderisasi dalam internal partai.
“Alasan utamanya dalam komunikasi politik adalah kompetisi untuk jadi pejabat publik, dalam liberal politics mirip dengan "horse-race competition". Jadi perlu kompetisi dan saling mengaju-ajukan nama serta keunggulan plus promosi," kata Effendi dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Kamis (15/8). "Nah untuk tujuan itulah diperlukan survei dan konsultan.”
Dia menjelaskan, paham “horse race” yakni berisi orang-orang kaya yang punya kuda dan punya pelatih kuda. “Artinya kalau liberal ya uang menjadi utama,” kata dia lagi. Itu sebabnya, kemunculan tokoh-tokoh politik seperti Obama atau Jokowi dirasakan sebagai sebuah kejutan. “Jadi tetap yang terbaik dari kader sendiri, dan bisa membangkitkan sumbangan persis seperti kasus Obama dan Jokowi,” ujarnya.

Sumber :
detik.com

Roy Marten Rencanakan 'Penculikan' Megawati Demi Dukung Jokowi Jadi Capres

Aktor senior Roy Marten menggelar sebuah teater kecil berjudul Menculik Megawati Soekarnoputri di pelataran taman Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jum'at (16/8/2013).
Menurut Roy, gelaran teater ini dibuat sebagai bentuk dukungannya terhadap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), untuk maju mencalonkan diri sebagai presiden di Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
"Ini rekonstruksi sejarah yang berulang. Hari ini kita menculik 'Megawati' untuk menjadikan 'Jokowi' sebagai capres 2014," ungkap ayah dari Gading Marten tersebut.
Suami dari Anna Maria ini yakin, bahwa Jokowi bakal terpilih menjadi Presiden dengan catatan jika dicalonkan oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). "Jokowi pasti jadi Presiden. Satu-satunya yang menggagalkan jikalau dia enggak dicalonkan oleh PDI-P," jelas pemain film Catatan Si Boy itu.
Dalam teater ini diceritakan seorang ibu yang berperan sebagai Megawati diculik oleh beberapa relawan Jokowi. Penculikan ini dilakukan untuk mendesak Mega untuk mencalonkan Jokowi sebagai capres. Teater yang disutradarai oleh Roy Marten ini juga diisi nyanyian oleh Bona Paputungan. Teater ini pun ditutup dengan lagu Hari Kemerdekaan.

Sumber :
tribunnews.com

Jokowi-Ahok Sudah 14 Kali Rotasi Pejabatnya

Sejak memimpin DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah berkali-kali melakukan rotasi pejabat eselon II dan III. Sampai saat ini, tercatat rotasi pejabat dilakukan 14 kali dalam setahun.
Seperti yang disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta, Chaidir, Jokowi melakukan rotasi 14 kali selama satu tahun lebih ia menjabat. Alasan rotasi ini pun macam-macam seperti sakit, pensiun, atau lainnya.
"Dari awal sudah ada 14 kali pelantikan, termasuk dengan pelantikan camat dan lurah hasil seleksi terbuka," kata Chaidir di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2013).
Menurut Chaidir, rotasi pejabat eselon II sudah terjadi 3 kali, eselon III terjadi 5 kali, bahkan beberapa pejabat eselon IV dirotasi 6 kali. Hal ini dianggap wajar karena berbagai pertimbangan yang ada.
"Tiap bulan pasti ada pelantikan untuk eselon III dan IV, karena selalu ada penggantian karena pejabat lama yang pensiun, meninggal, sakit, atau pindah," ujar Chaidir.
Sementara itu di jadwal rotasi milik BKD disebutkan ada 12 kali rotasi dalam satu tahun. Namun tak menutup kemungkinan rotasi terjadi melebihi jadwal yang telah ditentukan.
"Schedule kita 12 kali pelantikan tiap tahun, tapi biasanya minimal setahun hingga 18 kali," ujar Chaidir.
Seperti yang terjadi hari ini, Pemprov DKI melakukan rotasi dengan melantik 16 pejabat eselon III yang dipimpin Plt Sekretaris Daerah Jakarta Wiriyatmoko di Balai Kota DKI.

Sumber :
detik.com

Warga Bantaran Ciliwung, Punya Sertifikat Atau Tidak Mereka Harus Diberi Solusi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan anggaran sebanyak Rp 192 miliar untuk membebaskan lahan di bantaran Sungai Ciliwung. Namun, masih banyak tanah di bantaran sungai tersebut yang tidak bersertifikat.
Masalah tanah yang tak mempunyai sertifikat (menurut data Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak mementingkan masalah itu. Yang paling penting, proyek normalisasi dan mengurangi titik banjir di wilayah bantaran Sungai Ciliwung, khususnya di DKI Jakarta, dapat teratasi.
"Yang paling penting, mereka diberi solusi dan jalan keluar. Kita tidak melihat itunya (ada sertifikat tanah atau tidak)," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta pada Jumat (16/8/2013).
Selain kepentingan normalisasi, Jokowi juga mengatakan, yang paling penting adalah warga di sepanjang bantaran tidak terkena banjir. Pihaknya sudah menyediakan dua rumah susun, yakni di Pasar Rumput dan Pasar Minggu.
"Yang penting diberi solusi, diberi jalan keluar. Proyek itu sangat bermanfaat," lanjut Jokowi.
Terdapat empat kelurahan di bantaran Sungai Ciliwung yang terkena relokasi, yakni Kampung Melayu, Kebon Manggis, Bukit Duri, dan Manggarai. Hingga saat ini, proses pembebasan lahan masih diinventarisasi oleh pemerintah kota.
Rencananya, lahan yang terkena relokasi memiliki luas 4,8 kilometer di ruas empat kelurahan itu, dan 7,5 meter di setiap sisi sungai.
Sumber :
kompas.com

Bang Ucu: Terima Kasih Jokowi-Ahok

Seorang tokoh Tanah Abang, M. Yusuf bin Muhi atau biasa disapa Bang Ucu, pernah menolak ajakan untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama.
Namun, hari ini, Jumat, 16 Agustus 2013, Bang Ucu nongol di Balai Kota, kantor Jokowi dan Ahok. Bang Ucu menyatakan baru saja bertemu dengan Wakil Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama.
Dalam pertemuan itu, keduanya membicarakan soal relokasi pedagang kaki lima (PKL) ke Blok G Pasar Tanah Abang. Didampingi sembilan anak buahnya, Bang Ucu yang mengenakan jaket kulit serta peci hitam itu menemui Ahok di ruang kerja wakil gubernur di lantai 2, Balai Kota.
Namun, Jokowi tak tampak di sana. Rupanya, Gubernur DKI itu sedang berada di Gedung DPR untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden SBY.
"Warga Tanah Abang mengucapkan terima kasih kepada Jokowi dan Ahok yang mana beliau ada pikiran untuk mengubah nasib PKL yang berjualan di jalan," kata Bang Ucu seusai pertemuan. Menurut dia, kebijakan yang dicetuskan Jokowi-Ahok berdampak pada peningkatan nasib dan kesejahteraan PKL Tanah Abang.
"Sekarang anak-anak punya toko sendiri meskipun kecil," tutur pria yang dijuluki jago Tenabang ini. Dengan kedatangannya di Balai Kota, Bang Ucu berupaya meluruskan situasi yang sempat menegang antara Jokowi-Ahok dengan PKL.
Ke depannya, pria berdarah Betawi ini berharap agar pendaftaran PKL yang akan direlokasi dilakukan dengan serius. Hal tersebut menghindari PKL bandel yang bukan mantan PKL dari Tanah Abang. "Semoga tidak ada benalu. Kasianlah mereka PKL yang benar-benar mencari nafkah buat keluarga. Kalau ada orang yang ngebonceng nanti kiosnya dijual lagi," ujarnya.

Sumber :
tempo.co

Ada Komponen Jaringan di Belakang Jokowi

Kerjaan poles memoles citra kandidat dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah tak dapat dipisahkan dari peran branding consultan. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang jasa komunikasi media, Fastcomm memfokuskan kegiatannya pada personal branding kandidat.
Direktur Eksekutif Fastcomm Ipang Wahid mengatakan institusinya membagi tiga komponen utama dalam proses pemenangan seorang kandidat. Pertama, adanya konsultan politik yang mengadakan survei dan memberikan usulan-usulan strategi politik. Contoh konsultan ini antara lain SMRC, Indo Barometer, dan LSI.
Kedua, konsultan komunikasi. Tahap kedua ini diperlukan setelah strategi politik diturunkan menjadi strategi komunikasi. “Di situlah perlunya konsultan komunikasi macam kami ini. Tugasnya untuk bikin strategi komunikasi, mulai dari konsep sampai nanti mengeksekusinya,” kata Ipang, Rabu (14/8/2013).
Komponen ketiga adalah konsultan jaringan yang melakukan direct selling atau kegiatan door to door. Komponen jaringan umumnya ada dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden. Adapun untuk pemilihan legislatif, dua komponen pertama jadi tugas partai, dan konsultan jaringan jadi tugas calon legislator yang bersangkutan.
Pria bernama asli Irfan Asya'ari Sudirman itu menjelaskan partai politik umumnya mempunyai konsultan politik untuk melakukan survei, dan konsultan komunikasi untuk branding. Adapun konsultan jaringan berhubungan langsung dengan caleg di daerah pemilihan, tapi strategi komunikasinya tetap disediakan oleh perusahaan komunikasi yang diajak kerja sama.
“Ini seperti Jaringan Survey Indonesia atau yang kemarin bantu relawan-relawan Jokowi itu,” kata dia mencontohkan. Saat Pilkada di Jakarta, Ipang mengaku pihaknya membuat strategi komunikasi tapi yang menjalaninya adalah tim dari konsultan jaringan dalam hal ini Jaringan Survey Indonesia. “Strateginya partnership-lah,” ujarnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi-Rizal Ramli Dinilai Mampu Jadikan Indonesia Mercusuar Dunia

Aktivis 98 yang juga Sekretaris Jenderal Forum Advokat Nusantara (Forkantara) Taufan Hunneman mengatakan, banyak persoalan yang dialami bangsa ini.
Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang bisa melahirkan sebuah terobosan-terobosan yang berani. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) adalah pilihan dan harga mati untuk jadi presiden.
"Jokowi sudah bukan lagi harga yang ditawar-tawar, tapi dia dianggap pas menjadi pemimpin alternatif, karena bukan pemimpin yang terjebak pada masa lalu dan sungguh-sungguh mau bekerja untuk rakyat," kata Taufan dalam siaran pers, Jumat (16/8/2013).
Taufan menuturkan, kepemimpinan yang memiliki jiwa kerakyatan dan nasionalisme tinggilah yang sebetulnya dibutuhkan bangsa.
Terlebih, pada 2014 nanti, tentunya akan menjadi sebuah pertaruhan dalam menentukan nasib bangsa untuk lima tahun ke depan.
Bekas pentolan Forbes 98 menambahkan, jika saja kendaran politik Jokowi, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ingin mencalonkannya sebagai kandidat pada bursa calon presiden (capres), setidaknya sebanyak 18 persen suara sudah bisa dikantongi.
"Maka PDIP cukup berkoalisi dengan partai yang memeroleh suara 1 atau 2 persen, untuk dapat mencalonkan presiden. Jokowi mampu membangun Solo lalu Jakarta, dan akan mampu mengatasi persoalan Indonesia," paparnya.
Selain Jokowi, sosok ekonom Rizal Ramli ia nilai sebagai tokoh yang juga mampu membuat gebrakan.
Sebab, ketika Rizal masih menjabat Kabulog dan Menkoekuin, salah satu track record Rizal adalah berhasil menghidupkan PT Dirgantara Indonesia (DI), yang saat ini menjadi perusahaan penerbangan yang cukup disegani dikawasan Asia.
"Bangsa ini membutuhkan dan menantikan lahirnya sosok kepemimpinan nasional yang punya jiwa nasionalis dan kerakyatan, dan mampu membawa Indonesia menjadi mercusuar dunia (gerbang dunia)," urainya.

Sumber :
tribunnews.com

Guruh Soekarno: Jokowi Belum Saatnya Nyapres

Adik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra, menilai tak ada tokoh yang pantas nyapres, termasuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Meskipun Jokowi terus menerus memuncaki survei capres saat ini. Menurut Guruh, Jokowi saatnya mengejar kursi RI 1.
"Kalau meurut saya belum saatnya," kata Guruh kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2013).
Masih menurut Guruh, saat ini tak ada satu pun tokoh yang pantas nyapres. Dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga belum ada yang pantas.
"Tidak ada satu pun yang pantas jadi capres, dari kader PDIP tidak ada juga," katanya.
Bagi Guruh, negara Indonesia tidak tertata dengan baik. Terutama adanya amandemen UUD 1945.
"Bagi saya negara ini amburadul terutama dengan adanya amandemen produk UUD, semua bertentangan dengan Pancasila. Pemilu langsung itu bertentangan, MPR juga bukan lembaga tertinggi, ini sudah salah," kritiknya.
"Jadi kebanyakan dari kita tidak tahu ideologi yang benar, termasuk capres-capres ini nggak ada yang ngerti," tegas pria berdarah seni ini.

Sumber :
detik.com

Bila Jokowi Jadi Presiden, Indonesia Dapat Apa?

Dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi),  untuk mencalonkan menjadi presiden pada Pemilu 2014 terus bermunculan.
Bahkan sebuah gerakan bernama Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Bara JP atau Relawan Jokowi) sudah dibentuk. Aktor Roy Marten, aktivis Muchtar Pakpahan, merupakan dua tokoh yang turut mendukung pencapresan Jokowi.
Sebenarnya, Jokowi belum genap menjabat setahun sebagai gubernur DKI. Tidak sedikit juga pendapat yang menyayangkan apabila Jokowi tidak menyelesaikan masa jabatannya sama seperti ketika Walikota Solo.
Jokowi sendiri sebenarnya dalam setiap kesempatan menegaskan tidak berminat mencalonkan diri, kecuali jika partai Jokowi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencalonkannya. (baca : Jokowi Sekali Lagi Menyatakan Hanya Loyal Pada PDIP). Sejauh ini, Jokowi selalu konsisten untuk mengurus dengan baik dan benar semua masalah di Jakarta.
"Persoalannya adalah bukan Jakarta kehilangan apa tapi Indoneisa dapat apa (jika Jokowi menjadi presiden)," ujar Roy menjawab masa jabatan Jokowi yang belum berakhir itu.
Roy juga menilai lumrah jawaban Jokowi yang mengatakan tidak bersedia mencalonkan diri menjadi presiden. Menurutnya, sebagai orang Jawa, Jokowi memang sudah sepantasnya memberikan jawaban tersebut.
"Sebagai orang Jawa, Jokowi harus seperti itu menolak, tapi kalau rakyat menghendaki dia akan maju," kata pria yang terlahir dengan nama Wicaksono Abdul Salam itu.
Senada dengan Roy, Muchtar mengatakan ada tiga persoalan di DKI Jakarta yang tidak bisa diselesaikan Gubernur DKI. Pertama, banjir yang bersumber dari Jawa Barat, macet yang bersumber dari Banten dan Jawa Barat, dan ketiga urbanisasi.
"Tiga masalah pokok itu adalah di presiden Indonesia. Jokowi bisa selesaikan itu kalau jadi presiden Indonesia," kata Muchtar.

Sumber :
tribunnews.com

Besok, Jokowi Resmikan Taman Waduk Pluit Tahap I

Taman Waduk Pluit tahap I membuat wajah Waduk Pluit yang awalnya kumuh menjadi terlihat indah. Rencananya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan taman tersebut Sabtu (17/8/2013) besok.
"Setelah pak Gubernur upacara di Balai Kota, beliau akan langsung meluncur ke taman untuk meresmikan taman ini," kata Heryanto Koordinator Pelaksana Pasca Darurat Banjir Waduk Pluit, di Jakarta, Kamis (15/8/2013).
Menurut Heryanto, dibangunnya taman tersebut merupakan tahap awal dimulainya pembangunan di sekitar bantaran waduk Pluit. Selain taman, Pemprov berencana membangun penyulingan air bersih, tempat pemancingan dan kawasan rekreasi.
Semua itu sebagai upaya mengembalikan fungsi waduk untuk mengatasi banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. "Ini baru pembangunan awal, masih banyak yang akan disediakan untuk mempercantik kawasan ini," tutur Heryanto.

Di sisi barat waduk, pembuatan ruang terbuka hijau memang hampir rampung. Pohon-pohon dengan ketinggian rata-rata 3 meter telah ditanam di lahan tersebut. Ada lebih dari 12 jenis pohon yang ditanam di sana, semuanya tanaman khas pesisir.
Pohon anggur laut (Coccoloba uvifera), kalpataru/keben (Barringtonia asiatica), trembesi (Samanea saman), dan ficus daun kecil (Ficus lyrata). Ada pula pohon jati (Tectona grandis) yang berjejer dan tumbuh lebih dari tiga tahun dengan tinggi tak kurang dari 5 meter.
Pohon-pohon itu ditanam dengan jarak khusus dan selang-seling. Pohon itu ditanam di kanan-kiri jalan beton selebar 3,5 meter untuk jalan inspeksi.

Sumber :
kompas.com

JK: Jokowi Bisa Jadi Presiden Berhasil Benahi Jakarta

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) angkat bicara soal pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) di Pilpres 2014. Menurut JK, Jokowi sangat punya kesempatan untuk nyapres.
"Banyak wali kota jadi presiden. Kayak wali kota Teheran, Ahmadinejad, Presiden Lee, wali kota Soul. Mereka punya chance dan berhasil menata kotanya. Jokowi juga punya chance," kata JK.
Hal itu dikatakan JK di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (16/8).
Jika kesempatan ada, kata JK, selanjutnya Jokowi harus menunjukkan keberhasilannya dulu dalam memimpin ibu kota.
"Kata kuncinya berhasil. Apa Jokowi sudah berhasil? Lima wali kota itu berhasil. Kalau bisa nata kota kemungkinan bisa," tutupnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Ingin Gratiskan 4 Ruas Tol Dalam Kota

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin mengubah sebagian konsep desain enam ruas tol dalam kota. Empat ruas tol itu akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI dengan menggunakan APBD DKI dan diubah menjadi jalan umum gratis (tidak berbayar).
"Konsep Pak Gubernur itu empat jalan tol dalam kota itu kita sendiri yang bikin supaya enggak jadi jalan tol, jadi jalan umum saja," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Jumat (16/8/2013).
Ia menjelaskan, investor swasta PT Jakarta Tollroad Development, yang mengajukan konsep enam ruas tol dalam kota kepada Pemprov DKI, akan segera mengerjakan dua tol dalam kota, yakni Sunter-Semanan dan Sunter-Pulo Gebang. Adapun empat ruas tol lain, kata Ahok, akan dikerjakan oleh Pemprov DKI.
"Pak Gubernur sih maunya kita ambil saja dan kerjakan pakai APBD. APBD 2014, kan kita targetkan Rp 67 triliun," kata Basuki.
Basuki menyebutkan, pembangunan megaproyek senilai Rp 42 triliun itu telah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017.
Tak sedikit yang mengecam pembangunan enam ruas tol dalam kota karena ditengarai akan merusak tata kota Jakarta. Jokowi telah menggelar public hearing tentang proyek itu dengan mengundang Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, para akademisi, dan pengamat perkotaan.
Saat kampanye dan masih menjadi calon gubernur, Jokowi menentang keras pembangunan enam ruas tol tersebut. Megaproyek yang telah digagas sejak masa kepemimpinan mantan Gubernur DKI Sutiyoso itu dibagi dalam empat tahap dan diproyeksikan selesai pada 2022.
Pada tahap pertama, akan dibangun ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan koridor Sunter-Pulo Gebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun. Pada tahap kedua, dilakukan pembangunan ruas Tol Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga meliputi pembangunan ruas tol koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Pada tahap terakhir akan dibangun ruas tol Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Total panjang ruas enam tol dalam kota adalah sepanjang 69,77 kilometer. Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT JTD, tetapi tarifnya akan terpisah dari tol lingkar luar.

Sumber :
kompas.com

Ruhut Sitompul: Jokowi Sempat Mau Diundang, Tapi Kecil Peluang Direstui Mega

Politikus Partai Demokrat (PD), Ruhut Sitompul, mengatakan komite konvensi capres sempat melirik Joko Widodo (Jokowi) sebagai peserta konvensi. Namun Jokowi akhirnya dikeluarkan dari daftar 11 nama calon peserta konvensi capres PD.
"Jokowi mau diundang, rapat semalam membahas itu. Kalau menurut saya kita hormati etika, itu kan kader PDIP," kata Ruhut, Jumat (16/8/2014).
Karena kader PDIP tentu Jokowi tak bisa mengambil keputusan sendiri. Ada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang harus memberikan restu terlebih dahulu.
"Kecil peluangnya kalau harus minta restu Ibu Mega, kayaknya nggak bakal boleh," katanya.
Maka kemudian nama Jokowi dicoret dari daftar 11 nama calon peserta konvensi capres PD. Namun tanpa kehadiran Jokowi, Ruhut yakin konvensi capres PD tetap menarik dipantau.
"Tetap ramai dong, banyak tokoh potensial. Pasti kita bisa melahirkan capres yang siap memenangkan Pilpres 2014," kata Ruhut.
Sumber :
detik.com

Rieke: Mas Jokowi Tak Akan Gampang Tergoda

Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka sangat yakin sahabat separtainya, Joko Widodo (Jokowi), tak akan pernah tergoda maju menjadi calon presiden melalui bursa konvensi Partai Demokrat. Menurutnya, upaya mengundang Jokowi dalam konvensi bisa diartikan sebagai hal yang percuma dan sia-sia belaka.
"Mas Jokowi itu tidak gampang tergoda dan dia bukan cowok penggoda," kata Rieke seusai menghadiri acara pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2013).
Rieke menyampaikan, secara pribadi, ia menilai sosok Gubernur DKI Jakarta sebagai seorang figur potensial sebagai pemimpin negeri ini. Bahkan, lebih jauh, visi kepemimpinan Jokowi dianggapnya tak hanya dalam skala wilayah, tetapi juga visi memimpin Indonesia secara menyeluruh.
"Sebagai sahabat, saya melihat Jokowi sebagai pemimpin yang punya visi luar biasa," kata Rieke.
Untuk diketahui, pernyataan Rieke terkait dengan usulan komite konvensi Partai Demokrat yang mengusulkan nama Jokowi diundang mengikuti konvensi calon presiden tersebut. Hal itu diungkapkan oleh salah seorang anggota komite yang enggan disebutkan namanya.
Anggota komite itu menyampaikan, dalam rapat internal yang digelar komite konvensi, banyak anggota komite yang mengusulkan nama Jokowi untuk mengikuti konvensi.

 Di sisi lain, semua anggota komite sangat sadar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan mengawal ketat Jokowi dan tak akan pernah mengizinkan kader potensialnya itu mengikuti seleksi calon presiden dari partai lain.
"Banyak yang memasukkan nama Jokowi, ini menunjukkan bahwa komite sangat rasional dan independen dalam pengusulan nama-nama calon peserta," kata sumber tersebut seusai menghadiri rapat internal komite konvensi di Wisma Kodel, Jakarta, Kamis (15/8/2013) malam.
Komite konvensi Partai Demokrat mengusulkan 15 nama baru untuk diundang sebagai bakal calon peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. Juru Bicara Komite Konvensi Rully Charis menjelaskan, 15 nama baru yang diusulkan itu di luar 11 nama yang telah lebih dulu diusulkan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Rully menjamin, seluruh nama yang diajukan oleh komite merupakan para tokoh yang kompeten dan dianggap mewakili masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Komposisinya, 15 nama baru itu berasal dari 10 laki-laki, dan 5 perempuan. Rully menambahkan, pada awal pekan depan, komite konvensi akan memastikan kebersediaan 15 orang yang diusulkan mengikuti konvensi itu.
Setelah ada komitmen dan menyatakan bersedia mengikuti konvensi, barulah komite akan menyampaikannya pada Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk koordinasi lanjutan. Rully menyatakan, pihaknya belum akan membeberkan siapa 15 nama baru yang diusulkan komite mengikuti konvensi. Ia merasa tak etis menyampaikan kepada publik karena jumlahnya masih mungkin berubah, apalagi semua nama yang diusulkan belum terkonfirmasi bersedia mengikuti konvensi.
Di luar 15 nama baru yang diusulkan komite konvensi, terdapat 11 nama yang diusulkan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dari 11 nama itu, sembilan di antaranya sempat diungkapkan oleh politisi Partai Demokrat. Mereka adalah Marzuki Alie (Ketua DPR), Pramono Edhie Wibowo (mantan KSAD), Irman Gusman (Ketua DPD), Chairul Tanjung (pimpinan Trans Corp), Dahlan Iskan (Menteri BUMN), Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan), Mahfud MD (mantan Ketua MK), Djoko Santoso (mantan Panglima TNI), dan Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI).

Sumber :
kompas.com

Jokowi Sekali Lagi Menyatakan Hanya Loyal Pada PDIP

Seusai mendengarkan pidato presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberikan komentar seputar penolakannya mengikuti konvensi Partai Demokrat (PD).
"Soal undangan saya sampaikan sekali lagi saya kader PDI Perjuangan," kata Jokowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2013).
Namun Jokowi tidak mau berbicara panjang lebar. Termasuk apakah benar dirinya sempat ditelepon petinggi PD ditawari ikut konvensi capres PD.
"Ya jawabannya gitu aja," kata Jokowi yang mengenakan setelan jas hitam ini.
Ketika wartawan bertanya apakah dengan demikian Jokowi hanya akan nyapres jika dicalonkan PDIP, Jokowi menjawab,
"Ya pasti dong, kan jawabnya seperti yang tadi. Saya ini PDI Perjuangan," kata Jokowi.
 Sebelumnya sejumlah elite PD seperti Amir Syamsuddin sempat berharap Jokowi mau ikut konvensi capres PD. Namun Jokowi berulangkali menegaskan bahwa dirinya kader tulen PDIP.
Hal serupa juga dinyatakan oleh sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo, yang menyatakan Jokowi akan patuh terhadap garis partai PDIP karena Jokowi adalah kader yang sangat loyal.

Sumber :
- detik.com
- merdeka.com

Jokowi Hadiri Pidato Kenegaraan Presiden SBY di DPR

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Gedung DPR, Senayan. Pidato SBY di DPR ini dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-68.
Jokowi menghadiri acara tersebut pada pukul 09.00 WIB. Sidang ini dihadiri oleh seluruh anggota DPR, DPD serta jajaran menteri.
Presiden SBY tiba di Gedung Kura-kura, didampingi Ketua DPR Marzuki Alie dan Ketua DPD Irman Gusman. Lalu di depan ruang sidang, SBY disambut para Wakil Ketua DPR dan Wakil Ketua DPD.
Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II sebelumnya telah datang, di antaranya yang terlihat adalah Mendag Gita Wirjawan, Men PAN Azwar Abubakar, Mentan Suswono, dan menteri-menteri lainnya. Selain itu, dubes negara sahabat juga sudah hadir.

Sumber :
detik.com

Dijamin 100% Jokowi Tak Akan Pernah Mau Ikut Konvensi PD

Meskipun nama gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dimasukkan dalam peserta konvensi capres Partai Demokrat (PD), sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo, sangat yakin jika Jokowi akan menolak tawaran tersebut karena sejauh ini Jokowi dikenal sebagai kader yang sangat loyal.
"Jokowi kan kader PDI Perjuangan, tentunya dia taat kepada mekanisme aturan partainya," kata Tjahjo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2013).
PDIP, menurut Tjahjo, tak melarang Jokowi ikut konvensi PD. Jokowi memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri.
"Soal Pak Jokowi mau atau tidak ya menjadi hak politik Pak Jokowi," katanya.
Namun PDIP tetap menghormati mekanisme konvensi capres PD. Sedangkan PDIP akan punya mekanisme sendiri untuk menentukan capresnya.
"Masing-masing partai kan mempunyai mekanisme penetapan capresnya masing-masing," tegasnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi Terlempar Dari 11 Capres Demokrat

Sekretaris Komite Konvensi Capres PD, Suaidi Marassabessy, mengungkap saat ini ada 11 nama kandidat perserta konvensi capres Partai Demokrat (PD). Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak masuk salah satu diantaranya.
"Yang masuk 11 orang, nggak ada Jokowi," jata Suaidi, Jumat (16/8/2013).
Menurutnya PD membuka kesempatan kepada semua tokoh yang ingin ikut konvensi capres. Namun khusus untuk Jokowi sejauh ini memang berulangkali menegaskan tak mau ikut konvensi capres partai tetangga.
"Bagi kami semua tokoh nasional kami berikan kesempatan, tapi persoalannya kan bukan hanya mereka yang punya kompetensi, tapi soal kesediaan," katanya.
Lalu siapa saja 11 tokoh yang dimaksud? Sejauh ini komite konvensi menolak mengungkap.
"Kita akan umumkan akhir Agustus," tegasnya.
Sedangkan sejumlah tokoh yang diundang ikut konvensi capres PD antara lain Marzuki Alie, Irman Gusman, Dino Patti Djalal, Gita Wirjawan, Mahfud MD, Ahmad Mubarok, Hayono Isman, Pramono Edhie Wibowo, Endriartono Sutarto, Yusril Ihza Mahendra, dan kabarnya Dahlan Iskan.

Banyak Yang Usulakan Nama Jokowi Lo!
Komite Konvensi Capres Partai Demokrat terus menggodok nama-nama tokoh nasional potensial yang akan diajak dalam konvensi. Salah satunya nama Jokowi juga menjadi usulan anggota komite untuk diundang di konvensi.
Menurut sebuah sumber, dalam rapat komite yang digelar malam ini. Nama Jokowi masuk dan menjadi pertimbangan untuk diundang dalam penjaringan capres Demokrat.
"Banyak anggota memasukkan nama Jokowi," kata salah satu anggota Komite Konvensi Demokrat yang enggan disebutkan namanya usai menghadiri rapat komite di Wisma Kodel, Jakarta, Kamis (15/8/2013).
Kendati demikian, lanjut dia, para anggota penjaring capres itu yakin jika Jokowi sebagai politisi PDI Perjuangan akan sulit mendapatkan izin dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Hanya saja mereka berkeyakinan Jokowi tidak akan diizinkan Mega," imbuhnya.
Menurut dia, nama Jokowi muncul dan menjadi perdebatan di internal komite. Itu menunjukkan bahwa komite bekerja secara profesional dan independen dalam mengusulkan nama-nama peserta konvensi, tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
"Hal ini menunjukkan bahwa komite sangat rasional dan independen dalam pengusulan nama-nama calon peserta," pungkasnya.

Sumber :
- detik.com
- merdeka.com

Bangku Taman Ternyata Hasil CSR Relawan Jokowi

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Widyo Dwiyono mengungkapkan, sebanyak 344 bangku taman di pusat kota Jakarta adalah hasil Corporate Social Responsibility (CSR) pengusaha yang sekaligus relawan Jokowi.
"Itu dari pengusaha Solo, relawannya Pak Gubernur yang menjadi pemerhati keindahan Jakarta," ujar Widyo saat dihubungi wartawan, Jumat (16/8/2013) pagi.
Proses penyaluran CSR tersebut, lanjut Widyo, terjadi sekitar tiga bulan silam, sebelum Hari Ulang Tahun DKI Jakarta, 22 Juni 2013. Sang relawan hendak memberikan kontribusi dalam menyambut HUT Jakarta agar ruas trotoar DKI bersahabat dengan pejalan kaki.
Meski demikian, Widyo mengaku hanya mendapatkan informasi terkait sang relawan sebatas itu. Ia tidak mengetahui lebih lanjut soal nama, sang relawan bergerak di usaha apa, dan sebagainya. Terlebih lagi, sang relawan enggan menyebutkan identitasnya.
"Saya hanya menerima perintah Pak Gubernur untuk meletakkan kursi taman. Mungkin lewat pak gubernur langsung," lanjutnya.
Widyo menuturkan sebanyak 344 bangku taman tersebut telah dipasang di beberapa ruas jalan dan taman di Jakarta. Jalan Sudirman, Jalan Thamrin, Jalan Kebon Sirih, Taman Kanal Banjir Timur, Waduk Pluit, dan Taman Surapati.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sempat merahasiakan pihak pemberi bangku taman tersebut. Ia juga menampik bangku itu berasal dari perusahaannya. "Aduh, ndak, saya hanya kayu aja, bukan bangku begitu. Itu sumbangan buat Pemprov. Tanya dinaslah. (Masa) teknis gitu tanya saya juga," ujarnya.
Saat dikonfirmasi ke Widyo, kala itu, ia juga merahasiakannya. "Sebetulnya ini seperti mitra Pemprov DKI, terkait dengan kepedulian masyarakat terhadap Jakarta. Hamba Allah-lah namanya," ujar Widyo.

Sumber :
kompas.com