Jokowi Perang Lawan Demokrat

Hari-hari belakangan ini, kehidupan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) agak sedikit gusar. Di tengah upaya Pemprov DKI menyelesaikan program (mega) proyeknya mengatasi karut-marut transportasi dan kemacetan Jakarta, Pemerintahan SBY justru membuat program mobil murah ramah lingkungan atau low cost and green card (LCGC) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41/2013.
Tentu ini menjadi kontraproduktif bagi Jokowi. Dengan nada sedikit "mangkel", Jokowi menyatakan tak mengerti dengan keinginan pemerintah yang menerbitkan program tersebut.

Jokowi Ngebut, Anak Buah Lelet

Kinerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta dipertanyakan oleh kalangan dewan. Sebab, hingga kini, pertambahan ruang terbuka hijau (RTH) di DKI Jakarta sangat minim.
Anggota Komisi D (bidang pembangunan), HR Hidayat Yasin, mengatakan, dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI 2030 disebutkan, RTH harus mencapai 30 persen luas wilayah DKI Jakarta yang terdiri dari 20 persen RTH pemerintah dan 10 persen RTH swasta. Sementara saat ini luasan RTH di DKI Jakarta baru mencapai 9,8 persen.
"Kami lihat belum banyak penambahan RTH, ini bagaimana progresnya? Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah berpegang kepada RTRW, tapi anak buahnya tidak bekerja dengan baik," ujarnya saat dihubungi pada Minggu (22/9/2013).

Popularitas Jokowi Jauh Ungguli Peserta Konvensi Demokrat

Popularitas 11 peserta Konvensi Capres Partai Demokrat masih tertinggal jauh dibandingkan sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang diprediksi sejumlah pengamat bakal diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai Capres pada 2014.
Fakta itu terungkap dari hasil riset yang dilakukan Indonesia Indicator (I2) yang mencoba memotret kekuatan ekspose media terhadap 11 peserta Konvensi Capres Partai Demokrat dibandingkan dengan Jokowi. I2 merupakan lembaga riset berbasis piranti lunak Artificial Intelligence (AI) untuk menganalisis fenomena politik, ekonomi, sosial di Indonesia melalui pemberitaan (monitoring media).

Kini Cak Imin Sependapat Dengan Jokowi

Setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), kini giliran Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mengkritik program mobil murah. Muhaimin lebih mendukung program peningkatan transportasi publik ketimbang mobil murah.
Bagi Cak Imin, transportasi publik lebih dibutuhkan untuk daerah yang padat penduduknya seperti Jakarta. "Kita lebih setuju kalau transportasi publik lebih diprioritaskan," kata Cak Imin di Jakarta, Minggu (22/9/2013).
Cak Imin yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini berpendapat kebijakan mobil murah memang baik, tapi salah penempatan sehingga bisa jadi masalah. Menurutnya, daerah lebih membutuhkan ketimbang di kota besar seperti Jakarta.