Sejak musim kampanye presiden, artis Olga Lidya jadi lebih ‘melek’ soal politik. Ia terus mengamati berbagai kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang amat dikaguminya, di antaranya pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Olga mengkritisi keputusan Jokowi dan menolak pencalonan Budi Gunawan tersangka kasus korupsi sebagai pemimpin institusi tertinggi kepolisian di Tanah Air.
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Kamis, 22 Januari 2015
ICW: Jangan Sampai Muncul Pertanyaan "Jokowi ada di mana?"
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mengambil sikap tegas dan menyadari perannya kini sudah bukan lagi sebagai petugas partai, melainkan kepala negara dan kepala pemerintahan.
Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, yang meminta Presiden untuk secara proaktif mengambil langkah tegas guna mencegah upaya-upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, yang meminta Presiden untuk secara proaktif mengambil langkah tegas guna mencegah upaya-upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jokowi, Telepon dan Bisik-bisik dengan Tjahjo Kumolo di Istana Bogor
Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum juga memberikan komentar terkait pengakuan
blak-blakan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristyanto soal manuver Ketua KPK
Abraham Samad. Termasuk Tjahjo Kumolo yang sempat menjadi Sekjen PDIP.
Namun yang cukup menarik disimak adalah kejadian di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/1/2015).
Namun yang cukup menarik disimak adalah kejadian di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/1/2015).
Serang KPK, PDIP Coreng Muka Jokowi, Tak Punya Bukti Akan Dibui
Tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terhadap Ketua KPK Abraham Samad
tak disertai bukti yang kuat. Serangan Hasto itu tidak hanya dibaca
sebagai serangan terhadap Abraham Samad, tapi terhadap KPK. Manuver
politik ini dipandang tidak perlu dan malah mencoreng wajah Presiden
Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi Sudah Temui Abdee Slank
Gitaris Slank Abdee Negara yang juga ketua Relawan Salam 2 Jari telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Samad Diminta Klarifikasi Langsung, PKS Minta Dibentuk Komisi Etik
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Donny Gahral Adian meminta kepada semua pihak untuk tidak menangkap kesimpulan adanya upaya pelemahan KPK, pasca apa yang diungkap oleh Plt Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Donny menilai, apa yang diungkap oleh Hasto hanyalah sebuah manuver biasa dalam realitas politik
"Substansi masalah yang harus diklarifikasi adalah benar tidaknya lobi politik tersebut. Terlebih penting adalah siapa yang mengambil inisiatif, AS (Abraham Samad red) atau PDIP. Jika benar lobi tersebut maka itu merupakan problem etika profesi yang serius," kata Donny, Kamis (22/1/2015).
"Substansi masalah yang harus diklarifikasi adalah benar tidaknya lobi politik tersebut. Terlebih penting adalah siapa yang mengambil inisiatif, AS (Abraham Samad red) atau PDIP. Jika benar lobi tersebut maka itu merupakan problem etika profesi yang serius," kata Donny, Kamis (22/1/2015).
KPK Tantang PDIP Beberkan Bukti dn Belum Bentuk Komisi Etik
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menantang Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk membeberkan bukti-bukti terkait tudingan mereka soal manuver politik Abraham Samad. KPK janji akan menindaklanjuti laporan itu jika buktinya jelas.
"Kami di KPK menjaga itu. Kami mengimbau pihak-pihak yang bermanuver harus didasari bukti-bukti itu," kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP di KPK, Kamis (22/1/2015).
"Kami di KPK menjaga itu. Kami mengimbau pihak-pihak yang bermanuver harus didasari bukti-bukti itu," kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP di KPK, Kamis (22/1/2015).
Bukti Pertemuan Elite PDIP dan Samad Akan Diserahkan ke Komisi Etik
Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
menduga ada hubungan antara penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan
sebagai tersangka oleh KPK dengan gagalnya Abraham Samad menjadi calon
Wakil Presiden.
Hasto pun 'membongkar' latar belakang yang diduga menjadi motif politik dalam penetapan Komjen Budi sebagai tersangka. Menjelang siang dia mengundang wartawan ke Rumah Cemara di jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat.
Hasto pun 'membongkar' latar belakang yang diduga menjadi motif politik dalam penetapan Komjen Budi sebagai tersangka. Menjelang siang dia mengundang wartawan ke Rumah Cemara di jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat.
Andi Sebut Megawati Yang Putuskan JK Jadi Cawapres Jokowi, Tjahjo "Tidak Tahu" Abraham Samad Jadi Calon Cawapres Jokowi
Sekretaris Kabinet yang juga mantan timses Jokowi-JK Andi Widjajanto turut membeberkan soal penetapan cawapres Jokowi sebelum Pilpres berlangsung. Kala itu, ada 7 nama yang telah disaring dan rencananya bakal diduetkan dengan Jokowi sebagai cawapres. Salah satunya adalah Ketua KPK Abraham Samad.
"Ketika (Tim 11) 11 dibentuk Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri), dalam satu pertemuan kalau tidak salah di Yogya, bulan Februari, ada 7 nama kandidat cawapres yang diusulkan. Salah satunya AS," kata Andi di Istana Bogor, Kamis (22/1/2014).
"Ketika (Tim 11) 11 dibentuk Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri), dalam satu pertemuan kalau tidak salah di Yogya, bulan Februari, ada 7 nama kandidat cawapres yang diusulkan. Salah satunya AS," kata Andi di Istana Bogor, Kamis (22/1/2014).
Jokowi Tetap Tunda Pelantikan Komjen BG
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap menunda pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan
sebagai Kapolri terpilih. Meskipun didesak oleh partainya, PDI
Perjuangan, Jokowi tetap belum akan melantik Kepala Lembaga Pendidikan
Polri itu.
Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto disela-sela istirahat rapat koordinasi Presiden Jokowi dengan bupati seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/1/2015).
Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto disela-sela istirahat rapat koordinasi Presiden Jokowi dengan bupati seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/1/2015).
Kenapa Baru Dibuka Sekarang?
Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menyayangkan sikap PDIP baru
membongkar deal politik Abraham Samad. Padahal, Samad aktif melobi agar
jadi cawapres Jokowi sejak lama.
"PDIP kenapa enggak dari kemarin-kemarin (bongkar deal politik Abraham Samad)," kata Aziz Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2015).
"PDIP kenapa enggak dari kemarin-kemarin (bongkar deal politik Abraham Samad)," kata Aziz Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Gagal Jadi Cawapres Jokowi, Abraham Samad Anggap Persoalan Pribadi
Setelah Jusuf Kalla (JK) diputuskan sebagai calon wakil presiden
(cawapres), Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jendral PDI P, Hasto
Kristiyanto, menemui Ketua KPK Abraham Samad. Hasto menilai bahwa ada
kekecewaan yang terlihat dari Abraham Samad, dan kemudian sikapnya
berubah.
"Bahkan kemudian saya tanyakan bagaimana aspirasi kedepan ketika nanti pak Jokowi-JK dipercaya rakyat menjadi presiden dan wakil presiden. Dan pada saat itu juga pak Abraham menyampaikan jawaban kepada saya. Jadi seolah ada persoalan pribadi disitu," ujar Hasto, di Kantor Tim Sukses Pemenangan Jokowi-JK, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2015).
"Bahkan kemudian saya tanyakan bagaimana aspirasi kedepan ketika nanti pak Jokowi-JK dipercaya rakyat menjadi presiden dan wakil presiden. Dan pada saat itu juga pak Abraham menyampaikan jawaban kepada saya. Jadi seolah ada persoalan pribadi disitu," ujar Hasto, di Kantor Tim Sukses Pemenangan Jokowi-JK, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2015).
PDIP: Abraham Samad Sadap Penentuan Cawapres Jokowi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad
dituding menyadap pembicaraan internal partai Koalisi Indonesia Hebat
(KIH) saat tentukan calon wakil presiden pendamping Jokowi. Hal tersebut
dikatakan Samad saat Hasto Kristiyanto disuruh Jokowi untuk menyatakan
bahwa cawapres yang terpilih adalah Jusuf Kalla (JK).
"Ketika saya ceritakan pada Abraham Samad, beliau mengatakan, "Ya, saya tahu. Karena saya sudah melakukan penyadapan. Bahwa saya tahu yang menyebabkan kegagalan saya ini adalah bapak Budi Gunawan.
"Ketika saya ceritakan pada Abraham Samad, beliau mengatakan, "Ya, saya tahu. Karena saya sudah melakukan penyadapan. Bahwa saya tahu yang menyebabkan kegagalan saya ini adalah bapak Budi Gunawan.
Relawan Jokowi Tolak Kriminalisasi dan Politisasi KPK
Relawan Presiden Joko Widodo yang tergabung dalam Koalisi Aksi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Koki Masak) menolak upaya-upaya kriminalisasi ataupun politisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan gratifikasi Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.
"Kami mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus Budi Gunawan," kata salah satu Relawan Salam Dua Jari Fadjroel Rachman dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/1/2015).
"Kami mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus Budi Gunawan," kata salah satu Relawan Salam Dua Jari Fadjroel Rachman dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/1/2015).
PDIP Buka-bukaan Soal Samad Mega Tak Terlibat
Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka-bukaan soal Ketua KPK Abraham
Samad. Dia menyerang Samad yang menggelar pertemuan sampai lima kali
dengan elite PDIP agar bisa menjadi Cawapres Jokowi.
Apakah langkah Hasto yang buka-bukaan atas restu Megawati?
"Ini sebuah keyakinan politik saya, keyakinan kebenaran, ini saya tanggungjawabkan secara pribadi, buat saya pribadi, juga dengan etika politik dan hukum. Ini inisiatif saya," jelas Hasto dalam jumpa pers di Apartemen Capital Residence, SCBD, Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Apakah langkah Hasto yang buka-bukaan atas restu Megawati?
"Ini sebuah keyakinan politik saya, keyakinan kebenaran, ini saya tanggungjawabkan secara pribadi, buat saya pribadi, juga dengan etika politik dan hukum. Ini inisiatif saya," jelas Hasto dalam jumpa pers di Apartemen Capital Residence, SCBD, Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Jokowi: Semua Bupati Senang Sekali Perppu Pilkada Disahkan
Perppu Pilkada Langsung telah disahkan menjadi UU oleh DPR RI. Presiden
Joko Widodo mengatakan keputusan itu disambut baik oleh para bupati yang
mengikuti rapat kerja dengannya di Istana Bogor, Jawa Barat.
Jokowi mengatakan sebelum rapat dimulai, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melaporkan hasil rapat Kemendagri bersama Komisi II DPR RI yang menyatakan Perppu Pilkada langsung telah disahkan. Mendengar itu, para bupati se-Sumatera yang rapat dengan Jokowi bertepuk tangan.
Jokowi mengatakan sebelum rapat dimulai, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melaporkan hasil rapat Kemendagri bersama Komisi II DPR RI yang menyatakan Perppu Pilkada langsung telah disahkan. Mendengar itu, para bupati se-Sumatera yang rapat dengan Jokowi bertepuk tangan.
Presiden Jokowi Ajari Bupati Trik Jaga Inflasi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada para bupati di Istana
Bogor, Kamis (22/1/2015). Pertemuan dan rapat kerja antara presiden dengan
kepala daerah digelar secara tertutup.
Setelah pertemuan itu, Presiden mengungkapkan pokok bahasan bersama para bupati. Jokowi menekankan pentingnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Setelah pertemuan itu, Presiden mengungkapkan pokok bahasan bersama para bupati. Jokowi menekankan pentingnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Seskab Masih Ragu Samad Berani Temui Elite PDIP Soal Cawapres
Seskab Andi Widjajanto masih ragu bila Ketua KPK Abraham Samad bertemu
elite PDIP bicara soal menjadi Cawapres Jokowi. Sejumlah alasan diungkap
Andi yang dahulu menjadi tim sukses Jokowi ini.
"Setahu saya tidak dimungkinkan karena Abraham Samad tak mungkin bergerak sendirian tanpa pengawal-pengawal KPK. Saya belum tahu apa yang disampaikan Hasto (Plt Sekjen PDIP) dan Hendro (Hendropriyono)," jelas Andi di Istana Bogor, Kamis (22/1/2015).
"Setahu saya tidak dimungkinkan karena Abraham Samad tak mungkin bergerak sendirian tanpa pengawal-pengawal KPK. Saya belum tahu apa yang disampaikan Hasto (Plt Sekjen PDIP) dan Hendro (Hendropriyono)," jelas Andi di Istana Bogor, Kamis (22/1/2015).
Tanggapan KPK Atas "Buka-bukaan" PDIP
Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menuding Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, sakit hati lantaran gagal mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2014 lalu. Bahkan, dalam jumpa persnya hari ini, dia membeberkan dan memperagakan bukti-bukti adanya lobi-lobi antara Samad dengan petinggi partai politik pendukung Jokowi di sebuah kamar apartemen Pacific Place, Jakarta.
PDIP Tebar "Misteri Smad" Tapi Tak Berani Buka Rapor Merah dari KPK
PDIP buka-bukaan soal pertemuan dengan Abraham Samad terkait lobi
politik menjadi Cawapres Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku
alasan dia buka-bukaan karena Samad menyebut isi sebuah blog tentang
pertemuan yang dilakukan dengan tim PDIP soal Cawapres Jokowi sebagai
fitnah. Bukan karena Komjen BG tersangka? Meskipun demikian, PDIP sejauh ini belum berani secara terang-terangan membuka "rapor" yang dulu diberikan KPK pada saat Jokowi menjaring menteri, yang oleh Abraham Samad dikatakan bahwa di "rapor" tersebut telah tercantum nama komjen BG yang distabilo merah sedang menurut PDIP Jokowi sama sekali belum diberi tahu KPK tentang kasus BG.
Samad Sebut Kegagalannya Jadi Cawapres Jokowi Karena Budi Gunawan
PDIP tak sembarang menggelar jumpa pers soal Abraham Samad. Semua
terkait dengan Komjen Budi Gunawan yang ditetapkan KPK menjadi tersangka
kasus korupsi.
Dalam jumpa pers yang digelar di Rumah Cemara, Jakarta, Kamis (22/1/2015), Hasto memakai masker dan topi yang menurutnya gaya seperti saat Samad saat bertemu dirinya di masa Jokowi mencari Cawapres.
Dalam jumpa pers yang digelar di Rumah Cemara, Jakarta, Kamis (22/1/2015), Hasto memakai masker dan topi yang menurutnya gaya seperti saat Samad saat bertemu dirinya di masa Jokowi mencari Cawapres.
"Penghuni" Istana Bogor Marah pada Jokowi?
Ada kejadian yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden
Jusuf Kalla (JK), para menteri kabinet kerja dan seluruh kepala daerah
se-Sumatera terganggu ketika acara pembukaan Pertemuan Presiden dengan
Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat.
Gangguan ini dikarenakan adanya suara bising ini ditimbulkan gangguan sound system, sehingga suaranya menjadi 'Nging' yang mengganggu telinga.
Gangguan ini dikarenakan adanya suara bising ini ditimbulkan gangguan sound system, sehingga suaranya menjadi 'Nging' yang mengganggu telinga.
Sindo: Jokowi Bakal Karam di Karang Ketiga
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pergi begitu saja usai menyampaikan pernyataan di Istana Merdeka, Jumat malam, pekan lalu. Dia tidak menyalami dua petinggi Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang berdiri tegap mengapitnya bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdjianto, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Padahal, nasib kedua jenderal polisi itu - Jenderal Sutarman dan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti - baru saja ditentukan oleh Sang Presiden.
Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,8%, Ini Kata Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pentingnya mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Tercatat, di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015, target pertumbuhan ekonomi dipatok 5,8 persen.
Jokowi menjelaskan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 mencapai 5,1 persen, sedangkan untuk tahun ini ditargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8 persen.
Jokowi menjelaskan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 mencapai 5,1 persen, sedangkan untuk tahun ini ditargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8 persen.
Jokowi Kumpulkan Para Kepala Daerah di Istana Bogor
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengumpulkan kepala daerah seluruh
Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat. Kali ini, Jokowi mengundang para
bupati untuk memberikan arahan dan mendengar keluhan sebagaimana para
gubernur beberapa waktu lalu.
Presiden Jokowi mengenakan kemeja batik berwarna cokelat ditemani oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah hadir di ruangan Garuda Istana Bogor sekitar pukul 10.00 WIB.
Presiden Jokowi mengenakan kemeja batik berwarna cokelat ditemani oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah hadir di ruangan Garuda Istana Bogor sekitar pukul 10.00 WIB.
@jokowi_do2 Bukan Akun Resmi Presiden. Konflik Internal?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) aktif menggunakan akun media sosial Twitter dan
Facebook. Bahkan sering saling sindir dengan mantan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pemerintahan tirani diakhir tahun 2014. Namun
akun itu tidak dikelola secara resmi oleh Presiden.
Politisi PDI-P Aria Bima, mengatakan, postingan di akun yang sudah terverifikasi itu tidak sepenuhnya mewakili pendapat Jokowi sebagai presiden.
Politisi PDI-P Aria Bima, mengatakan, postingan di akun yang sudah terverifikasi itu tidak sepenuhnya mewakili pendapat Jokowi sebagai presiden.
Langganan:
Postingan (Atom)