Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memproyeksikan peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) DKI Jakarta hingga Rp103,98 triliun di tahun 2017.
"Itu memang target kami, pendapatan meningkat," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Selasa.
Menurutnya, peningkatan PAD bisa didapat dari beberapa perbaikan sistem yang dilakukan seperti pajak daring ("online").
"Target kami dengan pajak online, hotel online, restoran online, kami prediksikan akan meningkat," katanya.
Jokowi menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) DKI Jakarta diperkirakan meningkat sebesar 140,87 persen dari
tahun 2013 menjadi Rp120,38 triliun.
Sedangkan pendapatan daerahnya meningkat hingga tiga kali lipat.
Dari PAD tahun 2013 sebesar Rp41,52 triliun menjadi Rp103,98 triliun.
Sumber :
http://www.antaranews.com
Selasa, 05 Maret 2013
Jokowi Akui Masih "Tiru" APBD Fauzi Bowo
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menampik adanya pemborosan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013. Ia berkilah
masih banyak anggaran dari era pemimpin sebelumnya (Fauzi Bowo) yang
terbawa masuk dalam APBD tahun ini.
"Ya, itu memang masih banyak item anggaran masih niru yang lama. Meniru model lama dan saya enggak mungkin menguasai semua kegiatan 57.000 item itu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (5/3/2013).
Dalam APBD DKI 2013 tercantum beberapa mata anggaran yang dianggap tidak efisien dan menimbulkan pertanyaan. Antara lain Jamuan Resmi Pemprov DKI sebesar Rp 5 miliar, dari sebelumnya di 2012 Rp 3,2 miliar. Kemudian Telepon, Air, Listrik, Internet (TALI) rumah dinas sebesar Rp 1,2 miliar naik dibandingkan 2012 sebesar Rp 653 juta.
Juga upacara bendera Rp 600 juta, dari sebelumnya di 2012 hanya Rp 400 juta. Anggaran yang juga besar adalah Penerimaan dan Pelayanan tamu, Rp 1,1 miliar naik dibandingkan pada 2012 sebanyak Rp 800 juta. Biaya Konsumsi Harian Pegawai Kebutuhan Pimpinan Daerah sebesar Rp 1,5 miliar, dan Penyediaan Jasa Helikopter Pimpinan Daerah sebesar Rp 250 juta.
Menanggapi itu, Jokowi mengaku sempat meminta pos anggaran seperti biaya pidato untuk dihilangkan. Walau akhirnya tetap tercantum dan dirinya akan memeriksa kembali.
Saat ini, Joko mengaku tak bisa membatalkan pos anggaran tersebut karena telah tercantum dalam APBD. Namun demikian, ia berjanji akan memangkasnya hingga 60-70 persen pada level realisasi dan melalui APBD Perubahan nanti. Kalaupun ada sisa, Jokowi berjanji akan mengembalikannya ke dalam kas negara.
"Bukan keanehan, tapi itu mengacu pada (APBD) yang lama. Memang kita kan belum bisa memengaruhi secara total, tapi nanti di perubahan kan bisa. Banyak yang saya belum tahu, maka ini kita buka untuk menerima masukan dari masyarakat," ujarnya.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
"Ya, itu memang masih banyak item anggaran masih niru yang lama. Meniru model lama dan saya enggak mungkin menguasai semua kegiatan 57.000 item itu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (5/3/2013).
Dalam APBD DKI 2013 tercantum beberapa mata anggaran yang dianggap tidak efisien dan menimbulkan pertanyaan. Antara lain Jamuan Resmi Pemprov DKI sebesar Rp 5 miliar, dari sebelumnya di 2012 Rp 3,2 miliar. Kemudian Telepon, Air, Listrik, Internet (TALI) rumah dinas sebesar Rp 1,2 miliar naik dibandingkan 2012 sebesar Rp 653 juta.
Juga upacara bendera Rp 600 juta, dari sebelumnya di 2012 hanya Rp 400 juta. Anggaran yang juga besar adalah Penerimaan dan Pelayanan tamu, Rp 1,1 miliar naik dibandingkan pada 2012 sebanyak Rp 800 juta. Biaya Konsumsi Harian Pegawai Kebutuhan Pimpinan Daerah sebesar Rp 1,5 miliar, dan Penyediaan Jasa Helikopter Pimpinan Daerah sebesar Rp 250 juta.
Menanggapi itu, Jokowi mengaku sempat meminta pos anggaran seperti biaya pidato untuk dihilangkan. Walau akhirnya tetap tercantum dan dirinya akan memeriksa kembali.
Saat ini, Joko mengaku tak bisa membatalkan pos anggaran tersebut karena telah tercantum dalam APBD. Namun demikian, ia berjanji akan memangkasnya hingga 60-70 persen pada level realisasi dan melalui APBD Perubahan nanti. Kalaupun ada sisa, Jokowi berjanji akan mengembalikannya ke dalam kas negara.
"Bukan keanehan, tapi itu mengacu pada (APBD) yang lama. Memang kita kan belum bisa memengaruhi secara total, tapi nanti di perubahan kan bisa. Banyak yang saya belum tahu, maka ini kita buka untuk menerima masukan dari masyarakat," ujarnya.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
Biaya Sewa Helikopter Rp 250 Juta, Jokowi: Untuk Apa Helikopter?
Pemprov DKI Jakarta menganggarkan biaya untuk penyewaan helikopter
gubernur dan wakil gubernur DKI sebesar Rp 250 juta. Alokasi anggaran
itu termuat dalam APBD DKI Jakarta tahun 2013. Namun Gubernur DKI Joko
Widodo mengaku tidak tahu soal alokasi itu.
"Nggak tahu, helikopter apa," ujar Jokowi kepada wartawan di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (5/3/2013).
Jokowi menduga masuknya alokasi pembiayaan helikopter dalam APBD DKI tahun 2013 karena masih meniru model penganggaran periode sebelumnya. Jokowi mengaku tidak sempat melihat satu per satu item pembiayaan dalam APBD yang telah disahkan.
"Ya nggak tahu untuk apa, tanya dong. Ya itu memang masih banyak item-item anggaran yang masih meniru yang lama. Niru-niru model lama dan saya nggak mungkin menguasai semua kegiatan, ada 57 ribu. Jadi untuk apa helikopter?" cetusnya.
Jadi, ada keanehan dalam perumusan APBD?
"Bukan keanehan, tapi itu mengacu kepada yang lama, memang kita kan belum bisa mempengaruhi secara total. Nanti di perubahan kan bisa, di bulan Mei sudah ada perubahan lagi. Oleh sebab itu, kenapa kita buka total supaya itu ada input-input masukan dari masyarakat," jelas Jokowi.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimuat dalam situs resmi Pemprov DKI Jakarta, www.jakarta.go.id, tertera pos biaya penyewaan helikopter sebesar Rp 250 juta. Pos anggaran itu masuk dalam alokasi Biro Kepala Daerah Kerja Sama Luar Negeri.
Sumber :
news.detik.com
"Nggak tahu, helikopter apa," ujar Jokowi kepada wartawan di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (5/3/2013).
Jokowi menduga masuknya alokasi pembiayaan helikopter dalam APBD DKI tahun 2013 karena masih meniru model penganggaran periode sebelumnya. Jokowi mengaku tidak sempat melihat satu per satu item pembiayaan dalam APBD yang telah disahkan.
"Ya nggak tahu untuk apa, tanya dong. Ya itu memang masih banyak item-item anggaran yang masih meniru yang lama. Niru-niru model lama dan saya nggak mungkin menguasai semua kegiatan, ada 57 ribu. Jadi untuk apa helikopter?" cetusnya.
Jadi, ada keanehan dalam perumusan APBD?
"Bukan keanehan, tapi itu mengacu kepada yang lama, memang kita kan belum bisa mempengaruhi secara total. Nanti di perubahan kan bisa, di bulan Mei sudah ada perubahan lagi. Oleh sebab itu, kenapa kita buka total supaya itu ada input-input masukan dari masyarakat," jelas Jokowi.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimuat dalam situs resmi Pemprov DKI Jakarta, www.jakarta.go.id, tertera pos biaya penyewaan helikopter sebesar Rp 250 juta. Pos anggaran itu masuk dalam alokasi Biro Kepala Daerah Kerja Sama Luar Negeri.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi akan Libatkan Warga Kelola Sampah
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana mengajak warga Jakarta dalam
mengelola sampah. Menurut pria yang akrab disapa Jokowi ini, pengelolaan
sampah harus dimulai dari masyarakat.
"Ya banyaklah, intinya semua penanganan sampah berbasis dari masyarakat, semua dimulai dari sana, bukan digantungkan pada pemerintah provinsi, harus dimulai. Iya, modal kita menangani sampah di sana, tidak dinas kebersihan," kata Jokowi.
Jokowi mengucapkan hal ini usai rapat paripurna dengan DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2013).
Namun Jokowi mengaku tidak hapal detil rencana pengelolaan sampah tersebut. Namun hal ini termasuk dalam Rapat Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017.
"Ya sama, nggak hapal saya, nanti ditanya saja ke beliau-beliau (pihak terkait)," ujar Jokowi.
Ketika ditanyakan rencana pengelolaan ini mirip atau tidak dengan aturan Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, yang menindak pembuang sampah sembarangan dengan menyita KTP-nya, Jokowi akan melihatnya terlebih dahulu.
"Kira-kira, kita akan coba kalau berhasil menjadi prototip, kita akan coba untuk yang lain," tutup mantan Walikota Solo ini.
Sumber :
news.detik.com
"Ya banyaklah, intinya semua penanganan sampah berbasis dari masyarakat, semua dimulai dari sana, bukan digantungkan pada pemerintah provinsi, harus dimulai. Iya, modal kita menangani sampah di sana, tidak dinas kebersihan," kata Jokowi.
Jokowi mengucapkan hal ini usai rapat paripurna dengan DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2013).
Namun Jokowi mengaku tidak hapal detil rencana pengelolaan sampah tersebut. Namun hal ini termasuk dalam Rapat Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017.
"Ya sama, nggak hapal saya, nanti ditanya saja ke beliau-beliau (pihak terkait)," ujar Jokowi.
Ketika ditanyakan rencana pengelolaan ini mirip atau tidak dengan aturan Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, yang menindak pembuang sampah sembarangan dengan menyita KTP-nya, Jokowi akan melihatnya terlebih dahulu.
"Kira-kira, kita akan coba kalau berhasil menjadi prototip, kita akan coba untuk yang lain," tutup mantan Walikota Solo ini.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Prediksi APBD 2017 Meningkat 140 Persen
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memprediksi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) pada lima tahun ke depan akan meningkat lebih dari
dua kali lipat dari APBD tahun ini. Peningkatan APBD itu dapat terwujud
dari melonjaknya pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 dan tentang pengelolaan sampah, Jokowi mengatakan bahwa total APBD DKI Jakarta pada 2017 bisa menyentuh angka Rp 120,38 triliun. Jumlah ini 140,87 persen lebih besar dari jumlah APBD saat ini, yakni sebesar Rp 49,97 triliun.
Jokowi menjelaskan, prediksi peningkatan APBD itu berasal dari PAD 2017 yang ditaksir mencapai Rp 103,98 triliun atau naik 150,43 persen dari PAD 2013 sebesar Rp 41,52 triliun. "Untuk belanja daerah pada 2017 bisa mencapai Rp 119,46 triliun atau meningkat sebesar 162,15 persen dari 2013 yang hanya Rp 45,57 triliun," kata Jokowi dalam rapat paripurna penyampaian Raperda tentang RPJMD 2013-2017 dan tentang pengelolaan sampah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/3/2013).
APBD DKI Jakarta 2013 disahkan oleh anggota legislatif pada 28 Januari 2013 dengan total anggaran 49,9 triliun. Dalam rapat paripurna penyampaian RPJMD, Jokowi berbicara di tengah kosongnya ruang rapat karena hanya 40 anggota DPRD yang hadir dari jumlah total 94 anggota. DPRD dijadwalkan akan memberi tanggapan atas penyampaian Jokowi pada 7 Maret 2013.
Sumber :
lipsus.kompas.com
Dalam penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 dan tentang pengelolaan sampah, Jokowi mengatakan bahwa total APBD DKI Jakarta pada 2017 bisa menyentuh angka Rp 120,38 triliun. Jumlah ini 140,87 persen lebih besar dari jumlah APBD saat ini, yakni sebesar Rp 49,97 triliun.
Jokowi menjelaskan, prediksi peningkatan APBD itu berasal dari PAD 2017 yang ditaksir mencapai Rp 103,98 triliun atau naik 150,43 persen dari PAD 2013 sebesar Rp 41,52 triliun. "Untuk belanja daerah pada 2017 bisa mencapai Rp 119,46 triliun atau meningkat sebesar 162,15 persen dari 2013 yang hanya Rp 45,57 triliun," kata Jokowi dalam rapat paripurna penyampaian Raperda tentang RPJMD 2013-2017 dan tentang pengelolaan sampah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/3/2013).
APBD DKI Jakarta 2013 disahkan oleh anggota legislatif pada 28 Januari 2013 dengan total anggaran 49,9 triliun. Dalam rapat paripurna penyampaian RPJMD, Jokowi berbicara di tengah kosongnya ruang rapat karena hanya 40 anggota DPRD yang hadir dari jumlah total 94 anggota. DPRD dijadwalkan akan memberi tanggapan atas penyampaian Jokowi pada 7 Maret 2013.
Sumber :
lipsus.kompas.com
Jokowi Ingin Jakarta Jadi Kota Modern yang Manusiawi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ingin Jakarta menjadi kota modern yang
tertata rapi dan menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi,
masyarakatnya menjadi berkebudayaan, dan pemerintahnya berorientasi pada
pelayanan publik.
Hal inilah yang menjadi visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2013-2017 yang dibacakan Jokowi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Rapat paripurna itu beragendakan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 dan Raperda tentang Pengelolaan Sampah di ruang sidang paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/3/2013).
"RPJMD ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dengan berpedoman pada undang-undang," kata Jokowi.
Visi itu, kata Jokowi, mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi, serta isu-isu strategis.
Dalam paparannya, Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan bahwa penyusunan Raperda RPJMD DKI Jakarta 2013-1017 dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah (perda).
Perlu diketahui, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun ke depan yang menjabarkan visi, misi, dan program gubernur serta wakil gubernur terpilih.
"Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, visi, misi, dan program tersebut dijabarkan melalui sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program-program beserta kerangka pendanaannya," kata Jokowi.
RPJMD DKI Jakarta 2013-2017, kata Jokowi, disusun dengan maksud dan tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur. RPJMD juga berguna sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah DKI Jakarta serta mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu sikap dan tindakan.
Sumber :
http://lipsus.kompas.com
Hal inilah yang menjadi visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2013-2017 yang dibacakan Jokowi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Rapat paripurna itu beragendakan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 dan Raperda tentang Pengelolaan Sampah di ruang sidang paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/3/2013).
"RPJMD ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dengan berpedoman pada undang-undang," kata Jokowi.
Visi itu, kata Jokowi, mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi, serta isu-isu strategis.
Dalam paparannya, Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan bahwa penyusunan Raperda RPJMD DKI Jakarta 2013-1017 dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah (perda).
Perlu diketahui, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun ke depan yang menjabarkan visi, misi, dan program gubernur serta wakil gubernur terpilih.
"Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, visi, misi, dan program tersebut dijabarkan melalui sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program-program beserta kerangka pendanaannya," kata Jokowi.
RPJMD DKI Jakarta 2013-2017, kata Jokowi, disusun dengan maksud dan tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur. RPJMD juga berguna sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah DKI Jakarta serta mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu sikap dan tindakan.
Sumber :
http://lipsus.kompas.com
Jokowi Sampaikan Misi di Rapat Paripurna DPRD DKI
Rapat Paripurna DPRD DKI yang mendengarkan paparan Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo tentang Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2013-2017 berlangsung sepi. Hanya 40 dari 94
anggota DPRD DKI yang hadir.
Meski sepi, Jokowi tetap menyampaikan lima misi terkait tujuan pembangunan selama lima tahun ke depan. Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun tujuan dan sasaran pembangunan sebagai arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah. Tujuan dan sasaran tersebut disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga akan menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah.
Misi Pertama, kata Jokowi, bertujuan mengembangkan produk ekonomi dan bisnis kota Jakarta sesuai dengan potensi dan ciri khas yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Adapun untuk sasarannya adalah pengembangan aktivitas ekonomi perdagangan dan jasa pada pusat kegiatan primer dan sekunder.
"Berkembangnya kawasan-kawasan pembangunan berbasis transit, serta tersedianya ruang untuk pedagang informal pada kawasan perkantoran dan perniagaan kota," kata Jokowi di ruang sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/3/2013).
Misi ke dua, adalah menyediakan infrastruktur kota yang handal untuk mengatasi masalah menahun dan mendorong pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan tahan dalam menghadapi risiko bencana serta dampak perubahan iklim. Sasaran misi ini antara lain ketersediaan sistem transportasi perkotaan dan jaringan jalan yang terpadu, tersedianya sistem tata air yang optimal, tersedianya pengelolaan sampah terpadu dan berkurangnya pencemaran lingkungan di wilayah kota Jakarta.
Ketiga, menyediakan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya adalah misi keempat untuk mengembangkan budaya kota yang multikultur dan berbasis potensi lokal serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
Sasaran misi ini, kata Jokowi, antara lain berkembangnya budaya kota multikultur yang berbasis komunitas dan tersedianya pusat-pusat kebudayaan di semua wilayah kota Jakarta. Dan misi terkhir adalah mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang professional, bersih dan transparan serta meningkatkan pelayanan publik prima bagi seluruh masyarakat.
"Sasaran utama misi ini antara lain pelayanan publik yang prima pada lembaga pelayanan terpadu satu pintu dan meningkatnya akses serta kualitas pendidikan serta kesehatan bagi semua masyarakat," ujar Jokowi.
Selanjutnya, tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan ke dalam strategi dan arah kebijakan serta program dan indikator-indikatornya yang secara detil akan dicantumkan dalam Raperda RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun ke depan, yang menjabarkan visi, misi dan program Gubernur serta Wakil Gubernur terpilih.
Rapat tersebut berakhir setelah Jokowi menyampaikan semua paparannya, dan pihak legislatif akan memberikan tanggapan pada 7 Maret 2013.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
Meski sepi, Jokowi tetap menyampaikan lima misi terkait tujuan pembangunan selama lima tahun ke depan. Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun tujuan dan sasaran pembangunan sebagai arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah. Tujuan dan sasaran tersebut disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga akan menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah.
Misi Pertama, kata Jokowi, bertujuan mengembangkan produk ekonomi dan bisnis kota Jakarta sesuai dengan potensi dan ciri khas yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Adapun untuk sasarannya adalah pengembangan aktivitas ekonomi perdagangan dan jasa pada pusat kegiatan primer dan sekunder.
"Berkembangnya kawasan-kawasan pembangunan berbasis transit, serta tersedianya ruang untuk pedagang informal pada kawasan perkantoran dan perniagaan kota," kata Jokowi di ruang sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/3/2013).
Misi ke dua, adalah menyediakan infrastruktur kota yang handal untuk mengatasi masalah menahun dan mendorong pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan tahan dalam menghadapi risiko bencana serta dampak perubahan iklim. Sasaran misi ini antara lain ketersediaan sistem transportasi perkotaan dan jaringan jalan yang terpadu, tersedianya sistem tata air yang optimal, tersedianya pengelolaan sampah terpadu dan berkurangnya pencemaran lingkungan di wilayah kota Jakarta.
Ketiga, menyediakan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya adalah misi keempat untuk mengembangkan budaya kota yang multikultur dan berbasis potensi lokal serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
Sasaran misi ini, kata Jokowi, antara lain berkembangnya budaya kota multikultur yang berbasis komunitas dan tersedianya pusat-pusat kebudayaan di semua wilayah kota Jakarta. Dan misi terkhir adalah mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang professional, bersih dan transparan serta meningkatkan pelayanan publik prima bagi seluruh masyarakat.
"Sasaran utama misi ini antara lain pelayanan publik yang prima pada lembaga pelayanan terpadu satu pintu dan meningkatnya akses serta kualitas pendidikan serta kesehatan bagi semua masyarakat," ujar Jokowi.
Selanjutnya, tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan ke dalam strategi dan arah kebijakan serta program dan indikator-indikatornya yang secara detil akan dicantumkan dalam Raperda RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun ke depan, yang menjabarkan visi, misi dan program Gubernur serta Wakil Gubernur terpilih.
Rapat tersebut berakhir setelah Jokowi menyampaikan semua paparannya, dan pihak legislatif akan memberikan tanggapan pada 7 Maret 2013.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
Jokowi tak urusi masalah kecil
Gubernur Joko Widodo (Jokowi) mengaku, tidak mengurusi hal-hal yang
kecil dalam kepemimpinannya sebagai Gubenrur DKI Jakarta. Mantan Wali
Kota Solo ini, lebih memilih mengurusi permasalahan yang besar.
Seperti anggaran yang akan digunakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Jokowi tidak mengetahui anggaran sebesar Rp1.5 miliar, hanya untuk uang makan ajudan dan pengawalnya.
Kendati demikian, Jokowi membantah menghabiskan biaya untuk keperluan pidato Kegubernuran sebesar Rp500 juta. Pasalnya dalam APBD DKI 2013 terdapat 57 ribu mata anggaran, yang tidak mungkin dihapal dan dicermatinya satu per satu.
“Saya tidak tahu. Dibukain saja. Ini kan juga terbuka. dan tidak mungkin saya perhatikan sampai detail sekali. Sampe uang makan ajudan. Yang penting itu saya cermati, jangan ngurus-ngurus yang kecil waktu buka APBD, tapi cermati yang gede-gede. Saya nggak pernah ngurusin yang gitu-gitu,” kata Jokowi, Selasa (5/3/2013).
Namun kedepan, Jokowi berjanji akan meninjau kembali mata anggaran dalam APBD DKI. Bila hasil kajian atau masyarakat menilai ada anggaran yang tidak efisien, maka dia akan memotong anggaran tersebut.
“Kalau memang itu dianggap tidak efesien, kan masih dalam anggaran, realisasinya kan bisa saya potong. Saya akan tinjau lagi, nggak mungkin saya mengerti semua. Jangan saya malah dikejar-kerja soal begitu,” tukasnya.
Pemprov DKI diketahui mengalokasikan anggaran Rp1,5 miliar atau Rp 4 juta per hari, untuk uang makan Gubernur Joko Widodo dan Wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama.
Seperti di beritakan, anggaran tersebut tertera dalam APBD DKI 2013 dengan nama Konsumsi Harian Pegawai Kebutuhan Pimpinan Daerah. Alokasi anggaran ini berada dalam pos anggaran Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri.
Anggaran itu memang terlihat besar mengingat jumlah ajudan yang selalu mendampingi Jokowi-Ahok bekerja setiap hari di Balai Kota hanya empat orang.
Ironisnya, angka itu jauh lebih tinggi jika dibanding anggaran perbaikan gizi balita dan anak Kepulauan Seribu yang hanya dianggarkan Rp354 juta.
Bahkan anggaran peningkatan mutu pendidikan pembinaan pembelajaran tematik Sekolah Dasar (SD) kelas 1, 2, 3 SD tingkat Kabupaten hanya dianggarkan Rp104 juta.
Sumber :
http://metro.sindonews.com
Seperti anggaran yang akan digunakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Jokowi tidak mengetahui anggaran sebesar Rp1.5 miliar, hanya untuk uang makan ajudan dan pengawalnya.
Kendati demikian, Jokowi membantah menghabiskan biaya untuk keperluan pidato Kegubernuran sebesar Rp500 juta. Pasalnya dalam APBD DKI 2013 terdapat 57 ribu mata anggaran, yang tidak mungkin dihapal dan dicermatinya satu per satu.
“Saya tidak tahu. Dibukain saja. Ini kan juga terbuka. dan tidak mungkin saya perhatikan sampai detail sekali. Sampe uang makan ajudan. Yang penting itu saya cermati, jangan ngurus-ngurus yang kecil waktu buka APBD, tapi cermati yang gede-gede. Saya nggak pernah ngurusin yang gitu-gitu,” kata Jokowi, Selasa (5/3/2013).
Namun kedepan, Jokowi berjanji akan meninjau kembali mata anggaran dalam APBD DKI. Bila hasil kajian atau masyarakat menilai ada anggaran yang tidak efisien, maka dia akan memotong anggaran tersebut.
“Kalau memang itu dianggap tidak efesien, kan masih dalam anggaran, realisasinya kan bisa saya potong. Saya akan tinjau lagi, nggak mungkin saya mengerti semua. Jangan saya malah dikejar-kerja soal begitu,” tukasnya.
Pemprov DKI diketahui mengalokasikan anggaran Rp1,5 miliar atau Rp 4 juta per hari, untuk uang makan Gubernur Joko Widodo dan Wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama.
Seperti di beritakan, anggaran tersebut tertera dalam APBD DKI 2013 dengan nama Konsumsi Harian Pegawai Kebutuhan Pimpinan Daerah. Alokasi anggaran ini berada dalam pos anggaran Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri.
Anggaran itu memang terlihat besar mengingat jumlah ajudan yang selalu mendampingi Jokowi-Ahok bekerja setiap hari di Balai Kota hanya empat orang.
Ironisnya, angka itu jauh lebih tinggi jika dibanding anggaran perbaikan gizi balita dan anak Kepulauan Seribu yang hanya dianggarkan Rp354 juta.
Bahkan anggaran peningkatan mutu pendidikan pembinaan pembelajaran tematik Sekolah Dasar (SD) kelas 1, 2, 3 SD tingkat Kabupaten hanya dianggarkan Rp104 juta.
Sumber :
http://metro.sindonews.com
Jokowi Janji Bangun Kampung Deret untuk Korban Kebakaran Tanah Tinggi
Kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di RT 13 dan RT 14, RW
01, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Membuat Gubernur DKI Jakarta berencana
membangun kampung deret di lokasi tersebut.
"Nanti akan dibuat ke kampung deret, nanti kita langsung dengan program itu. Karena pak wali kota sudah cek tadi malam, cek di lapangan. Itu segera kita lakukan," ujar Jokowi di lokasi kebakaran, Selasa (5/3/2013).
Terkait dengan jumlah warganya sendiri, Jokowi mengatakan ada sekira 80 sampai dengan 85 Kepala Keluarga yang akan di buatkan kampung deret. "Masalah sudah clear, pak wali kota, camat dan lurah sudah oke, sudah izin masyarakatnya. Biar semuanya rapi, semua sehat ada ruang terbuka hijau, drainase juga ada," pungkasnya.
Saat disinggung soal antisipasi kebakaran di lokasi padat penduduk, mantan Wali Kota Solo ini menyatakan bahwa pihaknya masih terus melakukan proses lelang. "Ini yang mau kita usahakan ini masih dalam proses administrasi dan proses lelang. Kan kalau sudah ada langsung taruh disitu," ujarnya.
Selain menyiapkan alat pemadam dilokasi rawan kebakaran, Jokowi juga memerintakan kepada jajarannya untuk melakukan pelatihan kepada warga agar tanggap saat terjadi musibah. "Terutama untuk melakukan pemadaman api sebelum pemadamnya datang," tandasnya.
Sumber :
okezone.com
"Nanti akan dibuat ke kampung deret, nanti kita langsung dengan program itu. Karena pak wali kota sudah cek tadi malam, cek di lapangan. Itu segera kita lakukan," ujar Jokowi di lokasi kebakaran, Selasa (5/3/2013).
Terkait dengan jumlah warganya sendiri, Jokowi mengatakan ada sekira 80 sampai dengan 85 Kepala Keluarga yang akan di buatkan kampung deret. "Masalah sudah clear, pak wali kota, camat dan lurah sudah oke, sudah izin masyarakatnya. Biar semuanya rapi, semua sehat ada ruang terbuka hijau, drainase juga ada," pungkasnya.
Saat disinggung soal antisipasi kebakaran di lokasi padat penduduk, mantan Wali Kota Solo ini menyatakan bahwa pihaknya masih terus melakukan proses lelang. "Ini yang mau kita usahakan ini masih dalam proses administrasi dan proses lelang. Kan kalau sudah ada langsung taruh disitu," ujarnya.
Selain menyiapkan alat pemadam dilokasi rawan kebakaran, Jokowi juga memerintakan kepada jajarannya untuk melakukan pelatihan kepada warga agar tanggap saat terjadi musibah. "Terutama untuk melakukan pemadaman api sebelum pemadamnya datang," tandasnya.
Sumber :
okezone.com
Jokowi Tengok Korban Kebakaran di Tanah Tinggi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) setelah menjadi "dosen" di Polda Metro Jaya, siang ini kembali blusukan, kali ini tujuannya ke korban kebakaran RT 13 Jalan Tanah Tinggi 1 Kelurahan
Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Jokowi membagikan bantuan
seragam sekolah kepada anak warga yang menjadi korban kebakaran.
Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 12.20 WIB. Setibanya di lokasi, Jokowi langsung membagi-bagikan bantuan sendiri.
Kedatangan Jokowi disambut antusias warga. Puluhan warga dari anak-anak sampai orangtua langsung berebut bantuan yang dibagikan Jokowi.
Selain seragam sekolah, Jokowi juga memberikan santunan uang sebesar Rp 5 juta kepada salah satu petugas posko yang didirikan oleh Sudin Sosial Jakarta Pusat. "Ada seragam, sepatu, buku tulis, beras lima kiloan," ujar salah satu staf Jokowi di lokasi yang enggan disebutkan namanya.
Jokowi tampak membagikan bantuan itu sendiri. Sekitar 30 menit Jokowi membagikan bantuan yang ditaruh di mobil boks Satpol PP.
Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 12.20 WIB. Setibanya di lokasi, Jokowi langsung membagi-bagikan bantuan sendiri.
Kedatangan Jokowi disambut antusias warga. Puluhan warga dari anak-anak sampai orangtua langsung berebut bantuan yang dibagikan Jokowi.
Selain seragam sekolah, Jokowi juga memberikan santunan uang sebesar Rp 5 juta kepada salah satu petugas posko yang didirikan oleh Sudin Sosial Jakarta Pusat. "Ada seragam, sepatu, buku tulis, beras lima kiloan," ujar salah satu staf Jokowi di lokasi yang enggan disebutkan namanya.
Jokowi tampak membagikan bantuan itu sendiri. Sekitar 30 menit Jokowi membagikan bantuan yang ditaruh di mobil boks Satpol PP.
Jokowi dari Pegang Rp 3,5 Triliun Jadi Rp 200 Triliun
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berbagi cerita saat memimpin
Solo dan Jakarta. Masalah dua kota itu nyaris sama, bedanya di angka
anggaran.
Jokowi berpendapat diperlukan manajemen kontrol yang tepat agar anggaran yang digelontorkan tidak morat-marit. Ia punya beberapa strategi agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan transparan.
"Di Jakarta memang banyak yang menyampaikan masalah, di semua tempat sama. Cuma di Jakarta anggarannya besar sekali. Kalau manajemen yang kita lakukan tidak fokus, saya kira uang itu akan morat-marit. Saya di Solo selama 5 tahun cuma megang Rp 3,5 triliun. Di sini 5 tahun bisa-bisa di atas Rp 200 triliun, kan besar sekali. Tinggal bagaimana mengelola dan memanage kegiatan-kegiatan," papar Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan kuliah umum kepemimpinan di hadapan 20 siswa Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri di Main Hall Mapolda Metro Jaya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2013).
Yang dimaksud anggaran itu adalah APBD. Untuk APBD 2013 saja Jokowi harus mengelola Rp 49,9 triliun.
Jokowi lalu memaparkan sejumlah strategi yang telah diterapkan dalam mengelola pendapatan dan kegiatan-kegiatan penanganan masalah.
"Yang kita lakukan di sisi pendapatan, mengonlinekan. Saya bicara manajemennya, mulai Januari kita onlinekan pajak hotel, pajak tempat hiburan, sekarang online," ujar dia.
Ia juga menerapkan program pembayaran e-ticket untuk TransJakarta. "Kita lakukan kayak busway. Kita mulai juga e-ticket karena masa zamannya gini tukang karcis pulang gotong karung cash, bahaya. Jadi e-ticket sangat membantu. Pendekatannya manajemen," kata Jokowi yang terbalut kemeja warna putih ini.
Masalah PKL
Untuk masalah PKL, menurut Jokowi, baik Solo maupun Jakarta memiliki masalah serupa. Solusinya pun sama yakni dengan memberikan ruang bagi PKL untuk berdagang.
"Kaki lima sama saja, di Solo 5.817 PKL, saya hapal di gang apa kampung apa semuanya. Di sini kira-kira 80.000 tapi penanganannya sama, bagaimana memberikan space dan ruang," kata dia.
Ia berpendapat PKL kelas besar dan kecil perlu diberi ruang di mal dan supermarket agar tidak lagi berjualan di jalanan.
"Kalau nanti kantong-kantong PKL dan kawasan PKL, disiapkan ke sana. Tapi bahwa mereka harus diberi ruang itu harus. Sekali lagi based data harus komplet dan dikunci, jangan sampai dia pulang terus bawa tetangganya 20 itu harus dihindari," kata pria kelahiran Surakarta ini.
Ia meminta aparat Satpol PP harus tegas saat menghadapi PKL.
"Tapi jangan kasar, mentang-mentang rakyat kecil semau gue, tidak bisa. Jadi saya tekankan terus Satpol PP kita. Ini sudah mulai dengan memberi tenda, penataan bukan dari APBD tapi dari CSR, kemarin pas APBD kita belum diketok. Yang antre banyak sekali, tapi nanti dulu kita data dulu mereka," kata sarjana Kehutanan UGM ini.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi berpendapat diperlukan manajemen kontrol yang tepat agar anggaran yang digelontorkan tidak morat-marit. Ia punya beberapa strategi agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan transparan.
"Di Jakarta memang banyak yang menyampaikan masalah, di semua tempat sama. Cuma di Jakarta anggarannya besar sekali. Kalau manajemen yang kita lakukan tidak fokus, saya kira uang itu akan morat-marit. Saya di Solo selama 5 tahun cuma megang Rp 3,5 triliun. Di sini 5 tahun bisa-bisa di atas Rp 200 triliun, kan besar sekali. Tinggal bagaimana mengelola dan memanage kegiatan-kegiatan," papar Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan kuliah umum kepemimpinan di hadapan 20 siswa Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri di Main Hall Mapolda Metro Jaya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2013).
Yang dimaksud anggaran itu adalah APBD. Untuk APBD 2013 saja Jokowi harus mengelola Rp 49,9 triliun.
Jokowi lalu memaparkan sejumlah strategi yang telah diterapkan dalam mengelola pendapatan dan kegiatan-kegiatan penanganan masalah.
"Yang kita lakukan di sisi pendapatan, mengonlinekan. Saya bicara manajemennya, mulai Januari kita onlinekan pajak hotel, pajak tempat hiburan, sekarang online," ujar dia.
Ia juga menerapkan program pembayaran e-ticket untuk TransJakarta. "Kita lakukan kayak busway. Kita mulai juga e-ticket karena masa zamannya gini tukang karcis pulang gotong karung cash, bahaya. Jadi e-ticket sangat membantu. Pendekatannya manajemen," kata Jokowi yang terbalut kemeja warna putih ini.
Masalah PKL
Untuk masalah PKL, menurut Jokowi, baik Solo maupun Jakarta memiliki masalah serupa. Solusinya pun sama yakni dengan memberikan ruang bagi PKL untuk berdagang.
"Kaki lima sama saja, di Solo 5.817 PKL, saya hapal di gang apa kampung apa semuanya. Di sini kira-kira 80.000 tapi penanganannya sama, bagaimana memberikan space dan ruang," kata dia.
Ia berpendapat PKL kelas besar dan kecil perlu diberi ruang di mal dan supermarket agar tidak lagi berjualan di jalanan.
"Kalau nanti kantong-kantong PKL dan kawasan PKL, disiapkan ke sana. Tapi bahwa mereka harus diberi ruang itu harus. Sekali lagi based data harus komplet dan dikunci, jangan sampai dia pulang terus bawa tetangganya 20 itu harus dihindari," kata pria kelahiran Surakarta ini.
Ia meminta aparat Satpol PP harus tegas saat menghadapi PKL.
"Tapi jangan kasar, mentang-mentang rakyat kecil semau gue, tidak bisa. Jadi saya tekankan terus Satpol PP kita. Ini sudah mulai dengan memberi tenda, penataan bukan dari APBD tapi dari CSR, kemarin pas APBD kita belum diketok. Yang antre banyak sekali, tapi nanti dulu kita data dulu mereka," kata sarjana Kehutanan UGM ini.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Merasa "Seksi" di Lapangan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membantah jika dirinya sengaja
menggaet media untuk membentuk citra positif di masyarakat melalui hobi blusukan
yang ia lakukan. Ia mengatakan, dirinya tak pernah sekali pun mengajak
awak media untuk meliputnya secara khusus dalam kegiatan apa pun.
"Tanya saja, saya enggak pernah ajak media. Orang bilang saya blusukan untuk pencitraan, pencitraan apa," kata Jokowi saat menjadi narasumber dalam diskusi panel bertema Kepemimpinan Nasional di Gedung Utama, Main Hall Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (5/3/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini menjelaskan, semua awak media sering mengikutinya karena memiliki nilai berita. Hal itu khususnya saat ia meninjau warga di permukiman kumuh dan padat penduduk. Saat itu, kata Jokowi, awak media dapat menemukan angle yang menarik untuk diberitakan. Menurutnya, hal-hal itulah yang menarik banyak media untuk mengikutinya setiap hari.
"Mungkin saya memang seksi, maksudnya berita saya seksi saat blusukan, jadi wartawan bisa mendapat angle yang bagus saat saya masuk ke selokan, saat blusukan," ujarnya.
Jokowi juga berpesan bahwa seorang pemimpin sangat penting memiliki kemampuan untuk mempengaruhi bawahan serta warganya guna mengarah ke arah yang lebih baik. Ia juga menyampaikan, saat ini zaman telah banyak berubah di mana masyarakat jenuh dengan sosok pemimpin yang serba eksklusif. Untuk itu, ia berpesan agar jajaran petinggi di kepolisian bisa bergaul secara horizontal, menyentuh rakyat dari akar rumput terbawah. Diskusi itu diikuti para siswa dari Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
"Tanya saja, saya enggak pernah ajak media. Orang bilang saya blusukan untuk pencitraan, pencitraan apa," kata Jokowi saat menjadi narasumber dalam diskusi panel bertema Kepemimpinan Nasional di Gedung Utama, Main Hall Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (5/3/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini menjelaskan, semua awak media sering mengikutinya karena memiliki nilai berita. Hal itu khususnya saat ia meninjau warga di permukiman kumuh dan padat penduduk. Saat itu, kata Jokowi, awak media dapat menemukan angle yang menarik untuk diberitakan. Menurutnya, hal-hal itulah yang menarik banyak media untuk mengikutinya setiap hari.
"Mungkin saya memang seksi, maksudnya berita saya seksi saat blusukan, jadi wartawan bisa mendapat angle yang bagus saat saya masuk ke selokan, saat blusukan," ujarnya.
Jokowi juga berpesan bahwa seorang pemimpin sangat penting memiliki kemampuan untuk mempengaruhi bawahan serta warganya guna mengarah ke arah yang lebih baik. Ia juga menyampaikan, saat ini zaman telah banyak berubah di mana masyarakat jenuh dengan sosok pemimpin yang serba eksklusif. Untuk itu, ia berpesan agar jajaran petinggi di kepolisian bisa bergaul secara horizontal, menyentuh rakyat dari akar rumput terbawah. Diskusi itu diikuti para siswa dari Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
Jokowi: Lebih Baik Polisi Sering di Lapangan
Kasus-kasus kriminalitas masih marak terjadi di ibu kota. Gubernur DKI
Joko Widodo dan Kapolda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Putut
Eko Bayuseno bertemu untuk membicarakan keamanan Jakarta.
"Bagaimana kondisi keamanan Jakarta?" tanya wartawan kepada Jokowi.
"Tanya ke Pak Kapolda, tadi saya sudah ketemu," jawab Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi usai menjadi pembicara dalam diskusi Kepemimpinan di Mapolda Metro Jaya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2013).
Jokowi mengaku membicarakan beberapa kasus keamanan ibu kota dalam pertemuan tertutupnya itu. "Tapi tanya ke Pak Kapoldalah, karena bukan wilayah saya," lanjutnya.
Di kesempatan yang sama, Jokowi juga mengatakan harapannya agar petugas polisi mau sering-sering turun ke lapangan agar selalu dekat dengan masyarakat.
"Ya memang akan lebih baik kalau ada di lapangan. Yah selalu ada di masyarakat dekat dengan masyarakat," kata Jokowi.
"Mungkin untuk yang polisi lalu lintas, iyalah tiap hari di jalanan. Tetapi yang lain apakah sudah di lapangan atau belum saya nggak ngerti," kata Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
"Bagaimana kondisi keamanan Jakarta?" tanya wartawan kepada Jokowi.
"Tanya ke Pak Kapolda, tadi saya sudah ketemu," jawab Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi usai menjadi pembicara dalam diskusi Kepemimpinan di Mapolda Metro Jaya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2013).
Jokowi mengaku membicarakan beberapa kasus keamanan ibu kota dalam pertemuan tertutupnya itu. "Tapi tanya ke Pak Kapoldalah, karena bukan wilayah saya," lanjutnya.
Di kesempatan yang sama, Jokowi juga mengatakan harapannya agar petugas polisi mau sering-sering turun ke lapangan agar selalu dekat dengan masyarakat.
"Ya memang akan lebih baik kalau ada di lapangan. Yah selalu ada di masyarakat dekat dengan masyarakat," kata Jokowi.
"Mungkin untuk yang polisi lalu lintas, iyalah tiap hari di jalanan. Tetapi yang lain apakah sudah di lapangan atau belum saya nggak ngerti," kata Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi menjadi dosen luar biasa di Polda Metro Jaya
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pagi ini mendatangi Markas Polda
Metro Jaya untuk mengisi acara sebagai "dosen luar biasa" bagi perwira tinggi
kepolisian yang diselenggarakan di Main Hall Polda Metro Jaya, Selasa
(5/3/2013).
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto menuturkan, dalam acara tersebut, Jokowi akan mengisi mata kuliah kepada beberapa mahasiwa Sekolah Perwira Tinggi (Sespati). "Ya, namun dalam kaitannya akan mengisi kuliah untuk siswa dari Bandung yang sedang mengikuti Sespimpti (Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi)," kata Rikwanto saat dihubungi wartawan, Selasa pagi.
Rikwanto mengatakan, Jokowi akan mengisi mata kuliah tentang kepemimpinan. Sekolah itu diikuti oleh 20 orang peserta.
Informasi yang dihimpun kompas.com, peserta Sespati itu berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Para perserta merupakan perwira tinggi berpangkat Komisaris Besar polisi.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto menuturkan, dalam acara tersebut, Jokowi akan mengisi mata kuliah kepada beberapa mahasiwa Sekolah Perwira Tinggi (Sespati). "Ya, namun dalam kaitannya akan mengisi kuliah untuk siswa dari Bandung yang sedang mengikuti Sespimpti (Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi)," kata Rikwanto saat dihubungi wartawan, Selasa pagi.
Rikwanto mengatakan, Jokowi akan mengisi mata kuliah tentang kepemimpinan. Sekolah itu diikuti oleh 20 orang peserta.
Informasi yang dihimpun kompas.com, peserta Sespati itu berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Para perserta merupakan perwira tinggi berpangkat Komisaris Besar polisi.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Sentuhan Lembut Jokowi di Satpol PP
Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP). Tatkala mendengar nama ini
yang terbayang selalu kekerasan. Wajar memang. Sebab Satpol PP, selama
ini kala beraksi selalu identik dengan kekerasan. Seolah 'tindakan
kasar' tersebut menjadi andalan dalam melakukan tugasnya.
Tidak jarang, aksi penertiban yang dilakukan satuan sipil yang dibentuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan turunannya ini kerap beradu fisik dengan masyarakat sipil lainnya. Salah satunya adalah para pedagang kaki lima (PKL).
Nah, di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Satpol PP mengalami sejumlah perubahan, atau lebih tepatnya paradigma.
Tema sentral dari perubahan itu adalah perilaku humanis. Pendekatan-pendekatan yang halus, tidak mengandalkan main gebuk. Makanya, senjata utama Satpol PP berupa pentungan dan pisau ditanggalkan Jokowi.
Bahkan, mantan Wali Kota Solo itu ingin mengubah 'kelamin-kekerasan' yang sudah kadung lama tersematkan di Satpol PP, yakni dengan menggantikannya dengan perempuan. Memang, dari 5 ribu personel Satpol PP didominasi laki-laki, sementara perempuan hanya sekian persen. Walaupun ia menegaskan masih membutuhkan personel laki-laki.
Satpol PP yang Humanis. Jargon itulah yang saat ini coba ditularkan Jokowi ke dalam benak para anggota Satpol PP ibu kota. "Yang pasti Satpol PP di Jakarta akan berbeda dengan yang di Solo. Saya ingin Satpol PP bekerja dengan cara-cara persuasif namun tetap tegas. Tegas itu bukan berarti kasar," katanya menegaskan.
"Tegas bukan berarti kasar. Yang paling penting memberikan solusi. Saya optimistis Satpol PP akan mengedepankan sisi humanis dan tidak ada lagi tindakan brutal. Kalau bisa jangan menggunakan tameng, pentungan dan pisau belati," jelasnya.
Jokowi menuturkan Satpol PP yang berada di bawah naungan masing-masing Pemerintah Daerah merupakan gambaran dari kinerja Pemda. "Kalau Satpol PP tukang gebuk di mana-mana, pasti pemerintah daerah juga. Jadi hobinya Satpol PP nggak bak buk seperti itu. Makanya saya harapkan Satpol PP bisa santun dan ramah tapi tetap tegas," pintanya.
Guna memantau agar perilaku humanis di Satpol PP dapat berjalan efektif dan maksimal, Jokowi pun tak lupa menyiapkan sanksi bagi mereka yang tidak menuruti perintahnya. Ancaman sanksinya tidak tanggung-tanggung yakni berupakan pencopotan.
Puncaknya, dari sentuhan Jokowi itu adalah dengan ditunjuknya Asisten Pemerintahan DKI Jakarta, Sylviana Murni, menjadi kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP). Meski bersifat sementara, yakni hanya pelaksana tugas (Plt), dengan ditunjuknya mantan wali kota Jakarta Pusat itu menggantikan Effendi Anas yang memasuki pensiun, merupakan penjabaran dari paradigma Satpol PP yang humanis tadi.
Jokowi mengatakan pemilihan Sylviana, karena Effendi Anas jabatannya sudah diperpanjang dua kali. Pengemar musik rock ini membantah jika jabatan kasatpol PP akan terus dijabat Sylviana Murni.
Ia mengaku, Silviana Murni menjadi Kasatpol PP hanya merupakan sebuah kebetulan. Mungkin bisa jadi itu sebuah kebetulan. Sebab, jika menilik 'sejarah' Sylviana, saat ini ia adalah Asisten Pemerintahan DKI Jakarta di mana di antara tugasnya adalah membawahi Satpol PP.
Jokowi mengatakan kandidat kepala Satpol PP adalah yang bisa mengorganisasi atau mengkoordinir Satpol PP sehingga Jakarta tertib. Selain itu, Satpol PP diharapkan membantu polisi dalam hal keamanan kota.
Menurut dia, siapapun kepala Satpol PP nantinya, adalah membangun persepsi baru. Di mana Satpol PP memiliki pola baru, paradigma baru, dan tradisi baru. "Tegas tapi tidak kasar," kata dia menegaskan.
Terlepas itu sebuah kebetulan, namun yang pasti paradigma Satpol PP Humanis telah berproses. Dari pendekatan yang tidak lagi mengandalkan pentungan dan pisau, dari menjauhkan aksi main gebuk dan saling kejar, hingga penempatan sosok perempuan dalam kemepimpinan Satpol PP.
Seperti yang disinggung sebelumnya, Jokowi ingin memberikan solusi tidak hanya pada perilaku Satpol PP, tapi juga menata kota yang lebih elok tanpa menimbulkan gesekan sosial.
Sumber :
http://www.republika.co.id
Tidak jarang, aksi penertiban yang dilakukan satuan sipil yang dibentuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan turunannya ini kerap beradu fisik dengan masyarakat sipil lainnya. Salah satunya adalah para pedagang kaki lima (PKL).
Nah, di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Satpol PP mengalami sejumlah perubahan, atau lebih tepatnya paradigma.
Tema sentral dari perubahan itu adalah perilaku humanis. Pendekatan-pendekatan yang halus, tidak mengandalkan main gebuk. Makanya, senjata utama Satpol PP berupa pentungan dan pisau ditanggalkan Jokowi.
Bahkan, mantan Wali Kota Solo itu ingin mengubah 'kelamin-kekerasan' yang sudah kadung lama tersematkan di Satpol PP, yakni dengan menggantikannya dengan perempuan. Memang, dari 5 ribu personel Satpol PP didominasi laki-laki, sementara perempuan hanya sekian persen. Walaupun ia menegaskan masih membutuhkan personel laki-laki.
Satpol PP yang Humanis. Jargon itulah yang saat ini coba ditularkan Jokowi ke dalam benak para anggota Satpol PP ibu kota. "Yang pasti Satpol PP di Jakarta akan berbeda dengan yang di Solo. Saya ingin Satpol PP bekerja dengan cara-cara persuasif namun tetap tegas. Tegas itu bukan berarti kasar," katanya menegaskan.
"Tegas bukan berarti kasar. Yang paling penting memberikan solusi. Saya optimistis Satpol PP akan mengedepankan sisi humanis dan tidak ada lagi tindakan brutal. Kalau bisa jangan menggunakan tameng, pentungan dan pisau belati," jelasnya.
Jokowi menuturkan Satpol PP yang berada di bawah naungan masing-masing Pemerintah Daerah merupakan gambaran dari kinerja Pemda. "Kalau Satpol PP tukang gebuk di mana-mana, pasti pemerintah daerah juga. Jadi hobinya Satpol PP nggak bak buk seperti itu. Makanya saya harapkan Satpol PP bisa santun dan ramah tapi tetap tegas," pintanya.
Guna memantau agar perilaku humanis di Satpol PP dapat berjalan efektif dan maksimal, Jokowi pun tak lupa menyiapkan sanksi bagi mereka yang tidak menuruti perintahnya. Ancaman sanksinya tidak tanggung-tanggung yakni berupakan pencopotan.
Puncaknya, dari sentuhan Jokowi itu adalah dengan ditunjuknya Asisten Pemerintahan DKI Jakarta, Sylviana Murni, menjadi kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP). Meski bersifat sementara, yakni hanya pelaksana tugas (Plt), dengan ditunjuknya mantan wali kota Jakarta Pusat itu menggantikan Effendi Anas yang memasuki pensiun, merupakan penjabaran dari paradigma Satpol PP yang humanis tadi.
Jokowi mengatakan pemilihan Sylviana, karena Effendi Anas jabatannya sudah diperpanjang dua kali. Pengemar musik rock ini membantah jika jabatan kasatpol PP akan terus dijabat Sylviana Murni.
Ia mengaku, Silviana Murni menjadi Kasatpol PP hanya merupakan sebuah kebetulan. Mungkin bisa jadi itu sebuah kebetulan. Sebab, jika menilik 'sejarah' Sylviana, saat ini ia adalah Asisten Pemerintahan DKI Jakarta di mana di antara tugasnya adalah membawahi Satpol PP.
Jokowi mengatakan kandidat kepala Satpol PP adalah yang bisa mengorganisasi atau mengkoordinir Satpol PP sehingga Jakarta tertib. Selain itu, Satpol PP diharapkan membantu polisi dalam hal keamanan kota.
Menurut dia, siapapun kepala Satpol PP nantinya, adalah membangun persepsi baru. Di mana Satpol PP memiliki pola baru, paradigma baru, dan tradisi baru. "Tegas tapi tidak kasar," kata dia menegaskan.
Terlepas itu sebuah kebetulan, namun yang pasti paradigma Satpol PP Humanis telah berproses. Dari pendekatan yang tidak lagi mengandalkan pentungan dan pisau, dari menjauhkan aksi main gebuk dan saling kejar, hingga penempatan sosok perempuan dalam kemepimpinan Satpol PP.
Seperti yang disinggung sebelumnya, Jokowi ingin memberikan solusi tidak hanya pada perilaku Satpol PP, tapi juga menata kota yang lebih elok tanpa menimbulkan gesekan sosial.
Sumber :
http://www.republika.co.id
Langganan:
Postingan (Atom)