Sindiran Jokowi Bikin Satpol PP Tancap Gas Tutup 7 Eleven

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) benar-benar sudah bikin malu dan gerah Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah. Jokowi menyindir Pemkot Jakpus tidak berwibawa karena gerai 7Eleven (Sevel) tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) di Jalan Budi Kemulyaan tetap beroperasi meski sudah disegel.
Kerena itu, pada Sabtu malam (4/1/2014) Satpol PP langsung menutup paksa minimarket modern yang jadi tempat kongkow anak muda itu.

Ahok Harus Ikuti Instruksi Gubernur Jokowi

Pengamat perkotaan Yayat Supriatna mengatakan pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI harus mengikuti instruksi gubernur soal larangan menggunakan kendaraan pribadi ke tempat kerja termasuk Basuki Tjahja Purnama (Ahok).
"Semua harus ikuti ingub," kata Yayat, Sabtu (4/1/2014).
Ia mencontohkan, instruksi gubernur terkait larangan menggunakan kendaraan pribadi sama halnya perintah Joko Widodo (Jokowi) selaku gubernur DKI supaya PNS DKI mengenakan baju koko saat berdinas, dan itu pada pakai semua.

Mau Nyapres, Baiknya Jokowi Pikir-Pikir Dulu

Joko Widodo (Jokowi) harus mewaspadai dan mempertimbangkan matang-matang sikap sejumlah pihak di kalangan internal Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) yang memintanya menjadi calon presiden (capres).
Menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, ada kultur dan perilaku sejumlah elit dan kader di internal PDIP yang masih korup dan feodalistik. Sehingga tidak pas dengan Jokowi yang memiliki integritas, moral, sikap merakyat, tegas, dan jujur.

Membangkang Instruksi Jokowi, Ahok Tuai Kecaman

Sikap Wakil Gubernur Basuki Tjahaya Purnama tidak bersedia mematuhi Instruksi Gubernur Jokowi soal penggunaan mobil dinas menuai banyak kritik dari kalangan DPRD. Alasan tempat tinggal yang jauh dianggap tidak masuk akal. Sebab, ada tiga rumah dinas yang jaraknya cukup dekat dengan Balaikota.
“Tidak seharusnya Ahok bersikap demikian. Apalagi, sehari tanpa kendaraan bagi PNS merupakan program Gubernur Jokowi dalam upaya menciptakan udara bersih serta mengurai kemacetan,”kata H.Triwitjaksana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Sabtu (4/1/2013).

Jika Ada 7 Jokowi-Ahok di Indonesia, Kita Bisa Saingi Thailand

Politisi senior PDI Perjuangan, Sabam Sirait memuji duet Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam memimpin DKI Jakarta. Bahkan menurut Sabam, jika ada lebih banyak orang seperti Jokowi dan Ahok Indonesia bisa unggul dari negara lain.
"Jika ada Jokowi-Ahok sebanyak tujuh orang di Indonesia akan bisa menyaingi Thailand," kata Sabam di kediamannya, kawasan Bintaro, Jakarta, Sabtu (4/1/2014).

Digusur Jokowi, Warga Waduk Pluit Tetap Bertahan di Masjid

Sebanyak 40 kepala keluarga (KK) warga Jalan Pluit Timur, Taman Burung, Penjaringan, Jakarta Utara, masih bertahan di bantaran Waduk Pluit. Mereka menempati Masjid Jami Raudhotul Jannah yang terletak di sebelah barat Waduk Pluit. Masjid itu merupakan satu-satunya bangunan yang masih berdiri di sisi barat Waduk Pluit setelah Pemerintah Provinsi DKI melakukan penggusuran.

Caleg PDIP Galau, Dorong Jokowi Segera Dicapreskan

Wacana penentuan capres PDIP setelah Pemilu Legislatif (Pileg) menimbulkan keresahan di kalangan internal partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Terutama dari kalangan calon anggota legislatif (caleg), yang menganggap cara seperti itu tidak adil.
"Kader yang menang dalam Pemilu akan dibebankan untuk mendukung kemenangan Calon Presidennya. Padahal Calon Presiden tersebut tidak memberikan kontribusinya untuk kemenangan caleg-caleg partai." ujar Beathor Suryadi, Caleg DPR RI no urut 3  dari PDI P di Dapil Jabar II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat), dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu (4/1/2014).

10+1, Mimpi Jokowi-Ahok Soal Transportasi Jakarta

Kemacetan masih menjadi salah satu topik utama di ibukota tahun 2013 ini. Sejumlah program telah disiapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sejak memimpin Jakarta mulai 15 Oktober 2012 yang lalu. Meskipun demikian, tidak semua program bisa direalisasikan. Sebagian bahkan belum jelas pengerjaannya. Berikut pekerjaan rumah Pemprov DKI terkait program pengentasan kemacetan.