Bertentangan dengan ketetapan yang dibuat sebelumnya, bahwa menteri tak boleh rangkap jabatan di parpol, akhirnya presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerah. Kali ini Jokowi ikhlas menerima ketua umum parpol menjadi menterinya. Teka-teki masuk tidaknya nama Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK akhirnya terjawab sudah.
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Minggu, 31 Agustus 2014
Jokowi: Banyak Kader PKB Mumpuni jadi Menteri
Keanggotaan kabinet yang akan mulai Jokowi-JK susun, tidak akan
menutup pintu bagi para kader dari parpol pengusung.
Jokowi : PKB Harus Menang & Lebih Baik Dari Golkar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai feeling bahwa cita-cita PKB akan mengalahkan Golkar kemungkinan akan benar terjadi.
Soal BBM, Surya Paloh: Rakyat Menantikan Ketulusan Jokowi
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh mengatakan,
soal tantangan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pascapelantikan
Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Menurutnya pemimpin negara harus berani mengambil kebijakan tidak
populer.
Surya mengatakan, pemimpin yang memiliki otoritas kebijakan harus berani mengambil kebijakan yang tidak populer di tengah masyarakat.
Namun, Surya Paloh melanjutkan, kalau kebijakan tidak populer ada risiko di dalamnya, jika ada keberanian itu sudah menjadi modal pemerintahan.
Surya mengatakan, pemimpin yang memiliki otoritas kebijakan harus berani mengambil kebijakan yang tidak populer di tengah masyarakat.
Namun, Surya Paloh melanjutkan, kalau kebijakan tidak populer ada risiko di dalamnya, jika ada keberanian itu sudah menjadi modal pemerintahan.
"Indonesia Gawat Darurat", Wahai Jokowi Pikrkan Kembali
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla
(Jokowi-JK) diharapkan belajar dan tak mengulangi kesalahan pemerintahan
sebelumnya. Kepemimpinan Jokowi-JK diminta jangan selalu bersifat
prihatin terhadap suatu masalah.
"Saya harap Jokowi-JK bisa beri pencerahan. Kami tidak ingin punya pemimpin yang tangannya di dada atau yang hanya bisa prihatin. Kami ingin punya pemimpin yang menunjuk ke depan untuk memerintah," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo dalam acara diskusi dan sekaligus peluncuran buku karyanya berjudul "Indonesia Gawat Darurat" di Jakarta, Minggu (31/8/2014).
"Saya harap Jokowi-JK bisa beri pencerahan. Kami tidak ingin punya pemimpin yang tangannya di dada atau yang hanya bisa prihatin. Kami ingin punya pemimpin yang menunjuk ke depan untuk memerintah," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo dalam acara diskusi dan sekaligus peluncuran buku karyanya berjudul "Indonesia Gawat Darurat" di Jakarta, Minggu (31/8/2014).
Pesan Hasyim Muzadi untuk Jokowi-JK
Pendiri pondok pesantren Al-Hikam di Beji, Depok, Hasyim Muzadi, tidak
hanya mengundang presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi), dalam acara Sarasehan
Nasional Ulama Pesantren dan Cendekiawan", tapi juga wakil presiden
terpilih, Jusuf Kalla (JK). Hari ini, JK mendatangi acara itu untuk
memberikan materi kebangsaan untuk perwakilan kiai Nahdalatul Ulama (NU)
se-Indonesia.
JK tiba di tempat acara pada pukul 11.00 WIB dan langsung disambut oleh
Hasyim Muzadi.
Cak Imin Sindir Jokowi "Nek Gak Lali"
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin
Iskandar melontarkan celetukan dan sindiran saat memberikan pidato
sambutan dalam Muktamar PKB 2014 di Empire Palace, Surabaya, Minggu (31/8/2014). Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama yang juga mantan calon
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menjadi salah satu obyek
sasaran Muhaimin.
Relawan Jokowi Siap Dukung Kenaikan BBM
Kesiapan Jokowi untuk tidak populer dalam kebijakan menaikkan harga
BBM mendapat dukungan dari relawannya. Bahkan mereka mengupayakan
gerakan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) ala Relawan untuk
mensosialisasikan pada petani, nelayan, buruh dan rakyat lainnya akan
tujuan kebijakan yang diberlakukan.
Puan: Jokowi Terus Buka Pintu Komunikasi dengan SBY
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyatakan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah membuka pintu seluas-luasnya untuk berkomunikasi dengan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk transisi pemerintahan. Menurutnya hingga kini pintu komunikasi masih terus dibuka.
Nggak Ngurus Wagub
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) sempat berbincang dengan Ketua
DPD PDI-P, Boy Benardi Sadikin, saat menghadiri halal bil halal yang
diadakan oleh DPC PDIP Jakarta Utara. Namun Jokowi mengaku dalam
perbincangan tersebut tidak membahas persoalan posisi wakil gubernur
Jakarta.
"Wagub bukan urusan saya," ujar Jokowi singkat di GOR Jakarta Utara, Jakarta Utara, Minggu (31/8/2014).
"Wagub bukan urusan saya," ujar Jokowi singkat di GOR Jakarta Utara, Jakarta Utara, Minggu (31/8/2014).
Jokowi Hadiri Acara Halal Bihalal DPC PDIP Jakut
Presiden terpilih Joko Widodo menghadiri acara silaturahmi dan halal
bihalal Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) kota administrasi Jakarta Utara. Halal bihalal yang
diselenggarakan oleh DPC PDIP Jakarta Utara tersebut diadakan di GOR
Jakarta Utara, Minggu (31/8/2014). Terlihat sekitar ribuan massa
pendukung PDIP yang berasal dari wilayah Jakarta Utara hadir memenuhi
gedung olahraga tersebut.
Gagasan Jokowi Ini Dipastikan Terganjal di DPR
Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella
mengatakan dari sekian gagasan presiden terpilih, Joko Widodo atau
Jokowi, ada satu ide yang diperkirakan bakal terganjal di DPR. Gagasan
itu tentang tol laut.
"Bisa saja menilai bahwa program kerja tertentu belum mendesak untuk dilaksanakan," kata Patrice saat dihubungi Tempo pada Minggu (31/8/2014).
"Bisa saja menilai bahwa program kerja tertentu belum mendesak untuk dilaksanakan," kata Patrice saat dihubungi Tempo pada Minggu (31/8/2014).
Diharamkan Bagimu Wahai Jokowi, Untuk Mengemis-ngemis pada SBY
Silang pernyataan antara Jokowi-JK dan SBY tentang siapa yang akan
bertanggungjawab untuk menaikkan harga BBM demi mengurangi subsidi BBM
dan memperkecil defisit anggaran tidak perlu terjadi.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi. Menurut Fahmi, bila pun pemerintahan Jokowi-Kalla, atau Jokka, yang menaikkan harga BBM, maka itu haruslah disikapi bijak sebagai lompatan besar pemerintahan Jokka untuk memindahkan anggaran APBN yang selama ini selalu diarahkan untuk memuaskan "kantong mafia minyak" dan birokrat korup ke "kantong program percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat".
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi. Menurut Fahmi, bila pun pemerintahan Jokowi-Kalla, atau Jokka, yang menaikkan harga BBM, maka itu haruslah disikapi bijak sebagai lompatan besar pemerintahan Jokka untuk memindahkan anggaran APBN yang selama ini selalu diarahkan untuk memuaskan "kantong mafia minyak" dan birokrat korup ke "kantong program percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat".
Langganan:
Postingan (Atom)