Jokowi Berpayung Berdua Iriana Sapa Warga Menteng Usai Shalat Tarawih

Seperti biasa, setiap menyambangi permukiman padat penduduk, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) selalu dikerubungi warga yang minta salaman dan berfoto. Hal yang sama terjadi saat Jokowi melaksanakan shalat tarawih pertamanya sebagai Gubernur DKI di masjid setengah jadi yang ada di Menteng.
Jokowi shalat tarawih di Masjid Tawakkal Jl Anyer 15 RT 01 RW 09, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2013). Jokowi mengenakan peci warna hitam, baju koko warna putih dan celana warna hitam.
Dia tak sendiri, Jokowi ditemani istrinya, Iriana. Ibu tiga anak itu mengenakan mukena putih, serasi dengan Jokowi. Baik Jokowi maupun Iriana tampak bersahaja, penampilan keduanya layaknya warga biasa.
Usai shalat tarawih, warga langsung mengerumuni Jokowi dan istri untuk bersalaman dan mengajak berfoto bersama. Jokowi dan Iriana dengan sabar dan ramah melayani permintaan warga.
Setelah bercengkrama dengan warga di dalam masjid, keduanya kemudian keluar menuju mobil untuk kembali pulang. Mengetahui kondisi di luar masih gerimis, dengan sigap Jokowi membuka payung dan memayungi Iriana. Mereka berjalan berdua di bawah satu payung menyusuri gang yang lebarnya kurang lebih satu meter menuju mobil.
Sepanjang jalan, mereka menyapa warga yang tinggal di sisi-sisi gang. "Selamat berpuasa ya Ibu," kata Jokowi menyapa salah seorang warga.
Di tengah perjalanan, ada warga yang minta foto bareng, di bawah rintik hujan. Alih-alih menolak, Iriana malah antusias menerima ajakan warga. "Ayo-ayo foto," ujar Iriana menyambut ajakan warga.
Usai menyapa warga, Jokowi dan Iriana meninggalkan lokasi.

Sumber :
detik.com

Datang Dadakan, Jokowi Shalat Tarawih di Masjid Setengah Jadi

Lantunan ayat suci Al Quran berkumandang di Masjid Jami At Tawakkal RT 02/RW 09, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2013) malam. Seratusan umat Islam tengah khusyuk dalam menjalankan ibadah shalat tarawih.
Sepintas, tak ada yang istimewa dalam masjid di tengah permukiman padat penduduk tersebut. Bangunan masjid itu belum sepenuhnya jadi. Temboknya masih belum diplester sehingga terlihat batu bata, bagian atas tidak berplafon, dan atapnya masih ditutupi seng. Nyaris tak ada yang istimewa dalam tempat ibadah tersebut.
Namun, jika melongok lebih dalam, tampak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di tengah para jemaah di masjid tersebut. Jokowi mengambil barisan jemaah terdepan dan bersama jemaah lain menjalankan shalat tarawih secara khusyuk.
Dengan berpeci hitam dan baju koko berwarna putih, pria yang akrab disapa Jokowi itu membaur bersama warga pada shalat tarawih pertama di bulan Ramadhan tahun ini. Tak ada jarak antara warga dan Gubernur.
Makmun (37), salah seorang warga, mengatakan, warga setempat tak menduga bakal mendapatkan tamu dadakan di masjid itu. Sebelum shalat diadakan, beberapa perwakilan wali kota memang tampak datang ke masjid yang masih setengah jadi tersebut. Namun, warga sama sekali tak menyangka bahwa yang datang adalah Jokowi.
"Ada orang wali kota, kirain kan wali kota kita. Ternyata Bapak datang, senanglah," ujarnya.
Makmun mengatakan, Jokowi datang dengan didampingi oleh istrinya, Iriana Jokowi. Ajudan Jokowi juga ada, tetapi menunggu sekitar 100 meter dari gang sempit di masjid itu.
"Sebelumnya, dia sempat bagi-bagi buku sih buat anak-anak ada di sini. Habis itu shalat," kata Makmun.
Hingga pukul 20.00 WIB, Jokowi dan seratusan umat Muslim di masjid tersebut masih melakukan shalat tarawih. Ibadah tersebut tampak khusyuk di tengah kondisi hujan rintik-rintik di luar masjid.

Sumber :
komaps.com

Jokowi Tolak Ungkap Kesalahan Jati Waluyo

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Jati Waluyo dicopot dari jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sewa Sederhana Marunda karena melakukan kesalahan. Namun, Jokowi menolak mengungkapkan kesalahan Jati.
"Kalau begitu (dicopot), biasanya ada masalah. Apa masalahnya tanya BKD (Badan Kepegawaian Daerah)," ujar Jokowi, di Balaikota, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/7/2013) petang.
Jokowi menjelaskan, mutasi merupakan hal biasa dan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami inginnya memang semua yang menyangkut pelayanan, semuanya melayani. Semua jabatan, semua lini memang harus melayani," kata Jokowi.
Hal senada juga disampaikan Kepala BKD I Made Karmayoga. Menurut Karmayoga, Jati dimutasi supaya mendapatkan pengalaman baru. Selain itu, Karmayoga mengatakan bahwa mutasi akan dilakukan terhadap pejabat lain.
"Rencana pergantian beberapa pejabat, sudah lama. Tapi, proses saja agak bergantian dengan prioritas lainnya," lanjut Made.

Sumber :
kompas.com

Bak Umar Bin Khattab Membela Yahudi Tua, Jokowi Memaksa Haji Gubar Membuka Blokir

Bak Umar Bin Khattab Membela Yahudi Tua, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) membebaskan jalan masuk SMPN 289 dari pemblokiran Haji Gubar.
Seperti itulah akhir drama pemblokiran yang yang dilakukan Haji Gubar (55), Ketua RW 05 Sukapura, Jakarta Utara. Bagaimana tidak, Haji Gubar mengubah sikap kerasnya soal blokir itu setelah utusan Jokowi datang menemuinya di rumahnya yang luas, tak jauh dari sekolah itu.
Entah pesan apa yang dibawa utusan Jokowi, yang jelas bukan tulang seperti yang dibawa oleh Yahudi Tua dari Umar Bin Khattab untuk Gubernur Amr bin Ash.

"Jadi sekarang sekolah sudah bisa digunakan oleh warga Sukapura," kata Haji Gubar, Selasa (9/7/2013).
Haji Gubar kini benar-benar melunak. Soal pembebasan lahan yang sebelumnya dia persoalkan pun tak lagi dia ungkit. Menurutnya sekarang yang terpenting warga sekitar bisa kembali bersekolah.
"Yang penting akses bisa kembali dibuka sambil menunggu pembangunan jalan oleh Dinas PU di samping RS Islam," ujarnya santai.

Sebelumnya Haji  Gubar memblokir akses masuk ke sekolah itu. Alhasil siswa menumpang di SD Sukapura. Haji Gubar beralasan, blokir dilakukan karena itu tanahnya, bukan jalan umum. Walau warga banyak yang berbicara kalau tanah itu tanah wakaf.

Rayu Jokowi, Demokrat & Golkar Haus Kekuasaan

Aksi elit Partai Demokrat, Golkar, dan PAN merayu Jokowi agar bersedia menjadi capres partainya atau cawapres mendampingi figur tertentu, sangat tidak etis. Mereka hanya berpikir pragmatis demi merebut kekuasaan.
“Politik memang memerlukan kekuasaan, namun saya kira dengan mewacanakan dan melakukan lobi-lobi ke Jokowi merupakan bukti bahwa parpol-parpol tersebut haus kekuasaan,” ungkap Direktur  Political Communication Institute Dr. Heri Budianto, Selasa (9/7/2013).
Tawaran kepada Jokowi untuk ikut bertarung dalam bursa Pilpres 2014 memang datang dari berbagai penjuru. Wasekjen Partai Demokrat, Andi Nurpati mengakui ada pengurus Partai Demokrat yang tengah melakukan komunikasi dengan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengundang Jokowi mengikuti konvensi.
Dari markas pohon beringin tawaran serupa juga datang. Kali ini, Jokowi diminta mau mendampingi Aburizal Bakrie. Kuat dugaan tawaran ini merupakan tindak lanjut dari hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menyebutkan pasangan Aburizal Bakrie-Joko Widodo paling kuat di Pilpres 2014.
Opsi lain pun disodorkan, Jokowi bisa disandingkan dengan tokoh muda dari Golkar, seperti yang dikemukakan Board of Advisor Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jeffrie Geovanie.
Tawaran serupa untuk Jokowi juga datang dari Partai Amanat Nasional (PAN). Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PAN Amien Rais bahkan menyebut duet Jokowi-Hatta ataua sebaliknya sangat mungkin diwujudkan.
“Gencarnya Demokrat, Golkar, dan PAN mewacanakan agar Jokowi mendampingi kader mereka dan mendorong Jokowi maju mengikuti konvensi adalah tindakan yang tidak mendidik,” tegas dosen Universitas Mercu Buana itu.
Heri justru memuji sikap kalem Jokowi dalam merespons setiap tawaran yang dialamatkan kepada dirinya. Sehingga tidak menyinggung perasaan elit partai yang memberikan tawaran, sekaligus petinggi partainya sendirinya.
"Saya kira Jokowi santai-santai saja menanggapi wacana dan dorongan pihak-pihak yang mendorong dia. Hal itu sudah tepat, lebih baik Jokowi fokus melaksanakan tugas-tugas di Jakarta,” cetusnya.
Selain menyindir perilaku elit partai lain yang mendorong Jokowi ikut berkompetisi di pemilihan presiden, dalam kesempatan ini Heri juga menitip pesan kepada gubernur DKI Jakarta. Yaitu, agar taat apabila diminta partainya maju dalam bursa capres. Pasalnya, popularitas dan elektabilitas Jokowi memang sedang manis-manisnya, sehingga tidak menutup kemungkinan PDIP akan mengusung dia sebagai capres atau cawapres.
"Saya kira kalau nanti PDIP meminta Jokowi untuk maju capres, Jokowi harus siap. Tidak dapat dipungkiri elektabilitas dan popularitas Jokowi menurut sebagian besar lembaga survei tertinggi. Namun PDIP jangan terlalu lama untuk segera memberi sinyal siapa yang akan didorong sebagai capres. Sebab jika tidak, maka parpol-parpol lain akan semakin gencar mendekati Jokowi,” pungkasnya.

Sumber :
okezone.com

Hari Pertama Puasa, Jokowi Buka Puasa di Masjid Kampung, Tarawih di Pasar Rumput

Pada bulan puasa, Gubernur DKI Jakarta Joko WIdodo (Jokowi) merencanakan beberapa kegiatan, dimulai malam ini dengan kegiatan tarawih di Pasar Rumput.
"Nanti saya ikut tarawih di sekitar Pasar Rumput," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2013).
Selanjutnya masih dalam suasana puasa, Jokowi merencanakan untuk datang ke masjid-masjid yang ada di pelosok Jakarta, terumata di dalam perkampungan, untuk buka bersama warga.
"Besok saya berbuka di masjid-masjid kampung, maghriban di situ," lanjut Jokowi.
Tujuan kegiatan tarawih dan buka bersama agar bisa bersilahturahmi dengan lebih banyak warganya, maka dalam satu hari, Jokowi berharap ada dua masjid yang akan kunjunginya. "Setelah salat magrib, pindah ke masjid lain untuk salat Isya," jelas Jokowi.

Jokowi Libatkan TNI AD Bersihkan Sungai dan Kampung

Siang tadi, di tengah gerimis mengguyur Ibukota, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyempatkan diri untuk berkunjung ke Mabes TNI AD yang berada di jalan Veteran. Jokowi bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Moeldoko untuk membahas karya bakti.
"Kita mau menggerakkan karya bakti, untuk kebersihan Jakarta, sungai, kampung," ucap Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (9/7/2013).
Pelaksanaan karya bakti tersebut akan dilakukan setelah lebaran Idul Fitri. Namun, pembagian tugas masih belum dibahas secara rinci.
"Akan melibatkan AD. Itu baru pembicaraan teknis," tanda Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi sudah blusukan ke Markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur. Jokowi menggandeng pasukan baret merah itu untuk mengelola sampah di Sungai Ciliwung.
Langkah-langkah yang diambil Jokowi ini menunjukkan kemampuan luar biasa yang dimiliki Jokowi untuk mengkoordinasikan instansi-instansi lain yang jauh di luar jangkauan kekuasaannya, sungguh hal yang perlu kita apresiasi.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Batalkan Blusukan ke SMPN 289

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) batal meninjau lokasi SMPN 289 Cilincing, Jakarta Utara yang akses masuknya diblokir Ketua RW setempat. Alasanya karena maslaah tersebut kini sudah selesai dan akan dibuat akses jalan lain.
"Nggak jadi kesana, masalahnya sudah beres, sudah rampung," ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2013).
Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan, Pemprov DKI akan membuat jalan masuk lain menuju sekolah yang sempat dijadikan tempat 'bermain' kambing tersebut. Karena ada warga yang rela menghibahkan tanahnya untuk dijadikan jalan masuk.
"Ada warga yang baik, ikhlas menghibahkan tanahnya untuk dijadikan jalan. Jadi kita akan buat jalan masuk lainnya, yang lebih bagus. Sehingga nanti kalau sudah selesai anak-anak sudah bisa langsung masuk ke sana," kata Jokowi.
Sementara itu, terkait dengan potensi adanya ancaman keamanan terhadap para siswa dan guru yang mengajar di sekolah tersebut, Jokowi menjamin tidak ada.
"Nggak ada itu. Siapa yang ancam. Masalahnya sudah beres kok," katanya.

Sumber :
detik.com

Relakah PDI-P jika Jokowi "Dipinang" Partai Lain?

Sejumlah partai mengungkapkan ketertarikannya terhadap sosok politisi PDI-P yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Sebut saja Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan. Survei sejumlah lembaga menunjukkan, elektabilitas Jokowi sebagai kandidat capres tak pernah terkalahkan dengan berbagai rekayasa survei versi apapun.
Meski Jokowi berulang kali menegaskan tak tertarik "nyapres", dorongan agar dirinya mencalonkan diri terus mengemuka. Jika saat ini banyak yang "naksir", relakah PDI-P melepas kader potensialnya itu?
Secara implisit, Ketua DPP PDI-P Maruarar Sirait menyiratkan bahwa partainya tak akan melepas Jokowi. Menurut dia, Jokowi adalah kader yang loyal dan taat pada ideologi partai. 
"Jokowi sangat ideologis dan loyal. dia ikut (menjadi) wali kota dari partai. Jadi dia juga memiliki fungsi kenegarawanan dan sebagai kader yang baik. Seorang yang loyal akan taat kepada ideologi (PDI-P)," kata Maruarar saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2013).
Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan, Jokowi adalah kader potensial yang dimiliki PDI-P saat ini. Keputusan mencalonkan sebagai presiden atau tidak, menurut dia, merupakan kewenangan penuh Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri. 
"Itu adalah arah dan prinsip capres PDI-P. Elektabilitas PDI-P nomor satu, elektabilitas Jokowi nomor satu, tetapi  belum kami bicarakan (capres). Kami tahu timing-nya, kapan akan kami lakukan," ujarnya.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menganggap Jokowi layak mengikuti konvensi Partai Demokrat selama tak diusung PDI-P dan yang bersangkutan bersedia mengikuti seleksi konvensi.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Yakin Haji Gubar Tak Akan Intimidasi Guru-guru SMPN 289

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yakin Haji Gubar (55), Ketua RW 05 Sukapura, Jakarta Utara tak akan mengintimidasi guru-guru SMPN 289 bila sekolah dioperasikan. Walau Gubar disebut tokoh yang disegani dan memiliki anak buah. Jokowi yakin persoalan sudah ditangani.
"Sudah beres masalahnya, sudah nggak ada lah yang gituan," kata Jokowi di Balai Kota , Jl Medan Merdeka Selatan, Selasa (9/7/2013).
Haji Gubar memblokir jalan masuk ke SMPN 289 dengan pagar seng. Dia beralasan tanah itu miliknya. Dia juga menepis anggapan warga bahwa tanah yang diblokir adalah tanah wakaf.
"Ini tanah saya," imbuh Gubar memberi alasan.
Sekolah itu sudah berdiri mentereng, tapi kini malah menjadi kandang kambing. Akses masuk yang ditutup Gubar menjadi penyebab.

Sumber :
detik.com

Jokowi-Ahok Tentukan Syarat Izin RS

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dan Wagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempertimbangkan memberi izin RS swasta baru. Namun RS itu harus mengiyakan syarat dari Jokowi-Ahok. Apa itu?
"Hari ini ditelaah persyaratan RS diizinkan kelas 3-nya dinaikkan jadi 40 persen. Dengan demikian, pasien KJS punya fasilitas juga di RS swasta," ujar Kadis Kesehatan Pemprov DKI Dien Emawati di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2013).
Menurut Dien, akan ada 1 RS swasta di Jl Juanda Jakarta, dan 2 klinik di Tambora, Jakarta Utara dan di Jl Wijaya, Jakarta Selatan, yang akan dibangun. Namun, semuanya harus memenuhi syarat yang ditentukan Jokowi-Ahok.
"Kalau yang lain, izinnya sudah. Yang ini yang izinnya bermasalah. Yang suka sarana kesehatan (SSK)-nya belum ada. Karena SSK itu 5 tahun yang lalu kan tidak ada
disyarat," imbuhnya.
Izin SSK ini, lanjut Dien, akan memudahkan masyarakat jika terjadi malpraktek. Berbeda jika izin pendirian RS tidak ada.
"Kita kan juga capek tiap tahun untuk mengecek izin-izin sementara. Lebih amanlah dengan kepastian sebuah izin. Masyarakat yg datang juga lebih aman," tutur Dien.
Sejak kartu Jakarta sehat (KJS) dibagikan Jokowi pada Mei 2013 lalu ke masyarakat, kelas 3 RS membludak. Jokowi-Ahok pun meminta bantuan swasta untuk menambah kelas 3-nya.

Sumber :
detik.com

Secepat Kilat, Jokowi Bereskan Akses Jalan Menuju SMPN 289

Masalah pemblokiran jalan masuk menuju SMPN 289 Cilincing oleh Ketua RW 05 Gobar, dinyatakan selesai oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Bagaimana Jokowi dapat bekerja secepat kilat ? Penjelasannya sangat sederhana, melihat arsip keterlibatan warga dalam wakaf jalan akses SMPN 289 !
Warga sekitar SMPN 289, ternyata secara sukarela telah menyerahkan lahan yang dimiliki untuk pembangunan akses baru menuju sekolah tersebut.
"Sudah beres, tanahnya tanah Pemprov. Jalannya ada yang menghibahkan ke kita masyarakat," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (9/7/2013).
Namun, Jokowi tidak akan memberikan uang ganti rugi atas permintaan ketua RW yang menginginkan lahan tersebut dapat dipergunakan. Pasalnya, saat itu Ketua RW hanya dijanjikan uang ganti orang oleh oknum.
"Enggak ada, itu yang dulu ada yang janjikan, tapi saya enggak tahu siapa orang itu. Ini sudah selesai, sudah rampung, ini sedang proses. saya kebagian menyelesaikan yang kayak gitu-gitu," jelasnya.
Jokowi mengaku tidak perlu lagi untuk melakukan peninjauan ke lapangan. Sebab, persoalan sudah diselesaikan.
"Wong sudah beres, ngapain ditinjau. Sudah ini masuk sudah pindah ke sana. Pokoknya nanti masuk sudah pindah ke sana. Mulai besok di cek, di bersihkan dulu. Karena sudah berapa bulan (kosong)," jelasnya.
Jokowi menjelaskan, lahan akses baru tersebut merupakan pemberian warga. "Siapa yang beli, itu miliknya warga ya kan, karena kebaikan dia diberikan untuk akses jalan. Pokoknya sudah diberikan, dihibahkan, disiapin sama PU. Jangan disulit-sulitin," ujar Jokowi.
Menurutnya, pembuatan akses baru tersebut akan selesai dalam satu hingga dua hari. Oleh karenanya, tidak ada intimidasi.
"Baru kamu ngomong tadi sudah rampung kok. Intimidasi apa," tandas Jokowi.

Jokowi Tolak Syarat Rp 3 M untuk Buka Akses ke 'Sekolah Kambing'

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun untuk memenuhi permintaan pihak tertentu yang menurut kabar yang beredar meminta Rp 3 miliar untuk membuka akses menuju SMP 289, Cilincing, Jakarta Utara. Alasannya akses jalan tersebut merupakan tanah hibah dari seorang warga.
"Untuk apa (bayar)? Tidak ada itu!" tegas Jokowi di Balikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (9/7/2013).
Menurutnya, permintaan pihak tertentu itu tidak masuk akal. Jokowi mengatakan, permintaan pihak tertentu itu berdasarkan janji pejabat Pemprov di masa sebelum Jokowi yang menjanjikan Rp 3 miliar untuk pembebasan lahan guna pembangunan sekolah tersebut.
"Jadi dulu ada yang janjiin ke dia, tapi saya enggak tahu siapa yang janjiin," ujarnya.
Menurut Jokowi urusan di SMP 289 sudah tuntas. "Sudah beres dan sudah rampung," ujarnya.
SMP 289 telah selesai dibangun tahun lalu. Bangunan sekolah 3 lantai itu tampak megah dan cantik. Sayang, Ketua RW 05 Gobar menutup satu-satunya akses menuju sekolah tersebut. Sekolah itu melompong dan hanya menjadi tempat kambing-kambing mencari makan.
Tadi pagi polisi bertandang ke sana, Ketua RW membuka blokir yang berupa seng. Tapi setelah polisi pergi, akses itu diblokir lagi.

Sumber :
detik.com

Pengamat: Wajar Jokowi Minder, Hanoi Saja Hampir Lampui Jakarta

Ketua Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menilai wajar jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) merasa minder atas kondisi transportasi di Ibu Kota. Menurutnya, Jakarta kalah dari kota-kota negara lain, bahkan hampir disalip oleh ibu kota Vietnam, Hanoi.
"Pernyataan Pak Jokowi merupakan pernyataan jujur yang mengatakan progres dari kemajuan perbaikan transportasi di Jakarta tidak semaju kota-kota lain (di negara lain)," kata Danang, Selasa (9/7/2013).
Doktor di bidang transportasi itu mengatakan, dalam hal transportasi massal, sebelumnya Hanoi merupakan kota yang dapat dikategorikan berada di bawah Jakarta. Adapun kota-kota yang kemajuannya di atas Jakarta meliputi Singapura, Kuala Lumpur, dan Bangkok.
Meski demikian, Danang mengatakan bahwa transportasi Hanoi bisa saja melampaui Jakarta apabila nantinya Hanoi telah dilayani oleh tiga rute mass rapid transit. Adapun Jakarta sama sekali belum memiliki MRT.
"Di Hanoi, mereka sedang membangun tiga MRT sekaligus, ini menjadi catatan penting. Jelas menunjukkan bahwa transportasi kita tidak sebaik kota-kota di Asia maupun Asia Tenggara," kata Danang.
Danang mencontohkan Kota Bangkok di Thailand dan Tokyo di Jepang yang cukup berhasil mengatasi kemacetan jalan raya. Padahal, belasan tahun lalu, kedua kota itu sering mengalami kemacetan parah.
Indikator kemacetan parah dapat dilihat dari kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan pada jam-jam sibuk. Saat ini, kecepatan rata-rata kendaraan di Bangkok saat jam sibuk sekitar 18 km/jam, sedangkan Tokyo sekitar 21 km/jam.
"Kita (Jakarta) kalau di koridor paling macet, kecepatan cuma 9 km/jam. Pada saat yang sama, harga BBM di sana (luar negeri) rata-rata mencapai Rp 1,25 USD/liter, lebih kurang sekitar Rp 12.000," kata Danang.
Dalam kuliah umum yang digelar di Magister Manajemen Universitas Indonesia, Senin (8/7/2013) kemarin, Jokowi mengaku minder atas kondisi transportasi di Jakarta. Jokowi mengatakan, Jakarta harus segera memiliki satu transportasi massal modern dan yang paling diinginkannya, yaitu MRT. Hal itu untuk mengejar ketertinggalan dari kota-kota di negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand yang saat ini sudah memiliki MRT dan sudah direncanakan sejak belasan tahun lalu.

Sumber :
kompas.com

Ketua PD: Jokowi Akan Nyapres Lewat PDIP

Sejumlah elite PD menggoda Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) agar ikut konvensi capres PD. Namun beberapa elite lainnya justru yakin gubernur DKI Jakarta tersebut akan menjadi capres PDIP.
"Kalkulasi kita Jokowi akan maju lewat jalur PDIP, jadi capres PDIP," kata Ketua DPP PD Kastorius Sinaga kepada detikcom, Selasa (9/7/2013).
Apalagi setiap kandidat peserta konvensi capres PD wajib bergabung ke partai biru ini jika memenangkan konvensi. Jokowi juga telah menyatakan konsistensinya menjadi kader PDIP.
"Salah satu persyaratan itu adalah ketika dia dinyatakan oleh survei publik menang, dia harus masuk anggota Partai Demokrat," katanya.
PD juga tidak akan memaksa tokoh partai lain ikut konvensi capres PD. Sejauh ini ada 9 kandidat di internal dan eksternal PD yang diprediksi ikut konvensi.
"Kita prediksi yang ikut konvensi ada 9 orang, yaitu Gita Wirjawan, Marzuki Alie, Irman Gusman, Dahlan Iskan, Chairul Tanjung, Djoko Santoso, Pramono Edhie Wibowo, Mahfud MD, dan Djoko Suyanto," ungkapnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi Yakin Lahan SMPN 289 Milik Pemprov DKI

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tidak ada masalah dalam status lahan SMP Negeri 289 di Cilincing, Jakarta Utara. Ia menduga sengketa atas lahan tersebut dipicu oleh oknum yang ingin mengklaim kepemilikan tanah itu.
"Kita sudah mengecek di status hukumnya, tidak ada masalah," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Selasa (9/7/2013).
Karena status lahan tersebut sudah jelas, Jokowi mempertanyakan penutupan jalan menuju bangunan sekolah yang selesai dibangun di akhir 2012 itu. Ia menduga, aksi blokade itu dilakukan oleh pihak yang mengklaim tanah tersebut. Dengan kata lain, ada pihak yang menggarap lahan sebelum pembangunan yang memanfaatkan pembangunan lahan trsebut.
"Di mana pun, klaim-klaim itu banyak. Waktu itu dibangun diam, kalau jadi minta uang," ujarnya.
Oleh sebab itu, Jokowi akan terus mempelajari permasalahan hukum tersebut. Ia juga akan meninjau langsung lahan tersebut seusai rapat pimpinan di kantornya.
Sengketa lahan SMPN 289 ini bermula dari klaim Gubar selaku Ketua RW 05 Cilincing yang meminta ganti rugi hingga miliaran rupiah atas lahan itu. Gubar mengklaim telah menggarap tanah seluas 2,8 hektar itu sejak 1987.
Saat sekolah itu mulai dibangun pada 2009, Gubar mengaku sudah mengingatkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk segera memberi ganti rugi atas lahan tersebut.
"Dari awal pengurukan tanah di sekolah, saya sudah ingatkan, tolong bayar dulu lahan ini. Tapi mereka bilang, 'Santai saja, Pak Haji'," kata Gubar.
Gubar menunjukkan surat keterangan dari Lurah Sukapura Ade Himawan, yang menjabat pada tahun 2008. Surat itu menerangkan bahwa Gubar telah mengawasi, menjaga, merawat, dan menggarap tanah di Kampung Sukapura RT 01 RW 05, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, tersebut.
Selain surat keterangan dari lurah, Gubar juga memperoleh surat dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan nomor surat 1428/-076.77, yang dilampiri keterangan permintaan Gubar diberi kompensasi sebesar 25 persen dari Nilai Jual Objek Pajak tanah setempat.
"Saya minta uang ganti rugi garapan saya Rp 2.250.000.000 karena dari tahun 1987 saya menggarap sampai saat ini," kata Gubar.

Sumber :
kompas.com

Lawan Aksi Pak RW, Jokowi Buat Akses Lain ke SMPN 289

Hingga saat ini, akses masuk ke SMPN 289 masih diblokir oleh ketua RW 05 setempat, Gobar. Untuk melawannya, Pemprov DKI akan membuat akses masuk baru untuk siswa sekolah tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, permasalahan akses jalan SMPN 289 Jakarta sudah menemukan titik terang. Dalam rapat dengan para kepala dinas, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) secara spesifik mengatakan siap membangun akses jalan baru untuk masuk ke SMP 289, Cilincing, Jakarta Utara.
"Gubernur sudah menyampaikan bahwa urusan lahan untuk akses jalan sudah dibuka beliau. Sudah diselesaikan beliau. Ada akses sekarang, tapi akses itu memang masih harus dibangun karena akses itu berupa lahan padat (tanah) dan berupa rawa atau empang," kata Taufik di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (9/7/2013).
Tak ada perubahan rencana dengan jadwal penerimaan siswa baru pada tanggal 15 Juli nanti. Untuk sementara, pihaknya akan berkomunikasi dengan Ketua RW agar membuka akses jalan tersebut.
"Kalau akses baru tersebut belum dibuat karena masih rawa. Jadi pakai lahan yang ada dulu. Kita akan kontak lagi Pak RW itu agar lahan yang ada sekarang bisa dipakai lagi. Karena kan buat warganya Pak RW juga kan?" jelasnya.
Taufik mengakui, sebelum pembangunan sekolah dimulai, tak ada masalah dengan penggunaan akses yang ditutup oleh Gobar. Awalnya, akses jalan tersebut disetujui oleh Gobar sebagai akses kendaraan selama proses pembangunan.
"Waktu itu kita mohon agar akses tersebut bisa digunakan kendaraan-kendaraan untuk membangun sekolah itu. Berarti diperkenankan dan ada kepedulian dari ketua RW-nya," lanjutnya.
Rencananya, siang ini, Jokowi akan mengunjungi lokasi sengketa tersebut.

Sumber :
detik.com

Untuk Pasien KJS, Jokowi Minta RSUD Pasar Minggu 75 Persen Kelas III

Pemprov DKI Jakarta akan segera membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta agar RSUD itu mayoritas untuk kelas III, yang didominasi pasien Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati memastikan RSUD Pasar Minggu akan memenuhi sebanyak 60 hingga 75 persen untuk ruang kelas III.
"Rencananya Pak Gubernur akan mengubah ruang kelas II menjadi ruang kelas III. Jadi perbandingannya 75:25 persen. RSUD memang diperuntukkan bagi warga DKI yang kurang beruntung," kata Dien di Balaikota Jakarta, Selasa (9/7/2013).
Pembangunan RSUD Pasar Minggu ini untuk memenuhi adanya keberadaan RSUD di lima wilayah Jakarta. Kotamadya Jakarta Pusat telah memiliki RSUD Tarakan, Jakarta Barat telah memiliki RSUD Cengkareng, Jakarta Timur memiliki RSUD Pasar Rebo, dan Jakarta Utara memiliki RSUD Koja.
Untuk pembangunan RSUD Pasar Minggu, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana sebesar Rp 500 miliar. Untuk itu, Pemprov DKI akan segera melelang proyek tersebut. Dinas Kesehatan DKI akan memproses peraturan gubernur (pergub) sebagai payung hukumnya dan melaksanakan lelang tender pembangunan fisik RSUD Pasar Minggu.
"Ini lagi proses untuk pergub, kemudian lelang. Targetnya menunggu lelang dulu dan membutuhkan waktu sekitar dua bulanlah," ujar Dien.

Sumber :
kompas.com

Mimpi Demokrat: Jika "Dibuang" PDI-P, Demokrat Siap Tampung Jokowi

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan menegaskan bahwa konvensi calon presiden Partai Demokrat terbuka untuk semua figur potensial. Ia juga menilai bahwa konvensi ini juga bisa menjadi panggung bagi tokoh-tokoh yang terbuang dan tergusur di partai asalnya. 
"(Kandidat) Yang diumumkan Demokrat adalah yang diinginkan oleh publik. Ini siasat supaya kader bangsa yang terbuang dan tergusur bisa tampil di konvensi," kata Pohan, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2013).
"Pak Jokowi juga bisa, asalkan tidak dipakai oleh PDI Perjuangan, dan dianya bersedia," lanjutnya kemudian.
Pohan mencontohkan, tokoh yang kemungkinan besar ikut dalam konvensi adalah Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie, dan Menteri Dalam Negeri Gita Wirjawan. Ia tak menutup kemungkinan ada tokoh lain yang akan diseleksi oleh tujuh anggota komite konvensi.
Selain itu, menurutnya, konvensi ini merupakan terobosan luar biasa yang dilakukan oleh partainya. Ia mengklaim, belum ada partai politik lain yang melakukan terobosan serupa sampai saat ini.
Anggota Komisi I DPR ini menyampaikan, komite konvensi akan ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat pada awal Juli 2013. Sedangkan tokoh-tokoh yang akan dijaring oleh komite konvensi bakal diketahui sekitar akhir Juli atau awal Agustus 2013.
Menurut Pohan, hasil konvensi akan sangat kredibel, dan berbanding lurus dengan keinginan rakyat terkait calon presiden yang diharapkan. Karena 70 persen proporsi penilaian akan ditentukan oleh survei publik, sementara dari internal Demokrat hanya memiliki bobot penilaian 30 persen.
"Itu semua, Ketua Umum, Ketua DPP, DPC, dan semua, bobotnya (penilaian) cuma 30 persen, sisanya diserahkan ke rakyat," ujarnya.
Minggu (7/7/2013) lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah mengumumkan tujuh aturan pokok konvensi. Konvensi dilaksanakan oleh Demokrat untuk menjaring calon presiden di 2014 nanti.
Dari tujuh aturan pokok dalam konvensi Partai Demokrat, di antaranya adalah konvensi digelar semi terbuka dengan penyelenggaranya adalah komite konvensi, peserta konvensi bisa berasal dari kader juga non kader Partai Demokrat, dua tahap konvensi berlangsung selama delapan bulan, mulai September 2013 sampai April 2014, serta peserta konvensi atau kandidat tidak dipungut biaya 

Sumber :
kompas.com

SBY Disarankan Undang Ketum Parpol dan Jokowi untuk Ikut Konvensi PD

Partai Demokrat akan menggelar konvensi untuk menjaring capres pemilu 2014. Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono disarankan untuk mengundang semua ketum parpol untuk ikut dalam konvensi.
"SBY bisa mengirimkan undangan terbuka ke seluruh ketua partai untuk ikut konvensi," ujar pengamat politik dari Universitas Paramadina Rico Marbun, Selasa (7/9/2013).
Dengan mengundang para ketum parpol, akan menjadi peluang bagi PD untuk menjalin 'koalisi dini' dengan tokoh partai lain yang cukup kuat. Atau SBY bisa mengumumkan bahwa semua tokoh parpol bisa otomatis terlibat dalam konvensi PD.
"Ini baru seru. Sekaligus lebih menggambarkan miniatur dinamika politik yang riil," ungkapnya.
Menurut Rico, seru atau tidaknya konvensi akan sangat tergantung dari calon yang mendaftar. Tujuan konvensi bagi PD saat ini bukan hanya jaring capres tapi untuk jaring elektabilitas partai.
"Semakin banyak tokoh di luar partai Demokrat yang ikut, semakin tinggi peluang peningkatan elektabilitas. SBY harus berusaha menarik tokoh-tokoh di luar kader dan orang-orang yang diidentifikasi di luar Demokrat untuk gabung," paparnya.
Konvensi PD harus bisa menjaring banyak tokoh diluar PD. Jika tokoh yang bertarung sedikit, lanjut Rico, atau orang yang dianggap kader atau orang dekat dengan PD saja, konvensi akan kehilangan 'magnet'nya.
" Ketimbang melalui survei lebih baik PD membuka mekanisme pemilihan langsung secara aktif, seperti polling langsung untuk berbagai lomba idol. Ini lebih bisa memberi jaminan bagi calon peserta non demokrat. Model konvensi di Amerika bisa menjadi aspirasi konvensi demokrat," jelasnya.
PD juga bisa mengundang Jokowi dalam konvensi, namun bukan sebagai tokoh PDIP, tapi sebagai individu yang merupakan capres potensial. Menurut Rico, PDIP sejauh ini masih ingin Puan Maharani yang maju menjadi capres atau cawapres.
"Supaya Jokowi tidak terbebani, dia dimasukkan dalam kategori individu saja," tandasnya.

Sumber :
detik.com

PDIP: Jokowi Aset Kami, Bukan Kutu Loncat

PDIP menjawab tawaran kepada Joko Widodo (Jokowi) agar mengikuti konvensi capres PD. PDIP tak lagi malu menyebut gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai aset partai dan calon pemimpin bangsa. Dia yakin Jokowi tak akan nyapres lewat partai lain.
"Jokowi memang kader PDIP yang sudah teruji dan dia bukan hanya aset bagi partai tapi juga aset bagi bangsa," kata Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait, Selasa (9//7/2013).
Namun PDIP mensyukuri adanya tawaran Jokowi ikut pemilihan capres partai lain. Itu menandakan elektabilitas Jokowi dipantau partai lain sekelas Partai Demokrat.
"Kita bersyukur saja, bahwa semua partai ada mekanisme sendiri. Itu hak setiap partai," tegas Maruarar.
Maruarar sendiri yakin Jokowi akan setia menunggu keputusan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, Jokowi yang dikenal merakyat tidak akan meninggalkan partainya demi posisi capres partai lain.
"Saya rasa kualitas kader Jokowi sudah teruju ya. Dia dua kali jadi wali kota dan jadi gubernur DKI karena direkomendasikan partai. Artinya loyalitas kepada partai sudah menyatu bagi dia dan tidak akan ke mana-mana," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wasekjen PD Ramadhan Pohan menyatakan berharap Jokowi dapat ikut konvensi capres PD. Ramadhan mengatakan, daripada tak diizinkan PDIP, lebih baik Jokowi ikut konvensi capres partainya.
Jokowi pun telah menjawab 'pinangan tersebut' . "Ngerti nggak sih? Saya ini kan kader PDIP, ya sudah!" kata Jokowi kepada wartawan usai menghadiri pelantikan Ketua MPR Sidarto Danusubroto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2013).

Sumber :
detik.com

PDIP Bicara Peluang Jokowi Nyapres

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) semakin memuncaki tangga survei capres. Mungkinkah Ketua Umum PDIP Megawati Soeknoputri merestui pencapresan Jokowi?
"Dia mengalir saja. Jadi artinya bagi PDI Perjuangan sekarang bukan waktu yang tepat membiarakan apalagi memutuskan soal capres karena terlalu dini," kata Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait, kepada detikcom, Selasa (9//7/2013).
PDIP sendiri sudah tak malu menyebut Jokowi sebagia aset bangsa. Meskipun pada akhirnya capres PDIP ditentukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Jokowi memang kader PDIP yang sudah teruji dan dia bukan hanya aset bagi partai tapi juga aset bagi bangsa," terangnya.
Kini Golkar dan PD telah menatap Pilpres, tinggal PDIP partai besar yang belum menentukan arah capres. Menurut Maruarar, PDIP tak ingin buru-buru menetapkan capres.
"Kalau partai lain merasa sekarang waktu yang tepat kita menghormati. Tentu nanti ada waktunya, kami menunggu momentum yang tepat," katanya.
Menurut Maruarar, sekarang saat adalah saat untuk mempersiapkan Pileg. PDIP mengejar target 20 persen di Pemilu 2014 mendatang. "Sehingga kita bisa menyatukan calon dengan kekuatan suara partai mandiri, berdaulat di bidang politik," tandas Bang Ara, panggilan akrab Maruarar.

Sumber :
detik.com

Jokowi Kirimkan Tiga Nama Calon Sekda ke Presiden

Tiga nama calon sekretaris Pemprov DKI Jakarta telah dikantongi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Tapi dia enggan menyebutkan 3 nama yang akan mengisi posisi strategis sebagai tangan kanan orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut.
"Tiga kandidat belum dipatikan siapa, tapi yang dikirim ke presiden tiga," ujar Jokowi di Gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2013).
Sesuai Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2005, syarat ketentuan bagi jabatan Sekda adalah pernah menjabat sebagai pejabat Eselon II di dua tempat yang berbeda. Dari sekitar 40 calon, kemudian dikerucutkan kembali hingga jadi sembilan calon.

Berikut nama-nama calon Sekda yang ikut seleksi:

1. Wiriyatmoko, pernah menjadi Kepala Dinas Tata Ruang DKI dan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan.
2. Sylviana Murni, pernah menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI, Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI, Wali Kota Jakarta Pusat.
3. Hasan Basri Saleh, pernah menjadi Kepala Biro Perekonomian, pejabat di Bappeda DKI, dan juga menjadi Dosen.
4. Franky Mangatas Panjaitan, pernah menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kepala Biro Umum.
5. Catur Laswanto, pernah menjadi Kepala Biro Humas dan Protokol dan Kepala Pusdiklat.
6. Mochammad Tauchid Tjakraamidjaja, pernah menjadi Kepala Dinas Perhubungan dan Asisten Sekda Bidang Pembangunan.
7. Taufik Yudi Mulyanto, pernah menjadi Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, Dosen di UNJ.
8. Saefullah, pernah menjadi Wakil Kepala Dinas Pendidikan Dasar, dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
9. Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono, pernah menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Sekertaris Kota Jakarta Pusat.

Tiga dari sembilan orang tersebut telah terpilih. Selanjutnya, mereka akan menjalani uji kepatutan atau fit and proper test di hadapan Wakil Presiden RI.

Sumber :
kompas.com

Dengan Gagah Jokowi Akan Datangi Pak RW Pemblokir Jalan SMPN 289

Akses jalan menuju SMPN 289 Cilincing, Jakarta Utara, diblokir Gobar, ketua RW setempat. Akibatnya, bangunan sekolah yang baru itu malah jadi 'kandang kambing'. Apa reaksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)?
"Nanti ke sana, itu lahan kita," kata Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2013).
Jokowi sudah memeriksa status hukum lahan sekolah seluas 6.000 meter persegi itu. Sudah dipastikan tak ada masalah.
Menanggapi kabar permintaan uang dari ketua RW karena merasa sudah berjasa dalam proses pembebasan lahan, mantan Wali Kota Solo ini akan mencari solusinya. Menurut dia, klaim seperti yang dilakukan Gobar sudah kerap terjadi di Jakarta.
"Waktu dibangun itu diam, biasanya kalau udah jadi ngeklaim minta itu (uang)," kata Jokowi.
Terkait nasib siswa yang sudah mendaftar ke SMPN 289, proses belajar mengajar tetap berjalan. Namun Jokowi akan memastikannya lagi di lapangan.
"Kalau muncul seperti ini di Jakarta udah biasa, malah ada satu lahan diklaim 4 orang," terangnya.
Bangunan SMPN 289 yang terdiri atas tiga lantai itu sudah jadi sejak tahun 2012 dengan nilai proyek belasan miliar rupiah. Namun kini di dalam gedung, hanya ada kambing yang sedang berkeliaran mencari makan. Biaya pembangunan gedung ditaksir mencapai puluhan miliar.
Soal alasan penutupan masih simpang siur. Isu yang berkembang, aksi ini dilakukan karena berhubungan dengan uang dan lahan. Saat hendak ditemui di rumah untuk dimintai konfirmasi, Ketua RW 05 tersebut tak ada. Sang penjaga rumah mengatakan, majikannya sedang di luar.

Sumber :
detik.com

Jokowi Minta 40 Ribu Ton Beras IR3 dari Kemendag

Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan beras warga DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah meminta penambahan 40 ribu ton beras dari Kementerian Perdagangan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, permintaan itu sudah dipenuhi Kemendag.
"Sudah diizinin. Sudah baru kemarin sudah dari Kementerian Perdagangan, sudah beres," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/7/2013).
Menurutnya, beras tersebut untuk memenuhi kebutuhan warga hingga menjelang Lebaran. Namun, untuk persoalan harga, Jokowi mengaku masih belum menentukan.
"Jadi ini yang perlu dibicarakan, kan itu baru kemarin," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan DKI, Ratnaningsih mengatakan, beras tersebut nantinya akan disalurkan melalui pasar beras Cipinang. Dia mengatakan, jenis beras yang diminta adalah beras dengan kualitas 3.
"Itu kan di bawah PD Pasar Jaya. Beras dengan kualitas 3 atau biasa disebut IR3. Akan dijual Rp 7.400/liter di tingkat pedagang beras," kata Ratnaningsih.
Sebelumnya, Ratnaningsih mengatakan untuk persediaan beras selama Ramadan, Pemprov telah mengajukan permintaan kepada Menteri Perdagangan sebanyak 40 ribu ton.
"Ya itu soal permintaan stok beras selama puasa. Kita telah mengajukan permintaan sebanyak 40 ribu ton beras tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Kita nunggu ini," jelas Ratnaningsih.
Sedangkan, untuk melakukan pengecekan harga dengan cara sidak-sidak di pasar akan segera dilakukan selama bulan puasa. Namun, saat ini belum ditentukan.
"Iya itu akan dilakukan nanti selama bulan puasa. Tapi belum, nanti lah, ini lagi dipersiapkan," bebernya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Ikuti Pemerintah, Selama Puasa Semua Acara Keagamaan Dilakukan Bersama Warga

Pemerintah melalui sidang isbat telah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 10 Juli. Namun, itu berbeda dengan Muhammadiyah yang sudah menjalani puasa hari ini. Hampir setiap tahun, Muhammadiyah dan pemerintah berbeda dalam menetapkan awal puasa.
Bagaimana dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Jokowi mengaku menunaikan ibadah puasa sesuai dengan keputusan pemerintah.
"Enggak, belum kan kemarin sidang isbat belum kelihatan," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/7/2013).
Jokowi mengaku selama ini selalu menjalankan puasa sesuai dengan ketentuan pemerintah. Sebab, ia menganggap dirinya sebagai pemerintah harus mengikuti keputusan pemerintah.
"Saya kan pemerintah, harus ikut pemerintah," katanya.
Kemarin, pemerintah melalui Menteri Agama Suryadharma Ali memutuskan 1 Ramadan jatuh pada 10 juli atau Rabu. Keputusan itu diambil setelah dilakukan sidang bersama berbagai ormas Islam.

Solat Tarawih Bersama Warga
Pada bulan puasa, Jokowi tidak akah menghentikan aksi blusukan yang telah menjadi brand image Jokowi, bahkan di bulan puasa ini Jokowi akan blusukan diselengi acara-acara keagamaan seperti buka puasa, sholat tarawih sampai saur semuanya dilakukan bersama warga. Belum dipastikan dimana Jokowi akan menggelar salat tarawih, apakah di Masjid Balaikota, atau di tempat sang gubernur blusukan.

Jokowi: Saya Trendsetter Bukan Follower

Sekitar 100 mahasiswa program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia antusias mengikuti diskusi tentang kewirausahaan yang menghadirkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Berbagai pertanyaan seputar dunia usaha seperti pengalaman Jokowi mengelola usaha mebel pun bermunculan dari para peserta diskusi di kampus FE UI, Salemba, Senin, 8 Juli 2013. Salah satunya, bagaimana menerapkan prinsip wirausaha ke dalam dunia birokrasi.
"Prinsipnya memang beda, kalau bisnis itu orientasi hasil sementara birokrasi orientasi prosedur," kata Jokowi, 8 Juli 2013. Menurut dia, perlu trik tersendiri untuk menyeimbangkan keduanya. "Bagaimana supaya hasilnya jalan tetapi prosedurnya tetap dijalankan walaupun dipersingkat," kata dia.
Menurut Jokowi, pemerintah harus rajin melihat realitas hidup masyarakat. Soalnya dari sanalah pemerintah bisa membuat program yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Itulah sebabnya dia rajin blusukan ke kampung-kampung di Ibu Kota.
Seorang mahasiswa lainnya pun bertanya tentang cara membuat branding untuk diri sebagai pemimpin. Menurut Jokowi, orang yang bergerak di bidang politik harus bisa membentuk diferensiasi diri. "Kalau sama saja ya masyarakat juga enggak tertarik dong," katanya. Prinsip itu, kata dia, didapat setelah bergelut di bidang wirausaha selama 23 tahun. "Percuma dong 23 tahun di bidang marketing tapi enggak bisa memasarkan diri sendiri," katanya.
Itulah sebabnya kata blusukan identik dengan Jokowi. "Kalau yang lainnya blusukan kan paling dibilang ngikutin Jokowi. Jokowi itu memang trendsetter bukan follower," katanya disambut gelak tawa penonton.

Sumber :
tempo.co

Amien Rais, Dulu Benci Sekarang Rindu Jokowi

Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Muhammad Amien Rais pada Pilgub DKI 2012 yang lalu getol membela Fauzi Bowo (Foke) ketimbang Joko Widodo (Jokowi). Sekarang, Amien Rais justru jatuh cinta dengan Jokowi bahkan Amien Rais menilai Jokowi cocok diduetkan dengan Hatta Rajasa maju Capres 2014.
Sebelum Pilgub DKI, Amien menilai Jokowi bukan sosok yang tepat untuk memimpin Jakarta.
"Solo itu masih kumuh, gelap, agak miskin. Sebenarnya ini sudah masa tenang kampanye sebetulnya tidak boleh, tapi Anda (wartawan) tanya ya saya jelaskan. Solo itu kemiskinannya tertinggi di Jawa Tengah," kata Amien Rais kepada wartawan di Monas, Rabu (19/9/2012).
Karena itu, mantan ketua MPR ini mengaku heran mengapa Jokowi dinobatkan sebagai salah seorang wali kota terbaik di dunia. "Saya heran. Saya itu orang Solo, kalau Solo jadi wali kota terbaik di muka bumi, itu gagal dan lemah. Saya sudah keliling ke Timur Tengah, Eropa Timur, Eropa Barat, Amerika, Australia, Rusia, itu kota bagus cemerlang, rapi, hijau," katanya.
Amien juga mengkritisi Jokowi yang begitu berhasil dari segi pencitraan. Begitu banyak pemberitaan yang menyatakan kesuksesan Jokowi. "Lumayan juga pencitraannya," tukasnya.
Perjalanan waktu mengubah pendapat Amien Rais. Kini Amien menilai Jokowi cocok dipasangkan dengan jago dari PAN Hatta Raja untuk Pilpres 2014.
Amien menjelaskan, ada beberapa kombinasi jika Hatta harus dicalonkan sebagai wakil presiden, salah satunya, kombinasi Jokowi-Hatta atau Prabowo-Hatta.
"Kita kadang-kadang membayang-bayangkan bagaimana kalau misalnya duet Prabowo-Hatta atau Jokowi-Hatta. Atau mungkin sebaliknya bisa saja. Kita open kita masih terbuka," ujar Amien di Balai Kartini, Senin (8/7/2013).
Mantan Ketua MPR ini menambahkan, PAN saat ini terbuka dengan segala tawaran. "Kita open kita masih terbuka. Saya sekarang hanya pengamat, penasihat saja. Saya tidak menentukan," pungkasnya.

Sumber :
merdeka.com

Scot Marciel: Jokowi Tetanga Saya

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Scot Marciel beberapa kali melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Jelang hari terakhirnya sebagai dubes, Marciel belum tahu apakah dirinya akan bertemu lagi dengan Jokowi.
Ketika berbicara dengan wartawan di kediamannya, Dubes Marciel memberikan komentarnya tentang Jokowi. Dubes Marciel beberapa kali sempat bertemuan dengan Jokowi, bahkan sempat pula ikut blusukan dengan mantan Wali Kota Solo itu.
"Dia orang yang baik dan dia tetangga saya. Belum tahu apakah saya bisa bertemu lagi dengannya. Semoga saya berkesempatan untuk bertemu dengannya sebelum pergi," ujar Dubes Marciel di kediamannya, Jakarta (8/7/2013).
Namun ketika ditanya mengenai kemungkinan Jokowi untuk turut serta dalam Pemilu 2014, Dubes Marciel tidak bisa berkata banyak. Menurutnya, dia tidak bisa memilih untuk Jokowi.
"Saya tidak bisa memberikan suara pada pemilu di Indonesia. Saya suka dengan banyak orang di Indonesia. Tetapi saya harus tetap netral (mengenai pemilu di Indonesia)," tegasnya.
Baginya, pihak Amerika hanya bisa memberikan pendapatan mengenai bantuan teknis kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun mengenai masalah kandidat Presiden Indonesia, Dubes Marciel menegaskan Amerika tidak bisa ikut campur.
"Saya mengharapkan Gubernur (Jokowi) sukses, karena perkembangan di Jakarta sangat penting bagi warga Jakarta dan rakyat Indonesia," imbuhnya.

Sumber :
okezone.com

Jokowi Enggan Urusi "Sweeping" oleh Ormas

Memasuki Ramadhan, Front Pembela Islam (FPI) mengancam akan melakukan razia ke tempat-tempat hiburan malam. Namun, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) enggan mengimbau ormas itu untuk tidak melakukan sweeping.
"Senengnya kok imbau-imbau, sih," ujar Jokowi di gedung DPR/MPR, Senin (8/7/2013) sore.
Jokowi mengungkapkan, ulah sejumlah ormas itu bukan wilayah tugasnya. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian atas hal itu.
"Itu sudah tugasnya aparat kepolisian. Institusi yang ada kan sudah jelas tugasnya," cetusnya.
Sebelumnya, ratusan anggota FPI melakukan konvoi di Kota Depok menjelang Ramadhan. Aksi yang tertib berubah saat massa melihat toko menjual minuman keras. Pemilik akhirnya menutup toko tersebut. Namun, FPI sempat menyita botol minuman keras dari toko-toko tersebut.

Sumber :
kompas.com

Bakti Ramadan Jokowi dengan Gelar Pasar Murah di Setiap Kecamatan

Pemprov DKI Jakarta akan menggelar pasar murah bagi warga di setiap kecamatan selama bulan suci Ramadan. Selain itu akan dibagikan takjil gratis saat berbuka bagi warga.
"Nanti kita akan bikin pasar murah di setiap kantor walikota dan kecamatan," ujar Gubernur DKI Jakarta (Jokowi) di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2013).
Jokowi mengatakan, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak swasta untuk menyediakan sembako murah bagi warga dalam acara yang bernama 'Gebyar Ramadhan' tersebut. Selain itu, para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) juga dipersilahkan untuk memasarkan produk mereka selama bulan Ramadan.
"UKM juga akan dilibatkan, agar mereka memiliki tempat untuk memasarkan produknya," ujar Jokowi.
Jokowi sendiri selama bulan Ramadan akan tetap melakukan rutinitas sebagai gubernur seperti biasanya, termasuk blusukan. Sarja Kehutanan UGM ini nantinya akan buka puasa bersama dengan warga DKI di beberapa titik.
"Ya tetep (blusukan), tidak berubah. Rutinitas tetap seperti biasa. Paling nanti buka puasa bareng warga," katanya.

Sumber :
detik.com

Jokowi di Bulan Ramadan: Tetap Blusukan dan Buka Puasa Bersama Warga

Joko Widodo (Jokowi) akan menjalani bulan Ramadan pertamanya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Apakah di bulan Ramadan nanti Jokowi akan tetap melakukan 'blusukan' seperti di hari-hari biasanya sebagai gubernur?
"Ya tetep (blusukan), tidak berubah," ujar Jokowi di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (9/7/2013).
Mantan Wali Kota Solo ini juga mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menyambut bulan Ramadan. Hanya lebih kepada persiapan mental.
"Persiapan batin saja. Mulai menahan lah. Menahan apapun itu," katanya.
"Rutinitas tetap seperti biasa," sambungnya.
Dia juga rencananya nanti akan melakukan buka puasa bersama dengan warga. Namun belum diketahui akan dilaksanakan di mana.
"Paling nanti buka puasa bareng warga," katanya.

Sumber :
detik.com

Jokowi Bicara Soal Ketua MPR Sidarto Danusubroto

Sidarto Danusubroto, resmi dilantik menjadi Ketua MPR. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), yang juga kader PDIP, menilai mantan ajudan Soekarno itu pantas menggantikan Taufiq Kiemas.
"Sangat layak beliau menjadi pimpinan MPR," kata Jokowi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2013).
Dia yakin pengalaman Sidarto selama tiga periode sebagai anggota DPR sangat banyak. Maka sudah pasti mampu memimpin MPR.
"Beliau ini senior di partai dan mendampingi Bung Karno lama sekali. Dari senioritas, beliau sangat-sangat senior," ujarnya.
Irjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto lahir di Pandeglang, Banten, pada 11 Juni 1936. Usianya di tahun 2013 ini menginjak 77 tahun. Sebelum dilantik menjadi Ketua MPR, Sidarto adalah anggota Komisi I DPR.

Sumber :
detik.com