Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tak bisa berbuat banyak
menyikapi melonjaknya harga bawang di pasaran. Menurutnya kenaikan harga
bawang itu terjadi karena surutnya pasokan bawang dan menjadi tanggung
jawab nasional.
"Iya, itu problemnya karena suplai anjlok,
menurun, harganya jadi naik. Dan itu memang kebijakan nasional," kata
Jokowi, di Balaikota Jakarta, Jumat (15/3/2013). Seperti diketahui,
harga bawang di pasar-pasar tradisional mengalami kenaikan dua kali
lipat.
Pedagang di Pasar Senen, Jakarta Pusat, misalnya, kini
menjual bawang merah dan bawang putih seharga Rp 50.000 per kilogram.
Sebelumnya, harga bawang berkisar Rp 25.000 per kilogram.
Di pasar
tradisional Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, harga bawang bahkan
mencapai Rp 65.000 per kilogramnya. Para pedagang menduga, kenaikan
harga bawang terjadi sejak pemerintah menghentikan kebijakan impor
sayur-mayur dari beberapa negara, seperti Thailand, Filipina, dan
Vietnam.
Pekan lalu, harga sayur-mayur tidak stabil, terutama
bawang. Meski demikian, kenaikan harga bawang ini tidak berdampak pada
menurunnya minat pembeli.
Selain bawang, beberapa jenis sayuran
lain juga mengalami kenaikan harga meskipun tidak begitu besar. Cabai
merah, contohnya, kini dijual dengan harga Rp 20.000 per kilogram atau
naik Rp 2.000 dari harga sebelumnya Rp 18.000.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jumat, 15 Maret 2013
Jokowi: Saya Enggak Kenal 7 Jenderal
Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diajukan oleh tujuh tujuh
Purnawirawan Jenderal TNI, menjadi calon presiden (capres) pada 2014
mendatang saat bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menanggapi namanya diusulkan oleh tujuh tujuh Purnawirawan Jenderal, Jokowi enggan berkomentar.
"Wah siapa tujuh jendral itu saya enggak tau, saya sudah bilang berkali-kali jangan tanyakan soal itu lagi lah (capres)," kata Jokowi pada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/3/2013).
Mantan Walikota Solo ini mengaku, tidak pernah memikirkan dirinya maju sebagai capres. Dia pun berjanji akan menyelesaikan tugas-tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta sampai masa jabatannya habis.
"Saya itu mikirinnya Rusun Marunda Rusun cakung, ngeruk kali, macet, banjir, KJP dan KJS. Jadi enggak kepikiran soal pencalonan," ujarnya.
Sebelumnya, pertemuan antara Presiden SBY dengan tujuh Purnawirawan Jenderal beberapa waktu lalu, ternyata membicarakan tentang figur-figur yang layak untuk menjadi capres pada Pemilu 2014 mendatang. Salah satu nama yang dibahas yakni Jokowi.
Sumber :
jakarta.okezone.com
Menanggapi namanya diusulkan oleh tujuh tujuh Purnawirawan Jenderal, Jokowi enggan berkomentar.
"Wah siapa tujuh jendral itu saya enggak tau, saya sudah bilang berkali-kali jangan tanyakan soal itu lagi lah (capres)," kata Jokowi pada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/3/2013).
Mantan Walikota Solo ini mengaku, tidak pernah memikirkan dirinya maju sebagai capres. Dia pun berjanji akan menyelesaikan tugas-tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta sampai masa jabatannya habis.
"Saya itu mikirinnya Rusun Marunda Rusun cakung, ngeruk kali, macet, banjir, KJP dan KJS. Jadi enggak kepikiran soal pencalonan," ujarnya.
Sebelumnya, pertemuan antara Presiden SBY dengan tujuh Purnawirawan Jenderal beberapa waktu lalu, ternyata membicarakan tentang figur-figur yang layak untuk menjadi capres pada Pemilu 2014 mendatang. Salah satu nama yang dibahas yakni Jokowi.
Sumber :
jakarta.okezone.com
Jokowi Tolak Usulan Nama Sekda dari DPRD
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menolak usulan dari DPRD DKI Jakarta terkait nama calon Sekretaris Daerah (Sekda).
Menurutnya, pemilihan Sekda sudah menjadi tugas Gubernur. "Loh, usulan gimana toh, itu Sekdanya masih bertugas ko, tapi ga apa-apa sekedar memberikan usulan ya ga masalahkan," kata Jokowi di Balai Agung, Jumat (15/3/2013)
Saat ditanyakan apakah sudah memiliki nama pengganti Sekda, Jokowi mengaku belum mengantongi nama. "Walah ya belum disiapkan toh, orang Pak Sekdanya masih aktif," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta M. Sanusi mengatakakan Sekda Fadjar Panjaitan jabatannya akan berakhir pada bulan Maret ini, akan tetapi dari pihak eksekutif belum merekomendasikan calon-calon untuk mengantikan Fadjar.
Menurutnya, pemilihan Sekda sudah menjadi tugas Gubernur. "Loh, usulan gimana toh, itu Sekdanya masih bertugas ko, tapi ga apa-apa sekedar memberikan usulan ya ga masalahkan," kata Jokowi di Balai Agung, Jumat (15/3/2013)
Saat ditanyakan apakah sudah memiliki nama pengganti Sekda, Jokowi mengaku belum mengantongi nama. "Walah ya belum disiapkan toh, orang Pak Sekdanya masih aktif," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta M. Sanusi mengatakakan Sekda Fadjar Panjaitan jabatannya akan berakhir pada bulan Maret ini, akan tetapi dari pihak eksekutif belum merekomendasikan calon-calon untuk mengantikan Fadjar.
Jokowi Tak Permasalahkan Usulan Pengganti Sekda
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak keberatan dengan usulan dari
salah seorang anggota DPRD DKI tentang calon pengganti Sekretaris Daerah
Fadjar Panjaitan. Menurutnya, sikap legislatif itu tak akan memengaruhi
apa pun, terlebih sampai saat ini posisi Sekda masih ditempati oleh
Fadjar.
"Lho, usulan bagaimana toh, itu Sekdanya masih ada kok? Tapi enggak apa-apa, namanya Dewan kan tidak ada masalah untuk memberikan usulan-usulan," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (15/3/2013).
Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Muhammad Sanusi menyatakan bahwa pejabat Pemprov DKI yang mumpuni menjadi Sekda berikutnya adalah Asisten Pemerintahan Sylviana Murni, Asisten Bidang Pembangunan Wiryatmoko, dan Deputi Gubernur Bidang Kependudukan Syahrul Effendi. "Tetapi itu kan pemikiran saya, bukan atas nama DPRD. Mungkin gubernur dan wagub punya pemikiran lain," kata Sanusi.
Seiring dengan masa pensiunnya, Fadjar akan mengakhiri jabatannya sebagai Sekda DKI Jakarta pada Maret 2013. Namun, hingga hari ini Gubernur Jokowi belum juga mengusulkan kandidat penggantinya.
Secara terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan tidak akan memperpanjang masa jabatan pejabat yang memasuki masa pensiun. Namun, untuk menentukan siapa yang akan menempati posisi Sekda, Basuki masih merahasiakannya. Menurut Basuki, saat ini Jokowi masih mencari orang yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut.
Beberapa waktu lalu, Basuki sempat menyebutkan bahwa Asisten Pembangunan DKI Wiriyatmoko merupakan calon Sekda DKI. Namun, pernyataan itu buru-buru diralat oleh mantan Bupati Belitung Timur itu. Basuki mengatakan, kandidat sekda adalah PNS Pemprov DKI yang telah memiliki pangkat IV-D. Dia awalnya enggan menjelaskan siapa saja pejabat golongan IV-D itu yang merupakan calon ideal Basuki untuk menggantikan posisi Fadjar.
Setelah didesak, akhirnya Basuki menyebutkan dua nama pejabat IV-D yang diprediksi sebagai calon sekda DKI. "Pak Gubernur sudah putuskan, tidak ada yang diperpanjang kalau pensiun," ujar Basuki.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Lho, usulan bagaimana toh, itu Sekdanya masih ada kok? Tapi enggak apa-apa, namanya Dewan kan tidak ada masalah untuk memberikan usulan-usulan," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (15/3/2013).
Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Muhammad Sanusi menyatakan bahwa pejabat Pemprov DKI yang mumpuni menjadi Sekda berikutnya adalah Asisten Pemerintahan Sylviana Murni, Asisten Bidang Pembangunan Wiryatmoko, dan Deputi Gubernur Bidang Kependudukan Syahrul Effendi. "Tetapi itu kan pemikiran saya, bukan atas nama DPRD. Mungkin gubernur dan wagub punya pemikiran lain," kata Sanusi.
Seiring dengan masa pensiunnya, Fadjar akan mengakhiri jabatannya sebagai Sekda DKI Jakarta pada Maret 2013. Namun, hingga hari ini Gubernur Jokowi belum juga mengusulkan kandidat penggantinya.
Secara terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan tidak akan memperpanjang masa jabatan pejabat yang memasuki masa pensiun. Namun, untuk menentukan siapa yang akan menempati posisi Sekda, Basuki masih merahasiakannya. Menurut Basuki, saat ini Jokowi masih mencari orang yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut.
Beberapa waktu lalu, Basuki sempat menyebutkan bahwa Asisten Pembangunan DKI Wiriyatmoko merupakan calon Sekda DKI. Namun, pernyataan itu buru-buru diralat oleh mantan Bupati Belitung Timur itu. Basuki mengatakan, kandidat sekda adalah PNS Pemprov DKI yang telah memiliki pangkat IV-D. Dia awalnya enggan menjelaskan siapa saja pejabat golongan IV-D itu yang merupakan calon ideal Basuki untuk menggantikan posisi Fadjar.
Setelah didesak, akhirnya Basuki menyebutkan dua nama pejabat IV-D yang diprediksi sebagai calon sekda DKI. "Pak Gubernur sudah putuskan, tidak ada yang diperpanjang kalau pensiun," ujar Basuki.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Beri Kesempatan Wali Kota Jakut Urus Sengketa Mbah Priok
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberikan kesempatan kepada Wali
Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono untuk menyelesaikan sengketa lahan
di makam Mbah Priok.
Jokowi mengatakan, ia mengurungkan niatnya untuk meninjau dan bertemu langsung dengan ahli waris lahan makam Mbah Priok karena Bambang meminta diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Masih ditangani Pak Wali Kota dulu. Sebenarnya hari ini rencana mau ke sana. Tapi enggak jadi karena Pak Wali Kota meminta untuk mencoba menyelesaikannya dulu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (15/3/2013).
Sebelumnya, Bambang menjelaskan bahwa pembebasan lahan di makam Mbah Priok telah difasilitasi. Nantinya luas wilayah makam itu akan diperkecil demi menopang sibuknya arus lalu lintas dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Perubahan luas makam itu dikarenakan pintu masuk dan keluar akses jalan tol Tanjung Priok akan berada persis di area makam Mbah Priok.
"Ini sengketa dengan Pelindo. Nanti tetap ada masjidnya, ada tempat untuk ziarahnya, tapi area makamnya sedikit menyempit untuk menopang sibuknya aktivitas di pelabuhan," ujar Bambang.
Sampai pekan kedua Februari 2013, progres pengerjaan konstruksi jalan tol Tanjung Priok baru mencapai 50 persen. Adapun pengoperasian jalan bebas hambatan ini ditargetkan bisa dimulai pada 2014. Proyek yang dibiayai oleh pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar Rp 4,5 triliun ini juga masih terkendala pembebasan lahan. Proyek ini dibagi menjadi lima seksi, yakni seksi E1 Rorotan-Cilincing sepanjang 3,4 kilometer, seksi E2 Cilincing-Jampea 2,74 kilometer, seksi E2A Jampea-Simpang Jampea 1,92 kilometer, seksi NS Link Simpang Jampea-Yos Sudaro 2,42 kilometer, dan seksi NS Direct Ramp 1,1 kilometer.
Akses tol ini dibangun untuk mempermudah alur distribusi barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok. Kendaraan yang menuju pelabuhan tersebut tidak lagi melewati tol dalam kota. Total investasi untuk pembangunan tiap seksi akses tol sepanjang 11,36 kilometer ini mencapai Rp 3,60 triliun. Progres pembebasan lahan di seksi E2A mencapai 52.586 meter persegi atau sekitar 70 persen dari total lahan yang dibutuhkan, yakni 75.226 meter persegi. Sisa lahan yang belum dibebaskan di seksi ini termasuk eks makam Dobo atau makam Mbah Priok.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi mengatakan, ia mengurungkan niatnya untuk meninjau dan bertemu langsung dengan ahli waris lahan makam Mbah Priok karena Bambang meminta diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Masih ditangani Pak Wali Kota dulu. Sebenarnya hari ini rencana mau ke sana. Tapi enggak jadi karena Pak Wali Kota meminta untuk mencoba menyelesaikannya dulu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (15/3/2013).
Sebelumnya, Bambang menjelaskan bahwa pembebasan lahan di makam Mbah Priok telah difasilitasi. Nantinya luas wilayah makam itu akan diperkecil demi menopang sibuknya arus lalu lintas dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Perubahan luas makam itu dikarenakan pintu masuk dan keluar akses jalan tol Tanjung Priok akan berada persis di area makam Mbah Priok.
"Ini sengketa dengan Pelindo. Nanti tetap ada masjidnya, ada tempat untuk ziarahnya, tapi area makamnya sedikit menyempit untuk menopang sibuknya aktivitas di pelabuhan," ujar Bambang.
Sampai pekan kedua Februari 2013, progres pengerjaan konstruksi jalan tol Tanjung Priok baru mencapai 50 persen. Adapun pengoperasian jalan bebas hambatan ini ditargetkan bisa dimulai pada 2014. Proyek yang dibiayai oleh pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar Rp 4,5 triliun ini juga masih terkendala pembebasan lahan. Proyek ini dibagi menjadi lima seksi, yakni seksi E1 Rorotan-Cilincing sepanjang 3,4 kilometer, seksi E2 Cilincing-Jampea 2,74 kilometer, seksi E2A Jampea-Simpang Jampea 1,92 kilometer, seksi NS Link Simpang Jampea-Yos Sudaro 2,42 kilometer, dan seksi NS Direct Ramp 1,1 kilometer.
Akses tol ini dibangun untuk mempermudah alur distribusi barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok. Kendaraan yang menuju pelabuhan tersebut tidak lagi melewati tol dalam kota. Total investasi untuk pembangunan tiap seksi akses tol sepanjang 11,36 kilometer ini mencapai Rp 3,60 triliun. Progres pembebasan lahan di seksi E2A mencapai 52.586 meter persegi atau sekitar 70 persen dari total lahan yang dibutuhkan, yakni 75.226 meter persegi. Sisa lahan yang belum dibebaskan di seksi ini termasuk eks makam Dobo atau makam Mbah Priok.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi akan Beri Penghargaan Bagi Warga yang Hibahkan Tanah ke Pemprov
Gubernur DKI Jakarta Jokowi akan memberikan penghargaan bagi warga DKI
yang menghibahkan tanahnya ke Pemprov DKI. Apa penghargaannya?
"Yah bagus. Nanti bisa dibuat penghijauan, bisa dibuat sisanya untuk waduk ya kasih pernghargaan dikasih surtipukat..hehehe..yaa..sertifikat," kata Jokowi ketika ditanya bagaimana tentang warga yang bersedia menghibahkan tanahnya ke Pemprov DKI.
Hal itu disampaikan Jokowi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2013).
Sebelumnya, mengenai warga yang menghibahkan tanah ini ini diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2013).
"Kita mau beli lahan sekarang. Jadi kalau ada kawasan kumuh. Ada beberapa pemilik lahan yang baik. Seperti keluarga Pak Khatab, beliau punya tanah 2,3 hektar bersertifikat, terus 2,6 hektar girik. Berarti 4,9 hektar. Anak beliau datang dan mengatakan begini 'Ayah kami tidak ikhlas kalau tanah kami dijual kepada properti. Kalau pada properti pasti semua warga akan diusir. Tapi kalau jual kepada Pemprov, kami mau'" kata Ahok.
Ketika ditanya alasannya, keluarga itu mengatakan bahwa hal itu karena niat Pemprov DKI yang akan menghilangkan kawasan kumuh namun tak mengusir orang miskin.
"Artinya apa? Itu kan tanahnya sudah diduduki oleh penghuni-penghuni yang tidak resmi ini. Kalau dia jual kepada kami murah-murah di bawah NJOP, malah yang tadi saya lihat suratnya yang lahan yang girik dikasih gratis malahan. Jadi kami bayar hanya yang bersertifikat. Itu pun kita bayar akan di bawah NJOP, setengah kira-kira dari NJOP. Nah, kita akan anggarkan," jelas dia.
Sumber :
news.detik.com
"Yah bagus. Nanti bisa dibuat penghijauan, bisa dibuat sisanya untuk waduk ya kasih pernghargaan dikasih surtipukat..hehehe..yaa..sertifikat," kata Jokowi ketika ditanya bagaimana tentang warga yang bersedia menghibahkan tanahnya ke Pemprov DKI.
Hal itu disampaikan Jokowi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2013).
Sebelumnya, mengenai warga yang menghibahkan tanah ini ini diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2013).
"Kita mau beli lahan sekarang. Jadi kalau ada kawasan kumuh. Ada beberapa pemilik lahan yang baik. Seperti keluarga Pak Khatab, beliau punya tanah 2,3 hektar bersertifikat, terus 2,6 hektar girik. Berarti 4,9 hektar. Anak beliau datang dan mengatakan begini 'Ayah kami tidak ikhlas kalau tanah kami dijual kepada properti. Kalau pada properti pasti semua warga akan diusir. Tapi kalau jual kepada Pemprov, kami mau'" kata Ahok.
Ketika ditanya alasannya, keluarga itu mengatakan bahwa hal itu karena niat Pemprov DKI yang akan menghilangkan kawasan kumuh namun tak mengusir orang miskin.
"Artinya apa? Itu kan tanahnya sudah diduduki oleh penghuni-penghuni yang tidak resmi ini. Kalau dia jual kepada kami murah-murah di bawah NJOP, malah yang tadi saya lihat suratnya yang lahan yang girik dikasih gratis malahan. Jadi kami bayar hanya yang bersertifikat. Itu pun kita bayar akan di bawah NJOP, setengah kira-kira dari NJOP. Nah, kita akan anggarkan," jelas dia.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Soal MRT: Ini Proyek Puluhan Triliun, Saya Harus Hati-hati
Soal proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang tak kunjung diputuskan,
Gubernur DKI Jokowi mengaku harus berhati-hati karena menyangkut dana
triliunan rupiah. Lantas kapan akan diputuskan?
"Nanti kalau sudah siap semuanya, legalnya baru di biro hukum. Sudah sampai ke saya tapi saya suruh telaah karena ini proyek yang besar sekali. Puluhan triliun jadi saya harus hati-hati," jelas Jokowi.
Hal itu disampaikan Jokowi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2013).
"Tapi Insyaallah dalam bulan bulan ini saya pastikan yang MRT," imbuhnya.
Sedangkan mengenai monorel, Jokowi mengatakan dokumen sudah hampir lengkap. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen penyelesaian pembelian kepemilikan saham PT Adhi Karya Tbk (ADHI) di konsorsium Jakarta Monorail. Sedangkan penyelesaian pembelian tiang-tiang monorel milik PT Adhi Karya, Jokowi menyerahkannya pada Bappeda.
"Tanya Bu Yani (Ketua Bappeda DKI Sarwo Handayani, red), masih dalam tahap negosiasi. Tapi sudah, sahamnya sudah diambil alih, negosiasinya tiangnya tinggal dikit tanya ke Bu Yani," imbuhnya.
Sebelumnya, Jakarta Monorail belum menemui titik temu tentang besaran pembayaran tiang-tiang monorel milik Adhi Karya. Namun ditargetkan, proses pembayaran tiang ini, akan tuntas setelah proses pembayaran saham selesai dilaksanakan.
"Penggantian tiang tidak bisa begitu saja, harus ada appraisal harga. Ini belum nego karena harga yang kami persiapakan sebesar audit BPK yakni Rp 130 miliar, kenyataanya Adhi penawarannya cukup jauh. Ini kan harus kita nego," cetus tutur Juru Bicara Jakarta Monorail Bovanantoo kepada detikFinance, Rabu (27/2/2013).
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuk T. Purnama (Ahok) mengatakan pihaknya memberikan waktu 2 bulan lagi kepada PT Jakarta Monorail untuk segera memulai pengerjaan monorel DKI Jakarta. Jika tak sanggup, Jakarta Monorail akan dicoret.
Seperti diketahui, Jakarta Monorail baru saja mengumumkan telah menggandeng Ortus Holdings, perusahaan Singapura milik Edward Soeryadjaya yang menyingkirkan Kalla Group yang sudah sejak awal tertarik menggarap monorel DKI. Namun ternyata sampai sekarang belum jelas kapan monorel ini akan dilaksanakan.
Sumber :
news.detik.com
"Nanti kalau sudah siap semuanya, legalnya baru di biro hukum. Sudah sampai ke saya tapi saya suruh telaah karena ini proyek yang besar sekali. Puluhan triliun jadi saya harus hati-hati," jelas Jokowi.
Hal itu disampaikan Jokowi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2013).
"Tapi Insyaallah dalam bulan bulan ini saya pastikan yang MRT," imbuhnya.
Sedangkan mengenai monorel, Jokowi mengatakan dokumen sudah hampir lengkap. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen penyelesaian pembelian kepemilikan saham PT Adhi Karya Tbk (ADHI) di konsorsium Jakarta Monorail. Sedangkan penyelesaian pembelian tiang-tiang monorel milik PT Adhi Karya, Jokowi menyerahkannya pada Bappeda.
"Tanya Bu Yani (Ketua Bappeda DKI Sarwo Handayani, red), masih dalam tahap negosiasi. Tapi sudah, sahamnya sudah diambil alih, negosiasinya tiangnya tinggal dikit tanya ke Bu Yani," imbuhnya.
Sebelumnya, Jakarta Monorail belum menemui titik temu tentang besaran pembayaran tiang-tiang monorel milik Adhi Karya. Namun ditargetkan, proses pembayaran tiang ini, akan tuntas setelah proses pembayaran saham selesai dilaksanakan.
"Penggantian tiang tidak bisa begitu saja, harus ada appraisal harga. Ini belum nego karena harga yang kami persiapakan sebesar audit BPK yakni Rp 130 miliar, kenyataanya Adhi penawarannya cukup jauh. Ini kan harus kita nego," cetus tutur Juru Bicara Jakarta Monorail Bovanantoo kepada detikFinance, Rabu (27/2/2013).
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuk T. Purnama (Ahok) mengatakan pihaknya memberikan waktu 2 bulan lagi kepada PT Jakarta Monorail untuk segera memulai pengerjaan monorel DKI Jakarta. Jika tak sanggup, Jakarta Monorail akan dicoret.
Seperti diketahui, Jakarta Monorail baru saja mengumumkan telah menggandeng Ortus Holdings, perusahaan Singapura milik Edward Soeryadjaya yang menyingkirkan Kalla Group yang sudah sejak awal tertarik menggarap monorel DKI. Namun ternyata sampai sekarang belum jelas kapan monorel ini akan dilaksanakan.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi akan Mudik ke Solo Hadiri Acara Bank DKI
Gubernur DKI Jakarta Jokowi hendak mudik ke kota asalnya, Solo. Jokowi akan mudik hingga Minggu.
Ketika ditanya rencana mudiknya ke Solo, Jokowi menjawab, "Oh acara Bank DKI, Minggu sampai sini".
Hal itu disampaikan Jokowi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2013).
Jokowi memaparkan akan menghadiri peresmian Bank DKI di Solo. "Berangkat besok Sabtu," ujar mantan Wali Kota Solo ini.
Lantas wartawan yang biasa memastikan tak perlu berjaga di rumah Jokowi pada besok Sabtu. "Iya libur," kata Jokowi yang lantas bergegas menuju mobil dan meninggalkan kantornya itu.
Sumber :
news.detik.com
Ketika ditanya rencana mudiknya ke Solo, Jokowi menjawab, "Oh acara Bank DKI, Minggu sampai sini".
Hal itu disampaikan Jokowi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2013).
Jokowi memaparkan akan menghadiri peresmian Bank DKI di Solo. "Berangkat besok Sabtu," ujar mantan Wali Kota Solo ini.
Lantas wartawan yang biasa memastikan tak perlu berjaga di rumah Jokowi pada besok Sabtu. "Iya libur," kata Jokowi yang lantas bergegas menuju mobil dan meninggalkan kantornya itu.
Sumber :
news.detik.com
Akbar Tandjung: Jokowi Bisa Didorong Jadi Capres, Tapi Terserah PDIP
Nama Gubernur DKI Jokowi terus menggema sebagai salah satu capres
potensial. Politikus senior Golkar Akbar Tandjung menyebut Jokowi bisa
didorong sebagai capres 2014.
"Jokowi bisa didorong untuk menjadi calon presiden," kata Akbar dalam diskusi Mekanisme Pemilihan Capres di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/3/2013).
Akbar menilai Jokowi bisa saja maju di Pilpres 2014. Apalagi jika mantan Wali Kota Solo itu bisa menunjukkan performa yang bagus dalam kurun setahun ini.
"Kita lihatlah dalam waktu setahun ke depan, kalau nanti Jokowi melakukan gebrakan-gebrakan yang begitu efektif dan produktif, sehingga kemudian namanya makin terangkat mengatasi masalah, bisa saja," ujar mantan Ketua DPR ini.
Namun, Akbar menambahkan, pencapresan Jokowi bergantung pada keputusan partai tempat dia bernaung, PDIP.
"Kembali lagi melalui mekanisme partai. Jokowi kan selama ini dikenal sebagai orang PDIP. Kita lihatlah apakah PDIP akan mengajukan dirinya untuk dicalonkan, selama ini kan selalu disebut Ibu Megawati yang dicalonkan," imbuhnya.
Sumber :
news.detik.com
"Jokowi bisa didorong untuk menjadi calon presiden," kata Akbar dalam diskusi Mekanisme Pemilihan Capres di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/3/2013).
Akbar menilai Jokowi bisa saja maju di Pilpres 2014. Apalagi jika mantan Wali Kota Solo itu bisa menunjukkan performa yang bagus dalam kurun setahun ini.
"Kita lihatlah dalam waktu setahun ke depan, kalau nanti Jokowi melakukan gebrakan-gebrakan yang begitu efektif dan produktif, sehingga kemudian namanya makin terangkat mengatasi masalah, bisa saja," ujar mantan Ketua DPR ini.
Namun, Akbar menambahkan, pencapresan Jokowi bergantung pada keputusan partai tempat dia bernaung, PDIP.
"Kembali lagi melalui mekanisme partai. Jokowi kan selama ini dikenal sebagai orang PDIP. Kita lihatlah apakah PDIP akan mengajukan dirinya untuk dicalonkan, selama ini kan selalu disebut Ibu Megawati yang dicalonkan," imbuhnya.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Beri Sinyal Ganjil Genap Akhir Tahun
Penerapan kebijakan pelat nomor ganjil-genap kemungkinan akan diundur
lagi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberi sinyal baru akhir tahun
rencana tersebut dapat terwujud.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menjelaskan, Pemprov DKI masih merampungkan masalah transportasi untuk pengadaan bus agar mampu menampung efek dari kebijakan ganjil-genap tersebut.
"Pak Gubernur sampaikan ke saya, waktunya (ganjil-genap) itu setelah pengadaan bus datang," kata Udar dalam seminar di Main Hall Polda Metro Jaya, Jumat (15/3/2013).
Menurut Udar, Jokowi tengah menunggu pengadaan unit bus transjakarta yang pada akhir tahun 2013 ini rencananya akan terealiasasi. Jumlah bus yang akan ditambah pada tahun 2013 ini sebayak 684 bus dengan perincian 450 pada akhir tahun dan 234 bus pada oktober 2013 nanti.
Kedatangan bus transjakarta yang baru, menurutnya, saat ini sudah diterjunkan untuk penambahan unit bus yakni, 66 bus untuk Koridor I, 54 bus baru untuk Koridor IX, serta 40 bus baru di Koridor VI.
Dari jumlah tersebut, Udar mengatakan, bus-bus baru itu akan disinergikan dengan 500 bus transjakarta yang ada saat ini. Setelah itu, kata Udar, penerapan kebijakan program ganjil-genap baru akan dilangsungkan. Sehingga, layanan transportasi nantinya dapat menampung masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi menuju kendaraan umum.
"Jadi akan ada 1.000 lebih bus yang akan beroperasi di jalur busway. Jadi saya dapat petunjuk dari Pak Gubernur, kapan ganjil genap berlaku, ya setelah 450 bus ditambah 234 itu," ujar Udar.
Meski penerapan ganjil-genap menuai pro dan kontra di masyarakat, Udar mengatakan, Pemprov DKI tidak akan terburu-buru dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Sosialisasi terhadap masyarakat dengan berbagai kesiapan akan kebijakan ganjil genap menjadi prioritas pihaknya agar program tersebut dapat berjalan baik.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menjelaskan, Pemprov DKI masih merampungkan masalah transportasi untuk pengadaan bus agar mampu menampung efek dari kebijakan ganjil-genap tersebut.
"Pak Gubernur sampaikan ke saya, waktunya (ganjil-genap) itu setelah pengadaan bus datang," kata Udar dalam seminar di Main Hall Polda Metro Jaya, Jumat (15/3/2013).
Menurut Udar, Jokowi tengah menunggu pengadaan unit bus transjakarta yang pada akhir tahun 2013 ini rencananya akan terealiasasi. Jumlah bus yang akan ditambah pada tahun 2013 ini sebayak 684 bus dengan perincian 450 pada akhir tahun dan 234 bus pada oktober 2013 nanti.
Kedatangan bus transjakarta yang baru, menurutnya, saat ini sudah diterjunkan untuk penambahan unit bus yakni, 66 bus untuk Koridor I, 54 bus baru untuk Koridor IX, serta 40 bus baru di Koridor VI.
Dari jumlah tersebut, Udar mengatakan, bus-bus baru itu akan disinergikan dengan 500 bus transjakarta yang ada saat ini. Setelah itu, kata Udar, penerapan kebijakan program ganjil-genap baru akan dilangsungkan. Sehingga, layanan transportasi nantinya dapat menampung masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi menuju kendaraan umum.
"Jadi akan ada 1.000 lebih bus yang akan beroperasi di jalur busway. Jadi saya dapat petunjuk dari Pak Gubernur, kapan ganjil genap berlaku, ya setelah 450 bus ditambah 234 itu," ujar Udar.
Meski penerapan ganjil-genap menuai pro dan kontra di masyarakat, Udar mengatakan, Pemprov DKI tidak akan terburu-buru dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Sosialisasi terhadap masyarakat dengan berbagai kesiapan akan kebijakan ganjil genap menjadi prioritas pihaknya agar program tersebut dapat berjalan baik.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
DPRD DKI Minta Jokowi Usulkan Nama Calon Sekda
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta, M Sanusi meminta
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk segera mengusulkan nama-nama
calon pengganti Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Fadjar Panjaitan yang
akan pensiun akhir Maret 2013.
"Sebelum jabatan Sekda berakhir pada Maret ini, Pemprov DKI harusnya sudah menyurati DPRD untuk mengajukan usul nama calon Sekda, dua atau tiga nama," ujar Sanusi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2013).
M Sanusi melanjutkan, Pemprov DKI Jakarta memiliki pejabat-pejabat struktural yang memiliki kemampuan untuk menjabat sebagai Sekda menggantikan Fadjar yang akan pensiun.
Pejabat yang dimaksud Sanusi antara lain Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Plt Sylviana Murni, Asisten Sekda DKI bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Wiriyatmoko dan Deputi Gubernur bidang Pariwisata Syahrul Effendi.
Namun, M Sanusi menegaskan nama-nama pejabat struktural yang berpotensi menjabat sebagai Sekda DKI yang ia sebutkan tersebut bukanlah atas nama DPRD, melainkan hanya penilaian masing-masing pihak.
"Itu hanya pemikiran dan penilaian saya, bukan atas nama DPRD. Mungkin gubernur dan wakil gubernur punya pemikiran lain," ucap M Sanusi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
KALAU PERLU PAKAI WANGSIT :
Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, meminta Jokowi dan Ahok segera menyampaikan usulan nama calon pengganti Sekda Fadjar Panjaitan. Dia menyarankan, Jokowi dan Ahok tak perlu pusing karena banyak pejabat struktural di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang memiliki kredibilitas dan kompetensi sebagai sekda.
"Temen-temen Pemda kemampuannya cukup memadai. Misalnya sebut saja Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sylviana Murni, Asisten Sekda DKI bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Wiryatmoko dan Deputi Gubernur bidang Pariwisata, Syahrul Effendi. Tapi itu kan pemikiran saya, bukan atas nama DPRD," papar Sanusi usai bertemu dengan Basuki T Purnama di Kantor Balai Kota, Jakarta, Jumat (15/3).
"Mungkin gubernur dan wakil gubernur punya pemikiran lain?" tambah Sanusi.
Dia menegaskan Jokowi harus segera mencari pengganti Fadjar. Sebab jabatan Sekda sangat vital dan penting dalam pelaksanaan pembangunan di Jakarta.
"Kalau perlu cari wangsit dan cari wangsitlah, asisten-asisten ini kan di bawah sekda," sindir Sanusi.
Meski butuh mendesak, Sanusi menyarankan Jokowi tetap selektif memilih. Paling tidak Jokowi harus mencari rekan kerja yang terbiasa dengan gaya kerjanya yang cepat dan turun ke lapangan.
"Artinya, Jokowi harus memilih Sekda yang sejalan dengan visi dan misinya. Kalau akselerasinya kurang, maka akan berantakan. Keputusan gubernur yang mengganjal akan diganti. Dapat menghambat akselerasi tadi. Dan tentunya mereka harus bisa berkomunikasi dengan baik," tutup Sanusi.
Sumber :
merdeka.com
"Sebelum jabatan Sekda berakhir pada Maret ini, Pemprov DKI harusnya sudah menyurati DPRD untuk mengajukan usul nama calon Sekda, dua atau tiga nama," ujar Sanusi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2013).
M Sanusi melanjutkan, Pemprov DKI Jakarta memiliki pejabat-pejabat struktural yang memiliki kemampuan untuk menjabat sebagai Sekda menggantikan Fadjar yang akan pensiun.
Pejabat yang dimaksud Sanusi antara lain Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Plt Sylviana Murni, Asisten Sekda DKI bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Wiriyatmoko dan Deputi Gubernur bidang Pariwisata Syahrul Effendi.
Namun, M Sanusi menegaskan nama-nama pejabat struktural yang berpotensi menjabat sebagai Sekda DKI yang ia sebutkan tersebut bukanlah atas nama DPRD, melainkan hanya penilaian masing-masing pihak.
"Itu hanya pemikiran dan penilaian saya, bukan atas nama DPRD. Mungkin gubernur dan wakil gubernur punya pemikiran lain," ucap M Sanusi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
KALAU PERLU PAKAI WANGSIT :
Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, meminta Jokowi dan Ahok segera menyampaikan usulan nama calon pengganti Sekda Fadjar Panjaitan. Dia menyarankan, Jokowi dan Ahok tak perlu pusing karena banyak pejabat struktural di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang memiliki kredibilitas dan kompetensi sebagai sekda.
"Temen-temen Pemda kemampuannya cukup memadai. Misalnya sebut saja Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sylviana Murni, Asisten Sekda DKI bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Wiryatmoko dan Deputi Gubernur bidang Pariwisata, Syahrul Effendi. Tapi itu kan pemikiran saya, bukan atas nama DPRD," papar Sanusi usai bertemu dengan Basuki T Purnama di Kantor Balai Kota, Jakarta, Jumat (15/3).
"Mungkin gubernur dan wakil gubernur punya pemikiran lain?" tambah Sanusi.
Dia menegaskan Jokowi harus segera mencari pengganti Fadjar. Sebab jabatan Sekda sangat vital dan penting dalam pelaksanaan pembangunan di Jakarta.
"Kalau perlu cari wangsit dan cari wangsitlah, asisten-asisten ini kan di bawah sekda," sindir Sanusi.
Meski butuh mendesak, Sanusi menyarankan Jokowi tetap selektif memilih. Paling tidak Jokowi harus mencari rekan kerja yang terbiasa dengan gaya kerjanya yang cepat dan turun ke lapangan.
"Artinya, Jokowi harus memilih Sekda yang sejalan dengan visi dan misinya. Kalau akselerasinya kurang, maka akan berantakan. Keputusan gubernur yang mengganjal akan diganti. Dapat menghambat akselerasi tadi. Dan tentunya mereka harus bisa berkomunikasi dengan baik," tutup Sanusi.
Sumber :
merdeka.com
Jokowi: Rusunawa Buruh Sudah Dilengkapi Furniture
Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta bersama Kementerian Perumahan Rakyat akan membangun rumah susun
sewa yang diperuntukkan bagi buruh berpenghasilan rendah.
Tahap awal, Pemprov DKI
menyediakan lahan seluas 17 hektar di Rawa Bebek, Jakarta Timur. Menurut
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, Kemenpera akan menghibahkan sebanyak
enam twin block rumah susun dengan anggaran per bloknya Rp16 miliar.
Rumah susun itu akan dilengkapi dengan furnitur, sehingga pemilik hanya tinggal menghuni saja. Sedangkan anggarannya diambil dari APBD.
"Kami nanti yang siapkan funitur sekalian. Nanti dianggarkan. Kalau sudah terencana ya bisa dianggarkan di APBD perubahan," kata Jokowi, Jumat 15 Maret 2013.
Dia berharap rusunwa ini bisa dinikmati oleh yang berhak dan tepat sasaran. Jokowi mengaku sudah menyarankan Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz segera mengeluarkan peraturan terkait rumah susun sewa tersebut.
"Saya sudah sampaikan ke pak Menteri agar ada sebuah peraturan menteri lagi mengenai sanksi bagi pengembang yang membeli tapi mereka yang punya rumah. Jadi yang menempati itu harus benar-benar yang tidak punya rumah," ujar Jokowi
Adapun harga rumah susun sewa itu berkisar antara Rp250 - Rp300 ribu termasuk furnitur. "Kalau kami per bulan antara kurang lebih sama seperti yang disampaikan Pak Menteri. Nanti tempat tidur dari mebel kami siapkan," ujarnya.
Sumber :
metro.news.viva.co.id
Rumah susun itu akan dilengkapi dengan furnitur, sehingga pemilik hanya tinggal menghuni saja. Sedangkan anggarannya diambil dari APBD.
"Kami nanti yang siapkan funitur sekalian. Nanti dianggarkan. Kalau sudah terencana ya bisa dianggarkan di APBD perubahan," kata Jokowi, Jumat 15 Maret 2013.
Dia berharap rusunwa ini bisa dinikmati oleh yang berhak dan tepat sasaran. Jokowi mengaku sudah menyarankan Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz segera mengeluarkan peraturan terkait rumah susun sewa tersebut.
"Saya sudah sampaikan ke pak Menteri agar ada sebuah peraturan menteri lagi mengenai sanksi bagi pengembang yang membeli tapi mereka yang punya rumah. Jadi yang menempati itu harus benar-benar yang tidak punya rumah," ujar Jokowi
Adapun harga rumah susun sewa itu berkisar antara Rp250 - Rp300 ribu termasuk furnitur. "Kalau kami per bulan antara kurang lebih sama seperti yang disampaikan Pak Menteri. Nanti tempat tidur dari mebel kami siapkan," ujarnya.
Sumber :
metro.news.viva.co.id
Meski Dipantau 7 Jenderal, PDIP Yakin Jokowi Tak Nyapres di 2014
7 Purnawirawan Jenderal TNI membahas 6 nama capres potensial dengan
Presiden SBY. Dua diantaranya adalah Megawati Soekarnoputri dan Joko
Widodo (Jokowi), PDI Perjuangan pun bangga, namun PDIP yakin Jokowi tak
akan nyapres di Pilpres 2014.
"Diusulkannya nama Megawati dan Jokowi sebagai 2 dari 6 orang capres yang diusulkan dalam bursa capres 2014 oleh para purnawirawan jenderal tersebut membuktikan bahwa sebagai partai politik PDIP punya stok calon-calon pemimpin bangsa," kata Wasekjen PDIP, Ahmad Basarah, saat berbincang, Jumat (15/3/2013).
PDIP pun menghargai sikap politik para pensiunan jenderal yang bertemu SBY pada Rabu (13/3) kemarin. Namun PDIP menegaskan siapa yang akan diusung menjadi capres menjadi urusan internal.
"Hanya saja, PDIP sudah punya mekanisme dan aturan internal sendiri dalam menentukan siapa capres dan cawapres yang akan diusung PDIP dalam Pilpres 2014 yang akan datang," katanya.
Capres PDIP nantinya akan diputuskan oleh Ketua Umum PD Megawati Soekarnoputri. "Siapa capres/cawapres yang akan diusung oleh PDIP pada Pilpres 2014 yang akan datang sudah diserahkan sepenuhnya kepada ketua umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri," tegasnya.
Namun terkait Jokowi, dia yakin sekali Gubernur DKI Jakarta tersebut tak nyapres di Pilpres 2014 mendatang. "Dalam beberapa kali kesempatan Jokowi menegaskan sikap politiknya dia akan berkonsentrasi melaksanakan kewajiban membangun Jakarta sesuai janjinya di Pilkada DKI yang lalu. Semua harus menghargai pilihan politik yang diambil Jokowi ini," tandasnya.
7 Purnawirawan jenderal TNI membahas capres 2014 bersama SBY Senin lalu. 6 Kandidat capres yang dibahas 7 purnawirawan Jenderal TNI bersama SBY adalah Jokowi, Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, Jusuf Kalla, dan Aburizal Bakrie.
Sumber :
news.detik.com
"Diusulkannya nama Megawati dan Jokowi sebagai 2 dari 6 orang capres yang diusulkan dalam bursa capres 2014 oleh para purnawirawan jenderal tersebut membuktikan bahwa sebagai partai politik PDIP punya stok calon-calon pemimpin bangsa," kata Wasekjen PDIP, Ahmad Basarah, saat berbincang, Jumat (15/3/2013).
PDIP pun menghargai sikap politik para pensiunan jenderal yang bertemu SBY pada Rabu (13/3) kemarin. Namun PDIP menegaskan siapa yang akan diusung menjadi capres menjadi urusan internal.
"Hanya saja, PDIP sudah punya mekanisme dan aturan internal sendiri dalam menentukan siapa capres dan cawapres yang akan diusung PDIP dalam Pilpres 2014 yang akan datang," katanya.
Capres PDIP nantinya akan diputuskan oleh Ketua Umum PD Megawati Soekarnoputri. "Siapa capres/cawapres yang akan diusung oleh PDIP pada Pilpres 2014 yang akan datang sudah diserahkan sepenuhnya kepada ketua umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri," tegasnya.
Namun terkait Jokowi, dia yakin sekali Gubernur DKI Jakarta tersebut tak nyapres di Pilpres 2014 mendatang. "Dalam beberapa kali kesempatan Jokowi menegaskan sikap politiknya dia akan berkonsentrasi melaksanakan kewajiban membangun Jakarta sesuai janjinya di Pilkada DKI yang lalu. Semua harus menghargai pilihan politik yang diambil Jokowi ini," tandasnya.
7 Purnawirawan jenderal TNI membahas capres 2014 bersama SBY Senin lalu. 6 Kandidat capres yang dibahas 7 purnawirawan Jenderal TNI bersama SBY adalah Jokowi, Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, Jusuf Kalla, dan Aburizal Bakrie.
Sumber :
news.detik.com
Ini Beda Pelanggaran Jokowi dengan Rahmat Yasin
Panwaslu Jawa Barat mengaku tidak tebang pilih dalam kasus Bupati Bogor, Rahmat Yasin, dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Ketua Panwaslu Jabar, Ihat Subihat, menegaskan, ada perbedaan mendasar antara dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur Jabar 2013 yang dilakukan Rahmat dan Jokowi.
Dia menjelaskan, Rachmat yang juga Ketua DPW PPP Jabar, diduga melakukan pelanggaran kampanye saat pemenangan Ahmad Heryawan (Aher)-Deddy Mizwar (Demiz) di Bojong Gede, Kabupaten Bogor, pada Februari lalu dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
Saat itu, tutur Ihat, panwas menemukan pria yang akrab disapa RY itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Tim Kampanye Aher-Demiz. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pejabat negara harus melakukan cuti saat melakukan kampanye.
"Kalau masuk SK Tim Kampanye, berarti dalam 12 hari harus cuti di luar tanggungan negara. Cuti diajukan sebelum 12 hari jadwal kampanye," jelas Ihat, Jumat (15/3/2013).
Menurutnya, keputusan Panwaslu Bogor yang melimpahkan dugaan pelanggaran RY sudah tepat, karena sebelumnya telah melewati proses gelar perkara. RY terbukti melanggar Pasal 75 sampai 80 UU 32 Tahun 2004 berikut unsur pidananya.
"Sekarang perkaranya sudah di Kejaksaan, sudah dilimpahkan dari Polres Depok ke Kejaksaan," katanya.
Dia menegaskan, semua pejabat yang mengikuti atau hadir dalam kampanye Pilgub Jabar 2013, telah diperiksa kemungkinan pelanggarannya. Salah satunya Jokowi yang menjadi juru kampanye pasangan yang diusung PDIP Rieke-Teten.
"Beda dengan Jokowi yang tak masuk kerja pada saat kampanye Rieke-Teten, sehingga hanya pelanggaran administratif saja. Jadi beda kasusnya (RY) dengan Jokowi " terangnya.
Selain itu, pihaknya juga memproses pejabat-pejabat lain. Namun kebanyakan para pejabat itu tidak masuk dalam SK Tim Kampanye, sehingga tak memenuhi unsur-unsur pelanggaran kampanye.
"Banyak pejabat yang hadir saja atau hanya duduk-duduk sebagai undangan dalam kampanye," tuturnya.
Dalam memproses dugaan pelanggaran, pihaknya meneliti berbagai unsur pelanggaran. Panwaslu juga akan menerima masukan dari Kepolisian dan Kejaksaan setempat.
"Jadi tidak benar kalau panwas diskrimninasi," tandasnya.
Sumber :
news.okezone.com
Ketua Panwaslu Jabar, Ihat Subihat, menegaskan, ada perbedaan mendasar antara dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur Jabar 2013 yang dilakukan Rahmat dan Jokowi.
Dia menjelaskan, Rachmat yang juga Ketua DPW PPP Jabar, diduga melakukan pelanggaran kampanye saat pemenangan Ahmad Heryawan (Aher)-Deddy Mizwar (Demiz) di Bojong Gede, Kabupaten Bogor, pada Februari lalu dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
Saat itu, tutur Ihat, panwas menemukan pria yang akrab disapa RY itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Tim Kampanye Aher-Demiz. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pejabat negara harus melakukan cuti saat melakukan kampanye.
"Kalau masuk SK Tim Kampanye, berarti dalam 12 hari harus cuti di luar tanggungan negara. Cuti diajukan sebelum 12 hari jadwal kampanye," jelas Ihat, Jumat (15/3/2013).
Menurutnya, keputusan Panwaslu Bogor yang melimpahkan dugaan pelanggaran RY sudah tepat, karena sebelumnya telah melewati proses gelar perkara. RY terbukti melanggar Pasal 75 sampai 80 UU 32 Tahun 2004 berikut unsur pidananya.
"Sekarang perkaranya sudah di Kejaksaan, sudah dilimpahkan dari Polres Depok ke Kejaksaan," katanya.
Dia menegaskan, semua pejabat yang mengikuti atau hadir dalam kampanye Pilgub Jabar 2013, telah diperiksa kemungkinan pelanggarannya. Salah satunya Jokowi yang menjadi juru kampanye pasangan yang diusung PDIP Rieke-Teten.
"Beda dengan Jokowi yang tak masuk kerja pada saat kampanye Rieke-Teten, sehingga hanya pelanggaran administratif saja. Jadi beda kasusnya (RY) dengan Jokowi " terangnya.
Selain itu, pihaknya juga memproses pejabat-pejabat lain. Namun kebanyakan para pejabat itu tidak masuk dalam SK Tim Kampanye, sehingga tak memenuhi unsur-unsur pelanggaran kampanye.
"Banyak pejabat yang hadir saja atau hanya duduk-duduk sebagai undangan dalam kampanye," tuturnya.
Dalam memproses dugaan pelanggaran, pihaknya meneliti berbagai unsur pelanggaran. Panwaslu juga akan menerima masukan dari Kepolisian dan Kejaksaan setempat.
"Jadi tidak benar kalau panwas diskrimninasi," tandasnya.
Sumber :
news.okezone.com
Panwaslu: Jokowi dan Rahmat Yasin berbeda
Panwaslu Jabar menegaskan, ada perbedaan mendasar antara dugaan
pelanggaran Pilgub Jabar 2013 oleh Rahmat Yasin dan Joko Widodo
(Jokowi).
Ketua Panwaslu Jabar Ihat Subihat menjelaskan, Rahmat Yasin sebagai Bupati Kabupaten Bogor yang juga Ketua DPW PPP Jabar diduga melakukan pelanggaran kampanye saat pemenangan Ahmad Heryawan (Aher)-Deddy Mizwar (Demiz) di Bojong Gede, Kab Bogor, Februari lalu. Kini dia ditetapkan tersangka oleh Polres Depok.
Saat itu, tutur Ihat, pengawas menemukan pria yang akrab disapa RY itu ternyata tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Tim Kampanye Aher-Demiz. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pejabat negara harus melakukan cuti saat melakukan kampanye.
"Kalau masuk SK Tim Kampanye berarti harus dalam 12 hari cuti di luar tanggungan negara. Cuti diajukan sebelum 12 hari jadwal jadwal," jelas Ihat, kepada wartawan, via telepon, Jumat (15/3/2013).
Menurutnya, keputusan Panwaslu Bogor yang melimpahkan dugaan pelanggaran RY itu sudah tepat, karena sebelumnya telah melewati proses gelar perkara. Dalam gelar perkara, RY terbukti melanggar pasal 75 sampai 80 UU 32 Tahun 2004 berikut unsur pidananya.
"Sekarang perkaranya sudah di kejaksaan, sudah dilimpahkan dari Polres Depok ke kejaksaan," katanya.
Ia menegaskan, semua pejabat yang mengikuti atau hadir dalam kampanye Pilgub Jabar 2013, telah diperiksa kemungkinan pelanggarannya. Salah satunya Gubernur GKI Jakarta Jokowi yang menjadi jurkam pasangan yang diusung PDIP Rieke-Teten.
"Beda dengan Jokowi yang tak masuk kerja pada saat kampanye Rieke-Teten sehingga hanya pelanggaran administratif saja, jadi beda kasusnya (RY) dengan Jokowi," tambahnya.
Selain itu, pihaknya juga memproses pejabat-pejabat lain. Namun kebanyakan para pejabat itu tak masuk dalam SK Tim Kampanye, sehingga tak memenuhi unsur-unsur pelanggaran kampanye.
"Banyak pejabat yang hanya hadir saja atau duduk-duduk saja sebagai undangan dalam kampanye," tuturnya.
Lanjutnya, dalam memproses dugaan pelanggaran pihaknya meneliti berbagai unsur pelanggaran. Pihaknya juga menerima masukan dari kepolisian dan kejaksaan setempat.
"Jadi tidak benar kalau Panwas diskrimninasi," tandasnya.
Sumber :
daerah.sindonews.com
Ketua Panwaslu Jabar Ihat Subihat menjelaskan, Rahmat Yasin sebagai Bupati Kabupaten Bogor yang juga Ketua DPW PPP Jabar diduga melakukan pelanggaran kampanye saat pemenangan Ahmad Heryawan (Aher)-Deddy Mizwar (Demiz) di Bojong Gede, Kab Bogor, Februari lalu. Kini dia ditetapkan tersangka oleh Polres Depok.
Saat itu, tutur Ihat, pengawas menemukan pria yang akrab disapa RY itu ternyata tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Tim Kampanye Aher-Demiz. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pejabat negara harus melakukan cuti saat melakukan kampanye.
"Kalau masuk SK Tim Kampanye berarti harus dalam 12 hari cuti di luar tanggungan negara. Cuti diajukan sebelum 12 hari jadwal jadwal," jelas Ihat, kepada wartawan, via telepon, Jumat (15/3/2013).
Menurutnya, keputusan Panwaslu Bogor yang melimpahkan dugaan pelanggaran RY itu sudah tepat, karena sebelumnya telah melewati proses gelar perkara. Dalam gelar perkara, RY terbukti melanggar pasal 75 sampai 80 UU 32 Tahun 2004 berikut unsur pidananya.
"Sekarang perkaranya sudah di kejaksaan, sudah dilimpahkan dari Polres Depok ke kejaksaan," katanya.
Ia menegaskan, semua pejabat yang mengikuti atau hadir dalam kampanye Pilgub Jabar 2013, telah diperiksa kemungkinan pelanggarannya. Salah satunya Gubernur GKI Jakarta Jokowi yang menjadi jurkam pasangan yang diusung PDIP Rieke-Teten.
"Beda dengan Jokowi yang tak masuk kerja pada saat kampanye Rieke-Teten sehingga hanya pelanggaran administratif saja, jadi beda kasusnya (RY) dengan Jokowi," tambahnya.
Selain itu, pihaknya juga memproses pejabat-pejabat lain. Namun kebanyakan para pejabat itu tak masuk dalam SK Tim Kampanye, sehingga tak memenuhi unsur-unsur pelanggaran kampanye.
"Banyak pejabat yang hanya hadir saja atau duduk-duduk saja sebagai undangan dalam kampanye," tuturnya.
Lanjutnya, dalam memproses dugaan pelanggaran pihaknya meneliti berbagai unsur pelanggaran. Pihaknya juga menerima masukan dari kepolisian dan kejaksaan setempat.
"Jadi tidak benar kalau Panwas diskrimninasi," tandasnya.
Sumber :
daerah.sindonews.com
Rusunawa Buruh, Jokowi: Biaya Sewa Rp 50 Ribu/Orang
Selain menyiapkan lahan seluas 17 hektare untuk pembangunan Rumah Susun
Sewa (Rusunawa) bagi buruh di Kawasan Rawa Bebek, Jakarta Timur,
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga akan membangun rusunawa di sekitar
PT Kawasan Berikat Nusantara (KBT) dan Daan Mogot, Jakarta Barat.
Jokowi menyatakan, rusunawa yang akan dibangun di kawasan-kawasan tersebut dibangun untuk para buruh dan pekerja yang masih lajang. Bukan untuk masyarakat umum atau warga yang direlokasi dari pemukiman padat penduduk atau bantaran sungai di Jakarta.
"Enggak, ini harus dibedakan. Rusun yang relokasi masyarakat itu ada lagi, itu seperti Rusun Marunda. Kalau ini rusun murah bagi buruh dan pekerja," ujar pria yang biasa disapa Jokowi ini di Balaikota, Jakarta, Jumat, (15/3/2013).
Untuk biaya sewa yang dikenakan kepada buruh pun tergolong murah. Dalam 1 kamar dapat diisi 4 orang lajang.
"Per orangnya dikenakan biaya sebesar Rp 50 ribu. Jumlah itu belum termasuk biaya listrik yang dibebankan kepada penghuni. Iya itu sekamar, tapi jatuhnya lebih ringan daripada kontrak rumah biasa. Jumlahnya bisa Rp 350 hingga Rp 400 ribu sebulan," tutur Jokowi.
Mengenai perabotan di dalam rusun, Jokowi mengatakan, kali ini akan dibiayai dari APBD DKI dan tidak lagi mengandalkan dana Coorporate Social Responsibility (CSR) sebagaimana perabotan bagi warga Rusun Marunda.
"Ya enggak dong. Masak pakai CSR lagi. Kalau ini kan sudah terencana, ya ini nanti dianggarkan di APBD Perubahan. Itu kecil kok untuk mebel. Kita siapin," imbuhnya.
Dia menuturkan, untuk bisa menempati rusunawa tersebut, nantinya tidak perlu menunggu proses hibah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selesai. Bila pembangunan rampung, rusun sudah bisa ditempati.
"Kami tidak pernah mempermasalahkan hibah. Proses hibah itu nomor 2. Yang penting begitu selesai dibangun, buruh bisa langsung tempati," jelas Jokowi.
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) berencana membangun 48 tower rusunawa yang disediakan bagi para pekerja dan buruh. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah mengajak seluruh gubernur se-Jawa untuk menyukseskan proyek tersebut dengan menyediakan lahan untuk pembangunan rusunawa.
Sumber :
liputan6.com
Jokowi menyatakan, rusunawa yang akan dibangun di kawasan-kawasan tersebut dibangun untuk para buruh dan pekerja yang masih lajang. Bukan untuk masyarakat umum atau warga yang direlokasi dari pemukiman padat penduduk atau bantaran sungai di Jakarta.
"Enggak, ini harus dibedakan. Rusun yang relokasi masyarakat itu ada lagi, itu seperti Rusun Marunda. Kalau ini rusun murah bagi buruh dan pekerja," ujar pria yang biasa disapa Jokowi ini di Balaikota, Jakarta, Jumat, (15/3/2013).
Untuk biaya sewa yang dikenakan kepada buruh pun tergolong murah. Dalam 1 kamar dapat diisi 4 orang lajang.
"Per orangnya dikenakan biaya sebesar Rp 50 ribu. Jumlah itu belum termasuk biaya listrik yang dibebankan kepada penghuni. Iya itu sekamar, tapi jatuhnya lebih ringan daripada kontrak rumah biasa. Jumlahnya bisa Rp 350 hingga Rp 400 ribu sebulan," tutur Jokowi.
Mengenai perabotan di dalam rusun, Jokowi mengatakan, kali ini akan dibiayai dari APBD DKI dan tidak lagi mengandalkan dana Coorporate Social Responsibility (CSR) sebagaimana perabotan bagi warga Rusun Marunda.
"Ya enggak dong. Masak pakai CSR lagi. Kalau ini kan sudah terencana, ya ini nanti dianggarkan di APBD Perubahan. Itu kecil kok untuk mebel. Kita siapin," imbuhnya.
Dia menuturkan, untuk bisa menempati rusunawa tersebut, nantinya tidak perlu menunggu proses hibah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selesai. Bila pembangunan rampung, rusun sudah bisa ditempati.
"Kami tidak pernah mempermasalahkan hibah. Proses hibah itu nomor 2. Yang penting begitu selesai dibangun, buruh bisa langsung tempati," jelas Jokowi.
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) berencana membangun 48 tower rusunawa yang disediakan bagi para pekerja dan buruh. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah mengajak seluruh gubernur se-Jawa untuk menyukseskan proyek tersebut dengan menyediakan lahan untuk pembangunan rusunawa.
Sumber :
liputan6.com
Jokowi Minta Kemenpera Tambah 8 Rusunawa di Rawabebek
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta Kementerian Perumahan Rakyat
(Kemenpera) untuk menambah sebanyak enam atau delapan blok rumah susun
sederhana sewa (rusunawa) khusus pekerja atau buruh.
"Menteri (Menpera) akan memberi enam blok, kalau bisa ditambah delapan akan lebih baik," ujar Joko Widodo dalam jumpa pers di hotel Sultan Jakarta, Jumat (15/3/2013).
Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi ini mengatakan, saat ini pihaknya telah menyediakan lahan seluas 17 hektar di Rawabebek, Jakarta Timur yang mampu memuat total 14 blok rusunawa.
Namun Jokowi mengatakan pihaknya masih ragu apakah Kemenpera mampu menyediakan delapan blok rusunawa tersebut atau tidak. Apabila tak mampu, maka mantan Walikota Surakarta ini akan membangun rusunawa sendiri.
"Tapi kalau enggak ditambah, akan kami bangun sendiri saja," kata Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
"Menteri (Menpera) akan memberi enam blok, kalau bisa ditambah delapan akan lebih baik," ujar Joko Widodo dalam jumpa pers di hotel Sultan Jakarta, Jumat (15/3/2013).
Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi ini mengatakan, saat ini pihaknya telah menyediakan lahan seluas 17 hektar di Rawabebek, Jakarta Timur yang mampu memuat total 14 blok rusunawa.
Namun Jokowi mengatakan pihaknya masih ragu apakah Kemenpera mampu menyediakan delapan blok rusunawa tersebut atau tidak. Apabila tak mampu, maka mantan Walikota Surakarta ini akan membangun rusunawa sendiri.
"Tapi kalau enggak ditambah, akan kami bangun sendiri saja," kata Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Jokowi Anggap Pengadaan Mebel di Rusunawa Persoalan Kecil
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan bahwa urusan mengisi
mebel di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) khusus pekerja atau
buruh bukan urusan yang rumit.
"Kami siap memberikan membeler rusun-rusun yang akan dibangun," ujar Joko Widodo dalam jumpa pers usai Rakonreg II Kemenpera dengan Gubernur di 5 Provinsi di Pulau Jawa terkait penyediaan rusunawa bagi buruh yang digelar di Hotel Sultan Jakarta, Jumat (15/3/2013).
Mantan Walikota Surakarta ini menjelaskan tidak ingin berlama-lama menunggu proses hibah terkait pengisian mebel di setiap unit rusunawa yang akan dibangun nantinya di 3 kawasan di DKI Jakarta.
"Kalau tunggu proses (hibah) akan lama. Kita lihat sekarang ada yang kosong, langsung diisi, proses hibah itu nomor dua," tutur pria yang akrab disapa Jokowi ini.
Seperti diketahui, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengajak para Gubernur di Indonesia untuk mendorong serta membantu pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) untuk para pekerja dan buruh di Indonesia.
Namun, Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat mengaku tak punya anggaran menyediakan furniture untuk rusunawa pekerja. Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menjelaskan kalau anggaran Kemenpera habis untuk pembangunan rumah dan rusunawa.
"Tanpa furniture rumah, begitu selesai nggak bisa ditempati, menunggu anggaran berikut, kita nggak ada anggaran furniture," ujar Djan Faridz, Jum'at (15/3/2013).
Djan Faridz pun meminta agar dalam pengelolaan dan pembangunan rusunawa pekerja, ia ingin agar seluruh fasilitas segera dilengkapi. Dalam hal ini, ketersediaan air dan listrik sudah ada saat pekerja menempati kamar rusunawa.
"Saya mau lengkap kita sediakan listrik dan air, liftnya nanti ada dua untuk satu gedung, ada enam lantai," jelas Djan Faridz.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
"Kami siap memberikan membeler rusun-rusun yang akan dibangun," ujar Joko Widodo dalam jumpa pers usai Rakonreg II Kemenpera dengan Gubernur di 5 Provinsi di Pulau Jawa terkait penyediaan rusunawa bagi buruh yang digelar di Hotel Sultan Jakarta, Jumat (15/3/2013).
Mantan Walikota Surakarta ini menjelaskan tidak ingin berlama-lama menunggu proses hibah terkait pengisian mebel di setiap unit rusunawa yang akan dibangun nantinya di 3 kawasan di DKI Jakarta.
"Kalau tunggu proses (hibah) akan lama. Kita lihat sekarang ada yang kosong, langsung diisi, proses hibah itu nomor dua," tutur pria yang akrab disapa Jokowi ini.
Seperti diketahui, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengajak para Gubernur di Indonesia untuk mendorong serta membantu pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) untuk para pekerja dan buruh di Indonesia.
Namun, Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat mengaku tak punya anggaran menyediakan furniture untuk rusunawa pekerja. Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menjelaskan kalau anggaran Kemenpera habis untuk pembangunan rumah dan rusunawa.
"Tanpa furniture rumah, begitu selesai nggak bisa ditempati, menunggu anggaran berikut, kita nggak ada anggaran furniture," ujar Djan Faridz, Jum'at (15/3/2013).
Djan Faridz pun meminta agar dalam pengelolaan dan pembangunan rusunawa pekerja, ia ingin agar seluruh fasilitas segera dilengkapi. Dalam hal ini, ketersediaan air dan listrik sudah ada saat pekerja menempati kamar rusunawa.
"Saya mau lengkap kita sediakan listrik dan air, liftnya nanti ada dua untuk satu gedung, ada enam lantai," jelas Djan Faridz.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Tindak penghuni rusun nakal, Jokowi gandeng Kemenpera
Rencana pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) sederhana bagi pekerja
atau buruh di kawasan Berikat Nasional (KBN), Rawa Bebek dan Daan Mogot
oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), harus didukung aturan dan
sanksi mengikat. Hal ini untuk menghindari salah penggunaan rusunawa
sederhana tersebut.
"Tadi sudah sampaikan ke Pak Menteri agar diadakan sebuah peraturan menteri (permen) lagi, mengenai sanksi bagi pengembang dan membeli yang punya rumah. Kan memang itu bagi yang tidak mempunyai rumah," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) usai mengikuti Rakonas Kementerian Perumahan Rakyat di Hotel Sultan Jakarta, Jumat (15/3).
Mantan wali kota Solo itu mengatakan, Menpera akan membuat peraturan tersebut pada waktu dekat ini. Sehingga, Jokowi tinggal menyesuaikan peraturan gubernur yang ada.
"Nanti pergub akan saya cabut lagi, sehingga nanti Koefisien Lantai Bangunan (KLB) kita atur lagi. Tapi baru kita putuskan setelah ada Permen," jelasnya.
Jokowi mengatakan saat ini masih menunggu peraturan menteri, tentang sanksi bagi pengembang. Sebab, dia tidak mau salah sasaran bagi peruntukan rusunawa sederhana tersebut.
"Apa yang kita sasar bisa luput lagi. Bukan staf atau karyawan kan tapi meleset ke pihak atasnya lagi," kata Jokowi.
Sumber :
merdeka.com
"Tadi sudah sampaikan ke Pak Menteri agar diadakan sebuah peraturan menteri (permen) lagi, mengenai sanksi bagi pengembang dan membeli yang punya rumah. Kan memang itu bagi yang tidak mempunyai rumah," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) usai mengikuti Rakonas Kementerian Perumahan Rakyat di Hotel Sultan Jakarta, Jumat (15/3).
Mantan wali kota Solo itu mengatakan, Menpera akan membuat peraturan tersebut pada waktu dekat ini. Sehingga, Jokowi tinggal menyesuaikan peraturan gubernur yang ada.
"Nanti pergub akan saya cabut lagi, sehingga nanti Koefisien Lantai Bangunan (KLB) kita atur lagi. Tapi baru kita putuskan setelah ada Permen," jelasnya.
Jokowi mengatakan saat ini masih menunggu peraturan menteri, tentang sanksi bagi pengembang. Sebab, dia tidak mau salah sasaran bagi peruntukan rusunawa sederhana tersebut.
"Apa yang kita sasar bisa luput lagi. Bukan staf atau karyawan kan tapi meleset ke pihak atasnya lagi," kata Jokowi.
Sumber :
merdeka.com
Jokowi Minta Menpera Keluarkan Permen
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, pembangunan rumah susun
sederhana sewa (Rusunawa) yang dibangun bersama Kementerian Perumahan
Rakyat (Kemenpera) hanya diperuntukkan bagi pekerja/buruh di Jakarta.
Untuk mencegah adanya pelanggaran, ia akan meminta Menteri Perumahan
Rakyat untuk mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur
aturan main berikut ancaman sanksinya.
Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengatakan, pihak yang paling memiliki hak untuk menempati rusun tersebut adalah pekerja/buruh yang bekerja di Jakarta, dan belum memiliki tempat tinggal. Bila kemudian hari terbukti ada pihak yang menyalahi aturan tersebut, maka Jokowi tak akan ragu untuk memberikan sanksi pada pembeli/penyewa, maupun pihak pengembangnya.
"Tadi sudah (saya) sampaikan ke Pak Menteri agar diadakan sebuah Permen lagi mengenai sanksi bagi pengembang, dan pengguna yang punya rumah. Karena rusun ini untuk pekerja yang belum memiliki rumah," kata Jokowi, di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (15/3/2013).
Jokowi mengatakan, Menpera Djan Faridz akan membuat Permen tersebut dalam minggu-minggu ini. Jokowi sendiri akan mengatur ulang aturan tentang koefisiensi lantai bangunan (KLB) setelah Permen tersebut resmi dikeluarkan.
Sebelumnya, Menpera Djan Faridz bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Gubernur Banten Rano Karno, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sekretaris Daerah Jawa Timur, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melakukan penandatanganan kesepakatan bersama mengenai penyediaan rusunawa bagi pekerja/buruh di Indonesia. Penandatanganan itu dilakukan dalam Rapat Konsultasi Regional Kemenpera 2013 di Hotel Sultan, Jakarta.
Selain di Jakarta, Kemenpera juga akan membangun rusunawa serupa di daerah-daerah tersebut. Seluruhnya, jumlah rusunawa yang akan dibangun oleh Kemenpera mencapai 35 twin block dengan alokasi anggaran Rp 16 miliar per twin block-nya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan puluhan hektar lahan di tiga titik, yakni Rawa Bebek, Daan Mogot, dan Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Di tiga titik itu nantinya akan berdiri sekitar 11-12 twin block dengan tarif sewa unit rusun (full furnished) yang sangat murah, yakni sekitar Rp 350.000 per bulan. Tarif sebesar itu dibagi untuk biaya sewa kamar Rp 300.000, dan biaya sewa tempat tidur sebesar Rp 50.000 di setiap bulannya.
Khusus untuk rusun di Rawa Bebek, lahan seluas 17 hektar telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI guna pembangunan 14 blok rusun. Namun, seluruh rusun itu hanya diberikan khusus untuk para pekerja.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengatakan, pihak yang paling memiliki hak untuk menempati rusun tersebut adalah pekerja/buruh yang bekerja di Jakarta, dan belum memiliki tempat tinggal. Bila kemudian hari terbukti ada pihak yang menyalahi aturan tersebut, maka Jokowi tak akan ragu untuk memberikan sanksi pada pembeli/penyewa, maupun pihak pengembangnya.
"Tadi sudah (saya) sampaikan ke Pak Menteri agar diadakan sebuah Permen lagi mengenai sanksi bagi pengembang, dan pengguna yang punya rumah. Karena rusun ini untuk pekerja yang belum memiliki rumah," kata Jokowi, di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (15/3/2013).
Jokowi mengatakan, Menpera Djan Faridz akan membuat Permen tersebut dalam minggu-minggu ini. Jokowi sendiri akan mengatur ulang aturan tentang koefisiensi lantai bangunan (KLB) setelah Permen tersebut resmi dikeluarkan.
Sebelumnya, Menpera Djan Faridz bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Gubernur Banten Rano Karno, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sekretaris Daerah Jawa Timur, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melakukan penandatanganan kesepakatan bersama mengenai penyediaan rusunawa bagi pekerja/buruh di Indonesia. Penandatanganan itu dilakukan dalam Rapat Konsultasi Regional Kemenpera 2013 di Hotel Sultan, Jakarta.
Selain di Jakarta, Kemenpera juga akan membangun rusunawa serupa di daerah-daerah tersebut. Seluruhnya, jumlah rusunawa yang akan dibangun oleh Kemenpera mencapai 35 twin block dengan alokasi anggaran Rp 16 miliar per twin block-nya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan puluhan hektar lahan di tiga titik, yakni Rawa Bebek, Daan Mogot, dan Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Di tiga titik itu nantinya akan berdiri sekitar 11-12 twin block dengan tarif sewa unit rusun (full furnished) yang sangat murah, yakni sekitar Rp 350.000 per bulan. Tarif sebesar itu dibagi untuk biaya sewa kamar Rp 300.000, dan biaya sewa tempat tidur sebesar Rp 50.000 di setiap bulannya.
Khusus untuk rusun di Rawa Bebek, lahan seluas 17 hektar telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI guna pembangunan 14 blok rusun. Namun, seluruh rusun itu hanya diberikan khusus untuk para pekerja.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Tukar Kaos" Artis dan Politisi
Ada yang menarik dari film Finding Srimulat, yang akan ditayangkan 11 April 2013. Joko Widodo, yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta, tampil sebagai aktor di film garapan sutradara Carles Gozali itu.
Tapi Jokowi tak perlu repot kursus akting. Dia tampil apa adanya, sebagai dirinya sendiri, yang saat film itu dibuat masih menjabat sebagai Walikota Solo. Jokowi menjadi cameo di film komedi yang menampilkan aktor Reza Rahadian dan aktris Rianti Cartwright itu.
Dibuat di Solo tiga tahun silam, Jokowi yang kini sibuk mengurus macet dan banjir di ibukota nyaris lupa aktingnya di film itu. Yang dia ingat, dia tak terlalu sulit berperan sebagai walikota. “Kalau saya disuruh jadi pengemis, atau jadi rakyat jelata, mungkin itu susah," kata Jokowi kepada VIVAlife, Kamis, 14 Maret 2013 di Jakarta.
Main di film layar lebar, bagi Jokowi tak soal. Asal tak diberi peran yang “aneh-aneh”, dia akan melakoninya dengan senang. Konon, sejak kecil Jokowi pernah bercita-cita jadi bintang film. "Kalau saya ganteng, pinginnya seperti itu. Tapi keluar-keluar jelek," ujarnya sambil terkekeh.
Bagi sang sutradara, kehadiran Jokowi di film itu adalah hadiah tak terduga. Awalnya, sulit bagi Carles mengajak Jokowi terlibat. "Kita meyakinkan beliau. Dia terkenal sebagai orang apa adanya. Saya bilang 'Pak ayolah bantu kami dengan tampil di film demi memajukan budaya dan Srimulat'. Akhirnya beliau luluh," kata Carles.
Tampil sebagai cameo, atau bahkan berakting peran lain, tampaknya bukan hal baru bagi selebriti politik atau pejabat publik. Selain Jokowi, sebutlah nama Yusril Ihza Mahendra, mantan menteri dan pemimpin partai politik yang kini juga jadi pengacara itu, pernah sebagai memerankan Laksamana Cheng Ho di film seri Laksamana Cheng Ho.
Gejala yang kerap disebut “tukar kaos” ini, tatkala politisi merambah dunia hiburan dan artis terjun ke dunia politik, makin biasa di dunia hiburan.
Bukan hanya sebagai cameo, para politisi itu juga terampil memerankan tokoh lain. Misalkan akting Yusril di serial Laksmana Cheng Ho. Meski tak punya latar belakang aktor, lelaki berusia 57 tahun ini mau berlatih keras.
Di film yang banyak adegan laga itu, misalnya, Yusril melakukan persiapan matang. Dia bahkan berlatih silat selama satu tahun. Itu sebabnya, saat syuting di Thailand, ia tak butuh stuntman untuk adegan tarung. Yusril juga berani memakai pedang sungguhan di serial itu.
Dan Yusril pun sepertinya ketagihan. Lelaki kelahiran Belitung ini kembali tampil di film Dream Obama. Bedanya, di film besutan Damien Dematra ini, ia tak perlu terlalu repot berlatih. Yusril memerankan dirinya sendiri, alias cameo.
Ada pula kisah mantan Gubernur DKI Sutiyoso, yang sempat muncul di beberapa FTV. Salah satunya bersama Shinta Bachir. Menurut Shinta di FTV itu, Sutiyoso berperan sebagai ayahnya. Sutiyoso juga sempat tampil di sejumlah program komedi, seperti Opera Van Java.
Makin rame
Tampaknya industri hiburan pun doyan melirik politisi tampil di layar kaca atau layar perak. Salah satu faktornya, kata sosisolog Devy Rahmawati, adalah pengaruh ketokohan masih begitu kuat di masyarakat berciri patrimonial.
"Negara mengandalkan struktur ketokohan. Di Filipina kan ada petinju jadi politisi. Dulu presiden Filipina, Estrada juga main 70 film. Di India kita tahu ada Amitabachan. Kalau di Indonesia kita tahu SBY bikin album, itu politisi yang masuk ranah artis," ujarnya kepada VIVAlife.
Ditambahkan Devy, para politisi menceburkan diri ke dunia entertainment juga didorong menguatkan popularitas mereka. "Dengan politisi itu main film atau membuat lagu, itu akan membuat publik lebih mengenal dekat, publik diingatkan bahwa dia ada," ujarnya.
Bak bertukar tempat, kini para artis di tanah air pun menyerbu dunia politik. Ada banyak artis ikut bersaing sebagai calon legislatif atau pemilihan kepala daerah. Terakhir, di Pilkada Jawa Barat, kita menyaksikan pertarungan para artis, dari Dede Yusuf, Rieka Diah Pitaloka, dan Dedy Mizwar.
Tak semua artis punya pengalaman politik. Tapi, sejumlah partai politik tetap gencar membidik selebriti maju dalam pemilihan kepala daerah, atau menjadi caleg mereka di pemilihan umum 2014 mendatang.
Bagi partai politik, popularitas para artis itu memang menjadi modal untuk mendulang suara.
Lebih enak jadi politisi?
Pertarungan politik para artis terseret sampai ke tingkat kabupaten. Partai Golkar dan Hanura, misalnya, memasang nama Limbad sebagai calon bupati Tegal. Menurut satu survei di Tegal, kata Limbad, ia punya elektabilitas tinggi. "Itu pilihan masyarakat, mereka ingin saya memimpin Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan Kabupaten Tegal akan berubah total," ujarnya.
Lalu untuk urusan calon wakil rakyat di parlemen, artis sinetron Hengky Kurniawan masuk dalam daftar caleg Partai Amanat Nasional (PAN). Namanya sebaris dengan Ikang Fawzi dan Raslina Rasyidin. Ada pula Irwansyah yang mantap terjun ke dunia politik. Ia digandeng Partai Gerindra, untuk daerah pemilihan Banten. Suami Zaskia Sungkar itu pun sudah mendaftar menjadi caleg partai itu.
Nama para selebriti juga diincar oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Sebut saja Tommy Kurniawan dan Arzetti Bilbina. Tommy bergabung dengan PKB untuk menjadi caleg daerah Tangerang. Bagi Tommy, pilihannya itu akan lebih menguntungkan ketimbang menjadi artis. Sebab, ia bisa punya lebih banyak waktu untuk keluarga.
"Justru kalau syuting itu jam kerjanya jauh lebih banyak. Bisa 24 jam di luar, minimal kerja 14-18 jam. Waktu tersita jauh lebih banyak di dunia entertainment," kata Tommy saat ditemui di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat.
Kian banyaknya artis yang banting stir ke dunia politik, memunculkan juga keraguan masyarakat atas kinerja mereka. Ini tentunya, menjadi pekerjaan rumah bagi para artis yang jadi politisi itu.
Tapi mengapa masyarakat gandrung memilih artis sebagai pemimpin, atau wakil mereka?
"Masyarakat kita masih patriarkis, memilih tak berdasarkan kemampuan. Mereka menyamakan kemampuan dengan ketenaran. Kalau seseorang tenar, dianggap dia juga cukup cakap," ujar sosiolog Devy Rahmawaty.
Sumber :
life.viva.co.id
Tapi Jokowi tak perlu repot kursus akting. Dia tampil apa adanya, sebagai dirinya sendiri, yang saat film itu dibuat masih menjabat sebagai Walikota Solo. Jokowi menjadi cameo di film komedi yang menampilkan aktor Reza Rahadian dan aktris Rianti Cartwright itu.
Dibuat di Solo tiga tahun silam, Jokowi yang kini sibuk mengurus macet dan banjir di ibukota nyaris lupa aktingnya di film itu. Yang dia ingat, dia tak terlalu sulit berperan sebagai walikota. “Kalau saya disuruh jadi pengemis, atau jadi rakyat jelata, mungkin itu susah," kata Jokowi kepada VIVAlife, Kamis, 14 Maret 2013 di Jakarta.
Main di film layar lebar, bagi Jokowi tak soal. Asal tak diberi peran yang “aneh-aneh”, dia akan melakoninya dengan senang. Konon, sejak kecil Jokowi pernah bercita-cita jadi bintang film. "Kalau saya ganteng, pinginnya seperti itu. Tapi keluar-keluar jelek," ujarnya sambil terkekeh.
Bagi sang sutradara, kehadiran Jokowi di film itu adalah hadiah tak terduga. Awalnya, sulit bagi Carles mengajak Jokowi terlibat. "Kita meyakinkan beliau. Dia terkenal sebagai orang apa adanya. Saya bilang 'Pak ayolah bantu kami dengan tampil di film demi memajukan budaya dan Srimulat'. Akhirnya beliau luluh," kata Carles.
Tampil sebagai cameo, atau bahkan berakting peran lain, tampaknya bukan hal baru bagi selebriti politik atau pejabat publik. Selain Jokowi, sebutlah nama Yusril Ihza Mahendra, mantan menteri dan pemimpin partai politik yang kini juga jadi pengacara itu, pernah sebagai memerankan Laksamana Cheng Ho di film seri Laksamana Cheng Ho.
Gejala yang kerap disebut “tukar kaos” ini, tatkala politisi merambah dunia hiburan dan artis terjun ke dunia politik, makin biasa di dunia hiburan.
Bukan hanya sebagai cameo, para politisi itu juga terampil memerankan tokoh lain. Misalkan akting Yusril di serial Laksmana Cheng Ho. Meski tak punya latar belakang aktor, lelaki berusia 57 tahun ini mau berlatih keras.
Di film yang banyak adegan laga itu, misalnya, Yusril melakukan persiapan matang. Dia bahkan berlatih silat selama satu tahun. Itu sebabnya, saat syuting di Thailand, ia tak butuh stuntman untuk adegan tarung. Yusril juga berani memakai pedang sungguhan di serial itu.
Dan Yusril pun sepertinya ketagihan. Lelaki kelahiran Belitung ini kembali tampil di film Dream Obama. Bedanya, di film besutan Damien Dematra ini, ia tak perlu terlalu repot berlatih. Yusril memerankan dirinya sendiri, alias cameo.
Ada pula kisah mantan Gubernur DKI Sutiyoso, yang sempat muncul di beberapa FTV. Salah satunya bersama Shinta Bachir. Menurut Shinta di FTV itu, Sutiyoso berperan sebagai ayahnya. Sutiyoso juga sempat tampil di sejumlah program komedi, seperti Opera Van Java.
Makin rame
Tampaknya industri hiburan pun doyan melirik politisi tampil di layar kaca atau layar perak. Salah satu faktornya, kata sosisolog Devy Rahmawati, adalah pengaruh ketokohan masih begitu kuat di masyarakat berciri patrimonial.
"Negara mengandalkan struktur ketokohan. Di Filipina kan ada petinju jadi politisi. Dulu presiden Filipina, Estrada juga main 70 film. Di India kita tahu ada Amitabachan. Kalau di Indonesia kita tahu SBY bikin album, itu politisi yang masuk ranah artis," ujarnya kepada VIVAlife.
Ditambahkan Devy, para politisi menceburkan diri ke dunia entertainment juga didorong menguatkan popularitas mereka. "Dengan politisi itu main film atau membuat lagu, itu akan membuat publik lebih mengenal dekat, publik diingatkan bahwa dia ada," ujarnya.
Bak bertukar tempat, kini para artis di tanah air pun menyerbu dunia politik. Ada banyak artis ikut bersaing sebagai calon legislatif atau pemilihan kepala daerah. Terakhir, di Pilkada Jawa Barat, kita menyaksikan pertarungan para artis, dari Dede Yusuf, Rieka Diah Pitaloka, dan Dedy Mizwar.
Tak semua artis punya pengalaman politik. Tapi, sejumlah partai politik tetap gencar membidik selebriti maju dalam pemilihan kepala daerah, atau menjadi caleg mereka di pemilihan umum 2014 mendatang.
Bagi partai politik, popularitas para artis itu memang menjadi modal untuk mendulang suara.
Lebih enak jadi politisi?
Pertarungan politik para artis terseret sampai ke tingkat kabupaten. Partai Golkar dan Hanura, misalnya, memasang nama Limbad sebagai calon bupati Tegal. Menurut satu survei di Tegal, kata Limbad, ia punya elektabilitas tinggi. "Itu pilihan masyarakat, mereka ingin saya memimpin Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan Kabupaten Tegal akan berubah total," ujarnya.
Lalu untuk urusan calon wakil rakyat di parlemen, artis sinetron Hengky Kurniawan masuk dalam daftar caleg Partai Amanat Nasional (PAN). Namanya sebaris dengan Ikang Fawzi dan Raslina Rasyidin. Ada pula Irwansyah yang mantap terjun ke dunia politik. Ia digandeng Partai Gerindra, untuk daerah pemilihan Banten. Suami Zaskia Sungkar itu pun sudah mendaftar menjadi caleg partai itu.
Nama para selebriti juga diincar oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Sebut saja Tommy Kurniawan dan Arzetti Bilbina. Tommy bergabung dengan PKB untuk menjadi caleg daerah Tangerang. Bagi Tommy, pilihannya itu akan lebih menguntungkan ketimbang menjadi artis. Sebab, ia bisa punya lebih banyak waktu untuk keluarga.
"Justru kalau syuting itu jam kerjanya jauh lebih banyak. Bisa 24 jam di luar, minimal kerja 14-18 jam. Waktu tersita jauh lebih banyak di dunia entertainment," kata Tommy saat ditemui di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat.
Kian banyaknya artis yang banting stir ke dunia politik, memunculkan juga keraguan masyarakat atas kinerja mereka. Ini tentunya, menjadi pekerjaan rumah bagi para artis yang jadi politisi itu.
Tapi mengapa masyarakat gandrung memilih artis sebagai pemimpin, atau wakil mereka?
"Masyarakat kita masih patriarkis, memilih tak berdasarkan kemampuan. Mereka menyamakan kemampuan dengan ketenaran. Kalau seseorang tenar, dianggap dia juga cukup cakap," ujar sosiolog Devy Rahmawaty.
Sumber :
life.viva.co.id
Dukung Rusunawa Buruh, Jokowi Sediakan Lahan di Jakarta Timur
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo setuju dengan langkah Kementerian
Perumahan Rakyat yang akan membangun 48 Rumah Susun Sewa (Rusunawa) bagi
buruh di 5 provinsi di Pulau Jawa termasuk DKI Jakarta. Pria yang akrab
disapa Jokowi ini pun menyatakan akan menyediakan lahan lainnya untuk
pembangunan Rusunawa di Rawa Bebek, Jakarta Timur.
"17 hektar itu dibangun di daerah Rawabebek. Ada 14 blok akan dibangun di sana, dari Menpera akan memberi 6 blok, kalau ditambah jadi 8 blok lebih baik, tapi kalau enggak ditambah akan kami bangun sendiri," kata Jokowi usai melakukan Rapat Koordinasi Regional II Perumahan dan Kawasan Permukiman di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Jumat (15/3/2013) .
Menurut Jokowi, Rusunawa yang khusus didirikan bagi kaum buruh dan pekerja itu sangat diperlukan mengingat kebutuhan hidup di Jakarta yang tergolong cukup tinggi bila dibanding dengan daerah lainnya.
"Ini sangat manfaat sekali, kita dukung penuh rencana yang akan di lakukan oleh Kemenpera. Di Jakarta kita memang butuh banyak sekali rusun-rusun seperti ini," ujarnya.
"Ini penting untuk buruh, karena apa, di sini transportasi mahal, rata-rata dari rumah ke tempat kerja itu bisa sampai Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu. Belum sewa kontrakan, itu bisa sampai Rp 450 ribu. Itu biayanya tak sedikit, makanya kita dukung," rincinya.
Ia pun mengatakan, saat ini pihaknya akan melakukan pembangunan Rusunawa bagi para buruh yang bekerja di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung dan Marunda.
"Yang letaknya dekat industri di KBN itu akan dimulai. Tidak hanya bangun, kami juga siap memberikan meubeler di Rusun yang akan dibangun," imbuhnya.
Jokowi menuturkan, dari 48 Rusunawa yang akan dibangun di 5 provinsi, 11 Rusunawa akan dibangun di DKI Jakarta. "11 atau 12 di bangun di sini (Jakarta)," tandasnya.
Untuk mewujudkan proyek Kemenpera itu, pemerintah memang tengah mengajak seluruh gubernur provinsi di seluruh Indonesia untuk turut serta menyukseskannya.
Sumber :
liputan6.com
"17 hektar itu dibangun di daerah Rawabebek. Ada 14 blok akan dibangun di sana, dari Menpera akan memberi 6 blok, kalau ditambah jadi 8 blok lebih baik, tapi kalau enggak ditambah akan kami bangun sendiri," kata Jokowi usai melakukan Rapat Koordinasi Regional II Perumahan dan Kawasan Permukiman di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Jumat (15/3/2013) .
Menurut Jokowi, Rusunawa yang khusus didirikan bagi kaum buruh dan pekerja itu sangat diperlukan mengingat kebutuhan hidup di Jakarta yang tergolong cukup tinggi bila dibanding dengan daerah lainnya.
"Ini sangat manfaat sekali, kita dukung penuh rencana yang akan di lakukan oleh Kemenpera. Di Jakarta kita memang butuh banyak sekali rusun-rusun seperti ini," ujarnya.
"Ini penting untuk buruh, karena apa, di sini transportasi mahal, rata-rata dari rumah ke tempat kerja itu bisa sampai Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu. Belum sewa kontrakan, itu bisa sampai Rp 450 ribu. Itu biayanya tak sedikit, makanya kita dukung," rincinya.
Ia pun mengatakan, saat ini pihaknya akan melakukan pembangunan Rusunawa bagi para buruh yang bekerja di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung dan Marunda.
"Yang letaknya dekat industri di KBN itu akan dimulai. Tidak hanya bangun, kami juga siap memberikan meubeler di Rusun yang akan dibangun," imbuhnya.
Jokowi menuturkan, dari 48 Rusunawa yang akan dibangun di 5 provinsi, 11 Rusunawa akan dibangun di DKI Jakarta. "11 atau 12 di bangun di sini (Jakarta)," tandasnya.
Untuk mewujudkan proyek Kemenpera itu, pemerintah memang tengah mengajak seluruh gubernur provinsi di seluruh Indonesia untuk turut serta menyukseskannya.
Sumber :
liputan6.com
Jokowi Ingin BUMD Jakarta seperti Temasek
Dari 24 badan usaha milik daerah Jakarta, tak seluruhnya dapat memberikan pendapatan ke Ibu Kota. Alih-alih memberi pemasukan untuk daerah, BUMD malah lebih sering "berdarah" soal keuangannya. Tidak sedikit yang meminta penyertaan modal pemerintah (PMP).
Lantaran itulah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginginkan ada satu perusahaan yang dapat membawahi perusahaan-perusahaan daerah lainnya. Dia membayangkan seperti halnya yang terjadi di Singapura yang memiliki Temasek ataupun di Malaysia yang memiliki Khazanah Group.
"Inginnya ada holding company. Kalau di Singapura ada Temasek. Jangan sedikit-sedikit minta penyertaan modal," kata Jokowi di Jakarta Utara, Kamis, 14 Maret 2013.
Perusahaan induk atau holding company ini, menurutnya, nanti yang akan menghimpun kebutuhan dana seluruh perusahaan daerah. Termasuk bagaimana kebutuhan investasinya.
Selain itu, nantinya BUMD akan direstrukturisasi dan dikelompokkan, misalnya yang khusus mengenai keuangan, infrastruktur, atau distribusi bahan pokok. "Dengan itu menggali uangnya bisa lebih mudah," kata Jokowi.
Rencana ini, menurut dia, memang tengah diproses oleh pemerintah daerah. Ini demi mencapai target pendapatan asli daerah yang mencapai Rp 100 triliun. "Memang tidak tahun ini. Tapi harus segera dibentuk. Kalau tidak, BUMD akan selalu merecoki APBD dengan PMP," ujar dia.
Sumber :
www.tempo.co
Lantaran itulah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginginkan ada satu perusahaan yang dapat membawahi perusahaan-perusahaan daerah lainnya. Dia membayangkan seperti halnya yang terjadi di Singapura yang memiliki Temasek ataupun di Malaysia yang memiliki Khazanah Group.
"Inginnya ada holding company. Kalau di Singapura ada Temasek. Jangan sedikit-sedikit minta penyertaan modal," kata Jokowi di Jakarta Utara, Kamis, 14 Maret 2013.
Perusahaan induk atau holding company ini, menurutnya, nanti yang akan menghimpun kebutuhan dana seluruh perusahaan daerah. Termasuk bagaimana kebutuhan investasinya.
Selain itu, nantinya BUMD akan direstrukturisasi dan dikelompokkan, misalnya yang khusus mengenai keuangan, infrastruktur, atau distribusi bahan pokok. "Dengan itu menggali uangnya bisa lebih mudah," kata Jokowi.
Rencana ini, menurut dia, memang tengah diproses oleh pemerintah daerah. Ini demi mencapai target pendapatan asli daerah yang mencapai Rp 100 triliun. "Memang tidak tahun ini. Tapi harus segera dibentuk. Kalau tidak, BUMD akan selalu merecoki APBD dengan PMP," ujar dia.
Sumber :
www.tempo.co
7 Jenderal Perhitungkan Jokowi Capres, Pramono: Partai yang Menentukan
7 Purnawirawan jenderal TNI menyebut 6 capres potensial termasuk Joko
Widodo (Jokowi) di depan Presiden SBY. Namun bagi Wakil Ketua DPR dari
PDIP Pramono Anung, tetaplah partai yang menentukan.
"Ya usul sih boleh saja, tapi usulan capres itu akan datang dari partai," kata Pramono saat berbincang, Jumat (15/3/2013).
7 Pensiunan Jenderal TNI memang menyebut 6 nama capres saat bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Senin (13/3) lalu. 6 Kandidat capres yang dibahas 7 purnawirawan Jenderal TNI bersama SBY adalah Jokowi, Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, Jusuf Kalla, dan Aburizal Bakrie.
Bagi Pramono, pertemuan tersebut positif saja. Karena para purnawirawan Jenderal TNI merasa perlu ikut andil dalam suksesi kepemimpinan Indonesia ke depan.
"Ya sekarang ini orang kan pasti menafsir siapa yang pantas menjadi calon pimpinan bangsa. Menurut saya hal yang wajar saja pertemuan SBY dengan 7 jenderal tersebut," tandasnya.
7 Purnawirawan Jenderal TNI yang bertemu dengan Presiden SBY adalah adalah Fachrul Rozi, Luhut Pandjaitan, Subagyo HS, Agus Wijoyo, Johny Josephus, Sumardi, dan Suadi Marasbessy.
Sumber :
news.detik.com
"Ya usul sih boleh saja, tapi usulan capres itu akan datang dari partai," kata Pramono saat berbincang, Jumat (15/3/2013).
7 Pensiunan Jenderal TNI memang menyebut 6 nama capres saat bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Senin (13/3) lalu. 6 Kandidat capres yang dibahas 7 purnawirawan Jenderal TNI bersama SBY adalah Jokowi, Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, Jusuf Kalla, dan Aburizal Bakrie.
Bagi Pramono, pertemuan tersebut positif saja. Karena para purnawirawan Jenderal TNI merasa perlu ikut andil dalam suksesi kepemimpinan Indonesia ke depan.
"Ya sekarang ini orang kan pasti menafsir siapa yang pantas menjadi calon pimpinan bangsa. Menurut saya hal yang wajar saja pertemuan SBY dengan 7 jenderal tersebut," tandasnya.
7 Purnawirawan Jenderal TNI yang bertemu dengan Presiden SBY adalah adalah Fachrul Rozi, Luhut Pandjaitan, Subagyo HS, Agus Wijoyo, Johny Josephus, Sumardi, dan Suadi Marasbessy.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Akan Evaluasi KJS Akhir Bulan Maret
Kartu Jakarta Sehat (KJS) akan dievaluasi oleh Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo akhir Maret ini. Evaluasi tersebut disebutnya akan dibarengi
dengan uji publik.
“Nanti tanggal 27 Maret akan dievaluasi,” kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (15/3).
Menurutnya, Pemda akan mengundang dokter, pasien, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam proses evaluasi teresebut.
“Kami akan perbaiki dan benahi KJS,” katanya.
Jokowi menyebut evaluasi berpangkal pada masalah yang sering dikeluhkan warga, seperti distribusi fasilitas dan jasa.
“Dalam sistem baru pasti ada kekurangan, dan itu perlu koreksi serta evaluasi,” katanya.
Jokowi yakin program yang keluar pada 10 November 2012 lalu itu akan lebih baik dalam waktu enam bulan, dan dijanjikannya menjadi lebih sempurna.
Sumber :
kabar24.com
“Nanti tanggal 27 Maret akan dievaluasi,” kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (15/3).
Menurutnya, Pemda akan mengundang dokter, pasien, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam proses evaluasi teresebut.
“Kami akan perbaiki dan benahi KJS,” katanya.
Jokowi menyebut evaluasi berpangkal pada masalah yang sering dikeluhkan warga, seperti distribusi fasilitas dan jasa.
“Dalam sistem baru pasti ada kekurangan, dan itu perlu koreksi serta evaluasi,” katanya.
Jokowi yakin program yang keluar pada 10 November 2012 lalu itu akan lebih baik dalam waktu enam bulan, dan dijanjikannya menjadi lebih sempurna.
Sumber :
kabar24.com
Jokowi dan Menpera Sepakat Bangun Rusun Buruh
Kabar gembira! Buruh kini bisa menghuni rusunawa. Pemerintah dan 5
gubernur, termasuk Joko Widodo (Jokowi) sepakat mendirikan 35 twin block rusunawa buruh tahun 2013.
Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Wakil Gubernur Banten Rano Karno, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, dan gubernur Jawa Timur yang diwakili sang Sekda di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2013).
Jokowi hadir mengenakan baju seragam Betawi. Sedangkan para menteri dan gubernur berbatik ria.
Menpera mengatakan pemerintah merencanakan membangun 35 twin block pada tahun 2013. Sebelumnya periode 2005 hingga 2012, telah dibangun 42 twin block.
"Yang dapat dialokasikan tahun ini sesuai anggaran pemerintah hanya 24 twin block dengan kapasitas 2.700 unit untuk menampung 10.800 pekerja," ujar Menpera dalam rilis yang diterima wartawan.
Berdasarkan BPS tahun 2012 sebesar 40 juta pekerja di antaranya tersebar di DKI Jakarta 2,2 juta, Bogor, Depok, Bekasi 1,6 juta. Banten 491 ribu pekerja.
Tingkat rata-rata upah minimum provinsi sebesar Rp 1,1 juta per bulan dan tingkat rata-rata pengeluaran untuk sewa rumah sebesar Rp 300 ribu serta biaya transporasi rata-rata Rp 500 ribu per bulan.
"Untuk itu diperlukan langkah percepatan penyediaan rumah, yang layak huni bagi pekerja atau buruh yang lokasinya dekat dengan tempat pekerja sehingga menghemat biaya transportasi," kata Menpera.
MoU serupa juga akan diteken oleh Gubernur dari Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali dan Sulawesi Selatan pada 25 Maret mendatang.
Sumber :
news.detik.com
Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Wakil Gubernur Banten Rano Karno, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, dan gubernur Jawa Timur yang diwakili sang Sekda di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2013).
Jokowi hadir mengenakan baju seragam Betawi. Sedangkan para menteri dan gubernur berbatik ria.
Menpera mengatakan pemerintah merencanakan membangun 35 twin block pada tahun 2013. Sebelumnya periode 2005 hingga 2012, telah dibangun 42 twin block.
"Yang dapat dialokasikan tahun ini sesuai anggaran pemerintah hanya 24 twin block dengan kapasitas 2.700 unit untuk menampung 10.800 pekerja," ujar Menpera dalam rilis yang diterima wartawan.
Berdasarkan BPS tahun 2012 sebesar 40 juta pekerja di antaranya tersebar di DKI Jakarta 2,2 juta, Bogor, Depok, Bekasi 1,6 juta. Banten 491 ribu pekerja.
Tingkat rata-rata upah minimum provinsi sebesar Rp 1,1 juta per bulan dan tingkat rata-rata pengeluaran untuk sewa rumah sebesar Rp 300 ribu serta biaya transporasi rata-rata Rp 500 ribu per bulan.
"Untuk itu diperlukan langkah percepatan penyediaan rumah, yang layak huni bagi pekerja atau buruh yang lokasinya dekat dengan tempat pekerja sehingga menghemat biaya transportasi," kata Menpera.
MoU serupa juga akan diteken oleh Gubernur dari Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali dan Sulawesi Selatan pada 25 Maret mendatang.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Hadiri Rakonreg Bersama Menpera
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pagi ini menghadiri Rapat Konsultasi
Regional II Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Acara yang
digelar di Hotel Sultan, Jakarta, ini akan membahas mengenai pembangunan
rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) untuk para pekerja dan buruh di
Indonesia.
Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz menjelaskan, kebutuhan akan perumahan bagi buruh sampai saat ini masih sulit terpenuhi dengan semakin mahalnya tanah dan rumah dari waktu ke waktu. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah percepatan penyediaan rumah yang layak huni bagi pekerja atau buruh yang lokasinya dekat dengan tempat bekerja.
"Supaya bisa menghemat biaya transportasi dan harga sewa rumah dapat terjangkau sesuai dengan kemampuan para buruh," kata Djan Faridz dalam sambutannya, Jumat (15/3/2013).
Ia menyampaikan, sesuai data yang diperoleh dari BPS pada 2012, ada 40 juta pekerja buruh yang tersebar di sejumlah kota di sekitar Ibu Kota. DKI Jakarta tercatat memiliki jumlah buruh sekitar 2,2 juta, Bogor, Depok dan Bekasi sebanyak 1,6 juta dan wilayah Banten sebanyak 491.000 buruh.
Adapun untuk tingkat rata-rata upah minimum provinsi sebesar Rp 1,1 juta per bulan dan tingkat rata-rata pengeluaran untuk sewa rumah sebesar Rp 300.000 serta biaya transportasi rata-rata Rp 500.000 per bulan. Rapat ini sengaja digelar untuk mencari jalan tengah meringankan beban buruh tersebut.
Selain Djan Faridz dan Joko Widodo, hadir juga dalam rapat ini Meteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur DIY Hamengkubuwono IX, Wakil Gubernur Banten dan Sekretaris Daerah Jawa Timur.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz menjelaskan, kebutuhan akan perumahan bagi buruh sampai saat ini masih sulit terpenuhi dengan semakin mahalnya tanah dan rumah dari waktu ke waktu. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah percepatan penyediaan rumah yang layak huni bagi pekerja atau buruh yang lokasinya dekat dengan tempat bekerja.
"Supaya bisa menghemat biaya transportasi dan harga sewa rumah dapat terjangkau sesuai dengan kemampuan para buruh," kata Djan Faridz dalam sambutannya, Jumat (15/3/2013).
Ia menyampaikan, sesuai data yang diperoleh dari BPS pada 2012, ada 40 juta pekerja buruh yang tersebar di sejumlah kota di sekitar Ibu Kota. DKI Jakarta tercatat memiliki jumlah buruh sekitar 2,2 juta, Bogor, Depok dan Bekasi sebanyak 1,6 juta dan wilayah Banten sebanyak 491.000 buruh.
Adapun untuk tingkat rata-rata upah minimum provinsi sebesar Rp 1,1 juta per bulan dan tingkat rata-rata pengeluaran untuk sewa rumah sebesar Rp 300.000 serta biaya transportasi rata-rata Rp 500.000 per bulan. Rapat ini sengaja digelar untuk mencari jalan tengah meringankan beban buruh tersebut.
Selain Djan Faridz dan Joko Widodo, hadir juga dalam rapat ini Meteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur DIY Hamengkubuwono IX, Wakil Gubernur Banten dan Sekretaris Daerah Jawa Timur.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Demokrat Tak Sepakat Jokowi Diusulkan Capres 2014
Partai Demokrat membenarkan tujuh purnawirawan jenderal menyebutkan
sejumlah nama, termasuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, sebagai bakal
calon presiden pada 2014. Namun Demokrat tak sepakat bila Jokowi maju di
Pemilu 2014.
"Belum (jadi capres 2014-Red). Suruh mikiran Jakarta dulu," kata anggota Dewan Pembina Demokrat Achmad Mubarok kepada Metrotvnews.com, Jumat (15/3).
Menurut Mubarok, tak baik jika Jokowi bertanding di Pilpres 2014 dan meninggalkan tugasnya sebagai Gubernur DKI. Ia sendiri yakin Jokowi akan menuntaskan tugasnya.
"Dia tokoh berintegritas. Kalau dia tinggalkan akan disebut gagal," ujar Mubarok.
Mubarok menyakini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pun tak bakal merestui andai Jokowi maju di 2014. Menurut dia, PDI Perjuangan pasti menginginkan Jokowi lebih dulu menyelesaikan jabatannya.
Kalau Jokowi ditampik, lalu siapa capres potensial menurut Demokrat? Mubarok mengatakan, partainya belum memikirkan. Konsentrasi masih untuk Kongres Luar Biasa pada 30-31 Maret 2013 di Bali.
"Demokrat memikirkan capres di akhir 2013 dan ditentukan Majelis Tinggi," kata dia.
Sumber :
metrotvnews.com
"Belum (jadi capres 2014-Red). Suruh mikiran Jakarta dulu," kata anggota Dewan Pembina Demokrat Achmad Mubarok kepada Metrotvnews.com, Jumat (15/3).
Menurut Mubarok, tak baik jika Jokowi bertanding di Pilpres 2014 dan meninggalkan tugasnya sebagai Gubernur DKI. Ia sendiri yakin Jokowi akan menuntaskan tugasnya.
"Dia tokoh berintegritas. Kalau dia tinggalkan akan disebut gagal," ujar Mubarok.
Mubarok menyakini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pun tak bakal merestui andai Jokowi maju di 2014. Menurut dia, PDI Perjuangan pasti menginginkan Jokowi lebih dulu menyelesaikan jabatannya.
Kalau Jokowi ditampik, lalu siapa capres potensial menurut Demokrat? Mubarok mengatakan, partainya belum memikirkan. Konsentrasi masih untuk Kongres Luar Biasa pada 30-31 Maret 2013 di Bali.
"Demokrat memikirkan capres di akhir 2013 dan ditentukan Majelis Tinggi," kata dia.
Sumber :
metrotvnews.com
Jokowi Pernah Bercita-cita Jadi Pemain Film
Siapa yang menyangka sosok seperti Gubernur DKI Jakarta pernah
memiliki cita-cita menjadi pemain film. Ya, percaya atau tidak, tapi hal
itu benar-benar dia ungkapkan saat beberapa wartawan melontarkan
pertanyaan tentang keterlibatannya dalam film Finding Srimulat.
Joko Widodo alias Jokowi terlibat dalam film besutan Charlez Ghozali
itu sekitar tiga-empat tahun lalu. Dia sendiri telah mulai lupa, yang
jelas, film tersebut digarap saat dirinya masih menjabat sebagai Wali
Kota Surakarta.
Saat itu, kata Jokowi, dirinya hanya berperan sebagai sosok seorang Wali Kota karena secara kebetulan, Finding Srimulat bukan menceritakan sejarah berdirinya kelompok lawak yang dibangun oleh seniman Teguh Slamet Rahardjo di Solo, pada 1950-an. Namun, kisahnya lebih menitikberatkan cerita tentang menghidupkan kembali kejayaan Srimulat. Para komedian Srimulat, termasuk Jokowi, tampil sebagai cameo, alias diri mereka sendiri.
"Saya hanya jadi Wali Kota, terus ada yang datang ke saya, terus saya ngomong apa gitu, terus ya sudah, rampung," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Jumat (15/3/2013).
Saat ini, Jokowi mengaku belum ada pihak yang kembali menawarkan dirinya untuk bermain film. Kalaupun ada, dirinya akan sangat selektif memutuskannya. Dia akan sangat selektif memilih jenis film, aktor atau aktris yang terlibat, serta sutradara yang menggarapnya. Jokowi juga mengaku tak khawatir akan timbul preseden buruk dari masyarakat bila dirinya kelak kembali ikut ambil peran dalam sebuah film. Dengan catatan, film tersebut tidak melenceng jauh dari kehidupan sehari-hari dirinya, atau tidak memerankan seorang sosok yang negatif.
"Oh dulu waktu kecil, waktu saya ganteng penginnya seperti itu (main film). Tapi sekarang lihat dulu, sama siapa, penting itu," ujarnya.
Film Finding Srimulat rencananya akan dirilis pada 11 April 2013 nanti. Film ini akan dibintangi komedian Srimulat seperti Gogon, Kadir, Tessy, dan Nunung. Selain itu, Reza Rahardian, Rianty Cartwright, dan Nadila Ernesta juga akan ikut bermain dalam film tersebut.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Saat itu, kata Jokowi, dirinya hanya berperan sebagai sosok seorang Wali Kota karena secara kebetulan, Finding Srimulat bukan menceritakan sejarah berdirinya kelompok lawak yang dibangun oleh seniman Teguh Slamet Rahardjo di Solo, pada 1950-an. Namun, kisahnya lebih menitikberatkan cerita tentang menghidupkan kembali kejayaan Srimulat. Para komedian Srimulat, termasuk Jokowi, tampil sebagai cameo, alias diri mereka sendiri.
"Saya hanya jadi Wali Kota, terus ada yang datang ke saya, terus saya ngomong apa gitu, terus ya sudah, rampung," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Jumat (15/3/2013).
Saat ini, Jokowi mengaku belum ada pihak yang kembali menawarkan dirinya untuk bermain film. Kalaupun ada, dirinya akan sangat selektif memutuskannya. Dia akan sangat selektif memilih jenis film, aktor atau aktris yang terlibat, serta sutradara yang menggarapnya. Jokowi juga mengaku tak khawatir akan timbul preseden buruk dari masyarakat bila dirinya kelak kembali ikut ambil peran dalam sebuah film. Dengan catatan, film tersebut tidak melenceng jauh dari kehidupan sehari-hari dirinya, atau tidak memerankan seorang sosok yang negatif.
"Oh dulu waktu kecil, waktu saya ganteng penginnya seperti itu (main film). Tapi sekarang lihat dulu, sama siapa, penting itu," ujarnya.
Film Finding Srimulat rencananya akan dirilis pada 11 April 2013 nanti. Film ini akan dibintangi komedian Srimulat seperti Gogon, Kadir, Tessy, dan Nunung. Selain itu, Reza Rahardian, Rianty Cartwright, dan Nadila Ernesta juga akan ikut bermain dalam film tersebut.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
7 Purnawirawan Jenderal Terus Pantau Popularitas Jokowi
7 purnawirawan Jenderal TNI membahas nama Joko Widodo (Jokowi) bersama 5
kandidat capres lain bersama SBY pada Rabu (13/3). Mereka pun akan
memonitor terus popularitas Gubernur DKI Jakarta tersebut dan 5 kandidat
capres lainnya.
6 kandidat capres yang dibahas bersama SBY adalah Jokowi, Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, Jusuf Kalla, dan Aburizal Bakrie.
7 purnawirawan Jenderal TNI yang bertemu dengan Presiden SBY adalah adalah mantan wakil panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Rozi, Jenderal (Purn) Luhut Pandjaitan, Subagyo HS, Agus Wijoyo, Johny Josephus, Sumardi dan Suadi. Mereka membentuk tim khusus untuk memantau popularitas semua kandidat capres.
"Kami punya tim, kami memantau terus hasil poling," kata Mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen (Purn) Suadi Marasbessy yang ikut dalam pertemuan dengan SBY, saat dihubungi, Jumat (15/3/2013).
Para purnawirawan Jenderal TNI merasa perlu memantau perkembangan politik terkini. Karena mereka punya hajat besar memastikan pemimpin Indonesia ke depan bisa menjadi penerus program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Tim ingin mendapatkan kondisi riil dari peta perpolitikan nasional," katanya.
Menurut Suadi, Presiden SBY juga ikut memonitor survei capres terkini. Untuk memilih siapa capres yang akan didukung kelak.
"Beliau sebagai seorang presiden juga mengikuti hasil poling jadi saling melengkapi dengan kami," kata Suadi.
Sumber :
news.detik.com
6 kandidat capres yang dibahas bersama SBY adalah Jokowi, Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, Jusuf Kalla, dan Aburizal Bakrie.
7 purnawirawan Jenderal TNI yang bertemu dengan Presiden SBY adalah adalah mantan wakil panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Rozi, Jenderal (Purn) Luhut Pandjaitan, Subagyo HS, Agus Wijoyo, Johny Josephus, Sumardi dan Suadi. Mereka membentuk tim khusus untuk memantau popularitas semua kandidat capres.
"Kami punya tim, kami memantau terus hasil poling," kata Mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen (Purn) Suadi Marasbessy yang ikut dalam pertemuan dengan SBY, saat dihubungi, Jumat (15/3/2013).
Para purnawirawan Jenderal TNI merasa perlu memantau perkembangan politik terkini. Karena mereka punya hajat besar memastikan pemimpin Indonesia ke depan bisa menjadi penerus program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Tim ingin mendapatkan kondisi riil dari peta perpolitikan nasional," katanya.
Menurut Suadi, Presiden SBY juga ikut memonitor survei capres terkini. Untuk memilih siapa capres yang akan didukung kelak.
"Beliau sebagai seorang presiden juga mengikuti hasil poling jadi saling melengkapi dengan kami," kata Suadi.
Sumber :
news.detik.com
Ini Pertimbangan 7 Jenderal Bahas Jokowi Jadi Capres Bersama SBY
7 jenderal purnawirawan TNI mengungkap 6 nama kandidat capres termasuk
Joko Widodo (Jokowi) di depan Presiden SBY, pada pertemuan Rabu (13/3).
Apa pertimbangan 7 jenderal tersebut memasukkan nama Jokowi sebagai
capres potensial?
"Memang hasil surveinya kan positif, beliau di berbagai survei kan menjadi yang tertinggi," kata Mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen (Purn) Suadi Marasbessy yang ikut dalam pertemuan dengan SBY, saat dihubungi, Jumat (15/3/2013).
7 purnawirawan Jenderal TNI yang bertemu dengan Presiden SBY adalah adalah mantan wakil panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Rozi, Jenderal (Purn) Luhut Pandjaitan, Subagyo HS, Agus Wijoyo, Johny Josephus, Sumardi dan Suadi. Menurut Suadi, para purnawirawan jenderal merasa tergugah untuk ikut memastikan masa depan Indonesia.
"Jelas kami tergugah. Kami hanya mengungkapkan fakta hasil survei bukan pandangan kami pribadi," katanya.
Mereka mengusulkan 6 kandidat capres ke SBY. 6 nama yang diusulkan adalah Jokowi, Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, Jusuf Kalla, dan Aburizal Bakrie.
Mereka akan terus memantau poling terhadap kandidat capres di Pilpres 2014. "Kami melakukan survei secara berkala untuk memantaunya," tandasnya.
Sumber :
news.detik.com
"Memang hasil surveinya kan positif, beliau di berbagai survei kan menjadi yang tertinggi," kata Mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen (Purn) Suadi Marasbessy yang ikut dalam pertemuan dengan SBY, saat dihubungi, Jumat (15/3/2013).
7 purnawirawan Jenderal TNI yang bertemu dengan Presiden SBY adalah adalah mantan wakil panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Rozi, Jenderal (Purn) Luhut Pandjaitan, Subagyo HS, Agus Wijoyo, Johny Josephus, Sumardi dan Suadi. Menurut Suadi, para purnawirawan jenderal merasa tergugah untuk ikut memastikan masa depan Indonesia.
"Jelas kami tergugah. Kami hanya mengungkapkan fakta hasil survei bukan pandangan kami pribadi," katanya.
Mereka mengusulkan 6 kandidat capres ke SBY. 6 nama yang diusulkan adalah Jokowi, Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, Jusuf Kalla, dan Aburizal Bakrie.
Mereka akan terus memantau poling terhadap kandidat capres di Pilpres 2014. "Kami melakukan survei secara berkala untuk memantaunya," tandasnya.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Masuk Kandidat Capres yang Dibahas Jenderal (Purn) TNI-SBY
Nama Joko Widodo masuk dalam kandidat calon presiden yang sempat dibahas
dalam pertemuan antara purnawirawan jenderal TNI dengan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono. Dalam pertemuan mereka membahas hasil survei
kandidat capres.
"Kami menyampaikan hasil survei. Hasil pengamatan kami ada 6 nama termasuk Jokowi," kata Mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen (Purn) Suadi Marasbessy saat dihubungi, Jumat (15/3/2013).
Lima nama lainnya yang dibahas yakni Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie.
Menurut Suadi, masih terbuka peluang bagi kandidat capres di luar enam nama tersebut. "Kami sepakat hasil survei tetap dinamis, titik stabilnya baru terlihat pada April 2014," imbuhnya.
Tapi dia menegaskan, bahasan 6 nama bukan berarti para purnawirawan TNI memberikan dukungan. "Kami hanya menyampaikan hasil survei, tidak ada dukung mendukung calon," tegas Suadi.
7 purnawirawan Jenderal TNI yang bertemu dengan Presiden SBY adalah adalah mantan wakil panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Rozi, Jenderal (Purn) Luhut Pandjaitan, Subagyo HS, Agus Wijoyo, Johny Josephus, Sumardi dan Suaidi.
Sumber :
news.detik.com
"Kami menyampaikan hasil survei. Hasil pengamatan kami ada 6 nama termasuk Jokowi," kata Mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen (Purn) Suadi Marasbessy saat dihubungi, Jumat (15/3/2013).
Lima nama lainnya yang dibahas yakni Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie.
Menurut Suadi, masih terbuka peluang bagi kandidat capres di luar enam nama tersebut. "Kami sepakat hasil survei tetap dinamis, titik stabilnya baru terlihat pada April 2014," imbuhnya.
Tapi dia menegaskan, bahasan 6 nama bukan berarti para purnawirawan TNI memberikan dukungan. "Kami hanya menyampaikan hasil survei, tidak ada dukung mendukung calon," tegas Suadi.
7 purnawirawan Jenderal TNI yang bertemu dengan Presiden SBY adalah adalah mantan wakil panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Rozi, Jenderal (Purn) Luhut Pandjaitan, Subagyo HS, Agus Wijoyo, Johny Josephus, Sumardi dan Suaidi.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Bingung Ditanya Pendanaan Lelang Jabatan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, mengemukakan wacana
meminta bantuan dana seperti Coorporate Social Responsibility (CSR)
untuk program lelang jabatan lurah dan camat.
Ketika diminta tanggapan terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), mengaku belum mengetahuinya.
"Ya tanya Pak Ahok," ujar mantan Wali Kota Surakarta itu bingung, di Balaikota Jakarta, Kamis (14/3).
Sebelumnya, DPRD DKI mengkritik wacana pendanaan proses seleksi lelang jabatan camat dan lurah oleh Pemrov DKI dengan menggunakan CSR. Ahok pun telah mengoreksi pernyataannya tersebut.
"Itu bukan CSR. Istilahnya bukan CSR. Kita tidak mengambil CSR. Orang pribadi atau perusahaan yang mau sumbang, boleh," kata Ahok di Balai Kota, kemarin.
Sumber :
metrotvnews.com
Ketika diminta tanggapan terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), mengaku belum mengetahuinya.
"Ya tanya Pak Ahok," ujar mantan Wali Kota Surakarta itu bingung, di Balaikota Jakarta, Kamis (14/3).
Sebelumnya, DPRD DKI mengkritik wacana pendanaan proses seleksi lelang jabatan camat dan lurah oleh Pemrov DKI dengan menggunakan CSR. Ahok pun telah mengoreksi pernyataannya tersebut.
"Itu bukan CSR. Istilahnya bukan CSR. Kita tidak mengambil CSR. Orang pribadi atau perusahaan yang mau sumbang, boleh," kata Ahok di Balai Kota, kemarin.
Sumber :
metrotvnews.com
Langganan:
Postingan (Atom)