Penetapan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai
tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, mengejutkan para investor
keuangan. Menurut Senior Analis dari LBP Enterprise Lucky Bayu Purnomo,
pasar akan bereaksi negatif. Meski tak berhubungan langsung, kejadian
akan mempengaruhi penilaian pasar terhadap kredibilitas pemerintahan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara sengaja dan telah diberitahu KPK tetapi tetap mengangkat "koruptor" jadi Kapolri.
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Selasa, 13 Januari 2015
Jokowi Gagal Menghentikan Langkah Koruptor
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan,
yang menjadi calon tunggal Kapolri, sebagai tersangka kasus rekening
gendut. "Komjen BG tersangka kasus korupsi saat menduduki Kepala Biro
Pembinaan Karier (Polri)," kata Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers
di kantornya, Jakarta, Selasa siang , 13 Januari 2015.
Fakta Tak Terbantahkan Jika Jokowi Sengaja Angkat "Koruptor": Kepala PPATK Sudah Ingatkan Jokowi
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengaku sudah menjelaskan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo soal adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
Hal itu disampaikan Yunus saat proses penyusunan Kabinet Kerja pada awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014.
Hal itu disampaikan Yunus saat proses penyusunan Kabinet Kerja pada awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014.
Ketua KPK: Jokowi Tahu Persis Bahwa Budi Gunawan Punya Catatan Merah
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Abraham Samad akhirnya membenarkan bahwa calon Kapolri, Komisaris
Jenderal Budi Gunawan masuk dalam daftar calon menteri Joko Widodo yang
memiliki catatan merah.
Abraham dan pimpinan KPK lainnya menahan diri untuk tidak menyampaikan hal tersebut ke publik, khawatir mengganggu proses penyelidikan di KPK.
Abraham dan pimpinan KPK lainnya menahan diri untuk tidak menyampaikan hal tersebut ke publik, khawatir mengganggu proses penyelidikan di KPK.
Ical Temui Presiden Jokowi di Istana, Bahas Soal Islah Golkar
Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) sore ini menemui Presiden Jokowi di
Istana Negara. Salah satu yang dibahas adalah mengenai islah Partai
Golkar.
Ical tiba pukul 16.40 WIB, Selasa (13/1/2015) di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta. Mengenakan batik cokelat lengan panjang Ical datang didampingi ajudannya.
"Ketemu banyak yang dibicarakan. (Soal Islah Golkar) salah satunya," ujar Ical saat dicegat wartawan.
Saat dicecar wartawan, Ical enggan berkomentar banyak. Ical berjanji akan bicara setelah bertemu dengan Presiden Jokowi.
"Nanti saja, nanti setelah dengan Presiden ya," tutupnya.
Ical tiba pukul 16.40 WIB, Selasa (13/1/2015) di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta. Mengenakan batik cokelat lengan panjang Ical datang didampingi ajudannya.
"Ketemu banyak yang dibicarakan. (Soal Islah Golkar) salah satunya," ujar Ical saat dicegat wartawan.
Saat dicecar wartawan, Ical enggan berkomentar banyak. Ical berjanji akan bicara setelah bertemu dengan Presiden Jokowi.
"Nanti saja, nanti setelah dengan Presiden ya," tutupnya.
Jokowi Anti Korupsi? Maaf Ini Hanya Pencitraan Belaka!
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak mampu memilih orang-orang bersih yang akan membantunya menjalankan roda pemerintahan. Terbukti, Selasa (13/1/2015), Calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jokowi-JK Gelar Pertemuan Usai KPK Tetapkan Budi Sebagai Tersangka
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan menggelar pertemuan dan berdiskusi
dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkaitan dengan penetapan calon
Kepala Kepolisian, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka
oleh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meski demikian, JK menyatakan keputusan untuk menetapkan Budi sebagai calon Kapolri adalah hak prerogratif Jokowi. "Saya belum tahu masalahnya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Selasa 13 Januari 2015.
Meski demikian, JK menyatakan keputusan untuk menetapkan Budi sebagai calon Kapolri adalah hak prerogratif Jokowi. "Saya belum tahu masalahnya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Selasa 13 Januari 2015.
Oh Malunya Jokowi, Kalau Masih Punya Rasa Malu
Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah
Mada Oce Madril mendesak Presiden Joko Widodo menarik pencalonan Komjen
Budi Gunawan sebaga calon Kapolri. Jokowi diminta melakukan assessment yang lebih profesional dalam memilih calon Kapolri.
"Jokowi harus memilih ulang dengan lebih hati-hati, tidak boleh diintervensi," kata Oce yang dihubungi pada Selasa, 13 Januari 2015.
"Jokowi harus memilih ulang dengan lebih hati-hati, tidak boleh diintervensi," kata Oce yang dihubungi pada Selasa, 13 Januari 2015.
Ini Bukti Jokowi Yang Ngotot Calonkan Koruptor Sebagai Kapolri
Komjen Budi Gunawan calon Kapolri pengganti Jenderal Pol Sutarman
ditetapkan sebagai tersangka dugaan transaksi mencurigakan oleh KPK.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Maliala
mengaku sudah menyampaikan pernah hal tersebut (transaksi mencurigakan)
dalam saran dan pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo terkait calon
Kapolri.
Jokowi Angkat Koruptor Sebagai Kapolri, Ini Kata Nitizen
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan korupsi dan suap. Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mereka sudah menyelidiki laporan rekening gendut Budi sejak lama.
Saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, KPK sudah mengingatkan Jokowi jika mantan Kapolda Bali tersebut memiliki 'rapor merah' saat ia memasukkan nama Budi Gunawan saat proses seleksi menteri Kabinet Kerja.
Saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, KPK sudah mengingatkan Jokowi jika mantan Kapolda Bali tersebut memiliki 'rapor merah' saat ia memasukkan nama Budi Gunawan saat proses seleksi menteri Kabinet Kerja.
Presiden ADB Sambangi Jokowi, Ini Hasilnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Presiden Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB)
Takehiko Nakao di Kantor Presiden. Dalam pertemuan ini, Jokowi ditemani
oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.
Andrinof menjelaskan bahwa, dalam pertemuan tersebut ADB optimistis akan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bagus untuk beberapa tahun kedepan.
Andrinof menjelaskan bahwa, dalam pertemuan tersebut ADB optimistis akan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bagus untuk beberapa tahun kedepan.
Menko Polhukam: Pengganti Komjen Budi Gunawan Tunggu Instruksi Presiden
Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus rekening gendut. Nama
pengganti Budi Gunawan seagai Kapolri menunggu instruksi Presiden Joko
Widodo (Jokowi).
"Nanti menunggu instruksi presiden," ujar Menko Polhukam Tedjo Edhie lewat pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa (13/2/2015).
"Nanti menunggu instruksi presiden," ujar Menko Polhukam Tedjo Edhie lewat pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa (13/2/2015).
KPK Tetapkan Budi Gunawan Sebagai Tersangka
Siang ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka setelah KPK temukan lebih dari 2 alat bukti dalam kasus pencucian uang saat yang bersangkutan menjabat sebagai kepala pembinaan di Mabes Polri. Penetapan ini dibacakan sendiri oleh ketua KPK Abraham Samad dari Gedung KPK. Penetapan sebgai tersangka ini seakan-akan menampar muka Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena beberapa hari yang lalu, Budi Gunawan telah dipilih oleh presiden Jokowi sebagai Kapolri bahkan presiden Jokowi telah mengirim surat kepada DPR terkait masalah tersebut.
Kompolnas Menghadap Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kedatangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/1/2015). Pertemuan Jokowi dengan Kompolnas, salah satunya membicarakan pengajuan. Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.
Komisioner Kompolnas Edi Saputra Hasibuan dalam keterangannya sebelum pertemuan dengan Jokowi, mengatakan pertemuan Kompolnas dengan Jokowi untuk membicarakan berbagai hal, termasuk membicarakan pergantian Kapolri.
Komisioner Kompolnas Edi Saputra Hasibuan dalam keterangannya sebelum pertemuan dengan Jokowi, mengatakan pertemuan Kompolnas dengan Jokowi untuk membicarakan berbagai hal, termasuk membicarakan pergantian Kapolri.
Jadi Polemik, Jokowi Serahkan Soal Desa kepada JK
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan kepemimpinan rapat kabinet terbatas
soal desa kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kabinet Kerja harus
menghadapi polemik soal keberadaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa akibat benturan antara undang-undang dan peraturan
presiden.
Jokowi Gelar Rapat Bahas Masalah Desa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) gelar rapat terbatas (ratas) terkait desa di Kantor
Presiden. Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden dan sejumlah
menteri Kabinet Kerja.
"Kita hanya bicara satu masalah urusan desa, tidak ada yang lain," kata Jokowi, dalam sambutan ratas di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (13/1/2015).
"Kita hanya bicara satu masalah urusan desa, tidak ada yang lain," kata Jokowi, dalam sambutan ratas di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (13/1/2015).
Tak Tahan Gempuran ICW, Akhirnya Jokowi Panggil Kompolnas
Tak Tahan gempuran ICW, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengagendakan pertemuan dengan Komisi
Kepolisian Nasional (Kompolnas) pukul 11.00 WIB. Kompolnas menjadi alibi Jokowi saat
mendapat kritik soal pengajuan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai
calon tunggal Kepala Kepolisian.
Jokowi beralasan, Budi terpilih karena di dalam rekomendasi Kompolnas ada nama mantan ajudan Megawati Soekarnoputri.
Jokowi beralasan, Budi terpilih karena di dalam rekomendasi Kompolnas ada nama mantan ajudan Megawati Soekarnoputri.
Langganan:
Postingan (Atom)