Pengusaha Hiburan Malam Nilai Rencana Jokowi Kontradiktif

Rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membatasi jam buka tempat hiburan malam dinilai kontradiktif oleh Ketua Perhimpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum Indonesia, Adrian Mailete. Menurut Adrian, tempat hiburan malam adalah salah satu sumber pendapatan DKI Jakarta (pajak).
"Saya sudah dengar. Enggak apa-apa sebetulnya, tapi terkesan kontradiktif, karena kita itu bayar pajak sesuai omzet, tinggi nilainya. Satu tahun kita bayar pajak Rp 3,6 triliun," ujar Adrian saat dihubungi wartawan, Senin (17/6/2013).
Adrian melanjutkan, setiap tahun jumlah pajak yang dibayar ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI terus meningkat. Nilai pajak yang diterima Pemprov DKI Jakarta dinilai Adrian akan meningkat lebih pesat saat sistem pembayaran pajak secara online diberlakukan.
Adrian melanjutkan, pihaknya mempertanyakan mengapa tempat hiburan malam selalu dikait-kaitkan dengan narkoba. Menurutnya, penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di tempat hiburan malam, melainkan tersebar juga di permukiman warga.
"Buktinya dari tiga bulan lalu BNN melakukan tes urine di sejumlah tempat hiburan malam. Tapi hanya kena empat orang saja," tukas Adrian.
Adrian menyatakan mendukung pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Jakarta. Namun, ia mengaku berharap Pemprov DKI Jakarta tidak melulu menyorot tempat hiburan malam mengingat selama ini tempat hiburan malam itu selalu menaati peraturan.
Sebelumnya, Jokowi berencana membatasi jam buka sejumlah tempat hiburan malam di Jakarta, khususnya kelab malam dan diskotek untuk mengantisipasi peredaran Narkoba. Rencana itu akan dibahas dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Pastikan Perbaikan Pompa Air Ancol Selesai Akhir Pekan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meninjau tiga unit pompa penyedot air yang rusak di rumah pompa Ancol, Jalan RE Martadinata, Pademangan, Jakarta Utara, Senin (17/6/2013). Ia memastikan perbaikan pompa rampung pada akhir pekan.
"Kumparannya rusak, ini lagi diperbaiki, Sabtu besok selesai," ujar pria yang akrab disapa Jokowi itu di sela-sela kunjungan tersebut.
Mantan Wali Kota Surakarta itu menjelaskan, tiga unit pompa penyedot itu sebenarnya rusak pada waktu yang berbeda. Satu pompa rusak sejak tahun lalu, satu pompa tak berfungsi sejak lima bulan lalu, dan pompa terakhir rusak pada 5 Juni 2013. Akibat kerusakan tersebut, pompa tidak bisa menyedot air pasang laut ke Kali Ancol. Air laut bercampur air dari daratan malah menggenangi Jalan RE Martadinata, Jalan Gunung Sahari, dan sebagian permukiman warga di Pademangan hingga setinggi 30-40 sentimeter.
Amsir, salah seorang petugas pintu air Ancol menjelaskan, sejak hari pertama banjir rob, sudah ada bantuan satu unit pompa portable untuk menyedot air. Namun, pompa tersebut dianggap kurang efektif. "Kalau tiga pompa itu satu pompanya mampu menyedot air 5.000 liter per detik. Tapi pompa yang sekarang hanya 4.000 liter," ujarnya.
Banjir rob di Pademangan itu terjadi sejak Kamis (13/6/2013) dan sudah surut pada Minggu kemarin. Banjir itu terjadi karena tiga unit pompa penyedot air di Ancol Barat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum tengah memperbaiki pompa tersebut.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Rencana Pembangunan Pusat Rehabilitasi Masih Dikaji

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengakaji rencana pembangunan tempat rehabilitasi pengguna narkoba, yang diminta oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), beberapa waktu lalu.
Jokowi menjelaskan, aspek yang menjadi pertimbangan adalah aspek efektivitas. Menurutnya, jika tempat rehabilitasi para pengguna narkoba bisa menggunakan infratruktur yang ada, tak perlu membangun gedung baru.
"Baik yang di puskesmas, maksudnya ditempel di Puskesmas, atau pakai ruangan di puskesmas tapi khusus, atau dibangun gedung baru baru. Itu masih proses," ujar Jokowi usai rapat koordinasi dengan pihak Kemenkokesra, Badan Narkotika Nasional dan Kementrian Kesehatan, tentang Penguatan Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Penyalahgunaan NAPZA, di Kantor Kemenkokesra, Jakarta, Senin (17/6/2013).
"(Soal rencana pembangunan tempat rehabilitasi pengguna narkoba) belum diputuskan. Baru beberapa pertemuan dengan Dinas Kesehatan (DKI Jakarta). Seminggu ini masih mau dimatangkan," lanjut Jokowi.
Sebelumnya diberitakan, Badan Narkotika Nasional (BNN) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun tempat rehabilitasi di lima kota administratif dan satu kabupaten di DKI Jakarta.
BNN meminta hal itu setelah melihat angka penyalahgunaan narkotika di Jakarta. Kepala BNN Komisaris Jendral Anang Iskandar mengatakan, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat penyalahguna tertinggi di Indonesia menyusul di Jawa Timur dan Sumatera Utara.
Menurut catatan BNN, ada sekitar 490.000 penyalahguna narkotika di Jakarta yang harud direhabilitasi.

Sumber :
kompas.com

Dipindah Jokowi ke Monas, PPKD Dikunjungi 50.000 Orang

Dulu, Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) hanya mengundang 3.000 pengunjung saja selama tiga hari penyelenggaraan. Setelah dipindah oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dari Balai Kartini ke Monas, jumlah pengunjung melonjak hingga mencapai 50.000 orang.
"Kemarin selama tiga hari pelaksanaan, pengunjung di atas 50 ribu," kata Ketua penyelenggara Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) DKI 2013 Andi Baso Mappapoleonro, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (17/6/2013).
Selama tiga hari penyelenggaraan, omzet yang diperoleh yaitu sekitar Rp 2,5 miliar. Ia mengakui kalau angka itu termasuk kecil. Menurutnya, PPKD 2013 hanya sebagai lokasi pameran dan bukan untuk berjualan atau bertransaksi.
Ke depannya, lanjut dia, antara penjualan produk dengan pengenalan budaya dan permainan rakyat harus berimbang. Hal itu dilakukan agar melibatkan masyarakat dan masyarakat merasa memiliki acara tersebut.
Andi yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI itu menyarankan agar PPKD selanjutnya dikelola oleh panitia HUT Jakarta atau lembaga yang menangani pameran tersebut. Selama ini, Dinas Perindustrian dan Energi DKI-lah yang selalu menyelenggarakan pameran tersebut. Akibatnya, pihaknya menjadi tidak fokus dengan tugas di dinas.
"Acara yang ada di PPKD ini malah jadi beban tambahan untuk kita. Terserah Pemprov DKI mau buat dinas, lembaga, atau badan baru. Tugas kita hanya membina tapi pamerannya harus terpisah," kata Andi.
Secara terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI sedang mengevaluasi penyelenggaraan PPKD untuk tidak lagi di bawah pengelolaan Dinas Perindustrian dan Energi. Seharusnya, kata dia, yang mengelola acara tersebut adalah panitia HUT Jakarta. Sebab, PPKD digelar menjelang HUT Jakarta.
"PPKD lagi kita evaluasi, dan tidak bisa lagi di bawah Dinas Perindustrian dan Energi. Dulu acara itu kan enggak pernah laku, dan panitia HUT DKI yang harus tangani ini semua menjadi terpadu," ujar Basuki.

Sumber :
kompas.com

DPRD Minta Jokowi Tambah Anggaran Rehabilitasi Narkoba

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bakal memaksimalkan fungsi puskesmas dan rumah sakit sebagai tempat rehabilitasi pengguna narkoba. Pasalnya, tingkat pengguna narkoba di Ibu Kota sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan.
Anggota Komisi E DPRD DKI, Asraf Ali menyatakan, pihaknya amat mendukung gagasan Jokowi. Menurutnya, Pemprov DKI harus konsisten dan mendukung dengan anggaran yang cukup.
"Bagus itu, saya setuju upaya tersebut. Itu dominasi pemerintah, tapi harus konsekuen. Pemprov DKI (Jokowi) harus mendukung atau memberikan support anggaran terhadap program tersebut," ujar Asraf di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin ( 17/6/2013).
Ketua Fraksi Golkar ini menilai kondisi peredaran dan pengguna narkoba di Ibu Kota sangat memprihatinkan. Pihaknya mendesak kepada Jokowi untuk menetapkan Jakarta sebagai daerah gawat darurat narkoba.
"Jadi gini, negara ini dalam keadaan gawat darurat. Jokowi, kalau perlu presiden harus menetapkan dalam tingkat kerawanan gawat darurat narkoba. Ini bencana kemanusiaan juga kan, tak kurang 50 ribu orang dalam setiap bulan meninggal karena narkoba," jelas Asraf.
"Jangan dianggap remeh. Bangsa ini diserang agar hancur, dengan narkoba dan sek bebas. Sekarang coba liat di internet. Ini gak bisa dibiarkan," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Untuk PRJ Versi Jokowi, Pemprov Disarankan Bangun JCC

Belajar dari acara Pekan Produk Kreatif Daerah yang menimbulkan kemacetan parah di Monas, Pemprov DKI Jakarta disarankan membangun convention center. Tempat tersebut kelak bisa digunakan untuk penyelenggaraan Pesta Rakyat Jakarta tahun mendatang.
"Saran untuk Pemprov bangun convention center seperti JCC, Taman BMW, Pulomas, Taman Pramuka di Ragunan, atau gunakan stadion-stadion di wilayah," kata Ketua Penyelenggara Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) DKI 2013, Andi Baso Mappapoleonro, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (17/6/2013).
Pembangunan convention center, kata dia, dapat menimalisasi keluhan pedagang dan pengunjung PPKD 2013. Selain itu, bisa juga agar tidak semuanya berkunjung ke Monas, penyelenggaraan pesta rakyat diselenggarakan di lima wilayah Ibu Kota. Acara dapat digelar di halaman gedung Wali Kota untuk memecah massa.
PPKD tahun ini sudah yang ketiga kalinya diselenggarakan. Selama dua tahun lalu, PPKD diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta. Mulai tahun ini, kegiatan rutin menyambut HUT DKI itu diselenggarakan di Monumen Nasional (Monas).
"Kegiatan harus tetap outdoor biar menarik. Sebab, dua tahun berturut-turut di dalam ruangan, pengunjung cuma 3.000 selama tiga hari," kata Andi.
Untuk pelaksanaan PPKD 2013, yang juga sebagai embrio pelaksanaan PRJ, kata dia, masih harus dievaluasi lebih lanjut. Ia mengharapkan, ke depannya, penyelenggaraan acara itu lebih semarak karena animo masyarakat yang tinggi.
Penyelenggaraan di Monas, menurutnya dapat menyebabkan titik kemacetan baru. Apabila diselenggarakan selama satu bulan di Monas, maka acara lain di simbol kota Jakarta itu akan terganggu.
"Karena memang tidak semua orang ke Monas itu untuk menyaksikan PRJ. Banyak dari mereka yang mau berolahraga atau sekadar berjalan-jalan," ujar Andi.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Periksa Kerusakan 3 Pompa Air di Lokasi Banjir Ancol

Banjir yang menggenang di Pademangan, Jakarta Utara merendam pemukiman warga hingga jalan utama. Penyebab banjir adalah hujan yang terus mengguyur Jakarta dan tidak berfungsinya pompa air di pintu air Ancol.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memeriksa lokasi pompa air yang menjadi biang masalah tersebut. Dirinya melihat 3 pompa air yang tidak dapat berfungsi secara normal.
"Nanti kita akan perbaiki. Sementara ini kan ada dua pompa portable yang sudah didatangkan sejak kemarin," jelas Jokowi, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Didampingi Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono, Jokowi juga melihat dua pompa portable yang sejak Sabtu (15/6) kemarin dipasang. Dua pompa portable ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pengganti 3 pompa yang telah rusak.
Banjir yang disebabkan rusaknya rumah pompa yang berada di Ancol, membuat air tak juga surut. Warga pun mengeluhkan lambatnya penanganan banjir akibat rusaknya beberapa pompa itu.

Sumber :
merdeka.com

Di Banjir Pademangan, Jokowi Ogah Basah-basahan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) beraksi blusukan lagi ke RT 03 RW 07, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Timur, Senin (17/6/2013) sore. Lokasi tersebut adalah lokasi yang tengah dilanda banjir pasang air laut atau rob sejak satu minggu silam.
Semula, Jokowi mengunjungi pompa pengendali banjir di Ancol Barat, Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara. Seusai melihat tiga unit pompa air yang rusak sekaligus melakukan koordinasi lapangan dengan sejumlah instansi, Jokowi lalu bertolak ke permukiman yang dilanda rob, yakni Pademangan Barat.
Lokasi blusukan Jokowi yakni di SPBU Jalan Budi Mulya, sekitar 500 meter dari Jalan Gunung Sahari. Untuk mencapai ke lokasi tersebut, mobil dinas yang ditumpangi sang gubernur harus menerjang genangan banjir setinggi sekitar 40 sentimeter. Iring-iringan mobil disambut oleh puluhan anak kecil yang berlarian di tengah banjir.
Sesampainya di SPBU itu, salah seorang ajudan tampak mempersiapkan sepasang sepatu bot untuk sang gubernur. Namun, Jokowi menolak. "Enggak usah mesti ke sana-ke sana," ujar Jokowi. Sepatu itu pun diambil kembali oleh ajudan.
Seperti biasanya, kedatangan mantan Wali Kota Surakarta itu menarik ratusan warga sekitar untuk datang. Jokowi pun menginstruksikan warga untuk berbaris. Ia telah mempersiapkan sejumlah bantuan bagi warga. Adapun bantuan itu yakni sembako, peralatan sekolah, dan lainnya.
Cahya Nur Alam (11), siswa kelas 5 SDN 02 Pademangan Barat, mengaku senang mendapat bantuan berupa peralatan sekolah. Pasalnya, peralatan sekolahnya turut terendam banjir. "Di rumah banjir semata, Kak. Hari ini saja saya enggak masuk sekolah sama Jumat kemarin," ujarnya.
Banjir rob di Pademangan telah memasuki hari ke tujuh. Penyebab banjir itu adalah tak berfungsinya tiga unit pompa penyedot air di Ancol Barat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum tengah memperbaiki pompa tersebut.

Sumber :
kompas.com

Protes Jokowi, Pengusaha Hiburan Yakin Kelab Malam Bukan Tempat Narkoba

Pemerintah Daerah DKI Jakarta berencana mengurangi jam operasional kelab malam sebagai salah satu upaya dalam pemberantasan narkotika. Namun, pengusaha tempat hiburan malam menolak rencana ini. Alasannya kelab malam bukan satu-satunya tempat peredaran narkotika.
Ketua Asosiasi Pengusaha Tempat Hiburan Malam Adrian Mailite, menyatakan pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkotika.
"Saya setuju itu (pemberantasan narkotika), tapi tempat hiburan bukan satu-satunya tempat peredaran obat. Di kampung-kampung juga banyak kok peredaran narkotika," kata Adrian saat berbincang dengan detikcom, Senin (17/6/2013).
Ia meminta agar Pemda DKI tidak 'mengganggu' usaha tempat hiburan malam. Pihaknya sendiri tidak keberatan bila aparat kepolisian hendak melakukan upaya penertiban di kelab malam.
"Silakan saja kalau mau tertibkan narkotika, saya tidak melarang. Biar pengusaha itu atur sendiri, biar dipantau saja kalau ada (peredaran narkotika). Tapi kita sepakat (pengurangan jam operasional) dalam hal-hal tertentu, seperti berkaitan dengan puasa dan hari raya," jelas Adrian.
Ia melanjutkan, pihaknya juga bekerjasama dengan aparat polisi bila menemukan adanya peredaran narkotika. Bahkan menurutnya, dari beberapa kali operasi narkotika yang dilakukan aparat di tempat hiburan, justru tidak sampai ke pengedarnya.
"Dari sekian yang dites itu positif, banyak yang negatif. Artinya jangan jadi sampel tempat hiburan adalah tempat peredaran narkotika," kata dia.
Ia juga tidak melarang aparat polisi melakukan operasi di tempat-tempat hiburan malam. Namun, ia meminta agar operasi dilakukan secara tertutup agar tidak membuat pengunjung kelab malam tidak nyaman.
"Tidak ada upaya halang-halangi kalau mau operasi ke diskotik, tapi jangan seradak-seruduk, bawa pakaian seragam. Gunakan dengan cara-cara silent, secara tertutup," lanjut dia.
Ia khawatir, bila operasi dilakukan secara terbuka dengan menurunkan pasukan berseragam dan bersenjata, justru bandar-bandar narkotika tidak tertangkap.
"Kalau pakaian seragam gitu malah bubar, penjahatnya kabur. Buktinya, pengedarnya gak tertangkap. Coba kalau tertutup," pungkas dia.
Seperti diketahui, Rapat Koordinasi Menkokesra dan BNN dilakukan di kantor Kemenkokesra, Jl Medan Merdeka Barat, Senin (17/6/2013). Gubernur DKI Jakarta, Jokowi Dodo yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan pihaknya akan memangkas 2 jam operasional kelab malam sebagai salah satu upaya pemberantasan narkotika.
Rapat ini membahas mengenai pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan NAPZA dan dipimpin langsung oleh Menkokesra, Agung Laksono. Dalam rapat ini juga dihadiri oleh Kepala BNN Irjen Anang Iskandar, perwakilan Kementerian Pendidikan dan Budaya, Dirjen Kementerian Kesehatan, BPOM, perwakilan kementerian agama, kementerian sosial, dan beberapa perwakilan kementerian.

Sumber :
detik.com

Kadis Pariwisata DKI: Jangan Identikkan Kelab Malam dengan Narkoba

Setelah bertemu dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk mengurangi jam operasional kelab malam. Diduga, ada kaitan antara tempat hiburan malam dan peredaran narkoba. Benarkah?
Kepala Dinas Pariwisata DKI Ari Budhiman menegaskan, kelab malam tak bisa diidentikkan dengan narkoba. Di beberapa lokasi lain pun, peredaran barang haram itu tetap ada.
"Narkoba ada di mana-mana, di penjara ada narkoba, di rumah sakit ada narkoba, jadi tidak bisa diidentikkan seperti itu," kata Ari saat dihubungi detikcom, Senin (17/6/2013).
Ari mengaku siap mendukung rencana Jokowi. Namun dia juga akan memberi pertimbangan matang soal kemungkinan efek dari kebijakan pengurangan jam operasional kelab malam, mulai dari masalah investasi hingga urusan tenaga kerja.
"Dikurangi itu bisa macam-macam. Misalnya, beroperasi 10 jam, mulai dari jam berapa sampai jam berapa, apa sefleksibel itu, atau dimulai harus jam sekian sampai jam sekian," jelasnya.
"Pak Gubernur seseorang yang taat asas, saya yakin beliau nggak akan langsung saja. Dasar hukumnya pasti dicek," sambungnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan akan memangkas waktu operasional kelab malam. Hal itu dikatakan setelah Jokowi bertemu dengan Menko Kesra Agung Laksono dan pihak BNN.
"Secara pelan-pelan dikurangi. Kemarin dikurangi 2 jam dan seterusnya. Pelan-pelan," kata Jokowi.
Normalnya, jam beroperasi sebuah tempat hiburan malam, khususnya akhir pekan, adalah sampai pukul 03.00 pagi. Namun tidak sedikit yang melebihi waktu yang sudah ditetapkan tersebut.

Sumber :
detik.com

Jokowi Pangkas Jam Kelab Malam, Menko Kesra: Semoga yang Lain Ikut Jakarta

Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan pengetatan waktu operasi hiburan malam sebagai langkah mengurangi penyebaran narkoba. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono berharap pemerintah provinsi lain mengikuti langkah dari pemerintah DKI Jakarta.
"Semoga daerah lain mengikuti langkah dari Pemprov DKI," kata Agung di kantor Kemenko Kesra, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2013).
Gubernur DKI Jakarta Jokowi Widodo menghadiri Rapat Koordinasi Menko Kesra dan BNN. Salah satu usulan dalam rapat tersebut adalah adanya pengurangan jam operasional kelab malam.
"Secara pelan-pelan dikurangi. Kemarin dikurangi 2 jam dan seterusnya. Pelan-pelan," kata Jokowi.
"Nanti saya bicarakan dengan Dinas Pariwisata. Tadi di dalam juga disampaikan yang hadir, ada dari BNN, Polri, itu berpengaruh dengan jam bukan tempat hiburan amal," imbuhnya.

Sumber :
detik.com

Pengusaha Tempat Hiburan Protes Jokowi Soal Pemangkasan Jam Operasional

Rencana pemangkasan jam operasional kelab malam oleh Pemda DKI Jakarta mendapat penolakan keras dari pengusaha tempat hiburan malam. Pemangkasan jam operasional dianggap dapat berdampak terhadap penurunan pendapatan pajak.
"Saya tidak setuju. Dengan upaya seperti ini akan mengalami dampak terhadap pendapatan pajak daerah, juga omset usaha tempat hiburan malam itu sendiri," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Tempat Hiburan Malam Adrian Maelite, Senin (17/6/2013).
Adrian beralasan, dengan adanya pengurangan jam operasional dapat mempengaruhi pendapatan mereka, sekaligus pajak pendapatan daerah. Dengan begitu, lanjut dia, setoran pajak ke Pemda juga akan berkurang.
"Pajak hiburan ini sangat tergantung dari durasi operasional dan jam operasional. Kalau diperpendek jam operasionalnya, lebih kecil juga pajak yang kita setorkan jadinya," jelas Adrian.
Sementara Pemda DKI sendiri, kata dia, memberi target pajak terhadap tempat usaha hiburan malam di tahun ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
"Tahun ini kita ditarget Rp 3,6 triliun dari semua usaha pariwisata. Sedangkan tahun lalu saja, kita bayar pajak itu hampir Rp 2 sekian triliunlah, tidak sampai 3 triliun," papar dia.

Sumber :
detik.com

Menko Kesra Dukung Jokowi Pangkas Jam Operasional Kelab Malam

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memangkas jam operasional kelab malam di Jakarta. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya memerangi narkoba. Langkah Jokowi itu didukung sepenuhnya Menko Kesra Agung Laksono.
"Kita serahkan ke Jokowi," kata Agung di Gedung Kemenkokesra, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Langkah itu diharapkan bisa efektif mencegah kenaikan pengguna narkoba di Indonesia dan Jakarta khususnya. Agung menyebut pengguna narkoba sudah mencapai 4 juta orang.
Sebelumnya, Jokowi menyebut langkah pengurangan itu sudah dilakukan secara bertahap. Jokowi concern bahwa kelab malam menjadi salah satu tempat berkembangnya narkoba.
"Secara pelan-pelan dikurangi. Kemarin dikurangi 2 jam dan seterusnya. Pelan-pelan," kata Jokowi.

Sumber :
detik.com

Jokowi Turun ke Jalan Cek Rob dan Kondisi Monas Usai "PRJ

Siang ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali turun ke lapangan. Kali ini mengecek kondisi jalan yang tergenang banjir rob dan pembersihan di kawasan Monas.
Usai menghadiri Rapat Koordinasi dengan Menkokesra, Agung dLaksono, Jokowi meninggalkan kantor Kemenkokesra dengan menggunakan mobil Innova hitam bernopol B 1124 BH.
Jokowi melintasi kawasan banjir rob di sepanjang Jl Gunung Sahari, tepatnya di depan kawasan Mangga Dua Square. Mobil yang ditumpanginya pun berjalan pelan di tengah genangan air. Terlihat masyarakat yang berdiri di pinggir jalan sambil memperhatikan iring-iringan wartawan di belakang mobil Jokowi.
Jokowi tidak turun mengecek seperti biasanya. Dia hanya melintas saja. Selain itu, Jokowi pun melanjutkan perjalanannya dan masuk kawasan Monas sekedar melihat proses pembersihan usai kegiatan PRJ Monas.

Sumber :
detik.com

Lagi, Gerindra desak Jokowi ganti Kepala Dinas PU DKI

Manggas Rudi Siahaan baru beberapa bulan dilantik oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU). Meski baru menjabat, posisi Manggas mulai digoyang.
"Kepala Dinas PU harus secepatnya diganti," tegas Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Muhammad Sanusi saat dihubungi, Jakarta, Minggu (16/6/2013).
Anggota Komisi D ini menambahkan, Dinas PU DKI juga memiliki dana swakelola, atau dana tidak terduga yang dianggarkan sebesar Rp 300 miliar. Selain itu, Dinas PU juga merupakan dinas dengan anggaran terbesar kedua di dalam APBD DKI 2013, yaitu mencapai Rp 7 triliun.
"Sampai saat ini penyerapan anggaran 2013 di bawah 5 persen, anggaran swakelola besar Rp 300 miliaran dan ditambah APBD yang besar sekali. Sehingga potensial dan rawan terjadi korupsi," jelas Sanusi.
Menurutnya, Jokowi harus secepatnya mengganti Manggas sebagai Kepala Dinas PU. Dia berdalih Manggas tidak kapabel menjalankan tugas-tugas di Dinas PU. Banyak jalan-jalan yang rusak, penyerapan anggaran rendah dan track record yang kurang baik.
"Jangan ditahan-tahan. Karena citra Jokowi-Ahok dipertaruhkan dan akan menjadi korban. Posisi Dinas PU merupakan wilayah strategis dan harus diisi oleh orang yang kapabel," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Banjir di pademangan, Jokowi akui manajemen kontrol pompa kurang

Tak kunjung surutnya banjir rob di Pademangan, Jakarta Utara sejak pekan lalu dikarenakan pompa penyedot air yang rusak. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pihak yang bertanggung jawab memperbaiki manajemen pengelolaan pompa tersebut.
"(Banjir) karena manajemen kontrol pompa yang kurang. Mestinya sudah terpantau sebelum kejadian. Itu pompanya yang rusak kurang terpantau. Tadi sudah dikirim pompa-pompa itu (portable)," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (17/6/2013).
Sementara itu, ditemui terpisah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan meminta anggaran ke Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) untuk melakukan penambahan pompa baru. Pompa-pompa tersebut akan menggantikan pompa yang sudah rusak di beberapa lokasi yang rawan banjir yang ada di Jakarta.
"Makanya kita minta Kemen PU menganggarkan pembelian atau pemasangan pompa baru di APBN Perubahan. Kita tidak bisa menanggulangi banjir di ibu kota bila banyak pompa rusak," kata Ahok.
Untuk diketahui, banjir yang terjadi di kawasan Pademangan dikarenakan tiga pompa di Rumah Pompa Ancol rusak. Sehingga otomatis pompa tidak mampu menangani air pasang laut atau rob dengan cepat. Akibatnya terjadilah banjir di Pademangan.
"Itu ada tiga pompa. Yang dua pompanya sudah lama rusak," kata Ahok.
Selain meminta anggaran pembelian pompa, Ahok juga akan meminta penyelesaian pompa-pompa yang rusak diserahkan kepada Pemprov DKI. Sebab, tahun lalu pihaknya telah melakukan inventarisasi pompa DKI yang rusak dan masih berfungsi dengan baik. Untuk tahun ini, karena sudah tahu kondisi pompa ya ada, maka sementara waktu Dinas PU DKI telah memasang pompa-pompa portable sambil menunggu perbaikan pompa-pompa rusak selesai.
"Kita juga minta penyelesaian beberapa pompa diserahkan kepada kami saja. Karena kemarin kita hanya menginventarisasi yang mana pompa milik kami. Tahun ini kita mulai tahu kondisinya banyak yang rusak. Kita sudah pasang pompa-pompa portable. Ini sedang dikerjakan," terangnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Batasi Jam Operasi Kelab Malam di Jakarta

Peredaran dan penggunaan narkoba di Jakarta terbilang cukup tinggi. Kelab-kelab malam, diskotek dan tempat-tempat hiburan lainnya lainnya menjadi sarana empuk untuk melakukan transaksi.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pihaknya bakal membatasi jam buka kelab malam atau diskotek. Hal ini sebagai upaya untuk meminimalisir penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di tengah masyarakat.
"Ya secara pelan-pelan dikurangi. Kemarin sudah pernah dikurangi dua jam," ujar Jokowi.
Hal ini dia sampaikan setelah menggelar rapat koordinasi dengan Menko Kesra Agung Laksono terkait penguatan koordinasi pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan NAPZA di Jakarta, Senin (17/6/2013).
Untuk meminimalisir tingkat pengguna dan peredaran di Jakarta, diakui Jokowi bukanlah pekerjaan mudah. Namun, hal itu bukan tidak mungkin untuk dilakukan.
Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan, upaya menekan penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif perlu proses dan berbagai pendekatan. Tidak bisa dilakukan secara instan seperti membalikkan telapak tangan.
Oleh karena itu, harus dilakukan sosialisasi lebih dulu dan mengurangi jam buka tempat-tempat hiburan.
"Tidak mungkin kan baru buka jam delapan, tapi jam sembilan sudah tutup," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Demo Boleh, Asal Jangan Anarkis

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak mempermasalahkan demonstrasi besar-besaran menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Hanya saja, kata Jokowi, jangan anarkistis.
"Demo, boleh-boleh saja, terserah yang demo. Asal jangan anarkis saja," ujar Jokowi di gedung Balaikota, Jakarta, Senin (17/6/2013) pagi.
Sementara, soal rencana kenaikan harga BBM itu sendiri, mantan Wali Kota Surakarta itu enggan menanggapinya. Menurut Jokowi, kebijakan tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat. Sebelumnya diberitakan, Kepala Bagian Pembinaan Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Budiyanto mengatakan, aksi unjuk rasa akan berlangsung di sejumlah titik.
"Sekitar pukul 08.00, di Pintu Tol Kebon Nanas Tangerang dan Pintu M 1 Bandara Soekarno-Hatta, akan ada unras (unjuk rasa) yang dilakukan Aliansi Serikat Buruh atau Serikat Pekerja Tangerang Raya dan KSPSI Kota Tangerang, menolak kenaikan BBM. Jumlah pengunjuk rasa sekitar 1.000 orang," kata Budiyanto, Minggu (16/6/2013).
Sementara itu, massa dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) juga akan menggelar aksi ujuk rasa di depan Gedung DPR-MPR RI, sekitar pukul 09.00 WIB. Sekitar 300 orang diperkirakan akan mengikuti aksi ini.
"Rencananya mereka juga akan menggelar unras untuk menolak kenaikan BBM dan mendesak Panja Ketenagakerjaan segera menghapus sistem kerja outsourcing di Perusahaan BUMN," jelasnya.
Masih di Gedung DPR-MPR RI, sekitar 2.000 orang dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga akan menggelar aksi unjuk rasa pukul 10.00 WIB. Aksi juga akan dilakukan di Kantor Ditjen Pajak Jakarta Selatan.
"Tuntutan massa KSPI adalah menolak kenaikan BBM dan usut tuntas kasus korupsi di Ditjen Pajak," kata Budiyanto.
Selain itu, massa yang menamakan Forum Buruh DKI Jakarta, tambah Budiyanto, juga akan menggelar aksi unras menolak kenaikan harga BBM serta meminta Kepala Dinas Ketenagakerjaan DKI berkomitmen memperjuangkan upah layak. Aksi akan dilakukan di Disnakertrans DKI Jakarta, Balai Kota Jakarta dan Gedung DPR-MPR RI, sekitar pukul 10.00 WIB, dengan jumlah peserta aksi sebanyak 500 orang.
Massa lainnya, kata Budiyanto, dari KSBSI sebanyak 500 orang juga akan melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Gedung DPR-MPR RI, pada pukul 12.00 WIB.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: BLSM Pendidikan yang Tidak Baik untuk Rakyat

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) enggan berkomentar terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, secara pribadi, Jokowi mengaku tak setuju dengan program BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat).
"Enggak tahu, tanya ke Pemerintah Pusat. Tapi saya dari dulu memang tidak suka bantuan tunai. Diberi dalam bentuk BLSM itu pendidikan yang enggak baik bagi masyarakat," ujar Jokowi di gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2013) pagi.
Mantan Wali Kota Surakarta itu mengungkapkan, dari pada memberikan bantuan secara tunai, lebih baik pemerintah memberikan bantuan pada usaha kecil menengah produktif yang langsung bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Menurut Jokowi, hal tersebut akan memiliki efek lebih baik bagi aspek kesejahteraan rakyat.
"Saya enggak ngerti mana yang tepat mana yang enggak tepat, tapi pasti efeknya akan lebih baik," ucapnya.
Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, harga BBM akan dinaikkan jika program kompensasi siap. Sebab, rakyat miskin akan terkena dampak langsung ketika harga barang-barang naik mengikuti kenaikan harga BBM.

Sumber :
kompas.com

BBM Naik, Buruh Mengadu ke Jokowi

Rencana kenaikan BBM dianggap berat oleh para buruh. Mereka pun mengadu ke Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) berharap ada perubahan keputusan.
"Kami bukan mau demo, tapi kami mau ngadu ke Pak Jokowi," kata salah seorang orator saat beraksi di depan Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2013).
Aksi ini diikuti oleh sekitar 50 orang massa buruh dari beberapa organisasi, seperti FSPMI, KSBSI, SBSI dan PSP. Mereka berorasi sambil membawa sejumlah atribut penolakan BBM.
"Kita berharap Pak Jokowi bikin statement agar BBM tidak dinaikkan," ujar koordinator aksi, Muhammad Toha, saat diwawancara di lokasi.
Selain isu BBM, buruh juga membawa isu upah dalam aksi kali ini. Mereka berharap ada penambahan perwakilan buruh di dewan upah DKI Jakarta.
Aksi ini tidak membuat macet jl Medan Merdeka Selatan. Massa hanya berdemo di trotoar.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Sejak Dulu Saya Tak Setuju BLT, juga BLSM

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kurang setuju dengan kebijakan pemerintah pusat memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Jokowi berpendapat, ia lebih senang jika bantuan tersebut diberikan dalam bentuk usaha produktif, seperti usaha kecil dan rumah tangga yang produktif.
"Dari dulu saya enggak setuju BLT, yang BLSM ini juga, semuanya," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (17/6/2013).
Politikus PDIP ini mengaku tidak paham apakah BLSM akan tepat sasaran atau tidak. Ia menilai, lebih baik bantuan tersebut diberikan untuk usaha-usaha produktif sehingga efeknya akan lebih terasa.
"Ngefeknya akan lebih bagus. Tidak diberikan dalam bentuk BLSM seperti ini, diberikan uang, memberikan cash sehingga memberikan pendidikan yang tidak baik untuk masyarakat," terangnya.
Adapun kenaikan harga BBM atau pencabutan subsidi, Jokowi enggan berkomentar. Ia meminta untuk menanyakan langsung kepada pemerintah pusat. "Enggak tahu, tanya pemerintah pusat," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengimbau agar warga yang melakukan aksi unjuk rasa penolakan BBM naik, untuk tidak bertindak anarkis. "Ya demo-demo enggak apa-apa, terserah asal tidak anarkis," tandasnya.
Rencananya, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9,3 triliun untuk pelaksanaan BLSM.

Sumber :
merdeka.com

Kompas.com : "Tak Setuju Balsem, Jokowi: Sebaiknya Diberikan Untuk Usaha Produktif"

Jokowi: Banyak Anak Yang Hilang di PRJ Monas

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan mengevaluasi pelaksanaan Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) yang telah berakhir kemarin. Nantinya, PPKD akan menjadi embrio PRJ yang digelar di Monas pada Juli tahun depan.
"Itu kan baru uji coba PRJ Monas, tapi entar enggak tahu tempatnya di Monas atau yang lain," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (17/6/2013).
Mantan wali kota Solo ini mengakui PRJ tandingan yang berada di Monas masih banyak kekurangan. Ia menyebutkan seperti manajemen parkir yang belum teratur, sampah yang belum digarap dengan baik sehingga sampah menumpuk hingga pagi.
"PRJ yang pesta rakyat Jakarta masih banyak kekurangan kemarin," katanya.
Kemudian, ia juga mengakui ruangan tidak disertai pendingin sehingga banyak pengunjung yang kepanasan. Ada juga keluhan banyak anak yang hilang.
"Karena mungkin alirannya tidak diatur jadi banyak anak yang hilang, nanti semuanya akan diperbaiki, ini kan sekali lagi baru uji coba, jadi kami sudah ngerti semua lah titik-titik mana yang harus diperbaiki, titik-titik mana yang harus dibenahi," terangnya.
Politikus PDIP ini menyerahkan kepada masyarakat atas penilaian PPKD. Ia memastikan uji coba skala kecil akan diperbaiki dan selanjutnya akan dilakukan uji coba dalam skala lebih besar.
"Paling ini baru seper sepuluhnya entar 10 kali lipat lebih gede," ucapnya.
Jokowi juga belum memastikan apakah PRJ tahun depan akan diselenggarakan di Monas sepenuhnya. Ia akan memperkuat sisi promosi dan menyeleksi penjual yang akan ikut promosi.
"Belum, baru besok. Nanti sisi promosi diperkuat, manajemen dalamnya diperbaiki, seleksi siapa yang jualan di dalam, yang promosi di dalam diperketat, masalah toilet, semuanya," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

PRJ di Monas, Jokowi: Nanti akan Dibuat 10 Kali Lipat Lebih Gede

Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) di Monas masih bersifat uji coba. Karena itu, tak heran masih banyak kekurangan di sana-sini. Di masa yang akan datang, acara itu diyakini lebih baik dengan kapasitas yang jauh lebih besar.
"Paling ini baru sepersepuluhnya, entar 10 kali lipat lebih gede," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota, Jakpus, Senin (17/6/2013).
Menurut Jokowi, kekurangan dalam pameran di Monas yang memiliki nama resmi Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) ini mulai dari manajemen parkir, sampah dan ruangan yang masih terasa panas. Tak hanya itu, persoalan anak hilang pun jadi perhatian sang gubernur.
"Saya dengar semuanyalah, karena mungkin alirannya tidak diatur jadi banyak anak yang hilang, nanti semuanya akan diperbaiki. Ini kan sekali lagi baru uji coba, jadi kita udah ngerti semualah titik-titik mana yang harus diperbaiki," jelasnya.
Jokowi menyerahkan sepenuhnya penilaian soal acara PPK kepada masyarakat. Dia berjanji, akan membuat segala sesuatunya lebih baik di masa yang akan datang, termasuk pemilihan lokasi pameran.
"Belum, baru besok, nanti sisi promosi diperkuat, manajemen dalamnya diperbaiki, seleksi siapa yang jualan di dalam, yang promosi di dalam diperketat, masalah toilet, semuanya," papar Jokowi yang hari ini tampil mengenakan jas.
PRJ Monas digelar mulai tanggal 14 Juni 2013 lalu hingga hari Minggu 16 Juni kemarin. Jumlah pengunjungnya membeludak karena gratis dan lokasinya strategis.

Sumber :
detik.com

Ulasan: Kinerja Transportasi Jokowi: Niat 8, Hasil 6

Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memasuki usia enam bulan. Berapakah nilai kinerja Jokowi dalam mengurusi masalah transportasi, termasuk kemacetan?
"Kalau dilihat dari niatnya, saya beri nilai 8. Tapi kalau dilihat dari hasil, nilainya 6," kata pakar transportasi dari UGM Danang Parikesit dalam diskusi di kantor Tempo, Selasa, 4 Juni 2013.
Koran Tempo selama sepekan, mulai Senin 17 Juni 2013 akan membahas tentang persoalan Jakarta yang masih menjadi pekerjaan rumah Jokowi-Ahok. Danang menjelaskan, di media massa di awal pemerintahannya, Jokowi kerap menyatakan keinginannya untuk menata angkutan umum. Dilihat dari keinginannya itu, nilai 8 pantas diberikan pada Jokowi.
Sayangnya, kinerja Jokowi secara faktual dalam mengurusi masalah transportasi belum menunjukan arah keberhasilannya. "Belum ada hal konkret yang dilakukan dan dirasakan masyarakat," kata Danang yang juga ketua umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
Tidak perlu menunggu proyek-proyek besar selesai, seperti MRT, monorel, untuk menilai kinerja Jokowi. Danang mencontohkan ada dua program yang sebenarnya bisa dilakukan Jokowi, namun nyatanya hal tersebut tidak dilakukan. Padahal dari sisi kewenangan, hal tersebut sepenuhnya berada di tangan Jokowi, tanpa melibatkan kementerian atau Pemda lain.
Dua program tersebut adalah penanganan pejalan kaki dan restrukturisasi trayek angkutan umum. Penanganan pejalan kaki dilakukan dengan membangun trotoar yang layak bagi pejalan kaki. "Itu biayanya murah dan bisa langsung dirasakan masyarakat, dan itu adalah akses pertama untuk ke angkutan umum," kata Danang.
Selama ini, Danang melanjutkan, Jokowi menyatakan keinginannya mendorong angkutan umum. "Tapi kalau orang mau ke angkutan umum saja susah, bagaimana dia mulai bisa mencintai angkutan umum. Karena itu program yang kami dorong dan belum dilakukan adalah investasi besar-besaran untuk pejalan kaki," kata dia.
Selain masalah pejalan kaki, restrukturisasi trayek juga mestinya sudah dilakukan Jokowi. Selama 20 tahun terakhir, trayek-trayek angkutan umum di Jakarta tidak pernah direstrukturisasi. Dia mencontohkan PPD P20 yang sudah 20 tahun tidak berubah rutenya, padahal banyak orang sudah pindah rumah, pindah kantor. "Kan karena adanya perubahan tata guna lahan, rumah pindah, kantor pindah, trayek juga harusnya menyesuaikan," kata Danang.
Restrukturisasi trayek, Danang melanjutkan, harus diikuti dengan perubahan sistem lainnya. Tidak boleh lagi izin trayek seumur hidup. Selain itu, izin trayek juga diberikan dalam bentuk kontrak dan pemberlakuan sistem sebagaimana dilakukan pada TransJakarta. Sebagian risiko harus diambil pemerintah daerah, sehingga operator yakin dia bisa lakukan investasi.
"Itu juga yang ingin kita lihat dilakukan Jokowi dalam waktu dekat. Karena itu urusan dia semua. Pertanyaannya, apakah Jokowi ingin melakukan restrukturisasi trayek?" kata Danang.

Sumber :
tempo.co

Soal Macet, Jokowi-Ahok Lupakan Hal Sederhana?

Pengamat transportasi Tri Cahyono menilai, kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melupakan satu cara penanganan kemacetan. Menurutnya, cara yang justru dilupakan oleh Jokowi adalah penanganan macet dengan skala kecil. "Mereka tidak pernah melihat cara-cara yang kecil," katanya kepada Tempo, Sabtu, 15 Juni 2013.
Koran Tempo selama sepekan, mulai Senin 17 Juni 2013 akan membahas tentang persoalan Jakarta yang masih menjadi pekerjaan rumah Jokowi-Ahok, termasuk transportasi. Penanganan skala kecil yang dimaksud oleh Tri contohnya seperti penataan trotoar dan pembatas jalan maupun rekayasa lalu lintas. Menurutnya, cara-cara kecil itu dinilai cukup efektif untuk mengurai kemacetan yang belum juga terpecahkan hingga saat ini. Dia yakin, penataan itu bisa mengurangi kemacetan hingga 20 persen.
Dia pun heran mengapa Jokowi terkesan melupakan dan tidak memerhatikan penanganan seperti itu. Selain efektif, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan penataan itu tergolong sangat kecil ketimbang proyek transportasi lainnya. "Apalagi Ahok kan terkenal irit anggaran, jadi mengapa tidak melakukan penanganan seperti itu," ujar dia.
Hal kecil semacam itu, kata Tri, menjadi penting karena menjadi insfrastruktur penghubung antara masyarakat dengan moda transportasi massal. Apalagi dengan program 1000 bus yang dicanangkan oleh Jokowi sejak awal masa pemerintahannya. Penataan trotoar justru menjadi vital karena menjadi tempat penghubung antara bus dengan pejalan kaki sebagai targetnya.
Dia heran mengapa pemerintah saat ini justru lebih memperhatikan sisi keindahan trotoar ketimbang fungsinya untuk pejalan kaki. Padahal, pejalan kaki disebutnya tidak terlalu mementingkan keindahan selama kondisi trotoar bersih dan layak pakai. "Pejalan kaki harus dapat fasilitas baik karena mereka ada teman dari bus,"katanya.
Meski begitu, dia menilai tidak adil jika kealpaan itu Cuma ditujukan kepada Jokowi. Soalnya, dia yakin bahwa Kementerian PU, Dinas PU, dan Dinas Perhubungan mengetahui bahwa ada cara yang murah tapi efektif untuk mengatasi kemacetan. "Mereka tahu tapi tidak dilakukan, termasuk oleh pendahulu Jokowi," ujarnya.
Dia pun meminta agar Jokowi bisa segera merealisasikan penanganan macet skala kecil yang merupakan hasil penilaian JICA. Apalagi saat ini ada ratusan simpang yang dinilai sudah memerlukan rekayasa lalu lintas karena daya tampung jalan sudah tidak ideal ketimbang saat baru selesai dibangun. "Masa sduah ada penelitian dari JICA, dan mereka juga yang harus mengerjakan," katanya.
Dia pun menolak jika disebut program 1000 bus itu bakal sia-sia untuk mengatasi kemacetan. Program 1000 bus, kata dia, merupakan skala menengah yang harus dipadukan dengan penanganan skala kecil seperi penataan trotoar maupun pembatas jalan. "Jadi program 1000 bus makin berhasil kalau trotoar ditata, berikan kenyamanan pada pejalan kaki," ujarnya.

Sumber :
tempo.co

Waspadai Motif Lain di Balik Dukungan Jokowi Nyapres

Dukungan untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi calon presiden (Capres) di Pemilu 2014 patut diwaspadai. Pasalnya, bukan tak mungkin ada motif lain di balik dukungan tersebut.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto mengatakan, ada dua kemungkinan Jokowi diusung menjadi Capres di Pemilu 2014. Pertama, Jokowi memang diminta oleh partai.
"Misal, Megawati kalau mau maju pasti RI-2 Jokowi. Tapi, kalau Megawati tak memutuskan maju sebagai presiden, maka PDIP tidak punya sosok kuat selain Jokowi," kata Gun Gun, Minggu (16/6/2013).
Kemungkinan kedua adalah patut diduga ada lawan politik yang berupaya menjatuhkan mantan Walikota Solo. Popularitasnya memang dapat membangun harapan masyarakat. Bahkan, sudah lama diprediksi, kesuksesan Jokowi di Pilgub DKI, maka tidak ada yang mengalahkan di 2019 nanti.
Namun, saat ini berbagai upaya menghambat Jokowi sudah banyak dilakukan, seperti program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang kini banyak penolakan dari beberapa rumah sakit dan upaya interpelasi oleh DPRD DKI, serta kini didorong untuk tergoda tawaran jadi Capres.
"Skenarionya mendorong dan membangun persepsi agar Jokowi maju di 2014. Ini juga bisa menjadi alat telikung, karena Jokowi diharapkan dapat membangun Jakarta oleh kelompok rasional yang merupakan kelompok menengah terdidik," paparnya.
Menurut Gun Gun, jika Jokowi terpancing dan memaksakan diri maju pada Pilpres 2014, maka pemilih rasional yang mengusungnya sebagai Gubernur DKI akan kecewa. "Tak hanya itu, Jokowi juga bisa distigmanisasi sebagai pemimpin yang haus jabatan. Itu yang dikhawatirkan," terangnya.
Pakar komunikasi politik itu berharap, Jokowi jangan didorong berlebihan untuk menjadi Capres. Sehingga, menyebabkan kehilangan posisinya sebagai pemimpin transpormatif. "Biar dia menjadi ujian sejarah sukses sebagai Gubernur DKI, seperti publik mencatat dia berhasil di Solo," sambungnya.
Jokowi memang bisa saja menang dalam Pilpres 2014 mendatang, tapi masyarakat akan mencatat itu bukan sebagai pemimpin inspiratif, seperti kesuksesan memenangkan Pilgub DKI sebelumnya.
"Meskipun Jokowi menang, tapi jadi tidak luar biasa, karena maju di 2014. Dia akan dianggap cenderung rakus jabatan. Berbeda jika kalau suskses di DKI dan maju di 2019, dia akan berbeda dan tak tertandingi oleh calon lain," tuntasnya.

Sumber :
okezone.com

Jokowi Nyapres 2014 Oke, Tapi Lebih Dahsyat 2019

Suara-suara yang menginginkan Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi) maju menjadi Capres di Pilpres 2014 cukup kencang. Tetapi menurut peneliti politik senior LIPI, Siti Zuhro, Jokowi akan lebih kuat jika berkompetisi di Pilpres 2019.
"Ketika pak Jokowi muncul di 2019 menurut gambaran saya, dia sudah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk DKI," kata Siti Zuhro, Minggu (16/6/2013).
Menurut Siti, 2019 Jokowi tidak membutuhkan banyak modal untuk berkampanye. Dari Sampai Merauke akan mengenal pria asal Solo itu dengan baik.
"Dari Sabang sampai Merauke nggak ada lagi istilah politik transaksional, nggak perlu money politics," tambah Siti.
Program-program yang dijalankan Jokowi saat ini dinilainya sudah sangat bagus. Jika Jokowi mampu menjalankan dengan baik hingga akhir masa kerja akan menjadi modal politik yang sangat kuat.
"Jokowi bisa jadi amunisi yang ampuh pada 2019," tutupnya.

Dukungan kepada Jokowi untuk merebut tahta RI-1 kian lama kian meluas, spanduk-spanduk Joko Widodo 'Presiden 2014' beterbangan dimana-mana mencuri, perhatian publik. Spanduk itu dipasang mulai dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga pusat keramaian bauk diluar Jakarta maupun di daerah. Meski Jokowi merasa kaget dengan spanduk-spanduk yang mengusungnya menjadi capres, tetapi tetap saja spanduk-spanduk itu muncul dimana-mana.
Hingga berita ini diturunkan, Jokowi masih pada pendiriannya untuk tidak memikirkan maju bertarung memperebutkan kursi RI-1. Jokowi juga tidak tahu si pemasang spanduk tersebut.

Berikut spanduk-spanduk yang pernah dipasang mengusung tema 'Jokowi Presiden' :

Mejeng di KPK
Belasan orang mengatasnamakan Grup Media Sosial Jokowi Presidenku mendatangi Kantor KPK. Setibanya di lokasi mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Jokowi Presidenku 2014".
"Kami ingin menemui pimpinan KPK, melaporkan 32 nama anggota DPRD DKI Jakarta yang mengajukan interpelasi dan ingin memakzulkan Jokowi," ujar Yanes Yosua Frans, ketua rombongan, di Kantor KPK, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Menurut grup media sosial Jokowi Presidenku, munculnya wacana pengajuan interpelasi kepada Jokowi, karena ketakutan para anggota dewan. Anggota DPRD DKI Jakarta ketakutan karena KPK akan menempatkan petugas di Pemda DKI Jakarta.
"Para anggota dewan itu gerah karena Jokowi bekerjasama dengan KPK untuk memastikan transparansi birokrasi," tambah Yanes yang juga koordinator aksi ini.
Saat ini kesepuluh orang itu sedang menemui pimpinan KPK. Belum diketahui siapa pimpinan KPK yang menemui mereka.
Wacana pengajuan hak interpelasi memang dimunculkan DPRD DKI beberapa waktu belakangan. Mundurnya beberapa rumah sakit dari program KJS menjadi alasan pengajuan hak interpelasi ini.

Bundaran HI
Puluhan pendukung Jokowi melakukan aksi di Bundaran HI. Mereka mendesak Jokowi untuk menjadi presiden pada 2014 nanti. Mereka mengaku berasal dari grup akun Facebook Jokowi Presidenku. Grup tersebut berdiri sejak Desember 2012 dan beranggotakan 50 ribu akun.
Pendukung sebanyak 75 orang ini mengenakan kaos putih bertuliskan '2014 Jokowi Presidenku'. Mereka juga menggelar spanduk bertuliskan Jokowi Presidenku 2014, Gerakan Penyelamat Bangsa Menuju Indonesia Baru.
"Kami mendesak Jokowi sebagai Presiden 2014. Kami sangat yakin dengan kinerja beliau," ujar salah seorang anggota, Sihol Manulang, di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (19/5/2013).
Meskipun hingga saat ini belum ada pernyataan kesediaan dari Jokowi, mereka akan terus melakukan aksi untuk mendesak Jokowi. Sihol yakin, pada saatnya nanti Jokowi akan bersedia.
"Jokowi sayang rakyat. Jika rakyat datang minta dia, dia tidak akan tolak," ujarnya.
Menurutnya, selama ini belum ada pemimpin yang totalitasnya seperti Jokowi. Mereka bahkan akan menuntut Jokowi jika pada pemilu 2014 Jokowi tidak bersedia menjadi presiden.
"Jika Jokowi menolak jadi presiden dan orang lain yang menjadi presiden lalu negeri ini hancur, kami akan tuntut Jokowi," ucapnya.
Sihol mengatakan, sebagai petinggi PDIP, Megawati tidak perlu ragu untuk mengusung Jokowi sebagai presiden pada Pilpres 2014. Sebab menurutnya jika menunggu Pilpres 2019 terlalu lama.
"Jokowi anak ideologis Soekarno. Mega tidak perlu takut. Dia akan lebih besar kalau memilih Jokowi," terang Sihol.
Ia mengaku belum pernah bertemu langsung dengan Jokowi. Namun ia yakin jika Jokowi menjadi presiden, clean and good governance di Indonesia akan terwujud.
"Sekarang kan banyak yang menuntut revolusi. Revolusi akan segera terjadi jika Jokowi menjadi presiden," tandasnya.

Jokowi-Hatta di Solo
Sejumlah spanduk besar kandidat pasangan capres terpasang di Solo. Isinya adalah dukungan untuk Jokowi - Hatta Rajasa untuk Pilpres 2014.
Spanduk tersebut dipasang di sejumlah lokasi. Ukurannya sama, isinya sama dan demikian pula waku pemasangannya, nyaris berbarengan. Spanduk berukuran 1 meter x 5 meter dengan warna dasar merah putih bertuliskan 'Berdela-PAN mendukung JOKO WI & Hatta Rajasa Pada Pilpres 2014-2019, AYO DUKUNG WONG SOLO' ini terpasang di sejumlah jalan protokol di Solo.
Cipto Sumarto, penjual rokok di dekat perempatan Sangkrah, Pasarkliwon, Solo, mengaku baru tadi pagi melhat spanduk besar itu terpasang di dekat warungnya. Dia menduga spanduk itu dipasang tadi malam.
Tidak ada simbol partai, namun pengurus PAN setempat tidak menampik jika spanduk itu dipasang oleh simpatisannya. Upaya untuk mencari dukungan dan warga Solo.
Ketua DPD PAN Solo, Umar Hasyim, mengaku mengetahui keberadaan spanduk-spanduk itu meskipun dia mengelak spanduk itu disebut dipasang oleh partainya. Namun dia tidak menampik jika disebut spanduk tersebut dipasang oleh simpatisan PAN di Solo untuk meraih simpati warga Solo dengan membawa nama Jokowi yang saat ini sedang naik daun di kancah politik nasional.
"Saya hargai itu sebagai aspirasi dari anak-anak muda PAN. Spanduk tersebut merupakan aspirasi akar rumput dan kami akan merespons dengan menyampaikan asprasi itu kepada DPP PAN di Jakarta," kata Umar, Jumat (26/4/2013).
Sedangkan Jokowi memilih untuk tidak memikirkan spanduk dukungan Jokowi-Hatta di Pilpres 2014 yang bertebaran di Solo.
"Saya itu nggak mikir. Kemarin itu kan sudah ada polling, disandingkan dengan yang ini, terus sekarang dengan Pak Hatta, nggak ngerti saya. Saya juga nggak minta, dan nggak ada yang memberi tahu saya," kata Jokowi kepada wartawan di Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jumat (26/4/2013) petang.
Jokowi mengaku tidak memikirkan survei capres. Namun Jokowi masih bertanya-tanya, siapa yang memasang spanduk yang membuatnya kaget itu.
"Tapi saya mau nanya loh, itu kok bisa di Solo ya? Ya sudah nanti kita cek," tanya Jokowi sembari tersenyum.
Menurut Jokowi, pemasangan spanduk seperti itu harusnya memberi tahu dulu. "Untuk etikanya harusnya ada pemberitahuan dululah biar nggak kaget," lanjutnya masih sembari tersenyum.

Referensi :
Topik Kompas : "Sabar, Momentum Jokowi Tahun 2019"
Merdeka.com : "Pengamat: Jokowi bisa dicemooh jika dipaksakan jadi capres 2014"